Pimpin Belasan Ribu Pecalang Berkumpul di Lapangan Renon, Teriak Koster: Bali Aman, Bali Aman, Bali Aman!
Editor
DENPASAR, KOMPAS.com
– Gubernur Bali, Wayan Koster, beserta Jajaran Forkopimda Bali menghadiri Gelar Agung Pecalang Bali di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Senin (1/9)
Gubernur Bali didampingi jajaran Forkopimda, hadir langsung di tengah belasan ribu pecalang Bali dari kabupaten/kota se-Bali, seraya memekikkan yel-yel mendukung dan menyemangati pecalang Bali untuk bersama-sama menjaga Gumi Bali aman, damai dan tentram.
“Pecalang Bali, Bali Aman, Bali Aman, Bali Aman, Merdeka,” pekik Gubernur Bali yang diikuti seluruh pecalang.
Dalam Gelar Agung Pecalang Bali, juga dihadiri Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Pecalang Bali menyampaikan pernyataan sikap.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Pecalang Desa Adat Peminge Nusa Dua Badung, Nyoman Beker disampaikan bahwasannya Pacalang Bali tegas menolak segala bentuk aksi demonstrasi yang berpotensi anarkis di wilayah Bali, menyusul adanya informasi rencana aksi pada 1 September 2025.
Pecalang menegaskan bahwa Tanah Gumi Bali adalah tanah kelahiran, tempat hidup, dan ruang membangun kehidupan yang sejahtera serta bahagia secara niskala-sekala.
Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat Bali bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan kesucian Bali dari ancaman tindakan anarkistis.
“Kami tidak rela keamanan Bali yang selama ini sangat kondusif dirusak oleh aksi-aksi demonstrasi yang tidak bertanggung jawab dan bersifat anarkistis,” ucapnya.
Pecalang Bali juga menegaskan akan membela Bali secara niskala-sekala dari perbuatan pihak manapun yang berusaha menodai kesucian Tanah Gumi Bali.
Mereka mendukung penuh aparat TNI dan Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, sekaligus meminta tindakan tegas terhadap pelaku anarkistis yang melanggar hukum.
Selain itu, Pecalang Bali menyatakan siap bekerja sama dengan aparat keamanan negara dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Bali agar tetap damai, aman, dan harmonis.
Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul
KOSTER Serukan Bali Harus Aman Pasca Demo Anarkis, Gubernur Pimpin Gelar Agung Pecalang di Renon
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Wayan Koster
-
/data/photo/2025/09/01/68b5b293923b2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pimpin Belasan Ribu Pecalang Berkumpul di Lapangan Renon, Teriak Koster: Bali Aman, Bali Aman, Bali Aman! Denpasar 1 September 2025
-

Gubernur Bali tolak kasino meski dapat iming-iming Rp100 triliun
Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan menolak pengembangan perusahaan perjudian legal kasino meski dapat iming-iming keuntungan Rp100 triliun.
“Saya diimingi (dijanjikan sesuatu yang membujuk), kalau ada kasino di Bali bapak langsung bisa dapat Rp100 triliun,” kata Koster dalam peluncuran kerja sama imbal jasa pungutan wisatawan asing di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan penolakan keberadaan kasino karena pariwisata Bali adalah pariwisata budaya, dan pariwisata sendiri adalah masa depan Bali bahkan hingga hari ini pun 60 persen ekonomi Bali bersumber dari sektor pariwisata.
Oleh karena itu Pemprov Bali mendorong untuk menjaga pariwisata dengan kokoh dan berprinsip, tidak mudah dirayu untuk membangun sesuatu yang bertentangan dengan budaya.
Koster mengingatkan hingga saat ini untuk pariwisata budaya, Bali belum memiliki saingan. Dengan menjalankan bisnis kasino artinya Bali hanya ingin bersaing dengan negara lain.
“Angkanya memang bagus Rp100 triliun, tapi sekali kita salah langkah menggerus budaya Bali, meninggalkan basis budaya kita untuk pariwisata, kita bisa kehilangan lebih dari Rp100 triliun dan akan mengancam masa depan Bali,” ujar dia.
“Bali pariwisata budaya cuma satu ada di dunia, jadi kalau itu tidak ada saingannya,” katanya.
