Xcloud.id

Tag: Wayan Koster

  • Pesta Kesenian Bali XLVII Dihadiri 1,6 Juta Pengunjung

    Pesta Kesenian Bali XLVII Dihadiri 1,6 Juta Pengunjung

    JAKARTA – Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Sabtu, 19 Juli 2025 menutup Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII dengan catatan total 1.639.543 orang pengunjung yang hadir sejak 21 Juni-19 Juli 2025.

    “Hampir tiap acara yang berlangsung di Taman Budaya saya hadir, penontonnya selalu penuh seperti sekarang penuh menunjukkan apresiasi minat para pengunjung PKB untuk melihat berbagai pentas sangat tinggi,” kata Koster, mengutip ANTARA, Minggu, 20 Juli 2025.

    Rata-rata dalam sehari sebanyak 56.536 orang datang untuk menyaksikan pesta seni tahunan terbesar di Pulau Bali itu.

    Hingga penghujung acara Pemprov Bali merangkum terdapat 517 sekaa atau kelompok seni yang berpartisipasi dengan total 20.089 orang seniman terdiri dari 78 persen generasi muda dan sisanya dewasa hingga lansia.

    Selama sebulan, festival yang masuk daftar unggulan Karisma Event Nusantara (KEN) Kemenpar ini telah menampilkan 592 sajian seni.

    Gubernur Koster turut menyampaikan selain menonton kesenian, para penonton juga bertransaksi di 52 stan kuliner lokal dan 136 stan kerajinan lokal, sehingga kehadiran pengunjung memberi efek ganda bagi perputaran ekonomi.

    Adapun omset penjualan stan kuliner mencapai Rp5,1 milyar dan stan kerajinan Rp12 milyar, sehingga gubernur terus mengingatkan pentingnya merawat kebudayaan Bali yang setidak langsung selama ini bagian dari sumber penghidupan masyarakat.

    “Bali satu-satunya provinsi yang konsisten menjaga seni budaya melalui ajang PKB, ini memperkuat dan memajukan kebudayaan Bali, kita perlu menjaga ini agar Bali tetap eksis, bertahan, dan berdaya saing,” ujarnya.

    “Budaya ini yang menjadi pemicu berbagai kehidupan terutama pariwisata, pariwisata di Bali wismannya tahun 2024 6,4 juta orang, jangan pernah bosan dengan budaya, seperti sekarang ini ramai yang berkunjung,” sambung Koster.

    Pada malam penutupan, Gubernur Koster sengaja memanggil perwakilan penonton, pemilik UKM kerajinan, dan pemilik stan kuliner untuk membagikan ceritanya.

    Penonton bernama Ketut Rasmini bercerita kepada gubernur bahwa setiap hari ia datang ke Taman Budaya untuk menyaksikan pertunjukan di Pesta Kesenian Bali.

    Lansia berusia 83 tahun itu mengaku paling senang menonton tari joged, sebab ia bisa ikut berpartisipasi menari.

    “Saya suka ngibing (menari bersama penari) tiap hari saya kesini dari jam 10 pagi sampai malam, senang sehat rasanya pokoknya paling suka joged dan prembon,” ucapnya.

    Pemilik UMKM kuliner Laklak Rama bernama Gede Yota bercerita bahwa selama 29 hari berlangsung ia berhasil menerima hampir Rp100 juta dari berjualan jajanan khas Bali.

    “Terima kasih para pengunjung dengan sabar antri dan kena asap, ini penghasilannya cukup lah untuk gaji ada 14 pegawai termasuk tenaga harian anak-anak sekolah yang libur kami ajak belajar disini,” kata dia.

    Gede Yota mengatakan bahwa dari pantauannya selama sebulan ada sepasang pengunjung WNA yang rutin datang ke lapak yang ia gunakan secara gratis dari Pemprov Bali itu.

    “Terima kasih Pak Gub, produk asli Bali bisa eksis terus, saya bahkan lihat beberapa wisatawan 5-6 kali suami istri tamu Rusia datang,” ujarnya.

    Keuntungan dari tingginya kunjungan di Pesta Kesenian Bali tahun ini juga dirasakan I Wayan Karmen, penjual keben atau wadah banten yang mampu menghasilkan Rp161 juta selama sebulan.

    Menurutnya dengan sistem baru yang dibuat Pemprov Bali utamanya dekranasda dalam menjual produk masyarakat ke calon pembeli semakin membantu mempercepat transaksi.

