Xcloud.id

Tag: Widyawati

  • Pertolongan Pertama Pada Pengidap Virus Hanta di Bandung

    Pertolongan Pertama Pada Pengidap Virus Hanta di Bandung

    Jakarta –

    Kasus infeksi virus Hanta menjadi sorotan setelah muncul laporan pengidapnya di wilayah Bandung. Penyakit ini ditularkan melalui kontak langsung dengan hewan pengerat.

    Penyakit virus Hanta tentunya perlu diantisipasi mengingat hewan pengerat yang membawanya tersebar di berbagai tipe habitat. Lantas, bagaimana pertolongan pertama pada pengidap virus Hanta di Bandung?

    Apa Itu Virus Hanta?

    Virus Hanta merupakan salah satu penyakit zoonosis yang disebabkan oleh rodensia atau hewan pengerat. Dikutip dari laman Kemenkes, rodensia memiliki penularan penyakit seperti leptospirosis dan pes.

    Jenis tikus yang terkonfirmasi sebagai reservoir virus Hanta di Indonesia adalah Rattus norvegicus (tikus got) dan R.tanezumi (tikus rumah). Adapun jenis tikus lain yang menjadi reservoir adalah R. tiomanicus (tikus belukar), R.exulans (tikus ladang), R. argentiventer (tikus sawah), Mus musculus (mencit rumah), Bandicota indica (tikus wirok), dan Maxomys surifer.

    Kronologi Pertolongan Pertama Pada Pengidap Virus Hanta di Bandung

    Adanya virus Hanta pertama kali ditemukan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada 20 Mei 2025. Diberitakan detikcom sebelumnya, seorang pria berusia 52 tahun dinyatakan positif terpapar virus Hanta.

    Pada awalnya, pekerja buruh bangunan tersebut mengeluh pusing, demam, serta nyeri lambung saat bekerja. Berdasarkan hasil penelusuran, ternyata dia mengaku sempat digigit tikus saat bekerja di proyek bangunan.

    Dia kemudian dibawa ke beberapa fasilitas kesehatan untuk menjalani perawatan, namun gejalanya tak kunjung membaik. Bahkan, di awal, penyakit tersebut disangka sebagai leptospirosis. Namun, saat dilakukan pengujian laboratorium, hasilnya positif virus Hanta.

    “Sampai akhirnya dirawat di RS Hasan Sadikin, dugaan awalnya Leptospirosis. Tapi kemudian dilakukan pengujian laboratorium, hasilnya positif Virus Hanta,”
    Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Ridwan Abdullah Putra, Rabu (18/6/2025).

    Mengetahui adanya kasus ini, Dinas Kesehatan BB langsung menggelar penyelidikan epidemiologi di sekitar lingkungan tempat tinggal pasien untuk mencegah kemungkinan penularan lebih luas.

    Sebanyak 12 tikus ditangkap dari selokan dan sejumlah titik strategis lainnya, kemudian dibedah untuk diambil organ dalamnya. Dalam pemeriksaan laboratorium, ditentukan apakah tikus-tikus tersebut memang membawa virus hanta atau tidak.

    Sementara itu, kondisi pasien yang terpapar virus Hanta dan sempat menjalani perawatan intensif di RS Hasan Sadikin telah membaik dan diperbolehkan pulang.

    Dari kasus virus Hanta di Bandung, penting untuk melakukan pertolongan kepada orang yang terpapar rodensia ke fasilitas kesehatan. Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, dr Widyawati meminta masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika muncul gejala demam, nyeri otot dan gangguan pernapasan.

    “Masyarakat tak perlu panik, tapi harus tetap waspada. Pencegahan melalui kebersihan lingkungan sangat penting. Pemantauan di daerah rawan akan terus dilakukan bersama dinas kesehatan setempat untuk mencegah penularan lebih lanjut,” katanya kepada detikcom, Senin (30/6/2025).

    Cara Mencegah Terpapar Virus Hanta

    Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, pencegahan virus Hanta utamanya dilakukan melalui pengendalian rodensia, serta mencegah kontak dengan urin, tinja, air liur, dan tempat bersarang rodensia.

    Adapun beberapa upaya untuk mencegah kontak dengan urin, tinja, dan air liur rodensia bisa dilakukan dengan cara berikut:

    Terapkan perilaku hidup bersih dan sehatJaga kebersihan rumah dan tempat-tempat yang sudah lama tidak terpakai, terutama di ruang bawah tanah, loteng, gudang, dan tempat penyimpanan, untuk mencegah rodensia masuk ke dalam rumah.Hindari menyentuh rodensia baik yang masih hidup atau sudah mati.Lakukan pengelolaan sampah dengan benar.Tempatkan perangkap tikus di sekitar rumah atau tempat kerja untuk mengurangi populasi rodensiaGunakan alat pelindung diri bagi pekerja yang berisiko kontak dengan rodensia seperti buruh bangunan, petani, tenaga laboratorium, dan dokter hewan.

