Tag: Wahyudi Anas

  • Jangan sampai Ada Pajero-Fortuner 2025 Isi Solar, Aturan BBM Subsidi Harus Makin Ketat

    Jangan sampai Ada Pajero-Fortuner 2025 Isi Solar, Aturan BBM Subsidi Harus Makin Ketat

    Jakarta

    Aturan penyaluran BBM subsidi harusnya makin diperketat dengan kriteria tahun mobil. Jangan sampai ada Pajero Sport dan Fortuner keluaran 2025 yang masih menenggak solar.

    Penyaluran BBM subsidi jadi sorotan. Distribusi BBM jenis solar ataupun Pertalite itu dinilai belum tepat sasaran. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hingga saat ini masih melakukan revisi Perpres 191 tahun 2014 agar penyaluran BBM subsidi makin tepat sasaran. Anggota Komisi XII DPR Ri Syarif Pasha menyinggung harusnya aturan itu kian diperketat dengan persyaratan tahun mobil. Sebab, kalau hanya berdasarkan kapasitas mesin, mobil-mobil keluaran baru pun masih bisa mengisi BBM subsidi.

    “Terkait dengan aturan yang hanya menyebutkan jumlah CC mobil yang boleh beli Pertalite, yang boleh beli solar. Ditambahkan harusnya tahun mobil, jangan sampai ada mobil, yang saya sampaikan tadi, mobil Fortuner tahun 2025, mobil Pajero tahun 2025 tetapi dia bisa beli solar,” kata Syarif dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR dilihat pada tayangan Youtube Komisi XII DPR RI Channel.

    Menanggapi hal itu Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut pihaknya sudah memblokir 311 ribu QR yang digunakan untuk bertransaksi beli BBM solar subsidi. Wahyudi juga menyebut terkadang ada yang memalsukan pelat nomor agar bisa membeli BBM subsidi.

    “Ini sudah mengurangi kondisi beberapa kondisi munculnya QR-QR yang secara kondisi fisik kendaraannya tidak terjadi dan biasanya cetak pelat nomor dipasang kembali masuk-keluar SPBU,” jelas Wahyudi.

    Dari catatan detikOto, berdasarkan Perpres tersebut, ada tiga kategori kendaraan yang mendapatkan jatah solar subsidi yaitu:

    – kendaraan pribadi roda 4
    – angkutan umum orang atau barang roda 4
    – angkutan umum orang atau barang roda 6 atau lebih

    Dalam aturan tersebut juga mengatur volume solar subsidi untuk masing-masing kendaraan. Kendaraan pribadi plat hitam 60 liter per hari, angkutan umum orang atau barang roda 4 sebanyak 80 liter per hari sedangkan angkutan umum roda 6 sebanyak 200 liter per hari. Sedangkan yang dikecualikan untuk kendaraan pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam.

    BBM Buat Fortuner-Pajero Sport

    Adapun untuk mobil sekelas Pajero-Fortuner keluaran baru, memang tak seharusnya menggunakan BBM solar subsidi. Mengutip buku panduan manual untuk Fortuner diesel dengan mesin 2GD-FTV berkapasitas 2.4L dan mesin 1GD-FTV berkapasitas 2.8L, dianjurkan menggunakan bahan bakar diesel yang digunakan mengandung 50 ppm atau kurang sulfur. Angka cetanenya 48 atau lebih tinggi.

    Untuk bahan bakar dengan angka cetane 48 dapat ditemui pada jenis Biosolar. Kendati demikian, kalau bicara kandungan sulfur masih terbilang cukup tinggi. Dalam catatan detikcom, kandungan sulfur dari maksimum biosolar B30 bisa mencapai 2.500 ppm. Sementara disebutkan bahwa kandungan sulfur untuk model Euro4 kandungan sulfurnya 50 ppm.

