Xcloud.id

Tag: Wayan Koster

  • Pemprov Bali Lanjutkan Titik 9 dan 10 Shortcut Singaraja-Mengwitani

    Pemprov Bali Lanjutkan Titik 9 dan 10 Shortcut Singaraja-Mengwitani

    DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menggelar upacara Ngeruak sebagai penandaberlanjutnya pembangunan Shortcut Singaraja-Mengwitani.

    Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Rabu, mengatakan tahun ini mereka melanjutkan titik 9 dan 10 atau paket satu dan dua.

    Proyek jalan pintas penghubung Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Badung ini bisa berjalan melalui kerja sama Pemprov Bali dengan Kementerian Pekerjaan Umum, dimana sejak 2025 lalu Gubernur Koster sudah meminta dukungan pusat.

    “Pembangunan shortcut ini kebutuhannya sangat mendesak, baik untuk pelayanan transportasi penumpang maupun logistik, karena itu saya mohon agar pembangunan titik 9 dan 10 dapat segera dilanjutkan, dan sekarang sudah berjalan,” kata dia, Rabu, 7 Januari.

    Dalam kelanjutan Shortcut Singaraja-Mengwitani ini Kementerian PU menyalurkan anggaran pembangunan sementara Pemprov Bali andil dalam pembebasan lahan hingga 316 bidang tanah senilai Rp193 miliar.

    Sebelumnya, pembangunan jalan pintas ini telah rampung dan dimanfaatkan masyarakat pada titik 3, 4, 5, 6, 7 (A, B, C, D, E), dan 8, sehingga setelah kini memulai titik 9 dan 10 ada harapan agar titik 11 dan 12 juga dapat dikerjakan 2027.

    “Masih harus lanjut titik 11, 12, 1, dan 2, jadi saya mohon Pak Menteri PU agar pembangunan ini berlanjut karena kebutuhannya mendesak untuk mengatasi layanan transportasi penumpang, logistik, maupun pariwisata,” ujar Gubernur Koster.

    Pemprov Bali memandang kelanjutan Shortcut Singaraja-Mengwitani dan sejumlah pembangunan infrastruktur jalan sangat penting untuk keberlanjutan Bali sebagai destinasi pariwisata dan pusat usaha kelas dunia.

    Pariwisata memberi kontribusi 66 persen terhadap perekonomian Bali, bahkan sepanjang 2025 lalu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta.

    Menurut Gubernur Bali tak tepat rasanya jika Bali tak dibantu dalam hal pemenuhan fasilitas pendukung wisatawan, sebab Bali tak bisa bekerja sendirian dalam menjaga keberlanjutan pariwisata.

    “Masalahnya, daerah tidak punya anggaran cukup besar untuk menyelesaikan persoalan kemacetan ini sendirian, kalau tidak segera ditangani Bali bisa merosot daya saingnya karena isu kemacetan terus-menerus,” kata Koster.

    Oleh karena itu ia berterima kasih atas dukungan Kementerian PU dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis ini agar bisa semakin bermanfaat untuk masyarakat.

    Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Asep Syarif Hidayat sendiri menyampaikan pembangunan titik 9 dan 10 ini panjangnya mencapai 3,90 kilometer, terdiri dari jalan sepanjang 2,95 kilometer dan jembatan sepanjang 942 meter.

    “Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp290,84 miliar dengan masa pelaksanaan 750 hari kalender, pekerjaan meliputi pembangunan jalan sepanjang 0,93 kilometer dan tiga jembatan dengan total panjang 593 meter, yang dikerjakan oleh Waskita–Sinarbali KSO dengan pendanaan dari SBSN Tahun Anggaran 2025–2027,” kata dia.

    Sedangkan selanjutnya untuk pembangunan Shortcut Singaraja-Mengwitani titik 10 atau paket dua dengan nilai kontrak sebesar Rp187 miliar.

    Kementerian PU melihat kondisi ruas jalan Singaraja–Mengwitani sendiri berisiko tinggi, dengan kelandaian mencapai 27 persen dan tercatat sekitar 140 kecelakaan per tahun dan 16 korban meninggal dunia.

    Melalui perbaikan geometrik jalan ini, waktu tempuh dapat dipangkas dari 21,22 menit menjadi 8,61 menit, jumlah tikungan berkurang drastis, serta tingkat kelandaian diturunkan hingga maksimal 10 persen.

    “Manfaatnya sangat signifikan, mulai dari peningkatan keselamatan, efisiensi perjalanan, hingga pengurangan emisi karbon kendaraan sekitar 10 persen,” ujar Asep.

  • Minum Kopi Campur Arak Netralkan Asam Lambung, Benarkah? Ini Faktanya

    Minum Kopi Campur Arak Netralkan Asam Lambung, Benarkah? Ini Faktanya

    Jakarta –

    Gubernur Bali, I Wayan Koster, dalam sebuah wawancara mengungkapkan kebiasaannya mengonsumsi kopi yang dicampur arak hingga tiga kali sehari. Dikutip dari detikBali, ia menyebut campuran tersebut justru membuat asam lambungnya tidak naik saat minum kopi. Pernyataan ini menarik perhatian publik, mengingat kopi dan alkohol selama ini kerap dikaitkan dengan keluhan lambung pada sebagian orang.

    Di tengah perbincangan tersebut, muncul pertanyaan dari sisi kesehatan: apakah kombinasi kopi dan arak benar-benar aman bagi lambung, atau justru menyimpan risiko tertentu?

