Tag: Wayan Koster

  • Semua Kepala Daerah di Bali Wayan Koster Dkk Tak Hadir Retret Akmil Magelang, Ikut Gelombang Kedua? – Halaman all

    Semua Kepala Daerah di Bali Wayan Koster Dkk Tak Hadir Retret Akmil Magelang, Ikut Gelombang Kedua? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa seluruh kepala daerah di Provinsi Bali, kompak tidak mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Retret itu diketahui berlangsung sejak 21 Februari 2025 dan akan berakhir pada 28 Februari 2025 besok.

    Adapun, seluruh kepala daerah di Bali yang dimaksud itu adalah Gubernur Bali, Wayan Koster beserta delapan bupati/wali kota.

    “(Yang tidak ikut retret) ada Pak Gubernur Bali (Wayan Koster), beserta kepala daerah yang ada di sana (Provinsi Bali), seluruhnya ada sembilan,” ujar Bima Arya, saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

    Selain sembilan kepala daerah di Bali, dalam retret gelombang pertama itu, kepala daerah dari Kabupaten Asmat, yakni Thomas Eppe Safanpo juga diketahui tidak hadir.

    Jadi, tercatat ada 10 kepala daerah yang absen dalam kegiatan retret kepala daerah tersebut.

    Meski demikian, Bima Arya tetap mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri yang telah mendukung acara retreat ini dan mendukung kadernya mengikuti orientasi gelombang kedua nanti.

    “Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Ibu Mega, DPP PDI Perjuangan yang telah mendukung acara retreat ini.”

    “Dan mendukung agar para kadernya melanjutkan kembali bergabung di sini dan memberi kesempatan bagi yang belum bergabung untuk mengikuti pembekalan tahap berikutnya,” ucapnya.

    Megawati disebut juga telah menginstruksikan kepala daerah dari partainya yang belum menjalani retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025 agar ikut gelombang kedua.

    Instruksi dari Megawati ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah dalam konferensi pers, Selasa (25/2/2025).

    Merujuk kepada Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ per 11 Februari 2025 sekaligus pernyataan resmi Wamendagri Bima Arya, berikut selengkapnya instruksi terbaru Megawati terkait retret kepala daerah PDIP:

    Kepala daerah yang belum mengikuti retret diminta kembali ke daerah masing-masing untuk menjalankan tugasnya.

    Kepala daerah yang belum mengikuti retret dapat bergabung dalam angkatan kedua.

    Jika kepala daerah tidak bisa hadir dalam retret, maka dapat diwakili oleh sekretaris daerah.

    Kepala daerah yang sudah mengikuti retret angkatan pertama diminta menyesuaikan dengan agenda yang sudah berjalan.

    Wakil kepala daerah yang pasangannya sudah mengikuti retret diminta hadir dalam penutupan acara.

    Wayan Koster Akan Ikut Retret Gelombang Kedua

    Mengenai retret ini, Wayan Koster, mengatakan dirinya dan seluruh kepala daerah dari PDIP di Provinsi Bali akan mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua.

    Adapun, retret gelombang kedua itu disiapkan untuk daerah yang proses pilkadanya masih bersengketa, menggelar pemungutan suara ulang maupun yang masih rekapitulasi suara ulang.

    Menurut Wayan Koster, acara tersebut bakal dilaksanakan setelah proses gugatan hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 40 kepala daerah selesai.

    “Semua kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali dari PDI Perjuangan dipastikan semua ikut acara retreat pada gelombang kedua,” ucap Wayan Koster, Rabu (26/2/2025), dikutip dari Tribun-Bali.com.

    PDIP Tegaskan Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah Ikut Retret

    Sebelumnya diberitakan bahwa Megawati memberikan instruksi agar kadernya menunda ikut retret di Magelang.

    Instruksi tersebut kemudian menimbulkan berbagai tanggapan dari sejumlah pihak.

    Mengenai hal ini, Basarah menegaskan bahwa Megawati tidak pernah melarang para kepala daerah PDIP untuk ikut retret di Akmil Magelang itu.