    (elk/tgm)

  • Hamili Anak Pacarnya yang Masih 13 Tahun, Pria di Teluk Bintuni Kabur Saat Diamankan Polisi Regional 4 Juli 2025

    Hamili Anak Pacarnya yang Masih 13 Tahun, Pria di Teluk Bintuni Kabur Saat Diamankan Polisi Regional 4 Juli 2025

    Hamili Anak Pacarnya yang Masih 13 Tahun, Pria di Teluk Bintuni Kabur Saat Diamankan Polisi
    Tim Redaksi
    MANOKWARI, KOMPAS.com
    – FH, seorang pria di Kabupaten
    Teluk Bintuni
    , Papua Barat dilaporkan kabur setelah sempat diamankan di Kantor Kepolisian Resort Teluk Bintuni terkait dugaan menghamili anak dari pacarnya, HN, warga Jawa Barat, yang masih berusia 13 tahun. 
    Ketua Paguyuban Sunda di Kabupaten Teluk Bintuni, Dwi Tuti Widyawati, mengatakan, ibu korban membuat laporan polisi ke Mapolda Papua Barat, berdasarkan nomor LP/B/209/VI/2025/SPKT/POLDA PAPUA BARAT, tanggal 16 Juni 2025.
    “Ini sangat mengecewakan. Bagaimana mungkin pelaku kejahatan seksual terhadap anak bisa kabur saat berada dalam pengawasan? Ini bukan kelalaian kecil. Ini bentuk nyata lemahnya perlindungan hukum terhadap anak-anak,” kata Dwi, Kamis (3/7/2025).
    Padahal pelaku sempat digerebek berkat kerja sama warga setelah paguyuban Sunda menerima informasi mengenai dugaan penganiayaan terhadap perempuan dan
    kekerasan seksual
    terhadap anak di bawah umur.
    Kasat Reskrim polres Teluk Bintuni AKP Boby mengatakan bahwa laporan polisi dengan nomor LP/B/102/VI/2025/SPKT/ POLRES
    TELUK BINTUNI
    /POLDA PAPUA BARAT, tertanggal 21 Juni 2025, telah resmi diterima dan saat ini dalam proses penanganan lebih lanjut.
    “Tidak ada pandang bulu dalam kasus ini. Proses hukum akan kami jalankan sebagaimana mestinya. Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Polda Papua Barat dan dinas terkait untuk pendampingan psikologis kepada korban, serta langkah-langkah lanjutan terhadap pelaku,” kata Kasat Reskrim AKP Boby Rahman, Jumat (4/7/2025).
    Menurut dia, terduga pelaku sebelumnya telah diamankan di Polres Teluk Bintuni berdasarkan permintaan dari tim khusus Polda Papua Barat yang menangani kasus dugaan penganiayaan.
    Namun, karena pada saat itu status hukum laporan dari Polda belum masuk tahap penyidikan, atau masih sebatas LP, sehingga belum memiliki dasar administrasi penahanan resmi terhadap pelaku.
    “FA kami amankan sementara karena menunggu keesokan harinya akan dibawa ke Polda untuk proses lebih lanjut. Sayangnya, pada pagi harinya, pelaku melarikan diri sebelum proses pemberangkatan dilakukan. Saat itu juga LP tentang kekerasan seksual terhadap anak baru masuk ke Polres,” ujar AKP Boby.
    AKP Boby mengakui bahwa pelaku saat itu tidak ditahan di sel hanya, tetapi diamankan dalam ruangan di polres.
    Terduga pelaku kabur saat petugas tengah menjalankan ibadah subuh. “Kami segera menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) untuk FA,” katanya.
    “kami tidak akan berhenti sampai pelaku ditangkap. Kami sudah tetapkan tersangka, dan akan terus memburu hingga pelaku ditangkap kembali. Ini komitmen kami untuk memberikan keadilan kepada korban,” ucap Boby. 
    Ia juga menambahkan bahwa proses pendampingan terhadap korban terus dilakukan dengan melibatkan instansi perlindungan anak, psikolog, serta dukungan dari berbagai lembaga terkait.
    FA merupakan kekasih HN. Keduanya telah hidup bersama hingga suatu ketika FA meminta anak HN yang tinggal di Jawa Barat untuk datang ke Teluk Bintuni, Papua Barat.
    Mengikuti kemauan FA, HN kemudian mendatangkan anaknya pada tahun 2024. Saat itu, FA menjemput anak itu.
    Namun, dalam perjalanan, anak usia 13 tahun itu diperkosa.
    “Anak ini tidak hanya diperkosa, tapi juga dipaksa melakukan aktivitas seksual menyimpang bersama pelaku dan ibunya. Ini trauma luar biasa yang akan membekas seumur hidup bagi korban,” tutur Dwi Tuti.
    Tindakan pelaku terhadap ibu dan anak ini diketahui setelah HN melarikan diri ke Manokwari kemudian melaporkan ke paguyuban Sunda di Kabupaten Manokwari.
    “Kami awalnya mendapat laporan tentang seorang perempuan yang dianiaya pacarnya dan melarikan diri ke Manokwari. Setelah ditelusuri, kami temukan bahwa anaknya yang masih di bawah umur ternyata telah menjadi korban kekerasan seksual dan sedang mengandung,” kata Dwi Tuti.
    Ia mendesak pihak Polres Teluk Bintuni untuk bekerja lebih maksimal dalam mengejar dan menangkap pelaku.
    Ketua Paguyuban Sunda itu menyebut bahwa kasus ini bukan hanya kejahatan seksual terhadap anak, tetapi juga mengandung unsur penyimpangan orientasi seksual yang sangat mengkhawatirkan.
    “Saya tidak ingin ada lagi anak-anak lain yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual. Kita harus jaga bersama anak-anak kita, karena mereka adalah generasi penerus bangsa,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan Hanya Bandung, Ini Peta Persebaran Virus Hanta di Indonesia

