Xcloud.id

Tag: Wahyudi Anas

  • BPH Migas Perpanjang Relaksasi BBM untuk Percepat Pemulihan Energi di Aceh dan Sumatera

    BPH Migas Perpanjang Relaksasi BBM untuk Percepat Pemulihan Energi di Aceh dan Sumatera

    JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat langkah percepatan pemulihan akses energi di wilayah terdampak bencana, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, melalui sejumlah kebijakan strategis.

    Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, salah satu upaya utama yang dilakukan saat ini adalah memperpanjang relaksasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) di daerah terdampak.

    Kebijakan tersebut ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh BBM guna mendukung penanganan kebencanaan dan pemulihan aktivitas ekonomi.

    “Untuk Provinsi Aceh dan Sumatera Barat masih berlaku relaksasi, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan BBM khusus penanganan kebencanaan,” ujar Wahyudi dilansir ANTARA, Rabu, 7 Januari.

    Dia menjelaskan, perpanjangan relaksasi untuk ketiga kalinya ini mencakup BBM jenis Solar dan Pertalite.

    Penyaluran dapat dilakukan secara manual tanpa menggunakan kode QR di wilayah tanggap darurat bencana, sehingga proses distribusi dapat berlangsung lebih cepat.

    Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha pelaksana penugasan, yang terus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di wilayah terdampak.

    “Relaksasi ini berlaku paling lambat hingga 8 Januari 2026. Kami sudah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan Pertamina Patra Niaga untuk membantu percepatan pemulihan,” kata Wahyudi.

    Selain relaksasi BBM, BPH Migas juga menyalurkan bantuan pembangkit listrik tenaga diesel (genset) yang menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT/BBM subsidi) maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP/BBM kompensasi). Bantuan tersebut diberikan selama 15 hari atau hingga distribusi listrik di wilayah terdampak kembali normal.

    “Kami memberikan dukungan selama masa transisi sampai kondisi kelistrikan pulih, agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan,” ujarnya.

    Wahyudi berharap, rangkaian kebijakan ini mampu mempercepat pemulihan akses energi masyarakat pascabencana dan cuaca ekstrem, sehingga kegiatan sosial dan ekonomi dapat segera kembali normal.

    “Semoga setelah masa relaksasi berakhir, masyarakat sudah pulih dan mendapatkan akses energi yang memadai, baik BBM, LPG, maupun listrik, tanpa gangguan,” tutupnya.

  • BPH Migas pastikan stok dan penyaluran BBM pascabencana di Sumut aman

    BPH Migas pastikan stok dan penyaluran BBM pascabencana di Sumut aman

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan stok dan penyaluran BBM pascabencana di Sumatera Utara dalam kondisi aman pada awal 2026 ini.

    “Kondisi status stok BBM di Fuel Terminal (FT) Sibolga aman. Tanggal 1 Januari 2026, sudah mulai dilakukan loading untuk melakukan top-up coverage days. Untuk BBM jenis Bio Solar dengan stok menjadi 6,6 hari, Pertalite mencapai 22 hari, dan Pertamax mencapai 30 hari,” ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam rilis BPH Migas yang dikutip di Jakarta, Senin.

    Pada Kamis (1/1/2026), Kepala BPH meninjau FT Sibolga, Sumut, untuk memastikan ketersediaan dan proses penyaluran BBM untuk wilayah Sumut pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa pekan lalu.

    Lebih lanjut, Wahyudi menuturkan dalam kondisi normal FT Sibolga menyuplai 56 SPBU di Sumut.

    Pascabencana, FT Sibolga menyuplai untuk 40 SPBU dan sisanya dilakukan skema reguler, alternatif, and emergency (RAE) dari FT Siantar dan Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung.

    “Kondisi saat ini, FT Sibolga melayani 40 SPBU untuk 10 kota/kabupaten Sumut. Selanjutnya, dengan RAE, FT Sibolga dibantu FT Siantar yang melayani 11 SPBU di Tapanuli Utara dan 5 SPBU di Mandailing Natal dipasok IT Teluk Kabung,” sebutnya.