Pemprov Bali ke depan akan terus menangkap peluang pariwisata yang berbasis budaya, tidak keluar apalagi mengembangkan perusahaan perjudian tersebut, katanya, menegaskan.
“Di situ saja, jadi kalau itu ke depan siapa pun juga jangan pernah goyah soal budaya ini, sekali kita salah langkah, sangat berbahaya bagi masa depan Bali,” kata Wayan Koster.
Koster mengatakan mendata sepanjang Januari-Juli 2025 dengan mengandalkan pariwisata budaya jumlah kunjungan wisatawan asing menyentuh 4 juta kunjungan, kemudian 1-13 Agustus bertambah 300 ribu, artinya total kunjungan lebih dari 4,3 juta.
Ia memprediksi dengan September dan Oktober memasuki musim rendah kunjungan pariwisata kemudian melonjak lagi pada November dan Desember, maka diperkirakan jumlah wisman tahun ini menembus 7,2 juta kunjungan.
“Luar biasa kenaikannya, karena itu kita butuh tata kelola yang baik dan antisipasi isu-isu yang muncul berkaitan berdampak ke pariwisata,” ujar dia.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pemprov Bali mulai jalankan kerja sama imbal jasa pungutan wisman
Denpasar, Bali (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mulai menjalankan kerja sama imbal jasa untuk pihak yang membantu program pungutan wisatawan asing (PWA) seperti hotel, pengelola wisata, dan agen perjalanan.
“Kita kumpul sekarang untuk meningkatkan pencapaian hasil dari PWA, dalam Perda Bali Nomor 2 Tahun 2025 memaksimalkan peran pelaku usaha untuk menyelenggarakan PWA, ada mitra manfaat diberikan imbal jasa besarnya setinggi-tingginya tiga persen,” kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Bali, Sabtu.
Ia menyebut tahun 2024 dari 6,4 juta wisman masuk Bali dan dengan pungutan sebesar Rp150 ribu tiap kunjungan terkumpul Rp318 miliar atau hanya 32 persennya.
Kemudian, tahun ini hingga 14 Agustus terkumpul Rp229 miliar.
Dengan berlakunya kerja sama imbal jasa ini, Pemprov Bali menargetkan adanya peningkatan di sisa akhir tahun 2025.
Gubernur Koster menjelaskan para pelaku usaha pariwisata yang membantu proses PWA sebagai endpoint atau lokasi terakhir wisatawan asing membayar pungutan selain dari sebelum keberangkatan atau di bandara, akan mendapat imbal jasa setiap triwulan tahun anggaran.
“Mitra manfaatnya adalah organisasi lembaga badan usaha yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemprov Bali melalui integrasi sistem, endpoint adalah penyedia akomodasi, hotel, vila, pengelola daya tarik wisata, agen kapal pesiar, dan biro perjalanan, berapa wisatawan yang bertransaksi melalui itu nanti 3 persen secara keseluruhan bisa dihitung,” ujarnya.
Gubernur asal Buleleng itu berharap seluruh pelaku usaha pariwisata mendaftarkan diri sebagai penyelenggara, karena ia meyakini pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri.
Kepada pengusaha yang sudah terdaftar menjadi mitra manfaat atau endpoint diminta ikut melakukan sosialisasi kepada wisatawan asing yang mereka layani.
“Para pengusaha harus menyediakan media sosialisasi dengan banner atau kode QR dan juga di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat. Ayo kita sama-sama menjalankan program ini, kalau ini berhasil tidak usah terkumpul Rp900 miliar, Rp700 miliar saja sudah banyak yang bisa dilakukan Bali,” kata dia.
Ia menjelaskan hasil PWA ini sesuai perda akan diarahkan ke desa adat untuk perlindungan lingkungan alam dan budaya Bali.
Dengan kerja-kerja desa adat, Pemprov Bali meyakini pariwisata Bali akan mengalami peningkatan kualitas, sekaligus program-program pembangunan infrastruktur pendukung dapat berjalan dan dampaknya juga akan dirasakan pelaku usaha.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pemprov Bali dan BI kenalkan QRIS tap di transportasi umum
Ini untuk mendukung transportasi di Bali melalui bus Trans Metro Dewata, semoga memberikan kemudahan kepada masyarakat
Denpasar (ANTARA) –
Pemerintah Provinsi Bali dan Bank Indonesia (BI) mengenalkan penggunaan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tap atau tanpa pindai memanfaatkan telepon pintar untuk layanan transportasi umum.
