Xcloud.id

Tag: Widyawati

  • Tidak Hanya Nicke Widyawati, Kejagung Turut Periksa Pejabat Adaro Mineral (ADMR)

    Tidak Hanya Nicke Widyawati, Kejagung Turut Periksa Pejabat Adaro Mineral (ADMR)

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 12 saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan satu dari 12 saksi itu adalah Kepala Divisi Pasokan Bahan Bakar PT Adaro Minerals Indonesia (ADMR) berinisial ME.

    “Penyidik telah memeriksa ME selaku Division Head Integrated Fuel Supply Chain PT Adaro Minerals pada [6/5/2025],” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2024).

    Pada hari yang sama, kata Harli, penyidik Jampidsus Kejagung juga telah memeriksa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2018-2024, Nicke Widyawati.

    Selain itu Nicke dan ME, Kejagung juga telah memeriksa 10 saksi lainnya mulai dari ISK selaku Direktur PT Bumi Siak Pusako; MHN selaku saksi pihak PT Trafigura; dan MA selaku Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu.

    Selanjutnya, IM selaku Oil Commercia International Manager Medco E&P Indonesia; MG selaku Manager Treasury PT Pertamina International Shipping; dan HASM selaku mantan VP Crude & Gas Operation PT Pertamina International Shipping.

    Empat saksi lainnya yaitu WWN selaku Manager Field Operations Petronas Carigali Ketapang Ltd; FM dari PT British Petroleum; EAA selaku mantan Manager Mining PT Pertamina Patra Niaga; dan HA selaku Manager Non-Mining PT Pertamina Patra Niaga periode 2018-2020.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” tutur Harli.

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Keuangan ADRM Heri Gunawan sempat diperiksa oleh penyidik pada Senin (28/4/2025). Adapun, pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami kaitannya ADRM dalam perkara rasuah tata kelola minyak ini.

    Pendalaman itu, kata Harli, misalnya berkaitan dengan transaksi pembelian minyak mentah oleh ADRM secara korporasi.

    “Apakah misalnya ada pemesanan terkait dengan produk kilang minyak misalnya BBM. Nah, barangkali seputaran itu kita belum tahu pasti, tapi tentu ada korelasinya,” jelas Harli.

  • Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa Kejagung Hingga 16 Jam di Kasus Korupsi Minyak Mentah – Halaman all

    Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa Kejagung Hingga 16 Jam di Kasus Korupsi Minyak Mentah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, rampung menjalani pemeriksaan di Gedung JAM Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (7/5/2025) dini hari. 

    Nicke menjalani pemeriksaan sekitar 16 jam di Gedung Bundar tersebut terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) beserta anak usahanya dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018–2023.

    Usai menjalani pemeriksaan maraton, Nicke tampak enggan memberikan banyak komentar ketika ditemui awak media.

    Pantauan Tribunnews.com di lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, sekitar pukul 00.11 WIB, Nicke bergegas menuju mobilnya untuk meninggalkan lokasi.

    Mengenakan blazer hitam dan kerudung krem, Nicke hanya menyampaikan bahwa dirinya telah ditanya oleh penyidik terkait kasus tersebut.

    “Ditanya ya (soal) kasus ini. Terima kasih ya,” ucap Nicke sambil berjalan menuju mobilnya.

    Selanjutnya, Nicke meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid warna abu-abu metalik, bernomor polisi B 1024 DZP.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah saksi terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Pemeriksaan ini dilakukan pada Selasa, 6 Mei 2025.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa total ada 12 saksi yang diperiksa untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

    Berikut adalah daftar 12 saksi yang diperiksa:

