Xcloud.id

Tag: Wayan Koster

  • Gubernur Koster Siapkan Perda Wajibkan Usaha Transportasi Beridentitas Bali-Pelat DK

    Gubernur Koster Siapkan Perda Wajibkan Usaha Transportasi Beridentitas Bali-Pelat DK

    BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster menyiapkan peraturan daerah (perda) yang mewajibkan pengusaha maupun pengemudi usaha transportasi merupakan seseorang yang ber-KTP alamat Bali dan kendaraannya bernomor polisi DK.

    “Buat perda dulu supaya warga lokal Bali terlindungi, ini lokal Bali maksudnya yang ber KTP (alamat tinggal) di Bali siapa pun orangnya,” kata Gubernur Koster di Kabupaten Badung, Rabu, 12 Maret.

    Dalam Rapat Koordinasi Pemda se-Bali itu Koster mengatakan ini bagian dari penertiban transportasi dan usaha transportasi pariwisata di Bali.

    Adapun yang Pemprov Bali lakukan mulai dari mengidentifikasi usaha transportasi pariwisata dan membentuk kebijakan yang berpihak pada sumber daya manusia lokal.

    “Membentuk peraturan daerah dan peraturan gubernur yang berpihak pada sumber daya manusia lokal, usaha transportasi wisata harus berizin, pengusaha harus ber-KTP dengan alamat di Bali, dan pengendara harus ber-KTP dengan alamat di Bali, kendaraan transportasinya harus memakai nomor polisi DK,” ujarnya.

    Terhadap angkutan sewa khusus berbasis aplikasi atau ojek online, Pemprov Bali akan mengatur penggunaan aplikasinya dengan mensyaratkan pengusaha dan sopir harus beridentitas Bali dan nomor polisi DK.

    Dalam peraturan daerah nanti, Gubernur Bali tidak akan melewatkan pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan ini.

    “Kita tidak bisa lagi membiarkan tekanan terhadap penduduk lokal karena lapangan kerjanya sudah semakin sempit, jadi karena itu kita harus proteksi warga lokal dengan menerapkan sejumlah kebijakan baru,” ujarnya.

    Koster juga mengingatkan aturan serupa berlaku di daerah lain sehingga dibutuhkan kebijakan di Bali.

  • Gubernur pastikan Tol Gilimanuk-Mengwi lanjut walau keluar PSN

    Gubernur pastikan Tol Gilimanuk-Mengwi lanjut walau keluar PSN

    Melanjutkan rencana pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali Gilimanuk-Mengwi, dicabut dari PSN tapi jangan dulu pesimis, pembangunan tidak berarti berhenti karena tidak masuk PSN

    Badung (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster memastikan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi akan berlanjut meskipun sudah dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Koster dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Bali di Kabupaten Badung, Rabu, selain memastikan berlanjutnya proyek jalan penghubung lebih dari 50 desa itu juga menjadikan jalan tol program super prioritas mendesak pada periode kedua kepemimpinannya.

    “Melanjutkan rencana pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali Gilimanuk-Mengwi, dicabut dari PSN tapi jangan dulu pesimis, pembangunan tidak berarti berhenti karena tidak masuk PSN,” kata dia.

    Ia mengingatkan bahwa banyak pembangunan infrastruktur yang bisa berlangsung tanpa PSN, namun untuk proyek ini akan ditentukan kembali pola pembangunannya karena saat masih dalam PSN dikerjakan bersama Kementerian PUPR.

    “Untuk memastikan pola pembangunan ini, tanggal 17 (Maret) saya akan menghadap Bapak Menteri PU, membahas pola yang dipakai, apakah masih tetap dengan pola seperti sekarang,” ujar Wayan Koster.

    Orang nomor satu di Pemprov Bali itu mengatakan, awalnya pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi mengambil pola pengadaan lahan dari dana APBN sementara konstruksinya pihak ketiga, sedangkan jika hasil pertemuan nanti berubah kemungkinan seluruhnya akan dilepas ke pihak ketiga.

    “Nanti konfirmasi soal tol dan juga masalah infrastruktur, kami tentu menginginkan berharap ada dukungan pak menteri, untuk plan B-nya ada skema pemerintah daerah,” kata dia.

