Xcloud.id

Tag: Wayan Koster

  • Komisi VII DPR sebut 5,9 juta wisman Bali sasaran KEK Kesehatan Sanur

    Komisi VII DPR sebut 5,9 juta wisman Bali sasaran KEK Kesehatan Sanur

    Kunjungan wisman yang datang ke Bali sudah mencapai 5,9 juta, artinya buat rumah sakit internasional di sini (di KEK Kesehatan Sanur) sebetulnya calon pasiennya sudah ada kan.

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menyebutkan sebanyak 5,9 juta wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk Bali tahun 2025 ini merupakan sasaran calon pengguna layanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur.

    “Kunjungan wisman yang datang ke Bali sudah mencapai 5,9 juta, artinya buat rumah sakit internasional di sini (di KEK Kesehatan Sanur) sebetulnya calon pasiennya sudah ada kan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

    Saleh Daulay dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI bersama Gubernur Bali, di Denpasar, Kamis (30/10), melihat perlu upaya mendorong lebih banyak lagi wisman maupun masyarakat dalam negeri datang ke Bali International Hospital di KEK Kesehatan Sanur.

    Dengan modal awal tingginya kunjungan wisman ke Bali, menurutnya, ke depan Bali International Hospital yang dikelola InJourney itu tak akan kalah dengan rumah sakit serupa di Singapura atau Malaysia.

    “Maka kita pelajari apa-apa saja, kalau sudah tertata dengan baik, maka saya yakin Indonesia tidak akan kalah dengan negara-negara lain, kami harapkan nanti Bali akan menjadi tempat kunjungan wisman yang lebih besar lagi,” ujar Ketua Komisi VII itu pula.

    Saleh Daulay menyampaikan, saat ini untuk pariwisata Bali saingannya adalah internasional bukan lagi provinsi atau daerah dalam negeri, sebab pariwisata Bali sudah memiliki kekhususan tersendiri.

    Menurutnya, DPR sendiri saat menyusun Undang-Undang Kepariwisataan berharap besar agar Indonesia memiliki Indonesia Tourism Board seperti Bali Tourism Board yang sudah kokoh menaungi industri pariwisata Bali. Menunjukkan bahwa Bali selalu menjadi acuan dalam merumuskan regulasi kepariwisataan.

    DPR RI berkomitmen mendukung pariwisata Bali, lebih jauh juga mendukung pengembangan sumber daya manusia Bali bukan hanya di bidang pariwisata namun juga kedokteran.

    Dia mengatakan dengan banyaknya lulusan kedokteran hebat dari Bali, maka mereka bisa mendukung sektor pariwisata medis.

    Gubernur Bali Wayan Koster melaporkan bahwa hingga saat ini jumlah kunjungan wisman 5,9 juta dengan proyeksi hingga akhir tahun 2025 sebanyak 7,1 juta kunjungan.

    “Perkiraannya bertambah lagi 2 bulan ke depan, karena tiap hari wisatawan asing yang datang ke Bali di kisaran 20 ribu-23 ribu orang, stabil meskipun bulan Oktober sebenarnya adalah musim sepi,” ujar Koster.

    Pemprov Bali melihat kunjungan wisman ini tetap tinggi, sebab wisman mencintai budaya Bali, meski belum membawa mereka masuk ke Bali International Hospital, saat ini wisatawan-wisatawan tersebut memadati hotel-hotel seperti The Meru Bali Beach yang berada di KEK Kesehatan Sanur.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8 Ramai soal Bangunan Serupa Lift di Kelingking Beach Nusa Penida, Pemkab Klungkung Beri Penjelasan Denpasar

