Xcloud.id

Tag: Wayan Koster

  • DPRD: Beri kesempatan Pemda buat perda soal alih fungsi lahan

    DPRD: Beri kesempatan Pemda buat perda soal alih fungsi lahan

    Denpasar (ANTARA) – DPRD Bali mengajak masyarakat memberi kesempatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyelesaikan tantangan pasca-banjir besar lewat pembuatan peraturan daerah (perda) tentang larangan alih fungsi lahan.

    “Kasih kesempatan Pak Gubernur untuk melaksanakan itu,” kata Ketua Komisi III DPRD Bali I Nyoman Suyasa di Denpasar, Selasa.

    Komisi yang membidangi pembangunan itu melihat rencana melarang alih fungsi lahan adalah solusi tepat dari Pemprov Bali.

    Namun memang hingga saat ini rancangan perda tersebut belum sampai ke meja komisi III, sehingga dewan mendukung jika pemerintah daerah mengajukan.

    “Saya kira itu salah satu cara, yang mendorong pemprov, ya sangat bagus, kami mendorong kami setuju,” ujar Nyoman Suyasa.

    “Mulai dari sekarang, ini momentum yang baik sekali terkait kejadian yang kemarin itu (banjir besar), saya kira ini momentum,” sambung politisi asal Kabupaten Karangasem itu.

    Sejauh ini DPRD Bali masih berproses untuk beberapa raperda seperti keterbukaan informasi publik dan angkutan sewa khusus pariwisata, serta sedang membahas draf raperda nominee atau yang mengatur tentang kepemilikan aset oleh orang asing, namun dewan terbuka jika raperda mengenai alih fungsi lahan diajukan bersamaan dengan nominee.

    Nyoman Suyasa sendiri mengatakan alih fungsi lahan memang salah satu penyebab banjir besar pada Rabu (10/9) lalu, di samping ada faktor-faktor lain.

    Sehingga, menurutnya diperlukan mitigasi, selain lewat regulasi juga penanganan riil dari hulu ke hilir

    “Banyak faktor salah satunya itu alih fungsi lahan kemudian saluran-saluran yang mampet, kemudian normalisasi, pengerukan itu kan harusnya dilakukan ya karena selama ini belum ada pengerukan normalisasi,” kata dia.

    “Kemudian saya dapat juga diskusi terkait dengan jalur-jalur air, sekarang sudah tertutup, banyak yang tertutup, itu menjadi penyebab banjir, saluran subak-subak itu maksudnya,” sambung Ketua Komisi III.

    Diketahui sebelumnya atas arahan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan akan mengajukan raperda mengenai alih fungsi lahan, dimana rencananya tahun ini regulasi tersebut akan dibuat.

    Langkah ini diambil Pemprov Bali untuk menekan konversi-konversi lahan produktif menjadi bangunan komersil yang menyebabkan rendahnya resapan air, salah satunya mengurangi tutupan hutan daerah aliran sungai (DAS) yang mengakibatkan banjir besar sebelumnya.

    Banjir besar di Bali sendiri telah memakan korban jiwa sebanyak 18 orang serta empat orang lainnya masih dalam pencarian.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jenderal Listyo Sigit Absen Sambut Presiden Prabowo di Bali, Kapolri Segera Diganti?

    Jenderal Listyo Sigit Absen Sambut Presiden Prabowo di Bali, Kapolri Segera Diganti?

    GELORA.CO – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tak hadir menyambut Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI AU I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu 13 September 2025.

    Kedatangan Prabowo di Bali untuk mengecek dampak bencana banjir di sejumlah titik di Kota Denpasar.

    Presiden ‘hanya’ disambut sejumlah pejabat antara lain, Gubernur Bali I Wayan Koster, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Panglima Daerah Militer (Pangdam) IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, dan Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya.

    Turun dari pesawat, Presiden pun menyalami satu per satu pejabat yang menyambut. Kemudian, bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya orang nomor satu di Indonesia itu naik mobil kepresidenan Maung Garuda untuk meninjau wilayah terdampak banjir di Bali.