    Kopi dan Asam Lambung: Tidak Semua Orang Bereaksi Sama

    Kopi mengandung kafein dan sejumlah senyawa asam yang dapat merangsang produksi asam lambung serta memengaruhi relaksasi lower esophageal sphincter (LES), yaitu katup yang berfungsi mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Sejumlah penelitian di bidang kesehatan pencernaan, termasuk yang dipublikasikan dalam jurnal Gastroenterology, menunjukkan bahwa konsumsi kopi pada sebagian orang dapat menurunkan tekanan LES, sehingga meningkatkan risiko terjadinya refluks asam dan keluhan seperti rasa panas di dada.

    Refluks asam sendiri merupakan kondisi ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan (esofagus) akibat melemahnya fungsi LES. Kondisi ini dapat menimbulkan keluhan seperti nyeri ulu hati, rasa panas di dada, atau rasa asam di mulut. Jika terjadi berulang dan menetap, refluks asam dapat berkembang menjadi GERD (gastroesophageal reflux disease).

    Meski demikian, hubungan antara kopi dan asam lambung tidak selalu sama pada setiap orang. Kajian dalam jurnal Alimentary Pharmacology & Therapeutics serta Clinical Gastroenterology and Hepatology menunjukkan bahwa dampak kopi terhadap gejala GERD masih beragam, dipengaruhi oleh kondisi lambung, jenis kopi, serta kebiasaan konsumsi.

    Lalu, bagaimana peran alkohol terhadap lambung? Jika efek kopi masih bisa berbeda-beda, alkohol justru lebih konsisten dikaitkan dengan gangguan lambung.

    Alkohol dan Lambung: Faktor Risiko yang Perlu Diwaspadai

    Berbeda dengan kopi, alkohol dikenal sebagai zat yang dapat mengiritasi saluran cerna dan memengaruhi keseimbangan asam lambung. Sejumlah penelitian di bidang gastroenterologi menunjukkan bahwa konsumsi alkohol dapat memicu peradangan pada mukosa lambung serta merusak lapisan pelindungnya, sehingga meningkatkan risiko gastritis dan nyeri lambung.

    Temuan yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition dan The American Journal of Gastroenterology juga menunjukkan bahwa alkohol dapat mengganggu fungsi LES, sehingga berpotensi memperburuk refluks asam pada penderita GERD.

    Penelitian lain dalam The American Journal of Gastroenterology menjelaskan bahwa alkohol dapat menurunkan tekanan LES dan memperlambat pengosongan lambung. Kondisi ini membuat asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan dan memperpanjang paparan asam pada dinding lambung.

    Apa yang terjadi jika kopi dan arak dikonsumsi bersamaan? Di sinilah klaim “saling menetralkan” dapat dipertanyakan.

    Kopi Dicampur Arak: Apakah Efeknya Saling Menetralkan?

    Anggapan bahwa mencampur kopi dengan arak dapat mengurangi dampak kopi terhadap asam lambung kerap muncul dari pengalaman pribadi. Namun hingga kini, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa alkohol mampu menetralkan efek kopi di lambung.

    Penelitian dalam Journal of Studies on Alcohol and Drugs menunjukkan bahwa kafein tidak mengurangi dampak biologis alkohol, melainkan dapat menyamarkan rasa kantuk atau tidak nyaman. Dalam konteks pencernaan, kondisi ini berisiko membuat seseorang merasa baik-baik saja, padahal iritasi pada lambung tetap dapat terjadi.

    Kajian dalam Alcohol Research: Current Reviews juga menjelaskan bahwa alkohol tetap bekerja sebagai iritan pada mukosa lambung, sementara kafein merangsang produksi asam lambung. Ketika dikonsumsi bersamaan, efeknya bukan saling meniadakan, melainkan berpotensi memperberat kerja saluran cerna. Namun, pengalaman tersebut tidak bisa digeneralisasi untuk semua orang.

    Siapa yang Sebaiknya Tidak Meniru Kebiasaan Ini?

    Meski sebagian orang merasa tidak mengalami keluhan setelah mengonsumsi kopi yang dicampur alkohol, kebiasaan ini tidak aman untuk semua orang. Individu dengan riwayat GERD, maag kronis, gastritis, atau gangguan pencernaan berulang sebaiknya menghindari konsumsi alkohol. Sejumlah publikasi di World Journal of Gastroenterology menunjukkan bahwa alkohol dapat mengiritasi mukosa lambung, meningkatkan produksi asam lambung, dan memperburuk refluks asam, terutama pada lambung yang sudah sensitif.

    Selain itu, orang dengan gangguan fungsi hati, tekanan darah tinggi, gangguan tidur, ibu hamil, serta individu yang sedang mengonsumsi obat tertentu juga dianjurkan untuk tidak meniru kebiasaan ini. Kajian dalam Journal of Hepatology menegaskan bahwa konsumsi alkohol rutin dapat membebani fungsi hati, sementara interaksi alkohol dengan obat-obatan berpotensi menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Karena itu, pengalaman pribadi yang terasa “aman” tidak dapat dijadikan acuan umum bagi semua orang.

    Mengapa Ada yang Merasa Asam Lambungnya Tidak Naik?

