Xcloud.id

Tag: Widyawati

  • Protes Kebijakan Menkes, Sejumlah Guru Besar FKUI Ingin Temui Prabowo

    Protes Kebijakan Menkes, Sejumlah Guru Besar FKUI Ingin Temui Prabowo

    Jakarta –

    Sekitar 100 Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) kembali menyuarakan keresahan mereka terkait tata kelola kesehatan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Para guru besar menegaskan telah kehilangan rasa percaya ke Menkes, sehingga ingin berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti serta kebijaksanaan kolektif bangsa dalam mencapai tujuan program Asta Cita,” tulis pernyataan Guru Besar Indonesia Berseru Jilid 2 yang diterima detikcom.

    Salah satu guru besar FKUI Prof Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH mengatakan pihaknya membuka pintu lebar-lebar jika Presiden Prabowo ingin berdiskusi dengan para akademisi.

    “Kami sangat berterima kasih kalau bapak Presiden mau bertemu dengan 372 guru besar. Kami mengidam-idamkan bertemu dengan pak Presiden langsung,” kata Prof Ari kepada awak media di FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Senada, Guru Besar FKUI Prof Dr dr Siti Setiati, SpPD-KGer, M.Epid, FINASIM mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengirim surat langsung ke Presiden Prabowo.

    “Saya kira surat kami sudah sampai ya, karena sudah ada respons dari Istana, ‘Akan diperhatikan suara-suara dari guru besar itu sangat penting, akan kami perhatikan’,” kata Prof Siti.

    “Tapi baru sampai situ, belum ada lanjutannya. Itu yang kami tunggu sebetulnya, apakah kami dipanggil. Kalau bisa kita ngobrol deh dari hati ke hati, kami juga bisa memberikan penjelasan ke beliau (Prabowo) kenapa kami melakukan aksi seperti ini,” tutupnya.

    Terkait aksi protes para guru besar FKUI terkait tata kelola pelayanan kesehatan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Juru Bicara (Jubir) Kemenkes drg Widyawati mengatakan pihaknya bersedia jika pihak akademisi mengundang untuk berdialog.

    “Kemenkes sudah mengundang untuk dialog, namun menyayangkan tidak hadir. Kemenkes siap hadir kalau diundang oleh oleh mereka. Tata kelola kolegium merupakan amanat Undang-Undang Kesehatan. Mari kita semua mematuhi UU yang ada,” kata drg Widyawati saat dihubungi detikcom, Kamis (12/6/2025).

    (dpy/up)

  • Kembali Gelar Protes, Ini Seruan Sejumlah Guru Besar FKUI untuk Menkes

    Kembali Gelar Protes, Ini Seruan Sejumlah Guru Besar FKUI untuk Menkes

    Jakarta – Sekitar 100 guru besar kembali menggelar orasi, menyuarakan keprihatinan tata kelola kesehatan di masa kepimimpinan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes Budi dinilai mengambil terlalu banyak wewenang dalam proses program pendidikan dokter spesialis (PPDS), sekaligus dinilai melemahkan peran organisasi profesi.

    Pemerintah diminta lebih perlu fokus memastikan distribusi dokter dan ketersediaan alat juga tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil dan terluar, alih-alih terlalu banyak mengurusi susunan kepengurusan kolegium. Mengingat, kolegium menjadi ‘peran penting’ untuk menentukan kurikulum maupun kompetensi PPDS.

    Bila kolegium tak lagi independen, hal ini dikhawatirkan bisa berdampak pada ‘cetakan’ dokter yang tidak sesuai standar kompetensi, berujung pada buruknya pelayanan.

    “Kembalikan roh kami para ilmuwan yaitu kebebasan akademi, dengan demikian kami dapat mengelola pendidikan kedokteran dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang terus dimutakhirkan,” seru Prof Dr Sulistyowati Irianto, M, A, yang membuka orasi Jilid II Protes Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), di Aula Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Para guru besar juga menyesalkan keinginan Menkes Budi yang lebih banyak ingin PPDS berada di bawah rumah sakit pemerintah, alih-alih universitas. Hal ini dinilai menyalahi ketentuan dasar berjalannya PPDS dengan tiga entitas utama, yakni fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan kolegium.

