Tag: Wayan Koster

9 Gubernur Koster: Saya Minta Produksi Air Minum Kemasan di Bawah 1 Liter Disetop Denpasar

Gubernur Koster: Saya Minta Produksi Air Minum Kemasan di Bawah 1 Liter Disetop
Tim Redaksi
DENPASAR, KOMPAS.com
–
Gubernur Bali
I
Wayan Koster
memanggil para produsen
air minum dalam kemasan
(AMDK) pada Kamis (29/5/2025).
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, itu Koster meminta para produsen agar berhenti memproduksi dan menjual AMDK berukuran di bawah satu liter.
“Saya minta produksinya dihentikan. Hanya bisa habiskan produk yang sudah diproduksi sampai Desember 2025. Semuanya, jadi Januari 2026 tidak boleh ada lagi,” tegas Koster.
Dia menegaskan, tindakan ini untuk menekan penggunaan sampah plastik sekali pakai.
Pengolahan sampah dan pembatasan sampah plastik ini disebutnya sudah masuk prioritas Kementerian Lingkungan Hidup.
Koster meminta produsen mematuhi Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.
Dia menegaskan, produksi AMDK di bawah satu liter harus dihentikan dengan pertimbangan utama untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di Pulau Dewata.
Kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) di Bali kini nyaris penuh dan didominasi oleh sampah plastik sekali pakai, khususnya kemasan air mineral.
Program ini dipastikannya akan terus berjalan, terlebih karena sudah mendapat dukungan penuh pemerintah pusat.
Koster mengaku Kementerian Lingkungan Hidup berencana memindahkan Hari Lingkungan Hidup ke Bali.
Dengan begitu, Bali akan jadi percontohan nasional karena kebijakan-kebijakan pro lingkungan yang telah berjalan.
“Tanggung jawab saya menyiapkan generasi penerus, juga menyiapkan ekosistemnya, peradabannya, untuk dilanjutkan sepanjang hayat. Bali ini banyak dilirik wisatawan karena ekosistem dan budaya bagus,” kata dia
“Kalau rusak, tidak ada yang datang, tidak akan bisa orang berinvestasi. Wisatawan tidak datang, ekonomi tidak akan tumbuh,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/05/2025 05:36
Gubernur Bali Koster bentuk tim rancang diklat ASN cegah korupsi-calo

Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster siap membentuk tim yang akan merancang pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi aparatur sipil negara (ASN), terutama CPNS dan PPPK yang baru diangkat, yang rancangannya akan dapat menguji pegawai agar tidak berperilaku korupsi dan menjadi calo jabatan.

“Saya sudah membentuk tim merancang materi diklat pegawai, secara bergilir semuanya (ikut diklat), yang salah satu tujuan adalah menguji kinerja pegawai agar tidak ada perilaku korupsi dan menjadi calo jabatan,” kata Koster di Denpasar, Rabu.

Nanti akan dilakukan tes pemahaman materi dan juga tes kesehatannya, kinerjanya, perilakunya. “Bagaimana korupsi atau tidak, jadi calo atau tidak,” kata orang nomor satu di Pemprov Bali itu.

Materi diklat itu akan membongkar informasi soal keberadaan calo, terutama yang menawarkan promosi jabatan di lingkup Pemprov Bali. “Ini kepala dinas, kepala badan, kepala biro, kabag, kasi, saya yang mengeluarkan SK ASN adi nak len ngakuin, mayah kone beler gati (kenapa orang lain yang memberi jabatan, bayar katanya parah sekali),” ujarnya.

Oleh sebab itu diklat ASN yang dirancang Gubernur Koster pun bertujuan agar isu seperti ini tak ada lagi, tidak hanya untuk pegawai yang bekerja di perangkat daerah, namun juga di sekolah-sekolah negeri.

“Saya tidak mau lagi dengar cerita itu, bahkan kepala sekolah pun tega-teganya ada yang jualan, saya bersama pak wagub clear (tegas, Red),” kata Koster.

Tidak hanya meminta pegawai, ia juga menegaskan bahwa prinsip yang sama juga ia dipegang yaitu tidak main-main dalam pengisian promosi, mutasi, atau pengangkatan pegawai.