“Ini untuk mendukung sarana transportasi di Bali melalui bus Trans Metro Dewata dan mudah-mudahan bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di Lapangan Renon Denpasar, Bali, Kamis.
Selain memudahkan transaksi pembayaran konsumen, penggunaan aplikasi digital itu juga diharapkan menumbuhkan kebiasaan masyarakat menggunakan transportasi publik.
Pada peluncuran tersebut, ditandai dengan transaksi secara simbolis oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama pimpinan Bank Indonesia Bali, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, DPRD Bali serta disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta menjelaskan seluruh bus Trans Metro Dewata (TMD) yang mencapai 75 unit berukuran sedang, termasuk seluruh rutenya saat ini sudah dilengkapi alat pembayaran untuk QRIS pindai, uang elektronik dan QRIS tap (tanpa pindai).
Layanan tersebut juga mengintegrasikan bus TMD dan bus Trans Sarbagita sehingga konsumen cukup membayar satu kali jika menggunakan dua moda tersebut.
“Sekarang kalau tap di TMD kemudian bisa tap berikutnya di Trans Sarbagita itu gratis, begitu juga sebaliknya. Sekarang bisa jadi satu kali jalan 90 menit itu hanya membayar Rp4.400 per penumpang,” ucapnya.
Peluncuran aplikasi itu juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-67 Pemerintah Provinsi Bali dengan promo harga khusus Rp1.000 per penumpang menggunakan QRIS Tap mulai 14-31 Agustus 2025.
Untuk menggunakan metode pembayaran baru tersebut, pengguna harus menggunakan telepon pintar yang sudah dilengkapi teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek atau near field communication (NFC).
Teknologi NFC memungkinkan dua perangkat elektronik dapat terkoneksi dalam jarak dekat.
Hadirnya inovasi itu mengakomodasi transaksi yang lebih cepat salah satunya untuk kebutuhan transportasi umum di Bali seperti Trans Sarbagita dan Trans Metro Dewata (TMD).
Perwakilan bank sentral di Bali itu mencatat data Dinas Perhubungan Provinsi Bali, volume transaksi di Trans Sarbagita mencapai 51.588 kali transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp147,8 juta.
Sedangkan volume transaksi di TMD mencapai 116.985 kali transaksi dengan nominal mencapai Rp644,9 juta.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Bali, bus TMD dilayani dalam enam koridor dengan rute pergi-pulang (PP) dan beroperasi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan (wilayah Sarbagita/Bali Selatan).
Adapun koridor pertama TMD menghubungkan Sentral Parkir Kuta-Terminal Pesiapan Kabupaten Tabanan.
Koridor kedua yakni Terminal Ubung-Halte Kedatangan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai, kemudian koridor ketiga menghubungkan Terminal Ubung-Icon Mal Bali Sanur Denpasar.
Selanjutnya koridor empat menyambungkan Terminal Ubung-Sentral Parkir Monkey Forest di Ubud Gianyar, koridor kelima yakni Sentral Parkir Kuta-Politeknik Negeri Bali Kabupaten Badung, dan koridor keenam Sentral Parkir Kuta-Sentral Parkir Nusa Dua Kabupaten Badung.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Menko Zulhas Tegaskan Ada Ancaman Pidana Jika TPA Suwung Tetap Buka
DENPASAR – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membenarkan ucapan Gubernur Bali Wayan Koster soal pengenaan pidana jika Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung tidak segera ditutup.
“Ya kan sudah ada undang-undangnya, open dumping sudah tidak boleh lagi,” kata Zulkifli di Denpasar, Bali, Jumat, 8 Agustus.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster merespons protes warga soal pembatasan sampah organik hingga rencana penutupan TPA Suwung dengan membocorkan bahwa Pemprov Bali nyaris dikenakan pidana oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena masih menjalankan open dumping.
Zulhas, sapaan Menko Pangan, tidak membantah ucapan Gubernur Koster karena memang tidak ada alasan lain dari rencana penutupan TPA Suwung, bahkan seperti demi alasan investasi di kawasan sekitarnya.