    Presiden mengecek dampak banjir di Pasar Badung di Kota Denpasar. Termasuk, di area basement pasar dan area kios-kios pedagang yang sempat terendam banjir.

    Didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Gubernur Bali Wayan Koster berkeliling bertemu dengan pedagang-pedagang serta masyarakat yang terdampak dengan bencana banjir.

    Tak tampak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit dalam kunjungan kali ini.

    Biasanya, Listyo Sigit Prabowo bersama-sama Panglima TNI hadir untuk menyambut dan mendampingi kegiatan-kegiatan Presiden Prabowo.

    Tak pelak, absennya orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu jadi perbincangan di tengah kabar pergantian Listyo Sigit dari kursi Kapolri.

    Kabar yang beredar menyebutkan, Presiden Prabowo telah mengirimkkan surat ke DPR untuk menggantikan Listyo Sigit.

    Dibantah Istana dan DPR

    Pihak Istana menegaskan tidak ada dokumen resmi atau Surpres yang dikirimkan ke DPR terkait isu pergantian Kapolri.

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa hingga saat ini Presiden tidak pernah menerbitkan surpres mengenai pergantian pucuk pimpinan Polri.

    “Berdasarkan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar, jadi belum ada Surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ujar Prasetyo, Sabtu 13 September 2025.

    Pernyataan serupa juga datang dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan pimpinan dewan tidak pernah menerima surat resmi dari Presiden terkait pergantian Kapolri.

    “Sebagaimana juga disampaikan pimpinan DPR memang belum ada atau tidak ada Surpres tersebut,” kata Prasetyo menambahkan.

    Saat dimintai konfirmasi secara terpisah, Dasco kembali menegaskan hal yang sama.

    “Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima Surpres mengenai pergantian Kapolri,” ungkapnya kepada wartawan.

    Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mencuat pasca serangkaian demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

    Sorotan publik kian menguat setelah kasus kematian Affan Kurniawan memicu gelombang kritik terhadap institusi kepolisian.

    Situasi ini memunculkan spekulasi di media sosial dan sejumlah portal berita yang belum diverifikasi kebenarannya.***

  • Koster Larang Alih Fungsi Sawah Jadi Hotel-Restoran Usai Banjir Parah Bali

    Koster Larang Alih Fungsi Sawah Jadi Hotel-Restoran Usai Banjir Parah Bali

    Jakarta –

    Gubernur Bali Wayan Koster melarang alih fungsi lahan produktif termasuk sawah, menjadi hotel, restoran dan fasilitas komersial lain untuk menanggulangi banjir. Larangan tersebut sudah dimulai per tahun ini.

    “(Perda-nya) Mulai tahun ini. Sudah ada instruksi kepada Bupati dan Wali Kota se-Bali,” kata Koster seusai rapat tentang banjir di Rumah Jabatan Gubernur Jayasabha, Denpasar dilansir detikBali, Sabtu (13/9/2025).

    Koster menyebut langkah ini sesuai Haluan Bali 100 Tahun. Ia menegaskan pemerintah kabupaten/kota tidak boleh lagi mengeluarkan izin penggunaan lahan produktif untuk kepentingan komersial.

    “Perumahan itu sangat selektif, kecuali itu lahan milik warga karena memang di rumahnya,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambut kebijakan Koster. Ia menilai penghentian alih fungsi lahan di Bali sangat penting untuk menjaga daya dukung lingkungan.

    “Penting sekali ini artinya, harus ada optimalisasi gedung-gedung, peningkatan kapasitas dan lain-lain. Tapi, tidak boleh melakukan perubahan peluasan karena posisinya sudah tidak cukup kuat kita menahan kalibrasi alam,” kata Hanif.