Gubernur Koster memastikan tidak ada sogok menyogok atau klaim yang ia terapkan dalam pengisian jabatan, melainkan sepenuhnya sistem merit dan hanya menunjuk ASN dari dalam tanpa mendatangkan orang luar.

Di luar diklat, ia meminta para ASN melapor jika menemukan tindakan seperti ini agar pemberi jabatan dan yang mendapat jabatan segera dipecat.

“Tidak mau begitu kan? Maka jadi lah pegawai tertib disiplin apalagi sekarang sudah punya SK sudah bagus, kerja lah dengan baik ikuti semua tantangan yang ada agar apa yang direncanakan dapat berjalan lancar dan sukses serta memberi manfaat bagi masyarakat Bali,” ujar Koster.

Selain menguji kinerja melalui perilaku, dalam diklat ASN juga akan diberikan pengetahuan pemahaman materi, dimana dokumen visi dan misi pembangunan Bali 5 tahun ke depan dan haluan pembangunan Bali 100 tahun menjadi landasannya.

Koster menekankan materi dan tes yang akan diberikan wajib hukumnya dipahami seluruh pegawai Pemprov Bali.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

28/05/2025 22:18
Demokrat Respons Megawati Soal Ganti Pemimpin Ganti Kebijakan: Konsekuensi Dari Pemilihan Langsung – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPP Partai Demokrat menanggapi pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menyoroti soal sistem pemerintahan Indonesia yang selalu berganti kebijakan di saat pemerintahan baru memimpin.

Kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, apa yang terjadi saat ini merupakan hal yang wajar dari konsekuensi pemilihan umum secara langsung terhadap Presiden.

“Menurut saya wajar dan hal ini konsekuensi dari pemilihan langsung presiden,” kata Khaeron saat dimintai tanggapannya, Jumat (9/5/2025).

Kata Khaeron, setiap Presiden terpilih dari pemilihan langsung itu pasti akan berupaya untuk mewujudkan janjinya saat kampanye lewat program kerja.

Akan tetapi, kata Khaeron, bukan berarti program pemerintahan yang sebelumnya ditinggalkan, ada juga kata dia, program yang dilanjutkan.

“Karena presiden terpilih pasti akan merealisasikan program pada waktu berkampanye,” kata dia.

“Dan banyak juga program presiden sebelumnya yang dilanjutkan. Jadi jika dinilai dari kemajuan bangsa, kita rasakan kemajuannya,” ucap Khaeron.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi Indonesia yang kerap bergonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri acara Trisakti Tourism Award di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

“Gawat ini republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” kata Megawati dalam pidatonya dikutip dari Kompas.com.

Megawati menilai, seharusnya pergantian kepemimpinan tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan secara drastis.

Sebab, program pemerintahan sebelumnya tetap bisa dijalankan oleh pemimpin berikutnya.

“Mbok ya satu kali saja, dret, gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan, terus diganti, itu bagaimana?” ujarnya.

Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengaku sedih melihat praktik pergantian kebijakan yang terjadi hampir setiap kali terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan.

Megawati berpandangan, seharusnya ada perencanaan pembangunan jangka panjang yang konsisten dijalankan meski ada pergantian pemimpin.

Dia pun mencontohkan perencanaan jangka panjang seperti yang diterapkan di Bali oleh Gubernur I Wayan Koster.

“Sudah saja bikin satu perjalanan ke depan, kayak Bali 100 tahun. Keren. Hanya pergantian orang, tapi programnya tetap dijalankan,” kata Megawati.

“Supaya tidak poco-poco. Sudah bagus, karena ganti aturan mundur lagi. Mending mundurnya sama. Kalau ini maju dua langkah, tahu-tahu mundur lima langkah. Itu kan saya perhatikan,” tukas dia.