    “Dengan ini kami menyerukan panggilan perhatian dan tindak nyata dari pemerintah atas keprhatinan yang telah kami sampaikan sebelumnya,” lanjutnya.

    “Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti,” tutup para guru besar dalam keterangan yang mengatasnamakan 372 Guru Besar FKUI.

    Dihubungi terpisah, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), drg Widyawati, MKM, menegaskan Kemenkes RI sebelumnya sudah berupaya untuk mengundang dialog para guru besar terkait keprihatinan yang disampaikan.

    Ia menyesalkan ketidakhadiran para guru besar tersebut dengan alasan ketidakterbukaan. Pihaknya memastikan terbuka untuk diskusi bersama bila diundang pada sebuah forum terbuka sesuai dengan keinginan para guru besar.

    “Soal kolegium, tata kelola kolegium merupakan amanat undang-undang kesehatan. Mari kita mematuhi semua Undang Undang yang ada,” jelasnya saat dihubungi detikcom Kamis (12/6).

    (naf/up)

  • Kembali Gelar Protes, Ini Seruan Sejumlah Guru Besar FKUI untuk Menkes

    Kembali Gelar Protes, Ini Seruan Sejumlah Guru Besar FKUI untuk Menkes

    Jakarta – Sekitar 100 guru besar kembali menggelar orasi, menyuarakan keprihatinan tata kelola kesehatan di masa kepimimpinan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menkes Budi dinilai mengambil terlalu banyak wewenang dalam proses program pendidikan dokter spesialis (PPDS), sekaligus dinilai melemahkan peran organisasi profesi.

    Pemerintah diminta lebih perlu fokus memastikan distribusi dokter dan ketersediaan alat juga tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil dan terluar, alih-alih terlalu banyak mengurusi susunan kepengurusan kolegium. Mengingat, kolegium menjadi ‘peran penting’ untuk menentukan kurikulum maupun kompetensi PPDS.

    Bila kolegium tak lagi independen, hal ini dikhawatirkan bisa berdampak pada ‘cetakan’ dokter yang tidak sesuai standar kompetensi, berujung pada buruknya pelayanan.

    “Kembalikan roh kami para ilmuwan yaitu kebebasan akademi, dengan demikian kami dapat mengelola pendidikan kedokteran dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang terus dimutakhirkan,” seru Prof Dr Sulistyowati Irianto, M, A, yang membuka orasi Jilid II Protes Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), di Aula Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Para guru besar juga menyesalkan keinginan Menkes Budi yang lebih banyak ingin PPDS berada di bawah rumah sakit pemerintah, alih-alih universitas. Hal ini dinilai menyalahi ketentuan dasar berjalannya PPDS dengan tiga entitas utama, yakni fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan kolegium.

    “Dengan ini kami menyerukan panggilan perhatian dan tindak nyata dari pemerintah atas keprhatinan yang telah kami sampaikan sebelumnya,” lanjutnya.

    “Kami tidak lagi dapat mengembalikan kepercayaan kami kepada Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan tata kelola kesehatan yang inklusif, adil, dan berlandaskan bukti,” tutup para guru besar dalam keterangan yang mengatasnamakan 372 Guru Besar FKUI.

    Dihubungi terpisah, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes), drg Widyawati, MKM, menegaskan Kemenkes RI sebelumnya sudah berupaya untuk mengundang dialog para guru besar terkait keprihatinan yang disampaikan.

    Ia menyesalkan ketidakhadiran para guru besar tersebut dengan alasan ketidakterbukaan. Pihaknya memastikan terbuka untuk diskusi bersama bila diundang pada sebuah forum terbuka sesuai dengan keinginan para guru besar.

    “Soal kolegium, tata kelola kolegium merupakan amanat undang-undang kesehatan. Mari kita mematuhi semua Undang Undang yang ada,” jelasnya saat dihubungi detikcom Kamis (12/6).