    NW – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2024
    ISK – Direktur PT Bumi Siak Pusako
    ME – Division Head Integrated Fuel Supply Chain PT Adaro Minerals
    MHN – Perwakilan dari PT Trafigura
    MA – Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu
    IM – Oil Commercial International Manager Medco E&P Indonesia
    MG – Manager Treasury PT Pertamina International Shipping
    HASM – VP Crude & Gas Operation PT Pertamina International Shipping tahun 2021–2023
    WWN – Manager Field Operations Petronas Carigali Ketapang Ltd
    FM – Perwakilan dari PT British Petroleum
    EAA – Manager Mining PT Pertamina Patra Niaga tahun 2018–2020
    HA – Manager Non-Mining PT Pertamina Patra Niaga tahun 2018–2020

     
    Sembilan Tersangka di Skandal Korupsi Minyak Mentah

    TERSANGKA KORUPSI PERTAMINA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan terkait kasus dugaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 yang di antaranya bermodus BBM kualitas oktan Research Octane Number atau RON 90 (Pertalite) dicampur atau dioplos menjadi RON 92 (Pertamax). Sebanyak empat orang tersangka adalah petinggi anak perusahaan PT Pertamina dan tiga orang dari pihak swasta.  (Tribun Video)

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam skandal korupsi dengan kerugian negara Rp 193,7 triliun ini. 

    Sembilan tersangka tersebut yakni:

    Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
    Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International
    Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
    Agus Purwono, Vice President Feedstock
    Muhammad Kerry Andrianto Riza alias Riza Chalid, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa
    Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa
    Gading Ramadhan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
    Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga
    Edward Corne, Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga

    Kasus ini menyeret jajaran penting dari berbagai anak perusahaan Pertamina dan entitas swasta yang terlibat dalam aktivitas impor, distribusi, dan optimalisasi produk minyak mentah serta BBM di Indonesia. Skandal ini menjadi peringatan keras atas lemahnya pengawasan di sektor migas dan mendorong dorongan publik terhadap reformasi tata kelola energi nasional.

    Pemeriksaan terhadap Nicke Widyawati yang pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan Pertamina mengindikasikan penyidikan Kejaksaan Agung menjangkau hingga ke tingkat paling strategis di tubuh BUMN energi tersebut. Proses hukum masih berjalan, dan masyarakat menantikan transparansi serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus yang merugikan keuangan negara secara masif ini.

     

     

     

     

     

     

     

  • Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Irit Bicara Usai 15 Jam Diperiksa Kejagung

    Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Irit Bicara Usai 15 Jam Diperiksa Kejagung

    Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Irit Bicara Usai 15 Jam Diperiksa Kejagung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Direktur Utama (Dirut)
    Pertamina
    Nicke Widyawati irit bicara usai diperiksa selama 15 jam sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana
    korupsi
    di PT Pertamina Patra Niaga. 
    Nicke diketahui mulai diperiksa sejak pukul 09.00 WIB, Selasa (6/5/2025).
    Berdasarkan pantauan di lokasi, Nicke terlihat keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung sekitar pukul 00.11 WIB, Rabu (7/5/2025).
    “(Diperiksa soal) ya, kasus ini. Ya, makasih ya,” ujar Nicke saat ditemui di Lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu dini hari.
    Selain Nicke, penyidik juga memeriksa 11 orang lainnya terkait kasus ata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 sampai dengan 2023.
    Di antaranya, ISK selaku Direktur PT Bumi Siak Pusako; ME selaku Division Head Integrated Fuel Supply Chain PT Adaro Minerals; MHN dari PT Trafigura; MA selaku Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu; IM selaku Oil Commercial International Manager Medco E&P Indonesia.
    Lalu, MG selaku Manager Treasury PT Pertamina International Shipping; HASM selaku VP Crude & Gas Operation PT Pertamina International Shipping tahun 2021 s.d. 2023; WWN selaku Manager Field Operations Petronas Carigali Ketapang Ltd.
    Kemudian FM dari PT British Petroleum; EAA selaku Manager Mining PT Pertamina Patra Niaga tahun 2018 s.d. 2020; HA selaku Manager Non-Mining PT Pertamina Patra Niaga tahun 2018 s.d. 2020.
    Sementara itu, terkait kasus dugaan korupsi tersebut,
    Kejagung
    menetapkan sembilan tersangka.
    Mereka adalah Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
    Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.
    Kemudian, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Bakal Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Soal Korupsi Tata Kelola Minyak 5 jam yang lalu

    Kejagung Bakal Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Soal Korupsi Tata Kelola Minyak

    5 jam yang lalu

  • Eks Dirut Pertamina Nicke Penuhi Panggilan Kejagung Soal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak

    Eks Dirut Pertamina Nicke Penuhi Panggilan Kejagung Soal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati telah memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan Nicke tiba di kompleks Korps Adhyaksa sejak 09.00 WIB.