    Pada sebagian orang, alkohol dapat menimbulkan sensasi hangat atau efek ringan pada saluran cerna sehingga rasa tidak nyaman terasa lebih samar. Namun hal ini tidak berarti kondisi lambung benar-benar aman.

    Publikasi Alcohol’s Role in Gastrointestinal Tract Disorders menunjukkan bahwa alkohol tetap dapat merusak mukosa lambung dan meningkatkan sekresi asam, meski gejala belum terasa jelas. Perbedaan respons nyeri tiap orang membuat iritasi lambung bisa terjadi tanpa keluhan yang langsung dirasakan.

    Adakah Batas Aman Minum Kopi Dicampur Alkohol?

    Hingga saat ini, belum ada rekomendasi medis yang menetapkan batas aman konsumsi kopi yang dicampur alkohol untuk menjaga kesehatan lambung. Berbeda dengan kopi atau alkohol yang masing-masing memiliki panduan konsumsi tersendiri, kombinasi keduanya tidak direkomendasikan dalam pedoman kesehatan pencernaan.

    Kajian dalam Journal of Studies on Alcohol and Drugs menegaskan bahwa kafein tidak mengurangi risiko alkohol, melainkan hanya menyamarkan gejala. Artinya, meski dikonsumsi sedikit dan tidak langsung menimbulkan keluhan, campuran kopi dan alkohol tetap tidak bisa dianggap aman.

    Risiko bagi Kesehatan Jika Berlebihan

    Jika konsumsi kopi campur alkohol dilakukan secara rutin, risikonya tidak hanya terbatas pada lambung. Kajian dalam Alcohol Research: Current Reviews menyebutkan bahwa kombinasi kafein dan alkohol dapat meningkatkan risiko dehidrasi karena efek diuretik keduanya.

    Selain itu, studi dalam Sleep Medicine Reviews dan Journal of Clinical Sleep Medicine menunjukkan bahwa alkohol mengganggu siklus tidur, sementara kafein menunda rasa kantuk. Jika dilakukan berulang, kualitas tidur dapat menurun meski durasi tidur terasa cukup.

    Dari sisi metabolisme, publikasi dalam Journal of Hepatology dan World Journal of Gastroenterology juga mencatat bahwa konsumsi alkohol jangka panjang dapat membebani fungsi hati dan meningkatkan risiko perlemakan hati.

    Cara Lebih Aman Minum Kopi bagi yang Punya Masalah Asam Lambung

    Bagi orang dengan keluhan lambung yang tetap ingin minum kopi, pendekatan yang lebih aman perlu diperhatikan. Sejumlah kajian dalam Alimentary Pharmacology & Therapeutics dan Clinical Gastroenterology and Hepatology menunjukkan bahwa waktu minum kopi dan kondisi lambung sangat memengaruhi munculnya gejala. Minum kopi saat perut kosong cenderung lebih berisiko dibandingkan setelah makan.

    Jenis kopi juga berperan. Studi dalam Food Chemistry dan Journal of Food Science menyebutkan bahwa kopi dengan tingkat keasaman lebih rendah umumnya lebih mudah ditoleransi oleh individu dengan lambung sensitif, meski respons tiap orang bisa berbeda.

    Sebaliknya, kopi tidak dianjurkan dicampur dengan alkohol. Publikasi dalam World Journal of Gastroenterology serta Journal of Studies on Alcohol and Drugs menegaskan bahwa alkohol merupakan iritan lambung dan tidak memiliki efek protektif terhadap dampak kopi. Klaim bahwa kopi dicampur arak dapat mencegah asam lambung naik masih bersifat pengalaman pribadi dan belum didukung bukti ilmiah. Alkohol justru dikenal sebagai faktor risiko refluks asam, sementara kafein dapat merangsang produksi asam lambung pada sebagian orang.

    Sebagai informasi tambahan, kopi relatif lebih aman dikombinasikan dengan bahan lain selain alkohol. Menambahkan susu rendah lemak atau minuman nabati dapat membantu menurunkan keasaman kopi pada sebagian orang. Minum kopi bersamaan dengan makanan ringan juga lebih ramah bagi lambung dibandingkan saat perut kosong. Air putih sebelum atau sesudah kopi membantu menjaga hidrasi, sementara tambahan rempah ringan seperti kayu manis atau jahe umumnya lebih dapat ditoleransi. Meski demikian, respons tubuh tetap berbeda-beda, sehingga memperhatikan reaksi diri sendiri menjadi kunci utama.

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video: Kata Hasil Studi Konsumsi Kafein Bisa Kurangi Kadar Lemak Tubuh”
    [Gambas:Video 20detik]
    (fti/up)

  • Upah Minimum Bali Rp 3,2 Juta, Pekerja: UMP Semungil Itu, Biaya Hidup Sama Kayak Jakarta Denpasar 6 Januari 2026

    Upah Minimum Bali Rp 3,2 Juta, Pekerja: UMP Semungil Itu, Biaya Hidup Sama Kayak Jakarta Denpasar 6 Januari 2026