    8 Ramai soal Bangunan Serupa Lift di Kelingking Beach Nusa Penida, Pemkab Klungkung Beri Penjelasan Denpasar

    Ramai soal Bangunan Serupa Lift di Kelingking Beach Nusa Penida, Pemkab Klungkung Beri Penjelasan
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Ramai beredar di media sosial video pembangunan di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Diduga, akan didirikan bangunan lift kaca setinggi hingga 182 meter.
    Apabila wisatawan hendak mengunjungi Kelingking Beach, biasanya mereka harus melewati tangga yang cukup curam. Pembangunan lift ini disebut-sebut untuk memudahkan wisatawan saat berkunjung.
    Namun kemudian, muncul perdebatan. Proyek itu dianggap mengganggu pemandangan alami Kelingking Beach dan berisiko merusak lingkungan.
    Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kabupaten Klungkung, Ni Made Sulistiawati menyampaikan, berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perizinan, proyek itu sudah memiliki izin.
    “Berdasarkan koordinasi kami dengan Dinas Perizinan, mereka (pembangunan) sudah ada izinnya,” ungkap Sulistiawati, saat dikonfirmasi, pada Selasa (28/10/2025).
    Hanya saja, untuk lebih detail terkait dengan perizinan dan kepemilikan proyek itu, Sulistiawati menyebut perlu melakukan koordinasi dan mengecek terlebih dahulu dengan dinas-dinas terkait lainnya.
    Begitu pula dengan investornya, dia belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.
    “Saya belum berani memberikan keterangan lebih lanjut lagi. Saya perlu koordinasikan lagi dengan Dinas PU, Dinas Perizinan, dan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nanti setelah saya dapat keterangan yang pasti dari masing-masing dinas, saya akan konfirmasikan kembali,” kata dia.
    Sebelumnya, Gubernur Bali, I Wayan Koster mengakui lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan perizinan selama ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran di berbagai tempat.
    Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan penerapan sistem
    Online Single Submission
    (OSS) yang tidak disertai evaluasi di tingkat daerah.
    Akibatnya, masyarakat tidak tahu apa yang tengah terjadi. Menurutnya, pemerintah daerah pun jadi tidak mengetahuinya sehingga terjadi carut-marut di lapangan.
    Koster menyampaikan persoalan itu dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (22/10/2025).
    Dia juga mendukung langkah Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali dalam penegakan aturan di berbagai wilayah Bali.
    “Saya sudah mengikuti langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pansus TRAP di sejumlah wilayah serta tindakan sesuai kewenangan. Aktivitas Pansus dalam penegakan aturan terhadap tata ruang, aset, dan perizinan sudah sangat baik. Apa yang dilakukan saat ini merupakan bagian penting dari penataan Bali ke depan,” ungkap Koster dalam keterangan tertulisnya.
    Dia menegaskan, pada periode kali ini dia bertekad untuk bersih-bersih karena akan menata fondasi Bali untuk 100 tahun ke depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggotanya Kena Sidak, Asosiasi Pengelola Vila di Bali Minta Perizinan Diperjelas Denpasar 24 Oktober 2025

    Anggotanya Kena Sidak, Asosiasi Pengelola Vila di Bali Minta Perizinan Diperjelas Denpasar 24 Oktober 2025