    “Sudah tiba sejak 09.00 WIB,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (6/5/2025).

    Dia menambahkan, Nicke diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Dalam catatan Bisnis, Kejagung sebelumnya telah memeriksa eks Direktur Pertamina Karen Agustiawan dalam perkara ini.

    Adapun, Karen diperiksa soal kebijakannya dalam membuat kontrak kerja sama dengan PT Orbit Terminal Merak (OTM) selama 10 tahun.

    “Pada 2014 itu, yang bersangkutan [Karen] memberikan persetujuan terhadap kontrak yang berlangsung selama kalau nggak salah 10 tahun, terhadap kontrak storage,” ujar Harli di Kejagung, Rabu (23/4/2025).

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Adapun, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • Hari Ini Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa Kejagung terkait Kasus Korupsi Minyak – Halaman all

    Hari Ini Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa Kejagung terkait Kasus Korupsi Minyak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa eks Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, Nicke Widyawati sudah memenuhi panggilan pemeriksaan itu.

    Ia menjelaskan, Nicke Widyawati sudah tiba sejak pukul 09.00 WIB pagi di Kejaksaan Agung.

    “Penyidikan terjadwal hari ini. Sudah datang,” kata Harli kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    Harli kemudian mengatakan, Nicke diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, hari ini.

    Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik. 

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus korupsi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina.

    Dalam kasus yang merugikan negara Rp 193,7 triliun ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 orang sebagai tersangka.

    9 tersangka tersebut di antaranya Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock And Produk Optimization PT Pertamina Internasional, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    Kemudian Agus Purwono selaku Vice President (VP) Feedstock, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga, dan Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

     

  • Kemenkes Sayangkan Ada Aksi Pita Hitam IDAI karena Mutasi Dokter Anak di RSCM – Halaman all

    Kemenkes Sayangkan Ada Aksi Pita Hitam IDAI karena Mutasi Dokter Anak di RSCM – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menyayangkan, aksi pita hitam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sebagai protes dimutasinya dokter anak di RS vertikal Kemenkes.

    Juru bicara Kemenkes Drg. Widyawati MKM, menyatakan, Kemenkes menghormati hak menyampaikan aspirasi, termasuk melalui doa bersama oleh IDAI.

    Namun, pihaknya menyayangkan bila kegiatan tersebut berpotensi mengganggu layanan kesehatan anak atau digunakan sebagai alat tekanan untuk kepentingan pribadi.

    Fokus utama Kemenkes adalah menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan anak di seluruh Indonesia.

    “Anak-anak adalah kelompok rentan yang hak atas layanannya tidak boleh dikorbankan oleh dinamika politik organisasi profesi,” ujar dia kepada wartawan Senin (5/5/2025).

    Dokter Widya mengungkapkan, Kemenkes menyesalkan bila organisasi profesi seperti IDAI dimobilisasi untuk membangun narasi seolah terjadi penzoliman terhadapt elit-elit IDAI.

    “Kami menegaskan yang terjadi (mutasi) adalah penataan sistem berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan publik,” tutur drg Widya.

    Dokter-dokter anak yang berstatus ASN, perlu menempatkan kepentingan pasien dan institusi di atas loyalitas personal, apalagi jika berisiko merugikan rumah sakit tempat mereka bekerja dan masyarakat yang dilayani.

    Kemenkes menolak narasi mutasi ini merupakan bentuk tekanan atau pembungkaman.
    Rotasi ASN adalah bagian dari tata kelola sumber daya manusia demi efisiensi dan pemerataan layanan.