    Upah Minimum Bali Rp 3,2 Juta, Pekerja: UMP Semungil Itu, Biaya Hidup Sama Kayak Jakarta
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.207.459 per bulan, berlaku mulai 1 Januari 2026.
    Angka ini merupakan kenaikan 7,04 persen dari tahun sebelumnya, namun dinilai belum memadai oleh para pekerja.
    Okta Adi Putri (22), warga Tabanan yang beraktivitas di Denpasar, menyatakan kenaikan tersebut tidak berdampak signifikan bagi karyawan, terutama mengingat besarnya pendapatan Bali dari sektor pariwisata.
    “Bali kasih devisa ke negara juga besar. Seharusnya dengan kondisi begitu, beranilah naikin lagi sampai Rp 3,5 juta,” ungkap Okta, Selasa (6/1/2025).
    Ia menambahkan, kenaikan UMP tidak begitu berpengaruh bagi masyarakat lokal, terutama jika dibandingkan dengan pengeluaran sehari-hari, biaya adat, dan kebutuhan perantau untuk biaya kos.
    “Apalagi Bali ada adat yang sebulan sekali pasti ada untuk yadnya. Gaji sama kebutuhan jomplang jadinya. Bali dengan UMP semungil itu, biaya hidup udah sama kayak Jakarta, kos, makanan, hiburan, sama harganya. Tapi UMPnya jauh sama Jakarta,” imbuhnya.
    Okta menilai kenaikan UMP bertujuan mendorong daya beli masyarakat.
    Namun, jika harga kebutuhan pokok terus naik sementara UMP tidak meningkat signifikan, kondisi masyarakat tidak akan membaik.
    “Yang ada malah kredit untuk konsumsi yang naik terus.”
    Ari Supastiawan menyuarakan pandangan serupa dan meminta pemerintah mengecek kondisi riil di lapangan.
    Ia menyoroti kemungkinan tidak semua perusahaan menerapkan kenaikan UMP.
    “Berapa persen perusahaan yang sudah menggaji karyawannya dengan UMP? Dari cerita teman-teman yang kerja di hotel, di tempat pariwisata, rata-rata gajinya antara Rp 2,5 juta sampai Rp 2,8 juta, ditambah uang makan atau transport atau sesekali menerima THR senilai UMP,” ungkapnya.
    Menurut Ari, kenaikan UMP tidak berarti jika implementasinya di lapangan tidak sesuai.

    Sebelumnya, UMP Bali Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.207.459 per bulan, naik 7,04 persen dari UMP Bali Tahun 2025.
    Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2026 untuk sektor pariwisata pada bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 huruf I) ditetapkan sebesar Rp 3.267.693 per bulan.
    Penetapan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1011/03-M/HK/2025 tertanggal 19 Desember 2025 dan berlaku mulai 1 Januari 2026.
    Gubernur Bali, I Wayan Koster, dalam keterangan tertulisnya menyatakan Dewan Pengupahan Provinsi telah menyelesaikan tugas penetapan UMP dan UMSP tepat waktu, sebelum batas waktu 24 Desember 2025.
    Ia memastikan penetapan tersebut adil dan sesuai kebutuhan ekonomi masyarakat Bali.
    “Ke depan agar sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi atau pakar, organisasi pengusaha, serta Organisasi Serikat Pekerja semakin ditingkatkan,” jelas Koster.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wisatawan Domestik ke Bali Berkurang 700 Ribu, Gubernur Koster Ungkap Pemicunya Denpasar 31 Desember 2025

    Wisatawan Domestik ke Bali Berkurang 700 Ribu, Gubernur Koster Ungkap Pemicunya Denpasar 31 Desember 2025

    Wisatawan Domestik ke Bali Berkurang 700 Ribu, Gubernur Koster Ungkap Pemicunya
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Gubernur Bali, I Wayan Koster mengakui bahwa kunjungan wisatawan domestik (wisdom) memang terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
    Dia pun mengungkap beberapa penyebab terjadinya penurunan itu.
    Pada tahun 2024, jumlah wisdom yang datang ke Bali mencapai 10,1 juta orang. Namun hingga 26 Desember 2025, jumlah wisdom baru mencapai 9,2 juta orang.
    Hal itu disampaikan Koster usai Rapat Koordinasi dan pengecekan kesiapan pelayanan bandara menjelang akhir tahun dan tahun baru di Bandara Ngurah Rai, Kabupaten Badung pada Minggu (28/12/2025).
    Adapun hingga 31 Desember 2025, diperkirakan jumlah kunjungan wisdom menjadi 9,4 juta. Sehingga kira-kira menurun sekitar 600 sampai 700 ribu.
    Secara keseluruhan diperkirakan total jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan domestik di tahun 2025 mengalami penurunan 200 ribu orang yang disebabkan karena penurunan wisdom.
    “Kalau di total, jumlah wisman dengan wisatawan nusantara pada tahun 2024 itu mencapai 16,4 juta. Sampai 26 Desember 2025 ini 16,1 juta. Jadi ada penurunan sekitar 300 ribu. Tapi ini belum selesai. Kira-kira sampai 31 Desember mungkin akan menurun totalnya sekitar 200 ribu,” kata Koster.
    Menurut Koster penyebab penurunan jumlah wisdom karena berkurangnya jumlah penerbangan domestik ke Bali yang sebelumnya memiliki 13 airline lokal pada tahun 2024, turun menjadi 11 airline lokal di tahun 2025.
    Begitu pula dengan rute penerbangan, mengalami penurunan dari 25 rute domestik di tahun 2024, berkurang menjadi 23 rute domestik di tahun 2025.
    “Memang salah satu yang menyebabkan penurunannya adalah karena maskapai Garuda dan Citilink sebagian pesawatnya itu sedang menjalani masa perawatan karena memang sudah jatuh tempo. Harus perawatan sehingga penerbangannya ke Bali kurang. Akibatnya jumlah pesawat yang ke Bali karena berkurang itu penuh terus,” tambah dia.
    Hanya saja jumlah rute dan airline internasional yang justru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
    Pada tahun 2025, jumlah international airline di Bandara Ngurah Rai mencapai 46 Airline International. Sementara tahun sebelumnya hanya 43.
    Rute penerbangan internasional juga mengalami peningkatan, menjadi 44 rute dari sebelumnya hanya 40 saja.
    Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 6,3 juta orang. Kemudian pada tahun 2025 sampai tanggal 26 Desember mencapai 6,9 juta orang.
    “Jadi sudah meningkat 600 ribu sampai dengan tanggal 26 Desember 2025,” jelas Koster dalam keterangan tertulisnya.
    Koster memperkirakan hingga akhir tahun 2025 jumlah wisman yang datang ke Bali setidaknya akan mencapai 7,05 juta orang. Angka itu meningkat lebih dari 600 ribu dari tahun sebelumnya secara year on year.
    “Karena kedatangannya itu rata-rata per hari antara 23 ribu sampai 24 ribu orang. Perkiraan tadi menghitung sampai tanggal 31 Desember. Jadi tanggal 27, 28, 29, 30, 31, lagi lima hari itu, kalau kita pakai patokan 24 ribu kali 5, itu berarti akan ada penambahan lagi 120 ribu orang wisman,” ungkap Koster.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenpar Bantah Bali Sepi, Menpar: Turun 2%