    Wahyudi juga menjelaskan penerapan skema RAE ini dilaksanakan berdasarkan kondisi lapangan, yang mana terdapat akses jalan yang masih diperbaiki akibat banjir dan tanah longsor.

    “Skema ini diberlakukan karena adanya jalan putus dari Tapanuli Utara ke arah Sibolga, dari Sibolga ke Mandailing Natal dan sampai hari ini masih dilakukan perbaikan jalan oleh pemerintah,” jelasnya.

    Pemantauan SPBU

    BPH Migas juga memantau SPBU di Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara, yang memiliki posisi strategis antara Tarutung menuju Sibolga.

    Wahyudi menerangkan SPBU ini menjadi SPBU utama yang digunakan oleh masyarakat untuk membeli BBM saat terjadi tanah longsor dan jalur Tarutung-Sibolga terputus.

    Saat bencana dan pemulihan pascabencana, SPBU ini juga menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi secara manual atau tanpa barcode.

    Berdasarkan uji petik dokumen administrasi dan pemantauan CCTV, seluruh prosedur telah diterapkan serta terdapat kesesuaian jumlah yang disalurkan kepada konsumen.

    “BPH Migas langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah atas kondisi kedaruratan yang dibuat oleh gubernur. Secara transaksi kendaraan yang digunakan untuk masyarakat yang terkena bencana, dilaksanakan dengan baik, administrasi jelas, surat rekomendasi dari pemda juga tersedia, dikumpulkan setiap bulan selama periode bencana alam,” ucap Wahyudi.

    Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Area Sibolga Toni Pradana menyampaikan jalur utara di Tarutung dan jalur akses selatan menuju Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan kini sudah lebih baik dengan adanya skema RAE dan pengoperasian mobil tangki cadangan.

    “Alhamdulillah, kondisinya saat ini jalur utara sudah lebih normal dengan masih melakukan skema RAE melalui perbantuan tambahan mobil tangki dan untuk jalur selatan sudah bisa dilewati. Dengan recovery ini, kondisi jalur utara dan jalur selatan sebelum Natal kemarin sudah normal,” tuturnya.

    BPH Migas juga meninjau proses pembukaan jalan tertimbun longsor, yang dilaksanakan PT PP (Persero) di Desa Rampa, Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah.

    Perbaikan dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk menyelesaikan sisa lumpur yang masih berada di jalanan.

    Kegiatan pemantauan turut dihadiri Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, FT Manager Sibolga Zainal Arifien, dan Sales Branch Manager PPN Sibolga Farisan Pratama.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Beli Bensin di Wilayah Bencana Sumatra Tetap Bisa Tanpa QR Code

    Beli Bensin di Wilayah Bencana Sumatra Tetap Bisa Tanpa QR Code

    Bisnis.com, JAKARTA — BPH Migas memperpanjang kebijakan pengisian bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra dengan tidak mewajibkan penggunaan QR code.

    Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menuturkan kebijakan ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh BBM di tengah pemulihan pasca bencana dan cuaca ekstrem.

    Adapun perpanjangan keringanan yang ketiga kalinya mencakup pembelian untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Solar serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

    “Perpanjangan kekeringan yang ketiga kalinya ini merupakan bukti kesungguhan Pemerintah menjaga akses energi bagi masyarakat dan mendukung pemulihan, terutama saat ini membutuhkan BBM di wilayah Sumatra, khususnya Aceh dan Sumatra Barat,” ungkap Wahyudi melalui keterangan resmi, dikutip Rabu (31/12/2025).

    Dia menyebut, kebutuhan BBM tersebut diperuntukkan bagi kendaraan dinas pemerintah, kendaraan berat, serta kendaraan pengangkut logistik bencana, dan genset untuk penerangan umum di wilayah bencana. Ini guna memastikan proses pemulihan tanggap darurat dan distribusi bantuan berjalan lancar.

    Untuk Provinsi Aceh, tanggap darurat pertama sejak 28 November hingga 11 Desember dan perpanjangan tanggap darurat kedua adalah 12 Desember 2025 sampai 25 Desember 2025. Saat ini, masa tanggap darurat bencana ketiga berlaku mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.

