Xcloud.id

Tag: Widyastuti

  • Gubernur Bobby ajak wartawan kolaborasi wujudkan Indonesia Emas 2045

    Gubernur Bobby ajak wartawan kolaborasi wujudkan Indonesia Emas 2045

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengajak para wartawan, khususnya pengurus dan anggota Forum Wartawan Pemprov (FWP) Sumut terus berkolaborasi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Pihaknya juga mengajak FWP Sumut bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Provinsi Sumut agar masyarakat Sumut bisa menjadi sumber daya manusia unggul.

    “Sehingga benar-benar tercapai cita-cita bangsa kita, yaitu Indonesia Emas, dan Sumut adalah emas paling bersinar dari seluruh wilayah Indonesia,” kata Bobby usai pengukuhan pengurus FWP Sumut periode 2025-2028 di Kantor Gubernur Sumut, Selasa.

    Gubernur mengharapkan agar FWP Sumut bisa menerjemahkan maupun menginformasikan berbagai program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

    Ia mengharapkan, wartawan di lingkungan Pemprov Sumut dapat memberikan informasi program yang baik, sehingga pembangunan sedang dilakukan oleh Pemprov Sumut berjalan baik.

    “Tonjolkan (pemberitaan, red) dengan memberikan pandangan atau kepastian bagi masyarakat atau eksternal yang mau membantu Pemprov Sumut,” jelas Bobby.

    Gubernur juga mengatakan, saat ini ada 55 anggota FWP Sumut dari kuota 100 rumah bersubsidi bebas uang muka memakai Bank Sumut melalui Program 3 Juta Rumah yang diberikan oleh pihaknya.

    “Ini tanggung jawab kami juga untuk menyalurkan program ini segera. Kalau bisa akhir tahun ini, saya harap nanti diundang sama FWP untuk syukuran dan masuk rumah baru,” ucap Bobby.

    Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumut Farianda Putra Sinik mengapresiasi perhatian Gubernur Sumut Bobby Nasution terhadap para wartawan.

    Ia juga mengapresiasi keterbukaan Gubernur Sumut Bobby Nasution atas informasi terhadap kalangan media dengan menggelar temu pers setiap hari terkait program pembangunan di wilayah Sumut.

    “Saya melihat apa yang sudah dilakukan pak Gubernur bagaimana pak Gubernur memerintahkan OPD untuk membuka informasi seluasnya kepada masyarakat. Jangan ada yang disembunyikan, maka kami apresiasi keterbukaan informasi bapak,” kata Fairanda.

    Ketua FWP Sumut Syaifullah Defaza juga mengapresiasi Gubernur Sumut Bobby Nasution karena telah memberikan perhatian lebih terhadap wartawan maupun media.

    Ia mengajak pengurus dan anggota FWP Sumut turut menginformasikan program Gubernur Sumut Bobby Nasution salah satunya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

    “Sekarang saatnya bagi kita FWP Sumut, dan segenap wartawan yang bertugas. Giliran kita mendukung penuh seluruh suksesi program agar sampai ke masyarakat,” jelas Syaiful.

    Adapun susunan pengurus FWP Sumut periode 2025–2028 tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/S4/DKI/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025.

    Ketua Dewan Kehormatan Khairul Muslim (Membara News), Sekretaris Charles Daulay (Pewarta), anggota Amir Syarifudin (SumutCyber), Zulfikar Tanjung (Mimbar Umum), dan Rifki Warisan (Medanpos.com).

    Ketua FWP Syaifullah Defaza (Bisanews), Wakil Ketua Muhammad Said (LKBN ANTARA), Dandres Saragih (Harian Sinar Indonesia Baru), Bagus Syahputra (Viva News), Hendri Fauzi Sihombing (Metro TV), dan Tuti Lubis (SCTV).

    Sekretaris Amru Lubis (Analisa), Wakil Sekretaris Ucok Iswandi (Media Selektif), dan Paulina Marpaung (Buanapagi.com), serta Bendahara Zainul Abdi Nasution (Mita News), dan Wakil Bendahara Irma Yuni (Lintas Medan).

    Kemudian, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Husni Lubis (Sentralberita.com), anggota Dame Ambarita (Metro Siantar), dan Jafar Wijaya (iNews), serta Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan-Litbang Ahmad Rizal (Medan Merdeka), anggota Siti Amelia (Mimbarumum.co.id), dan Tazli Syahputra (Tribunmedan.com).