    “Kalau nanti dilepas ke pihak ketiga, maka kami akan berunding dengan Bapak Bupati Badung, walikota dan bupati se-Bali, kita membuat plan B untuk meneruskan jalan ini melibatkan para pelaku ekonomi dan masyarakat Bali,” sambungnya.

    Koster optimistis dengan kelanjutan proyek ini. Menurut dia, apapun akan ditempuh karena infrastruktur Tol Gilimanuk-Mengwi sangat dibutuhkan.

    “Tidak ada pilihan lain, Tol Gilimanuk sudah harus diprioritaskan karena sudah macet total dan mengancam keselamatan karena sering terjadi kecelakaan,” kata Koster.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Koster terima laporan akomodasi melanggar hingga jadi vila prostitusi

    Koster terima laporan akomodasi melanggar hingga jadi vila prostitusi

    Munculnya kampung (WNA) eksklusif, ada yang tidak berizin, kami akan cek KTP-nya Bali atau tidak, pekerjanya berapa persen orang Bali dan waktu operasinya jangan sampai melebihi jam 10 malam…,

    Badung (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, mendapat banyak laporan pelanggaran usaha akomodasi wisata hingga vila-vila yang dijadikan tempat praktik prostitusi.

    Oleh karena itu, ia dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Bali di Kabupaten Badung, Rabu, mengatakan akan memberi sanksi tegas usaha-usaha tersebut.

    “Laporan prostitusi dan juga wisatawan asing menginap di situ tapi tidak bayar pajak hotel dan restoran, banyak vila seperti itu, ke depan tertib harus berizin,” kata dia.

    Penertiban usaha akomodasi pariwisata sendiri menjadi program super prioritas mendesak yang ia susun, dimana Pemprov Bali akan mengidentifikasi usaha atau akomodasi pariwisata seperti hotel, vila, restoran, kelab pantai, karaoke, dan spa yang banyak melakukan pelanggaran.

    “Munculnya kampung (WNA) eksklusif, ada yang tidak berizin, kami akan cek KTP-nya Bali atau tidak, pekerjanya berapa persen orang Bali dan waktu operasinya jangan sampai melebihi jam 10 malam karena mengganggu wisatawan dan warga lokal,” ujar Koster.

    Selain itu, pelanggaran yang ia terima adalah melanggar sempadan pantai, penguasaan pantai sehingga menyulitkan masyarakat lokal, melakukan aktivitas mengganggu dan menodai kesucian upacara adat, melanggar batas kesucian pura, dan penyalahgunaan vila untuk praktik prostitusi tadi.

    “Tentu kita harus mengecek siapa mitra mereka supaya bisa kita tata dengan baik supaya Bali ini tertib, tahun 2025-2030 saya akan melakukan tindakan keras dan tegas ke semua pihak yang bikin Bali ini leteh (kotor) supaya aura Bali tampil kembali dengan kuat,” kata Gubernur Bali.

    Pemprov Bali akan memberi sanksi penertiban berlandaskan peraturan-peraturan yang sudah ada, serta menjamin keberpihakan bagi masyarakat lokal.

    Pemerintah daerah akan memastikan usaha pariwisata tidak membiarkan WNA memanfaatkan orang lokal demi kepentingan perizinan, minimal 90 persen pekerjanya adalah warga Bali, dan dibatasi jam operasional.

    “Dilarang melanggar sempadan pantai, menguasai pantai sehingga menyulitkan masyarakat lokal hingga mengganggu kesucian upacara adat, dilarang menyalahgunakan vila, rumah, atau sejenisnya untuk praktik prostitusi, akan kami tindak tegas karena itu saya mohon dukungan agar bisa menjalankan dengan baik, kalau tidak Bali ini kacau,” tegas Koster.

    Dengan ini Wayan Koster memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum memberi pidana bagi pelanggar, serta desa adat melakukan penertiban dan membuat pararem.

    “Supaya Bali tertib lagi, sudah kacau balau ini tidak bisa dibiarkan terus nanti citra kita menurun dan pariwisata Bali ditinggalkan,” kata dia.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Bali terbitkan kebijakan pertama selaras Asta Cita Prabowo

    Gubernur Bali terbitkan kebijakan pertama selaras Asta Cita Prabowo

    kebijakan pertama ini bukan karena melunturnya semangat nasionalisme namun justru ingin memperkuat

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan kebijakan pertama di periode keduanya yaitu wajib memperdengarkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya di lingkup pemerintahan, pendidikan, adat, hingga swasta.