    Instruksi Megawati yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 itu hanya meminta para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, hingga ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.

    “Perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” kata Basarah.

    Basarah menyampaikan bahwa Megawati meminta para kepala daerah PDIP yang belum berangkat ke Magelang untuk tetap berada di daerah masing-masing.

    Supaya bisa langsung bekerja melayani rakyat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Jadi, kepala daerah yang belum berangkat ke Magelang itu justru diminta Megawati untuk lebih mengutamakan bekerja demi kepentingan rakyat.

    “Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” ucapnya.

    Menurut Basarah, kehadiran kepala daerah sangat penting dalam menjalankan program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, penciptaan lapangan kerja, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak rakyat atas makanan bergizi.

    “Bagi PDIP, pemimpin yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat adalah langkah efektif dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Basarah.

    Apakah Ada Sanksi bagi Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret?

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyebut tidak ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak mengikuti retret. 

    Dia mengatakan, kepala daerah yang tidak ikut bisa mengutus wakil kepala daerah mereka atau mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) dengan konsekuensi harus mengikuti retret pada gelombang berikutnya. 

    “Ya (sanksinya) mengikuti acara yang sama pada gelombang berikutnya. Ya, kan dikirim wakil (juga) untuk menggantikan di sini,” ujar Bima, saat ditemui di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025), dilansir Kompas.com.

    Untuk gelombang berikutnya retret kepala daerah yang tidak hadir akan ditentukan setelah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

    Jadi, untuk kepala daerah yang tidak hadir bisa menggantikan kepesertaan saat retret nanti.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Belum Ngantor, Gubernur Bali Koster Tiba di Bali Malam Kemarin

    (Tribunnews.com/Rifqah/Fransiskus Adhiyuda) (Kompas.com) (Tribun-Bali.com/Ni Luh Putu Wahyuni Sari) (Kompas.com)

  • Koster soal Absen di Retret Gelombang I: Ada Situasi Kurang Enak di Internal

    Koster soal Absen di Retret Gelombang I: Ada Situasi Kurang Enak di Internal

    Denpasar

    Gubernur Bali Wayan Koster memastikan akan hadir pada retret kepala daerah gelombang kedua. Koster juga mengungkap alasan absen pada gelombang pertama.

    “Iya, (karena) instruksi karena kami lagi prihatin ada situasi kurang mengenakkan di internal. Kami harus solid, berempati dengan situasi ini. Bukan menolak (retret). Kami sangat didorong mengikuti retret, cuma situasi kondisinya kemarin yang kurang kondusif,” ujar Koster di Lapangan Lumintang, Denpasar, dilansir detikBali, Kamis (27/2/2025).

    Koster memastikan bakal mengikuti retret pada gelombang kedua. Terlebih, bagi dia, retret penting. Koster juga menyebut hubungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan pemerintah pusat saat ini tidak ada masalah.

    Koster sebelumnya memastikan seluruh kepala daerah di Bali dari PDIP akan mengikuti retret pada gelombang kedua. Mereka sebelumnya absen dari retret yang digelar di Akmil Magelang, Jateng, itu.

    “Semua kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali dari PDI Perjuangan pasti ikut retret gelombang kedua,” tulis singkat Koster kepada detikBali, Rabu (26/2/2025).

    Baca selengkapnya di sini

    (idh/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wayan Koster Tak Ikut Retret di Akmil Magelang, Tunggu Gelombang Kedua

    Wayan Koster Tak Ikut Retret di Akmil Magelang, Tunggu Gelombang Kedua

    FAJAR.CO.ID, DENPASAR — Retret kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari mendatang, tidak sepenuhnya diikuti. Ada kepala daerah yang berasal dari kader PDIP yang tidak ikut.

    Salah satunya adalah Gubernur Bali, Wayan Koster. Dia memastikan tidak mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Koster mengaku sudah kembali ke Bali dan mendarat, Selasa (25/2) kemarin. Gubernur Koster bahkan mengaku langsung mengerjakan tugasnya sebagai gubernur dari rumah.