    Lalu, Ketua Bidang Advokasi dan Investigasi Anton Siahaan (Media 24 Jam), anggota Tonijer Hutagalung (Orbit), Nizar Aldi Nasution (detik.com), dan Mhd Iqbal (Harian Mistar), serta Ketua Bidang Agama dan Kesejahteraan Sosial Ade Priyadi (Medan Pos), anggota Tania Depari (Asarpua), dan Roni Neliati Tanjung (Intip News).

    Terakhir, Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Bambang Sri Kurniawan (Inilah Medan), anggota Maria Surbakti (Klikmetro.com), Indra Widyastuti (RRI Medan), dan Dodi Kurniawan (TVRI), serta Ketua Bidang Humas Ucok Rudin (Eksis News), anggota Ramli Sarumaha (Koran Aktual), dan Farida Noris Ritonga (CNN).

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenag Tuban Ikuti Jamarah, Bahas Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2026

    Kemenag Tuban Ikuti Jamarah, Bahas Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2026

    Tuban (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban mengikuti kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah), program aspirasi dari anggota Komisi VIII DPR RI daerah pemilihan Tuban–Bojonegoro, Haeny Relawati Rini Widyastuti. Acara ini berlangsung di Aula Hotel Mustika Tuban dan dibuka oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Ahmad As’adul Anam, Minggu (2/11/2025).

    Dalam kesempatan itu, Haeny Relawati Rini Widyastuti dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan materi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kegiatan Jamarah ini merupakan program resmi yang menggunakan dana APBN.

    “Giat ini terselenggara menggunakan dana APBN, meskipun Kanwil Kemenag yang menjadi pihak pengundang,” terang Haeny.

    Kegiatan Jamarah Kemenag Tuban bersama Anggota DPR RI di Aula Hotel Mustika Tuban.

    Haeny juga memaparkan rencana pembangunan Kampung Haji yang berjarak sekitar 3 kilometer dari Baitullah. Terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, ia menyebutkan bahwa total biaya per jemaah diperkirakan mencapai Rp 87.409.365. Namun, angka tersebut akan mendapat subsidi dari dana optimalisasi dan setoran awal sebesar Rp 25 juta, sehingga calon jemaah hanya perlu membayar sekitar Rp 33.215.558.

    “Selain itu, penyelenggaraan haji tahun 2026 insyaallah hanya akan menggunakan dua syarikat, berbeda dengan tahun 2025 yang memakai delapan syarikat,” tutur mantan Bupati Tuban tersebut.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tuban, Umi Kulsum, menyampaikan bahwa pada masa transisi menuju penyelenggaraan haji 2026, Kemenag kabupaten dan kota diminta Menteri Agama untuk memberikan dukungan maksimal. Ia pun mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Tuban yang telah memiliki Perda dan Perbup terkait transportasi haji.

    “Kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang membantu all out dalam pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji,” ujar Umi Kulsum.

    Umi menambahkan, jumlah pendaftar haji di Kabupaten Tuban mengalami penurunan pascapandemi. Jika sebelum Covid-19 tercatat sekitar 4.000 pendaftar per tahun, kini menurun menjadi sekitar 3.000 jemaah per tahun, bahkan banyak yang membatalkan karena lamanya masa antre.

    Sebagai bentuk kesiapan, Kemenag Tuban tetap melaksanakan program manasik haji sepanjang tahun bagi calon jemaah cadangan agar lebih siap saat mendapatkan jadwal keberangkatan.

    “Kabupaten Tuban memiliki program manasik haji sepanjang tahun untuk mempersiapkan jemaah cadangan,” pungkasnya. [dya/but]

     

     

  • Kemendagri: Koperasi Merah Putih transformasi ekonomi daerah pesisir

    Kemendagri: Koperasi Merah Putih transformasi ekonomi daerah pesisir

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri mendorong transformasi ekonomi daerah pesisir Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka memperkuat ekonomi biru dan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan.

    Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang utama ekonomi biru. Hal ini adalah bagian dari agenda nasional untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Hal ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Amran dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya saat membuka rapat koordinasi bertajuk Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Kawasan Pesisir.

    Amran menegaskan pentingnya forum koordinasi ini untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terintegrasi dengan destinasi wisata bahari di kawasan strategis.

    Pemerintah mendorong pemanfaatan kawasan khusus seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di daerah pesisir sebagai potensi penggerak ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8 persen.