    Bukan Hanya Bandung, Ini Peta Persebaran Virus Hanta di Indonesia

    Jakarta –

    Beberapa waktu lalu, heboh temuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terkait infeksi virus Hanta di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pada 20 Mei 2025, pasien tersebut sempat dirawat di RSUP Hasan Sadikin Bandung, sebelum akhirnya dinyatakan sembuh dan kembali beraktivitas.

    Berdasarkan temuan tersebut, Kemenkes melakukan surveilans di beberapa daerah dan menemukan total 8 kasus virus Hanta di Indonesia.

    Peta Persebaran Virus Hanta di Indonesia

    Meski tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlah kasus tiap daerah, pada 19 Juni 2025 dilaporkan virus Hanta tipe Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) ditemukan di daerah-daerah berikut ini:

    D.I. YogyakartaJawa BaratNusa Tenggara TimurSulawesi Utara

    Berdasarkan data Kemenkes, seluruh pasien juga sudah dinyatakan sembuh dan kembali beraktivitas masing-masing.

    “Kondisinya seluruh pasien sudah sembuh dengan tingkat kematian atau case fatality rate (CFR) 0 persen,” kata Juru Bicara Kemenkes drg Widyawati, ketika dihubungi detikcom.

    Apa Itu Virus Hanta?

    Hantavirus merupakan jenis virus yang umumnya ditularkan melalui hewan pengerat atau rodensia. Penularan virus Hanta umumnya terjadi melalui kontak dengan air liur, urine, dan kotoran tikus yang terinfeksi.

    Penyebab penyakit virus Hanta adalah genus Orthohantavirus. Kemenkes mengungkapkan jenis tikus yang terkonfirmasi sebagai reservoir virus Hanta adalah R.tanezumi (tikus rumah) dan Rattus norvegicus (tikus got).

    Berdasarkan gejalanya, infeksi virus Hanta dibagi menjadi dua jenis. Keduanya dibagi menjadi HFRS dan Hantavirus pulmonary syndrome (HPS). Seperti apa bedanya?

    Haemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS)

    HFRS merupakan tipe virus Hanta yang paling umum ditemukan di dunia. Tipe HFRS biasanya lebih umum di benua Eropa atau Asia. Masa inkubasi virus ini biasanya mencapai 1-2 minggu dengan angka kematian 5-15 persen.

    Beberapa gejala virus Hanta tipe HFRS meliputi:

    Mual.Mata kemerahan.Ruam.Demam.Sakit Kepala.Nyeri Punggung.

    Pada kondisi lanjutan, infeksi virus Hanta tipe HFRS dapat memicu gejala oliguria, anuria, gangguan sistem saraf, gangguan pernapasan, hingga perdarahan pada sistem pencernaan.

    Hantavirus pulmonary syndrome (HPS)

    Infeksi virus Hanta tipe HPS lebih sering terjadi di benua Amerika. Masa inkubasi virus Hanta tipe ini berkisar antara 14-17 hari dengan angka kematian yang jauh lebih tinggi, yaitu 60 persen.

    Beberapa gejala virus Hanta tipe HPS meliputi:

    Sesak napas.Sakit perut.Muntah.Diare.Demam.Nyeri badan.Malaise (lemas).Batuk.

    Seiring berkembangnya infeksi, virus Hanta tipe HPS dapat memicu kerusakan jaringan dan penumpukan cairan di paru-paru. Beberapa masalah lain yang ditimbulkan seperti gangguan jantung dan paru, tekanan darah rendah, dan detak jantung tak teratur.