    “Baru datang kemarin malam, tugas-tugas kantor dikerjakan di rumah,” kata Gubernur Bali Wayan Koster dilansir dari jpnn.

    Berdasarkan pantauan langsung, Gubernur Bali Wayan Koster meski sudah mulai bekerja, belum menjadwalkan diri untuk hadir di kantor. Suasana Kantor Gubernur Bali Jalan Basuki Rahmat khususnya ruang gubernur terlihat sepi hanya diisi para pegawai.
    Kabid Humas Pemprov Bali, Kadek Suadnyana Purianto menambahkan dari data agenda pimpinan hari ini Wayan Koster belum memiliki jadwal pertemuan atau kegiatan.

    “Sementara agenda semua pimpinan belum termonitor dari ajudan, kami belum monitor agenda dari ajudan,” kata Kadek Suadnyana Purianto.

    Gubernur Koster memastikan diri tak bergabung retreat di Akmil Magelang yang berlangsung dari 21-28 Februari 2025.

    Namun, demikian, dirinya akan mengikuti retret gelombang kedua. “(Ikut) gelombang ke-2 menunggu selesai proses di Mahkamah Konstitusi sebanyak 40 kepala daerah,” ujarnya.

    Wayan Koster juga memastikan selain dirinya, bupati dan wali kota se-Bali yang belum mengikuti pembekalan akan ikut pada retret kepala daerah gelombang kedua. Mulai dari kepala daerah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Bangli, Klungkung, Buleleng, dan Jembrana akan bergabung.

  • Mendagri Sebut Kepala Daerah PDI-P yang Tak Hadir Retreat Bisa Ikut Gelombang Kedua

    Mendagri Sebut Kepala Daerah PDI-P yang Tak Hadir Retreat Bisa Ikut Gelombang Kedua

    Mendagri Sebut Kepala Daerah PDI-P yang Tak Hadir Retreat Bisa Ikut Gelombang Kedua
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa para
    kepala daerah
    dari kader
    PDI-Perjuangan
    yang tidak hadir dalam kegiatan retreat dapat mengikuti
    orientasi gelombang kedua
    .
    Tito mengatakan, kepala daerah yang absen dalam retreat akan bergabung dengan rekan-rekan mereka yang perkaranya telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Ya kalau enggak mau nanti kita akan ikut sertakan dalam gelombang yang kedua nanti yang setelah,” ujar Tito, saat ditemui di Magelang, pada Selasa (25/2/2025) malam.
    Tito menginformasikan bahwa MK telah memutuskan untuk menolak sembilan perkara dan tidak menerima lima perkara terkait Pilkada Serentak 2024.
    Kepala daerah
    terpilih dari 14 daerah yang perkaranya ditolak tersebut akan segera dilantik dan menjalani orientasi.
    “Selesai dilantik mereka juga orientasi,” kata Tito.
    Namun, Tito menegaskan bahwa orientasi untuk kepala daerah gelombang kedua tidak akan sama dengan retreat yang berlangsung di Magelang.
    Kegiatan orientasi tersebut akan dilaksanakan di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri di Kalibata, Jakarta Selatan.
    “Orientasinya tapi bukan di sini, orientasi nanti di Diklatnya Kemendagri namanya Badan SDM di Kalibata. Mungkin yang 10 (tidak hadir) nanti akan kita ikut sertakan di situ aja,” ucap dia.
    Sebagai informasi, jumlah kepala daerah yang mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang mencapai 493 orang.
    Angka ini berbeda dari jumlah registrasi kepala daerah yang dilantik sebelumnya, yaitu 503 kepala daerah.
    Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa 10 kepala daerah yang tidak hadir merupakan kader PDI-P, termasuk Gubernur Bali, Wayan Koster.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega
                        Megapolitan