    Kemenpar Bantah Bali Sepi, Menpar: Turun 2%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membantah kondisi Bali yang mengalami penurunan kunjungan wisatawan pada momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) justru masih mencatatkan pertumbuhan.

    Berdasarkan data yang diterima Kemenpar, Widiyanti menyebut kunjungan wisman ke Bali telah mencapai sekitar 6,8 juta orang dan masih dibidik meningkat hingga 7 juta kunjungan. Di sisi lain, penurunan justru terjadi pada wisatawan domestik.

    “Memang wisatawan nusantaranya [di Bali] sedikit menurun mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain,” kata Widiyanti dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

    Meski mengalami penurunan jumlah wisatawan nusantara, tetap berada dalam kondisi ramai. Penurunan yang terjadi pun relatif sedikit. “Bali tidak sepi, tetap ramai, tapi hanya ada penurunan sedikit saja, sekitar 2%,” jelasnya.

    Widiyanti menyebut wisatawan nusantara kini mengalihkan tujuan perjalanan ke wilayah lain, khususnya di Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Adapun, Yogyakarta mencatatkan peningkatan kunjungan yang signifikan.

    Sebelumnya diberitakan, Gubernur Bali Wayan Koster membantah jika Bali sepi dari wisatawan mancanegara atau turis asing saat libur Nataru. Dia mengungkap, tren kunjungan wisatawan pada 2025 justru meningkat 8% jika dibandingkan dengan Nataru 2024.

    Selain itu, Koster juga membantah isu yang viral di media sosial yang menyebut Bali sepi dan banyak wisman memilih ke Thailand.

    “Saya punya data, sekarang per harinya sekitar 17.000 per hari, sempat juga 20.000 sebelumnya. Dari Januari hingga Desember 2025 jumlah [wisman] 6,7 juta, pada 2024 6,3 juta,” ujar Koster kepada media, Senin (22/12/2025)

    Koster optimistis Bali bisa mencapai target 7 juta kunjungan wisman pada 2025. Menurut kalkulasinya, selama Nataru kunjungan Wisman bisa lebih dari 300.000.

    Dari sisi okupansi hotel, dia menyebut hotel berbintang sudah ada yang mencapai 80% seperti di Sanur dan Nusa Dua. Sedangkan okupansi terendah hotel di Bali saat ini 60%. 

  • 11 Provinsi Sudah Umumkan UMP 2026, Ada yang Naik 9%!

    11 Provinsi Sudah Umumkan UMP 2026, Ada yang Naik 9%!

    Jakarta –

    Pemerintah mewajibkan seluruh gubernur mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 selambat-lambatnya hari ini, Rabu 24 Desember 2025. Hal ini seiring dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 Tahun 2025 soal Pengupahan.

    “Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025. Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata Kementerian Ketenagakerjaan dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/12/2025).

    Beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat dijadwalkan mengumumkan kenaikan UMP hari ini. Namun, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara hingga Bali sudah mengumumkan kenaikan IMP 2026. Berikut daftar lengkapnya:

    1. Sumatera Utara

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan kenaikan UMP tahun 2026. UMP Sumut tahun depan diputuskan naik sebesar 7,8%.

    Bobby mengatakan UMP Sumut ditetapkan pada 18 Desember 2025 dengan jumlah kenaikan Rp 236.412. Dilansir dari detikSumut, dengan begitu UMP Sumut 2026 naik dari sebelumnya Rp 2.992.559 menjadi Rp 3.228.701.

    2. Sumatera Selatan

    Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi menetapkan UMP Sumatera Selatan untuk tahun 2026 sebesar Rp 3.942.963. Dilansir dari detikSumbagsel, angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,10% atau bertambah Rp 261.392 dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di angka Rp 3.681.571.

    Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 yang ditandatangani, Jumat (19/12/2025). Penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi pada 18 Desember 2025 yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh.