    (fca/fca)

  • Koster Larang Alih Fungsi Sawah Jadi Hotel-Restoran Usai Banjir Parah Bali

    Koster Larang Alih Fungsi Sawah Jadi Hotel-Restoran Usai Banjir Parah Bali

    Jakarta –

    Gubernur Bali Wayan Koster melarang alih fungsi lahan produktif termasuk sawah, menjadi hotel, restoran dan fasilitas komersial lain untuk menanggulangi banjir. Larangan tersebut sudah dimulai per tahun ini.

    “(Perda-nya) Mulai tahun ini. Sudah ada instruksi kepada Bupati dan Wali Kota se-Bali,” kata Koster seusai rapat tentang banjir di Rumah Jabatan Gubernur Jayasabha, Denpasar dilansir detikBali, Sabtu (13/9/2025).

    Koster menyebut langkah ini sesuai Haluan Bali 100 Tahun. Ia menegaskan pemerintah kabupaten/kota tidak boleh lagi mengeluarkan izin penggunaan lahan produktif untuk kepentingan komersial.

    “Perumahan itu sangat selektif, kecuali itu lahan milik warga karena memang di rumahnya,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambut kebijakan Koster. Ia menilai penghentian alih fungsi lahan di Bali sangat penting untuk menjaga daya dukung lingkungan.

    “Penting sekali ini artinya, harus ada optimalisasi gedung-gedung, peningkatan kapasitas dan lain-lain. Tapi, tidak boleh melakukan perubahan peluasan karena posisinya sudah tidak cukup kuat kita menahan kalibrasi alam,” kata Hanif.

    (fca/fca)

  • Koster Bantah Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir di Bali, Ini Kata Pengamat Perkotaan Denpasar 12 September 2025

    Koster Bantah Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir di Bali, Ini Kata Pengamat Perkotaan Denpasar 12 September 2025