    4 Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega Megapolitan

    Terbelahnya Kepala Daerah PDI-P: Pramono dkk Ikut Retreat, Koster dkk Tunggu Arahan Mega
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dinamika internal
    PDI-P
    semakin terlihat dengan terbagi dua sikap kepala daerahnya dalam mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    bersama 18 kepala daerah akhirnya mengikuti retreat, sementara Gubernur Bali
    Wayan Koster
    dan sejumlah kepala daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    .
    Pramono terpantau tiba di lokasi pada Senin (24/2/2025) siang pukul 13.05 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Ia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam retreat merupakan keputusan yang diambil setelah berbagai pertimbangan.
    “Saya Gubernur Jakarta bersama dengan Pak Wali Kota Yogya dan juga ada 17 lainnya yang bersama-sama dengan kami. Hari ini, hari ini kita memulai ikut retreat,” ujar Pramono di Magelang, Senin.
    Namun, Pramono enggan menjelaskan alasan mengapa dirinya baru mengikuti retreat pada hari keempat.
    “Kenapa baru hari ini? Tentunya saya tidak perlu menjelaskan apa-apa, tetapi apa pun saya tetap berkomunikasi dengan Ibu Megawati, dengan DPP Partai, apa yang kemudian menjadi keputusan bersama,” imbuhnya.
    Pramono pun memastikan keputusan ini tetap berada dalam koridor komunikasi yang baik dengan pimpinan partai.
    “Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ketua Umum untuk melakukan penundaan,” katanya.
    Sementara itu, di sisi lain, Wayan Koster beserta sejumlah kepala daerah dari Bali memilih tetap mengikuti instruksi Megawati dengan tidak menghadiri retreat.
    Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menegaskan bahwa para
    kepala daerah PDI-P
    dari Bali masih menunggu arahan lebih lanjut.
    “Yang jelas, Pak Bupati (Sutjidra) masih di Magelang menunggu instruksi saja. Masih berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan retreat,” ujar Supriatna.
    Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, turut mengonfirmasi bahwa Koster tidak ikut serta dalam rombongan kepala daerah yang kini sudah berada di Akmil.
    “Kecuali Bali (tidak ikut dalam retreat),” kata Masinton.
    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, melihat dinamika ini sebagai sesuatu yang wajar dalam konteks politik internal partai.
    Menurutnya, keputusan menunda keikutsertaan dalam retreat lebih disebabkan oleh situasi internal partai yang membutuhkan konsolidasi setelah penahanan Sekjen PDI-P,
    Hasto Kristiyanto
    .
    “Ini sebuah peristiwa yang biasa saja terjadi di sebuah partai ketika sekjennya, Hasto Kristiyanto, ditahan, lalu kemudian mereka harus standby. Sehingga karena mereka akan melakukan konsolidasi, waktunya kan hampir bersamaan dengan retreat di Magelang,” ujar Yunarto.
    Yunarto juga menilai bahwa ketidakhadiran sebagian kepala daerah bukan merupakan bentuk boikot terhadap retreat.
    “Kalau kita baca suratnya, bahasanya adalah standby menunggu ‘Commander Call’, jadi apabila dibutuhkan harus rapat. Mereka sedang ada dalam kondisi siaga satu,” lanjutnya.
    Dengan semakin banyaknya kepala daerah yang akhirnya mengikuti retreat, Yunarto melihat hal ini bukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap instruksi Megawati, melainkan bagian dari strategi partai dalam merespons dinamika yang terjadi.
    “Kalimat sebelumnya kan ada, sebelum dia bilang bertanggung jawab, Pramono menyebutkan bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Ibu Mega. Jadi artinya memang kedatangan Mas Pramono sudah diketahui oleh Ibu Mega dan sudah dikomunikasikan, makanya terlihat santai saja,” jelasnya.
    Kini, perhatian tertuju pada langkah berikutnya bagi kepala daerah yang masih menunggu instruksi, termasuk Koster dkk.
    “Kalau kepala daerah yang belum ikut nanti didorong ke gelombang kedua, artinya memang ini bukan boikot, tetapi lebih kepada kondisi internal yang sedang ditata,” kata Yunarto.
    Dinamika ini akan terus berkembang seiring dengan sikap resmi PDI-P terhadap kepala daerah yang belum mengikuti retreat.
    Apakah mereka akan bergabung dalam gelombang kedua, atau tetap bertahan dengan sikap menunggu arahan Megawati? Waktu yang akan menjawabnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa yang Dilewatkan Pramono Anung dkk karena Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah?

