Xcloud.id

Tag: Wihaji

  • Hashim Sebut Prabowo Perjuangkan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Sejak 2006 – Page 3

    Hashim Sebut Prabowo Perjuangkan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Sejak 2006 – Page 3

    Prabowo mengatakan makan bergizi gratis bertujuan agar anak-anak Indonesia menjadi kuat dan cerdas. Dia optimistis kemampuan akademis anak-anak akan meningkat kedepannya.

    “Ini adalah masalah strategis. Kita memperkuat masalah Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat harus cerdas harus semangat harus sekolah dengan baik. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita akan melihat peningkatan hasil kemampuan akademis anak-anak kita,” tutur Prabowo.

    Sebelumnya, jelang bulan suci Ramadan program Makan Bergizi Gratis dipastikan akan terus berjalan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    Dadan menyampaikan, mekanisme pemberian MBG di bulan Ramadhan akan sedikit berbeda dari hari-hari biasanya.

    “Untuk yang sekolah akan dibawa pulang untuk dikonsumsi saat buka, untuk yang puasa. Untuk pesantren makanan segar saat buka,” kata Dadan dalam keterangannya, Kamis 30 Januari 2025.

    Dia menambahkan, pemberian daging dalam program MBG akan diberikan tiga kali dalam satu bulan.

    “Daging akan diberikan tiga kali sebulan,” tambahnya.

    Seperti diketahui, program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar anak-anak sekolah. Ibu hamil dan balita juga termasuk dalam sasaran penerima manfaat program MBG.

    Hal ini sudah dipastikan dan diresmikan lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/BKKBN, Wihaji, dengan Dadan Hindayana selaku Kepala BGN.

    Kolaborasi ini dibangun dalam rangka percepatan penurunan stunting dan pemenuhan gizi nasional sebagai bentuk realisasi intervensi berbasis pentahelix.

    Kedua instansi sepakat untuk melakukan kolaborasi intervensi terhadap Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang memiliki ibu hamil (bumil), ibu menyusui dan balita. Dengan konsentrasi pada pemenuhan gizi mereka.

     

  • Upaya Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus Intervensi Keluarga Berisiko – Halaman all

    Upaya Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus Intervensi Keluarga Berisiko – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. 

    Melalui kerja sama, program intervensi stunting akan lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan data keluarga berisiko serta dukungan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan organisasi di bawah naungan PBNU, seperti Banser, Muslimat, dan Fatayat.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menjelaskan bahwa salah satu langkah utama dalam percepatan penurunan stunting adalah mengidentifikasi keluarga berisiko. 

    “Kami memiliki data yang menunjukkan ada sekitar 682 keluarga yang masuk dalam kategori keluarga risk of stunting (KRS). Data ini akan dicek ulang dan jika memang benar masuk dalam kategori KRS, maka akan segera mendapatkan intervensi,” kata Menteri Wihaji di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Intervensi tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk orangtua asuh yang akan memberikan pendampingan dan bantuan bagi keluarga berisiko stunting. 

    “Kami juga akan bekerja sama dengan Banser dan TPK untuk memberikan dukungan di lapangan. Ini bukan sekadar program pemerintah, tapi gerakan bersama untuk kemaslahatan keluarga dan generasi mendatang,” jelasnya.

    Selain memberikan bantuan gizi dan edukasi kepada keluarga berisiko, BKKBN juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas. 

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga memiliki pemahaman yang cukup tentang pola asuh anak, gizi seimbang, serta peran orang tua dalam mencegah stunting. Oleh karena itu, sinergi dengan PBNU dan jaringan organisasinya sangat krusial,” ungkap Wihaji.

    Lebih lanjut, kerja sama juga mencakup penguatan sosialisasi dan pendampingan bagi calon pengantin serta keluarga muda, agar mereka memiliki kesiapan yang lebih baik dalam membangun keluarga sehat. 

    “Kita tidak hanya berfokus pada anak yang sudah lahir, tetapi juga pada tahap sebelum kehamilan, agar sejak awal sudah ada pencegahan stunting,” tutur Menteri Wihaji.

    Dengan upaya kolaboratif ini, pemerintah optimistis angka stunting di Indonesia bisa terus ditekan hingga mencapai target nasional. 

    “Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak nyata, sehingga tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang tumbuh dengan keterbatasan akibat stunting. Generasi sehat adalah kunci kemajuan bangsa,” pungkasnya.

     

  • Upaya Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus Intervensi Keluarga Berisiko – Halaman all

    BKKBN dan PBNU Jalin Kerja Sama untuk Wujudkan Keluarga Maslahat – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam upaya mewujudkan keluarga maslahat di Indonesia. 

    Kerja sama ini sejalan dengan program prioritas PBNU yang telah berjalan sejak 2023 dan telah menjangkau lebih dari 1,5 juta keluarga di 10 provinsi.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan pentingnya sinergi antara BKKBN dan PBNU dalam menangani berbagai isu keluarga di Indonesia. 