    Koster Bantah Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir di Bali, Ini Kata Pengamat Perkotaan
    Editor
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Gubernur Bali, Wayan Koster menyebut alasan banjir bandang di bali bukan merupakan akibat dari alih fungsi lahan namun karena ada hal lain.
    Untuk evaluasi banjir ke depannya, Koster mengatakan akan menelusuri sungai-sungai besar dari hulu ke hilir.
    Pengamat isu perkotaan sekaligus Akademisi Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa, Gede Maha Putra menjelaskan penyebab banjir di Bali lebih kompleks.
    Lebih lanjut ia mengatakan permasalahannya justru pada antisipasi terhadap fenomena tahunan ini.
    “Ketidakmampuan membaca potensi bencana dari fenomena ini dan menyiapkan antisipasinya lah yang menjadi persoalan saat ini,” ujar Maha, Jumat (12/9/2025).
    Ia menambahkan persoalan kedua masih terkait alam, adalah terbangunnya lokasi-lokasi yang rentan terhadap bencana termasuk daerah aliran sungai, daerah Lembah yang menampung air dan areal bekas sawah yang juga telah menjadi areal terbangun.
    Areal-areal semacam itu merupakan daerah resapan air.
    Secara tradisional, daerah-daerah tersebut bukan merupakan lokasi permukiman ideal sehingga di masa lalu tidak dijadikan sebagai lokasi permukiman tradisional.
    Permukiman di masa lalu umumnya dibangun di daerah yang lebih tinggi dibandingkan sekitarnya.
    Permukiman ini juga masih diatur lagi dengan larangan-larangan.
    Antara lain larangan membangun di tepian sungai, larangan memanfaatkan kayu dari pohon yang tumbuh di dekat mata air, larangan menggunakan kayu yang tumbuh di tepi sungai termasuk yang tumbuh di batas desa.
    “Ini bisa mengakibatkan distorsi akibat kesalahan membaca potensi bahaya. Pemanfaatan lahan selalu bersifat politis,” kata dia.
    “Pengaturan penggunaannya dilandasi oleh keputusan yang dibuat melalui proses legislasi. Pemanfaatannya juga melalui proses perijinan yang juga merupakan proses politik,” sambungnya.
    Kepentingan politik saat perencanaan pemanfaatan lahan bisa mengubah lahan yang tadinya merupakan kawasan konservasi menjadi kawasan permukiman, warna kuning, atau menjadi kawasan pariwisata, warna pink.
    Agenda-agenda perubahan fungsi lahan sejak di masa perencanaan ini sudah menjadi rahasia umum namun sulit dibuktikan.
    Bisa saja ada pihak tertentu yang mendorong legislasi agar sebuah kawasan bisa dialihfungsikan sejak di masa rencana tata ruang.
    Pada saat pengurusan perizinan dalam proses pembangunan juga bisa terjadi pelanggaran.
    Yang paling umum tentu saja bangunan yang tidak memiliki izin dan sudah terbangun.
    Kemudian ada pula kemungkinan manipulasi dalam proses perizinan.
    “Pihak-pihak tertentu bisa ‘membantu’ pengurusan izin dengan imbalan tertentu,” kata dia.
    Masalah dalam tata ruang ini membawa akibat berkurangnya daerah resapan dan terbangunnya daerah-daerah yang secara tradisional merupakan tempat melintas dan tempat parkirnya air.
    “Di daerah tempat perlintasan air, terutama sungai-sungai, terjadi banjir sepanjang alirannya dengan arus air yang deras,” paparnya.
    Semakin ke hilir, akumulasi air semakin besar.
    Memasuki wilayah perkotaan, air sudah menjadi sangat besar dengan arus yang sangat kuat.
    Ini sangat berbahaya karena bisa menghanyutkan bangunan, kendaraan, pohon-pohon dan juga manusia sehingga potensi korban jiwa sangat tinggi.
    Di daerah yang merupakan wilayah parkir air akan timbul genangan dalam waktu yang relatif lama.
    Potensi banjir yang akan semakin sering terjadi dan dalam skala yang semakin besar. Ini didasari oleh ketiadaan proyek besar yang bertujuan mencegah bencana.
    Jika dilihat dari program pemerintah, maka terlihat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi fokus.
    Proyek penambahan jalan, proyek transportasi modern, perluasan bandara dan seterusnya lebih menunjukkan ketidakawasan terhadap potensi bencana.
    “Alih-alih meningkatkan kewaspadaan, program-program pemerintah tersebut justru lebih banyak menarik minat investasi. Peningkatan minat ini justru meningkatkan potensi bahaya,” ujarnya.
    Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul
    Banjir Terparah di Bali? Koster Sebut Bukan Alih Fungsi Lahan, Pengamat: Tak Baca Potensi Bencana
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri siapkan aplikasi Jaga Desa kawal APBDes di 75.266 desa

    Kemendagri siapkan aplikasi Jaga Desa kawal APBDes di 75.266 desa

    Program Jaga desa ini merupakan langkah inovatif dan penting untuk dikawal serta diawasi bersama, dikarenakan Indonesia memiliki jumlah desa 75.266

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kejaksaan Agung RI telah menyiapkan aplikasi Jaga Desa dalam rangka mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di 75.266 desa di seluruh Indonesia.

    Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemdes Laode Ahmad P. Bolombo saat Sosialisasi Monitoring Village Management Funding Desa/Jaga Desa di Bali, seraya mengatakan Indonesia memiliki jumlah desa sangat banyak, oleh karena itu desa perlu dijaga bersama-sama.

    “Program Jaga desa ini merupakan langkah inovatif dan penting untuk dikawal serta diawasi bersama, dikarenakan Indonesia memiliki jumlah desa 75.266,” kata Laode dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan, ⁠ perjanjian kerja sama ini menjadi langkah bijak untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kesadaran hukum bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa yang lebih baik.

    “Dalam hal pelaksanaan APBDes di Desa, diperlukan Sinkronisasi program melalui pendekatan program yang selaras dengan APBN dan APBD, ” ujarnya.

    Jamintel Kejaksaan RI Reda Manthovanis menyatakan,jaksa intelijen akan diturunkan untuk memperhatikan Desa untuk mendukung Program Pembangunan Nasional.

