Jakarta –
Pesan dari Cina di Dewan Keamanan PBB pekan lalu sangat jelas: “Cina menyambut semua upaya yang didedikasikan untuk perdamaian, termasuk kesepakatan baru-baru ini yang dicapai oleh Amerika Serikat dan Rusia untuk memulai perundingan damai,” ujar Duta Besar Cina untuk PBB, Fu Cong, dalam sebuah rapat pengarahan di Dewan Keamanan (DK) PBB.
“Cina berharap semua pihak dan pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam krisis Ukraina akan terlibat dalam proses perundingan damai. Karena konflik telah berlangsung di Eropa, sangat penting bagi Eropa untuk bekerja demi perdamaian,” katanya, yang tampaknya bertentangan dengan posisi Rusia, mitra strategis utama Beijing.
Pada hari Senin (24/02) sebelum bertemu dengan delegasi AS di Arab Saudi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyindir bahwa ia tidak melihat ada tempat bagi Uni Eropa (UE) di meja perundingan, dengan mengklaim bahwa UE telah memiliki beberapa kesempatan untuk berpartisipasi dalam perundingan untuk menyelesaikan konflik.
Perdamaian di Eropa tanpa orang Eropa?
Cina telah mendukung Rusia sejak meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada bulan Februari 2022, menolak untuk mengutuk agresi Rusia, sementara secara implisit memberikan dukungan ekonomi di tengah sanksi yang dipimpin AS.
Sepanjang perang, Cina bersikeras menyelesaikan konflik melalui proses “dialog”. Pengamat politik yang bermarkas di Beijing, Kan Quanqiu, mengatakan bahwa pernyataan Cina di DK PBB, yang tampaknya bertentangan dengan posisi Rusia, muncul saat Moskow melihat peluang untuk mengisolasi Eropa. “Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, Ukraina harus didemiliterisasi. Dengan prasyarat ini, yang tidak realistis bagi Eropa, Rusia ingin mempersulit dan membuat Eropa tidak mungkin datang ke meja perundingan,” tulis Kan. Ini akan memungkinkan Rusia mencapai kesepakatan cepat dengan Washington, lanjut Kan. “Cepat atau lambat, AS di bawah Presiden Donald Trump akan mengkhianati Eropa dan Ukraina dengan sebuah kesepakatan,” imbuhnya.
Perjanjian bilateral semacam itu mengancam akan menjungkirbalikkan sistem keamanan internasional di Eropa yang berlaku sejak Perang Dingin. Fakta bahwa Eropa menghadapi tantangan kebijakan luar negeri baru menjadi jelas setelah Konferensi Keamanan München, MSC. Pembicara tamu, Wakil Presiden AS yang baru JD Vance, tidak menjelaskan apa yang akan dilakukan pemerintahan AS yang baru untuk memulihkan perdamaian di Eropa. Sebaliknya, ia menggunakan pidatonya untuk menegur pejabat Eropa yang hadir karena secara terang-terangan menindas kebebasan berbicara dengan mencoba menyingkirkan partai politik sayap kanan.
AS mengabaikan aliansinya dengan Eropa
Selama kampanye pemilihan presiden AS, Trump sering mengatakan bahwa ia akan mengakhiri perang Ukraina dalam 24 jam setelah kembali menjabat. Meskipun batas waktu itu telah lewat, tampaknya mengakhiri konflik dengan cepat masih menjadi salah satu prioritas Trump.
Menjalin kontak langsung dengan Rusia, yang telah dikenai sanksi oleh komunitas internasional atas kejahatan perang, tanpa melibatkan Eropa dan Ukraina, merupakan tanda bahwa AS meninggalkan aliansinya yang telah lama terjalin.
Sascha Lohmann dan Johannes Thimm dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan SWP, mengatakan kepada DW bahwa “perubahan mendasar dalam mentalitas diperlukan” di Eropa.
Dengan AS tidak lagi bertindak sebagai “mitra dan sekutu alami,” tetapi sebagai “negara dengan tujuan yang sebagian bertentangan” dengan UE, kedua pakar tersebut mengatakan Eropa dan Jerman harus “mendefinisikan kepentingan mereka sendiri dan mengembangkan instrumen untuk memastikan kemampuan mereka untuk bertindak dan membentuk masa depan, bahkan dalam menghadapi perlawanan dari Washington.”