    “Program-program Kementerian kami memiliki keselarasan dengan inisiatif yang dijalankan PBNU, terutama dalam pembinaan keluarga,” kata Menteri Wihaji di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    “Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan bahwa program keluarga maslahat dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan dari berbagai pihak,” lanjutnya.

    Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (KMNU) menjadi wadah diskusi multi-pihak yang melibatkan PBNU, Kementerian/Lembaga, serta organisasi masyarakat lainnya. 

    Forum ini bertujuan untuk merumuskan strategi dalam menangani berbagai tantangan keluarga di Indonesia, termasuk stunting, pernikahan dini, dan kekerasan dalam rumah tangga.

    Selain Kongres KMNU, Festival Keluarga Indonesia juga diselenggarakan sebagai bagian dari kerja sama ini. 

    Festival tersebut menjadi sarana edukasi masyarakat dengan pendekatan yang lebih interaktif dan menyenangkan.

    “Kami memahami bahwa berbagai permasalahan keluarga perlu diselesaikan dengan kolaborasi. PBNU memiliki jaringan hingga ke tingkat akar rumput yang sangat memahami kebutuhan masyarakat,” jelas Menteri Wihaji.

    “Oleh karena itu, sinergi ini akan sangat membantu dalam memastikan program-program yang kami jalankan dapat menyentuh lebih banyak keluarga di Indonesia,” tambahnya.

    Kerja sama ini juga mencakup integrasi data antara BKKBN dan PBNU guna meningkatkan efektivitas program. 

    “BKKBN memiliki data terkait keluarga berisiko stunting, sementara PBNU memiliki sistem pengelolaan data tersendiri. Kami akan saling mendukung dalam penggunaan data ini agar program intervensi dapat lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

     

     

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang tercatat memiliki harta Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar Harta Kekayaan (LHKPN) Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas: Rp32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq: Rp4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Rp11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: Rp8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Rp310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji: Rp11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo: Rp292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)

  • Gibran Katanya Akan Gabung MKGR Tapi Tak Nongol di Perayaan HUT, Begini Kata Bahlil – Halaman all

    Gibran Katanya Akan Gabung MKGR Tapi Tak Nongol di Perayaan HUT, Begini Kata Bahlil – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam puncak perayaan HUT ke-65 Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

    Padahal sebelumnya Gibran direncanakan hadir dalam perayaan HUT ormas pendiri partai Golkar tersebut.

    Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia enggan mengungkap alasan Gibran tidak hadir dalam puncak perayaan HUT MKGR.

    Hanya saja, Gibran sudah menitipkan salam kepada seluruh anggota MKGR.

    “Ada salam hormat dari Pak Wapres. Tadinya pak wapres berkenan hadir, tapi ada satu dan lain hal, beliau tidak sempat untuk hadir bersama-sama kita,” ujar Bahlil dalam pidato sambutannya.

    Kendati demikian, Bahlil menuturkan Gibran tetap mencintai MKGR. Bahlil bahkan menyatakan putra sulung Presiden ke-7 RI itu semakin mencintai MKGR.

    Namun, Bahlil tidak merinci apakah hal tersebut merupakan sinyal Gibran akan masuk menjadi anggota MKGR.

    “Tapi kecintaan Pak Wapres kepada keluarga besar MKGR tidak mengurangi sedikit pun. Dan Beliau kelihatannya tambah cinta kepada MKGR,” pungkasnya.

    Ada sejumlah petinggi Golkar yang hadir dalam puncak perayaan HUT ke-65 MKGR. Di antaranya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. 

    Kemudian, ada pula Ketua Dewan Pembina Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, dan Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta. 

    Hadir pula di acara ini Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.

    Lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Informasi Digital Meutya Hafid, Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Christina Aryani, dan Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir. 

    Selain itu, ada juga Utusan Khusus Presiden RI Raffi Ahmad dan Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

     

     

  • Prabowo ajak Ormas MKGR hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia

    Prabowo ajak Ormas MKGR hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia

    Kita harus bersatu sama-sama untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini adalah salah satu cita-cita MKGR, dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan dirgahayu MKGR

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengajak Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) untuk bersama-sama menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dalam Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR 2025 melalui rekaman video yang disaksikan di Jakarta, Sabtu malam.

    “Kita harus bersatu sama-sama untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini adalah salah satu cita-cita MKGR, dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan dirgahayu MKGR,” kata Prabowo.

    Prabowo meyakini bahwa ormas MKGR akan terus menjadi mitra strategis pemerintah, terutama dalam mengawal program-program pemerintah.

    Program tersebut, kata Presiden, bertujuan untuk membangun Indonesia yang kuat dan membawa keadilan, serta kesejahteraan kepada rakyat Indonesia.