    (naf/up)

  • Kasus Covid-19 Marak Lagi, Pemkab Tangerang Siaga Fasilitas Kesehatan

    Kasus Covid-19 Marak Lagi, Pemkab Tangerang Siaga Fasilitas Kesehatan

    Tangerang, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten menyiagakan fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit hingga tempat isolasi terpusat untuk mengantisipasi kasus Covid-19 yang kembali marak di beberapa negara di Asia.

    “Rumah sakit sudah berkoordinasi dengan tim untuk waspada terkait hal-hal yang harus dilakukan. Kami juga telah menyiapkan beberapa RSUD dalam keadaan siaga,” ujar Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, di Tangerang, dikutip dari Antara, Kamis (5/6/2025).

    Intan mengungkap, Pemkab Tangerang telah menerima arahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus Covid-19. Untuk itu, Pemkab segera menyiagakan fasilitas kesehatan serta memastikan ketersediaan obat-obatan.

    Pemkab juga kembali mengaktifkan tempat isolasi di rumah sakit sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan meningkatnya kasus.

    “Tempat isolasi dan lain-lain kita aktifkan, persiapannya seperti saat dilanda pandemi Covid-19 dulu. Namun, di rumah sakit kalau yang sudah parah selebihnya kita bantu untuk istirahat di rumah dengan obat-obatan,” jelasnya.

    Ia mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan pola hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari, seperti menjaga kesehatan tubuh, mengonsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan air mengalir, serta menggunakan masker di kendaraan umum.

    “Pakai masker kalau di kendaraan umum, cuci tangan sebelum beraktivitas dan minum vitamin,” saran Intan.

    Sebagai informasi, sebelumnya Kemenkes melalui juru bicara Kemenkes Widyawati mengumumkan temuan tujuh kasus baru Covid-19 di Indonesia. 

    Temuan ini didapatkan dari hasil pemeriksaan spesimen pada Mei 2025. Tingkat positivity rate Covid-19 mencapai 2,05%. Artinya, dari 100 orang yang diperiksa, ada dua orang positif Covid-19 dari pemeriksaan 25 hingga 31 Mei 2025.

  • Jelang ‘Timnas Day’ RI Vs China, Ini Imbauan Kemenkes soal COVID-19

    Jelang ‘Timnas Day’ RI Vs China, Ini Imbauan Kemenkes soal COVID-19

    Jakarta –

    Jelang pertandingan sepakbola antara Indonesia melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini, Kamis (5/6/2025), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau penonton waspada terhadap potensi penularan COVID-19.

    Dalam keterangan juru bicara Kemenkes Widyawati, ketika mobilitas tinggi seperti menonton pertandingan Timnas Indonesia VS China malam nanti, tidak ada salahnya menerapkan protokol kesehatan COVID-19 mulai dari cuci tangan sampai memakai masker.

    “Menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika berada di kerumunan,” kata Widya dalam keterangannya kepada detikcom, Kamis (5/6/2025).

    Di samping itu, Widya juga mengingatkan agar segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala infeksi saluran pernapasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko.

    Hal senada juga disampaikan epidemiolog Dicky Budiman. Di lokasi yang ramai seperti stadion, menurut dia tak ada salahnya menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker. Kebiasaan membawa hand sanitizer juga menjadi hal yang sangat penting terlebih ada kekhawatiran terkait penularan COVID-19.

    “Kebiasaan membawa hand sanitizer, mencuci tangan, itu sangat penting. Karena kan banyak fasilitas umum yang kita pegang,” ujar Dicky.

    Ia juga mengingatkan jika tubuh sedang dalam keadaan tidak sehat, jangan memaksakan diri menonton laga Indonesia VS China di stadion.

    “Kalau nggak enak badan, jangan memaksakan nonton di stadion. Stadion itu kan sirkulasi udara terbatas, penonton rame, kalau risiko tinggi, sedang sakit, istirahat aja di rumah, nonton di rumah,” ucapnya.