    Apa yang Harus Dilakukan Masyarakat?

    drg Widyawati menuturkan bahwa infeksi virus Hanta bisa dicegah. Cara utama yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan area rumah, khususnya di tempat-tempat yang lama tidak digunakan.

    Pencegahan semakin penting bila masyarakat berada di wilayah berisiko tinggi penularan.

    “(Pembersihan) seperti gudang, loteng, atau ruang bawah tanah,” katanya.

    Selanjutnya, hindari menyentuh secara langsung tikus mati atau hidup. drg Widyawati menyarankan pemasangan perangkap tikus di rumah atau tempat kerja bisa menjadi salah satu langkah pencegahan penyebaran penyakit akibat virus Hanta.

    Selain itu, orang-orang yang memiliki pekerjaan berisiko juga disarankan untuk menggunakan pelindung diri demi mencegah infeksi.

    “Bagi mereka yang berisiko kontak dengan rodensia, seperti petani, buruh bangunan, tenaga lab, hingga dokter hewan,” sarannya.

    “Masyarakat tak perlu panik, tapi harus tetap waspada. Pencegahan melalui kebersihan lingkungan sangat penting. Pemantauan di daerah rawan akan terus dilakukan bersama dinas kesehatan setempat untuk mencegah penularan lebih lanjut,” tutupnya.

    (avk/tgm)

  • Kemenkes Bagikan Cara Cegah Virus Hanta yang Ramai Muncul di Bandung

    Kemenkes Bagikan Cara Cegah Virus Hanta yang Ramai Muncul di Bandung

    Jakarta –

    Ramai laporan kasus virus Hanta di Bandung Barat, pasien semula dirawat di RSUP dr Hasan Sadikin. Belakangan, yang bersangkutan sudah dinyatakan sehat dan kembali bekerja.

    Hingga 19 Juni 2025, Kementerian Kesehatan RI mencatat delapan kasus virus Hanta. Seluruh pasien tidak mengalami gejala berat dan nihil risiko fatal.

    Meski begitu, sebagai kewaspadaan, juru bicara Kementerian Kesehatan RI dr Widyawati mengimbau langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah virus Hanta, terutama saat berada di wilayah berisiko tinggi penularan.

    Pertama, membersihkan rumah terutama bagian yang sudah lama tidak digunakan. “Seperti gudang, loteng, atau ruang bawah tanah,” tandas dia kepada detikcom Senin (30/6/2025).

    Langkah kedua yang tak kalah penting adalah menghindari menyentuh tikus atau rodensia, baik dalam kondisi hidup maupun mati. Di tengah temuan kasus virus Hanta, sebagai pencegahan masyarakat juga bisa mulai memasang atau memperbanyak perangkap tikus.

    “Menempatkan perangkap tikus di rumah atau tempat kerja,” kata dia.

    Ada kelompok yang berisiko tinggi tertular virus Hanta dan diimbau Kemenkes sebaiknya menggunakan alat pelindung diri (APD).

    “Bagi mereka yang berisiko kontak dengan rodensia, seperti petani, buruh bangunan, tenaga lab, hingga dokter hewan,” saran Kemenkes.

    Meski tak perlu panik, masyarakat diminta untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat saat muncul gejala demam, nyeri otot, dan gangguan pernapasan.

    “Masyarakat tak perlu panik, tapi harus tetap waspada. Pencegahan melalui kebersihan lingkungan sangat penting. Pemantauan di daerah rawan akan terus dilakukan bersama dinas kesehatan setempat untuk mencegah penularan lebih lanjut,” tutup wanita yang akrab disapa Wiwid.

    (naf/naf)

  • Kemenkes Catat 8 Kasus Virus Hanta, Waspadai Tempat Berisiko Tinggi Penularan

    Kemenkes Catat 8 Kasus Virus Hanta, Waspadai Tempat Berisiko Tinggi Penularan

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan RI mengidentifikasi sedikitnya delapan kasus virus Hanta tipe Haemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS). Pasien dengan kondisi tersbut mengeluhkan demam, sakit kepala, nyeri badan, malaise (lemas), dan ikterik jaundice atau tubuh menguning.

    Adapun delapan kasus virus Hanta tersebar di empat provinsi yakni DI Yogyakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Kasus tersebut ditemukan berdasarkan surveilans hingga 19 Juni 2025, pasca semula ramai laporan virus Hanta di warga Bandung Barat yang tengah dirawat di RSUP Hasan Sadikin 20 Mei 2025.