    Amran berharap, melalui rapat ini dapat terhimpun data penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di wilayah pesisir berbasis sektor pariwisata.

    Hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan model integrasi koperasi dengan pengembangan destinasi bahari di KSPN, sekaligus menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam penguatan koperasi di kawasan pesisir.

    Dalam rapat tersebut, perwakilan Kementerian Koperasi Eko Sari Budirahayu menjelaskan bahwa pihaknya tengah berfokus pada pendampingan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    Tenaga pendamping ini berperan dalam pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, pendampingan akses SIMKOPDES, hingga memastikan koperasi dapat mandiri dan beroperasi secara berkelanjutan.

    Dari perspektif sektor kelautan dan pariwisata, Eka Kurniadi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan dukungan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

    Sementara itu, Utari Widyastuti dari Kementerian Pariwisata menambahkan, program Desa Wisata juga turut mendukung penyelenggaraan Koperasi Merah Putih melalui kolaborasi lintas kementerian guna memperkuat ekosistem pariwisata berbasis desa

    Menutup rapat, Hanafi, Kasubdit Kawasan Khusus Ditjen Bina Adwil, menegaskan bahwa koperasi nelayan eksisting tidak diwajibkan bertransformasi menjadi Koperasi Merah Putih, kecuali bagi koperasi yang masih pasif.

    “Transformasi bersifat sukarela bagi koperasi yang sudah maju,” jelasnya.

    Ia menambahkan, sinergi antar kementerian antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memperkuat kelembagaan, operasional, serta optimalisasi potensi ekonomi kawasan pesisir.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sempat Tegang, PT KAI Berhasil Tertibkan Rumah di Lahan Miliknya di Madiun

    Sempat Tegang, PT KAI Berhasil Tertibkan Rumah di Lahan Miliknya di Madiun

    Madiun (beritajatim.com) – Suasana tegang sempat diwarnai, saat PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan penertiban terhadap aset milik seorang warga. Salah satu rumah di Jalan Sukokaryo No. 28, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Rabu (8/10/2025).

    Penertiban dilakukan setelah penghuni rumah dinilai tidak memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan tidak memperpanjang masa kontrak, meski masih menempati aset tersebut. Aset yang ditertibkan berupa tanah seluas 262 meter persegi dengan bangunan seluas 60 meter persegi, dengan nilai mencapai Rp476.904.000.

    Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun Rokhmad Makin Zainul mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mengamankan dan menertibkan aset negara yang masih dikuasai pihak ketiga tanpa izin resmi.

    “Penertiban ini dilakukan dalam rangka pengamanan aset milik PT Kereta Api Indonesia. Hari ini kami melakukan pengambilalihan kembali aset yang dikuasai penyewa. Rumah yang ditertibkan berada di nomor 28,” jelas Rokhmad Makin Zainul.

    Menurutnya, proses penertiban tersebut telah melalui tahapan panjang. Penyewa diketahui menempati rumah tersebut sejak September 2017 berdasarkan perjanjian kontrak sewa. Namun setelah masa kontrak berakhir, penyewa tidak memperpanjang perjanjian dan tetap menempati rumah tanpa izin.

    “Sudah dilakukan mediasi hingga lima kali melalui Kejaksaan Negeri, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. Kami juga telah melayangkan tiga kali surat somasi, namun tidak ada tanggapan. Karena itu, kami akhirnya menarik kembali aset tersebut,” terangnya.

    Dari hasil penelusuran, total tunggakan sewa mencapai lebih dari Rp 50 juta sejak 2017 hingga saat ini. Proses penertiban juga dilakukan dengan pengawasan aparat serta petugas keamanan internal PT KAI untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan kondusif.

    Sementara itu, dari pihak keluarga penghuni rumah menyatakan keberatan atas tindakan tersebut. Dwiani Widyastuti, keluarga dari pemilik rumah bernama Siti Aisyah, mengaku kaget saat mengetahui barang-barang di dalam rumah dikeluarkan oleh petugas dan diangkut menggunakan truk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

    “Tadi barang langsung diangkut ke truk, padahal itu barang pribadi, bukan barang PT KAI. Kalau PT KAI naikkan itu kan ya maaf, kayak maling,” ujar Dwiani dengan nada kecewa.