    Koster di Denpasar, Selasa, mengatakan arahan ini mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

    Maka itu Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 ini dibuat untuk meningkatkan semangat nasionalisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai program memperkokoh ideologi Asta Cita Presiden Prabowo.

    “Kebijakan ini selaras dengan program pertama dari Asta Cita bapak presiden yakni memperkuat ideologi bangsa,” kata Wayan Koster.

    “Ini surat edaran yang saya keluarkan pertama sebagai gubernur setelah dilantik pada 20 Februari 2025, mengawali ini dengan spirit persatuan dan kesatuan bangsa serta nasionalisme yang ditegakkan oleh para pendiri bangsa, juga presiden yang sekarang juga Presiden Prabowo Subianto, jadi ini saya kira sangat patut kita jalankan di Provinsi Bali,” sambungnya.

    Adapun bunyi surat edaran ini agar lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan setiap hari kerja pukul 10.00 Wita yang dilanjutkan dengan memperdengarkan dan mengucapkan teks Pancasila, serta pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara.

    Kedua, lagu kebangsaan Indonesia Raya tiga stanza diperdengarkan atau dinyanyikan pada setiap pembukaan acara seremonial resmi di dalam gedung.

    Ketiga saat Indonesia Raya berkumandang, maka setiap orang sepanjang tidak sedang melaksanakan kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang orang lain apabila dihentikan wajib menghentikan aktivitas sejenak untuk mengambil sikap berdiri tegak di tempat masing-masing sampai lagu berakhir.

    Keempat, Bupati/Walikota se-Bali diminta agar menugaskan pimpinan perangkat daerah, lurah, dan kepala desa/perbekel untuk melaksanakan surat edaran ini.

    Selain itu Gubernur Koster meminta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan kebijakan pertama ini dilaksanakan secara efektif, tertib, dan sesai kearifan lokal.

    Pemprov Bali mengatakan kebijakan pertama ini bukan karena melunturnya semangat nasionalisme namun justru ingin memperkuat.

    “Kalau nasionalisme di Bali sudah pasti tidak menurun, nasionalisme di Bali justru menurut saya sangat baik, semakin baik, dan tentunya tidak ada arahan tertulis dari pemerintah pusat, ini merupakan kesadaran dari kami,” ujar Koster.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Anung: Suara Saya Habis, Tanda Serius Ikut Retreat Megapolitan 3 Maret 2025

    Pramono Anung: Suara Saya Habis, Tanda Serius Ikut Retreat Megapolitan 3 Maret 2025

    Pramono Anung: Suara Saya Habis, Tanda Serius Ikut Retreat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    mengaku serius mengikuti
    retreat
    kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
    Buktinya, kata Pramono, suaranya hampir habis karena mengikuti retreat sejak Senin (24/2/2025) sampai Jumat (28/2/2025). 
    “Suara saya habis nih. Kelihatan kan suara saya habis, menunjukkan saya serius ikut retreat. Karena hujan-hujan pun saya ikut,” ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Pramono juga memastikan, para kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang belum mengikuti retreat pada 21-28 Februari 2025 akan mengikuti retreat gelombang kedua.
    “Yang belum ikut retreat akan ikut gelombang kedua. Jadi akan semuanya (ikut retreat),” ungkap Pramono.
    Selain itu, Pramono menegaskan, komunikasinya dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, berjalan baik meski ia mengikuti
    retreat kepala daerah
    .
    “Saya selalu berkomunikasi dengan DPP (dewan pimpinan pusat) dan Bu Mega,” ujarnya.
    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan para kepala daerah dari PDI-P untuk menunda perjalanan menuju retreat di Magelang.
    Penundaan ini terkait dengan penangkapan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Setidaknya terdapat 10 kepala daerah dari PDI-P yang dipastikan tidak hadir dalam retreat tersebut.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memerinci, 10 kepala daerah itu terdiri atas Gubernur Bali I Wayan Koster, tujuh bupati dan satu wali kota di Bali, serta Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo.
    Para kepala daerah tersebut juga tidak mengutus wakil atau sekretaris daerah untuk menggantikan mereka dalam retreat.
    “Kemarin kami sudah mendapatkan keputusan resmi dari PDI-P bahwa rekan-rekan PDI-P yang belum bergabung itu akan mengikuti pembekalan gelombang berikutnya,” ujar Bima di lokasi retreat, Rabu (26/2/2025).
    Rencananya, kesepuluh kepala daerah PDI-P itu akan diminta mengikuti retreat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kepala daerah lain.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah dari PDIP Bakal Ikut Retreat Gelombang Kedua