    “Astungkara sampai kemarin dapat Rp161 juta, untung bersihnya sekitar 30 persennya, ini usaha keluarga mandiri yang biasanya hanya jual ke pengepul tapi kali ini lolos kurasi PKB,” kata Wayan Karmen.

  • Gubernur Bali Koster sarankan Pemprov Malut tegas disiplinkan pegawai

    Gubernur Bali Koster sarankan Pemprov Malut tegas disiplinkan pegawai

    Pemprov Bali oleh KPK RI dinilai sebagai yang terbaik dalam penerapan MCP dengan berhasil meraih peringkat pertama di nasional

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyarankan agar pemerintahannya tegas mendisiplinkan pegawai demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Kalau ada kepala OPD (organisasi perangkat daerah) yang bermain proyek, apalagi ada yang terbukti selingkuh, itu dimutasi, jangan sampai hal ini merusak birokrasi,” kata Koster dalam keterangannya di Denpasar, Senin.

    Koster menerima kedatangan Gubernur Maluku Utara ke Bali dalam rangka mempelajari prestasi kerja Pemprov Bali yang peringkat pertama dalam menerapkan Monitoring Center for Prevention (MCP) atau sistem pemantau KPK RI, yang berfungsi untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

    Oleh karena itu, Gubernur Bali menyarankan agar menciptakan pegawai yang bekerja dengan baik, disiplin, berintegritas, dan penuh tanggung jawab.

    “Sikap tegas seorang kepala daerah juga dilakukan untuk menjaga kinerja masing-masing kepala dinas dalam mewujudkan percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Pemprov Bali sendiri sejak awal penunjukan pimpinan di perangkat daerah menggunakan sistem merit dengan memilih berdasarkan rekam jejak kompetensinya tanpa pungutan dalam pengisian jabatan.

    Selain mempelajari MCP, Pemprov Malut juga ingin mempelajari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mengikuti jejak prestasi Bali memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut, berhasil mewujudkan gedung mal pelayanan publik, menyempurnakan sistem pendidikan SMA/SMK, hingga belajar tentang tata kelola promosi pariwisata.

    Untuk Opini WTP, Gubernur Koster menyampaikan Opini WTP harus bisa dipertanggungjawabkan selama pelaksanaan pembangunan di daerah. Selama ini, ia menerapkan sistem kerja sesuai norma standar dan prosedur yang berlaku.

    Untuk SPBE, Bali telah menyelenggarakan sistem berbasis elektronik dan menjadi terbaik nasional, sehingga siap membantu Pemprov Malut dengan membentuk perjanjian kerja sama.

    Terakhir, terkait gedung mal pelayanan publik, Pemprov Bali menyarankan Gubernur Sherly memberikan bantuan hibah pembangunan gedung ke kabupaten/kota.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengapresiasi prestasi dan penerimaan Pemprov Bali, ia mengaku kehadirannya atas rekomendasi langsung KPK RI agar belajar kepada Bali.

    “Saat itu KPK RI memberi saran agar kami ke Bali belajar, karena di Pemprov Malut skor MCP yang kami raih pada tahun 2023 hanya 39,95 persen kemudian tahun 2024 naik mencapai skor 73,59 persen,” kata dia.

    “Jadi, Pemprov Bali oleh KPK RI dinilai sebagai yang terbaik dalam penerapan MCP dengan berhasil meraih peringkat pertama di nasional,” sambung Sherly.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sederet Pembelaan Sekjen PDIP Hasto usai Dituntut 7 Tahun Penjara

    Sederet Pembelaan Sekjen PDIP Hasto usai Dituntut 7 Tahun Penjara

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto telah membacakan pledoi atau pembelaan usai dituntut penjara selama 7 tahun. Hasto lagi-lagi menyinggung tentang kriminalisasi.

    Hasto, misalnya, mengeklaim bahwa perkara yang menjeratnya sebagai terdakwa saat ini adalah proses ‘daur ulang’. Perkara itu berangkat dari penanganan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang menjerat buron Harun Masiku. 

    Dia menyebut proses ‘daur ulang’ itu tidak lepas dari proses politik yang bergulir pada Pemilihan Umum 2024. Bahkan, dia mengeklaim telah menyelami tekanan sebelum adanya Pemilu serentak untuk eksekutif hingga legislatif pusat maupun daerah itu. 