    3. Kalimantan Tengah

    Kalimantan Tengah juga sudah menetapkan UMP 2026. Mengutip laman Pemprov Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran telah meneken UMP dan UMSP Kalteng Tahun 2026 melalui Surat Keputusan Nomor 188.44/477/2025 yang ditandatangani pada 19 Desember 2025 lalu.

    Dalam surat keputusan tersebut, UMP Kalteng 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.686.138 per bulan. Nominal ini mengalami kenaikan sebesar Rp 212.516 dibandingkan UMP 2025 atau meningkat sebesar 6,12% menjadi Rp 3.686.138

    4. Sulawesi Utara

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara UMP tahun 2026 sebesar Rp 4.002.630. Jumlah itu mengalami kenaikan 6,01% atau Rp 227.205 dan akan langsung berlaku pada 1 Januari 2026.

    5. Sulawesi Tengah

    Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah (UMP Sulteng) 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 3.179.565 atau naik 9,08% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut setara Rp 264.565 dibandingkan UMP 2025 yang berada di angka Rp 2.915.000.

    “Alhamdulillah, Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyepakati UMP dengan nilai tertentu,” ujar Sekretaris Dewan Pengupahan Pemprov Sulteng Firdaus Karim, dilansir dari detikSulsel.

    6. Nusa Tenggara Barat

    UMP Nusa Tenggara Barat (NTB) naik sebesar 2,725% menjadi Rp 2.673.861 pada tahun 2026. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 70.930 dari UMP tahun 2025 yang sebesar Rp 2.602.931.

    Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan hal paling penting dari penetapan besaran UMP ini adalah pengawasan. “Oleh karena itu, anggaran pengawasan untuk pelaksanaan pembayaran ini sudah diperbesar. Tak ada gunanya berapa pun angkanya jika tidak dibayarkan kepada pekerja,” ujarnya melalui keterangan resmi.

    7. Nusa Tenggara Timur

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan UMP 2026 sebanyak Rp 2,45 juta. Jumlah ini naik Rp 126 ribu dibandingkan UMP 2025, yakni Rp 2,32 juta.

    “UMP NTT tahun 2026 mengalami kenaikan Rp 126 ribu. Artinya, upah tahun 2025 Rp 2.328.969 di tahun depan UMP NTT naik menjadi Rp 2.455.898,” kata Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dilansir dari detikBali.

    8. Sumatera Barat

    Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara resmi menetapkan UMP Tahun 2026 sebesar Rp 3.182.955. Jumlah ini naik 6,3% atau Rp 188.761 dibandingkan UMP tahun sebelumnya Rp 2.994.193.

    Dilansir dari detikSumut, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2026 untuk dua sektor usaha juga ditetapkan sebesar Rp3.214.846. UMP baru tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025, sementara UMSP ditetapkan melalui SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025.

    9. Gorontalo

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail resmi menetapkan UMP Gorontalo tahun 2026 sebesar Rp 3.405.144. Angka ini mengalami kenaikan 5,7% atau bertambah Rp 183.413 dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di angka Rp 3.221.731.

    “UMP tahun 2026 Provinsi Gorontalo berada pada angka Rp 3.405.144 kenaikan sebesar 5,7 persen,” kata Gusnar Ismail saat dikonfirmasi detikSulsel, Senin (22/12/2025).

    10. Bali

    UMP Bali pada tahun 2026 naik 7,04% menjadi Rp 3.207.459. Penetapan itu berdasarkan hasil Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali yang kemudian diajukan kepada Gubernur Bali Wayan Koster.

    “Sepakat untuk merekomendasikan nilai UMP Bali tahun 2026 sebesar Rp 3.207.459 atau naik 7,04 persen dari UMP Bali tahun 2025,” kata Koster melalui keterangan resminya, Selasa (23/12/2025).

    11. Riau

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan UMP tahun 2026 sebesar Rp 3.780.495,85, naik 7,74% atau Rp 271.719,63 dibanding tahun sebelumnya. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang dewan pengupahan daerah setempat.

    “Kenaikan tersebut dengan persentase kenaikan 7,74%. Hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan hidup layak pekerja,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Riau Roni Rakhmat, seperti dilansir dari Antara.

    Lihat juga Video: Pramono Sudah Teken Kenaikan UMP Jakarta 2026, Tinggal Diumumkan!

    (acd/acd)

  • Puluhan Truk Sampah Demo Penutupan TPA Suwung, Koster: Kan Sudah Diperpanjang, Ngapain Demo? Denpasar 23 Desember 2025

    Puluhan Truk Sampah Demo Penutupan TPA Suwung, Koster: Kan Sudah Diperpanjang, Ngapain Demo? Denpasar 23 Desember 2025