09/05/2025 17:45
Mega Kritik Gonta-ganti Kebijakan, Golkar: Tiap Presiden Punya Prioritas

Mega Kritik Gonta-ganti Kebijakan, Golkar: Tiap Presiden Punya Prioritas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Fraksi Partai Golkar
Muhamad Sarmuji
menilai wajar jika setiap pemimpin memiliki kebijakan berbeda karena setiap pemimpin mempunyai prioritas masing-masing.
Hal ini diungkapkan Sarmuji ketika ditanya soal pernyataan Ketum PDIP
Megawati Soekarnoputri
yang menyoroti kondisi Indonesia karena kerap bergonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
“Setiap presiden memang punya prioritas masing-masing. Wajar bila kebijakannya juga berganti,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).
Meski setiap presiden punya kebijakannya sendiri, namun tujuannya tetap menyejahterakan rakyat. “Yang penting dalam satu arah kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa,” ujar Sarmuji.
Di sisi lain, Sarmuji menyoroti juga soal perlunya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau yang kini disebut
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM).
Menurutnya, RPJM ini harus disusun secara serius guna menjadi garis besar kebijakan agar sejalan dengan yang disepakati.
“Yang dulu dinamakan GBHN. Sekarang berupa RPJM. Ini yang harus disusun secara serius yang memandu setiap presiden dalam menentukan kebijakannya sehingga perubahan kebijakan presiden tetap dalam koridor yang sudah disepakati,” ucapnya.
Diketahui, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi Indonesia yang kerap bergonta-ganti kebijakan saat menghadiri acara Trisakti Tourism Award.
“Gawat ini Republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” kata Megawati dalam pidatonya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025) kemarin.
Megawati menilai, seharusnya pergantian kepemimpinan tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan secara drastis.
Sebab, program pemerintahan sebelumnya tetap bisa dijalankan oleh pemimpin berikutnya.
“Mbok ya satu kali saja, dreeettt, gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan, terus diganti, itu bagaimana?” ujarnya.
Dia mengaku sedih melihat praktik pergantian kebijakan yang terjadi hampir setiap kali terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan.
“Saya sedih. Saya kenapa berani ngomong begini? Karena ini kebenaran. Coba saja kamu rasakan. Masa seperti ini,” ucapnya.
Megawati berpandangan, seharusnya ada perencanaan pembangunan jangka panjang yang konsisten dijalankan meski ada pergantian pemimpin.
Dia pun mencontohkan perencanaan jangka panjang seperti yang diterapkan di Bali oleh Gubernur I Wayan Koster.
“Sudah saja bikin satu perjalanan ke depan, kayak Bali 100 tahun. Keren. Hanya pergantian orang, tapi programnya tetap dijalankan,” kata Megawati.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/05/2025 15:34
Setiap Ganti Pemimpin Aturan Berubah, Megawati: Gawat Republik Ini!

GELORA.CO – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung rutinitas setiap pergantian pemimpin akan muncul kebijakan baru. Menurutnya, kebiasaan ini menyebabkan kegawatan pemerintahan karena aturan berganti terus.

“Gawat Republik ini! Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti tari poco-poco,” kata Megawati dalam sambutannya di acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) yang berlangsung di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis malam (8/5/2025).

Megawati mengatakan setiap pergantian pemimpin tidak seharusnya terjadi perubahan kebijakan yang ekstrem agar program pemerintah sebelumnya yang tengah berjalan bisa dimaksimalkan.

“Mbok ya satu kali gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan terus ganti, itu bagaimana?” ucapnya.

Megawati pun mengaku sedih melihat fenomena ini. Pasalnya, perubahan kebijakan terus terjadi setiap kali seorang pemimpin diganti.

“Saya sedih. Saya kenapa berani ngomong begini karena ini kebenaran,” tuturnya.

Megawati lantas mencontohkan Gubernur Bali I Wayan Koster yang bisa membuat rencana jangka panjang hingga 100 tahun ke depan, sehingga setiap pergantian pemimpin, hanya orangnya saja yang berbeda, bukan aturannya.

“Supaya tidak poco-poco, sudah bagus karena ganti aturan mundur lagi,” jelasnya.