    “Kami mengajak semua dokter anak untuk tetap profesional, rasional, dan berfokus pada kepentingan pasien. Jangan sampai pelayanan terganggu oleh provokasi yang membelokkan semangat organisasi profesi,” tutur dia.

    Kemenkes membuka ruang dialog dengan seluruh organisasi profesi, termasuk IDAI.

    Namun menyayangkan penggunaan organisasi profesi sebagai alat untuk menekan kebijakan publik demi kepentingan individu adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

    Masyarakat berhak atas pelayanan yang optimal.

    Kemenkes akan terus memastikan layanan kesehatan anak tetap berjalan tanpa gangguan di seluruh fasyankes Indonesia.

    Mutasi Ketua IDAI

    Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Pusat dr. Piprim Basarah Yanuarso dimutasi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF).

    Menurut Kemenkes, pemindahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak di RS Fatmawati, Jakarta.

    Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K). (dok. Konsula)

    Tidak lama setelah pemindahan dr Piprim melalui media sosial Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi IDAI Rizky Adriansyah berkomentar.

    Rizky menuturkan, keputusan itu tidak terlepas dari sikap IDAI yang menolak pengambilalihan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak oleh Kemenkes.

    Dalam unggahan tersebut, disebutkan sejumlah dampak pemindahan tersebut antara lain kualitas pendidikan dokter subspesialis kardiologi anak yang akan memburuk, karena dengan pemindahan tersebut, hanya ada satu pengajar yang kompeten memberikan materi tersebut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

    Pemindahan ini membuat para pasien tak bisa berkonsultasi dengan dr. Piprim secara langsung lagi. Selain itu, dia menilai hal ini tidak sesuai dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah dokter subspesialis kardiologi anak.

    Dalam unggahan terpisah, Rizky menyebutkan apabila ingin menguatkan dan mengembangkan layanan jantung anak, maka seharusnya dipindahkan ke daerah, bukan di Jakarta yang sudah banyak RS yang mampu melaksanakan layanan itu.

    Namun demikian, pemindahan tugas ini tidak akan mengubah sikap IDAI terkait kolegium.

    Tidak lama setelah itu dikabarkan bahwa dr. Rizky Adriansyah diberhentikan dari posisinya di Rumah Sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara.

     

     

  • KKI Tangguhkan STR Dokter Kandungan Garut Terduga Lecehkan Pasien

    KKI Tangguhkan STR Dokter Kandungan Garut Terduga Lecehkan Pasien

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang oknum dokter kandungan saat melakukan ultrasonografi (USG) terhadap pasiennya di Garut, Jawa Barat, kini menjadi sorotan tajam publik. Menyikapi kasus ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah tegas dengan meminta Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk segera menangguhkan Surat Tanda Registrasi (STR) terduga pelaku.

    Juru bicara Kemenkes, Widyawati, menyatakan bahwa KKI juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mendalam terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter kandungan berinisial SF tersebut.

    “KKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang ada di Garut, yang melibatkan Obgyn,” kata Widyawati saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (15/4/2025).

    Widyawati menegaskan, jika terduga pelaku terbukti melanggar kode etik profesi, maka STR-nya akan dicabut secara permanen. Langkah ini diambil sebagai upaya Kemenkes dan KKI untuk melindungi masyarakat dari praktik dokter yang tidak etis.

    “Jika ternyata kasusnya benar, data-datanya valid, serta ada laporan baik masuk ke Majelis Disiplin Profesi Kesehatan (MDPK) dan konsil di mana ada pelanggaran etik, maka STR-nya akan dicabut dan yang bersangkutan tidak dapat melakukan pelayanan karena surat izin praktik (SIP)-nya otomatis dicabut. Hal ini untuk melindungi masyarakat,” tuturnya.