    Pajero Sport pun demikian. Ditelusuri detikOto dari buku panduan manual SUV bongsor tiga berlian itu disarankan menggunakan bahan bakar dengan angka cetane 51 atau lebih tinggi. Perlu diketahui juga bahan bakar tersebut harus memiliki kandungan sulfur kurang dari 50 ppm. “Penggunaan bahan bakar diesel dengan tipe yang lebih rendah dari yang direkomendasikan dapat berpengaruh buruk pada nilai emisi gas buang, serta kemampuan dan daya tahan mesin,” demikian tertulis pada buku panduan manual Pajero Sport.

    (dry/din)

  • Ternyata Tak Semua SPBU di Papua Bisa Jual Solar, Ini Biang Keroknya!

    Ternyata Tak Semua SPBU di Papua Bisa Jual Solar, Ini Biang Keroknya!

    Jakarta

    Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membenarkan temuan Komisi XII DPR RI terkait minimnya jumlah SPBU yang melayani pembelian BBM bersubsidi solar di Di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengakibatkan kelangkaan bahan bakar di kawasan itu.

    Ketua BPH Migas, Wahyudi Anas, mengakui jumlah SPBU yang beroperasi di Kabupaten Manokwari memang sangat minim. Total di kawasan itu hanya ada enam SPBU. Dari jumlah itu, hanya dua SPBU di antaranya yang bisa melayani penyaluran solar.

    “Kalau kaitannya dengan kemarin masukan dari pimpinan pada saat ada kunker spesifik di Manukwari, Papua Barat, kami paham SPBU yang ada itu enam, tetapi yang nyalurkan solar dua,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (24/11/2025).

    Menurut Wahyudi hal ini dikarenakan empat SPBU lain di kawasan itu belum memenuhi standar teknis untuk bisa menyalurkan BBM subsidi berjenis solar, salah satunya terkait teknis pengawasan penyaluran BBM. Tentu hal ini turut menjadi perhatian BPH Migas serta Pertamina Patra Niaga selaku operator SPBU.

    “Ada standar keteknisan yang wajib dikonsolidasi dengan Pertamina untuk menyalurkan BBM subsidi kompensasi negara supaya termonitor digitalisasi maupun CCTV,” jelasnya.

    “Jadi ini menjadi konsolidasi bersama. Kemudian kalau SPBU untuk Pertamina totalnya enam, ada gap empat SPBU memang. Nanti kita konsolidasi bersama,” sambung Wahyudi.

    Di luar itu, ia menjelaskan total kuota BBM solar untuk Kabupaten Manokwari pada 2025 ini sudah ditetapkan sebesar 9.446 kiloliter. Di mana hingga Oktober 2025, realisasi pembelian solar di kawasan ini baru mencapai 7.993 kiloliter atau 85% dari total kuota yang tersedia.

    Sementara untuk realisasi penyaluran BBM subsidi tersebut hingga akhir tahun nanti diproyeksikan mencapai 8.973 kiloliter atau sekitar 95%. Artinya untuk ketersediaan solar, kuota BBM di Kabupaten Manokwari dipastikan cukup.

    “Jadi masalah kecukupan nanti kami koordinasi lebih lanjut,” tegasnya.

    Sebelumnya dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan pihaknya menemukan adanya kelangkaan solar di Kabupaten Manokwari akibat terbatasnya SPBU yang melayani pembelian Solar. Kondisi kelangkaan BBM subsidi ini juga ditemui di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

    “Kami mendapatkan temua pada kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Papua Barat pada masa persidangan yang barusan ke Manokwari, kami juga menemukan antrean panjang di SPBU akibat terbatasnya kuota solar yang tersedia,” ucapnya.

    “Memang di sana kita temukan dari 6 SPBU hanya 2 yang menyalurkan, dan ini juga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kelangkaan solar juga menjadi isu utama,” sambung Bambang.