    Anggotanya Kena Sidak, Asosiasi Pengelola Vila di Bali Minta Perizinan Diperjelas
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Belakangan, banyak ditemukan bangunan vila di Bali yang bermasalah dalam hal perizinan.
    Temuan itu terungkap saat Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah wilayah.
    Ketua Tim Percepatan Audit Perizinan Usaha Pariwisata Pemrov Bali, Yoga Iswara memaparkan, ada 12.227 akomodasi di Bali dan terbanyak berlokasi di Kabupaten Badung.
    Dari keseluruhan akomodasi itu, jumlah vila mencapai 5.272. Dalam proses audit, aspek yang dinilai di antaranya meliputi aspek administrasi, standar usaha, dan keberlanjutan.
    Ketua Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA), I Kadek Adnyana menyatakan bahwa banyak anggotanya yang turut disidak.
    Mereka kebingungan dan bertanya-tanya, bagaimana sesungguhnya prosedur yang benar dalam mengurus perizinan. Sebab, selama ini tidak ada informasi yang jelas.
    “Sebelumnya mereka tidak diinfo izin apa saja yang diperlukan. Tapi kemudian tiba-tiba sudah disidak. Jadi para anggota ini bertanya-tanya kepada kita. Mereka tidak diberitahu, kemudian tiba-tiba harus memenuhi persyaratan perizinan yang banyak,” ujar Adnyana saat ditemui di Kabupaten Gianyar, Jumat (24/10/2025).
    Dia mengatakan, belakangan ini dunia usaha merasa terganggu karena menurutnya setiap instansi memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
    Informasi yang diperoleh dari satu dinas dengan yang lainnya pun tidak sama.
    “Hari ini misalnya dari PTSP menanyakan tentang OSS. Kemudian beberapa hari dari Satpol PP datang menanyakan soal zonasi. Lagi datang dari kepolisian. Kemudian BPJS. Anggota kita bingung, bagaimana sebenarnya izin ini? Anggota kami seperti dipermainkan. Seharusnya kita berusaha dengan tenang dan nyaman,” kata Adnyana.
    Karenanya, guna memperjelas soal perizinan ini dan menghindari simpang siurnya informasi di lapangan, Adnyana akhirnya mengumpulkan sejumlah
    stakeholder
    dalam diskusi membedah izin vila rental di Bali.
    Dia mengundang Ketua Tim Percepatan Audit Perizinan Usaha Pariwisata Provinsi Bali, Yoga Iswara, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Wayan Sumarjaya, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara.
    “Mengadakan diskusi ini karena kami pun tidak tahu bagaimana sebenarnya pengurusan izin yang benar. Sampai sekarang tidak tahu. Kami ke PTSP, disuruh mengurus ini itu. Kita dilempar-lempar. Begitu saya dapat laporan itu dari anggota, saya berinisiatif mendatangkan semua pihak. Hanya dari kepolisian saja yang belum,” ujar dia.
    Ia mengatakan, hingga kini belum semua pengelola vila di Bali paham soal perizinan. 
    “Coba tanya ke lapangan, apa saja sebenarnya syarat perizinan, tidak ada yang tahu? Ini kami baru tahu. Kami pun bertanya, apa saja sebenarnya yang harus dipenuhi?” kata dia. 
    Diberitakan sebelumnya, Gubernur Bali, I Wayan Koster mengakui lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan perizinan selama ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran di berbagai tempat.
    Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan penerapan sistem
    Online Single Submission
    (OSS) yang tidak disertai evaluasi di tingkat daerah.
    Akibatnya, masyarakat tidak tahu apa yang tengah terjadi. Menurutnya, pemerintah daerah pun jadi tidak mengetahuinya sehingga terjadi carut-marut di lapangan.
    Koster menyampaikan persoalan itu dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (22/10/2025).
    Dia juga mendukung langkah Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali dalam penegakan aturan di berbagai wilayah Bali.
    “Saya sudah mengikuti langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pansus TRAP di sejumlah wilayah serta tindakan sesuai kewenangan. Aktivitas Pansus dalam penegakan aturan terhadap tata ruang, aset, dan perizinan sudah sangat baik. Apa yang dilakukan saat ini merupakan bagian penting dari penataan Bali ke depan,” ujar Koster dalam keterangan tertulisnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tutupan Hutan Menipis, Bali Bakal Tanami 314 Hektar dengan 25 Jenis Pohon Denpasar 22 Oktober 2025

    Tutupan Hutan Menipis, Bali Bakal Tanami 314 Hektar dengan 25 Jenis Pohon Denpasar 22 Oktober 2025

    Tutupan Hutan Menipis, Bali Bakal Tanami 314 Hektar dengan 25 Jenis Pohon
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Sejak 2015 hingga 2024, Bali telah kehilangan 459 hektar hutan akibat konversi menjadi lahan non-hutan.
    Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung kini hanya menyisakan 1.500 hektar tutupan hutan dari total 49.500 hektar atau sekitar 3 persen saja.
    Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menyebut, secara ekologis, seharusnya minimal ada 30 persen tutupan pohon untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
    Pemerintah Provinsi Bali akhirnya tergerak untuk melakukan penanaman pohon di lahan seluas 314,08 hektar.
    Penanaman sebanyak 34.047 bibit pohon oleh 20.453 orang tersebut akan dilakukan serentak pada Minggu (26/10/2025) di seluruh Bali.
    Gubernur Bali, I Wayan Koster mengakui bahwa luasan lahan yang nantinya ditanami pohon memang belum mencapai sebagaimana yang disebutkan Menteri Hanif.
    “Menurut saya 300 hektar sudah besar dan ini pertama kali terjadi di Bali. Kita akan upayakan lakukan tiap bulan,” kata Koster saat jumpa pers di Denpasar, Rabu (22/10/2025).
    Tiga lokasi utama Daerah Aliran Sungai (DAS) yang akan ditanami yakni Tukad Ayung, Tukad Badung, dan Tukad Mati.
    Tukad Ayung memiliki panjang 71,79 km dan melintasi empat wilayah, yakni Kabupaten Bangli, Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar.
    Sementara itu, panjang Tukad Badung yakni 19,60 km dan melintasi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
    Lalu, Tukad Mati melewati dua wilayah tersebut dengan panjang 22,41 km. Penanaman di daerah lainnya dilakukan di wilayah DAS yang rawan bencana.
    Nantinya, ada 25 jenis pohon yang akan ditanam, di antaranya jepun, jempiring, sandat, pucuk merah, cempaka, durian, alpukat, nangka, kelapa genjah.
    Lalu klengkeng, sukun, mangga, pule, cemara, badung, beringin, trembesi, mahoni, tabebuya, jati, ketapang kencana, ketapang laut, dan ketimus.
    Pohon-pohon tersebut dipilih karena bisa dimanfaatkan untuk upacara, sumber pangan, kesehatan, dan keseimbangan ekologis.
    Koster memastikan bahwa setelah ditanam, pohon-pohon tersebut tetap akan dirawat.
    Selain penanaman pohon, pada hari yang sama juga akan dilakukan bersih-bersih sungai. Sumbatan dan kotoran yang menghambat aliran air sungai bisa mengakibatkan banjir.
    Langkah itu juga guna mengantisipasi musim hujan yang puncaknya terjadi pada bulan November hingga Desember 2025, dan berlanjut sampai Februari 2026.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Koster laporkan ke DPP kader PDIP tembus 230 ribu se-Bali

