Tag: Widyawati

  • Pertajam Data dalam 2 Minggu

    Pertajam Data dalam 2 Minggu

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memanggil para jajaran Kabinet Merah Putih siang ini untuk membahas soal kebijakan subsidi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan juga Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

    Usai rapat, semua menteri dan pimpinan BUMN bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun soal rapat terbatas mengenai subsidi. Keterangan hanya diberikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Hasan bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

    “Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi,” ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

    Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

    “Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang,” sebut Hasan.

    Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

    “Semua masih dikaji, perintahnya dua minggu diselesaikan,” tegas Hasan.

    Lihat Video: Prabowo Pastikan Rakyat Indonesia Dapat Bantuan Subsidi

    (hal/kil)

  • Prabowo Panggil Cak Imin, Airlangga, Bos PLN-Pertamina Bahas Subsidi di Istana

    Prabowo Panggil Cak Imin, Airlangga, Bos PLN-Pertamina Bahas Subsidi di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratas tersebut berkaitan dengan kebijakan subsidi. Beberapa menteri terlihat datang sebelum jadwal ratas yang mulai pukul 14.00 WIB. 

    Salah satu menteri yang tiba duluan, Menteri Desa Yandri Susanto menyebut menteri-menteri dengan Presiden akan membahas soal kebijakan subsidi. 

    “Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsidi bantuan langsung tunai (BLT) melalui Dana Desa. Jadi ini mungkin dikoordinasikan isinya apa, nanti saya mau ikut dulu,” paparnya di Istana Kepresidenan, Jakarta. 

    Yandri mengaku pihaknya masih melakukan pemetaan per desa untuk kebijakan BLT Dana Desa ke depannya. 

    Tidak hanya itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga akan melaporkan rencana kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran kepada Presiden Prabowo. 

    Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut ada dua hal yang akan dilaporkannya, yakni soal penyatuan data tunggal serta penyampaian subsidi langsung ke sasaran. 

    “[Penyatuan data] agar yang disebut miskin itu jelas siapa yang paling berhak mendapatkan subsidi,” kata Ketua Umum PKB itu. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah menteri yang terlihat hadir di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. 

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani. 

    Lalu, turut hadir juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

  • Ibu Kos Ngawi Diduga Dibunuh, Tetangga Ungkap Penghuni Mencurigakan

    Ibu Kos Ngawi Diduga Dibunuh, Tetangga Ungkap Penghuni Mencurigakan

    Ngawi (beritajatim.com) – Keluarga Darwati, lansia ibu kos di Ngawi, Jawa Timur, berharap pihak berwenang segera mengungkap pelaku pembunuhan anggota keluarga mereka. Selain itu, Mereka juga menuntut agar pelaku dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, bahkan mati.

    Ani Widyawati (59), anak Darwati yang diduga meninggal akibat dibunuh di rumahnya di Desa Beran, Kecamatan Ngawi, terlihat menangis di makam ibunya pada Kamis (17/10/2024).

    Keluarga hanya bisa berharap polisi dapat segera menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Mereka menduga bahwa pelaku adalah salah satu penghuni kos yang baru saja menempati kamar selama dua minggu terakhir.

    Penghuni kos yang diduga pelaku sempat mengaku sebagai pensiunan anggota TNI, namun kabur setelah jenazah Darwati ditemukan. Pelaku diduga membawa sepeda motor, ponsel, dan tas kecil milik korban saat melarikan diri. Ciri-ciri pelaku adalah bertubuh tegap dan memiliki tato di lengan kanannya.

    Hingga saat ini, polisi belum berhasil menangkap pelaku. Petugas kembali melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim laboratorium forensik dari Polda Jatim. Keluarga korban terus berharap agar polisi dapat segera mengungkap motif dan menangkap pelaku untuk diadili seberat-beratnya.

    Salah satu cucu korban, Gunawan, menyampaikan kemungkinan motif pelaku adalah sakit hati karena tidak diberi pinjaman uang oleh neneknya. “Kami berharap pelaku segera ditangkap dan dijatuhi hukuman setimpal, nyawa dibalas nyawa,” ungkap Gunawan.

    Tetangga korban, Saryadi, juga menyatakan kecurigaannya sejak awal. “Saya sempat curiga dengan orang itu, bahkan saya foto saat dia bersama korban. Diduga, dia sakit hati karena tidak dipinjamkan uang atau motor,” katanya.

    Pelaku diketahui memiliki ciri-ciri tubuh tegap seperti tentara, dan identitasnya di KTP menunjukkan dia pensiunan TNI, mengaku asal Kebumen, Jawa Tengah.

    Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, menjelaskan bahwa pihaknya telah memeriksa 11 saksi dan terus mencari bukti tambahan di lokasi kejadian.

    “Kami masih mendalami terduga pelaku, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut saat ini,” jelasnya.

    Sebelumnya, hasil autopsi menunjukkan bahwa korban meninggal akibat kekerasan yang menyebabkan kematian. Hingga kini, polisi masih memburu pria penghuni kos yang kabur setelah pembunuhan Darwati, pemilik kos di Ngawi.

    Diketahui, Darwati ditemukan meninggal dunia dengan tangan dan kaki terikat, mulut tersumpal kain di rumahnya pada Selasa (15/10/2024). [fiq/beq]

  • Dukung Kemajuan Industri Dalam Negeri, Nicke Widyawati Dapat Penghargaan

    Dukung Kemajuan Industri Dalam Negeri, Nicke Widyawati Dapat Penghargaan

    Jakarta

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dianugerahi Lifetime Achievement Awards untuk kategori industri dalam ajang Industrial Engineering Awards 2024 (IEA 2024). Acara ini berlangsung di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (27/8) kemarin.

    Apresiasi diberikan sebagai wujud pengakuan atas dedikasi dan kontribusi besar Nicke terhadap pembangunan, khususnya di bidang industri Tanah Air. Adapun penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Airlangga menyampaikan selamat kepada para pemenang penghargaan. Ia juga mengapresiasi kontribusi Nicke Widyawati bagi Pertamina dan Indonesia, terlebih Pertamina bisa masuk ke dalam Fortune Global 500.

    Ia juga mengajak para akademisi dan insinyur di dalam negeri untuk berkolaborasi mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045.

    “Saya mengajak para insinyur jangan ada yang pensiun, pekerjaan rumah masih banyak. Kita perkuat kapasitas di dalam negeri, karena dengan itu kita bisa menjadi negara maju,” jelas Airlangga dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/9/2024).

    Dalam sambutannya, Nicke Widyawati menyampaikan apresiasi serta rasa terima kasih kepada Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia (BKTI – PII) atas penghargaan yang diberikan. Baginya, hal ini semakin memotivasi untuk terus memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

    Dikatakan Nicke, selama 33 tahun dirinya menjadi seorang insinyur, tujuan dan mimpinya hanya satu, yakni membuat industri dalam negeri ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

    “Sebagai apapun saya menjalankan amanah, saya ini hanyalah seorang Insinyur Teknik Industri. Itu yang tidak akan berubah, dan seperti kata Pak Airlangga, tidak ada pensiunnya,” ungkapnya.

    Lebih lanjut Nicke juga mengapresiasi era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Airlangga Hartarto, baik saat menjabat sebagai Menteri Perindustrian maupun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang telah memajukan industri dalam negeri melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Dia juga mengajak seluruh insinyur di Tanah Air, untuk bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi memajukan Indonesia. “Sebagai insinyur, saya tidak akan pernah pensiun dimanapun sebagai apapun. Sebagai Insinyur Teknik Industri, mimpi ini harus terwujud dan ini semua bisa kami wujudkan bersama jika kita bekerja sama,” pungkas Nicke.

    (prf/ega)

  • Erick Soal Harga BBM Pertamina Tidak Naik: Jaga Daya Beli Masyarakat

    Erick Soal Harga BBM Pertamina Tidak Naik: Jaga Daya Beli Masyarakat

    Jakarta, CNN Indonesia

    PT Pertamina (Persero) memastikan, harga bahan bakar minyak (BBM) seluruh Jenis BBM umum atau non subsidi tidak mengalami kenaikan, meski di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dunia dan juga kurs per Februari 2024.

    Berdasarkan ketentuan Kepmen ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No 62/K/12/MEM/2020 tentang Formulasi Harga JBU atau BBM Non Subsidi, per 1 Februari 2024 operator hilir Migas telah melakukan penyesuaian harga BBM di SPBU.

    Namun, khusus harga BBM di SPBU Pertamina tidak mengalami kenaikan atau masih sama dengan periode Januari 2024.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, Pemerintah mendukung keputusan Pertamina untuk tidak menaikkan harga BBM non subsidi, walaupun harga di SPBU kompetitor lain sudah naik.

    “Keputusan Pertamina tidak menaikkan harga BBM tentu baik untuk menjaga stabilitas dan juga daya beli masyarakat. Di sinilah peran BUMN kepada masyarakat. Pertamina juga sudah melakukan efisiensi dalam proses bisnisnya sehingga bisa menghasilkan BBM dengan harga terbaik,” kata Erick dikutip Sabtu (3/2).