    Menurut Hasto, tekanan dialami olehnya sejak menolak keikutsertaan tim nasional Israel pada pertandingan sepak bola yang bakal diselenggarakan di Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam catatan Bisnis, pertandingan dimaksud adalah kompetisi U-20 pada 2023. 

    “Aspek ideologis dan historis sikap PDI Perjuangan yang saya suarakan tersebut berhubungan dengan komunike politik dalam Konferensi Asia Afrika [KAA] tahun 1955 di Bandung. Kesepakatan politik tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut dijalankan dengan konsisten sebagai sebuah prinsip ” ucapnya di dalam ruang sidang. 

    Politisi asal Yogyakarta itu lalu menyampaikan, kini masyarakat Indonesia tahu dan menyadari kejahatan kemanusiaan tanpa yang dilakukan Israel di Gaza. 

    Sebagaimana diketahui, gelombang penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di U-20 pada dua tahun lalu berujung pada batalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Beberapa politisi PDIP saat itu, khususnya yang menjabat kepala daerah, diketahui secara terbuka menyampaikan penolakan tersebut. Misalnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster. 

    “Saya yang menerima kriminalisasi hukum, yang salah satunya disebabkan oleh penolakan terhadap kehadiran Israel, menjadikan proses daur ulang kasus ini sebagai konsekuensi atas sikap politik yang saya ambil,” klaimnya. 

    Ketua KPU Ditekan Kasus

    Di sisi lain, Hasto juga menyebut ada beberapa saksi persidangan yang mengubah keterangannya terkait dengan perkara suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Salah satunya mantan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari. 

    Pada nota pembelaan atau pledoi yang dibacakannya pada Kamis (10/7/2025), Hasto menyebut ada beberapa saksi yang memberikan keterangan berbeda dengan persidangan pada perkara yang sama saat 2020 lalu, dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustina Tio Fridelina serta Saeful Bahri. 

    Pertama, saksi Wahyu Setiawan. Komisioner KPU 2017-2022 itu sebelumnya sudah terpidana pada perkara suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Perkara itu juga menjerat Harun Masiku yang saat ini masih buron. 

    Wahyu lalu dihadirkan lagi sebagai saksi di persidangan saat Hasto menjadi terdakwanya. Namun, politisi asal Yogyakarta itu menyebut Wahyu memberikan keterangan berbeda saat persidangan 2025 dan 2020 yang lalu. 

    Menurut Hasto, keterangan itu berkaitan dengan pemberian uang dari Hasto untuk pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR Harun Masiku di KPU. Dia menduga Wahyu mendapatkan tekanan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksanya dan menggeledah rumahnya pada Desember 2023 terkait dengan dugaan pencucian uang. 

    “Undangan TPPU inilah yang menjadi bentuk ancaman sehingga akhirnya Wahyu Setiawan memberikan keterangan baru, meskipun tidak terbukti kebenarannya di persidangan in,” kata Hasto di ruang sidang. 

    Tidak hanya Wahyu, mantan Komisioner KPU lain yakni Hasyim Asy’ari juga disebut mengubah keterangannya terkait dengan perkara itu. Hasyim sebelumnya menjabat sebagai komisioner periode 2017-2022, dan menjabat Ketua KPU 2022-2027 sebelum akhirnya dipecat pada 2024. 

    Keterangan Hasyim yang disoroti Hasto adalah terkait dengan pertemuannya dengan Wahyu di Pejaten Village. Hasyim disebut mengaku mendengar adanya pertemuan Hasto dan Wahyu di salah satu mal di Jakarta itu. 

    Hasto lalu menyebut keterangan itu baru muncul pada persidangan 2025 ketika dia menjadi terdakwa, namun tidak muncul pada 2020 lalu.

    Dia kemudian menduga bahwa keterangan Hasyim yang berubah memiliki keterkaitan dengan skandal penggunaan pesawat jet pribadi oleh komisioner KPU. Skandal itu turut menyeret Hasyim dan kini sudah dilaporkan ke Dumas KPK. 

    “Beberapa minggu setelah Saudara Hasyim Asy’ari diperiksa di KPK, saya mendengarkan bahwa yang bersangkutan ditekan karena telah menyewa private jet ketika menjadi Ketua KPU. Karena itu bukan satu kebetulan, satu hari sebelum pemeriksaan Hasyim Asy’ari di persidangan ini, muncul pemberitaan di media massa berkaitan dengan charter private jet tersebut,” tutur Hasto.