    Koster laporkan ke DPP kader PDIP tembus 230 ribu se-Bali

    Denpasar (ANTARA) – Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster melaporkan capaiannya dalam konferensi daerah bahwa hingga saat ini keanggotaan mereka di Bali mencapai 230 ribu orang.

    “Realisasi kartu anggota juga berjalan dengan cukup baik, total anggota itu mencapai 230 ribu se-Bali, nanti ke depan harus ditingkatkan mencapai 500 ribu,” kata Koster di Denpasar, Sabtu.

    Dalam konferda yang juga akan menentukan Ketua DPD PDIP Bali baru itu dihadiri jajaran DPP PDIP yaitu Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Adian Yunus Yusak Napitupulu, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Pareira, dan Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Darmadi Durianto.

    Selama lima tahun lebih dipimpinnya, Wayan Koster memastikan bahwa di Bali partai moncong putih dari tingkat DPD hingga anak ranting terbentuk kuat dan kokoh.

    “Begitu juga sistem dan manajemen partai berjalan dengan sangat baik, struktur partai di Bali ini sudah sangat kuat, kemudian status kantor DPD PDIP Bali lahan seluas 10 are sekarang sudah menjadi milik DPD nilai belinya adalah Rp5,5 milyar, uangnya diperoleh dari gotong royong eksekutif dan legislatif PDIP,” ujarnya.

    Menurut politisi yang merupakan Gubernur Bali itu, kader partai merupakan tulang punggung jalannya organisasi, dituntut untuk memahami program dan tugas-tugas kepartaian di tengah masyarakat sehingga mereka diberikan pendidikan politik.

    “Pendidikan politik DPD, DPC, PAC sampai ke ranting dengan menggunakan dana partai, juga dilakukan sosialisasi haluan pembangunan Bali masa depan, dilakukan pelatihan transformasi digital dan sosialisasi monitoring perjuangan partai sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi partai semakin adaptif,” kata Wayan Koster.

    Politisi asal Buleleng itu merasa keberhasilan dalam mengelola sumber daya partai juga tercermin dari berhasilnya kader PDIP di Bali menempati posisi-posisi strategis berkat budaya kaderisasi, kekuatan organisasi, dan disiplin.

    “Maka kita berhasil menempatkan sejumlah kader di posisi eksekutif maupun legislatif, menduduki jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta ketua DPRD se-Bali, ini perjuangan semua kecuali Kabupaten Karangasem di Pilkada 2024, kita di Bali sekarang cukup kokoh,” ujarnya.

    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menambahkan bahwa untuk bisa memenangkan Pemilu dan Pilkada 2029 bergantung pada kader yang mengurus organisasi di tingkat terbawah.

    Oleh karena itu DPP mendorong DPD PDIP Bali sebagai DPD pertama yang memulai menggelar konferda dan konfercab agar memilih kader-kader terbaik.