    “Hasil monitoring BPH Migas, keringanan pembelian JBT dan JBKP berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat terkena bencana serta upaya-upaya pemulihan pasca bencana,” imbuh Wahyudi.

    Sementara di Provinsi Sumatra Barat, perpanjangan masa tanggap darurat untuk Kabupaten Agam berlaku sejak 23 Desember 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2026, sesuai Keputusan Bupati Agam.

    Wahyudi mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatra Barat dapat melakukan pembelian kebutuhan JBT Minyak Solar untuk pengoperasian alat berat dan kendaraan operasional dalam rangka penanganan bencana pada wilayah terdampak bencana di Kabupaten Agam selama perpanjangan masa tanggap darurat.

    Senada, pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dan Pasaman Barat juga dapat melakukan pembelian kebutuhan JBT Minyak Solar untuk pengoperasian alat berat dan operasional kendaraan dalam rangka penanganan bencana tanggap darurat.

    “Selanjutnya sesuai Keputusan Bupati Tanah Datar, perpanjangan masa darurat bencana mulai 23 Desember 2025 sampai dengan 27 Desember 2025. Untuk wilayah Kabupaten Pasaman Barat, perpanjangan berlaku sejak 23 Desember 2025 sampai dengan 29 Desember 2025,” tutur Wahyudi.

    Dia mengatakan, pelaksanaan relaksasi itu dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga selaku Badan Usaha Pelaksana Penugasan. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau tetap membeli BBM sesuai kebutuhan.

    “Masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan BBM. Belilah BBM sesuai kebutuhan agar kondisi menyediakan energi di wilayah terdampak bencana berjalan dengan baik dan pemulihan berjalan lancar,” pungkas Wahyudi.

  • Pemerintah Perpanjang Keringanan Beli BBM di Wilayah Bencana Sumatera

    Pemerintah Perpanjang Keringanan Beli BBM di Wilayah Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah memperpanjang kebijakan keringanan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana Sumatera. Perpanjangan ini dalam rangka menjaga akses energi masyarakat di tengah pemulihan pascabencana dan cuaca ekstrem.

    Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan perpanjangan keringanan untuk ketiga kalinya ini mencakup jenis minyak solar dan Pertalite, yang dapat dilayani dengan sistem manual atau tanpa barcode, di wilayah terdampak bencana agar mempercepat pemulihan tanggap daruratnya.

    “Perpanjangan keringanan yang ketiga kalinya ini merupakan bukti kesungguhan pemerintah menjaga akses energi bagi masyarakat dan mendukung pemulihan, terutama yang saat ini membutuhkan BBM di wilayah Sumatera, khususnya Aceh dan Sumatera Barat,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

    Kebutuhan BBM tersebut diperuntukkan bagi kendaraan dinas pemerintah, kendaraan berat, serta kendaraan pengangkut logistik bencana, dan genset untuk penerangan umum di wilayah bencana guna memastikan proses pemulihan tanggap darurat dan distribusi bantuan berjalan lancar.

    Untuk Provinsi Aceh, tanggap darurat pertama sejak 28 November hingga 11 Desember dan perpanjangan tanggap darurat kedua adalah 12 Desember 2025 sampai 25 Desember 2025.

    Saat ini, masa tanggap darurat bencana ketiga berlaku mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.

    “Hasil monitoring BPH Migas, keringanan pembelian solar dan Pertalite berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat terkena bencana serta upaya-upaya pemulihan pascabencana,” ucapnya.

     

     

  • Sinergi BPH Migas dan PGN Jaga Keandalan Gas Bumi saat Libur Nataru

    Sinergi BPH Migas dan PGN Jaga Keandalan Gas Bumi saat Libur Nataru

    Bisnis.com, SURABAYA – Dalam upaya mengamankan pasokan gas bumi di Jawa Timur selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas bersama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melakukan monitoring langsung ke sejumlah pelanggan gas bumi serta ke lokasi offtake station PGN, Jumat (26/12/2025). Kerja sama regulator dan badan usaha niaga ini menjadi kunci menjaga keandalan distribusi gas bumi bagi seluruh pelanggan, baik sektor industri, komersial ataupun rumah tangga.

    Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, Direktur Manajemen Risiko PGN Eri Surya Kelana, Direktur Teknik dan Operasi Pertagas Agung Indri Pramantyo dan General Manager PGN untuk Wilayah Operasi/Sales Operation Region (SOR) III Hedi Hedianto bersama jajaran lainnya. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pasokan gas bumi tetap aman, khususnya bagi sektor layanan publik dan industri strategis selama masa libur panjang.

    Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menegaskan bahwa suplai gas bumi selama Nataru berada dalam kondisi sangat aman tanpa gangguan operasional. “Suplai gas bumi selama periode perayaan Natal dan Tahun Baru berada dalam kondisi sangat aman dan tidak mengalami kendala operasional,” ujarnya.

    Menurut Wahyudi, kondisi penyaluran justru relatif lebih aman, kapasitas pasokan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sistem distribusi dan pengangkutan gas dinilai berjalan normal dan andal, sementara sektor kelistrikan tetap beroperasi stabil.

    Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Rumah Sakit William Booth Surabaya, yang telah menggunakan gas bumi sejak 1998. Pihak rumah sakit menyampaikan bahwa selama lebih dari dua dekade pemanfaatan gas bumi, tidak pernah terjadi gangguan pasokan. Selain andal, gas bumi juga dinilai memberikan efisiensi signifikan dari sisi biaya. Konsumsi gas bumi rumah sakit tercatat memberikan efisiensi biaya sekitar 53 persen.

    Kunjungan juga dilakukan ke PT Indospring Tbk di Gresik, salah satu pelanggan sektor industri dengan konsumsi gas sekitar 1,2 juta standar kaki kubik per bulan. Perusahaan tersebut tengah melakukan pengembangan kawasan dan penambahan pabrik baru, yang menunjukkan pentingnya pasokan gas bumi berkelanjutan dan berdaya saing.

    Wahyudi menegaskan bahwa kunjungan lapangan ini sekaligus menjadi penegasan peran seluruh pemangku kepentingan. “Kunjungan ke sektor industri dan rumah sakit ini sekaligus menjadi bagian dari penegasan peran regulator, peran badan usaha sebagai operator pipa transmisi, serta peran badan usaha niaga dalam menjaga kontinuitas penyaluran gas bumi agar tidak terjadi gangguan,” katanya.

    Direktur Manajemen Risiko PGN Eri Surya Kelana menyampaikan bahwa PGN telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru sejak November hingga 11 Januari. “Menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), PGN telah melakukan berbagai persiapan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas),” ujarnya.

    Eri menjelaskan, terdapat tiga strategi utama yang dijalankan Satgas, yakni memastikan keandalan infrastruktur, pemenuhan seluruh kontrak pasok, serta penerapan reliability strategy. “Kesiapan pasokan alternatif juga disediakan melalui beyond pipeline seperti CNG,” kata Eri.

    Sementara itu, General Manager PGN SOR III Hedi Hedianto menyampaikan bahwa realisasi penyaluran gas selama Nataru di wilayah SOR 3 mencapai sekitar 236 – 241 BBTUD. Sebagian besar, penyaluran gas dilakukan untuk pembangkit listrik seperti di Tambak Lorok, Gresik, dan Batang.

    Hedi memastikan kesiapan layanan gas bumi untul wilayah SOR III berjalan secara optimal, agar seluruh sektor pelanggan tetap aman dalam pemanfaatan gas bumi. Ia juga menegaskan bahwa PGN tetap menjaga keandalan suplai bagi seluruh pelanggan selama periode Nataru.

  • BPH Migas ajak generasi muda pahami tata kelola energi nasional

    BPH Migas ajak generasi muda pahami tata kelola energi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajak generasi muda lebih memahami tata kelola energi nasional.

    Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menjelaskan generasi muda mesti terlibat aktif memperkuat ketahanan energi nasional.

    “Peran ini dapat dituangkan melalui pemikiran kritis dan kemampuan analitis, seiring tantangan pengelolaan sektor energi, termasuk hilir migas di masa depan,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Perkuliahan Cipta Karsa bertajuk “Optimalisasi Tugas dan Fungsi BPH Migas untuk Ketahanan Energi di Indonesia” di Universitas Pertamina, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Menurut dia, generasi penerus perlu memahami kondisi energi nasional saat ini sekaligus arah kebijakan energi yang dibutuhkan di masa mendatang.