    (igo/fdl)

  • Wahyudi Anas resmi menjadi Kepala BPH Migas 2025-2029

    Wahyudi Anas resmi menjadi Kepala BPH Migas 2025-2029

    Tujuan kami adalah bagaimana kami bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan, karena yang mengendalikan subsidi BBM adalah di BPH Migas.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Wahyudi Anas menjadi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), beserta anggota-anggota komitenya.

    “Tujuan kami adalah bagaimana kami bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan, karena yang mengendalikan subsidi BBM (bahan bakar minyak) adalah di BPH Migas,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah melantik anggota Komite BPH Migas, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Ia berpesan kepada Wahyudi selaku Ketua Komite sekaligus Kepala BPH Migas agar bisa membangun kerja sama tim yang solid.

    Selain mengendalikan subsidi BBM, ujar Bahlil, BPH Migas juga berperan dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi melalui pipa bagi masyarakat maupun dunia usaha.

    “Harapan kami ke depan bisa membangun kerja sama tim yang baik, ya,” kata Bahlil.

    Komisi XII DPR RI menunjuk Wahyudi Anas menjadi Kepala BPH Migas periode 2025-2029, menggantikan Erika Retnowati dalam “Fit and Proper Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas”, di Jakarta, Senin (8/9).

    Sementara itu, Erika Retnowati terpilih untuk menjadi anggota Komite BPH Migas periode 2025-2029, bersama dengan tujuh orang lainnya, yakni Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung W, Eman Salman, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, dan Hasbi Anshory.

    Dalam paparan strategi dan inovasinya, Wahyudi menyampaikan penugasan jaringan gas (jargas) kepada badan usaha penerima alokasi gas bumi dengan dana sendiri.

    Kemudian, membuat peta jalan percepatan lelang WJD (Wilayah Jaringan Distribusi) yang terintegrasi dengan pengembangan demand industri dan diversifikasi BBM/LPG.

    Wahyudi juga akan memantau manajemen stok dan penyaluran BBM dan gas bumi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

    Lebih lanjut, ia juga berencana untuk menetapkan toll fee jaringan gas bumi, termasuk tarif toll terintegrasi antarjaringan, untuk mendukung penerapan harga gas bumi di konsumen yang lebih kompetitif.

    Inovasi kelima yang Wahyudi usulkan adalah pengalokasian gas bumi kepada badan usaha niaga yang ditugaskan oleh pemerintah dalam pengembangan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi.

    “Ini strategi dan inovasi periode kami ke depan,” kata Wahyudi.

    Wahyudi bercita-cita dapat meningkatkan ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, yang meliputi BBM dan gas bumi; perluasan akses dan jangkauan; serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Berikut adalah daftar lengkap Komite BPH Migas untuk periode 2025-2029:

    Ketua Komite: Wahyudi Anas;
    Anggota Komite: Arief Wardono;
    Anggota Komite: Bambang Hermanto;
    Anggota Komite: Baskara Agung Wibawa;
    Anggota Komite: Eman Salman Arief;
    Anggota Komite: Erika Retnowati;
    Anggota Komite: Fathul Nugroho;
    Anggota Komite: Harya Adityawarman; dan
    Anggota Komite: Hasby Anshory.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lantik Anggota Komite BPH Migas, Ini Harapan Bahlil

    Lantik Anggota Komite BPH Migas, Ini Harapan Bahlil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2025-2029. Adapun, pelantikan ini berlangsung pada Senin (10/11/2025) di Kantor Kementerian ESDM.

    Bahlil berharap, formasi baru di BPH Migas dapat memperkuat tata kelola di sektor hilir migas, terutama terkait pengendalian penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengawasan jaringan pipa transmisi.

    “Jadi sekarang kita lantik ya tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan karena yang mengendalikan subsidi BBM itu kan adalah di BPH Migas termasuk di dalamnya adalah Pipa,” kata Bahlil ditemui usai pelantikan, Senin (10/11/2025).