    “Supaya mereka yang masuk kepengurusan bukan hanya namanya saja tapi betul-betul aktif turun ke bawah karena yang memenangkan PDIP adalah rakyat, rakyat melihat kinerja kita, rekrut orang-orang terbaik kita harus membuka diri,” kata Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • GWK dan Pemda Bali Capai Kesepatan Bersama Soal Akses Jalan Warga

    GWK dan Pemda Bali Capai Kesepatan Bersama Soal Akses Jalan Warga

    Ungasan: Pihak Garuda Wisnu Kencana (GWK) menginisiasi pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Ungasan terkait akses jalan di kawasan GWK.

    Pertemuan yang digelar pada Selasa (14/10) dihadiri oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta jajaran PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN) selaku pengelola kawasan GWK.

    Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa jalan yang selama ini digunakan warga tetap dapat dimanfaatkan melalui perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan Pemerintah Daerah.

    “Kami bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten mengambil langkah bijak untuk menggeser pagar yang berada di atas lahan kami sehingga tetap ada alternatif akses jalan untuk warga menuju jalan umum demi kepentingan masyarakat di sekitar GWK, dengan perjanjian pinjam pakai yang telah disepakati bersama. Kami selalu mengedepankan persatuan bangsa, kerukunan bertetangga dan bermasyarakat,” ujar Sang Nyoman Suwisma, Komisaris Utama PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN). 
     

    “Selain berkomitmen untuk terus memajukan pariwisata Bali, kami ingin mengajak masyarakat bersama meningkatkan percepatan kesejahteraan masyarakat Bali khususnya Desa Ungasan,” lanjutnya. 

    Langkah tersebut diapresiasi oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang menyatakan bahwa hasil pertemuan menghasilkan kesepahaman yang menguntungkan semua pihak. 

    “Saya selaku Bupati Badung bersama Bapak Gubernur Bali telah berkoordinasi pihak GWK terkait aspirasi masyarakat yang menginginkan agar akses di sekitar GWK tetap bisa dipergunakan. Secara prinsip, pihak GWK sudah sepakat dengan apa yang kita harapkan, yaitu memberikan akses bagi masyarakat untuk tetap menggunakan jalan yang berada di kawasan GWK,” ujar Bupati Badung.

    Lebih lanjut, kesepahaman tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis berupa perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan Pemerintah Daerah. Lahan milik GWK yang selama ini dimanfaatkan masyarakat tetap difungsikan sebagai jalan umum selama masyarakat masih memerlukannya.

    “Dengan adanya perjanjian pinjam pakai ini, sudah jelas bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat di seputaran GWK dapat terwujud. Kami memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi, dan persoalan yang berkembang selama ini dapat diselesaikan secara baik,” tegasnya.

    Penyelesaian persoalan ini memastikan kegiatan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap situasi di sekitar kawasan GWK kembali kondusif.

    Hadir dalam pertemuan tersebut Kabag Tapem Setda Badung Made Surya Dharma, Komisaris Utama GWK, serta jajaran terkait.

    Ungasan: Pihak Garuda Wisnu Kencana (GWK) menginisiasi pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Ungasan terkait akses jalan di kawasan GWK.
     
    Pertemuan yang digelar pada Selasa (14/10) dihadiri oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta jajaran PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN) selaku pengelola kawasan GWK.
     
    Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa jalan yang selama ini digunakan warga tetap dapat dimanfaatkan melalui perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan Pemerintah Daerah.

    “Kami bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten mengambil langkah bijak untuk menggeser pagar yang berada di atas lahan kami sehingga tetap ada alternatif akses jalan untuk warga menuju jalan umum demi kepentingan masyarakat di sekitar GWK, dengan perjanjian pinjam pakai yang telah disepakati bersama. Kami selalu mengedepankan persatuan bangsa, kerukunan bertetangga dan bermasyarakat,” ujar Sang Nyoman Suwisma, Komisaris Utama PT Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN). 
     

     
    “Selain berkomitmen untuk terus memajukan pariwisata Bali, kami ingin mengajak masyarakat bersama meningkatkan percepatan kesejahteraan masyarakat Bali khususnya Desa Ungasan,” lanjutnya. 
     
    Langkah tersebut diapresiasi oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang menyatakan bahwa hasil pertemuan menghasilkan kesepahaman yang menguntungkan semua pihak. 
     
    “Saya selaku Bupati Badung bersama Bapak Gubernur Bali telah berkoordinasi pihak GWK terkait aspirasi masyarakat yang menginginkan agar akses di sekitar GWK tetap bisa dipergunakan. Secara prinsip, pihak GWK sudah sepakat dengan apa yang kita harapkan, yaitu memberikan akses bagi masyarakat untuk tetap menggunakan jalan yang berada di kawasan GWK,” ujar Bupati Badung.
     
