Kisah Hasan Nasbi: Mau Mundur tapi Ditolak Prabowo, Kini Akhirnya Diberhentikan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Hasan Nasbi akhirnya diberhentikan Presiden RI Prabowo Subianto dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
Posisi Hasan Nasbi digantikan oleh Angga Raka Prabowo.
Angga Raka bakal memimpin Badan Komunikasi Pemerintah, yang disebut sebagai transformasi dari PCO.
“Memberhentikan dengan hormat, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan,” ujar pemandu acara di Istana, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Sebenarnya, Hasan Nasbi sudah sempat mengundurkan diri dari Kepala PCO beberapa bulan lalu.
Namun, saat itu, pengunduran diri Hasan Nasbi ditolak Prabowo.
Bagaimana kisah Hasan Nasbi, yang sebenarnya sudah sempat mundur, tapi akhirnya dicopot sendiri oleh Prabowo?
Pada April 2025 silam, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.
Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip pada Selasa (29/4/2025).
Hasan mengungkapkan bahwa 21 April adalah hari terakhirnya beraktivitas sebagai Kepala PCO.
“Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” tutur dia.
Dia menjelaskan bahwa keputusan ini bukan dilakukan secara tiba-tiba.
Hasan mengaku sudah memikirkan hal ini secara matang.
“Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ucap dia.
Pernyataan Hasan Nasbi ketika menjadi Kepala PCO sebenarnya memang beberapa kali menimbulkan gaduh.
Salah satu yang paling diingat adalah ketika ia mengomentari teror kiriman kepala babi kepada seorang jurnalis dan host siniar Bocor Alur Politik Tempo, Francisca Christy Rosana.
Hasan ketika itu berkelakar dengan kalimat “dimasak saja” yang merujuk pada kepala babi yang dikirimkan tersebut.
“Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja,” ucap Hasan, Jumat (21/3/2025) malam.
Hasan meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.
Ia pun menyinggung bagaimana pers saat ini tidak dihalang-halangi dalam peliputan hingga pembuatan berita.
“Ada yang takut enggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi enggak untuk liputan di Istana? Kan enggak. Itu artinya enggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita enggak? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Alus enggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah enggak ikut campur sama sekali, enggak ganggu sama sekali,” kata Hasan, saat itu.
Presiden Prabowo Subianto pernah menyentil pernyataan Hasan Nasbi saat mengomentari aksi teror kepala babi terhadap redaksi Tempo.
Menurut Prabowo, pernyataan Hasan Nasbi itu teledor dan keliru.
Prabowo menyebut Hasan Nasbi juga menyesali pernyataannya.
“Tapi, benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal,” ungkap Prabowo, dikutip dari Youtube Harian Kompas, Senin (7/4/2025).
Prabowo pun meminta maaf atas buruknya pola komunikasi pemerintah selama ia menjabat sebagai presiden.
Meski mundur, Hasan Nasbi terpantau masih mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025) sore.
Saat itu, Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Hasan tampak mengenakan kemeja putih, sama seperti jajaran Kabinet Merah Putih lainnya.
Lalu, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka pun memasuki ruangan sidang kabinet.
Prabowo dan Gibran menyalami satu per satu menteri dan wamen yang hadir.
Ketika menyalami Hasan, Prabowo pun menyapanya.
“Hei,” ucap Prabowo.
Pada Mei 2025, Hasan Nasbi batal mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Meski sudah mengajukan mundur, permohonan tersebut nampaknya ditolak oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Dengan demikian, Hasan pun tetap mengisi posisi di Kabinet Merah Putih dan berkantor di PCO.
“Per hari ini saya kembali berkantor di PCO,” ujar Hasan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).
Hasan enggan mengatakan surat pengunduran dirinya ditolak oleh Prabowo, dan meminta hal itu ditanyakan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Dia hanya menegaskan bahwa dirinya diperintahkan untuk tetap memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Hasan Nasbi mengaku sudah menemui Presiden Prabowo Subianto setelah mengajukan pengunduran diri sebagai kepala PCO.