    Puluhan Truk Sampah Demo Penutupan TPA Suwung, Koster: Kan Sudah Diperpanjang, Ngapain Demo?
    Editor
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Gubernur Bali, Wayan Koster menanggapi aksi demo yang dilakukan Forum Swakelola Sampah Bali ketika ditemui usai Penyerahan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Tahun 2025 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, Selasa (23//12/2025).
    Koster pun mempertanyakan mengapa melakukan demo sedangkan penutupan
    TPA Suwung
    diperpanjang hingga 28 Februari 2025.
    “Kan sudah diperpanjang sampai 28 Februari, ngapain demo lagi?,” tanya Koster.
    Disinggung Forum Swakelola Sampah Bali meminta agar TPA Suwung tetap dibuka secara permanen sebelum Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dibangun, Koster mengatakan tak dapat menuruti hal tersebut.
    “Tidak bisa, dia (FSSB) atur negara, negara punya kebijakan ikuti aturan negara,” imbuhnya.
    Massa FSSB juga sempat membandingkan TPST Bantar Gerbang, Bekasi yang sampahnya juga sudah menggunung namun masih dapat beroperasi seperti biasa.
    “Bantar Gerbang beda dengan Bali kapasitasnya beda, kita di Bali wilayahnya kecil kalau bisa dikelola lebih bagus di desa masing-masing. Kita sudah sepakat dengan Bupati se-Bali,” tutupnya.
    Sebelumnya, puluhan truk sampah terparkir beserta sampah dan aromanya, menjadi pemandangan demo pada Selasa.
    Ketua Forum Swakelola Sampah Bali, I Wayan Suarta mengatakan, aksi ini sekaligus mempertanyakan secara pasti apakah benar
    penutupan TPA Suwung
    ditunda.
    Sebab menurutnya belum ada informasi resmi dari Gubernur Bali.
    “Bahwa ada informasi beredar itu ya apa memang betul-betul asli ataukah tidak, kita tetap saja percaya asli, anggap saja asli. Ya, artinya TPA ini ditunda untuk sementara waktu sampai tanggal 28 Februari 2026. Jadi kalau kita hitung cuma 2 bulan ya dan bulan Maret itu sudah tidak bisa atau mungkin ditutup permanen,” kata Suarta.
    Lebih lanjut, ia mengatakan, yang menjadi tuntutan utamanya hari ini bukan masalah ditundanya penutupan TPA Suwung.
    Melainkan agar TPA Suwung agar tetap dibuka secara permanen.
    Sebelum ada solusi, Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang konon memakan waktu 2 tahun, mereka meminta agar TPA Suwung tetap beroperasi secara normal.
    “Nanti juga akan kita sampaikan ketika nanti kita orasi ataukah bisa ketemu dengan Pak Gub sendiri itu akan kita sampaikan lagi. Seperti akses jalan dan lain sebagainya. Banyak sekali tuntutan kita,” bebernya.
    Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul
    Demo Forum Swakelola Sampah, Koster: Kan Sudah Diperpanjang Ngapain Demo Lagi?
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Membeludak, PHRI Sebut Banyak Wisatawan dari Bali Alihkan Kunjungan ke Yogyakarta Regional

    2 Membeludak, PHRI Sebut Banyak Wisatawan dari Bali Alihkan Kunjungan ke Yogyakarta Regional

    Membeludak, PHRI Sebut Banyak Wisatawan dari Bali Alihkan Kunjungan ke Yogyakarta
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Libur Natal dan tahun baru (Nataru), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai digeruduk wisatawan.
    Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan reservasi hotel mulai tanggal 20 Desember hingga 2 Januari berkisar 30 sampai 40 persen, namun untuk saat ini angka okupansi atau keterisian hotel sudah di angka 61 persen.
    “Di tanggal 21 Desember itu 60 persen, ini banyak yang offline datang langsung ke hotel (memesan),” kata Deddy, Senin (22/12/2025).
    Melihat kondisi wisatawan yang datang ke DIY saat ini pihaknya optimistis dapat melampaui target yang sudah ditentukan yakni di angka 80 persen okupansi hotel di seluruh DIY.
    “Target hanya 80 persen, tapi kelihatannya dari target ini bisa naik,” ujar Deddy.
    Ramainya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta berbanding terbalik dengan kondisi di Bali.
    Menurut Deddy, banyak wisatawan yang akan berkunjung ke Bali namun dibatalkan dan memilih berkunjung ke Yogyakarta.
    “Banyak mereka rencana ke Bali mengurungkan lalu ke Jogja. Ini menguntungkan kita tapi harus mewaspadai kemacetan dan lain-lain,” kata dia.
    Menurut Deddy ramainya wisatawan ini sebagai tantangan bagi Pemerintah DIY maupun pelaku usaha di bidang pariwisata.
    Ia berharap pelaku wisata tidak aji mumpung saat wisatawan ramai berdatangan ke Yogyakarta.
    “Jangan aji mumpung, seperti yang disampaikan pak gubernur ke anggota kami. Jangan manfaatkan momentum natatu untuk aji mumpung ini tempat kita promosi,” katanya.
    Selama libur Nataru ini
    PHRI DIY
    menerapkan batas atas dan bawah untuk tarif kamar hotel.
    “Kita ada batas atas dan bawah, batas atas 40 persen dari dari rate (harga hotel),” kata dia.
    Sebelumnya, Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang mengakui adanya penurunan jumlah wisatawan mancanegara.
    Menurut Koster, biasanya kedatangan harian wisatawan asing mencapai 20 ribu orang, namun saat ini berkisar antara 11 ribu hingga 16 ribu.
    Menurut Koster, biasanya kedatangan harian wisatawan asing mencapai 20 ribu orang, namun saat ini berkisar antara 11 ribu hingga 16 ribu.
    “Mancanegara, hariannya ya, sekarang agak menurun. Dari periode September – Oktober, terjadi penurunan ya. Sekarang hariannya, 11 ribu sampai 16 ribu,” ujar Koster di Denpasar, Jumat (19/12/2025).
    Kekhawatiran akan banjir juga disebut menjadi salah satu faktor penyebab pembatalan pemesanan vila.
    Anggota Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA) melaporkan adanya pembatalan hingga 15 persen menjelang Nataru.
    Tingkat okupansi vila anggota BVRMA pun diprediksi hanya berkisar 55 hingga 60 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bali Tuntaskan Pembentukan 100 Persen Posbankum, Kemenkum Dorong Penyelesaian Sengketa secara Restoratif