    Lebih lanjut, kesepahaman tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis berupa perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan Pemerintah Daerah. Lahan milik GWK yang selama ini dimanfaatkan masyarakat tetap difungsikan sebagai jalan umum selama masyarakat masih memerlukannya.
     
    “Dengan adanya perjanjian pinjam pakai ini, sudah jelas bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat di seputaran GWK dapat terwujud. Kami memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi, dan persoalan yang berkembang selama ini dapat diselesaikan secara baik,” tegasnya.
     
    Penyelesaian persoalan ini memastikan kegiatan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah berharap situasi di sekitar kawasan GWK kembali kondusif.
     
    Hadir dalam pertemuan tersebut Kabag Tapem Setda Badung Made Surya Dharma, Komisaris Utama GWK, serta jajaran terkait.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Koster Serahkan Rp 571 Juta Hasil Donasi ASN untuk Korban Banjir Tabanan dan Jembrana Denpasar 2 Oktober 2025

    Koster Serahkan Rp 571 Juta Hasil Donasi ASN untuk Korban Banjir Tabanan dan Jembrana Denpasar 2 Oktober 2025

    Koster Serahkan Rp 571 Juta Hasil Donasi ASN untuk Korban Banjir Tabanan dan Jembrana
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Gubernur Bali I Wayan Koster menyerahkan bantuan untuk korban bencana banjir di Kabupaten Tabanan dan Jembrana. Total dana yang disalurkan senilai Rp 1.001.800.000.
    Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 571.827.926 berasal dari dana gotong royong atau donasi aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Bali. Sementara sisanya disebut dari masyakarat.
    Penyerahan bantuan dilakukan di Gedung Maria, Kabupaten Tabanan, Kamis (2/10/2025).
    Korban banjir di Kabupaten Jembrana, menerima total bantuan Rp 497.800.000.
    Dari jumlah tersebut, Rp 210.500.000 untuk perbaikan rumah rusak ringan, sedang, dan berat.
    Lalu Rp 192.300.000 dialokasikan guna perbaikan tempat peribadatan. Selain itu, untuk santunan penguatan ekonomi sebesar Rp 95 juta.
    Sementara korban banjir di wilayah Tabanan mendapat bantuan sebesar Rp 504 juta. Sebanyak Rp 419 juta dialokasikan untuk perumahan dan Rp 85 juta untuk tempat ibadah.
    Koster menjelaskan ada enam kabupaten/kota terdampak banjir pada 10 September 2025 yakni Denpasar, Badung, Gianyar, Klungkung, Jembrana, dan Tabanan.
    “Yang meninggal, 12 orang di Denpasar, tiga orang di Gianyar, satu orang di Badung dan dua korban di Jembrana,” ungkapnya.
    Koster menyebut khusus untuk korban jiwa, semuanya telah mendapat santunan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
    “Dari pusat Rp 15 juta, provinsi Rp 15 juta, dan khusus untuk Kota Denpasar, warga juga mendapat santunan Rp 15 juta. Semua sudah disalurkan,” tambah dia.
    Selain Denpasar, Tabanan, dan Jembrana, korban dari Kabupaten Klungkung dan Bangli juga menyampaikan permohonan bantuan.
    Sesuai dengan dana yang masuk, Bangli mengajukan permohonan bantuan Rp 58 juta dan Klungkung Rp 533,6 juta.
    “Klungkung dan Bangli akan kita salurkan dalam waktu dekat. Sementara Gianyar dan Badung bisa menyelesaikan sendiri,” ujar Koster.
    Guna memitigasi banjir, Pemerintah Provinsi Bali melakukan mitigasi daerah aliran sungai (DAS) melalui kegiatan normalisasi dan melakukan audit dari hulu hingga hilir.
    “Di mana terjadi pendangkalan, kita keruk. Kemudian kalau gundul, kita tanami kembali. Untuk rumah di bantaran sungai, kita lakukan pendekatan.”
    “Karena banjir ini terjadi hampir setiap musim hujan dan yang terbesar itu memang tanggal 10 September,” terangnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Baler Bale Agung Jadi Kelurahan Terbaik Bali 2025, Bupati Jembrana: Bukti Program Unggulan Terimplementasi Regional 28 September 2025

