Tag: Wayan Koster

  • Gibran Takjub dengan Pelaku Seni di Bali – Page 3

    Gibran Takjub dengan Pelaku Seni di Bali – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka takjub dengan pelaku seni di Bali. Menurut dia, sektor pariwisata berbasis kesenian menarik antusiasme tinggi dari pengunjung. 

    “Jam tujuh baru mulai, jam segini (enam) sudah ramai sekali. Ini menunjukkan antusiasme warga,” kata Gibran di Panggung Terbuka Ardha Candra, Kawasan Taman Budaya Art Center, Denpasar, Bali, seperti dikutip Sabtu (5/7/2025).

    Gibran memuji langkah Gubernur Bali Wayan Koster yang terus berkonsentrasi, mengembalikan geliat sektor pariwisata setelah badai pandemi Covid-19.

    “Ini keseriusan dari Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan lain-lain. Sekali lagi ya Pak Gubernur ya, pasca Covid-19 langsung rebound. Ini artinya Bali ini salah satu destinasi yang paling dicari, mungkin paling ditunggu-tunggu ya setiap kali ada event,” yakin Eks Walikota Solo ini. 

    Putra sulung Joko Widodo ini pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus meramaikan berbagai event pada Pesta Kesenian Bali khususnya akhir pekan ini agar manfaatnya semakin meluas ke berbagai sektor.

    “Besok Sabtu, Minggu, kita ramaikan lagi biar multiplier efect-nya semakin besar. Yang ojol (ojek online), yang punya penginapan, taksi, yang jualan makanan, (termasuk) makanan kecil, yang jualan handicraft, jualan souvenir, jualan oleh-oleh, ramai semua. Jadi pertumbuhan ekonomi di Bali ini terus meningkat,” dorong Gibran.

    Wapres menegaskan, keberlangsungan kegiatan seni dan budaya seperti Pesta Kesenian Bali dapat mendukung visi Presiden Prabowo untuk memperkuat perekonomian nasional melalui pemberdayaan potensi lokal, pariwisata, serta UMKM. 

    “Saya terima kasih sekali Pak Gubernur. Sekali lagi, untuk teman-teman semua, salam hangat dari Pak Prabowo,” dia menandasi.

  • Dikawal Koster, Gibran Blusukan ke Pasar Tabanan Bali Pantau Harga Bahan Pokok

    Dikawal Koster, Gibran Blusukan ke Pasar Tabanan Bali Pantau Harga Bahan Pokok

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka blusukan di Pasar Tradisional Dauh Pala di Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, Bali, Sabtu (5/7/2025).

    Didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Bupati Tabanan Wayan Dirga serta jajaran Forkopimda, Wapres Gibran Rakabuming Raka tiba di pasar tersebut sekitar pukul 07.00 Wita untuk mengecek secara langsung harga bahan pokok.

    Wapres Gibran Rakabuming Raka mendengarkan keluhan para pedagang yang meminta pemerintah untuk membantu menurunkan harga sembako yang kian hari semakin naik.

    Dalam perbincangannya dengan sejumlah pedagang tersebut, Wapres Gibran mengatakan akan mengupayakan untuk menurunkan harga sembako.

    Ditemui usai kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka, seorang pedagang sayur mayur, Anggi mengatakan Wapres mengunjungi lapaknya dan membeli beberapa kebutuhan dapur seperti, cabai merah dan tomat.

    “Ngobrol dengan Wapres, dia sih bilang datang ke sini untuk mengecek harga perbandingan pasar yang ada di Tabanan termasuk di Dauh Pala. Untuk hari ini harga cabai merah Rp60.000 per kilogram,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (5/7/2025).

    Anggi mengaku senang lapaknya dikunjungi orang nomor dua di Indonesia.

    “Seneng banget ketemu Bapak Wakil Presiden, semua di luar dugaan, saya gak bisa berkata-kata lagi,” kata Anggi.

    Wayan Lasmika, seorang pedagang sembako menjelaskan, harga beras saat ini juga mulai merangkak naik di harga Rp15 ribu per kilogram.

    “Saya senang dengan kedatangan Pak Gibran ke Pasar Dauh Pala, dengan kedatangannya ke pasar ini, saya berpesan pada Pak Wapres untuk membantu menstabilkan harga sembako yang terus naik agar beban masyarakat lebih ringan,” kata Lasmika.