    Bali Tuntaskan Pembentukan 100 Persen Posbankum, Kemenkum Dorong Penyelesaian Sengketa secara Restoratif

    Bali Tuntaskan Pembentukan 100 Persen Posbankum, Kemenkum Dorong Penyelesaian Sengketa secara Restoratif
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Hukum (Kemenkum) meresmikan pembentukan 717 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Provinsi Bali, Jumat (12/12/2025).
    Dengan capaian tersebut,
    Bali
    menjadi salah satu dari 29 provinsi yang telah memenuhi 100 persen layanan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Langkah ini menandai upaya strategis pemerintah dalam memperluas akses keadilan yang selaras dengan kearifan lokal.
    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Bali memiliki fondasi sosial yang kuat dalam penyelesaian persoalan hukum. Ia mengaku selalu merasakan energi kedamaian ketika berada di Pulau Dewata.
    “Kearifan lokal Bali yang dilandasi nilai-nilai Tri Hita Karana senantiasa memberikan aura positif,” ujar Supratman dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/12/2025).
    Menurut Supratman, penyelesaian kasus di masyarakat harus mengedepankan penyelesaian berbasis kedamaian dan nilai kebersamaan.
    Segala permasalahan, termasuk sengketa waris, konflik antarwarga, atau masalah keluarga, tidak perlu buru-buru lapor polisi atau masuk pengadilan.
    “Selesaikanlah di Posbankum Desa/Kelurahan, duduk bersama dengan semangat
    Menyama Braya
    (persaudaraan) dan
    Paras Paros Sarpanaya
    (kebersamaan). Inilah esensi dari keadilan substantif dan restoratif yang sesungguhnya,” tambah Menkum.
    Gubernur Bali
    Wayan Koster
    menyebut Posbankum sebagai terobosan pelayanan di bidang hukum yang perlu diapresiasi.
    Menurutnya, Posbankum merupakan langkah bijaksana yang perlu didukung dan dimanfaatkan dalam membangun budaya sadar hukum di masyarakat. 
    “Komitmen bersama sangat penting untuk memastikan Posbankum berjalan secara baik dan berkelanjutan. Selain itu, Posbankum juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan Bali serta membantu mewujudkan kehidupan krama Bali yang demokratis, berkeadilan, sejahtera, dan bahagia Niskala-Sekala,” katanya.
    Kepala Kantor Wilayah
    Kementerian Hukum
    Provinsi Bali Eem Nurmanah mengungkapkan bahwa Provinsi Bali telah membentuk 717 Posbankum di 9 kabupaten/kota. Rinciannya, 636 Posbankum di desa dan 81 di kelurahan. 
    “Selanjutnya, kami juga akan menyelenggarakan pelatihan kepada 8.680 paralegal yang ada di Bali secara bertahap. Angkatan pertama, dengan jumlah peserta 550 paralegal, akan melaksanakan kegiatan mulai 19-23 Desember 2025 dengan metode daring,” jelas Eem Nurmanah.
    Secara nasional, jumlah Posbankum telah mencapai 71.773 atau 85,50 persen dari total 83.946 desa/kelurahan. Di Bali sendiri, terdapat 11 Organisasi Pemberi
    Bantuan Hukum
    (PBH) terakreditasi yang memperkuat layanan.
    Dalam rangkaian peresmian tersebut, turut dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dan para dekan fakultas hukum dari berbagai universitas di Bali sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan layanan Posbankum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu pantau belanja daerah untuk kaji opsi pelonggaran TKD

    Menkeu pantau belanja daerah untuk kaji opsi pelonggaran TKD

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terus memantau belanja pemerintah daerah untuk mengkaji opsi pelonggaran terhadap transfer keuangan daerah (TKD) 2026.

    “Kami lihat apakah satu triwulan ini dan triwulan pertama ke depan mereka bisa menyerap anggaran lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu, tidak bocor,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan di Denpasar, Bali, Jumat.

    Melalui cara itu, lanjut dia, bendahara negara itu akan mempertimbangkan potensi membuat ruang lebih untuk penambahan pos TKD.

    Ia menekankan juga opsi penambahan TKD tergantung keadaan anggaran, ekonomi hingga belanja pemerintah daerah.

    Menkeu menegaskan sampai saat ini untuk alokasi anggaran TKD 2026 tidak ada perubahan yaitu masih sesuai dengan postur yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.

    Pemerintah telah menetapkan besaran TKD dalam APBN 2026 mencapai Rp693 triliun atau lebih rendah dari alokasi TKD pada APBN 2025 mencapai Rp919,9 triliun.

    Akibatnya, pemangkasan itu pun memicu keluhan dari sejumlah kepala daerah di tanah air, karena berpotensi mempengaruhi program yang akan dijalankan di daerah, salah satunya dari Gubernur Bali Wayan Koster.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.