    Dwiani menilai, pihak PT KAI seharusnya lebih dulu berkomunikasi dengan penghuni rumah. Terlebih, kata dia, pemilik rumah Siti Aisyah saat ini sedang berada di luar kota.

    “Harusnya ada omongan dulu. Apalagi yang punya rumah masih di luar kota. kenapa tiba-tiba barang diangkat,” lanjutnya.

    Ia menegaskan, keluarganya tidak menolak keberadaan PT KAI sebagai pemilik aset, namun meminta agar penghuni lama tetap dihargai. Dwiani menyebut keluarganya telah menempati rumah itu selama lebih dari enam dekade, dengan menanggung seluruh biaya perawatan dan tagihan secara mandiri.

    “Kami di sini sudah 60 tahun. PBB bayar sendiri, listrik dan air pasang sendiri. Kalau rusak, ya kami yang memperbaiki. PT KAI enggak pernah bantu memperbaiki,” jelasnya.

    Dwiani juga menyoroti kebijakan penarikan sewa yang dinilainya semakin memberatkan warga. Ia berharap PT KAI lebih terbuka dan mengedepankan dialog sebelum mengambil tindakan, agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. (rbr/ian)

  • Selamat dari Kebakaran, Mas Dhito Sebut MPP Jadi Semangat Kebangkitan Pelayanan Publik

    Selamat dari Kebakaran, Mas Dhito Sebut MPP Jadi Semangat Kebangkitan Pelayanan Publik

    Kediri (beritajatim.com) – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kediri, gedung pemerintah daerah yang selamat dari aksi pembakaran massa pada akhir Agustus 2025, kini secara resmi dibuka untuk umum. Peresmian MPP Kabupaten Kediri dilakukan serentak secara daring bersamaan 10 MPP dari daerah kabupaten/kota lain di Indonesia, Rabu (24/9/2025) pagi.

    Diresmikannya MPP ini disebut Bupati Hanindhito Himawan Pramana sebagai semangat baru dan bukti bahwa Kabupaten Kediri sudah bangkit kembali dengan pemerintahan yang siap melayani. Disampaikan, selain gedung DPRD dan Pemkab Kediri, gedung Samsat yang berada tepat disamping MPP juga tak luput dari aksi pembakaran.

    “Sebelah gedung ini persis terbakar habis, Alhamdulilah MPP yang dilaunching hari ini terselamatkan,” terang Mas Dhito dalam komunikasinya bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyastini secara daring dalam acara tersebut.

    MPP Kabupaten Kediri yang telah dibuka untuk umum itu mengintegrasikan 85 layanan dari 21 intansi secara terpadu satu pintu. Puluhan instansi tersebut terdiri dari 10 instansi vertikal dan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Kediri. Mas Dhito pun menyampaikan akan ada tambahan 5 intansi lagi yang akan bergabung di MPP kabupaten Kediri.

    “Ini kita tengah melakukan penyesuaian di beberapa OPD karena kantor-kantor kami habis beserta isinya,” tambah Mas Dhito.

    MenPAN-RB Rini Widyastuti menyampaikan, keberhasilan pemerintah diukur dari bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan. Semakin banyak layanan yang diberikan di MPP, hal itu akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dari pemerintah.

    Pihaknya pun dalam kesempatan tersebut menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang terjadi di Kabupaten Kediri. MenPAN-RB Rini berharap hadirnya MPP Kabupaten Kediri dapat menjadi semangat baru bagi pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk bangkit dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

    “Mudah-mudahan ini adalah langkah awal untuk terus berkomitmen melayani masyarakat Kabupaten Kediri,” pesan Menteri Rini. [nm/aje]

  • 100 Ribu Ton Gula Numpuk di Gudang, Pemerintah Janji Serap dalam 10 Hari!

    100 Ribu Ton Gula Numpuk di Gudang, Pemerintah Janji Serap dalam 10 Hari!

    Jakarta –

    Sekitar 100 ribu ton gula hasil panen petani tebu tak kunjung terserap pasar dan hanya menumpuk di gudang-gudang. Pemerintah berencana menyerap seluruh stok gula tersebut.

    Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widyastuti, mengatakan pemerintah telah menandatangani proses pembelian 100 ribu ton gula dari petani melalui Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) pada Jumat (22/8) kemarin.