    Viral Video Dugaan Pelecehan Seksual oleh Oknum Dokter

    Sebelumnya, jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video CCTV yang memperlihatkan dugaan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter kandungan di Garut. Aksi tidak terpuji sang dokter tersebut diketahui terjadi pada tahun 2024 silam.

    Pernah Bertugas di RS Daerah

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Garut memberikan informasi bahwa oknum dokter kandungan berinisial SF tersebut sebelumnya pernah bertugas di RS Malangbong. Namun, Dinkes memastikan bahwa dugaan aksi pelecehan seksual tersebut tidak terjadi di rumah sakit milik pemerintah, melainkan di sebuah klinik swasta.

    Dinkes Garut juga menyatakan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen dan rekam jejak oknum dokter kandungan terduga pelaku pelecehan seksual di Garut.

  • KPK Periksa 2 Tersangka Kasus Jual Beli Gas PGN (PGAS), Langsung Ditahan?

    KPK Periksa 2 Tersangka Kasus Jual Beli Gas PGN (PGAS), Langsung Ditahan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 2 tersangka kasus jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN (PGAS) dan PT Inti Alasindo Energi atau IAE, Jumat (11/4/2025). 

    Dua orang tersangka itu yakni Direktur Komersial PGN 2016–2019 Danny Praditya dan Direktur Utama PT Isargas 2011–2024 sekaligus Komisaris PT IAE 2006–2024, Iswan Ibrahim. 

    Keduanya dikonfirmasi hadir dan diperiksa sebagai tersangka hari ini. “Hadir,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (11/4/2025). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, keduanya telah ditetapkan tersangka sejak 2024 lalu. Keduanya ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No.79/DIK.00/01/05/2024 dan No.80/DIK.00/01/05/2024 pada tanggal 17 Mei 2024.  

    Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Dugaan kerugian negara itu berawal dari kegiatan jual-beli gas PGN sebagaimana hasil audit tujuan tertentu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Dalam perjalanannya, lembaga antirasuah telah memeriksa sederet saksi. Beberapa di antaranya adalah mantan petinggi PT Pertamina (Persero), selaku pemegang saham PGN. Yaitu Nicke Widyawati, Elia Massa Manik dan Dwi Soetjipto. 

    Kemudian, penyidik KPK juga pernah memeriksa mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. 

    KPK diketahui mendalami rencana akuisisi PGN terhadap PT IAE. Kepemilikan saham Pertamina dan posisinya sebagai Holding terhadap PGN membuat penyidik perlu mendalami pengetahuan petinggi Pertamina saat rencana akuisisi itu dibuat. 

    “Kami sedang dalami urgensinya PGN yang akuisisi IAE,” ungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada Bisnis melalui pesan singkat, dikutip Senin (17/3/2025).

    Akuisisi PGN terhadap IAE itu diduga berkaitan dengan dugaan korupsi perjanjian jual beli gas yang tengah diperkarakan KPK. Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah, dan kini masih dalam tahap penghitungan secara resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    KPK mengungkap bahwa jual beli gas antara kedua perusahaan merupakan prasyarat bagi PGN untuk mengakuisisi PT IAE, yang merupakan pemilik dari PT Isargas. 

    “Dalam periode itu kalau ada rencana akuisisi IAE tentunya dikomunikasikan juga ke Pertamina (dalam proses holdingisasi). PGN akan melakukan akuisisi IAE dengan melakukan perjanjian jual beli gas terlebih dahulu dengan nilai US$15 juta, yang kemudian akan diperhitungkan nilainya untuk akuisisi perusahaan,” jelas Tessa kepada Bisnis, dikutip Senin (17/3/2025). 

  • Sepanjang 2024, BAZNAS entaskan 1,3 juta jiwa dari kemiskinan

    Sepanjang 2024, BAZNAS entaskan 1,3 juta jiwa dari kemiskinan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Sepanjang 2024, BAZNAS entaskan 1,3 juta jiwa dari kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 30 Maret 2025 – 21:03 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI terus memperluas jangkauan jumlah penerima manfaat (mustahik) secara nasional, sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

    Dalam empat tahun terakhir, rata-rata penerima manfaat secara nasional mencapai 32,7 juta jiwa di setiap tahunnya. Pada 2024 lalu, 1,3 juta jiwa di antaranya telah berhasil terentaskan dari kemiskinan. Hal ini sejalan dengan jumlah ZIS yang disalurkan BAZNAS terus mengalami peningkatan.