    “Visi-Misi Prabowo-Gibran, mendukung Astacita ke-6, yaitu membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, ” kata Reda.

    Reda memaparkan, berdasarkan Data Perkara Kepala Desa, sebagian besar adalah terkait penyalahgunaan Dana Desa.

    Dengan demikian, penegakan hukum sebagai alternatif terakhir perlu ditegakkan menggunakan pendekatan digitalisasi untuk penanganan penyelewengan anggaran di Desa.

    “Aplikasi Jaga Desa yang dilaunching pada tanggal 7 Februari 2025 bertujuan membantu pengelolaan keuangan Desa agar tertib aturan dan tertib sasaran,” ujarnya.

    Dalam Aplikasi Jaga Desa terdapat tiga kanal Laporan Pengaduan Masyarakat (LAPDU). Yang pertama adalah Kanal LAPDU, untuk melaporkan masalah terkait keuangan desa, seperti adanya ancaman Oknum LSM/Ormas yang menghambat pencairan Dana Desa.

    Kemudian Kanal LAPDU Khusus, merupakan kanal yang hanya bisa diakses oleh Kepala Desa dan Kajari setempat untuk menjamin kerahasiannya. Yang ketiga adalah Kanal Indikasi Penyimpangan, sebagai bahan klarifikasi terhadap pelaporan masyarakat.

    Menurutnya, sistem pengawasan dana desa saat ini telah terintegrasi antara Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung, sehingga proses monitoring dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan mampu meminimalisir potensi penyimpangan penggunaan anggaran di tingkat desa.

    “Melalui Program Jaga Desa, setiap Kades diminta menginput setiap kegiatan berkaitan dengan keuangan negara yang dikelola, sehingga pemanfaatan anggaran desa tepat sasaran,” kata Reda.

    Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria menyatakan, kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan dan pemerintahan desa.

    Sasaran utama program ini adalah dana desa karena dana desa sejak tahun 2015 menjadi tulang punggung pembangunan di lebih dari 72.000 Desa, dengan total alokasi lebih dari Rp 681 Triliun.

    Oleh karena itu, dengan inovasi program jaga desa, pemerintah Desa semakin tumbuh kesadarannya untuk semakin tertib administrasi dan tepat sasaran dalam pemanfaatan Dana Desa.

    “Jaga Desa mendorong penerapan Digitalisasi di Desa khususnya penertiban pengelolaan keuangan di Desa, sehingga integritas, transparansi, semangat gotong royong dapat dioptimalkan untuk mengawal tertibnya pengelolaan keuangan di Desa, ” paparnya.

    Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengapresiasi Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Bupati/Walikota dengan Kejari sebagai wujud sinergi dan kolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

    “Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh Tata Kelola Pemerintahan Desa yang bersih dan terbuka, sehingga upaya kolaborasi Pemerintah Pusat, Daerah, Desa, Kejaksaan, TNI, Dunia Usaha dan Rakyat perlu terus digalakkan, ” katanya.

    Terhadap pelaksanaan Jaga Desa, ia menginstruksikan kepada seluruh Perbekel (Kepala Desa), masyarakat dan Pecalang untuk mengawal program dimaksud secara optimal.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9 Bali Darurat Banjir, Gubernur Koster: 70 Tahun Tak Pernah Hujan Sebesar Ini Denpasar