    Mengaku Pegal Tulis Pledoi

    Nota pembelaan yang dibacakan Hasto atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu terdiri dari 108 halaman, termasuk daftar pustaka. Dia menyebut pledoi itu disusun olehnya sendiri. 

    “Ini adalah pleidoi yang saya tulis tangan sendiri, sampai pegal-pegal, dan ini akan mengungkapkan suatu perjuangan di dalam mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran,” ujarnya kepada wartawan sebelum jalannya sidang. 

    Hasto menyinggung tudingan bahwa dakwaan dan tuntutan yang dilayangkan jaksa merupakan rekayasa hukum. Hal itu turut ditulisnya di dalam pledoi yang dia susun di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih, Jakarta. 

    Tuntutan Jaksa KPK

    Adapun, JPU dari KPK menuntut Hasto dengan hukuman pidana penjara selama tujuh tahun. Berdasarkan surat tuntutan 1.300 halaman yang dibacakan itu, JPU meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang melanggar pasal 21 tentang Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    JPU juga meminta Majelis Hakim menyatakan Hasto terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun,” ujar JPU di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Selain pidana badan berupa kurungan penjara, Hasto dituntut hukuman denda sebesar Rp600 juta subsidair enam bulan kurungan. 

    Hasto sebelumnya didakwa mencegah dan merintangi penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang menjerat buron Harun Masiku. Dia juga didakwa ikut memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, bersama-sama dengan Harun, Saeful Bahri serta Donny Tri Istiqomah. 

  • Hasto: Kasus Harun Masiku Didaur Ulang Usai PDIP Tolak Timnas Israel ke RI

    Hasto: Kasus Harun Masiku Didaur Ulang Usai PDIP Tolak Timnas Israel ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengeklaim bahwa perkara yang menjeratnya sebagai terdakwa saat ini adalah proses ‘daur ulang’. Perkara itu berangkat dari penanganan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang menjerat buron Harun Masiku. 

    Pada nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan olehnya, Kamis (10/7/2025), Hasto menyebut proses ‘daur ulang’ itu tidak lepas dari proses politik yang bergulir pada Pemilihan Umum 2024. Bahkan, dia mengeklaim telah menyelami tekanan sebelum adanya Pemilu serentak untuk eksekutif hingga legislatif pusat maupun daerah itu. 

    Menurut Hasto, tekanan dialami olehnya sejak menolak keikutsertaan tim nasional Israel pada pertandingan sepak bola yang bakal diselenggarakan di Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam catatan Bisnis, pertandingan dimaksud adalah kompetisi U-20 pada 2023. 

    “Aspek ideologis dan historis sikap PDI Perjuangan yang saya suarakan tersebut berhubungan dengan komunike politik dalam Konferensi Asia Afrika [KAA] tahun 1955 di Bandung. Kesepakatan politik tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut dijalankan dengan konsisten sebagai sebuah prinsip ” ucapnya di dalam ruang sidang. 

    Politisi asal Yogyakarta itu lalu menyampaikan, kini masyarakat Indonesia tahu dan menyadari kejahatan kemanusiaan tanpa yang dilakukan Israel di Gaza. 

    Sebagaimana diketahui, gelombang penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di U-20 pada dua tahun lalu berujung pada batalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Beberapa politisi PDIP saat itu, khususnya yang menjabat kepala daerah, diketahui secara terbuka menyampaikan penolakan tersebut. Misalnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster. 

    “Saya yang menerima kriminalisasi hukum, yang salah satunya disebabkan oleh penolakan terhadap kehadiran Israel, menjadikan proses daur ulang kasus ini sebagai konsekuensi atas sikap politik yang saya ambil,” klaimnya. 

    Adapun, nota pembelaan itu dibacakan Hasto untuk tuntutan tujuh tahun pidana penjara yang dilayangkan kepadanya oleh JPU KPK. 

    Berdasarkan surat tuntutan 1.300 halaman yang dibacakan, JPU meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang melanggar pasal 21 tentang Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    JPU juga meminta Majelis Hakim menyatakan Hasto terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun,” ujar JPU di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Selain pidana badan berupa kurungan penjara, Hasto dituntut hukuman denda sebesar Rp600 juta subsidair enam bulan kurungan. 

    Hasto sebelumnya didakwa mencegah dan merintangi penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang menjerat buron Harun Masiku. Dia juga didakwa ikut memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, bersama-sama dengan Harun, Saeful Bahri serta Donny Tri Istiqomah. 