    (kna/up)

  • Soal Peningkatan Kasus Covid-19, Puan: Pemerintah Tidak Boleh Lengah Nasional 4 Juni 2025

    Soal Peningkatan Kasus Covid-19, Puan: Pemerintah Tidak Boleh Lengah Nasional 4 Juni 2025

    Soal Peningkatan Kasus Covid-19, Puan: Pemerintah Tidak Boleh Lengah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    DPR
    RI
    Puan Maharani
    mengatakan, tren peningkatan kasus
    Covid-19
    di sejumlah negara Asia, tidak boleh dianggap remeh. Oleh karena itu, dia mengingatkan, pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipasi demi melindungi masyarakat.
    ”
    Peningkatan kasus Covid-19
    yang terjadi di kawasan Asia jelas tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus memiliki
    sense of urgency
    yang tinggi dan tidak boleh lengah,” ujar
    Puan
    dalam keterangan tertulis, Rabu (4/6/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Menurut dia, pemerintah juga harus memastikan telah memiliki ketahanan kesehatan nasional yang kuat sehingga mampu menghadapi tren kenaikan kasus Covid-19.
    “Selain melakukan langkah-langkah antisipasi, pemerintah perlu memastikan Indonesia memiliki ketahanan kesehatan yang kuat, sehingga saat terjadi skenario terburuk, kita sudah siap dan bisa mengatasinya,” kata Puan.
    Dengan adanya peningkatan kasus
    COVID-19
    , dia pun mendesak pemerintah untuk memberlakukan kembali skrining kesehatan yang ketat di seluruh bandara internasional, terutama bagi penumpang dari negara-negara dengan
    peningkatan kasus Covid-19
    Sebab, Puan berpandangan bahwa deteksi dini merupakan kunci utama mencegah penyebaran virus lebih luas.
    “Kita tidak boleh hanya mengandalkan imbauan atau protokol yang longgar. Pemeriksaan kesehatan dan pelacakan kontak yang ketat di pintu masuk negara harus dijalankan secara konsisten,” ujarnya.
    Selain pengawasan di dalam negeri, dia juga menegaskan pentingnya peran aktif perwakilan Indonesia di luar negeri untuk responsif terhadap laporan atau pengaduan warga negara Indonesia (WNI) yang menghadapi risiko kesehatan terkait Covid-19, terutama di negara-negara Asia dengan lonjakan kasus.
    “Perwakilan kita di luar negeri harus menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan bantuan. Mereka wajib bertindak cepat ketika ada warga yang melaporkan kondisi darurat atau memerlukan pertolongan,” katanya.
    Lebih lanjut, Puan mendorong agar pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan pengawasan dan perlindungan WNI di luar negeri berjalan efektif, misalnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, hingga Satgas Covid-19.
    “Ini bukan sekadar soal angka kasus, tapi soal nyawa dan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus bekerja tanpa kompromi menjaga keselamatan rakyat, baik yang di dalam maupun di luar negeri,” ujarnya.
    Tak hanya untuk pemerintah, Puan juga mengimbau agar masyarakat tetap disiplin menjaga kesehatan diri dan kembali menegakkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker saat sakit atau di keramaian, serta melakukan tes mandiri saat bergejala, hingga menjaga asupan gizi dan istirahat yang cukup.
    “Kita tidak tahu kapan gelombang berikutnya datang dan seberapa besar dampaknya, tapi yang jelas, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci,” kata Puan.
    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) guna mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19.
    Diketahui, pada minggu ke-22 tahun 2025, tercatat ada sebanyak tujuh kasus positif Covid-19.
    “Fasyankes kami siapkan sesuai SE (Surat Edaran) yang sudah beredar,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman di Jakarta, Rabu, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Dalam SE tersebut, menurut Aji, ditujukan bagi unit layanan kesehatan serta para pemangku kepentingan agar memantau perkembangan situasi dan informasi global terkait kejadian Covid-19 melalui kanal resmi pemerintah dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
    Kemudian, meningkatkan kewaspadaan dini dengan memantau dan memverifikasi tren kasus ILI/SARI/Pneumonia/Covid-19 melalui pelaporan rutin pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).
    Sementara itu, Kemenkes menginformasikan sebanyak tujuh pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang terdata pada pekan lalu seluruhnya dilaporkan sembuh.
    “Itu (tujuh pasien positif COVID-19) data minggu lalu. Semuanya sudah sembuh. Varian ini tidak menimbulkan keparahan dan kematian,” kata Juru Bicara Kemenkes Widyawati pada 3 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan Kejagung Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati 2 Kali