09/05/2025 11:10
Gubernur Wayan Koster tak mau ada preman berkedok ormas di Bali

Gubernur Bali Wayan Koster bahas isu kehadiran ormas di Bali saat bersama Kejati Bali, Badung, Kamis (8/5/2025). ANTARA/HO-Pemprov Bali

Gubernur Wayan Koster tak mau ada preman berkedok ormas di Bali
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Jumat, 09 Mei 2025 – 06:28 WIB

Elshinta.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pihaknya tidak mau membiarkan kehadiran preman berkedok organisasi masyarakat (ormas) di Bali.

Hal ini disampaikan saat peresmian Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice merespons viralnya kabar kehadiran ormas di Bali.

“Bentuknya ormas, tetapi kelakuannya preman, ini tidak bisa dibiarkan,” kata Koster di Kabupaten Badung, Kamis (8/5).

“Badung adalah jantung pariwisata, kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok organisasi,” sambungnya.

Diketahui bahwa sepekan terakhir muncul ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali yang menjadikan Yosef Nahak sebagai ketua, bahkan mereka telah membentuk keanggotaan di Kabupaten Tabanan.

Gubernur Koster lantas menegaskan bahwa saat ini yang semestinya dilakukan adalah mengembalikan kekuatan penyelesaian masalah ke akar budaya, yaitu desa adat, bukan justru memanfaatkan organisasi yang meresahkan.

“Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan negara, jangan anggap enteng kekuatan budaya Bali,” ujarnya.

Koster mengingatkan ada peran sistem keamanan terpadu desa adat (sipandu beradat) yang berisi aparat keamanan serta pecalang di Bali.

Jika lembaga di dalamnya seperti pecalang sudah kuat, menurut dia, Bali tidak membutuhkan organisasi masyarakat yang membawa agenda tersembunyi berkedok ingin menjaga Bali.

Pemprov Bali melihat program Kejati Bali, yaitu menghadirkan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice, adalah contoh baik yang semestinya berkembang.

Bale Paruman Adhyaksa berbasis hukum adat digadang menjadi benteng baru yang sanggup menekan kriminalitas sosial tanpa harus menempuh jalur pengadilan.

“Ini bukan hanya urusan hukum, ini pertaruhan masa depan Bali,” kata Koster.

Kepala Kejati Bali Ketut Sumedana menjelaskan bahwa bale paruman atau balai rapat bukan sekadar simbol, melainkan bentuk nyata revitalisasi hukum adat yang sudah terbukti menyelesaikan masalah atau konflik perdata dan sosial dengan cara damai.

“Kalau pidana, tentu ada batasan. Akan tetapi, konflik internal masyarakat bisa diselesaikan tanpa harus sampai ke penjara,” ujarnya.

Kehadiran balai ini dianggap sebagai kearifan lokal yang menurut dia semestinya diperkuat sebab menekan permasalahan dan menjaga ketertiban.

“Dengan demikian, tidak perlu hadir preman berkedok ormas di tengah masyarakat,” katanya.

Sumber : Antara

09/05/2025 06:36
Megawati Kritik Indonesia Gonta-ganti Kebijakan Tiap Ganti Pemimpin: Gawat Republik Ini

Megawati Kritik Indonesia Gonta-ganti Kebijakan Tiap Ganti Pemimpin: Gawat Republik Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Umum PDI-P sekaligus Presiden ke-5 RI
Megawati Soekarnoputri
menyoroti kondisi Indonesia yang kerap bergonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi
pergantian kepemimpinan
.
Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri acara Trisakti Tourism Award di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
“Gawat ini republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” kata Megawati dalam pidatonya.
Megawati menilai, seharusnya pergantian kepemimpinan tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan secara drastis.
Sebab, program pemerintahan sebelumnya tetap bisa dijalankan oleh pemimpin berikutnya.
“Mbok ya satu kali saja, dreeettt, gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan, terus diganti, itu bagaimana?” ujarnya.
Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengaku sedih melihat praktik pergantian kebijakan yang terjadi hampir setiap kali terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan.
“Saya sedih. Saya kenapa berani ngomong begini? Karena ini kebenaran. Coba saja kamu rasakan. Masa seperti ini,” ucapnya.
Megawati berpandangan, seharusnya ada perencanaan pembangunan jangka panjang yang konsisten dijalankan meski ada pergantian pemimpin.
Dia pun mencontohkan perencanaan jangka panjang seperti yang diterapkan di Bali oleh Gubernur I Wayan Koster.
“Sudah saja bikin satu perjalanan ke depan, kayak Bali 100 tahun. Keren. Hanya pergantian orang, tapi programnya tetap dijalankan,” kata Megawati.
“Supaya tidak poco-poco. Sudah bagus, karena ganti aturan mundur lagi. Mending mundurnya sama. Kalau ini maju dua langkah, tahu-tahu mundur lima langkah. Itu kan saya perhatikan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Megawati pun mengenang masa kepemimpinannya pada periode 2001-2004.
Saat itu, dia menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang diberhentikan dari jabatannya.
Megawati mengatakan bahwa masa kepemimpinannya berlangsung di tengah krisis.
Dia pun menyebut dirinya hanya menerima “sampah” dari masa transisi tersebut.
“Saya pernah mimpin, dua tahun Wapres, tiga tahun Presiden. Terus keadaannya krisis. Saya bilang, nasib saya, dapat apa, dapat sampah,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/05/2025 23:23
Megawati: Tanah Bali tak boleh dikonversi