    Juru bicara Kementerian Kesehatan RI drg Widyawati memastikan seluruh pasien saat ini sudah sembuh. “Kondisinya seluruh pasien sudah sembuh dengan tingkat kematian atau case fatality rate (CFR) 0 persen,” tegasnya saat dihubungi Senin (30/6/2025).

    Pakar epidemiologi Dicky Budiman menyebut total kasus virus Hanta bisa jadi lebih banyak dari yang terlaporkan. Surveilans yang dilakukan di Indonesia menurutnya relatif masih rendah. Terlebih, gejala virus Hanta relatif mirip dengan sejumlah penyakit lain.

    “Salah satu masalahnya adalah gejala virus Hanta mirip dengan gejala leptospirosis, demam berdarah, dan sepsis, dan ini dapat menjadi penghalang untuk diagnosis dan pengobatan. Virus Hanta belum banyak diteliti di Indonesia, tetapi beberapa penelitian kecil terhadap sampel darah menunjukkan antibodi virus Hanta, yang menunjukkan bahwa beberapa orang di Indonesia sebelumnya telah terinfeksi,” kata Dicky saat dihubungi terpisah, Senin (30/6).

    “Kemampuan kita untuk mendeteksi virus masih terbatas, begitu pula literasi masyarakat tentang penyakit ini. Penyakit ini endemik di beberapa negara dan, menurut pendapat saya, kemungkinan besar akan endemik di Indonesia,” jelasnya.

    Menurutnya, penularan di perumahan padat penduduk relatif lebih mungkin terjadi, terutama pasar yang memiliki sanitasi buruk hingga area pertanian yang tidak dikelola dengan baik. Indonesia juga menghadapi banjir meluas selama musim hujan, yang dapat memicu peningkatan populasi tikus dan penularan hantavirus melalui hewan pengerat.

    “Namun, yang terpenting sekarang adalah meyakinkan masyarakat bahwa ini belum sampai pada tahap yang memungkinkan terjadinya pandemi. Ini bukan pandemi baru, tetapi penyakit yang kemungkinan sudah ada sejak lama, seperti leptospirosis, dan kemungkinan hanya akan menyerang penduduk lokal,” pungkas dia.

    Pada 20 Mei, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melaporkan temuan satu kasus penyakit virus Hanta di Kabupaten Bandung Barat, kasus ditemukan di RSUP Hasan Sadikin, Kota Bandung. Saat ini pasien sudah dinyatakan sembuh dan sudah kembali bekerja.

    Kementerian Kesehatan bersama dengan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kab Bandung Barat, Puskesmas Ngamprah, dan perangkat Desa Bojongkoneng telah melakukan penyelidikan epidemiologi dan pengendalian binatang pembawa penyakit.

    (naf/kna)

  • Pekerja Migran Tagih Janji Bupati Fawait dalam Rencana Pembangunan Jember 2025-2029

    Pekerja Migran Tagih Janji Bupati Fawait dalam Rencana Pembangunan Jember 2025-2029

    Jember (beritajatim.com) – Pekerja migran menagih realisasi janji Bupati Muhammad Fawait dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029.

    Bambang Teguh Karyanto, Koordinator Wilayah Migrant Care Jember, mengatakan, Bupati Fawait belum melaksanakan janji politik yang disampaikannya dalam acara dialog dengan perwakilan pekerja migran, di Hotel Royal, Minggu (20/10/2024).

    Saat itu, Fawait menandantangani dua butir komitmen. Pertama berkomitmen mewujudkan migrasi aman, adil, inklusif, dan bermartabat bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya asal Kabupaten Jember.

    Kedua, berkomitmen mewujudkan pelindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam pelaksanaan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Jember.

    Bambang sebenarnya berharap dua butir komitmen itu bisa termaktub dalam RPJMD Jember 2025-2029. “Saya lebih percaya dokumen perencanaan, karena itulah alat tagih kita,” katanya, Rabu (18/6/2025).

    Namun naskah rancangan RPMJD 2025-2029 jauh panggang dari api. “(Komitmen yang ditandatangani Fawait) tidak berbanding lurus dengan dokumen RPJMD yang kita tahu merupakan wujud visi, misi, dan komitmen kepala daerah,” kata Bambang.

    Bahkan, dalam seratus hari pertama kinerja Bupati Fawait, Bambang melihat isu pekerja migran sebagaimana komitmen tersebut hilang. Padahal Migrant Care sudah bekerja sama dengan Pemkab Jember sejak pemerintahan Bupati Hendy Siswanto.

    “Usaha kami membantu pekerja migran di sepuluh desa seperti muspro karena tidak tercermin dalam RPJMD. Usaha kami membantu pekerja migran yang bermasalah di luar negeri juga tidak tercermin dalam data angka-angka di RPJMD,” kata Bambang.