  • Koster Bantah Pulau Kecil di Bali Dikuasai Asing, Nusron Bilang Begini

    Koster Bantah Pulau Kecil di Bali Dikuasai Asing, Nusron Bilang Begini

    Jakarta –

    Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster yang menyebutkan tidak ada pulau kecil di luar pulau utama Bali yang dikuasai pihak asing. Menurut Koster, hanya banyak investor asing yang membuka usaha atau memiliki hunian di beberapa pulau kecil di Bali.

    Nusron menjelaskan bahwa secara sertifikat atau dokumen legal formal, memang tidak ada pulau di Bali maupun Nusa Tenggara Barat (NTB) yang secara hukum dimiliki oleh WNA. Namun, dalam praktik di lapangan, penguasaan fisik oleh orang asing tetap ada.

    “Memang gini, kalau dia dari segi sertifikatnya tidak ada. Di Bali maupun NTB. Tapi secara fisik dikuasai oleh orang asing. Jadi misalnya dia menikah pakai nominee, kalau enggak ya kemudian dikerjasamakan sama orang asing gitu,” katanya saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (9/7/2025).

    Nusron menjelaskan bahwa sebenarnya memang tidak ada permasalahan terkait hal tersebut. Hanya saja, jika melihat dalam konteks kedaulatan dan pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia ini perlu ditegaskan bahwa kepemilikan saham mayoritasnya harus orang Indonesia.

    “Nah makanya ini ke depan kalau bicara masalah kedaulatan mau kita atur, kami usulkan supaya kalau ada pulau-pulau terluar, kalau mau dikerjasamakan dengan investor, kalau bisa dengan menggunakan pemegang sahamnya, mayoritas tidak asing gitu. Sama mayoritasnya adalah tetap orang Indonesia gitu, atau pemerintah Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Koster membantah pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tentang kepemilikan pulau di Bali. Nusron menyebut ada sejumlah pulau kecil di luar pulau utama Bali yang dikuasai pihak asing secara korporasi maupun asing.

    “Nggak ada (pulau kecil di Bali) yang dimiliki asing,” kata Koster seusai meresmikan gedung Universitas Terbuka Denpasar, dikutip dari detikbali.

    Koster mengatakan semua pulau kecil di perairan Bali bukan dimiliki asing. Hanya, banyak investor asing yang membuka usaha atau memiliki hunian di beberapa pulau kecil di Bali.

    Sejumlah pulau yang disasar para investor asing selama ini antara lain, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, dan Pulau Nusa Menjangan. Adapun sejumlah aset yang dimiliki investor asing selain vila, ada restoran dan hotel.

    “Cuma itu. Nggak ada yang dimiliki orang asing. Kalau punya vila di situ, ada,” kata Koster.

    (acd/acd)

  • Wapres Gibran memotivasi UMKM di Denpasar perkuat ekonomi kreatif

    Wapres Gibran memotivasi UMKM di Denpasar perkuat ekonomi kreatif

    Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Gubernur Bali I Wayan Koster saat mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVII, di Taman Budaya Art Center, Jumat (4/7/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

    Wapres Gibran memotivasi UMKM di Denpasar perkuat ekonomi kreatif
    UKM   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 05 Juli 2025 – 21:27 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memotivasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Denpasar, Bali, untuk memperkuat ekonomi kreatif Indonesia.

    Hal itu disampaikan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam keterangannya di Denpasar, Bali, Sabtu.

    Jaya Negara menjelaskan dalam kunjungan Wapres Gibran di Denpasar, selain menyaksikan penampilan seni budaya di Pesta Kesenian Bali, Wapres juga mengunjungi stan UMKM yang berada di sekitar area Art Center Denpasar.

    Di mana saat itu, kata dia, Wapres Gibran juga berkesempatan berdialog dengan para perajin, sekaligus menyemangati mereka agar terus dapat memproduksi karya kerajinan yang dapat bersaing di pasar.

    Menurut keterangan Jaya Negara, Wapres Gibran mengapresiasi kerajinan dan produk UMKM yang dipamerkan di area Pesta Kesenian Bali.

    Wapres meminta pameran tersebut juga bisa mengedukasi masyarakat agar menggunakan produk dalam negeri dan produk-produk tersebut bisa mendunia.

    Wali Kota Denpasar sendiri memandang kunjungan Wapres tersebut bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan produk UMKM dalam negeri.