    Alasan Kejagung Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati 2 Kali

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pemeriksaan Nicke masih seputar tugas dan fungsinya sebagai pimpinan tertinggi di holding perusahaan plat merah tersebut.

    “Inilah yang menjadikan yang bersangkutan sangat esensial untuk didalami lebih jauh. Memang banyak hal yang harus dipertanyakan oleh penyidik,” ujarnya di Kejagung, dikutip Selasa (3/6/2025).

    Dia menambahkan, penyidik berfokus memeriksa Nicke dalam tugas fungsinya dalam memberikan pengawasan dan pengambilan keputusan atas kebijakan dari holding ke subholding yang berkaitan dalam tiga aspek.

    Tiga aspek yang disorot dalam perkara ini yakni kaitannya dengan pengadaan minyak mentah, pengadaaan produk kilang hingga terkait hubungan berbagai kontrak kerja yang dilakukan Pertamina.

    “Yang bersangkutan ini kan pimpinan tertinggi di holding. Nah, bagaimana peran tugas fungsinya dari holding ke subholding,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Nicke Widyawati tercatat telah diperiksa dua kali yakni pada Selasa (6/5/2025) dan Rabu (28/5/2025). Khusus pemeriksaan perdananya, Nicke diperiksa selama 14 jam oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI.

    Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • Lonjakan Covid-19 di Asia, Kemenkes: Indonesia Masih Aman

    Lonjakan Covid-19 di Asia, Kemenkes: Indonesia Masih Aman

    Jakarta, Beritasatu.com – Juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr Widyawati menyatakan meskipun kasus Covid-19 tengah mengalami lonjakan di sejumlah negara di Asia, kondisi di Indonesia masih tetap aman terkendali.

    “Di tengah dinamika global, kami ingin menyampaikan bahwa kondisi di Indonesia tetap aman. Surveilans penyakit menular termasuk Covid-19 terus kami perkuat baik melalui sistem sentinel maupun melalui pemantauan pintu masuk ke Indonesia,” kata Widya dalam video yang diterima Beritasatu.com, Senin (2/6/2025).

    Namun, masyarakat terutama kelompok lanjut usia dan orang dengan penyakit penyerta (komorbid) diminta tetap waspada terhadap potensi penyebaran.

    “Tetapi perlu kewaspadaan bagi para lansia dan  orang yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta,” tambahnya.

    Menurutnya, pada situasi saat ini varian JN.1 masih menjadi variant of interest yakni varian yang memiliki kemampuan genetik dapat memengaruhi karakteristik virus sejak ditetapkan pada Desember 2023.

    Sub varian yang masih bersikulasi di Indonesia adalah MB1.1 dan KP2.18 yang secara umum memiliki karakteristik yang sama dengan JN.1. Namun tidak ada indikasi sub varian ini lebih menular atau menyebabkan keparahan dibandingkan dengan sub varian sebelumnya.

    Widyawati mengaku saat ini memang terjadi peningkatan kasus Covid-19 di China, India, dan Thailand dan negara Asia lainnya seperti Hong Kong, Malaysia, serta Singapura.

    Sementara di Indonesia berdasarkan pemantauan minggu lalu nol (0) kasus positif Covid-19. Pemerintah saat ini sudah memantau situasi global dan nasional yang dapat diakses melalui kanal atau situs resmi Kemenkes yang mengintensifkan penemuan kasus covid-19.