“Untuk apa? Sebelum saya memilih Pak Koster, Gubernur beliau, Wakil, saya bilang, kamu tidak akan saya jadikan kalau kamu tidak bisa membuat FGD. FGD itu sebuah pertemuan dari yang namanya banyak sekali. Ada organisasi, ada dari pengusahalah, macam-m

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjelaskan bahwa Bali memiliki tanah yang subur, sehingga tidak boleh di konversi karena milik negara.

Hal itu dikatakan Megawati saat menghadiri Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis. Awalnya Megawati menjelaskan dirinya meminta kepada Wayan Koster dan Wakilnya Bali I Nyoman Giri Prasta untuk melakukan focus grup discusion (FGD).

“Untuk apa? Sebelum saya memilih Pak Koster, Gubernur beliau, Wakil, saya bilang, kamu tidak akan saya jadikan kalau kamu tidak bisa membuat FGD. FGD itu sebuah pertemuan dari yang namanya banyak sekali. Ada organisasi, ada dari pengusahalah, macam-macam,” kata Megawati.

Megawati kemudian menyebut bahwa Bali memiliki tanah yang subur. Kemudian dirinya meminta agar tanah Bali tidak dikonversi.

“Apa artinya dikonversi? Tidak boleh diubah. Dia adalah milik negara untuk rakyat. Bisa mengolah, mencari makannya. Ngerti? Awas tidak ngerti dan tidak dilaksanakan. Kalau Bali saja bisa, masak lain daerah tidak bisa,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Warga Negara Asing (WNA) juga tidak boleh semena-mena di Bali. Presiden ke 5 RI itu juga mencontohkan sejumlah WNA berkasus di Bali, dan memerintahkan Giri untuk melakukan deportasi.

“Saya suruh dia deportasi. Boleh tanya sama Pak Giri. Betul? Seketika. Pulangkan dia. Kita sama juga. Kalau pergi ke luar negeri, ada tata acaranya. Ada tata acaranya. Berpakaian kita juga. Mesti kayak apa,” jelas Megawati.

Dia heran jika ada WNA yang berlaku sembarangan di Bali. Dirinya menyebut bahwa Bali ada sebuah tempat wisata yang banyak ingin dikunjungi.

“Bali itu pulau pariwisata yang orang sedunia kepengin. Saya kalau ke luar negeri, kalau ditanya, Where are you come from? Dari mana kamu? Indonesia. Wah, rasanya saya tadinya udah bangga,” tambahnya.

“Eh, orang yang nanya itu berkerut-kerut. Bikin saya. Eh, dia tidak tau Indonesia. Do you know Bali? Hah? Yes,” pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

08/05/2025 23:07
Pecalang Minta Ormas GRIB Jaya Ditolak Masuk Bali

DENPASAR – Sejumlah warga Bali termasuk pecalang menolak kehadiran Gerakan Raya Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Pulau Dewata karena dinilai bisa meresahkan. Ormas besutan gangster Hercules Rosario Marshal itu dianggap identik dengan premanisme.