    Menurut Bahlil, BPH Migas sendiri merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian ESDM. Sehingga diperlukan koordinasi demi memastikan program subsidi tepat sasaran.

    “Mereka bagian daripada keluarga besar dan mempunyai hubungan kerja dengan ESDM. Jadi saya baru habis lantik harapan kita ke depan bisa membangun teamwork yang baik ya,” ujarnya.

    Berikut susunan lengkap anggota Komite BPH Migas periode 2025-2029 yang akan dilantik pada siang hari ini:

    Ketua Komite: Wahyudi Anas

    Anggota: Arief Wardono

    Anggota: Bambang Hermanto

    Anggota: Baskara Agung Wibawa

    Anggota: Eman Salman Arief

    Anggota: Erika Retnowati

    Anggota: Fathul Nugroho

    Anggota: Harya Adityawarman

    Anggota: Hasbi Anshory

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahlil Lantik 9 Anggota Komite BPH Migas, Ini Daftarnya

    Bahlil Lantik 9 Anggota Komite BPH Migas, Ini Daftarnya

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik sembilan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk periode 2025-2029. Pelantikan berlangsung tertutup di Kantor Kementerian ESDM hari ini, Senin (10/11).

    “Hari ini saya sudah melakukan pelantikan BPH Migas, karena BPH Migas sudah satu periode selesai, dan SK masa berlaku yang perpanjangan hari ini berakhir. Jadi saya lantik,” kata Bahlil saat ditemui usai pelantikan Komite BPH Migas, Senin (10/11/2025).

    Ia berhadap Komite BPH Migas yang baru dilantik dan mulai bertugas hari ini mampu bekerja sama dengan baik, terlebih mengingat badan ini memiliki tugas yang sangat penting yakni mengatur serta mengawasi penyediaan serta distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

    “Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan, karena yang memberikan subsidi BBM itu kan ada di BPH Migas dan mereka bagian daripada keluarga besar dan punya hubungan kerja dengan ESDM. Harapan kita ke depan bisa membangun team work yang baik,” terangnya.

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Ketua dan Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada Selasa (23/9) kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi Anas ditetapkan untuk memimpin komite sebagai Ketua Komite BPH Migas.

    Pemilihan ketua dan anggota Komite BPH Migas dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam proses ini disepakati 9 ketua dan calon anggota komite BPH Migas.

    Ketua dan Anggota Komite BPH Migas 2025-2029

    Ketua: Wahyudi Anas

    Anggota:

    – Arief Wardono
    – Bambang Hermanto
    – Baskara Agung Wibawa
    – Eman Salman Arief
    – Erika Retnowati
    – Fathul Nugroho
    – Harya Adityawarman
    – Hasbi Anshory

    Lihat juga Video ‘Kejagung soal Mafia Migas Riza Chalid Masih Buron’:

    (igo/fdl)

  • DPR tunjuk Wahyudi Anas jadi Kepala BPH Migas

    DPR tunjuk Wahyudi Anas jadi Kepala BPH Migas

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XII DPR RI menunjuk Wahyudi Anas menjadi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2025–2029, menggantikan Erika Retnowati.

    “Dari sembilan calon anggota komite BPH Migas terpilih, maka disepakati saudara Wahyudi Anas Kepala BPH Migas masa jabatan 2025–2029,” ucap Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto dalam “Fit and Proper Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas” di Jakarta, Senin.

    Sementara itu, Erika Retnowati terpilih untuk menjadi anggota komite BPH Migas periode 2025–2029, bersama dengan tujuh orang lainnya, yakni Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung W, Eman Salman, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, dan Hasbi Anshory.

    Dalam paparan strategi dan inovasinya, Wahyudi menyampaikan penugasan jaringan gas (jargas) kepada badan usaha penerima alokasi gas bumi dengan dana sendiri.