    Sementara Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati menjelaskan pihaknya serius menjalankan efisiensi dengan digitalisasi yang terintegrasi pada semua proses bisnis dari hulu ke hilir yang berdampak pada efisiensi biaya produksi sehingga bisa memberikan harga terbaik untuk masyarakat.

    “Dengan digitalisasi ini yang bisa merubah operating model atau cara bekerja yang pada akhirnya bisa menciptakan value dalam bentuk cost optimization, sehingga Pertamina bisa memproduksi dan memberikan BBM dengan harga terbaik kepada masyarakat,” ucap Nicke.

    Nicke menambahkan, harga jenis BBM non subsidi bersifat fluktuatif mengikuti komponen penentuan harga antara lain harga minyak mentah dan nilai kurs, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.

    “Harga BBM di SPBU Pertamina lebih kompetitif. Sebagai BUMN, dalam penetapan harga BBM Non Subsidi, kami tetap mempertimbangkan banyak aspek, termasuk daya beli masyarakat,” tandas Nicke.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s).

    Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

    (inh/inh)

  • Erick Thohir Angkat Wiko Migantoro Jadi Wadirut Baru Pertamina

    Erick Thohir Angkat Wiko Migantoro Jadi Wadirut Baru Pertamina

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Wiko Migantoro menjadi Wakil Direktur Utama Pertamina. Posisi itu merupakan tambahan atau jabatan baru.

    Pengangkatan tersebut tertuang dalam SK-25/MBU/01/2024 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    “Iya benar,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/1).

    Selain mengangkat wakil direktur utama baru, Erick juga mengangkat Ahmad Siddik Badruddin sebagai Direktur Manajemen Risiko.

    Dengan pengangkatan dua direksi baru itu, berikut susunan bos Pertamina selengkapnya:

    – Direktur Utama : Nicke Widyawati
    – Wakil Direktur Utama : Wiko Migantoro
    – Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin
    – Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha : A. Salyadi Dariah Saputra
    – Direktur Logistik & Infrastruktur : Alfian Nasution
    – Direktur Keuangan : Emma Sri Martini
    – Direktur Penunjang Bisnis : Erry Widiastono
    – Direktur Sumber Daya Manusia : M Erry Sugiharto

    (agt/agt)

  • Daftar Petinggi BUMN yang Terseret Korupsi di Tengah Cerita Miris Ahok

    Daftar Petinggi BUMN yang Terseret Korupsi di Tengah Cerita Miris Ahok

    Jakarta, CNN Indonesia

    Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan risiko berat kerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satunya rentan terseret masalah hukum.

    “Karena saya bisa mengerti, di BUMN, kadang-kadang di BUMN itu ya kita kerja baik belum tentu (mendapat) terima kasih, betul Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati)? Nanti kalau salah sedikit masuk penjara, dipanggil-panggil lagi. Jadi, akhirnya semua orang takut-takut,” ujar Ahok dalam acara ground breaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Hidrogen (SPBH) di Jakarta Barat, Rabu (18/1).

    Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, cukup banyak petinggi BUMN yang terseret kasus korupsi. Di antaranya, ada mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara yang ketahuan menyelundupkan Harley Davidson dan Brompton melalui maskapai negara itu pada Desember 2019.

    Terbaru, ada dugaan korupsi yang dilakukan petinggi BUMN di proyek Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

    Lalu, ada juga mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan yang melakukan korupsi saat pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada periode 2011-2021. Pada September 2023 lalu, KPK menetapkan Karen sebagai tersangka.

    Berikut daftar petinggi BUMN yang tersandung kasus korupsi berdasarkan catatan redaksi:

    1. Djoko Dwijono, Jasamarga

    Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga pejabat anak usaha BUMN dalam kasus dugaan korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat pada September 2023.

    Ketiganya adalah Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

    2. Karen Agustiawan, Pertamina

    KPK resmi menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) pada September 2023.

    Karen menjadi tersangka untuk kasus pengadaan LNG pada PT Pertamina di periode 2011-2021. Penetapannya sebagai tersangka diperkuat dengan bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada tahap penyidikan.

    3. Ari Askhara, Garuda Indonesia

    Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Akshara terbukti terlibat dalam penyelundupan Harley-Davidson dan sepeda Bropton dalam maskapai negara tersebut pada 2019 lalu.

    Selain Ari, Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia juga memecat empat direksi lain karena kasus tersebut. Mereka adalah, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.