    Sehari sebelumnya Wapres Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pagelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) Ke-47 di Kota Denpasar sambil menyapa masyarakat dan melihat produk UMKM di lokasi PKB.

  • Gubernur Bali minta dukungan DPR agar daerah wisata dapat insentif

    Gubernur Bali minta dukungan DPR agar daerah wisata dapat insentif

    Denpasar, Bali (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan ke Komisi VII DPR RI agar daerah tujuan wisata yang menjadi penyumbang devisa negara diberikan insentif pemerintah berupa pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata.

    Hal itu disampaikan Koster saat menerima rombongan kunjungan kerja dewan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Denpasar, Bali, Rabu, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan.

    “Saya memberikan masukan agar ada norma dalam RUU itu daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata utama dunia agar diberikan insentif berupa pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana strategis dan kebutuhan lainnya yang sesuai masing-masing daerah,” kata dia.

    Gubernur Bali tidak menuntut nominal atau persentase insentif dari pemerintah pusat tersebut, namun skemanya dapat berupa pengajuan dari daerah masing-masing.

    Jika usulan ini lolos dalam penyusunan RUU, maka daerah pariwisata dapat dibantu APBN dalam pembangunan infrastruktur pendukung wisatanya, yang mana dana ini di luar DAU atau DAK yang memang diberikan untuk daerah.

    Menurutnya, Bali layak mendapat insentif ini, sebab Pulau Dewata menjadi penyumbang devisa negara mencapai 44 persen atau sebanyak Rp107 triliun berputar di Bali sepanjang 2024 lalu.

    “Untuk Bali karena memiliki kontribusi besar terhadap devisa pariwisata Indonesia 44 persen ya sepantasnya ada keberpihakan afirmasi dari pemerintah pusat untuk menopang kepariwisataan di Bali agar berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Wayan Koster.

    Jika RUU Kepariwisataan menjawab harapannya, Pemprov Bali sudah merancang untuk mengembangkan infrastruktur transportasi terutama darat dan laut.

    Menurutnya, Bali butuh jalan penghubung yang lebih baik untuk antarkabupaten/kota, sehingga kemacetan terurai dan lalu lintas lancar.

    “Buat kami di Bali infrastruktur darat dan laut yang perlu peningkatan, sekarang kan baru kita tambah Pelabuhan Sanur, itu sudah berfungsi dengan sangat baik ke Nusa Penida, tapi efeknya kemacetan di Jalan Bypass, itu harus diatasi,” kata dia.

    Dalam pembahasan RUU Kepariwisataan, Gubernur Bali juga memberi masukan untuk materi dalam undang-undang yang baru nanti.

    Gubernur asal Kabupaten Buleleng, Bali, itu mengusulkan penambahan materi menjadi judul tersendiri yaitu peningkatan daya saing pariwisata Indonesia.

    “Juga diatur agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah secara bersama membangun destinasi pariwisata, kemudian memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dan sarana strategis sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah di Indonesia,” ujarnya.

    Evita Nursanty mengatakan dari pertemuannya dengan Pemprov Bali banyak mendapat masukan pasal-pasal baru untuk RUU ini.

    “Ada masukan pasal-pasal baru untuk nanti Undang-Undang Pariwisata, di mana daerah yang memang pariwisatanya menjadi penunjang ekonominya itu diberi perlakuan khusus misalnya insentif pajak, pembangunan infrastruktur,” kata Evita.

    Dari diskusi dengan Pemprov Bali, Komisi VII DPR mengaku akan secepatnya memproses RUU ini sembari menyelesaikan negosiasi-negosiasi dengan eksekutif pada beberapa poin yang masih menjadi perdebatan.

    “Misalnya, dalam pembentukan badan promosi pariwisata apakah anggarannya APBD atau swasta mandiri, lalu kami inginnya pariwisata masuk dalam modul pendidikan formal di sekolah-sekolah karena selama ini belum, kalau dimasukkan kan masyarakatnya kita didik bagaimana pariwisata bersih, bagaimana menjadi tuan rumah,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, RI penuh damai hingga Bung Karno bukan milik 1 partai

    Politik kemarin, RI penuh damai hingga Bung Karno bukan milik 1 partai

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (Minggu, 29/6) menjadi sorotan, mulai dari Prabowo nyatakan kawasan Indonesia penuh damai di tengah konflik dunia hingga Gubernur Bali sebut Bung Karno bukan hanya milik satu partai.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo nyatakan kawasan Indonesia penuh damai di tengah konflik dunia

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kawasan Indonesia berada dalam kondisi penuh perdamaian di tengah situasi dunia yang diwarnai konflik.

    Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat, Minggu.

    “Saya ucapkan selamat kepada semua unsur dan terima kasih kawan-kawan kita dari CATL dari Tiongkok, kerja sama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian,” ujar Prabowo.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Seskab dampingi Kapolri cek persiapan HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas

    Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau persiapan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Bhayangkara yang akan diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 1 Juli mendatang.

    Seskab Teddy menjelaskan bahwa kedatangannya meninjau persiapan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, pada Minggu juga merupakan undangan dari Kapolri.

    “Di hari Minggu pagi tadi, memenuhi undangan dari Kapolri, Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turut mengecek persiapan Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta pada Selasa, 1 Juli 2025,” kata Seskab Teddy dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Prabowo: Pembangunan bangsa perjalanan panjang dan penuh perjuangan

    Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembangunan sebuah bangsa merupakan proses perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan.

    “Bahwa sejarah suatu bangsa adalah sejarah yang panjang. Pembangunan bangsa adalah perjalanan yang sangat panjang. Bisa dikatakan long march,” kata Prabowo dalam sambutannya pada acara groundbreaking proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang, Jawa Barat, Minggu.

    Presiden menilai setiap negara memiliki perjalanan sejarah tersendiri dalam membangun bangsanya. Dia mencontohkan China yang memiliki perjalanan panjang dalam membangun bangsa mereka, yang penuh dengan liku, pengorbanan, keringat, darah, dan air mata.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Ombudsman Sumbar minta tindak tegas bangunan liar di TWA Megamendung

    Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum berani serta bertindak tegas terhadap bangunan-bangunan liar atau tidak berizin di sepanjang kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Megamendung, Kabupaten Tanah Datar.

    “Nyatanya setelah tahap penyegelan, aktivitas di kawasan TWA Megamendung kembali beroperasi,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi di Padang, Minggu.

    Hal tersebut disampaikan Adel menyikapi beroperasinya beberapa bangunan dan aktivitas di kawasan TWA Megamendung. Padahal, pada Kamis (26/6) Kementerian Kehutanan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, TNI/Polri dan pemerintah provinsi setempat sudah menyegel kawasan tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Gubernur Bali: Bung Karno bukan hanya milik satu partai

    Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan bahwa Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno) bukan hanya milik salah satu partai politik.

    Hal ini ia katakan di Denpasar, Minggu, saat menutup gelaran Bulan Bung Karno Provinsi Bali sebagai pengingat bahwa sosok pahlawan kemerdekaan itu milik seluruh masyarakat Indonesia, sehingga ajarannya semestinya digaungkan.

    “Bung Karno yang perlu kita pahami adalah bukan milik PDI Perjuangan, tapi milik Bangsa Indonesia karena ajaran-ajarannya tentang kebangsaan,” kata Koster.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bali: Bung Karno bukan hanya milik satu partai

    Gubernur Bali: Bung Karno bukan hanya milik satu partai

    Peringatan ini menegaskan bahwa tidak hanya PDI Perjuangan yang menumbuhkan semangat tri sakti Bung Karno, melainkan juga jalur pemerintah

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan bahwa Presiden RI Ke-1 Ir Soekarno (Bung Karno) bukan hanya milik salah satu partai politik.

    Hal ini ia katakan di Denpasar, Minggu, saat menutup gelaran Bulan Bung Karno Provinsi Bali sebagai pengingat bahwa sosok pahlawan kemerdekaan itu milik seluruh masyarakat Indonesia, sehingga ajarannya semestinya digaungkan.

    “Bung Karno yang perlu kita pahami adalah bukan milik PDI Perjuangan, tapi milik Bangsa Indonesia karena ajaran-ajarannya tentang kebangsaan,” kata Koster.

    Gubernur asal Buleleng itu menyadari PDI Perjuangan, terutama Bali, rutin memperingati Bulan Bung Karno melalui sejumlah lomba dan kegiatan, namun Pemprov Bali juga melakukan.

    Sejak 2019, ia mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno, dilakukan sejumlah kegiatan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan ala Bung Karno.