    “Masyarakat tidak perlu panik dan tetap menjaga kewaspadaan agar tetap tenang.  Kami pastikan langkah deteksi dini pelaporan dan kesiapsiagaan terus kami jalankan untuk menjaga situasi nasional tetap aman,” pungkas Widyawati.

    Sebagai informasi Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap Covid-19 dan penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) atau wabah lainnya, lewat Surat Edaran Dirjen P2 Nomor SR.03.01/C/1422/2025 tentang Kewaspadaan terhadap Peningkatan Kasus Covid-19.

    Kemenkes mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan Covid-19 dengan salah satunya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan etika batuk atau bersin, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menggunakan masker saat berada di kerumunan atau saat sedang sakit.

    Selain itu, juga dianjurkan segera periksa ke dokter apabila mengalami gejala infeksi saluran pernafasan dan memiliki riwayat kontak dengan faktor risiko bagi pelaku perjalanan, melapor ke petugas kesehatan jika sakit selama perjalanan di pelabuhan, bandar udara dan lainnya yang setempat dan melakukan vaksinasi booster Covid-19 bagi yang belum atau jika termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penderita komorbid.

  • Jalan Raya Pantura Duduksampeyan Gresik Kembali Telan Korban

    Jalan Raya Pantura Duduksampeyan Gresik Kembali Telan Korban

    Gresik (beritajatim.com) – Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Duduksampeyan, Gresik. Peristiwa tragis ini menewaskan Abdul Kodir (46), warga Desa Tambakrejo, yang meninggal dunia usai terlibat tabrakan dengan sesama pengendara motor pada Jumat (30/5/2025).

    Kecelakaan melibatkan dua sepeda motor, yakni Honda Vario W 6767 DN yang dikendarai korban dan Honda Beat S 3169 JCJ yang dikemudikan Jockie Afmi Oktavian (40), warga Gadukan Utara 6B, Morokrembangan, Surabaya. Saat kejadian, Jockie berboncengan dengan Virta Widyawati (40) dan anaknya Achmad Rizky Prayoga (7), warga Desa Sukorejo, Kecamatan Turi, Lamongan.

    Menurut informasi yang dihimpun, kecelakaan terjadi ketika korban menyeberang dari arah selatan ke utara tanpa mengenakan helm. Jarak yang terlalu dekat membuat Jockie tak sempat menghindar, hingga akhirnya terjadi benturan keras yang membuat keduanya terpental.

    Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan sempat dilarikan ke RSUD Ibnu Sina Gresik. Namun, nyawanya tidak tertolong. Sementara itu, Jockie dan Virta mengalami luka di bagian tangan dan kaki.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Gresik, Ipda Achmad Andri Aswoko, membenarkan insiden tersebut dan menyampaikan bahwa kecelakaan di jalur Pantura Duduksampeyan memang sering terjadi. “Korban mengalami luka berat di kepala akibat tidak memakai helm. Kami imbau pengguna jalan agar lebih waspada dan mematuhi rambu lalu lintas,” ujarnya.

    Andri menambahkan bahwa pihak kepolisian telah memasang spanduk imbauan di sejumlah titik rawan sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. [dny/but]

  • 5 Anak-anak Nakal di Surabaya Kembali Berulah, Eri Cahyadi Pilih "Asramakan", Tak Lagi Kirim ke Barak Surabaya