    Baler Bale Agung Jadi Kelurahan Terbaik Bali 2025, Bupati Jembrana: Bukti Program Unggulan Terimplementasi Regional 28 September 2025

    Baler Bale Agung Jadi Kelurahan Terbaik Bali 2025, Bupati Jembrana: Bukti Program Unggulan Terimplementasi
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, resmi dinobatkan sebagai Kelurahan Terbaik Provinsi Bali Tahun 2025.
    Predikat bergengsi itu diserahkan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster kepada Lurah Baler Bale Agung, Ida Bagus Gede Ananda Kusuma, di Denpasar, beberapa waktu lalu. 
    Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menegaskan penghargaan ini merupakan bukti konkret bahwa program unggulan daerah dapat terimplementasi dengan baik hingga ke tingkat kelurahan.
    “Kelurahan ini menjadi
    role model
    bagi perwujudan Jembrana yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat. Kami berharap Baler Bale Agung dapat membawa semangat ini ke tingkat nasional,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (28/9/2025).
    Kemenangan tersebut menegaskan keunggulan Baler Bale Agung dalam tata kelola pemerintahan, bidang kewilayahan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.
    Lurah Baler Bale Agung, Ida Bagus Gede Ananda Kusuma, turut menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut.
    “Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kebersamaan, dan semangat gotong royong seluruh masyarakat. Kami persembahkan kemenangan ini untuk Kota Negara dan Kabupaten Jembrana,” katanya.
    Lebih lanjut, Bagus Gede menyebut penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik, memperkuat kebersamaan, serta menjadikan Baler Bale Agung sebagai kelurahan yang maju dan berdaya saing.
    “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras, sinergi, dan semangat menyama braya seluruh elemen masyarakat. Kami membuktikan bahwa gotong royong dan inovasi adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang prima,” imbuhnya.
    Keberhasilan Baler Bale Agung tak lepas dari sinergi dengan visi pembangunan Kabupaten Jembrana yang mengusung “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, dalam Bali Era Baru, menuju Jembrana yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat.”
    Sejalan dengan visi itu, Kelurahan Baler Bale Agung menerapkan program Gapura Jegog (Gang Asri Penuh Unggulan Ramah Alam Jembrana Go Green), yang memadukan program gang hijau kabupaten, pemilahan sampah berbasis sumber dari provinsi, serta program ketahanan pangan nasional.
    Selain itu, kelurahan Baler Bale Agung unggul di berbagai indikator, termasuk tata kelola pemerintahan, kinerja, inisiatif dan kreativitas pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi (
    e-government
    ), hingga pelestarian adat dan budaya. Deretan inovasi yang dikembangkan antara lain:
    Dengan menyandang predikat Kelurahan Terbaik Provinsi Bali 2025, Baler Bale Agung akan mewakili Bali di ajang Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Nasional Regional II.
    Selain itu, kelurahan ini juga mendapat undangan dari Konsulat Jenderal Pemerintah Tiongkok di Denpasar untuk melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Yunnan pada 13–19 Oktober 2025.
    Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kerja sama praktis antarwilayah serta menjalin persahabatan, dengan seluruh biaya ditanggung pihak KJRTT tanpa menggunakan APBD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bali Gelontorkan Rp 270 M untuk Tower Turyapada Tahap Dua, Akan Dilengkapi Gondola dari Korea Denpasar 28 September 2025

    Bali Gelontorkan Rp 270 M untuk Tower Turyapada Tahap Dua, Akan Dilengkapi Gondola dari Korea Denpasar 28 September 2025