Menurut ia, langkah ini dilakukan demi keberlanjutan lingkungan sehingga masyarakat Denpasar dan Badung yang terdampak untuk bersabar.
Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan aturan mengenai penggunaan teknologi untuk mengubah sampah menjadi energi listrik. Setelah aturannya selesai maka pemerintah dapat memproses tumpukan sampah tersebut.
“Mungkin beberapa hari lagi selesai (aturannya), nanti kita melalui waste to energy melalui incinerator, saya lagi selesaikan aturan. Mudah-mudahan kalau aturan selesai seluruh sampah yang menggunung diselesaikan dua tahun paling lambat,” ujar Zulhas.
“Enggak ada (alasan demi investor sekitar), nanti kalau sudah ada waste to energy melalui incinerator, ini aturannya rumit, ada tipping fee, ada izin begitu banyak, ini lagi saya rapikan,” sambung Zulhas.
Menko Pangan menargetkan aturan mengenai pengolahan sampah menggunakan teknologi ini rampung pekan depan, sehingga sampah ribuan ton di TPA Suwung dapat disulap menjadi energi.
“Kalau itu selesai, sampah-sampah 1.000 ton ke atas kita akan buat jadi energi melalui incinerator, dua tahun selesai. Perpres belum, mudah-mudahan minggu depan, lalu satu lagi perlu harmonisasi,” katanya.
-

Satgas Patroli Imigrasi Tekan WNA Nakal
DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menilai kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi dapat menekan aksi warga negara asing (WNA) yang nakal selama mereka berada di Pulau Dewata.
“Supaya orang asing di Bali ini tertib, karena banyak kenakalan,” kata Koster di sela menghadiri pengukuhan Satgas Patroli Imigrasi di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Selasa, 5 Agustus.
Ia mengapresiasi upaya yang dilakukan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi dan jajaran turunannya di Bali.
Koster berharap kolaborasi dapat diperkuat dalam menekan pelanggaran keimigrasian, aturan hukum dan pelanggaran budaya yang berpeluang dilakukan oleh orang asing di Bali.
“Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Menteri Imigrasi dan jajaran,” kata dia.
Sebelumnya, Koster pada Mei 2023 menerbitkan panduan kepada wisatawan mancanegara agar mereka tidak melanggar aturan hukum dan budaya di Bali.
Panduan mencakup larangan (don’t) dan kewajiban (do’s) yang tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru bagi Wisatawan Mancanegara Selama berada di Bali.
Sementara itu, di Bali terdapat tiga kantor Imigrasi yakni Imigrasi Ngurah Rai yang menjadi salah satu titik konsentrasi turis asing, dengan wilayah kerja mencakup Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan yang masuk Kabupaten Badung.
Selain itu, Imigrasi Denpasar mencakup wilayah kerja meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung yakni Badung bagian utara di Kecamatan Abiansemal, Mengwi dan Petang, kemudian Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan.
Terakhir, kantor Imigrasi Singaraja yang mencakup wilayah kerja Kabupaten Buleleng, Jembrana dan Karangasem.
Sementara itu, selama Januari hingga 24 Juli 2025, WNA yang dideportasi oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai tercatat ada 148 orang, dengan kasus paling banyak terkait overstay yakni mencapai 66 orang.
Imigrasi membentuk Satgas Patroli yang menyasar WNA diduga melanggar aturan keimigrasian di sejumlah titik wisata di Bali yang bertugas pada 1-31 Agustus 2025 dan berpotensi dapat diperpanjang.
Petugas Imigrasi itu bekerja sama dengan pihak lain di antaranya TNI, Polri, Satpol PP hingga petugas keamanan adat atau Pecalang yang dikukuhkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.
-

Wayan Koster Ungkap PDIP Lanjut Konsolidasi Partai Setelah Bimtek
Jakarta –
Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster mengungkap PDIP akan menggelar konsolidasi di Bali. Konsolidasi digelar setelah ribuan kader partai berlambang banteng dari seluruh Indonesia mengikuti acara bimbingan teknis (Bimtek) di The Meru, Sanur, Denpasar.