    9 Bali Darurat Banjir, Gubernur Koster: 70 Tahun Tak Pernah Hujan Sebesar Ini Denpasar

    Bali Darurat Banjir, Gubernur Koster: 70 Tahun Tak Pernah Hujan Sebesar Ini
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Banjir ekstrem yang melanda Bali pada Rabu (10/9/2025) merusak ratusan bangunan dan menyebabkan belasan korban jiwa.
    Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (11/9/2025) pukul 12.00 Wita, korban tewas sebanyak 14 orang. Selain itu, dua korban masih dalam proses pencarian.
    Banjir itu melanda tujuh kabupaten dan kota di Bali.
    Gubernur Bali I Wayan Koster mengecek proses penyedotan air banjir di lokasi terdampak, seperti Pasar Badung, area Jalan Gajah Mada dan sekitarnya. Koster menyebut, peristiwa seperti ini tidak pernah terjadi dalam 70 tahun terakhir.
    “Hujan deras kali ini luar biasa, bahkan menurut pedagang sudah 70 tahun tidak pernah terjadi hujan sebesar ini. Kami akan menetapkan status darurat untuk percepatan penanganan, termasuk alokasi anggaran tak terduga bagi kerugian masyarakat,” ungkap Koster.
    Pemprov Bali mendata ada 43 titik banjir di Kota Denpasar dengan dua lokasi terparah yaitu kawasan Pasar Badung dan sepanjang aliran Tukad Badung yang berimpitan, serta kawasan Jalan Pura Demak.
    Sementara itu, menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bali, banjir terjadi di 123 titik, dengan rincian 81 titik di Kota Denpasar, 14 di Kabupaten Gianyar, 4 di Kabupaten Karangasem, serta beberapa titik di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Badung.
    Longsor terjadi di 18 titik, yang tersebar di Gianyar sebanyak lima titik, 12 lokasi di Karangasem, dan satu di Badung.
    Bencana banjir juga menyebabkan 16 titik bangunan jebol. Dua di Gianyar, dua di Badung, 11 di Karangasem, dan satu di Denpasar.
    Hingga Rabu malam, sebanyak 240 orang mengungsi di sejumlah titik di Denpasar, seperti Banjar Tohpati, Kesambi, Gedung NU, dan SD Pemecutan Kelod.
    Danrem 163/Wirasatya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra menyampaikan, di area Pasar Badung terdapat 50 sampai 70 kendaraan yang masih terjebak di basement dengan ketinggian air mencapai 8 meter.
    “Kami menyiapkan kendaraan khusus untuk menarik mobil-mobil tersebut, sekaligus kerahkan empat Satuan Setara Kompi untuk pembersihan di Pasar Kumbasari, Pasar Badung, dan Jalan Pulau Demak,” imbuhnya.
    Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, timnya datang dengan komposisi lengkap, termasuk staf khusus Kemenko PMK, untuk membantu secara rinci permasalahan di lapangan.
    “Logistik awal berupa pompa dan genset sudah kami serahkan. Itu langsung kami hibahkan untuk percepatan penyedotan air,” katanya.
    Suharyanto juga menyoroti fenomena cuaca ekstrem yang jarang terjadi di Bali.
    “Kenapa sekarang besar sekali? Curah hujannya sangat tinggi karena ada fenomena atmosfer berbeda dari biasanya. Termasuk gelombang equatorial Rossby dan Kelvin. Kami sudah berkonsultasi dengan BMKG bahwa gelombang ini sudah tidak ada di Bali dan mengarah ke barat,” jelasnya.
    Dia juga menegaskan bahwa status darurat bencana bukan persoalan kepemimpinan. Melainkan untuk mempercepat administrasi bantuan pusat ke daerah.
    BNPB memastikan bantuan logistik akan terus diberikan, termasuk makanan bayi dan anak-anak, serta mendukung pencarian korban hilang bersama Basarnas.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Orang Tewas, Ini Fakta-fakta Bencana Banjir di Bali

    2 Orang Tewas, Ini Fakta-fakta Bencana Banjir di Bali

    Denpasar: Hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 24 jam di seluruh Bali, terutama mengakibatkan banjir di hampir semua wilayah sejak Rabu, 10 September 2025 dini hari. 

    Banjir kali ini diklaim sebagai bencana banjir terparah di Bali, bahkan membuat Denpasar dan sekitarnya lumpuh total.

    Berikut ini fakta-fakta banjir di Bali:
     
    1. Banjir melanda 4 wilayah

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan terus memantau banjir yang melanda empat wilayah administrasi kota dan kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah yang terdampak banjir yakni Kabupaten Jembrana, Gianyar, Tabanan, Klungkung dan Kota Denpasar.
     