    “Kunjungan Bapak Wapres di PKB untuk mengunjungi UMKM ini bisa semakin memotivasi masyarakat Kota Denpasar khususnya, agar terus bisa membeli produk lokal unggulan Bali, sekaligus untuk mendongkrak sektor ekonomi kreatif masyarakat,“ kata Wali Kota Jaya Negara.

    Setelah berkeliling meninjau area pameran, Wapres Gibran Rakabuming juga menyempatkan diri untuk mendatangi kawasan Ardha Chandra tempat berlangsungnya Lomba Barong Ket yang diikuti oleh para duta kesenian perwakilan Kabupaten/Kota di ajang PKB XLVII ini.

    Di tempat itu, Wapres menyapa seluruh masyarakat yang telah memadati barisan kursi penonton sejak siang hari.

    Di hadapan ribuan masyarakat Bali, Wapres Gibran menyampaikan kekaguman dan apresiasinya atas antusiasme masyarakat Bali untuk menyaksikan panggung Lomba Barong Ket ini.

    “Saya kagum dengan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan panggung kesenian ini. Padahal acara baru berlangsung pukul 19.00, namun sejak sore sudah penuh,” katanya.

    Selanjutnya, Wapres Gibran Rakabuming juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk bersama sama menjaga dan merawat pariwisata di Bali.

    Hal itu sejalan dengan visi misi Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dalam negeri.

    Sumber : Antara

  • Gibran Takjub dengan Pelaku Seni di Bali – Page 3

    Gibran Takjub dengan Pelaku Seni di Bali – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka takjub dengan pelaku seni di Bali. Menurut dia, sektor pariwisata berbasis kesenian menarik antusiasme tinggi dari pengunjung. 

    “Jam tujuh baru mulai, jam segini (enam) sudah ramai sekali. Ini menunjukkan antusiasme warga,” kata Gibran di Panggung Terbuka Ardha Candra, Kawasan Taman Budaya Art Center, Denpasar, Bali, seperti dikutip Sabtu (5/7/2025).

    Gibran memuji langkah Gubernur Bali Wayan Koster yang terus berkonsentrasi, mengembalikan geliat sektor pariwisata setelah badai pandemi Covid-19.

    “Ini keseriusan dari Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan lain-lain. Sekali lagi ya Pak Gubernur ya, pasca Covid-19 langsung rebound. Ini artinya Bali ini salah satu destinasi yang paling dicari, mungkin paling ditunggu-tunggu ya setiap kali ada event,” yakin Eks Walikota Solo ini. 

    Putra sulung Joko Widodo ini pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus meramaikan berbagai event pada Pesta Kesenian Bali khususnya akhir pekan ini agar manfaatnya semakin meluas ke berbagai sektor.

    “Besok Sabtu, Minggu, kita ramaikan lagi biar multiplier efect-nya semakin besar. Yang ojol (ojek online), yang punya penginapan, taksi, yang jualan makanan, (termasuk) makanan kecil, yang jualan handicraft, jualan souvenir, jualan oleh-oleh, ramai semua. Jadi pertumbuhan ekonomi di Bali ini terus meningkat,” dorong Gibran.

    Wapres menegaskan, keberlangsungan kegiatan seni dan budaya seperti Pesta Kesenian Bali dapat mendukung visi Presiden Prabowo untuk memperkuat perekonomian nasional melalui pemberdayaan potensi lokal, pariwisata, serta UMKM. 

    “Saya terima kasih sekali Pak Gubernur. Sekali lagi, untuk teman-teman semua, salam hangat dari Pak Prabowo,” dia menandasi.

  • Dikawal Koster, Gibran Blusukan ke Pasar Tabanan Bali Pantau Harga Bahan Pokok

    Dikawal Koster, Gibran Blusukan ke Pasar Tabanan Bali Pantau Harga Bahan Pokok

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka blusukan di Pasar Tradisional Dauh Pala di Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, Bali, Sabtu (5/7/2025).

    Didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Bupati Tabanan Wayan Dirga serta jajaran Forkopimda, Wapres Gibran Rakabuming Raka tiba di pasar tersebut sekitar pukul 07.00 Wita untuk mengecek secara langsung harga bahan pokok.

    Wapres Gibran Rakabuming Raka mendengarkan keluhan para pedagang yang meminta pemerintah untuk membantu menurunkan harga sembako yang kian hari semakin naik.