    “Dibutuhkan peran generasi penerus yang memahami kebijakan energi Indonesia saat ini dan ke depan harus seperti apa,” sebutnya.

    Wahyudi menambahkan mahasiswa juga perlu memahami tugas dan fungsi BPH Migas dalam pengaturan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM, serta pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi melalui pipa di seluruh wilayah Indonesia.

    Menurut dia, peran BPH Migas penting dalam menjaga ketersediaan energi.

    “Penyediaan dan aksesibilitas BBM dan pengetahuan terkait pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi perlu diketahui oleh generasi muda, karena ini sumber energi. Memastikan ketersediaan dan distribusi BBM serta pengembangan infrastruktur gas bumi melalui pipa memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan energi nasional,” lanjutnya.

    Wahyudi juga menegaskan BPH Migas hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui perumusan regulasi yang dinamis serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Ini yang terus kami jalankan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga negara hadir untuk melayani masyarakat,” ungkapnya.

    Forum diskusi ini, menurut Wahyudi, menjadi ruang pertukaran pengetahuan antara regulator dan akademisi untuk menyamakan visi keberlanjutan sektor hilir migas, sekaligus membuka peluang kerja sama BPH Migas dengan perguruan tinggi, termasuk Universitas Pertamina.

    Generasi muda juga diharapkan memiliki kemampuan analisis, evaluasi, serta nalar kritis agar dapat berperan di sektor hilir migas secara berkelanjutan.

    “Harus tekun untuk mengembangkan keahliannya dan terus berkembang untuk menjadi orang yang terbaik. Apabila mahasiswa ingin menyumbangkan ide dan saran, prinsipnya kami terbuka,” sebutnya.

    Perkuliahan Cipta Karsa ini berlangsung secara hybrid dan dipandu Dosen Teknik Sipil Universitas Pertamina M Fanshurullah Asa.

    Sekitar 300 mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, seperti teknik sipil, teknik kima, geofisika, perminyakan, lingkungan, manajemen, dan komunikasi mengikuti perkuliahan.

    Tercatat, sekitar 100 mahasiswa di antaranya hadir langsung dan selebihnya mengikuti perkuliahan secara virtual.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPH Migas Terus Lakukan Pemulihan Proses Distribusi BBM di Daerah Terdampak Bencana Sumatera

    BPH Migas Terus Lakukan Pemulihan Proses Distribusi BBM di Daerah Terdampak Bencana Sumatera

    JAKARTA – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan pemerintah terus melakukan pemulihan proses distribusi bahan bakar minyak (BBM) di daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 6 Desember, ketersediaan dan distribusi BBM di daerah terdampak bencana menjadi perhatian utama.

    Ia mengatakan pemerintah juga telah memberi keringanan untuk pembelian jenis BBM tertentu (JBT) minyak solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite di daerah terdampak bencana.

    Wahyudi mengatakan keringanan tersebut diperlukan untuk mempercepat proses penanganan bencana, mulai dari pembukaan akses jalan, evakuasi, hingga distribusi logistik.

    “Prioritas penanganan di wilayah bencana salah satunya adalah pemulihan ketersediaan energi seperti BBM. Hingga Kamis 4 Desember, stok BBM di wilayah Marketing Operation Region (MOR I) yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau dalam keadaan cukup,” ujar dia, dikutip Antara.

    Wahyudi juga mengatakan berdasarkan data per 5 Desember 2025, dari 75 SPBU terdampak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, saat ini 48 SPBU berangsur mulai beroperasi dan 27 SPBU belum beroperasi.

    Upaya yang dilakukan untuk mendorong kelancaran distribusi BBM di wilayah Aceh, antara lain dengan skema alternative and emergency (AE) supply.

    Wilayah Pidie Jaya, Pidie dan Bireun yang sebelumnya disuplai dari Fuel Terminal (FT) Lhokseumawe dipindahkan ke FT Krueng Raya karena jalur terputus akibat banjir.