“Memang minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab. Dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya,” ujar dia.
Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan pesan Prabowo kepadanya, yakni agar memperbaiki hal-hal yang belum berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, ia berjanji akan memperbaiki komunikasinya setelah sempat dianggap teledor oleh Prabowo soal komentarnya mengenai teror terhadap majalah Tempo.
“Yang jelas pesan Presiden, hal-hal yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Hal-hal yang belum baik di masa lalu kemudian akan diperbaiki dan harus diperbaiki. Jadi perintah Presiden itu lebih umum,” kata Hasan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Wihaji
-
/data/photo/2025/08/07/68943ce754a07.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Kisah Hasan Nasbi: Mau Mundur tapi Ditolak Prabowo, Kini Akhirnya Diberhentikan Nasional
-

Bahlil dan Pengurus Golkar Temui Prabowo di Istana
Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Menurut pantauan Bisnis, kehadiran Bahlil didampingi sejumlah pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar dalam rangka silaturahmi dengan kepala negara mengenakan jaket kuning terlihat Agus Gumiwang, Meutya Hafid, dan Wihaji tiba sejak pukul 12.56 WIB.
“Hari ini kami dari pengurus DPP Partai Golkar melakukan silaturahmi dengan Bapak Presiden,” ujar Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (27/8/2025).
Bahlil menegaskan, sebagai partai koalisi yang sejak awal mendukung Prabowo, Golkar akan terus memberikan dukungan dan masukan demi kepentingan bangsa.
Meski begitu, dia tidak merinci lebih jauh mengenai masukan yang akan dibicarakan.
“Ya pastikan sebagai partai koalisi yang dari awal ikut bersama-sama berjuang pasti mendukung, pasti memberikan masukan-masukan yang baik untuk negara. Masukannya nanti kita lihat,” katanya.
Bahlil menepis adanya agenda khusus dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan murni bersifat silaturahmi.
“Enggak ada [pembahasan khusus], enggak ada,” ucapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM itu juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh pengurus inti Golkar, bukan seluruh jajaran DPP. Ketika ditanya apakah ada perwakilan dari partai politik lain yang turut serta, Bahlil mengelak.
“Ya jaketnya pakai jaket apa semua? Setahu saya sih kami bersilaturahmi dari DPP Partai Golkar,” pungkas Bahlil.
-

6 program prioritas nasional mampu dongkrak perekonomian
Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji (kiri) bersama Wamendukbangga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka saat ditemui usai pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat manajerial di Kantor Kemendukbangga/BKKBN Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.
Mendukbangga: 6 program prioritas nasional mampu dongkrak perekonomian
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Rabu, 06 Agustus 2025 – 14:23 WIBElshinta.com – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan enam program prioritas nasional mampu mendongkrak perekonomian bangsa apabila diiringi dengan upaya mengoptimalkan bonus demografi.
“Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, tidak hanya secara nasional, di dunia juga, maka ada program-program prioritas, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, gizi, perumahan, dan koperasi,” katanya di Kantor Kemendukbangga/BKKBN Jakarta, Rabu.
Ia mengemukakan, Kemendukbangga/BKKBN saat ini terlibat di program gizi, utamanya untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B).
“Tentu kita di Kemendukbangga/BKKBN ada irisan yang memang mendukung program-program tersebut, oleh karena itu saya perintahkan teman-teman untuk memrioritaskan kerja-kerja yang memang kewenangan kita,” ujarnya.
Wihaji menegaskan, untuk mengoptimalkan bonus demografi, maka masyarakat perlu optimistis dan yakin dengan fondasi-fondasi yang kini tengah dibangun oleh Presiden dan Wakil Presiden RI. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia memang tidak lantas membuahkan hasil yang instan, tetapi perlu dipupuk dan akan dituai dalam waktu 5-10 tahun yang akan datang.