    2. Dua warga meninggal dunia

    Data sementara yang diterima BNPB pada Rabu (10/9), menyebutkan dua warga meninggal dan 103 KK (200 jiwa) terdampak di Kabupaten Jembrana.

    “BPBD mencatat 85 warga mengungsi di beberapa titik di Kabupaten Jembrana, di antaranya pos balai Desa Yeh Kuning 10 jiwa, pos balai banjar Yeh Kuning 10 jiwa, musala Assidiqie 40 jiwa dan musala Darul Mustofa 25 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Rabu (10/10).
     
    3. Wisatawan dievakuasi

    Banjir yang menerjang beberapa wilayah di Bali juga berdampak pada area wisata seperti di Kuta, Bali. Para wisatawan juga turut dievakuasi ke lokasi yang aman. 
     
    4. Gubernur Bali turun ke titik banjir terparah

    Gubernur Bali, Wayan Koster turun langsung ke titik-titik terparah di Kota Denpasar terutama di pesisir sungai Tukad Badung dan Pasar Badung. 

    Selain di kawasan Pasar Badung dan Tukad Badung, Pemprov Bali mendata ada 43 titik banjir di Kota Denpasar dengan dua terparah yaitu kawasan Pasar Badung dan sepanjang aliran Tukad Badung yang berhimpitan dan kawasan Jalan Pura Demak.

    Denpasar: Hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 24 jam di seluruh Bali, terutama mengakibatkan banjir di hampir semua wilayah sejak Rabu, 10 September 2025 dini hari. 
     
    Banjir kali ini diklaim sebagai bencana banjir terparah di Bali, bahkan membuat Denpasar dan sekitarnya lumpuh total.
     
    Berikut ini fakta-fakta banjir di Bali:
     

    1. Banjir melanda 4 wilayah

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan terus memantau banjir yang melanda empat wilayah administrasi kota dan kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah yang terdampak banjir yakni Kabupaten Jembrana, Gianyar, Tabanan, Klungkung dan Kota Denpasar.
     

    2. Dua warga meninggal dunia

    Data sementara yang diterima BNPB pada Rabu (10/9), menyebutkan dua warga meninggal dan 103 KK (200 jiwa) terdampak di Kabupaten Jembrana.

    “BPBD mencatat 85 warga mengungsi di beberapa titik di Kabupaten Jembrana, di antaranya pos balai Desa Yeh Kuning 10 jiwa, pos balai banjar Yeh Kuning 10 jiwa, musala Assidiqie 40 jiwa dan musala Darul Mustofa 25 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Rabu (10/10).
     

    3. Wisatawan dievakuasi

    Banjir yang menerjang beberapa wilayah di Bali juga berdampak pada area wisata seperti di Kuta, Bali. Para wisatawan juga turut dievakuasi ke lokasi yang aman. 
     

    4. Gubernur Bali turun ke titik banjir terparah

    Gubernur Bali, Wayan Koster turun langsung ke titik-titik terparah di Kota Denpasar terutama di pesisir sungai Tukad Badung dan Pasar Badung. 
     
    Selain di kawasan Pasar Badung dan Tukad Badung, Pemprov Bali mendata ada 43 titik banjir di Kota Denpasar dengan dua terparah yaitu kawasan Pasar Badung dan sepanjang aliran Tukad Badung yang berhimpitan dan kawasan Jalan Pura Demak.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Gubernur Bali Bakal Ganti Rugi Pedagang Pasar Badung Terdampak Banjir

    Gubernur Bali Bakal Ganti Rugi Pedagang Pasar Badung Terdampak Banjir

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bali, Wayan Koster meminta Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara untuk segera mendata kerugian warga, terutama pedagang Pasar Badung dan dua bagunan toko kain yang runtuh di pesisir Tukad Badung.