    Apa yang Dilewatkan Pramono Anung dkk karena Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah?

    Apa yang Dilewatkan Pramono Anung dkk karena Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah?
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Orientasi kepala daerah di Akademi Militer Magelang telah memasuki hari keempat, Senin (24/2/2025), yang artinya sudah setengah jalan.
    Beragam kegiatan sudah berlalu dan kegiatan-kegiatan itu tak bisa diulang oleh 46 kepala daerah kader PDI-Perjuangan yang menunda keikutsertaan mereka dalam retreat ini.
    Mereka baru mengikuti retreat belakangan karena Ketua Umum DPP
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda ikut retreat yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).
    Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    mengungkapkan, setidaknya ada 51 kepala daerah kader PDI-P menghadiri retreat sejak hari pertama.
    Menurut data Kemendagri, ada 46 kepala daerah PDI-P yang menunda kehadiran mereka.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, hingga Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu masuk daftar 46 kepala daerah tersebut.
    Namun, Tito mengungkapkan bahwa sebagian kepala daerah dari PDI-P yang sempat menunda kini berangsur-angsur mulai mengikuti retreat, meski ia tidak mengungkap identitas mereka.
    Lantas, apa saja yang mereka lewatkan selama menunda mengikut retreat?
    Hari pertama
    retreat kepala daerah
    terhitung pada Jumat (21/2/2025).
    Tak banyak kegiatan yang dilakukan karena para kepala daerah baru selesai dilantik di Jakarta pada Kamis (20/2/2025) dan kembali ke daerah mereka masing-masing.
    Hari pertama diperuntukkan sebagai acara penyambutan, 450 kepala daerah disambut di gerbang Akmil Magelang dengan marching band.
    Para kepala daerah ini juga berseragam komponen cadangan (Komcad) pertahanan negara.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan, di hari pertama ada banyak kepala daerah yang terlambat, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur.
    Keterlambatan ini dikarenakan pesawat yang mereka gunakan mengalami
    delay
    .
    Selain itu, terdapat 47 kepala daerah yang disebut tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
    Hari pertama kemudian ditutup dengan acara makan malam bersama dan ramah tamah dengan Menteri Dalam Negeri.
    Memasuki hari kedua, para kepala daerah mengawali kegiatan dengan senam pagi yang diikuti oleh Mendagri Tito Karnavian dan Wamendagri Bima Arya.
    Mereka kemudian melanjutkan kegiatan dengan upacara pembukaan yang dipimpin Wamendagri Bima Arya sebagai kepala sekolah retreat kepala daerah.
    Setelah pembukaan, dilanjutkan dengan pengarahan program dan ceramah geopolitik.
    Khusus ceramah tentang geopolitik ini akan diisi oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily.
    Kemudian dilanjutkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan pokok pembahasan Asta Cita dan sistem pertahanan negara RI.
    Pada hari kedua ini juga, para kader PDI-P yang menunda ikut retreat berkumpul di Magelang.
    Dipimpin Gubernur Jakarta, Pramono Anung, para kepala darah dari PDI-P mencoba membuka komunikasi dengan Kemendagri lewat staf ahli Kemendagri, Herry Heryawan.
    Memasuki hari ketiga retreat kepala daerah, beberapa peserta mulai bertumbangan.
    Tiga kepala daerah harus dirujuk ke rumah sakit, dua di antaranya harus menjalani rawat inap.
    Bima enggan menyebut siapa saja kepala daerah yang dirujuk ke rumah sakit karena kelelahan.
    Namun, dia memastikan bahwa kondisi ketiga kepala daerah tidak terlalu parah sehingga kemungkinan bisa segera sembuh.
    Selain tiga kepala daerah yang dirujuk ke RS, dua kepala daerah juga harus beristirahat di tenda karena alasan kesehatan.
    Bima mengatakan, bagi kepala daerah yang memerlukan waktu istirahat diperbolehkan, dengan harapan bisa kembali fit keesokan harinya.
    Meski ada peserta yang sakit, Bima mengatakan, jadwal pemberian materi retreat tidak berubah dari rencana semula.
    Kepala daerah yang sakit nantinya akan diminta menyesuaikan diri dan tidak dipaksa ikut jika benar-benar dalam kondisi tidak sehat.
     