    Kepala Daerah dari PDIP Bakal Ikut Retreat Gelombang Kedua

    loading…

    Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader senior PDIP Pramono Anung mengungkapkan bakal ada kepala daerah yang bakal ikut retreat gelombang kedua. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader senior PDI Perjuangan (PDIP) Pramono Anung mengungkapkan hasil komunikasi dengan DPP dan Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri. Hasilnya, ada kepala daerah yang akan ikut retreat gelombang kedua di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    “Saya selalu berkomunikasi dengan DPP dan Bu Mega, maka yang belum ikut retreat akan ikut gelombang kedua. Jadi akan semuanya,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (3/3/2025).

    Pramono mengaku ikut saat parade senja hingga hujan-hujanan. Hal itu membuat kondisinya kini suara habis. “Suara saya habis nih. Keliatan kan suara saya habis, menunjukkan kalau saya serius ikut retreat, gitu kan. Karena hujan-hujanan pun saya ikut,” ujarnya.

    Baca Juga

    Sekadar informasi, sejumlah kepala daerah dari PDIP sempat menunda keberangkatan ke area retreat Magelang termasuk Pramono Anung. Hanya saja dirinya menyusul dan bergabung pada Senin, 24 Februari 2025.

    Sedangkan Gubernur Bali, I Wayan Koster dan lainnya yang tidak hadir akan menyusul ikut retreat gelombang kedua bersama kepala daerah yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    (cip)

  • HUT ke-237 Denpasar, Gubernur Bali I Wayan Koster Tekankan Soal Sinergitas Antar-Aparatur – Halaman all

    HUT ke-237 Denpasar, Gubernur Bali I Wayan Koster Tekankan Soal Sinergitas Antar-Aparatur – Halaman all

     TRIBUNNEWS.COM, BALI  – Gubernur Bali, I Wayan Koster, menekankan pentingnya sinergitas antaraparatur pemerintahan di Bali dalam apel peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-237 Kota Denpasar yang berlangsung di Lapangan Lumintang, Kamis (27/2) kemarin.

    Pada momen tersebut, I Wayan Koster bertindak sebagai Inspektur Upacara.

    Tampak hadir pada kesempatan berharga itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, jajaran Forkopimda Kota Denpasar, serta tamu undangan lainnya.

    Selain itu, turut hadir pula di deretan tamu VIP, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua Gatriwara Kota Denpasar, Ny. Purnawati Ngurah Gede, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana, tokoh agama, tokoh puri, akademisi, budayawan, dan lainnya.

    Pelaksanaan apel peringatan HUT Kota Denpasar ke-237 yang tahun ini mengusung tema “Bergerak Bersama Menuju Denpasar Maju”, diawali dengan pembacaan sejarah singkat Kota Denpasar, kemudian dirangkaikan dengan persembahan Mars Puraddhipa Bhara Bhavana oleh Paduan Suara Gita Nayara di bawah naungan Pemerintah Kota Denpasar. Acara dilanjutkan dengan penghormatan Lambang Daerah Kota Denpasar serta pengibaran Bendera Merah Putih.

    Rangkaian apel peringatan dilanjutkan dengan pemberian Satyalancana Karya Satya kepada pegawai yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Penghargaan ini disematkan langsung oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, didampingi Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

    Gubernur Bali, I Wayan Koster, dalam sambutannya mengucapkan selamat atas peringatan HUT ke-237 Kota Denpasar. Sebagai ibu kota Provinsi Bali, wajah Kota Denpasar juga mencerminkan wajah Bali. Segala kebaikan maupun permasalahan di Kota Denpasar menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Provinsi Bali.

    “Mewakili pemerintah dan masyarakat Bali, saya ucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-237 kepada Kota Denpasar. Pembangunan Kota Denpasar tentu menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan Provinsi Bali yang menjunjung nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” kata Gubernur Wayan Koster.