    Bali Gelontorkan Rp 270 M untuk Tower Turyapada Tahap Dua, Akan Dilengkapi Gondola dari Korea
    Tim Redaksi
    BULELENG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bakal menggelontorkan anggaran Rp 270 miliar untuk pembangunan Tower Turyapada tahap dua.
    Tower telekomunikasi yang berlokasi di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali ini akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas.
    Gubernur Bali, Wayan Koster mengungkapkan bahwa pembangunan ini mencakup jalan masuk dari
    shortcut
    hingga terminal, tempat parkir berkapasitas 200 mobil, serta fasilitas dan terminal gondola.
    Pembangunan jalan masuk direncanakan dimulai pada tahun ini.
    “Tahap duanya (dianggarkan) lagi Rp270 miliar. Tapi semua tendernya tahun ini selesai. Pengerjaannya tagu 2026 sampai 2027,” ujar Koster, Sabtu (27/9/2025) di Kabupaten Buleleng, Bali.
    Kata Koster, gondola yang akan dibangun memiliki panjang 1,1 kilometer dan akan dilengkapi dengan teknologi dari Korea.
    Selain gondola, penataan kawasan Turyapada juga akan dilakukan, meliputi pembangunan taman, glamping, komunal space, tempat-tempat santai, UMKM, pura, dan restoran.
    Pengerjaan interior dan furniture di tower Turyapada juga akan diselesaikan pada tahap kedua ini.
    Selain itu, untuk mendukung aksesibilitas, akan disiapkan
    shuttle
    listrik untuk mengangkut pengunjung jika terjadi kendala pada gondola.
    Ia menyebut, kendaraan yang diizinkan masuk ke kawasan ini nantinya hanya kendaraan listrik.
    “Kalau terjadi problem pada gondolanya, mungkin listrik mati atau masalah teknis, orang bisa menuju ke Turyapada dengan menggunakan
    shuttle
    listrik. Harus listrik. Yang boleh masuk ke sini nanti hanya yang listrik,” kata Koster.
    Untuk memastikan kawasan tetap terjaga, pemerintah daerah akan membuat Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
    Fasilitas obyek pariwisata akan diatur dalam radius tertentu tanpa adanya bangunan tinggi, hanya vila atau resort.
    “Ini akan menjadi kawasan yang bagus. Karena itu saya sudah minta ke Pak Bupati supaya dibuatkan Perda di sini. Kawasan hijau ini jangan sampai berubah,” ucapnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ari Dwipayana: Gubernur Bali harus tekan ego sektoral atasi banjir

    Ari Dwipayana: Gubernur Bali harus tekan ego sektoral atasi banjir

    banjir yang paling parah melanda hilir Denpasar bukan hanya problem tata kelola di hilir semata, tapi juga problem tata kelola yang disumbangkan di area hulu dan tengah, yakni Bangli, Badung, dan Gianyar

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud AAGN Ari Dwipayana mengatakan Gubernur Bali I Wayan Koster harus mampu berperan menekan ego sektoral antarkabupaten/kota untuk mengatasi bencana banjir.

    Untuk mengatasi ego kabupaten dan ego sektoral, posisi Gubernur Bali sangat strategis, karena Gubernur bukan hanya sebagai wakil pemerintah pusat di Bali, tetapi juga sebagai kepala daerah Provinsi Bali.

    “Peran ganda tersebut memungkinkan Gubernur Bali berperan sebagai kekuatan intemerdiary, yang menyambung kepentingan antarkabupaten/kota di Bali, antara kepentingan kabupaten/kota di Bali dengan pemerintah pusat, agar bisa berjalan sinergis,” kata Ari Dwipayana dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia mengatakan bencana banjir yang melanda Bali memberikan pelajaran berharga yang mengharuskan para elite pemerintahan di Bali, tidak menjadikan konsep “One Island, One Management” sebatas slogan kosong yang miskin implementasi.

    Menurut dia, banjir yang paling parah melanda hilir Denpasar bukan hanya problem tata kelola di hilir semata, tapi juga problem tata kelola yang disumbangkan di area hulu dan tengah, yakni Bangli, Badung, dan Gianyar.

    Dia menjelaskan kesadaran sebagai satu kesatuan ekologis (bentang alam), membuat para leluhur Bali, sejak Sri Kesari Warmadewa telah menggagas konsep “Bali Dwipa” sebagai sebuah pulau yang Aneka Twa-Eka Twa, beragam, tapi menjadi satu kesatuan, teologi, budaya, ekologi dan juga bentang alam.

    Filosofi itu, kata dia, sesungguhnya telah ditangkap di era kekinian dalam gagasan “One Island, One Management”, namun faktanya dalam tata kelola pemerintahan yang berlangsung selama ini, konsep Bali sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, justru hanya dijadikan pepesan kosong dan miskin implementasi.

    Hal itu, menurut dia, disebabkan oleh munculnya sekat-sekat ego-kabupaten/kota maupun ego-sektoral. Sebagai contoh, dia menjelaskan penanganan sampah yang buruk di kabupaten wilayah hulu atau tengah akan berdampak pada kota Denpasar yang berada di hilir.

    “Kita harus belajar dari para leluhur dalam mengelola Bali,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.