    Padahal sejumlah isu pekerja migran Jember sempat melesat menjadi pembicaraan nasional. “Misalnya soal tindak pidana perdagangan orang pada 2023, kita viral sampai jadi atensi presiden. Ini tidak di-capture. Padahal ini kan mesti ada problem struktural. Orang pergi ke luar negeri ingin aman, keluarganya yang ditinggalkan aman, duitnya yang terkirim juga aman. Tapi kan tidak berbanding lurus dengan perlindungannya,” kata Bambang.

    Lisa Widyawati, aktivis Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Jember, mengatakan, sejumlah isu perempuan pekerja migran tidak tercantum dalam rancangan RPJMD 2025-2029. “Yang disebut hanya pekerja migran yang berdokumen. Padahal di Jember ini kan banyak kasus tindak pidana perdagangan orang yang itu seharusnya pemerintah jeli dan tahu,” katanya.

    Menurut Lisa, seharusnya semua isu pekerja migran bisa dimasukkan dalam RPJMD Jember. “Soal pemberdayaan, kami mengusulkan adanya LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) khusus untuk pekerja migran. Saat ini kami masih dengan lembaga swasta dan campur. Padahal kan rawan penipuan,” katanya.

    Program lain yang tidak termasuk dalam RPJMD Jember 2025-2029 adalah pelatihan untuk pekerja migran yang sudah purna dan menjadi disabilitas setelah bekerja ke luar negeri. “Tidak nyantol sama sekali,” kata Lisa.

    Lisa berharap Pemkab Jember segera membahas dan mengesahkan Peraturan Daerah Perlindungan Pekerja Migran. “Kami sudah kawal sejak 2017. Harapan kami pemerintah melek untuk perlindungan pekerja migran, anak, pemberdayaan perempuan, Mohon jeli dan tidak asal-asalan membuat RPJMD,” katanya. [wir]

  • Kemenkes Tunggu Undangan Dialog dengan Guru Besar, Dekan FK UI Bilang Gini

    Kemenkes Tunggu Undangan Dialog dengan Guru Besar, Dekan FK UI Bilang Gini

    Jakarta – Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam menyuarakan kekecewaannya terkait nihil dampak dari pertemuan berulang dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) untuk hadir dalam dialog terbuka bila diundang para guru besar.

    Seperti diberitakan sebelumnya, aksi yang berlangsung Kamis (12/6/2025) di sejumlah fakultas kedokteran melibatkan lebih dari 300 guru besar. Protes soal melemahnya independensi kolegium hingga framing citra buruk dokter kembali mencuat.

    Para Guru Besar mengaku hilang kepercayaan kepada Menkes.

    “Rasanya kalau ke Pak Menkes, sudah bolak‑balik kita ketemu, tapi ya nihil hasilnya,” ungkap Prof Ari saat dikonfirmasi Sabtu (14/6).

    Prof Ari juga menyoroti pernyataan Menkes sebelumnya yang dinilai mendiskreditkan peran dokter, khususnya spesialis penyakit dalam yang semula dinilai tidak bisa seluruhnya memberikan layanan hemodialisis.

    Contoh Menkes mendiskreditkan spesialis konsultas ginjal hipertensi. Faktanya dari dulu KGH sudah mengajari internist untuk membantu HD dan masih berlangsung sampai sekarang para internist plus ini yg membantu HD di RSUD/RS tipe B/C,” tuturnya.

    Juru bicara Kemenkes RI, drg Widyawati, MKM, sebelumnya menegaskan kesiapan Kemenkes untuk hadir jika menerima undangan resmi dari pihak FKUI maupun guru besar lain.

    “Kemenkes siap hadir kalau diundang oleh mereka. Tata kelola kolegium merupakan amanat Undang‑Undang Kesehatan. Mari kita semua mematuhi UU yang ada,” tandas wanita yang akrab disapa Wiwid itu sebelumnya.

    Meski begitu, para guru besar memutuskan ingin langsung melakukan audiensi dengan Presiden RI Prabowo Subianto, alih-alih kembali membuka komunikasi dengan Menkes Budi.

    (naf/naf)

  • Awal Mula Protes Guru Besar FK UI hingga Sebut Tak Lagi Percaya Menkes

    Awal Mula Protes Guru Besar FK UI hingga Sebut Tak Lagi Percaya Menkes

    Jakarta –

    Sekitar 100 Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) terang-terangan menyatakan hilangnya kepercayaan pada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dekan FKUI, Prof Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, merinci sejumlah kekecewaan dan alasan di balik kepercayaan kepada Menkes memudar.

    Suara mereka sebagai Guru Besar disebut tak lagi diindahkan. Tidak seperti masa-masa RUU Kesehatan Omnibus Law.