    Kemudian, membuat peta jalan percepatan lelang WJD (Wilayah Jaringan Distribusi) yang terintegrasi dengan pengembangan demand industri dan diversifikasi BBM/LPG.

    Wahyudi juga akan memantau manajemen stok dan penyaluran BBM dan gas bumi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

    Lebih lanjut, ia juga berencana untuk menetapkan toll fee jaringan gas bumi, termasuk tarif toll terintegrasi antarjaringan, untuk mendukung penerapan harga gas bumi di konsumen yang lebih kompetitif.

    Inovasi kelima yang Wahyudi usulkan adalah pengalokasian gas bumi kepada badan usaha niaga yang ditugaskan oleh pemerintah dalam pengembangan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi.

    “Ini strategi dan inovasi periode kami ke depan,” kata Wahyudi.

    Wahyudi bercita-cita dapat meningkatkan ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, yang meliputi BBM dan gas bumi; perluasan akses dan jangkauan; serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Serahkan 18 Nama Calon Komite BPH Migas ke DPR RI

    Pemerintah Serahkan 18 Nama Calon Komite BPH Migas ke DPR RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 18 nama calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada Komite XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, penyerahan ini membuka rangkaian tahapan di DPR RI, termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), untuk menentukan pengisian jabatan pada lembaga tersebut.

    “Bapak Presiden telah menyerahkan 18 nama calon ketua dan anggota Komite BPH Migas kepada Komite XII DPR RI untuk selanjutnya dilakukan fit and proper test,” kata Dadan yang juga selaku Ketua Panitia Seleksi melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (30/8/2025).

    Kementerian ESDM, kata Dadan, berharap proses seleksi dapat berjalan baik dan diperoleh ketua dan anggota komite BPH Migas yang terbaik. Ini demi memperkuat pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi.

    Menurutnya, melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, akan dipilih 9 nama yang nantinya ditetapkan sebagai ketua dan anggota komite BPH Migas periode 2025–2029. Adapun proses ini merupakan bagian dari tahapan formal untuk pengisian jabatan pada periode yang bersangkutan. 

    Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas telah melaksanakan seleksi administrasi dan wawancara, hasilnya kemudian disampaikan kepada Prabowo oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sesuai ketentuan.

    Nama-nama hasil seleksi administrasi dan jadwal assessment sempat dipublikasikan dalam pengumuman resmi yang menjadi dasar pengajuan ke tingkat selanjutnya.

    Untuk diketahui, BPH Migas merupakan lembaga di bawah Kementerian ESDM yang bertugas mengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak serta pengangkutan gas bumi melalui pipa di Indonesia. 

    Setelah tahapan fit and proper test selesai, DPR RI akan menetapkan anggota komite yang akan menjalankan tugas-tugas tersebut pada periode 2025–2029.

    Berikut daftar nama usulan calon ketua dan anggota komite BPH Migas 2025-2029:

    1. Abdul Halim, S.Si., M.M. 

    2. Alimuddin Baso, S.T. M.A.B. 

    3. Arief Nurzaman, S.T. 

    4. Arief Wardono, S.E. 

    5. Bambang Hermanto. S.E., Mikom. 

    6. Bambang Utoro, S.H., M.M., M.Env.Stud. 

    7. Dr. Baskara Agung Wibawa, S.E., M.M. 

    8. Ir. Dwi Anggoro Ismukurnianto, M.Sc. 

    9. Ir. Eman Salman Arief, MBA. 

    10. Erika Retnowati, Ak., M.Si. 

    11. Fathul Nugroho, S.Si, MPP 

    12. Ir. Harya Adityawarman 

    13. Hasbi Anshory, S.E., M.M. 

    14. Ir. Mustafid Gunawan, M.E. 

    15. Sahat Purba, S.T. 

    16. Ir. Senda Hurmuzan Kanam, M.Sc. 

    17. Ir. Sutrisno, M.M. 

    18. Wahyudi Anas, S.T.

  • BPH Migas ajak pemda gunakan XStar, pastikan subsidi BBM tepat sasaran

    BPH Migas ajak pemda gunakan XStar, pastikan subsidi BBM tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajak pemerintah daerah memanfaatkan aplikasi XStar dalam penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna guna memastikan subsidi BBM semakin tepat sasaran.