    “Kami yang kawal dari government itu terakhir hari Jumat tanggal 22 (Agustus), di mana ada beberapa kesepakatan yang sudah menjadi suatu proses, dan ini tadi sudah disepakati dan ditandatangani,” katanya dalam acara Seminar Ekosistem Gula Nasional di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

    Namun menurutnya proses pembelian 100 ribu ton gula petani yang sudah menumpuk di gudang ini akan membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari untuk bisa terealisasi. Jadi gula-gula ini diperkirakan baru bisa terserap sekitar pekan depan.

    “Karena dari kesepakatan pertama itu bisa berproses, tapi ada waktu mungkin sekitar satu mingguan atau lebih. Jadi dari sekitar tujuh hingga sepuluh hari. Ini yang akan kami pantau,” jelas Widyastuti.

    Dalam kurun waktu tersebut ia mengaku akan terus mengawal proses pembelian stok gula petani ini. Untuk itu Widyastuti turut meminta para petani tebu dan asosiasi yang menaunginya agar membantu proses penyerapan.

    “Jadi nanti kami akan berkoordinasi untuk memantau perkembangannya. Tapi kami juga minta baik dari APTRI atau dari pemilik gudang untuk bisa meng-update-kan, menginformasikan atas realisasi tersebut,” tegasnya.

    Di kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN APTRI (Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) Soemitro Samadikoen menyebut pihaknya juga sudah mendapat kabar terkait rencana penyerapan 100 ribu ton gula di hari yang sama saat Food Id

    “Walaupun barangkali kemarin masih ada yang menanyakan gula saya belum dibeli. Karena memang rill dana ini mungkin belum diterima oleh petani karena melalui proses ini,” tegasnya.

    Pemerintah Siapkan Rp 1,5 Triliun untuk Serap 100 Ribu Ton Gula

    Foto: Adhar Muttaqin

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan BPI Danantara telah menyiapkan Rp 1,5 triliun untuk menyerap gula petani yang saat ini menumpuk di gudang.

    Hal ini merupakan respons terhadap keluhan asosiasi petani tebu yang mengatakan sekitar 100 ribu ton gula hasil produksi tidak kunjung terserap pasar imbas impor gula berlebih pada awal tahun dan maraknya produk etanol dari luar negeri.

    “Kami terima laporan adalah itu gula. Kami sudah bahas kemarin, kami sudah bahas dengan Danantara, Pak Rosan mengeluarkan atau menyediakan dana untuk membeli gula petani,” ujar Amran saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (21/8/2025).

    “Rencana kita keluarin pertama itu anggaran Rp 1,5 triliun, saya kira cukup,” sambung Amran.

    Amran mengatakan pemerintah telah menunjuk BUMN pangan yakni ID Food untuk dapat menyerap hasil gula tersebut. Meski begitu, ia belum mengungkapkan detail terkait kapan rencananya pembelian gula tersebut dilakukan.

    Halaman 2 dari 2

    (igo/fdl)

  • PHE raih dua penghargaan internasional di Malaysia

    PHE raih dua penghargaan internasional di Malaysia

    tetapi juga membangun kepercayaan dan menjaga keberlangsungan budaya perusahaan yang positif

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menerima dua penghargaan dari ASEAN PR Network (APRN), yakni Best Government PR dan ASEAN Innovative Impact Leadership for Internal Communication.

    “Dalam menjalankan program komunikasi internal pada perusahaan energi dan pertambangan, kami menghadapi berbagai tantangan,” kata Internal Communication Manager PT PHE Anggadewi Widyastuti dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Namun, lanjut dia, departemen komunikasi internal PHE tidak hanya menyebarkan informasi atau kebijakan perusahaan secara internal, tetapi juga membangun kepercayaan dan menjaga keberlangsungan budaya perusahaan yang positif.

    “Ini menjadikan setiap karyawan sebagai bagian dari perusahaan,” ucapnya.

    Anggadewi menerima penghargaan bersama para pemimpin dan juga praktisi Public Relations (PR) lainnya, yaitu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas , Prof. Dato’ Sri Dr Syed Arabi Bin Syed Abdullah dari International Islamic University Malaysia, Boy Kelana Soebroto dari PT Astra International Tbk, serta Nurhayati Subakat dari PT Paragon Technology & Innovation dengan berbagai kategori.

    Penghargaan diberikan dalam acara The Kuala Lumpur International PR Conference (KLIP) yang diselenggarakan oleh APRN, Institute of Public Relations Malaysia (IPRM), World Comm Malaysia and Global Alliance for Public Relations and Communication Management.