    Berbagai strategi dan program akan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi permasalahan di Kota Denpasar. Salah satunya adalah rencana pembangunan infrastruktur berupa jalan yang menghubungkan Denpasar dan Badung guna mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di beberapa titik.

    Selain itu, Gubernur Wayan Koster juga mendorong agar Kota Denpasar dapat memfasilitasi UMKM, menggerakkan ekonomi kreatif, serta mengembangkan digitalisasi di berbagai sektor agar semakin kompetitif di era globalisasi saat ini.

    “Sinergitas sangat diperlukan untuk menyukseskan semua program. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali siap mendukung dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Denpasar agar pembangunan dapat berjalan lancar,” tegas Gubernur Wayan Koster.

    Sementara itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan bahwa peringatan HUT Kota Denpasar merupakan agenda tahunan yang rutin diselenggarakan. Beberapa waktu lalu, telah dicetuskan jargon Kota Denpasar, yakni “Kotaku, Rumahku”, untuk membangkitkan rasa loyalitas masyarakat agar merasa memiliki kotanya sendiri.

    Pada peringatan HUT ke-237 tahun ini, tema “Bergerak Bersama Menuju Denpasar Maju” diusung dengan harapan dapat membangun semangat partisipasi aktif masyarakat Kota Denpasar dalam pembangunan yang berlandaskan Vasudhaiva Kutumbhakam.

    “Hal ini dilakukan sebagai upaya membangun spirit kebersamaan dan rasa memiliki dalam heterogenitas menuju Denpasar yang maju, aman, dan damai. Tentunya, kami ingin mempertegas kembali tema peringatan HUT ke-237 yang sejalan dengan semangat Vasudhaiva Kutumbakam, yakni bergerak bersama menuju pembangunan Denpasar yang maju,” ujar Jaya Negara.

    Lebih lanjut, Wali Kota Jaya Negara menegaskan bahwa bersama Wakil Wali Kota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Denpasar, pihaknya berkomitmen untuk bekerja semaksimal mungkin. Berbagai permasalahan seperti sampah, kemacetan, infrastruktur, dan banjir tetap menjadi prioritas utama guna menyukseskan keberlanjutan pembangunan Kota Denpasar.

    “Pemerintah Kota Denpasar akan terus berupaya semaksimal mungkin mengatasi permasalahan sampah, kemacetan, infrastruktur, banjir, serta meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan. Kami mohon doa dan dukungan masyarakat serta seluruh elemen lainnya untuk mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Makmur, Aman, Jujur, dan Unggul (MAJU),” kata Wali Kota Jaya Negara.

     

  • Pelabuhan Benoa Bali layani kapal pesiar terbesar pernah ke Indonesia

    Pelabuhan Benoa Bali layani kapal pesiar terbesar pernah ke Indonesia

    Denpasar (ANTARA) – Pelabuhan Benoa di Denpasar Bali melayani kedatangan kapal pesiar terbesar yang pernah singgah di Indonesia, yakni Anthem of the Seas dengan panjang 348 meter dan membawa 5.829 orang penumpang termasuk awak kapal.

    “Ini merupakan strategi untuk pariwisata berkualitas karena penumpang itu orang yang memang mampu,” kata Gubernur Bali Wayan Koster ketika menyambut kedatangan wisatawan mancanegara menumpangi kapal pesiar di Pelabuhan Benoa Denpasar Bali, Jumat.

    Kapal pesiar tersebut sandar di Pelabuhan Benoa Denpasar Bali membawa 4.279 orang wisatawan mancanegara dan 1.550 orang awak kapal.

    Direktur Strategi Pelindo Prasetyo mengatakan guna melayani proses penyandaran kapal maka perlu menyiapkan alur debarkasi dan embarkasi penumpang dan fasilitas akses bergerak atau mobile gangway yang modern untuk mempermudah akses penumpang menuju dan dari kapal.

    “Ini spesial karena menjadi momentum kesiapan Pelabuhan Benoa menjadi Home Port Cruise International,” papar dia.

    Sementara itu, Kapten Kapal Anthem of the Seas Toni Kristian mengapresiasi sambutan hangat otoritas pemerintah di Indonesia khususnya di Bali serta dukungan fasilitas dan layanan untuk kebutuhan kapal sandar.