    5 Anak-anak Nakal di Surabaya Kembali Berulah, Eri Cahyadi Pilih "Asramakan", Tak Lagi Kirim ke Barak Surabaya

    Anak-anak Nakal di Surabaya Kembali Berulah, Eri Cahyadi Pilih “Asramakan”, Tak Lagi Kirim ke Barak
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Surabaya
    Eri Cahyadi
    atau Cak Eri memastikan intervensi pendidikan karakter anak tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini.
    Khususnya, bagi siswa yang pernah terlibat kenakalan remaja.
    Menurut Wali Kota Cak Eri, pihaknya menyiapkan program di
    Kampung Anak Negeri
    (Kanri) hingga
    program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
    (1 Gamis 1 Sarjana) di Dinas Sosial (Dinsos).
    Tak sekadar memberikan efek jera, program tersebut juga membangkitkan semangat anak untuk melanjutkan pendidikan hingga mewujudkan cita-citanya di masa depan.
    Program itu sekaligus menyempurnakan program Sekolah Kebangsaan yang diinisiasi Pemkot Surabaya pada 2023.
    Sekolah Kebangsaan digelar dengan menggandeng TNI tersebut, sempat mengirim anak-anak ke
    barak militer
    .
    Program yang diisi dengan pembekalan anak-anak dengan wawasan kebangsaan selama 10 hari tersebut sebenarnya terbukti membawa perubahan drastis menuju lebih baik.
    Hanya saja, perubahan tersebut sering kali tidak bertahan lama.
    “Setelah 3-4 bulan, ternyata ada yang kembali lagi ke kebiasaan lama. Sehingga saya membuka asrama, ada Kampung Anak Negeri, ada program Satu Sarjana Satu Keluarga Miskin. Itu untuk menampung anak-anak ini,” kata Cak Eri, Senin (26/5/2025).
    Melalui asrama di Kanri hingga program 1 Gamis 1 Sarjana dalam program Bibit Unggul, pendidikan karakter dilakukan di asrama.
    Tak dilakukan secara singkat, tetapi dilakukan secara jangka panjang.
    Sasarannya diutamakan kepada anak yang sebelumnya dijangkau oleh Satpol PP Surabaya.
    Mereka melakukan berbagai kenakalan, seperti mengamen, ngelem, hingga terlibat perkelahian.
    Melalui program tersebut, anak tidak akan dihukum atau dipaksa melakukan kegiatan fisik di asrama.
    Sebaliknya, asrama tersebut menawarkan kebersamaan dan ruang kelas yang memadai untuk mengubah pola pikir mereka.
    “Jadi kalau dari keluarga nggak mampu, kami bantu, bisa melalui sekolah dan masuk asrama Kanri atau Bibit Unggul. Tapi kalau masih mampu, ya tetap melakukan pengawasannya,” tutur Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ini.
    Beberapa peserta di asrama Kanri maupun Bibit Unggul berasal dari keluarga kurang mampu. Bagi yang demikian, akan mendapatkan bantuan biaya dari Pemkot Surabaya.
    Cak Eri menawarkan bantuan biaya pendidikan dengan syarat sederhana, anak-anak harus berada di rumah pada pukul 22.00 WIB malam.
    “Kalau tidak punya biaya, serahkan ke pemkot, akan kami sekolahkan. Makanya nanti itu akan diantar menuju ke Kampung Anak Negeri atau ke asrama Bibit Unggul,” ujarnya.
    Pemkot Surabaya menyiapkan kuota sekitar 200 tempat untuk Asrama Bibit Unggul melalui program 1 Gamis 1 Sarjana. Kemudian, 200 lagi untuk jenjang SMP dan SMA.
    Privasi siswa yang mengikuti program ini juga terjaga.
    “Sejak 2022 saya bergerak, saya berusaha menjaga privasinya warga saya yang saya datangi. Saya tidak ingin mereka malu atau minder,” tegas Cak Eri.
    Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Ida Widyawati, menyampaikan, pihaknya segera bergerak cepat menindaklanjuti arahan Wali Kota terkait pembinaan orang tua dan remaja.
    Selain itu, ada pula program yang menyasar orang tua dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta, untuk diikutsertakan dalam program Padat Karya.
    “Pemkot Surabaya siap membantu keluarga yang tidak mampu dengan memfasilitasi biaya pendidikan anak, termasuk melalui Asrama Bibit Unggul atau Kampung Anak Negeri bagi mereka yang ingin bersekolah penuh,” kata Ida.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Cak Eri Pilih “Asramakan” Anak-anak Nakal di Surabaya, Tak Lagi Kirim ke Barak
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.