Senator asal Bali Ni Luh Djelantik melalui akun Instagramnya mengatakan Bali sudah memiliki pecalang atau polisi adat untuk membantu menjaga stabilitas keamanan wilayah, sehingga tidak butuh ormas dari luar.

Wayan Darmaya, ketua Pecalang Desa Adat, Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng mengirim surat terbuka kepada Gubernur Bali I Wayan Koster agar menolak ormas luar masuk Bali, Minggu 4 Mei.

Surat terbuka terkait penolakan GRIB Jaya masuk Bali dari pecalang juga ditujukan kepada Bendesa Agung MDA Bali serta Manggala Agung Pasikian (Persatuan) Pecalang Provinsi Bali.

Surat terbuka tersebut berisikan tentang keresahan masyarakat Bali terkhusus pecalang terhadap hadirnya ormas luar yang mangacu pada Pergub Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.

“Kelembagaan adat memiliki struktur jaga baya dan pecalang sendiri di bawah Baga Pawongan yang memiliki fungsi dan peran penting untuk menjaga keamanan wewidangan (wilayah) Bali,” tulisnya.

Artinya, dengan adanya pecalang, Bali sudah mampu menjaga stabilitas keamanan wilayah.

“Melalui surat terbuka ini kami mohon pihak terkait untuk menolak adanya ormas luar pulau dewata, serta memohon untuk diperkuat kelembagaan Pasikian pecalang Bali dengan alokasi anggaran yang wajar,” tandasnya.

Sebelumnya GRIB Jaya meresmikan kepengursannya di Bali. Aksi itu viral di media sosial dan mendapat tanggapan negatif dari sejumlah warga Bali yang resah dengan kehadiran ormas berbau preman itu.

05/05/2025 22:47
Koster Minta "Blackout" di Bali Tak Berlanjut Hingga Hari Raya Kuningan Hari Ini Denpasar 3 Mei 2025

Koster Minta “Blackout” di Bali Tak Berlanjut hingga Hari Raya Kuningan Hari Ini
Editor
DENPASAR, KOMPAS.com
–
Gubernur Bali
Wayan Koster meminta penyedia listrik yaitu PLN segera menyelesaikan masalah kelistrikan yang padam di Bali sejak pukul 16.00 Wita sore tadi.
Dalam perintahnya di Denpasar, Jumat (2/5/2025) malam, Koster mengingatkan agar pemadaman listrik ini tidak berlanjut hingga
Hari Raya Kuningan
pada Sabtu, 3 Mei 2025.
“Saya sudah perintahkan agar dilakukan percepatan jangan sampai mengganggu pelaksanaan Hari Raya Kuningan,” kata Koster.
Selain itu, Gubernur Bali tak ingin pemadaman listrik berlangsung lebih panjang.
Sebab, saat ini Pulau Dewata sedang menjadi lokasi kompetisi panjat tebing internasional IFSC Climbing World Cup dan sehari-hari berlangsung aktivitas pariwisata dan masyarakat.
Pemprov Bali sendiri mendapat laporan awal dari PLN bahwa terjadi pemadaman listrik di 80 persen Bali sejak sore.
“Tapi sistem sudah berhasil diatasi secara bertahap sehingga pukul 18.00 Wita sudah hidup lagi mencapai 50 persen wilayah Bali, pihak PLN berjanji dalam beberapa jam ke depan seluruhnya sudah bisa nyala lagi,” ujar Koster.
Dari data yang dihimpun Pemprov Bali, hingga saat ini setidaknya 10 titik di Kota Denpasar sudah bebas dari pemadaman listrik seperti area perkantoran Renon dan kawasan pariwisata Sanur.
Di Kabupaten Badung sekitar 11 titik sudah menyala listriknya seperti kawasan IFSC Climbing World Cup yaitu ITDC dan kawasan Kuta.
Di Tabanan dua titik yaitu pusat kota Kediri dan Sanggulan, di Karangasem semua wilayah, di Klungkung lima titik, di Gianyar sembilan titik, Bangli semua wilayah, Buleleng empat titik, dan Jembrana tiga titik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/05/2025 06:02