    “Kami tidak lagi diberi ruang berdialog secara konstruktif. Banyak kebijakan besar dikeluarkan tanpa melibatkan institusi akademik dan profesi kedokteran. Padahal kami sudah menyampaikan masukan sejak awal,” ujar Prof Ari saat ditemui di FK UI Salemba, Kamis (12/6/2025).

    Dulu Diundang, Kini Dikesampingkan

    Prof Ari mengungkapkan, di awal pembahasan RUU Kesehatan, para dekan fakultas kedokteran sempat diundang langsung oleh Menkes.

    “Awal-awal sebelum RUU itu, para dekan dua kali diundang langsung ke rumah beliau. Kami juga beberapa kali undang beliau di kegiatan asosiasi pendidikan kedokteran, baik online di Jakarta maupun langsung ke Surabaya,” tuturnya.

    Namun menurutnya, sejumlah masukan yang sudah disampaikan kala itu tidak pernah direspons secara serius. Salah satu contohnya adalah soal narasi bullying yang menurutnya terlalu dibesar-besarkan oleh Menkes.

    “Kita sudah kerja keras atasi bullying, dan kenyataannya tidak se-horor itu. Tapi framing beliau tetap begitu. Kami sudah ingatkan, tapi tetap dijadikan narasi,” tegasnya.

    Prof Ari juga menyesalkan pernyataan Menkes yang menyebut hanya orang kaya yang bisa sekolah kedokteran, dan spesialis hanya bisa ditempuh dengan ‘izin’ Menteri.

    “Itu tidak benar. Saya punya bukti. Ada anak petani di Bengkulu, namanya Iqbal, bisa masuk FKUI. Anak-anak Papua juga ada, 28 orang dikirim belajar spesialis di FKUI, 5 di antaranya sudah lulus. Mereka bukan anak pejabat,” ungkapnya.

    Kekecewaan Lain: Soal Kolegium dan Rumah Sakit Pendidikan

    Dekan FKUI juga menyinggung kebijakan Kemenkes yang menurutnya inkonsisten dalam implementasi. Salah satunya menyangkut keberadaan kolegium dan penunjukan Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (RSPPU) atau hospital based.

    “Katanya akan disebar, nyatanya tetap ditentukan Menkes. Bahkan satu kolegium bisa diisi 78 orang. RSPPU juga katanya tidak akan di tempat yang punya university based, tapi kenyataannya seperti RS Jantung Harapan Kita dan Cijendo tetap dipilih. Ini inkonsistensi,” beber Prof. Ari.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti narasi-narasi publik yang disampaikan Menkes, termasuk soal ukuran celana yang dianggap menyudutkan pasien dengan obesitas.

    “Pernyataan soal ‘celana ukuran 30’ itu bikin stres pasien saya. Kalau yang bilang netizen mungkin bisa dimaklumi, tapi ini Menteri Kesehatan. Narasi-narasi seperti itu kontraproduktif,” ucapnya.

    NEXT: Puncak kekecewaan Guru Besar kepada Menkes

    Puncak kekecewaan juga datang saat Kementerian Kesehatan tetap menutup akses pendidikan spesialis anestesi di RS Hasan Sadikin, Bandung.

    “Kami sudah bilang sejak dua bulan lalu, tolong buka akses itu. Tapi sampai sekarang tetap tidak berubah. Ini yang bikin kami makin kecewa,” tutup Prof. Ari.

    Menkes Budi Gunadi Sadikin belum berkomentar lebih lanjut hingga berita ini diturunkan. Namun dalam sejumlah forum sebelumnya, Menkes menegaskan bahwa reformasi sistem kesehatan, termasuk pendidikan kedokteran, dilakukan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan di seluruh Indonesia.

    Sementara juru bicara Kemenkes RI drg Widyawati menyebut pihaknya terbuka bila para guru besar menginginkan diskusi atau forum terbuka yang dibuat secara transparan.

    “Perlu kami sampaikan bahwa Kemenkes telah mengundang forum tersebut untuk berdialog secara langsung, namun undangan tersebut tidak direspons secara positif,” ucapnya saat dihubungi detikcom, Kamis (12/6).

    “Apabila forum guru besar berinisiatif mengundang, kami menyatakan kesiapan untuk hadir dan berdialog secara terbuka demi kepentingan bersama,” lanjutnya.

  • Pertamina Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftarnya

    Pertamina Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftarnya

    Jakarta, Beritasatu.com — PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan manajemen dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan PT Pertamina (Persero) tahun buku 2024 yang digelar pada Kamis (12/6/2025) di Grha Pertamina, Jakarta. Ada sejumlah nama baru di jajaran direksi dan komisaris pada BUMN migas tersebut.

    RUPS tersebut menghasilkan keputusan strategis terkait perubahan jajaran direksi dan dewan komisaris perusahaan energi milik negara tersebut. Simon Aloysius Mantiri ditetapkan sebagai direktur utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. 