    Peringatan ini menegaskan bahwa tidak hanya PDI Perjuangan yang menumbuhkan semangat tri sakti Bung Karno, melainkan juga jalur pemerintah.

    “Jadi ini dilaksanakan melalui jalur pemerintah dan partai, karena Bung Karno mengajarkan pengetahuan dan pendidikan buat generasi penerus mengenai ideologi, ajaran-ajaran kebangsaan yang sangat penting, berwawasan jangka panjang,” ujar Wayan Koster.

    Menurut dia, tri sakti Bung Karno selamanya diperlukan oleh Bangsa Indonesia, sehingga yang memperingatinya tidak hanya dari kelompok-kelompok tertentu.

    Gubernur Bali mengingatkan bagaimana Presiden Soekarno memimpin pergerakan melawan penjajah sebelum kemerdekaan, hingga harus keluar masuk tahanan bersama tokoh-tokoh lainnya.

    Ia juga mengingatkan nama Soekarno-Hatta selalu ada dalam naskah proklamasi yang dibacakan tiap 17 Agustus, sehingga semestinya tidak hanya meninggalkan nama.

    “Jadi betapa pentingnya Soekarno bagi Indonesia, janganlah kita melupakan sejarah atau jas merah, tanpa Bung Karno dan pejuang lainnya kita tidak bisa begini, tidak bisa berdiri tegak, jadi sebagai Bangsa Indonesia apalagi Bali harus betul-betul mengingat spiritnya,” kata Koster.

    Pada tahun ini, Pemprov Bali membuka lomba musikalisasi puisi, lomba film pendek, dan lomba film dokumenter sebagai refleksi dari perayaan terhadap Bung Karno.

    Gubernur Bali melihat jumlah lomba ini sejatinya masih kurang untuk menumbuhkan semangat generasi muda, sehingga meminta Badan Kesbangpol Bali sebagai pelaksana membuat acara lebih besar tahun selanjutnya.

    “Pemprov Bali konsisten menyelenggarakan Bulan Bung Karno dan tadi pemenang lombanya lumayan hadiahnya juara satu Rp15 juta, tahun depan lebih meriah lagi mungkin sekarang karena hemat anggaran ya, tahun depan harus lebih bagus meriah dan hadiahnya dinaikkan,” ujarnya sekaligus menyarankan hadiah lomba dimanfaatkan untuk kebutuhan perkuliahan atau mendukung UMKM lokal.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 Juni 2025

    Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi Nasional 26 Juni 2025

    Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Para kepala daerah peserta retreat gelombang kedua diajak menjauhi lokasi asrama putri praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
    Rombongan tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    , pada Kamis (26/6/2025).
    Setibanya di lokasi, Gubernur Bangka Belitung,
    Hidayat Arsani
    , mengaku prihatin dan mengajak kepala daerah untuk menyisihkan uang pribadi mereka guna merenovasi asrama yang berusia lebih dari 30 tahun itu.
    “Mari sisihkan rezeki kita untuk menyumbang IPDN ini supaya anak-anak kita tambah sehat. Setuju, Bapak Ibu semua?” kata Arsani, yang disambut serentak dengan kata “setuju” oleh kepala daerah lainnya.
    “Dari Pak Gubernur?” tanya Wamen Bima Arya.
    “Saya Rp 100 juta,” kata Arsani, yang disambut tepuk tangan.
    Usai peninjauan, Gubernur Bali,
    Wayan Koster
    , juga turut memberikan tanggapan terhadap usulan tersebut.
    Menurut dia, perbaikan asrama IPDN Jatinangor tak terlepas dari kepentingan daerah juga.
    “Ini kan kepentingan pemerintah daerah, nanti baliknya kan jadi aparatur kita di daerah. Jadi, saya melihat situasinya, kapasitasnya kurang layak,” katanya.
    Namun, dia masih menunggu mekanisme perbaikan asrama yang mungkin bisa dibantu oleh daerah yang mengirimkan putra terbaik mereka untuk belajar di IPDN.
    “Jadi, ini mesti disupport. Kita akan gotong royong dengan skema terbaik,” katanya.
    Wamendagri Bima Arya mengatakan bahwa aspirasi para kepala daerah yang hendak memberikan bantuan perbaikan asrama tersebut akan dibicarakan lebih lanjut.
    “Kita susun skemanya. Semua sudah ada konsep penataan IPDN masa depan. Nanti kita diskusikan bersama seluruh Kepala Daerah. Sama-sama lah kita gotong royong,” tandas Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bakal Resmikan Proyek Wellness Center RSUP Prof Ngoerah dan KEK Kesehatan Sanur

    Prabowo Bakal Resmikan Proyek Wellness Center RSUP Prof Ngoerah dan KEK Kesehatan Sanur

    Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Wellness and Aesthetic Center, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah, Kota Denpasar pada Rabu (25/6/2025).