    Hal ini terungkap dalam laporan yang disampaikan Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., saat pelaksanaan Zakat Istana di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan, penyaluran dana ZIS menyasar kepada 8 asnaf (orang yang berhak menerima zakat) dengan fokus lima bidang, mencakup bidang ekonomi, sosial kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan dakwah.

    “Total dana zakat yang telah disalurkan selama 4 tahun juga mengalami peningkatan. Pada 2021, jumlah penyaluran zakat sebesar Rp14,04 triliun, 2022 sebesar Rp 21,6 triliun, 2023 sebesar Rp31,2 triliun, dan 2024 sebesar Rp39,5 triliun,” ujar Kiai Noor.

    “Sementara penyaluran BAZNAS RI (pusat) tahun 2021 sebesar Rp501 miliar, tahun 2022 sebesar Rp756 miliar, tahun 2023 sebesar Rp675 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp1,07 triliun,” imbuhnya.

    Selama Ramadhan, BAZNAS juga menghadirkan sejumlah program seperti Paket Ramadhan Bahagia, Servis 5.000 Motor Gratis, dan bantuan bensin di berbagai titik di seluruh Indonesia, membangun 100 Rumah Layak Huni BAZNAS, Peresmian Gedung Layanan Kesehatan Gratis Dhuafa Rumah Sehat BAZNAS Jatinegara. 

    “Program Mudik Gratis bersama BAZNAS yang memberangkatkan sebanyak 17 bus, hampir 1000 mustahik ke 26 kota tujuan, penyediaan Posko Mudik di 40 titik yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia yang memberikan berbagai layanan gratis bagi pemudik dhuafa seperti layanan kesehatan, dan takjil gratis,” jelasnya.

    BAZNAS, imbuh Kiai Noor, juga melakukan peluncuran UMKM Gerai Z-Ifthar di Jakarta dan berbagai kota, serta dipercaya menyalurkan bantuan paket sembako dari King Salman Relief Center sebanyak 9.760 paket senilai Rp 5,9 miliar

    Berdasarkan data yang dimiliki BAZNAS, selama empat tahun terakhir, jumlah muzaki yang menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS serta lembaga zakat resmi di Indonesia selalu menunjukkan peningkatan yang konsisten. 

    “Pada tahun 2021, jumlah muzaki tercatat mencapai 10,7 juta orang, pada 2022 meningkat menjadi 21,4 juta orang, pada 2023 mencapai 27,6 juta orang, dan pada 2024 jumlah muzaki kembali meningkat menjadi 28,1 juta orang,” ucap Kiai Noor.

    Menurut Kiai Noor, peningkatan tersebut juga tidak terlepas kepercayaan masyarakat dan prinsip pengelolaan yang Aman Syar’i, Aman Regulasi dan Aman NKRI serta hasil Audit KAP dan Audit Syariah. 

    “Peningkatan tersebut juga dipengaruhi pelaksanaan Zakat Istana, literasi yang terus menerus kami lakukan, penguatan kelembagaan, penguatan manajemen, penguatan SDM, penguatan infrastruktur, digitalisasi, branding, serta penguatan jaringan yang inklusif baik dalam negeri maupun luar negeri dan terutama adalah penguatan dan perluasan program penyaluran,” katanya.

    Hadir pula dalam acara ini jajaran menteri Kabinet Merah Putih antara lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pariwisata Widyawati Wardhana, MenpanRB Rini Widyantini, Menteri Sosial Saifulah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkopolkam Budi Gunawan, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, serta jajaran TNI, Polri.

    Sumber : Elshinta.Com