    Dalam perbincangannya dengan sejumlah pedagang tersebut, Wapres Gibran mengatakan akan mengupayakan untuk menurunkan harga sembako.

    Ditemui usai kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka, seorang pedagang sayur mayur, Anggi mengatakan Wapres mengunjungi lapaknya dan membeli beberapa kebutuhan dapur seperti, cabai merah dan tomat.

    “Ngobrol dengan Wapres, dia sih bilang datang ke sini untuk mengecek harga perbandingan pasar yang ada di Tabanan termasuk di Dauh Pala. Untuk hari ini harga cabai merah Rp60.000 per kilogram,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (5/7/2025).

    Anggi mengaku senang lapaknya dikunjungi orang nomor dua di Indonesia.

    “Seneng banget ketemu Bapak Wakil Presiden, semua di luar dugaan, saya gak bisa berkata-kata lagi,” kata Anggi.

    Wayan Lasmika, seorang pedagang sembako menjelaskan, harga beras saat ini juga mulai merangkak naik di harga Rp15 ribu per kilogram.

    “Saya senang dengan kedatangan Pak Gibran ke Pasar Dauh Pala, dengan kedatangannya ke pasar ini, saya berpesan pada Pak Wapres untuk membantu menstabilkan harga sembako yang terus naik agar beban masyarakat lebih ringan,” kata Lasmika.

    Sehari sebelumnya Wapres Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pagelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) Ke-47 di Kota Denpasar sambil menyapa masyarakat dan melihat produk UMKM di lokasi PKB.

  • Gubernur Bali minta dukungan DPR agar daerah wisata dapat insentif

    Gubernur Bali minta dukungan DPR agar daerah wisata dapat insentif

    Denpasar, Bali (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan ke Komisi VII DPR RI agar daerah tujuan wisata yang menjadi penyumbang devisa negara diberikan insentif pemerintah berupa pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata.

    Hal itu disampaikan Koster saat menerima rombongan kunjungan kerja dewan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Denpasar, Bali, Rabu, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan.

    “Saya memberikan masukan agar ada norma dalam RUU itu daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata utama dunia agar diberikan insentif berupa pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana strategis dan kebutuhan lainnya yang sesuai masing-masing daerah,” kata dia.

    Gubernur Bali tidak menuntut nominal atau persentase insentif dari pemerintah pusat tersebut, namun skemanya dapat berupa pengajuan dari daerah masing-masing.

    Jika usulan ini lolos dalam penyusunan RUU, maka daerah pariwisata dapat dibantu APBN dalam pembangunan infrastruktur pendukung wisatanya, yang mana dana ini di luar DAU atau DAK yang memang diberikan untuk daerah.

    Menurutnya, Bali layak mendapat insentif ini, sebab Pulau Dewata menjadi penyumbang devisa negara mencapai 44 persen atau sebanyak Rp107 triliun berputar di Bali sepanjang 2024 lalu.

    “Untuk Bali karena memiliki kontribusi besar terhadap devisa pariwisata Indonesia 44 persen ya sepantasnya ada keberpihakan afirmasi dari pemerintah pusat untuk menopang kepariwisataan di Bali agar berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Wayan Koster.

    Jika RUU Kepariwisataan menjawab harapannya, Pemprov Bali sudah merancang untuk mengembangkan infrastruktur transportasi terutama darat dan laut.

    Menurutnya, Bali butuh jalan penghubung yang lebih baik untuk antarkabupaten/kota, sehingga kemacetan terurai dan lalu lintas lancar.

    “Buat kami di Bali infrastruktur darat dan laut yang perlu peningkatan, sekarang kan baru kita tambah Pelabuhan Sanur, itu sudah berfungsi dengan sangat baik ke Nusa Penida, tapi efeknya kemacetan di Jalan Bypass, itu harus diatasi,” kata dia.

    Dalam pembahasan RUU Kepariwisataan, Gubernur Bali juga memberi masukan untuk materi dalam undang-undang yang baru nanti.

    Gubernur asal Kabupaten Buleleng, Bali, itu mengusulkan penambahan materi menjadi judul tersendiri yaitu peningkatan daya saing pariwisata Indonesia.

    “Juga diatur agar pemerintah pusat bersama pemerintah daerah secara bersama membangun destinasi pariwisata, kemudian memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dan sarana strategis sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah di Indonesia,” ujarnya.

    Evita Nursanty mengatakan dari pertemuannya dengan Pemprov Bali banyak mendapat masukan pasal-pasal baru untuk RUU ini.