    4. Budi Tjahjono, Jasindo

    KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Budi Tjahjono sebagai tersangka korupsi kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) saat masih menjadi pejabat di PT Jasindo.

    Pada akhir 2023, ia ditetapkan menjalani hukuman penjara 7 tahun dari sebelumnya hanya 5 tahun lanaran kalah banding.

    5. Destiawan Soewardjono, Waskita Karya

    Pada April 2023 lalu, Destiawan Soewardjono ditangkap KPK atas dugaan kasus korupsi karena melawan hukum dengan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu.

    Penyidik Kejaksaan Agung menyangkakan DES melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek pekerjaan fiktif.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    6. Emirsyah Satar, Garuda Indonesia

    Masih di 2019, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar didakwa menerima suap dari mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo sebesar Rp5,859 miliar dan sejumlah uang dalam bentuk dolar yakni US$ 884.200, EUR 1.020.975, dan Sin$ 1.189.208.

    Suap itu diduga diberikan untuk melancarkan pengadaan mesin Rolls Royce terkait dengan perawatan pesawat.

    Jaksa penuntut umum memperinci sejumlah pengadaan tersebut yakni Total Care Program (TCP) mesin Rolls Royce Trent 700, pesawat airbus A330-300/200, airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, pesawat bombardier CRJ 1.000, dan pesawat ATR 72-600.

    7. Korupsi Dana Investasi Asabri

    Kejagung telah menetapkan delapan tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) terkait pengelolaan dana investasi pada Februari 2021 lalu.

    Kasus yang merugikan negara hingga Rp23,7 triliun tersebut menyeret sejumlah petinggi perusahaan pelat merah itu, yang juga merupakan para Purnawirawan TNI.

    Dua tersangka di antaranya adalah mantan Direktur Utama PT Asabri, Mayjen (Purn) Adam R Damiri; dan Letjen (Purn) Sonny Widjaja.

    8. OTT Direksi Perum Perindo

    KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jajaran Direksi Perum Perindo dan pihak swasta importir di Jakarta pada September 2019 lalu.

    “Kami konfirmasi, hari ini ada tim yang bertugas di Jakarta menindaklanjuti informasi terkait dugaan akan terjadinya transaksi antara pihak swasta yang bergerak di bidang importir ikan dengan pihak direksi BUMN bidang perikanan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat dikonfirmasi pada 23 September 2019.

    Laode menyatakan pihaknya mengamankan sembilan orang di Jakarta dan Bogor. Tiga orang di antaranya adalah jajaran direksi Perum Perindo, sementara sisanya pegawai perusahaan. Selain itu, tim penindakan KPK juga turut menyita uang sebesar US$30 ribu atau lebih dari Rp400 juta.

    Laode menjelaskan, diduga pemberian itu terkait komisi jatah impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo kepada pihak swasta.

    [Gambas:Photo CNN]

    9. Korupsi Anoda Logam PT Antam

    Pada awal 2023, KPK menyebut kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam Tbk dengan PT Loco Montrado telah merugikan negara sebesar Rp100,7 miliar.

    Dalam kasus ini, KPK telah menjerat General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia PT Antam Tbk Dodi Martimbang sebagai tersangka.

    Dodi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut odi secara sepihak mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan jasa dari perusahaan yang sebelumnya telah dilakukan penandatangan kontrak karya. Kebijakan itu pun tidak didukung dengan alasan yang mendesak.

  • Polres Malang Permudah Layanan Bikin SIM Bagi Masyarakat

    Polres Malang Permudah Layanan Bikin SIM Bagi Masyarakat

    Malang (beritajatim.com)- Polres Malang kembali menggelar program Jum’at Curhat sebagai wujud komitmen dalam menyerap aspirasi dan memperkuat komunikasi langsung dengan masyarakat.

    Kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah Kantor Desa Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jumat (8/12/2023).

    Dalam kegiatan yang berlangsung dua arah ini, Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, didampingi pejabat utama Polres dan Muspika Kecamatan Tirtoyudo, turut memimpin dialog bersama kepala desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Kegiatan ini melibatkan proses saling tanya jawab guna menciptakan ruang diskusi terbuka.

    Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, menjelaskan, bahwa forum Jum’at Curhat merupakan inisiatif untuk merespons dan menanggapi permasalahan serta aspirasi masyarakat di Desa Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai wadah menampung aspirasi hingga keluh kesah Masyarakat.

    “Kehadiran kami di sini adalah sebagai bentuk komitmen untuk mendengarkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo,” tutur Kholis, Jumat (8/12/2023).