    “BPH Migas terus berupaya melakukan dan memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi kepada konsumen pengguna, seperti nelayan, petani, transportasi air, layanan umum dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat menggunakan surat rekomendasi secara baik dan benar, sesuai peraturan yang berlaku dengan menggunakan Aplikasi XStar,” ujar Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dalam sosialisasi aplikasi XStar di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kamis (19/6/2025).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Wahyudi menuturkan surat rekomendasi adalah surat yang diterbitkan untuk pembelian jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM subsidi dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi dalam volume dan periode tertentu kepada konsumen pengguna.

    Aplikasi XStar bertujuan mempermudah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna.

    “Karena telah dilengkapi formula perhitungan, seperti jenis alat, kapasitas, dan besaran BBM yang dibutuhkan untuk harian dan bisa diakumulasi untuk satu hingga tiga bulan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pemberlakuan surat rekomendasi hingga tiga bulan dimaksudkan untuk mengakomodir konsumen pengguna di daerah-daerah yang lokasinya jauh dari dinas terkait.

    Wahyudi mengingatkan pemda ikut melakukan kontrol yang baik guna mencegah penyalahgunaan surat rekomendasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

    Berdasarkan temuan lapangan, terdapat surat rekomendasi yang belum menggunakan aplikasi XStar, ternyata diduplikasi oleh oknum.

    “Insya Allah dengan menggunakan aplikasi XStar, semua terdata, terdokumentasi, dan dapat dilakukan kontrol sehingga penyalahgunaan tidak terjadi,” imbuhnya.

    Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dalam sosialisasi aplikasi XStar di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kamis (19/6/2025). ANTARA/HO-BPH Migas

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibi menyatakan dukungannya terhadap kegiatan sosialisasi aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi bagi pembelian BBM subsidi dan kompensasi bagi konsumen pengguna di Gorontalo.

    Menurut Idah, hingga saat ini masih banyak OPD yang belum mengetahui jika konsumen pengguna seperti nelayan dan petani harus menggunakan surat rekomendasi untuk membeli BBM.

    Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, pemahaman OPD mengenai hal tersebut dapat meningkat.

    “Pada prinsipnya, aplikasi XStar mempunyai tujuan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam menerbitkan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna. Hal ini dilakukan agar penyaluran BBM subsidi dan penugasan semakin tepat sasaran,” katanya.

    Lebih lanjut Idah menyampaikan surat rekomendasi juga merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran BBM subsidi dan kompensasi.

    Hal ini penting mengingat subsidi menggunakan uang negara sehingga harus tepat sasaran, tepat volume, dan tentunya tepat guna.

    Sosialisasi aplikasi XStar ini dihadiri Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi serta perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPH Migas dorong peningkatan pemanfaatan jargas bagi sektor kesehatan

    BPH Migas dorong peningkatan pemanfaatan jargas bagi sektor kesehatan

    Semoga pemanfaatan gas bumi di sektor kesehatan dapat berjalan terus dan dapat ditingkatkan ke depannya,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk masyarakat di berbagai sektor, termasuk kesehatan.

    Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan, pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) di sektor pelayanan kesehatan dapat menghemat biaya operasional.

    “Hari ini kita meninjau dan memastikan penyaluran jargas untuk dimanfaatkan di sektor layanan masyarakat di rumah sakit dapat berjalan dengan lancar dan baik,” ucapnya saat mengunjungi Rumah Sakit (RS) Panti Wilasa Citarum, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/6/2025).