“Saya alirannya optimistis dan yakin, hanya saya bilang kan sabar, Insya Allah nanti akan lebih baik lagi. Beliau -Presiden- sedang fokus membangun fondasi-fondasi, dan saya meyakini beliau punya pertimbangan yang matang. Kita akan melaksanakan program-program yang sudah diperintahkan beliau, utamanya tadi yang saya bilang enam prioritas,” paparnya.
Ia juga menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan tentu perlu ditempuh dengan cara-cara yang kompleks.
“Karena kompleks, maka saya bilang banyak, dimulai dari hulu sampai hilir, misalnya stunting ini pekerjaan rumah kita masih 19,8 persen, sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kita adalah 18 persen,” tuturnya.
Selain itu, menurutnya, Kemendukbangga/BKKBN juga perlu memastikan setelah anak berusia di atas dua tahun, pola asuhnya tetap bisa terpenuhi untuk mencapai bonus demografi.
Sumber : Antara
-

Film “Panggil Aku Ayah”. Menteri Wihaji: Jawab pertanyaan soal GATI
Menteri Wihaji menghadiri Gala Premier film Panggil Aku Ayah Rabu 30/7/2025 (Foto : Humas Kemendukbangga/BKKBN)
Film “Panggil Aku Ayah”. Menteri Wihaji: Jawab pertanyaan soal GATI
Hiburan
Editor: Nandang Karyadi
Kamis, 31 Juli 2025 – 18:40 WIBElshinta.com – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengungkapkan bahwa film Panggil Aku Ayah dapat menjadi salah satu cara menjawab berbagai pertanyaan publik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), sebuah inisiatif dari Kemendukbangga/BKKBN.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Wihaji saat menghadiri Gala Premier film Panggil Aku Ayah bersama produser, sutradara, dan para pemeran film di Epicentrum XXI, Jakarta, Rabu sore (30/07/2025).
“Bagaimana nasib mereka yang tidak mempunyai ayah karena meninggal, perceraian, tanpa status. Ini beberapa pertanyaan yang muncul. Lalu ada film Panggil Aku Ayah. Ini mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut,” ujar Menteri Wihaji.
GATI sendiri merupakan bagian dari upaya pembangunan keluarga yang dijalankan Kemendukbangga/BKKBN untuk merespons fenomena fatherless yaitu anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan sosok ayah. Program ini mencakup layanan konseling pranikah hingga pengasuhan anak, serta pembentukan konsorsium komunitas ayah teladan.
Menteri Wihaji menjelaskan, pada 14 Juli 2025, program ini telah dimulai dengan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Masuk Sekolah. Gerakan yang didukung melalui Surat Edaran Mendukbangga/Kepala BKKBN ini pun menuai perhatian luas masyarakat.
Menurut Wihaji, film Panggil Aku Ayah mengangkat sisi kemanusiaan dalam peran seorang ayah. Film ini menggambarkan bahwa menjadi ayah tidak harus berdasarkan garis darah, melainkan dilandasi keterlibatan, kepedulian, dan kasih sayang.
“Sikap dan perilaku orang bisa berubah dalam beberapa detik. seperti karakter yang ada di film tersebut, yang menampilkan karakter Rosa, Pacil, Mang Dedi, Mang Tatang, Rahmat dan karakter lainnya,” ujarnya.
Berdasarkan data Kemendukbangga/BKKBN, terdapat sekitar 72,18 juta keluarga di Indonesia, dengan kepala keluarga perempuan mencapai 11,5 juta dan anak yang kehilangan ayah sekitar 20,9 persen. Angka tersebut menunjukkan pentingnya peran figur ayah, baik kandung maupun non-kandung, dalam membentuk keluarga yang kuat.
Penulis : Rizki Rian Saputra
Sumber : Radio Elshinta
-

Menteri Agama Angkat HP, Ini Iblis atau Malaikat?
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agama Nasaruddin Umar menanyakan apakah HP bagian dari iblis atau malaikat kepada anak-anak dalam acara Festival Lindungi Anak di Era Digital di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kamis (31/7/2025).