    “Yang menyesuaikan adalah yang sakitnya. Karena jadwalnya sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga sangat padat. Tapi kalau kondisinya tidak mungkin, silakan, dan istirahat di tenda atau ritme. Supaya bisa fit pada pemerintahan berikutnya,” tutur dia.
    Di luar kondisi para peserta, kegiatan yang dilakukan di hari ketiga ini diawali dengan ibadah sesuai dengan keyakinan dan di rumah ibadah masing-masing.
    Mereka kemudian melanjutkan sesi materi yang disampaikan Lembaga Ketahanan Nasional dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Mendagri: Sisa Kepala Daerah PDIP Datang Retret Akmil Magelang Hari Ini
                        Regional

    7 Mendagri: Sisa Kepala Daerah PDIP Datang Retret Akmil Magelang Hari Ini Regional

    Mendagri: Sisa Kepala Daerah PDIP Datang Retret Akmil Magelang Hari Ini
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa sebanyak 17 kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memasuki Akademi Militer (Akmil) di
    Magelang
    , Jawa Tengah, untuk mengikuti retret.
    “Saya dengar ada 17 teman-teman dari PDIP yang masuk ke Akmil Minggu malam,” ungkapnya di lokasi retret, Senin (24/2/2025).
    Tito menambahkan bahwa pada siang hari ini, masih ada
    kepala daerah PDIP
    yang dijadwalkan untuk bergabung.
    “Saya dengar siang nanti,” ujarnya.
    Tadi malam, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan sekitar setengah dari 55 kepala daerah PDIP telah tiba di Akmil.
    “Tadi malam telah bergabung sebagian dari yang belum bergabung,” jelasnya di lokasi retret pada Senin (24/2/2025).
    “Setengahnya kira-kira,” lanjutnya tanpa merinci jumlah spesifik.
    Bima juga menyatakan bahwa kemungkinan sisa kepala daerah PDIP akan bergabung dengan peserta lainnya untuk mengikuti retret pada siang ini.
    Sebelumnya, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengonfirmasi bahwa sebanyak 55 kepala daerah sudah berada di Magelang, termasuk Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

    Masinton menyatakan bahwa para kepala daerah siap mengikuti retret, meskipun waktu pelaksanaannya akan ditentukan dalam satu atau dua hari ke depan.
    “Ibu Megawati menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah (Kemendagri),” katanya di sebuah kafe di Kota Magelang, Sabtu (22/2/2025).
    Meskipun demikian, Masinton menegaskan bahwa
    instruksi Megawati
    mengenai penundaan keikutsertaan retret belum dicabut. “Kami akan bergabung (ke Akmil) setelah arahan selanjutnya,” cetusnya.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah PDIP untuk tidak menghadiri retret di Magelang.
    Keputusan ini tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan pada Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.
    Megawati juga menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Wardoyo Sebut Kepala Daerah PDIP Siap Ikut Retreat di Akmil Magelang Hari Ini

    Hasto Wardoyo Sebut Kepala Daerah PDIP Siap Ikut Retreat di Akmil Magelang Hari Ini

    loading…

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu terlihat tengah berbincang usai berkumpul bersama kader PDIP di Magelang, Sabtu (21/2/2025). Foto/Yohanes Demo

    MAGELANG – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut kepala daerah kader PDIP telah siap untuk bergabung dalam kegiatan retreat di Akmil Magelang hari ini, Senin (24/2/2025).

    “Nggih (Ya), masuk hari ini,” kata Hasto singkat saat dihubungi, Senin (24/2/2025) pagi.