    Kholis menuturkan, beberapa permasalahan dibahas dalam forum tersebut, salah satunya terkait pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM). Widyawati, seorang warga Desa Ampelgading, menyampaikan keinginannya agar proses pembuatan SIM dapat dilakukan lebih dekat dari tempat tinggalnya di wilayah Kecamatan Tirtoyudo.

    Menyikapi hal tersebut, Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana mengungkapkan bahwa Polres Malang telah menindaklanjuti keluhan warga dengan membangun kantor baru Satpas Prototype di Desa Tegaron, Kecamatan Kepanjen. Dengan adanya kantor baru tersebut, jarak tempuh untuk mengurus SIM dapat dipangkas, sehingga lebih mudah diakses oleh warga.

    Kapolres juga menegaskan, perubahan lintasan uji praktek SIM telah dilakukan untuk meningkatkan keefektifan uji. Sehingga pemohon SIM dapat lebih mudah menjalani uji praktek tanpa harus melalui lintasan zig-zag maupun angka delapan yang dinilai sudah tidak relevan.

    Kholis juga memaparkan program Samsat Keliling di wilayah Malang, memberikan kesempatan kepada warga untuk memanfaatkan layanan tersebut secara maksimal. Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan.

    “Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan SIM di Satpas Singosari dan Satpas Prototipe agar masyarakat bisa lebih merasakan dampak positif tersebut,” tegas Kholis. (yog/ted)

  • Perangkat Desa di Bojonegoro Diperiksa Jaksa Penyidik Kejari

    Perangkat Desa di Bojonegoro Diperiksa Jaksa Penyidik Kejari

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro memeriksa perangkat Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho. Empat orang diperiksa jaksa penyidik untuk mengumpulkan bahan dan keterangan terkait pengerjaan fisik tahun anggaran 2021.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bojonegoro Badrut Tamam mengatakan, pemeriksaan terhadap empat orang itu menindaklanjuti laporan pengaduan terkait penggunaan anggaran yang dipakai Pemerintah Desa (Pemdes) Sugihwaras untuk pembangunan jalan pada tahun 2021.

    “Indikasinya pengerjaan tidak sesuai dengan spek dan sudah banyak yang rusak. Dari sisi manfaat mungkin masyarakat merasakan betul manfaatnya,” ujarnya, Senin (04/09/2023).

    Pembangunan jalan desa itu, ditengarai menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2021. Dalam pengelolaan BKKD itu pihak Kejari Bojonegoro mengaku pernah melakukan kerja sama pendampingan dalam proses perencanaan.

    Baca Juga: Inzaghi Cetak Gol, Sepak Bola Porprov Putra Banyuwangi Kalah

    “Ditingkat perencanaan kami sudah melakukan pembinaan dan pendampingan. Tapi setelah pelaksanaan kegiatan tidak ada lagi kerjasama untuk melakukan pendampingan. Sehingga, kami hanya memantau penindakan di wilayah kerja kami,” terang pria yang akrab disapa, BT.

    Secara pelaksanaan proyek BKKD ini tidak ada satupun desa yang meminta pendampingan kepada Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Padahal, kata dia, jika ada pendampingan dari pihak Kejari, maka bisa dipantau agar tidak menabrak regulasi yang ada.

    “Jadi pelaksanaan bisa on the track sesuai perencanaan. Dan tiga aspek dalam pengelolaan keuangan negara itu harus berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kemanfaatan,” terangnya.

    Sementara, dari tiga kasus hukum pengelolaan dana BKKD yang sudah ditangani pihak Kejari Bojonegoro, menurut BT, sebagian besar karena faktor teknis pelaksanaan di lapangan. Seperti pengerjaan tidak sesuai spek maupun mark up anggaran.

    Baca Juga: Oknum Wartawan Otak Pencurian di RS Soewandi jadi Tersangka

    Sementara Sekretaris Desa (Sekdes) Purwosari Kecamatan Ngraho, Ratna Ayu Widyawati mengatakan, BKKD 2021 yang digunakan membangun jalan itu dikerjakan tim pelaksana (Timlak). “Saya tidak tahu soal BKKD 2021, karena pada saat itu belum menjabat,” ujarnya.

    Sementara pemeriksaan dilakukan terhadap Kasus Keloran, yang juga sebagai Ketua Tim Pelaksana, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Kasi Pembangunan. Mereka datang ke kantor Kejari Bojonegoro sekitar pukul 09?00 WIB. Hingga sore pemeriksaan masih berjalan. [lus/ian]