    “Fasilitas dan layanan Pelabuhan Benoa profesional terutama para pilot yang ditugaskan. Kami mendukung semoga rencana Pelabuhan Benoa sebagai home port segera terwujud,” ujar Toni.

    Pekan lalu, Pelabuhan Benoa juga mampu melayani tiga kapal pesiar jumbo sekaligus pada waktu yang sama.

    Kemampuan layanan itu dapat dilakukan setelah perluasan dermaga di Pelabuhan Benoa yang kini memiliki dermaga sepanjang 500 meter dan kedalaman alur dan kolam minus 12 low water spring/LWS.

    Pada 2024 Pelabuhan Benoa melayani 59 kunjungan kapal pesiar dan pada 2025 diperkirakan meningkat hingga 77 kunjungan kapal pesiar.

    Kapal jumbo berbendera Bahama itu berada di perairan Bali selama dua hari mulai Kamis (27/2) yang berlabuh di perairan Pelabuhan Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng Bali Utara setelah bertolak dari Singapura pada Senin (24/2).

    Kemudian, kapal dengan bobot 168.666 gross tonage (GT) itu sandar di Pelabuhan Benoa sekitar 06.00 Wita yang dijadwalkan hingga 23.00 Wita pada Jumat ini.

    Setelah dari Pelabuhan Benoa, kapal dengan 16 lantai itu rencananya akan mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan dijadwalkan bertolak kembali ke Singapura pada 1 Maret 2025.

    Hadir dalam proses penyambutan kapal pesiar itu Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Plt Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Syska Hutagalung, Komisaris Pelindo Jodi Mahardika.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Bali tekankan sinergisme pembangunan kota-kabupaten di Bali

    Gubernur Bali tekankan sinergisme pembangunan kota-kabupaten di Bali

    ANTARA – Gubernur Bali Wayan Koster menekankan sejumlah poin pembangunan di wilayah Kota Denpasar, pada HUT ke-237 Kota Denpasar, Kamis, (27/2). Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung untuk mengurai kemacetan. (Rita Laura/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

  • Koster ungkap tak ikut retret sebab sedang prihatin bukan melawan

    Koster ungkap tak ikut retret sebab sedang prihatin bukan melawan

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya buka suara terkait alasan tidak mengikuti retret kepala daerah bersama delapan bupati/wali kota se-Bali lainnya di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Gubernur Bali di Denpasar, Kamis, menyampaikan bahwa tidak ikut serta karena situasi internal PDI Perjuangan yang sedang prihatin atas penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

    “Iya instruksi kan karena kami lagi prihatin, ada situasi kurang mengenakkan di internal (partai politik),” kata Koster.

    Kondisi internal ini juga disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam surat instruksinya yang meminta kepala daerah terpilih menunda retret hingga mendapat arahan lebih lanjut.

    Menurutnya tidak salah atas kejadian tersebut mereka berempati dan menunjukkan solidaritas, namun tidak dapat diartikan sebagai upaya melawan agenda retret kepala daerah yang digagas Presiden Prabowo.

    “Bukan kami melawan, kami sangat didorong untuk mengikuti retret, cuma situasi kondisinya kemarin yang kurang kondusif,” ujar Gubernur Bali.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Bali itu bahkan mengakui bahwa retret kepala daerah yang berlangsung dari 21 -28 Februari 2025 adalah kegiatan penting.

    Di sana, kata dia, para kepala daerah dapat membangun suasana kebersamaan, berkolaborasi, dan bersinergi, sehingga untuk mengganti kesempatan yang ia lewatkan maka dipastikan Koster akan mengikuti retret gelombang kedua.

    Meski tidak mengikuti gelombang pertama, ia menyebut tak ada masalah dengan pemerintah pusat, mengingat Kementerian Dalam Negeri memang menyiapkan pola dua gelombang.

    “Karena ada pola gelombang satu dan gelombang dua, kami ikut gelombang kedua, hubungan baik (dengan pemerintah pusat) tidak ada masalah,” kata dia.

    Sebelumnya juga Gubernur Bali itu telah menyampaikan selain ia, pada gelombang dua itu, bupati dan wali kota se-Bali yang belum mengikuti pembekalan ini akan turut bergabung, yaitu kepala daerah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Bangli, Klungkung, Buleleng, dan Jembrana.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025