    “Kami yakin ini dapat menjadi sebuah strategi untuk meningkatkan keterlibatan karyawan agar terus berdedikasi kepada perusahaan dan membangun pondasi yang kuat untuk meraih kesuksesan,” tuturnya.

    PT Pertamina Hulu Energi (PHE) adalah bagian dari PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang hulu minyak dan gas.

    PHE berperan sebagai subholding upstream Pertamina, mengelola portofolio dan operasional di berbagai wilayah kerja (blok) baik di dalam maupun luar negeri, serta terlibat dalam kegiatan hilir migas dan layanan terkait.

    PHE mengelola sejumlah wilayah kerja (blok) migas, baik di dalam maupun luar negeri. Sebagai subholding, PHE bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kegiatan hulu migas Pertamina, termasuk eksplorasi, eksploitasi dan produksi.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tina Talisa Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga

    Tina Talisa Ditunjuk Jadi Komisaris Pertamina Patra Niaga

    Jakarta –

    PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Upstream PT Pertamina (Persero) melakukan perombakan pada jajaran komisaris. Salah satu yang diangkat sebagai komisaris ialah Staf khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yakni Tina Talisa.

    Tina mengonfirmasi bahwa pengangkatan dirinya sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga terhitung sejak 4 Juli 2025.

    “Secara resmi saya telah menerima amanah sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga tertanggal 4 Juli 2025,” kata Tina kepada detikcom, Kamis (10/7/2025).

    Dia mengatakan, akan menjalankan tugas itu dengan penuh tangguh jawab. Kemudian, akan berkontribusi mendorong transformasi layanan dan solusi energi nasional.

    “Penugasan ini saya terima dengan penuh rasa tanggung jawab untuk berkontribusi secara positif dalam mendorong transformasi layanan dan solusi energi nasional yang dijalankan oleh PT Pertamina Patra Niaga,” tambahnya.

    Dikutip dari CNBC Indonesia, berikut daftar direksi dan komisaris Pertamina Patra Niaga yang baru:

    Komisaris

    – Komisaris Utama: Sudung Situmorang
    – Komisaris: Ahmad Erani Yustika
    – Komisaris: Ferry Juliantono
    – Komisaris: Panel Barus
    – Komisaris: Rini Widyastuti
    – Komisaris: Andy Rachmianto
    – Komisaris: Tina Talisa
    – Komisaris Independen: Siti Zahra Aghnia

    Direksi

    – Direktur Utama: Mars Ega Legowo Putra
    – Wakil Direktur Utama: Achmad Muchtasyar
    – Direktur Pemasaran Regional: Eko Ricky Susanto
    – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga: Alimuddin Baso
    – Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat: Hari Purnomo
    – Direktur Keuangan: Mega Satria
    – Direktur SDM & Penunjang Bisnis: Putut Andriatno
    – Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis: Harsono Budi Santoso
    – Direktur Manajemen Resiko: Rahman Pramono Wibowo

    Lihat juga Video: Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

    (acd/acd)

  • Jualan Makin Canggih, UMKM Kini Diajari Pemasaran Pakai AI

    Jualan Makin Canggih, UMKM Kini Diajari Pemasaran Pakai AI

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) menyelenggarakan pelatihan Emak-Emak Matic (Melek Teknologi): Jualan Pintar Melalui Pemasaran Digital dan AI di Gedung Banua Patra, Balikpapan.

    Kegiatan ini diikuti oleh 75 pengusaha UMKM perempuan binaan Pertamina dari sektor wastra, kriya, dan kuliner.

    Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan media sosial dan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pemasaran produk secara efektif. Para peserta juga mendapatkan pembekalan menjadi content creator dan affiliate di platform digital, serta dikenalkan dengan berbagai tools AI yang relevan untuk pengembangan usaha.

    Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, didampingi oleh Adinda Yuanita Teuku Riefky Harsya selaku Wakil Ketua Bidang Kemitraan Dekranas, serta General Manager RU V Balikpapan PT Kilang Pertamina Internasional, Novie Handoyo Anto, sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan UMKM di wilayah operasi.

    Dalam sambutannya, Novie Handoyo Anto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini di Gedung Banua Patra.