    Dalam acara tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia hadir didampingi Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir. Mereka tampak disambut dengan tarian dan lagu E Mambo Simbo yang berasal dari Papua.

    Adapun acara ini juga dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

    Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo sebut HUT Ke-65 MKGR bukti ketangguhan ormas bela Pancasila

    Prabowo sebut HUT Ke-65 MKGR bukti ketangguhan ormas bela Pancasila

    MKGR telah menjadi simbol Pancasila, simbol persatuan gotong royong dan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai peringatan hari ulang tahun (HUT) Ke-65 Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menjadi bukti ketangguhan dan semangat pengabdian MKGR dalam membela ideologi Pancasila.

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dalam Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR 2025 melalui rekaman video yang disaksikan di Jakarta, Sabtu malam.

    “Perjalanan 65 tahun adalah bukti ketangguhan semangat pengabdian Ormas MKGR dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat dan selalu membela ideologi negara Pancasila,” kata Prabowo.

    Dalam rekaman video tersebut yang disaksikan seluruh hadirin HUT Ke-65 Ormas MKGR, Presiden Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun pada Ormas MKGR.

    Prabowo menceritakan bahwa Ormas MKGR terlahir saat negara sedang dalam pertarungan antara ideologi. Namun demikian, Prabowo menilai MKGR tetap berpihak kepada ideologi Pancasila.

    “MKGR telah menjadi simbol Pancasila, simbol persatuan gotong royong dan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden.

    Dalam acara tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak luput untuk hadir didampingi Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir. Mereka tampak disambut dengan tarian dan lagu E Mambo Simbo yang berasal dari Papua.

    Adapun acara ini juga dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

    Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil: Gibran batal hadiri Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR

    Bahlil: Gibran batal hadiri Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka batal menghadiri Puncak HUT Ke-65 Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di kawasan Karet, Jakarta, Sabtu malam.

    “Ada salam hormat dari Pak Wapres (Gibran), tadinya pak wapres berkenan hadir, tapi ada satu dan lain hal, beliau tidak sempat untuk hadir bersama-sama kita,” kata Bahlil.

    Meski begitu, menurutnya, ketidakhadiran Gibran tidak mengurangi rasa cintanya terhadap Ormas MKGR.

    “Tapi kecintaan pak wapres kepada keluarga besar MKGR tidak mengurangi sedikit pun dan beliau kelihatannya tambah cinta kepada MKGR,” ujarnya.

    Sebelumnya, Rabu (15/1), Ketua Umum MKGR Adies Kadir mengatakan bahwa panitia kegiatan tersebut sudah mengirimkan undangan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Adapun Prabowo tidak akan hadir secara langsung, sedangkan Gibran direncanakan hadir ke lokasi.

    “Kita sudah mengundang Pak Wakil Presiden, tetapi kita sampaikan apabila Pak Jokowi berkenan hadir, kita juga sudah menyiapkan tempat untuk kehadiran beliau,” tambah Adies di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa MKGR sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung. Hal itu diucapkannya ketika menjawab peluang Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo maupun Wapres Gibran untuk masuk ke organisasi.

    “Kalau ormas bukan hanya dari unsur partai politik, tetapi ASN juga boleh, kemudian masyarakat yang menghendaki boleh, siapa pun kami terbuka untuk masuk ormas,” pungkas dia.

    Adapun acara ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

    Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo ajak Ormas MKGR hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia

    Prabowo: Usia MKGR ke-65 bukti ketangguhan hingga bela ideologi bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa usia Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang menginjak 65 tahun merupakan bukti ketangguhan dalam memperjuangkan keadilan hingga membela Pancasila.

    “Perjalanan yang ke-65 tahun adalah bukti ketangguhan, semangat, pengabdian ormas MKGR dalam memperjuangkan keadilan dan kebijakan rakyat dan selalu membela ideologi negara, Pancasila,” kata Prabowo dalam sambutannya di Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR 2025, Jakarta, Sabtu malam.

    Dia juga menjelaskan MKGR lahir di saat negara sedang dalam pertarungan antara ideologi. Kendati demikian, MKGR setia kepada Pancasila.

    “MKGR telah menjadi Pancasila, simbol persatuan, gotong royong, dan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Presiden percaya MKGR akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dan akan terus menjaga dan mengawal program pemerintah yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang kuat dan membawa keadilan dan kesejahteraan pada rakyat Indonesia.

    “Kita harus bersatu sama-sama untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini adalah satu cita-cita MKGR,” ujarnya.

    Ia pun menyampaikan selamat ulang tahun Ke-65 untuk Ormas MKGR. Dirinya berharap MKGR senantiasa berjuang untuk Indonesia.

    “Hari ini dengan penuh rasa bangga saya bersama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat ulang tahun Ke-65 pada ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, MKGR,” ucap dia.

    Adapun acara ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

    Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025