    Selain itu, BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga juga memetakan SPBU prioritas, memastikan SPBU tidak mengalami kehabisan stok BBM secara bersamaan di wilayah yang berdekatan, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk pengamanan antrean di SPBU.

    “Dilakukan penyiapan modular di wilayah yang masih terisolir, juga menyiapkan mobil tangki yang siaga di SPBU terdekat yang tidak terdampak untuk terus melayani kebutuhan BBM di lokasi,” kata Wahyudi.

    Sementara itu, ia mengatakan di Provinsi Sumatera Utara, mitigasi dan tindak lanjut yang dilakukan adalah AE supply FT Medan dari FT Lhokseumawe, Integrated Terminal (IT) Dumai, FT Siantar, dan FT Kisaran.

    Dilakukan juga penambahan mobil tangki dari Dumai ke bagian selatan dan utara Sibolga, yaitu Tapanuli Selatan, Kota Padangsidempuan, Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Utara.

    “Untuk Sibolga dan Tapanuli Tengah yang masih terisolir, mitigasinya adalah emergency supply ke Sitoli dari Teluk Kabung dengan menggunakan kapal, memberikan BBM ke pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk kendaraan alat berat dan transportasi penanggulangan bencana, serta penambahan mobil tangki dan awak mobil tangki,” katanya, menambahkan.

    Sedangkan, untuk Provinsi Sumatera Barat, tidak terdapat SPBU yang terdampak. Langkah untuk mendukung distribusi BBM yang dilakukan adalah dengan skema regular, alternative, and emergency (RAE) supply dari FT Siak ke 5 SPBU di wilayah Lima Puluh Kota dari IT Teluk Kabung.

    “Juga dilakukan pemetaan SPBU prioritas, meningkatkan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga serta dengan aparat penegak hukum untuk pengamanan di SPBU,” ujar dia.

    Selain itu, lanjut Wahyudi, mereka juga melakukan penambahan mobil tangki dan awak mobil tangki sebanyak 17 unit yang masing-masing berkapasitas 16 kl, serta optimalisasi mobil tangki 8 kl pada wilayah Kabupaten Pasaman.

  • BPH Migas terus pulihkan distribusi BBM di daerah terdampak bencana

    BPH Migas terus pulihkan distribusi BBM di daerah terdampak bencana

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan pemerintah terus melakukan pemulihan proses distribusi bahan bakar minyak (BBM) di daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, ketersediaan dan distribusi BBM di daerah terdampak bencana menjadi perhatian utama.

    Ia mengatakan pemerintah juga telah memberi keringanan untuk pembelian jenis BBM tertentu (JBT) minyak solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite di daerah terdampak bencana.

    Wahyudi mengatakan keringanan tersebut diperlukan untuk mempercepat proses penanganan bencana, mulai dari pembukaan akses jalan, evakuasi, hingga distribusi logistik.

    “Prioritas penanganan di wilayah bencana salah satunya adalah pemulihan ketersediaan energi seperti BBM. Hingga Kamis (4/12), stok BBM di wilayah Marketing Operation Region (MOR I) yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau dalam keadaan cukup,” ujar dia.

    Wahyudi juga mengatakan berdasarkan data per 5 Desember 2025, dari 75 SPBU terdampak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, saat ini 48 SPBU berangsur mulai beroperasi dan 27 SPBU belum beroperasi.

    Upaya yang dilakukan untuk mendorong kelancaran distribusi BBM di wilayah Aceh, antara lain dengan skema alternative and emergency (AE) supply.

    Wilayah Pidie Jaya, Pidie dan Bireun yang sebelumnya disuplai dari Fuel Terminal (FT) Lhokseumawe dipindahkan ke FT Krueng Raya karena jalur terputus akibat banjir.

    Selain itu, BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga juga memetakan SPBU prioritas, memastikan SPBU tidak mengalami kehabisan stok BBM secara bersamaan di wilayah yang berdekatan, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk pengamanan antrean di SPBU.

    “Dilakukan penyiapan modular di wilayah yang masih terisolir, juga menyiapkan mobil tangki yang siaga di SPBU terdekat yang tidak terdampak untuk terus melayani kebutuhan BBM di lokasi,” kata Wahyudi.