“Konsolidasi partai, sampai tanggal 2 (Agustus),” kata Koster saat ditemui di kantor DPD PDIP Bali, dilansir detikBali, Kamis (31/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menjawab kabar pelaksanaan Kongres PDIP pada 1 Agustus 2025. Dia menegaskan agenda konsolidasi partai akan dihadiri pengurus daerah PDIP dari seluruh Indonesia. Agenda itu akan digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Badung.
“(Lanjut kongres) Nggak ada. Konsolidasi partai saja, supaya partai ini solid,” kata Koster.
“Kongresnya nanti, belum sekarang,” imbuh Gubernur Bali itu.
(maa/gbr)
-
/data/photo/2025/07/30/688a000dcb0f6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Usai Beri Arahan, Megawati Tinggalkan Bimtek Diantar Puan Maharani, Rano Karno dan Koster Denpasar 30 Juli 2025
Usai Beri Arahan, Megawati Tinggalkan Bimtek Diantar Puan Maharani, Rano Karno dan Koster
Tim Redaksi
DENPASAR, KOMPAS.com
– Ketua Umum PDI-P,
Megawati Soekarnoputri
, meninggalkan lokasi bimbingan teknis (Bimtek) PDI-P di Hotel Meru, Sanur, Kota Denpasar, Rabu (30/7/2025) pukul 18.45 Wita setelah memberikan arahan kepada para kader.
Megawati diantar Ketua DPP PDI-P
Puan Maharani
, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Bali yang juga Gubernur Bali,
I Wayan Koster
, beserta anggota fraksi lainnya.
Saat memasuki mobil, Megawati melambaikan tangan kepada para kader yang mengantarnya, namun tidak memberikan komentar lebih lanjut.
Sementara itu, Koster tiba di lokasi Bimtek pada pukul 18.21 Wita.
Begitu turun dari mobil, ia langsung menyapa dan menyalami para pecalang yang bertugas.
Ketika awak media meminta tanggapan, Koster hanya memberi kode dengan mengangkat telapak tangan kanan dan tidak memberikan komentar.
Ia kemudian masuk ke area dalam yang dijaga petugas keamanan, di mana terdapat sejumlah monitor kecil menampilkan presentasi Bimtek.
Sebelum memasuki ruang Bimtek, Koster terlihat berkoordinasi dengan tim yang bertugas.
Dari luar, terdengar suara Megawati memberikan arahan.
Hanya mereka yang memiliki nametag yang diperbolehkan masuk, sementara sejumlah kader yang tidak memiliki nametag terpaksa menunggu di area luar selama arahan berlangsung.
Bimtek ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD dan DPR dari Fraksi PDI-P se-Indonesia dan berlangsung dari Rabu (30/7/2025) hingga Jumat (1/8/2025).
Sebelumnya, Koster menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan arahan kepada anggota DPR dan DPRD Fraksi PDI-P di seluruh Indonesia, agar para kader yang duduk di kursi legislatif dapat menjalankan tugas, pokok, dan fungsi mereka sebagai penyambung lidah rakyat.
“Anggota dewan kan punya tiga kewenangan anggaran, pengawasan, kemudian juga legislasi. Itu perlu diberikan pengetahuan standar, bisa berperan sebagai anggota dewan,” ujar Koster di Kantor Gubernur Bali, Selasa (29/7/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/10/686fbd62a5ca6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kabar Megawati di Bali, Koster Angkat Acara Denpasar 29 Juli 2025
Kabar Megawati di Bali, Koster Angkat Acara
Tim Redaksi
DENPASAR, KOMPAS.com
– Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali,
Wayan Koster
, angkat bicara soal Ketua Umum PDI-P,
Megawati Soekarnoputri
, bakal datang ke Bali.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, dirinya belum dapat memastikan Megawati hadir dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) untuk anggota DPR-DPRD fraksi PDI-P di Bali yang berlangsung 30 Juli hingga 1 Agustus 2025.
Koster menjelaskan bahwa acara Bimtek ini diikuti lebih dari 3.000 legislator fraksi PDI-P dari seluruh Indonesia dan akan melibatkan pemateri dari
Kementerian Dalam Negeri
serta Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI-P.
