TRIBUNNEWS.COM – Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) mengklaim Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berencana menggulingkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Caranya ialah dengan mendiskreditkan atau menjelek-jelekkan nama Zelensky menjelang pemilu Ukraina pada musim gugur nanti.
SVR menyebut para pejabat Barat menganggap Zelensky sebagai penghalang besar dalam perundingan damai Ukraina-Rusia.
Si mantan komedian itu tetap berkuasa sebagai Presiden Ukraina meski masa jabatannya sudah selesai pada bulan Mei 2024. Dia menolak turut takhta sembari menyinggung kebijakan darurat militer yang diberlakukan sejak perang meletus.
Menurut SVR, para pemimpin Barat kini berusaha menghentikan perang dengan mendorong Rusia dan Ukraina duduk di meja perundingan. Namun, Zelensky menghalangi.
“AS dan Belgia sepakat bahwa penghalang utama penerapan skenario itu ialah Zelensky, yang oleh Barat disebut tak lebih dari ‘unsur yang dapat dibuang,” ujar SVR dalam pernyataannya, dikutip dari Rusia Today.
SVR juga mengklaim NATO sudah paham bawah masa Zelensky sudah berakhir. Untuk menyingkirkan Zelensky, NATO kini dilaporkan menyiapkan kampanye untuk menjelek-jelekkan Zelensky.
SVR berujar pejabat Barat akan menerbitkan informasi yang mengaitkan Zelensky dengan kasus penggelapan dana lebih dari $1,5 miliar yang ditujukan untuk membeli peralatan militer.
PRESIDEN UKRAINA – Foto yang diambil dari laman President.gov.ua tanggal 3 Februari 2025 memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (President.gov.ua)
Ada laporan bahwa pemerintah Zelensky terlibat dalam skema untuk menyelewengkan gaji 130.000 tentara Ukraina yang meninggal, tetapi tetap terdaftar sebagai tentara aktif.
Di samping itu, SVR mengklaim Zelensky terlibat dalam penjualan senjata kiriman Barat kepada kelompok bersenjata di Afrika secara ilegal.
SVR menyebut kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS telah menciptakan ketidakpastian tentang kelanjutan bantuan Barat kepada Ukraina. Hal itu bisa mempercepat penggulingan Zelensky.
Dinas intelijen itu tujuan NATO yang lebih penting ialah menjaga Ukraina agar tetap menjadi benteng anti-Rusia, terlepas dari situasi apa pun di medan tempur.
Baik NATO maupun pejabat Ukraina belum buka suara tentang klaim yang disampaikan SVR itu.
Sementara itu, dalam wawancara dengan Associated Press hari Minggu kemarin, Zelensky justru menuding Rusia berusaha mengelak dari pembicaraan perdamaian.
Dia juga kembali meminta adanya jaminan keamanan dari Barat sebagai syarat perundingan. Menurutnya, masuknya Ukraina sebagai anggota NATO akan menjadi opsi “termurah” Barat untuk memastikan adanya jaminan itu.
Di sisi lain, Rusia sudah berulang kali menyatakan keinginannya untuk terlibat dalam perundingan damai.
Namun, keinginan Rusia itu terhalangi karena Zelensky pada tahun 2022 mengumumkan larangan negosiasi dengan Rusia.
Rusia menyatakan penghentian perang tanpa perjanjian perdamaian tidak bisa dilakukan. Lalu, masuknya Ukraina menjadi anggota NATO juga tidak bisa diterima.
Lalu, Rusia menyampaikan syarat agar perundingan bisa dilakukan. Syarat itu ialah netralitas Ukraina, penarikan pasukan Ukraina dari wilayah Rusia, dan perlindungan hukum bagi penduduk Ukraina yang berbahasa Rusia.
Zelensky tak tahu ke mana perginya bantuan AS
Sementara itu, ketika diwawancarai Associated Press, Zelensky bingung dengan klaim yang disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang jumlah bantuan AS untuk Ukraina.
Trump mengklaim AS telah memberi Ukraina bantuan senilai $200 miliar atau Rp3.287 triliun. Namun, Zelensky mengatakan Ukraina hanya menerima $75 miliar atau Rp1.232 triliun.
Zelensky mengaku tak tahu dari mana Trump bisa mendapat angka itu atau ke mana perginya bantuan dalam jumlah fantastis itu jika memang demikian adanya.
Dia bersikeras mengatakan Ukraina tak pernah menerima bantuan AS sampai $200 miliar.
“Ketika disebutkan bahwa Ukraina menerima $200 miliar untuk membantu tentaranya saat perang, itu tidak benar,” ujar Zelensky.
“Saya tidak tahu ke mana perginya semua uang itu. Barangkali itu benar di atas kertas, dengan ratusan program berbeda, saya tak akan mendebat, dan kami sangat bersyukur atas segalanya. Namun, kenyataannya kami menerima sekitar $76 miliar. Itu bantuan yang sangat besar, tetapi tak mencapai $200 miliar.”
Adapun sejak tahun 2022 Kongres AS telah mengizinkan bantuan sekitar $175 miliar untuk Ukraina. Sebagian besar bantuan itu dilaporkan “lari” ke industri AS dan berbagai aktivitas pemerintah AS yang terkait dengan perang Ukraina-Rusia.
“Ada juga banyak program kemanusiaan lainnya yang tidak saya ketahui, kecuali hanya mengetahui keberadaannya. Mungkin pemerintahan Presiden AS akan mengaudit program-program ini dan menemukan miliaran lainnya, tetapi saya tidak tahu ke aman perginya dana itu,” ujarnya.
(*)