    Sementara itu, ia mengatakan di Provinsi Sumatera Utara, mitigasi dan tindak lanjut yang dilakukan adalah AE supply FT Medan dari FT Lhokseumawe, Integrated Terminal (IT) Dumai, FT Siantar, dan FT Kisaran.

    Dilakukan juga penambahan mobil tangki dari Dumai ke bagian selatan dan utara Sibolga, yaitu Tapanuli Selatan, Kota Padangsidempuan, Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Utara.

    “Untuk Sibolga dan Tapanuli Tengah yang masih terisolir, mitigasinya adalah emergency supply ke Sitoli dari Teluk Kabung dengan menggunakan kapal, memberikan BBM ke pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk kendaraan alat berat dan transportasi penanggulangan bencana, serta penambahan mobil tangki dan awak mobil tangki,” katanya, menambahkan.

    Sedangkan, untuk Provinsi Sumatera Barat, tidak terdapat SPBU yang terdampak. Langkah untuk mendukung distribusi BBM yang dilakukan adalah dengan skema regular, alternative, and emergency (RAE) supply dari FT Siak ke 5 SPBU di wilayah Lima Puluh Kota dari IT Teluk Kabung.

    “Juga dilakukan pemetaan SPBU prioritas, meningkatkan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga serta dengan aparat penegak hukum untuk pengamanan di SPBU,” ujar dia.

    Selain itu, lanjut Wahyudi, mereka juga melakukan penambahan mobil tangki dan awak mobil tangki sebanyak 17 unit yang masing-masing berkapasitas 16 kl, serta optimalisasi mobil tangki 8 kl pada wilayah Kabupaten Pasaman.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah beri kompensasi pembelian BBM di wilayah terdampak bencana

    Pemerintah beri kompensasi pembelian BBM di wilayah terdampak bencana

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah memberikan keringanan pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Ini dilakukan agar masyarakat tetap mudah mendapatkan BBM, menunjang mobilisasi alat berat dan kendaraan operasional pemerintah, serta pelayanan darurat lainnya.

    “Sesuai arahan Presiden dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa prioritas penanganan di wilayah bencana adalah pemulihan ketersediaan listrik, BBM dan LPG,” ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.

    Kata dia, keringanan ini bertujuan untuk mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, yang pelaksanaannya akan dilakukan lebih lanjut oleh PT Pertamina (Persero), dan PT Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha pelaksana penugasan.

    Lebih lanjut, kata dia, pihaknya meminta Pertamina agar segera menindaklanjuti ini, dengan memberikan keringanan pembelian JBT minyak solar dan JBKP Pertalite agar dapat dilakukan secara manual tanpa menggunakan QR code, dan memberikan prioritas pembelian JBT minyak solar dalam rangka kelancaran penanggulangan bencana.

    “BPH Migas memberikan keringanan pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite untuk kendaraan dinas pemerintah dan pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Pertalite dapat dilakukan secara manual (tanpa menggunakan QR code) di wilayah tanggap darurat pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama masa tanggap darurat sejak 28 November 2025 sampai dengan 11 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Aceh,” kata dia lagi.

    Adapun masa tanggap darurat di Sumatera Utara terhitung sejak 27 November 2025 sampai dengan 10 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

    Sementara masa tanggap darurat di Sumatera Barat terhitung sejak 25 November 2025 sampai dengan 8 Desember 2025 sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

    Pemerintah kata dia, terus berupaya untuk memulihkan pasokan dan distribusi BBM di tengah kondisi bencana. PT Pertamina Patra Niaga juga telah menjalankan skema alternative dan emergency dalam mendistribusikan BBM di wilayah terdampak bencana.

    “Masyarakat diimbau dapat membeli BBM sesuai kebutuhan, agar kondisi pemenuhan energi, seperti BBM, di wilayah terdampak bencana berjalan dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jangan sampai Ada Pajero-Fortuner 2025 Isi Solar, Aturan BBM Subsidi Harus Makin Ketat

    Jangan sampai Ada Pajero-Fortuner 2025 Isi Solar, Aturan BBM Subsidi Harus Makin Ketat

    Jakarta –

    Aturan penyaluran BBM subsidi harusnya makin diperketat dengan kriteria tahun mobil. Jangan sampai ada Pajero Sport dan Fortuner keluaran 2025 yang masih menenggak solar.