    Presiden tiba di Bali pada pukul 12.40 Wita, disambut oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya, serta Danlanud I Gusti Ngurah Rai Kolonel Pnb Trinanda Hasan F. Suasana. 

    Presiden didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wirajaya. Di halaman RSUP Sanglah, Presiden sempat menyapa dan bersalaman dengan masyarakat yang sudah menunggu. 

    Menariknya, dalam kunjungannya kali ini, Presiden Prabowo tidak didampingi oleh Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur, Giri Prasta. Keduanya sedang menjalani retreat di IPDN Bogor. Justru yang terlihat mendampingi Prabowo, Ketua Gerindra Bali, I Made Muliawan atau yang akrab disapa De Gadjah. 

    Setelah dari RSUP Prof Ngoerah, Presiden juga akan resmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali International Hospital (BIH). 

    Mengutip laman resmi RSUP Prof Ngoerah, kehadiran layanan wellness & esthetic untuk mengakomodasi kebutuhan wisatawan akan pelayanan kesehatan yang paripurna, sekaligus sebagai pusat penelitian dan pengembangan estetik di Indonesia. 

    Layanan anti aging diantaranya melayani  hormone level test, metabolism function test, immune function test, psychological procedure.

    Kemudian ada juga layanan plastic surgery, dental surgery, hair specialist dan untuk wellness management diantaranya melayani stress management, religion approach, physical health, body nutritional control dan sleep study.

  • Fadli Zon Ajak Kepala Daerah Majukan Kebudayaan & Merawat Keberagaman

    Fadli Zon Ajak Kepala Daerah Majukan Kebudayaan & Merawat Keberagaman

    Jakarta

    Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025. Fadli menyebut kegiatan yang dikenal dengan retret kepala daerah gelombang ke-2 ini, menjadi ruang yang sangat berharga untuk saling berbagi pandangan dan gagasan, mempertemukan visi, dan memperkuat sinergi lintas wilayah demi kemajuan Indonesia yang berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan.

    Fadli menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan di tingkat daerah dalam upaya pemajuan budaya.

    “Pemajuan kebudayaan bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat, tapi merupakan kolaborasi, kerja sama, sinergi dari pusat, daerah, dan juga swasta, perorangan, dan kita semua,” ujar Fadli, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).

    Dalam sesi paparan, Fadli menekankan kepemimpinan daerah juga merupakan kepemimpinan budaya, yang mengakar pada kearifan lokal, tetapi tetap terbuka terhadap kemajuan. Dirinya menggarisbawahi salah satu Asta Cita, khususnya Asta Cita ke-8 tentang penguatan budaya dan karakter bangsa, yang harus menjadi pondasi moral dan spiritual dalam seluruh arah pembangunan.

    Menurut Fadli, kepala daerah tidak boleh hanya berfokus pada hal administratif dan teknokratis, tetapi juga tetapi juga berbasis nilai dan berwawasan budaya-yakni pemimpin yang dapat menghidupkan budaya sebagai pondasi pembangunan, bukan sekadar hiasan semata.

    Dalam kegiatan yang digelar di di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Fadli juga menyoroti pentingnya merawat keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa. Ia menuturkan bahwa beberapa hari sebelumnya, dirinya menghadiri undangan Gubernur Bali, I Wayan Koster, untuk membuka Pesta Kesenian Bali.

    Menbud Fadli menekankan kekayaan budaya serupa juga tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

    “Saya kira ini juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di Aceh, Papua, Sumatra Utara, Kalimantan, Sulawesi-semuanya kaya akan budaya,” jelas Fadli.

    Lebih lanjut, Fadli juga menyatakan pentingnya penguatan peran museum di daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan museum sebagai bagian penting dari pembangunan budaya.

    “Kita harapkan juga bisa ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pengembangan museum. Tapi yang lebih penting, kami berharap bapak dan ibu kepala daerah dapat menempatkan museum di etalase depan, bukan menjadi etalase belakang,” tegas Fadli.