    Menurut dia, barang yang hanyut dan rusak akan diganti rugi pihaknya. Adapun ini disampaikan Koster saat meninjau titik terparah banjir di Kota Denpasar.

    “Di sini pedagang pasar ada sekitar 200, jadi karena barangnya hanyut dan rusak maka akan diganti rugi, berapa besarnya saya minta Pak Wali Kota untuk menghitung semua, kemudian ada bangunan yang roboh dan rusak itu akan direhabilitasi,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Rabu (10/9/2025).

    “Ini kan hulunya jauh, panjang ini Tukad Badung, lalu curah hujan memang sangat tinggi dari kemarin selama sehari ya, tentu saja ini menimbulkan masalah banjir,” sambungnya.

     

  • Gubernur Bali siap bantu Georgia bangun konsulat kehormatan

    Gubernur Bali siap bantu Georgia bangun konsulat kehormatan

    Kami tahu tidak semua kedutaan memiliki konsulat kehormatan, tetapi kami memahami pentingnya keberadaan itu, beberapa bulan lalu, tercatat lebih dari 300 ribu masyarakat Georgia berada di Bali, karena itu kami memohon rekomendasi dari Bapak Gubernur

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan siap membantu Pemerintah Georgia, negara di Eropa Timur, untuk membangun konsulat kehormatan di Pulau Dewata.

    Hal ini disampaikan Koster di Denpasar, Kamis, saat menerima kunjungan Duta Besar Georgia untuk Indonesia Tornike Nozadze yang bercerita soal tantangan warga Georgia di Bali karena belum adanya konsulat kehormatan.

    “Terima kasih atas kunjungan Duta Besar Georgia, saya akan berusaha membantu dan meminta seseorang untuk mencarikan tempat yang representatif guna mendukung rencana pembentukan konsulat kehormatan di Bali,” kata gubernur.

    Orang nomor satu di Pemprov Bali itu mengharapkan dukungan ini bisa membuka banyak peluang kerja sama antara Georgia dan Bali, khususnya bidang budaya, pariwisata, dan investasi.

    Salah satu yang dikenalkan Pemprov Bali adalah arak Bali, yaitu minuman beralkohol tradisional khas Bali, Koster memberikan arak Bali kepada Dubes Georgia.

    Sebagai simbol persahabatan, Tornike Nozadze juga menyerahkan wine khas Georgia bernama Chateau Mukhrani, sehingga pertukaran ini menjadi simbol penghormatan, sekaligus jembatan budaya antara Bali dan Georgia.

    Dubes Georgia Tornike Nozadze menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog dengan pemerintah daerah di Bali dan menggunakan momentum ini untuk bercerita soal kebutuhan pembentukan konsulat kehormatan di Pulau Dewata.

    “Kami sudah lama menunggu kesempatan bertemu ini, banyak masyarakat Georgia yang datang ke Bali, bahkan sejumlah perusahaan Georgia telah berdiri di sini, baik di sektor konstruksi maupun restoran,” kata dia.

    Beberapa bulan lalu, sambungnya, dalam forum investasi dan pertemuan bisnis, sejumlah kerja sama juga sudah mulai terjalin.

    Namun yang menjadi tantangan, ratusan ribu masyarakat Georgia yang keluar masuk Bali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan perwakilan negaranya karena tidak ada konsulat kehormatan.

    “Kami tahu tidak semua kedutaan memiliki konsulat kehormatan, tetapi kami memahami pentingnya keberadaan itu, beberapa bulan lalu, tercatat lebih dari 300 ribu masyarakat Georgia berada di Bali, karena itu kami memohon rekomendasi dari Bapak Gubernur terkait permasalahan tersebut,” ujar Dubes Georgia.

    Atas bantuan Gubernur Koster, Tornike Nozadze menyampaikan apresiasi yang mendalam dan mengaku masih terus kagum dengan Bali, meski sudah empat kali menginjakkan kaki di Pulau Dewata.

    “Saya percaya Bali adalah harta berharga bagi Indonesia, Bali juga sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat Georgia,” ucapnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.