“Belum tahu saya (tentang kehadiran Megawati). Yang ada dari Kementerian Dalam Negeri dan DPP,” ujar Koster saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Selasa (29/7/2025).
Ia menambahkan bahwa tujuan kegiatan Bimtek ini adalah untuk memberikan arahan kepada anggota DPR-DPRD fraksi PDI-P agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mereka sebagai penyambung lidah rakyat.
Koster juga mengonfirmasi bahwa dirinya akan menjadi pemateri dalam acara tersebut dengan materi “Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125”.
Koster memastikan bahwa kegiatan Bimtek ini tidak akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Kongres VI PDI-P.
“Enggak (ada dilanjutkan kongres), Bimtek saja. Bimtek besok, pendaftaran hari ini,” tegasnya.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Megawati Soekarnoputri tidak dapat hadir untuk melayat ekonom senior, Kwik Kian Gie, yang wafat pada Senin (28/7/2025).
Megawati disebut telah berada di Bali untuk menghadiri agenda partai yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P, Yasonna Laoly, saat ditemui di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, setelah melayat almarhum Kwik pada Selasa (29/7/2025).
“Maka kami mohon maaf, Ibu kebetulan sudah sampai di Bali karena ada agenda partai yang penting, maka kami bertiga dengan Pak Ronny mewakili DPP Partai untuk hadir di sini,” kata Yasonna.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Bali dan Jepang bahas kerja sama pariwisata dan pendidikan
Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Akiko Ikuina untuk membahas kerja sama pariwisata dan pendidikan.
Dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, Kamis, Koster menyampaikan hubungan Bali dan Jepang telah berlangsung lama seperti di bidang pariwisata dan pendidikan.
“Kami sangat menghargai wisatawan Jepang yang menghormati budaya dan aturan lokal,” kata dia.
Banyaknya kunjungan wisatawan Jepang ke Indonesia sejalan dengan tingginya jumlah anak muda Bali yang menimba ilmu, bekerja, dan magang di Jepang.
“Kami melihat banyak kesamaan nilai budaya antara masyarakat Bali dan Jepang, yang menjadi pondasi kuat dalam kerja sama ini,” ujar Gubernur Koster.
Meski sudah berjalan baik, Pemprov Bali tetap terbuka terhadap kerja sama konkret di berbagai bidang selain pariwisata dan pendidikan, yaitu seperti pertanian, energi terbarukan, pengelolaan sampah, hingga pembangunan infrastruktur.
Koster menyadari ilmu-ilmu pertanian di Bali banyak yang dipelajari dari Jepang, sehingga potensi kerja sama ini digali.
“Sebagian besar ahli pertanian dari Bali merupakan lulusan Jepang karena kami mengetahui bahwa Jepang sangat maju untuk bidang pertanian, kami berharap Jepang dapat mendukung, kami siap menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama secara konkret bersama Konsulat Jenderal Jepang di Bali,” ujarnya.
Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Akiko Ikuina mengaku senang karena dapat berdiskusi langsung dengan Gubernur Bali mengenai potensi kerja sama.
Ia menegaskan bahwa Jepang dan Indonesia adalah sahabat lama, dan pihaknya berkomitmen memperkokoh hubungan yang telah terjalin, termasuk dalam bidang pariwisata, budaya, lingkungan, ekonomi, dan pertukaran sumber daya manusia.
“Bali memiliki potensi luar biasa dalam pariwisata, budaya, dan lingkungan, banyak warga Jepang yang berkunjung ke Bali setiap tahunnya, bahkan ada lebih dari 2.200 warga negara Jepang yang menetap di sini,” kata dia.
“Kami sangat menghargai dukungan dan perhatian Pemprov Bali terhadap kenyamanan dan keamanan warga serta wisatawan Jepang,” ujarnya.
Merespons keinginan Gubernur Bali membangun kerja sama lain seperti pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian, Wamenlu Jepang sepakat.
Saat ini sendiri jumlah warga Indonesia yang tinggal di Jepang meningkat tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir, mencapai 200 ribu orang.
“Penting bagi kita untuk terus memperkuat pertukaran SDM muda antara kedua negara, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan, saat ini, terdapat 6.778 pelajar Indonesia di Jepang, jumlah tertinggi kesembilan di dunia,” kata Akiko Ikuina.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.