“Saya ingin tanya anak-anakku semua, jawab ya. Apakah ini iblis atau malaikat? Atau ada iblisnya atau malaikatnya?” kata Nasaruddin sambil mengangkat ponselnya.
Dia menyebut jika perangkat memiliki iblis dan malaikat atau diartikan memiliki hal buruk dan baik. Kepada anak-anak, Nasaruddin berpesan untuk melihat fungsi baik dari ponselnya.
Anak-anak juga diminta untuk saling mengingatkan jika melihat temannya menggunakan ponsel bukan untuk kebaikan. Hanya gunakan untuk pembelajaran saja, ucapnya.
“Kalau kalian melihat teman-temannya buka iblisnya di sini, tegur dia ‘jangan itu merusak jalan pikiran kita’. Tapi handphone ini harus dibuka window malaikatnya, seperti pembelajaran, belajar ngaji,” dia berpesan.
Nasaruddin berpesan khusus kepada anak-anak yang beragam muslim untuk membuka ponsel sambil membaca Bismillah. Dnegan begitu tidak digunakan untuk hal buruk.
“Setiap kali membuka handphone kalau yang beragama Islam baca bismillahirrahmanirrahim, supaya nanti jangan terbuka iblisnya itu. Kalau terbuka iblisnya, cepat pindah ke malaikatnya. Setuju?” ucap Nasaruddin.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji juga mengingatkan HP sudah menjadi bagian dari keluarga. Semua hal juga dapat dilakukan dengan menggunakan ponsel, termasuk bermain game.
“Game ini potensi beberapa problem kekerasan. Karena itu, saya titip anak-anak hati-hati dengan game. bukan saya anti teknologi, anti handphone. Tapi hati-hati,” tutur Wihaji.
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
-

6 Menteri Prabowo Sepakat Tunda Aktivitas Anak di Ruang Digital
Bisnis.com, JAKARTA — Enam menteri dari Kabinet Merah Putih menandatangani komitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak Indonesia.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi langkah awal pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS) sebagai wujud sinergi lintas kementerian dalam menjaga anak dari risiko paparan negatif di ruang digital.
Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.
Meutya mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk melindungi anak di ruang digital sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu hal yang diatur oleh PP TUNAS, dan telah disepakati bersama, adalah penundaan aktivitas anak di ruang digital hingga mencapai usia tertentu.
“Sebagai contoh mengemudi kendaraan, itu ada usia minimalnya. Kita juga percaya bahwa untuk masuk ke ranah digital yang mungkin memiliki tingkat bahaya yang sama atau bahkan lebih daripada mengemudi, harus ada usia minimum anak-anak untuk masuk ke ranah sosial media dan juga ranah PSE pada umumnya,” kata Meutya, dikutip Kamis (31/7/2025).
Meutya menekankan pentingnya upaya bersama untuk menyediakan ruang aktivitas bagi anak-anak berkegiatan secara fisik agar tidak terus terpapar oleh gawai.
“Ini lintas kita semua, baik KemenPPPA, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemendagri, dan Kemendukbangga, berperan menyediakan ruang-ruang yang baik bagi anak untuk beraktivitas,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menyebut bahwa 39,71 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, sementara 35,57 persen lainnya sudah mengakses internet.
Tanpa regulasi yang kuat, anak-anak berpotensi terpapar konten negatif di ruang digital yang tidak sesuai dengan usianya.
Oleh karena itu, PP TUNAS juga mengatur kewajiban PSE untuk memverifikasi usia pengguna dan menerapkan pengamanan teknis yang dapat memitigasi risiko paparan konten negatif.
Bagi pelanggar, PP TUNAS menetapkan sanksi administratif hingga pemutusan akses terhadap platform yang tidak patuh.
Nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari pengesahan PP TUNAS oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025.



/data/photo/2025/07/29/6888972227c1f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)