    Keputusan lain, adalah Oki Muraza didapuk sebagai wakil dirut Pertamina, memperkuat struktur manajemen strategis Pertamina ke depan. Tak hanya di tingkat direksi, perubahan juga terjadi di jajaran Dewan Komisaris. Todotua Pasaribu resmi menjabat sebagai wakil komisaris utama, menggantikan posisi sebelumnya.

    Selain itu, Nanik S Deyang juga masuk sebagai komisaris independen, memperkaya latar belakang dan pengalaman dalam pengawasan BUMN energi terbesar di Indonesia ini.

    Langkah penyegaran ini dilakukan untuk mendukung kinerja Pertamina yang selama 2024 mencatatkan kinerja keuangan positif, termasuk laba bersih sebesar Rp 49,54 triliun, dan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara serta pengembangan energi terbarukan.

    Dengan formasi baru ini, Pertamina diharapkan dapat melanjutkan transformasi bisnis energi yang berkelanjutan dan menjaga peran strategis sebagai tulang punggung energi nasional.

    Di sisi lain, kontribusi Pertamina kepada penerimaan negara sepanjang 2024 tercatat sebesar Rp 401,73 triliun baik dari pajak, PNBP maupun dividen.

    “Pada tahun 2024, total penyerapan produk dalam negeri (PDN) senilai Rp415 triliun yang memberikan multiplier effect penyerapan tenaga kerja  sebanyak 4,1 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Rp 702 Triliun yang berkontribusi terhadap peningkatan GDP tahun 2024,” kata Fadjar.

    Pada tahun 2024, Pertamina mencatatkan pendapatan sebesar USD 75,33 miliar atau setara Rp 1.194 triliun, EBITDA senilai USD 10,79 miliar setara Rp 171,04 triliun dan laba bersih senilai USD 3,13 miliar atau setara dengan Rp 49,54 triliun.

    Susunan lengkap direksi Pertamina hasil RUPS 2025:
    1.    Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
    2.    Wakil Direktur Utama: Oki Muraza
    3.    Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

    Susunan Dewan Komisaris Pertamina terbaru:
    1.    Komisaris Utama & Independen: Mochammad Iriawan
    2.    Wakil Komisaris Utama: Todotua Pasaribu
    3.    Komisaris Independen: Condro Kirono, Raden Ajeng Sondaryani, Nanik S Deyang
    4.    Komisaris: Bambang Suswantono, Heru Pambudi

  • Respons Guru Besar FKUI soal Usulan Pencopotan Menkes

    Respons Guru Besar FKUI soal Usulan Pencopotan Menkes

    Jakarta –

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus jubir Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, merespons munculnya usulan pencopotan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Prasetyo mengatakan pihaknya telah mendengar aspirasi tersebut.

    “Nah itu bagian dari evaluasi-evaluasi kita tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran, teman-teman dokter kan adalah individu-individu atau insan-insan pilihan,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

    Menanggapi hal ini, salah satu guru besar FKUI Prof Dr dr Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya jika ke depannya benar-benar ada pergantian di kursi Menteri Kesehatan, Prof Ari menegaskan sosok baru yang mengisi tak harus berlatar belakang dokter.

    “Apabila Menteri tersebut bisa berkomunikasi dengan baik, bisa ngobrol dengan baik. Apa yang menjadi saran dari kami, itu diterima dan dilaksanakan, dan yang terpenting kita punya semangat yang sama,” kata Prof Ari di FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Pada hari ini, Kamis (12/6/2025) sekitar 100 Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menggelar aksi ‘Guru Besar Indonesia Berseru Jilid 2’ di Aula FKUI di Gedung IMERI FKUI, Salemba, Jakarta Pusat.

    “Ketika seruan ini tidak memberikan perubahan, kami akan menyampaikan seruan berikutnya,” kata Prof Ari.

    “Sampai saat ini tidak ada pemikiran para guru besar ini untuk mogok. Sejatinya justru kami ingin anak-anak ini tetap sekolah. Kami tidak akan mogok kerja, mogok segala macam, kami cinta mahasiswa kami,” tutupnya.

    Terkait aksi protes para guru besar FKUI terkait tata kelola pelayanan kesehatan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Juru Bicara (Jubir) Kemenkes drg Widyawati mengatakan pihaknya bersedia jika pihak akademisi mengundang untuk berdialog.

    “Kemenkes sudah mengundang untuk dialog, namun menyayangkan tidak hadir. Kemenkes siap hadir kalau diundang oleh oleh mereka. Tata kelola kolegium merupakan amanat Undang-Undang Kesehatan. Mari kita semua mematuhi UU yang ada,” kata drg Widyawati saat dihubungi detikcom, Kamis (12/6/2025).

    (dpy/up)