    Wahyudi menambahkan, dalam kurun waktu satu bulan, pemakaian jargas untuk pelayanan kesehatan di RS Panti Wilasa Citarum dapat menghemat biaya operasional yang signifikan.

    “Pemanfaatan gas bumi untuk rumah sakit ini bisa mendorong dan memberikan efisiensi sebesar 36 persen dari konsumsi menggunakan LPG nonsubsidi,” sebutnya.

    Jargas di rumah sakit dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur dalam membuat makanan bagi pasien dan laundry.

    “Semoga pemanfaatan gas bumi di sektor kesehatan dapat berjalan terus dan dapat ditingkatkan ke depannya,” harapnya.

    Selanjutnya, Wahyudi juga mengunjungi pelanggan jargas untuk sektor rumah tangga di Kompleks Perumahan Tlogosari, Kota Semarang.

    Menurutnya, perkembangan jargas rumah tangga di kawasan Kota Semarang saat ini mencapai 14.099 sambungan rumah tangga (SR) dengan total konsumsi gas bumi sekitar 2,9 juta meter kubik per tahun.

    “Dalam kesempatan ini, kita memastikan perkembangan jaringan gas mandiri yang dikelola oleh PT PGN Tbk di wilayah Kota Semarang, saat ini terhitung sebanyak 3.419 SR dan untuk jargas APBN kurang lebih 10.680 SR,” ungkapnya.

    Pemanfaatan gas bumi di rumah tangga sebagai bahan bakar memasak memberikan kenyamanan bagi masyarakat, di samping harganya yang kompetitif.

    “Semoga manfaat pembangunan jargas untuk sektor masyarakat, baik rumah tangga dan/atau pelanggan kecil, semakin berkembang dan dapat mendukung program pemerintah dalam kemandirian energi di sektor minyak dan gas bumi,” sebutnya.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dan Area Head PT PGN Tbk Semarang Sugianto Eko Cahyono.

    Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Iwan Prasetya Adhi (dua dari tengah) saat mengunjungi SPBU di Jawa Tengah, Kamis (5/6/2025). ANTARA/HO-BPH Migas

    Pemantauan SPBU

    BPH Migas juga melakukan pemantauan terhadap pasokan dan distribusi BBM di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Boyolali dan Kendal, Jawa Tengah, pada 4-5 Juni 2025.

    Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi menuturkan, monitoring dilakukan untuk memastikan pasokan dan distribusi BBM subsidi dan kompensasi berjalan lancar dan tidak ada kendala.

    “Kami juga melakukan evaluasi terhadap ketaatan dari pihak manajemen atau pengelola SPBU dalam menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi,” ucapnya.

    Dari hasil pemantauan lapangan, Iwan mendapati pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi yang menggunakan surat rekomendasi perlu dibenahi.

    Perbaikan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan BBM.

    “Hal ini perlu dilakukan pengaturan dan penertiban lebih lanjut, sehingga ke depan kita bisa mengurangi atau meminimalisir indikasi penyalahgunaan BBM tersebut,” tegasnya.

    Iwan mengharapkan badan usaha penugasan ikut mengawasi pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi hingga sampai ke masyarakat yang berhak.

    “Tentunya, kami berharap rekan-rekan di Pertamina Patra Niaga juga bisa ikut membantu dalam kegiatan pengawasan distribusi BBM subsidi dan kompensasi ini, supaya tidak ada lagi penyimpangan dan penyalahgunaan,” ujarnya.

    Kegiatan pengawasan BBM di Jawa Tengah tersebut turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dan Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Rayon VI Gas Semarang Raditya RS Djanegara.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perkuat kemandirian energi, BPH Migas dorong percepatan jargas

    Perkuat kemandirian energi, BPH Migas dorong percepatan jargas

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong percepatan pengembangan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga sebagai upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

    Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, memastikan sejauh ini pemanfaatan gas bumi telah berjalan dengan baik dan dapat dinikmati masyarakat luas seperti rumah tangga, pelanggan kecil, komersial, dan industri.