    Penyaluran BBM subsidi jadi sorotan. Distribusi BBM jenis solar ataupun Pertalite itu dinilai belum tepat sasaran. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hingga saat ini masih melakukan revisi Perpres 191 tahun 2014 agar penyaluran BBM subsidi makin tepat sasaran. Anggota Komisi XII DPR Ri Syarif Pasha menyinggung harusnya aturan itu kian diperketat dengan persyaratan tahun mobil. Sebab, kalau hanya berdasarkan kapasitas mesin, mobil-mobil keluaran baru pun masih bisa mengisi BBM subsidi.

    “Terkait dengan aturan yang hanya menyebutkan jumlah CC mobil yang boleh beli Pertalite, yang boleh beli solar. Ditambahkan harusnya tahun mobil, jangan sampai ada mobil, yang saya sampaikan tadi, mobil Fortuner tahun 2025, mobil Pajero tahun 2025 tetapi dia bisa beli solar,” kata Syarif dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR dilihat pada tayangan Youtube Komisi XII DPR RI Channel.

    Menanggapi hal itu Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut pihaknya sudah memblokir 311 ribu QR yang digunakan untuk bertransaksi beli BBM solar subsidi. Wahyudi juga menyebut terkadang ada yang memalsukan pelat nomor agar bisa membeli BBM subsidi.

    “Ini sudah mengurangi kondisi beberapa kondisi munculnya QR-QR yang secara kondisi fisik kendaraannya tidak terjadi dan biasanya cetak pelat nomor dipasang kembali masuk-keluar SPBU,” jelas Wahyudi.

    Dari catatan detikOto, berdasarkan Perpres tersebut, ada tiga kategori kendaraan yang mendapatkan jatah solar subsidi yaitu:

    – kendaraan pribadi roda 4
    – angkutan umum orang atau barang roda 4
    – angkutan umum orang atau barang roda 6 atau lebih

    Dalam aturan tersebut juga mengatur volume solar subsidi untuk masing-masing kendaraan. Kendaraan pribadi plat hitam 60 liter per hari, angkutan umum orang atau barang roda 4 sebanyak 80 liter per hari sedangkan angkutan umum roda 6 sebanyak 200 liter per hari. Sedangkan yang dikecualikan untuk kendaraan pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam.

    BBM Buat Fortuner-Pajero Sport

    Adapun untuk mobil sekelas Pajero-Fortuner keluaran baru, memang tak seharusnya menggunakan BBM solar subsidi. Mengutip buku panduan manual untuk Fortuner diesel dengan mesin 2GD-FTV berkapasitas 2.4L dan mesin 1GD-FTV berkapasitas 2.8L, dianjurkan menggunakan bahan bakar diesel yang digunakan mengandung 50 ppm atau kurang sulfur. Angka cetanenya 48 atau lebih tinggi.

    Untuk bahan bakar dengan angka cetane 48 dapat ditemui pada jenis Biosolar. Kendati demikian, kalau bicara kandungan sulfur masih terbilang cukup tinggi. Dalam catatan detikcom, kandungan sulfur dari maksimum biosolar B30 bisa mencapai 2.500 ppm. Sementara disebutkan bahwa kandungan sulfur untuk model Euro4 kandungan sulfurnya 50 ppm.

    Pajero Sport pun demikian. Ditelusuri detikOto dari buku panduan manual SUV bongsor tiga berlian itu disarankan menggunakan bahan bakar dengan angka cetane 51 atau lebih tinggi. Perlu diketahui juga bahan bakar tersebut harus memiliki kandungan sulfur kurang dari 50 ppm. “Penggunaan bahan bakar diesel dengan tipe yang lebih rendah dari yang direkomendasikan dapat berpengaruh buruk pada nilai emisi gas buang, serta kemampuan dan daya tahan mesin,” demikian tertulis pada buku panduan manual Pajero Sport.

    (dry/din)