    Menurut Fadli, di negara-negara maju, museum justru menjadi etalase peradaban yang memperlihatkan kekayaan budaya lokal. Fadli menjelaskan museum harus dibuat semenarik mungkin.

    “Kita juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk edukator museum, kurator museum, dan preservator museum karena itu adalah kekayaan budaya yang ada di daerah,” tegas Fadli.

    Di akhir paparan, Fadli menyampaikan pentingnya dukungan kelembagaan di tingkat daerah untuk memastikan pemajuan kebudayaan daerah. Fadli meminta semua pihak untuk memastikan pemajuan kebudayaan daerah melalui penguatan peran Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian Daerah.

    “Lalu, ada optimalisasi pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD. Saya dalam kesempatan ini juga mendorong agar pemerintah daerah yang belum menerapkan PPKD, untuk segera menyusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017,” tegas Fadli.

    “Kemudian, juga penguatan tata kelola dan akuntabilitas kebudayaan melalui pemanfaatan indeks pemajuan kebudayaan sebagai indikator pembangunan daerah,” sambungnya.

    Lebih jauh, Fadli mendorong pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menurut Fadli, setiap daerah seharusnya sudah memiliki TACB.

    “Saya melihat memang belum semua daerah ada TACB sehingga pencatatan terhadap cagar budayanya itu masih jarang. Yang paling banyak itu masih di daerah Jawa dan Sumatra,” jelas Fadli.

    Selain Fadli, hadir dalam kesempatan ini sebagai narasumber, di antaranya Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Otto Hasibuan dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus. Dengan semangat kolaborasi, Fadli mengajak seluruh kepala daerah untuk menjadi garda terdepan dalam memajukan kebudayaan, merawat keberagaman, serta menjadikan budaya sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang berbudaya dan maju.

    (hnu/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Seluruh kepala daerah PDIP hadir, Koster soroti pentingnya harmonisasi

    Seluruh kepala daerah PDIP hadir, Koster soroti pentingnya harmonisasi

    ANTARA – Seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan hadir dalam retret gelombang kedua di Kampus IPDN Jatinangor. Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyebut kehadiran tersebut sebagai bentuk kekompakan dan tanggung jawab terhadap pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan nasional.
    (Dian Hardiana/Yovita Amalia/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Bali akui nyaman tidur di barak pada hari pertama retret

    Gubernur Bali akui nyaman tidur di barak pada hari pertama retret

    Waktu ketukan pertama rupanya itu tanda mulai makan. Ketok kedua, belum selesai makannya. Nah, hari ini harus tepat, harus kompak.

    Sumedang (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster mengaku tidur dengan nyaman di barak praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, saat mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua pada hari pertama.

    “Kemarin jam 10 malam (pukul 22.00) sudah masuk kamar. Nyaman, dingin, ‘kan udara luarnya dingin. Sangat nyaman,” ujar Koster saat memberikan keterangan pers di IPDN, Sumedang, Senin.

    Koster mengungkapkan bahwa pengalaman ini merupakan kali pertama mengikuti kegiatan penggemblengan dengan pendekatan kedisiplinan khas militer yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bagi para kepala daerah.

    Selain soal penginapan, dirinya juga menyoroti aturan makan bersama yang menurutnya cukup ketat dan membutuhkan penyesuaian.

    “Waktu ketukan pertama rupanya itu tanda mulai makan. Ketok kedua, belum selesai makannya. Nah, hari ini harus tepat, harus kompak,” ucapnya.

    Meski demikian, dia menyatakan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan retret yang berlangsung hingga Kamis (26/6).

    “Ya sangat siap, soalnya itu yang kami tunggu,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebutkan beberapa kepala daerah kaget dengan aturan waktu makan yang terbatas.

    “Tadi ada kepala daerah yang cerita kaget, mereka bilang makannya baru tiga perempat, tiba-tiba loncengnya sudah bunyi,” ujar Bima.

    Menurut Bima, makan siang bersama praja IPDN merupakan bagian dari pembinaan karakter dan penanaman nilai kedisiplinan dalam retret ini. Waktu yang diberikan untuk makan dibatasi hanya selama dua lagu diputar.

    “Masih banyak yang belum menyesuaikan. Begitu duduk di meja, langsung nyamber pisang. Di sini semuanya disiplin, semua komando. Dua lagu selesai,” katanya.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.