    “BPH Migas hadir bersama PT PGN Tbk dan PT Pertamina Gas untuk memastikan peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri di wilayah Jawa Timur berjalan dengan baik. Saat ini, pengelolaan gas bumi di wilayah Jawa Timur telah menjangkau lebih dari 200 ribu pelanggan dengan volume mencapai 250,15 BBTUD,” ujarnya saat melakukan kunjungan ke Kantor PGN Sales and Operation Region III (SOR III) Area Pasuruan.

    Ia juga menjelaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jargas.

    Pada 2025, PGN sudah memiliki rencana pengembangan jargas di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, Jatim.

    “Di tahun 2025, ditargetkan pembangunan 59.990 sambungan rumah tangga (SR) di Surabaya dan Gresik. Ini merupakan langkah nyata dalam mendukung program energi bersih sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional,” tambahnya.

    Selanjutnya, kunjungan meninjau Stasiun Penerima Gas Semare PGN Area Pasuruan untuk memastikan infrastruktur pipa gas bumi dan pendistribusian gas bumi melalui pipa berjalan dengan baik.

    Pada kunjungan ini, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menekankan pentingnya keadilan energi melalui jargas untuk masyarakat khususnya di Jawa Timur secara merata.

    “Pengembangan jargas tidak hanya menyangkut aspek infrastruktur, tetapi juga berkaitan erat dengan keadilan energi. BPH Migas hadir untuk memastikan bahwa gas bumi dapat dinikmati secara merata, khususnya oleh rumah tangga dan usaha kecil,” jelasnya.

    Selain itu, Halim juga menyampaikan keandalan distribusi gas bumi di wilayah Pasuruan dan Surabaya berada dalam kondisi yang baik dan aman.

    BPH Migas berharap dengan pendekatan kolaboratif antara regulator, badan usaha, dan pemerintah daerah, pembangunan jargas di Jawa Timur dapat menjadi model nasional dalam percepatan penyediaan energi yang terjangkau, efisien, dan berkelanjutan.

    “Alhamdulillah, kita bersama PGN memastikan distribusi gas bumi berjalan lancar. Semoga ini membawa berkah bagi masyarakat dan perekonomian lokal. Kami percaya, dengan kerja sama yang kuat antara semua pihak, cita-cita kemandirian energi dan pemerataan akses energi bersih bisa kita wujudkan bersama,” sebut Halim.

    Kegiatan kunjungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ke Stasiun Penerima Gas Semare PT PGN Tbk Sales and Operation Region III (SOR III) Area Pasuruan. ANTARA/HO-BPH Migas

    General Manager SOR III PGN Hedi Hedianto menyampaikan saat ini pihaknya mengelola 202.376 pelanggan dengan total volume penyaluran gas mencapai 250,15 BBTUD.

    Dari jumlah tersebut, sektor rumah tangga mencakup 201.292 pelanggan dengan pemakaian 2,59 BBTUD dan pelanggan kecil mencapai 455 pelanggan dengan volume 0,18 BBTUD.

    Hedi menambahkan PGN secara aktif memperluas jaringan distribusi melalui pembangunan pipa dan optimalisasi pasokan dari berbagai sumber.

    “Kami memiliki jaringan distribusi sepanjang 6.745 km yang didukung enam offtake station strategis di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Infrastruktur ini mendukung kelancaran pasokan gas dari lapangan-lapangan utama,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Gas Gamal Imam Santoso berharap adanya dukungan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur energi nasional.

    “Kami berharap dapat menerima dukungan penuh dari BPH Migas terhadap kebijakan pemerintah dan pentingnya sinergi bersama BPH Migas dalam penguatan infrastruktur energi nasional khususnya infrastruktur pipa gas bumi,” katanya.

    Kegiatan juga dihadiri Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dan Direktur Komersial Pertamina Gas Kusdi Widodo.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025