    “Ada masukan pasal-pasal baru untuk nanti Undang-Undang Pariwisata, di mana daerah yang memang pariwisatanya menjadi penunjang ekonominya itu diberi perlakuan khusus misalnya insentif pajak, pembangunan infrastruktur,” kata Evita.

    Dari diskusi dengan Pemprov Bali, Komisi VII DPR mengaku akan secepatnya memproses RUU ini sembari menyelesaikan negosiasi-negosiasi dengan eksekutif pada beberapa poin yang masih menjadi perdebatan.

    “Misalnya, dalam pembentukan badan promosi pariwisata apakah anggarannya APBD atau swasta mandiri, lalu kami inginnya pariwisata masuk dalam modul pendidikan formal di sekolah-sekolah karena selama ini belum, kalau dimasukkan kan masyarakatnya kita didik bagaimana pariwisata bersih, bagaimana menjadi tuan rumah,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik kemarin, RI penuh damai hingga Bung Karno bukan milik 1 partai

    Politik kemarin, RI penuh damai hingga Bung Karno bukan milik 1 partai

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin (Minggu, 29/6) menjadi sorotan, mulai dari Prabowo nyatakan kawasan Indonesia penuh damai di tengah konflik dunia hingga Gubernur Bali sebut Bung Karno bukan hanya milik satu partai.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo nyatakan kawasan Indonesia penuh damai di tengah konflik dunia

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kawasan Indonesia berada dalam kondisi penuh perdamaian di tengah situasi dunia yang diwarnai konflik.

    Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat, Minggu.

    “Saya ucapkan selamat kepada semua unsur dan terima kasih kawan-kawan kita dari CATL dari Tiongkok, kerja sama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian,” ujar Prabowo.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Seskab dampingi Kapolri cek persiapan HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas

    Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau persiapan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Bhayangkara yang akan diselenggarakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 1 Juli mendatang.

    Seskab Teddy menjelaskan bahwa kedatangannya meninjau persiapan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, pada Minggu juga merupakan undangan dari Kapolri.

    “Di hari Minggu pagi tadi, memenuhi undangan dari Kapolri, Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turut mengecek persiapan Peringatan ke-79 Hari Bhayangkara Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta pada Selasa, 1 Juli 2025,” kata Seskab Teddy dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Prabowo: Pembangunan bangsa perjalanan panjang dan penuh perjuangan

    Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembangunan sebuah bangsa merupakan proses perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan.

    “Bahwa sejarah suatu bangsa adalah sejarah yang panjang. Pembangunan bangsa adalah perjalanan yang sangat panjang. Bisa dikatakan long march,” kata Prabowo dalam sambutannya pada acara groundbreaking proyek Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di Karawang, Jawa Barat, Minggu.

    Presiden menilai setiap negara memiliki perjalanan sejarah tersendiri dalam membangun bangsanya. Dia mencontohkan China yang memiliki perjalanan panjang dalam membangun bangsa mereka, yang penuh dengan liku, pengorbanan, keringat, darah, dan air mata.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Ombudsman Sumbar minta tindak tegas bangunan liar di TWA Megamendung

    Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum berani serta bertindak tegas terhadap bangunan-bangunan liar atau tidak berizin di sepanjang kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Megamendung, Kabupaten Tanah Datar.

    “Nyatanya setelah tahap penyegelan, aktivitas di kawasan TWA Megamendung kembali beroperasi,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi di Padang, Minggu.

    Hal tersebut disampaikan Adel menyikapi beroperasinya beberapa bangunan dan aktivitas di kawasan TWA Megamendung. Padahal, pada Kamis (26/6) Kementerian Kehutanan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, TNI/Polri dan pemerintah provinsi setempat sudah menyegel kawasan tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Gubernur Bali: Bung Karno bukan hanya milik satu partai

    Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan bahwa Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno) bukan hanya milik salah satu partai politik.

    Hal ini ia katakan di Denpasar, Minggu, saat menutup gelaran Bulan Bung Karno Provinsi Bali sebagai pengingat bahwa sosok pahlawan kemerdekaan itu milik seluruh masyarakat Indonesia, sehingga ajarannya semestinya digaungkan.

    “Bung Karno yang perlu kita pahami adalah bukan milik PDI Perjuangan, tapi milik Bangsa Indonesia karena ajaran-ajarannya tentang kebangsaan,” kata Koster.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.