    Namun demikian, ia tak menyebut pukul berapa para koleganya tersebut akan bergabung dengan ratusan kepala daerah lainnya. Sebelumnya, sebanyak 55 kepala daerah kader PDIP berkumpul di Magelang pada Sabtu (21/2/2025).

    Dalam sebuah kafe di Magelang, 55 kepala daerah PDIP itu berkumpul untuk menggelar pertemuan. Mereka yang disebut mengikuti konsolidasi itu antara lain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali Wayan Koster, lalu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti, dan termasuk Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

    Hasto mengatakan, dalam pertemuan di kafe itu disepakati bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah soal keikutsertaan retreat Akmil dan instruksi penundaan keberangkatan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto yang merupakan mantan Kepala BKKBN 2019-2024 tersebut.

  • 51 Kepala Daerah Kader PDIP Ikuti Retret di Akmil Magelang, 46 Orang Lagi Belum Bergabung – Halaman all

    51 Kepala Daerah Kader PDIP Ikuti Retret di Akmil Magelang, 46 Orang Lagi Belum Bergabung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – 51 kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) ternyata tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Mereka bahkan telah hadir sejak hari pertama.

    Sementara 46 kepala daerah kader PDIP masih belum bergabung. Diketahui, kepala daerah yang berasal dari PDIP berjumlah 97 orang.

    “51 sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya. Karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari Pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa ini adalah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung Jawabnya adalah kepada rakyat utamanya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025). 

     

    Tito mengatakan kehadiran dalam program retret ini sangat penting bagi kepala daerah karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

    Ia menegaskan bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

    “Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” ujar dia. 

    Ia juga menyoroti manfaat retret yang memungkinkan para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih cair. 

    Program ini menjadi ajang bagi gubernur, bupati, dan wali kota untuk bertemu serta mendiskusikan berbagai isu penting di daerah masing-masing.

    Tito mengungkapkan, masih ada beberapa kepala daerah yang akan menyusul bergabung dalam program ini. Namun, ia tidak menyebutkan jumlah pastinya.

    “Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan masih akan ada yang bergabung. Silakan, kita welcome,” ujarnya.

    Sementara itu, bagi kepala daerah yang belum dilantik akibat sengketa hasil Pilkada 2024, Kemendagri berencana mengadakan program orientasi tersendiri. 

    Tito menjelaskan bahwa ada 40 daerah yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada. 

    Sebagian daerah bahkan berpotensi menggelar pemungutan suara ulang, seperti Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

    Berbeda dengan retret di Akmil Magelang, kepala daerah yang masih tertunda pelantikannya akan menjalani program pembekalan di BPSDM Kemendagri di Jakarta.

    “Konsepnya nanti akan berbeda dengan yang di Magelang. Di Magelang ini programnya besar, gabungan dengan Lemhannas, tempatnya informal, dan lebih mendukung interaksi yang cair,” jelas Tito. 

    Tunggu instruksi Megawati

    Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan telah berada di Magelang pada Sabtu (22/2/2025) sore.

    Dari jumlah tersebut, di antaranya merupakan yaitu Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster. 

    Meski demikian, mereka masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti retret kepala daerah yang saat ini tengah berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Sebanyak 55 kepala daerah itu sempat berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang.

    Saat Tribun Jogja tiba di lokasi pada pukul 16.15 WIB, hanya tersisa beberapa kader yang masih berada di sana. 

    Yang lainnya telah meninggalkan lokasi namun masih berada di wilayah Magelang.

    Salah satunya adalah Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang menyampaikan bahwa mereka sedang menunggu instruksi lebih lanjut terkait jadwal masuk ke retret.

    “Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Anung) bahwa kita semua siap mengikuti retret, dan waktunya akan ditentukan lebih lanjut. Makanya kita stand by di sekitar sini, dengan komunikasi yang terus dilakukan oleh Pak Pramono dengan pemerintah dan penyelenggara,” kata Hasto di dalam mobil saat hendak meninggalkan lokasi, Sabtu (22/2/2025).