    “Digitalisasi adalah keniscayaan, dan UMKM harus siap beradaptasi. Melalui pelatihan ini, kami berharap para pelaku usaha perempuan bisa memanfaatkan teknologi digital dan AI secara cerdas untuk meningkatkan daya saing dan omset. Bagi Pertamina, pemberdayaan UMKM bukan sekadar program ekonomi, tapi juga bagian dari pembangunan inklusif dan berkeadilan,” tegas Novie.

    Adinda Yuanita Teuku Riefky Harsya juga menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi strategis antara Pertamina, Dekranas, dan seluruh pemangku kepentingan yang mendukung pelatihan ini.

    “Kami mendukung penuh program seperti ini karena sangat selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya poin ke-3 yaitu mendorong kewirausahaan dan mengembangan industri kreatif serta point ke-4, yakni kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan,” ujar Adinda.

    Sebagai narasumber, hadir Yoga Pratama (CFO Rumah BUMN Kalimantan Selatan) yang memaparkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk UMKM, serta perwakilan dari Shopee, Albert Putong dan Caesar, yang memberikan pelatihan terkait strategi pemasaran digital dan pemanfaatan marketplace.

    Di sela kegiatan, Pertamina juga menyerahkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada dua pelaku UMKM Balikpapan, yakni Siti Aminah dari UMKM Putri Manja dan Ratih Widyastuti dari UMKM Karamunting. Fasilitasi ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong UMKM naik kelas secara legal dan digital.

    Area Manager Comm, Rel, & CSR RU V PT Kilang Pertamina Internasional, Dodi Yapsenang, menyampaikan bahwa digitalisasi UMKM, khususnya pelaku usaha perempuan, merupakan bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan.

    “Pertamina terus konsisten mendukung UMKM perempuan agar lebih inovatif, melek teknologi, dan mampu bersaing di era digital. Pelatihan ini bukan sekadar edukasi, tapi langkah konkret membentuk pelaku usaha yang tangguh dan adaptif,” ujar Dodi.

    Dalam acara ini, peserta juga mendapatkan layanan konsultasi pendaftaran HKI dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta konsultasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Kementerian Koperasi dan UKM.

    Sebagai informasi, saat ini terdapat total 1.893 UMKM aktif di Balikpapan, yang terdiri dari 1.023 UMKM binaan Rumah BUMN Pertamina dan 870 UMKM binaan program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).

    Program Emak-Emak Matic Go Digital menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan komunitas perempuan dalam memperkuat fondasi ekonomi digital berbasis UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

    (ily/fdl)

  • Dishub DIY bakal terapkan sistem AI deteksi pelanggar batas kecepatan

    Dishub DIY bakal terapkan sistem AI deteksi pelanggar batas kecepatan

    Yogyakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bakal menerapkan sistem Lalu Lintas Aman Terkontrol dengan Intelijen Pintar (LANTIP) berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pelanggaran batas kecepatan kendaraan secara real-time.

    “Kami ingin mengedepankan pendekatan yang tidak hanya menindak, tetapi juga mengedukasi. Sistem ini mengingatkan pengguna jalan secara langsung jika melanggar batas kecepatan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti dalam keterangannya di Yogyakarta, Kamis.

    Menurut Chrestina, LANTIP telah diuji coba di ruas Jalan Ring Road Barat sejak 25 Juni hingga 1 Juli 2025.

    Selama sepekan itu, Dishub DIY mencatat 61 persen kendaraan yang melintas melanggar batas kecepatan. Pelanggaran paling banyak dilakukan oleh kendaraan roda empat seperti mobil penumpang, bus, dan truk dengan kecepatan tertinggi yang terdeteksi mencapai 120 kilometer per jam.

    Sistem LANTIP, kata dia, menggunakan kamera dan radar untuk mendeteksi kecepatan kendaraan dari jarak 25-30 meter. Data kecepatan ditampilkan secara langsung di papan digital. Jika melebihi batas, angkanya berwarna merah; jika masih aman, ditampilkan dalam warna hijau.

    Menurut Chrestina, pola pelanggaran paling banyak terjadi pada jam-jam sibuk, mulai pukul 07.00–09.00 dan sore hingga malam pukul 18.00–21.00 WIB.

    “Temuan ini menjadi dasar penting untuk penyesuaian strategi pengawasan dan edukasi di masa mendatang,” ujarnya.

    Ia menambahkan, LANTIP dikembangkan sebagai bagian dari Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2025, yang disusun oleh Rizki Budi Utomo, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DIY.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.