     
    Hasto juga memastikan bahwa kepala daerah kader PDIP yang berkumpul berjumlah 55.

    Jumlah tersebut berbeda dari jumlah peserta retret yang absen sebanyak 47 kepala daerah menurut data Kemendagri.

    “Kepala daerah yang ada di sini tadi kita absen ada 53, ditambah dua gubernur, jadi totalnya 55,” ujarnya.

    Terkait kepastian kapan mereka akan masuk ke Akmil, Hasto mengaku belum bisa memberikan jawaban pasti karena masih menunggu instruksi dari Ketum PDI Perjuangan.

    “Waktunya memang belum bisa disampaikan, tetapi secepatnya akan ditentukan. Bisa hari ini, besok, atau lusa. Makanya semua teman-teman standby di sini,” katanya.

    Hasto juga mengonfirmasi bahwa seluruh barang kepala daerah kader PDIP sudah berada di lokasi retret.

    “Semua baik yang sudah mengenakan seragam maupun yang belum, sudah siap. Kan, barang-barang sudah dibawa, kopernya juga sudah di dalam,” tuturnya.

    Menanggapi adanya beberapa kader PDIP yang sudah lebih dulu masuk ke Akmil, Hasto enggan memberikan komentar lebih lanjut karena itu bukan kapasitasnya. 

    “Kalau saya sendiri tidak berkomentar, biarlah teman-teman dari DPP yang memberikan pernyataan lebih lanjut,” ucapnya. 

     

    Penulis: Yuwantoro Winduajie 

    dan

    Sebanyak 55 Kepala Daerah PDIP Sudah Berada di Magelang, Tunggu Instruksi Mega Masuk Akmil

     

  • Hubungan Megawati dengan Prabowo Disebut Bisa Lebih Buruk dari SBY

    Hubungan Megawati dengan Prabowo Disebut Bisa Lebih Buruk dari SBY

    JAKARTA – Guru besar ilmu politik Unpad, Muradi menilai, instruksi kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti retret merupakan ekspresi kekecewaan Megawati Soekarnoputri terhadap Prabowo Subianto yang dianggap membiarkan Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Megawati menganggap kader-kadernya sebagai anaknya. Saya lihat instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda kedatangan ke retret karena terluka dengan penangkapan Hasto Kristiyanto. Apalagi, Prabowo sempat menunjukkan sikap menghargai Mega saat peringatan HUT ke-17 Gerindra,” ungkapnya, Minggu 23 Februari 2025.

    Menurut dia, penahanan Hasto bisa memperburuk hubungan Megawati dengan Prabowo. Apalagi jika muncul kesan Prabowo terus membiarkan PDIP diobrak-abrik oleh kekuatan eksternal. “Bahkan bisa jauh lebih buruk dari hubungan Megawati dengan SBY,” sambung Muradi.

    Padahal saat itu, kata dia, kesalahan SBY di mata Megawati hanya karena dianggap tidak jujur saat ditanyakan soal pencalonan menjelang Pilpres 2004. Sementara Prabowo, setelah sempat melontarkan pernyataan yang menghargai Mega, justru terkesan membiarkan Hasto ditahan yang mengonfirmasi dugaan PDIP adanya pihak luar yang ingin mengintervensi internal partai.

    Meski demikian, Muradi menyebut elite-elite PDIP tidak akan bertindak gegabah menjelang kongres pada April 2025 mendatang, dan masih menunggu itikad baik dari Prabowo. “Kalau Prabowo terus acuh tak acuh, maka PDIP akan semakin sengit beroposisi,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader-kader PDIP yang baru saja dilantik jadi kepala daerah untuk tidak ikut serta dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Instruksi itu tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis, 20 Februari 2025, atau tak lama setelah KPK memutuskan menahan Hasto Kristiyanto.

    Setidaknya ada 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah dari PDIP yang memenangi Pilkada Serentak 2024, termasuk di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno serta Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster-I Nyoman Giri.