Cina ulurkan tangan kepada Eropa
Dari seberang benua Eurasia, Cina kini mengulurkan tangannya kepada UE. Dalam Konferensi Keamanan di kota München, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi berbicara setelah kemunculan Wakil Presiden AS dan dengan cepat memposisikan Cina sebagai pengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh peralihan Washington ke arah isolasionisme.
Wang mengatakan Cina sendiri menyumbang sekitar 20% dari pengeluaran PBB, negeri ‘tirai bambu’ ini sepenuhnya mengimplementasikan Perjanjian Iklim Paris. Dalam berpolitik, Cina “tidak melakukan sesuatu hanya jika itu menguntungkan dirinya saja”.
“Dalam menghadapi tantangan global yang muncul, tidak ada negara yang tidak terpengaruh, dan pendekatan ‘kitalah yang utama’ dalam hubungan internasional hanya mengarah pada hasil yang merugikan semua pihak, kata Wang, seraya menambahkan bahwa Cina “menjunjung tinggi multilateralisme sejati.”
Dengan senyum menawan, Wang menyerukan hubungan yang lebih erat antara Cina dan Eropa.
Uni Eropa telah menyusun kerangka kebijakan Cina yang baru selama setahun terakhir, yang menggambarkan Cina sebagai mitra, pesaing serta menyerukan “pengurangan risiko” atau menjauhkan diri secara sistematis dari Beijing. Wang tampaknya merujuk pada kebijakan ini selama pidatonya di München.
“Cina selalu melihat Eropa sebagai kutub penting di dunia multipolar. Kedua belah pihak adalah mitra, bukan saingan,” kata Wang.
Pidatonya diakhiri dengan menyerukan Cina dan Eropa untuk “memperdalam komunikasi strategis dan kerja sama yang saling menguntungkan, serta mengarahkan dunia menuju masa depan yang cerah, penuh perdamaian, keamanan, kemakmuran dan kemajuan.”
Pemerintahan di Beijing bermuka dua?
Ilmuwan politik Stephan Bierling dari Universitas Regensburg mengatakan kepada DW bahwa pernyataan Wang “bermuka dua.”
Cina berbicara tentang dunia multipolar, tetapi yang dimaksud adalah memiliki kebebasan untuk mengamankan zona pengaruhnya sendiri, tegas Stephan Bierling, seraya menambahkan bahwa Cina menampilkan dirinya sebagai perwakilan tatanan dunia berbasis aturan, tetapi melanggar tatanan ini lebih sering daripada siapa pun.
“Namun, pernyataannya sekarang jatuh pada landasan yang agak lebih subur karena Wakil Presiden AS, JD Vance, sama sekali tidak mengatakan apa pun tentang kebijakan luar negeri AS. Ia bahkan tidak menganggap orang Eropa mampu berbicara tentang masalah besar politik internasional pada tingkat yang memuaskan,” kata Bierling kepada DW.
Memecah belah dan menaklukkan?
Cina akan mencoba memecah belah demokrasi liberal di dunia Barat, demikian menurut pakar Asia Angela Stanzel dari SWP.
“Jika terjadi keretakan transatlantik karena pemerintahan Trump secara drastis mengurangi dukungan untuk Ukraina, misalnya, Beijing akan segera melihat ini sebagai peluang untuk mendorong negara-negara Eropa menuju otonomi strategis,” tulis Stanzel dalam sebuah studi baru-baru ini dengan rekan penulis Jonathan Michel.
“Dari perspektif Cina, tujuannya adalah agar Eropa menjauhkan diri dari AS pada tingkat yang lebih besar dan meningkatkan hubungannya dengan Cina,” tulisnya.
Sebagai tanggapan, studi tersebut mengatakan negara-negara anggota inti UE, Jerman dan Prancis, harus memperkuat jangkauan geopolitik Komisi Eropa untuk meminimalkan risiko yang datang dari Cina sambil mempertahankan dialog transatlantik yang intensif.
“Donald Trump suka membuat kesepakatan dan telah membuat banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin,” kata Wang Huiyao, ekonom dan presiden pendiri lembaga pemikir Center for China and Globalization yang berafiliasi dengan pemerintah dan berbasis di Beijing.
“Uni Eropa dapat berbisnis dengannya, begitu pula Rusia dan Cina. Oleh karena itu, Trump mengabaikan isu-isu sulit seperti ideologi, nilai-nilai bersama, dan hak asasi manusia,” katanya kepada DW.
Dalam tatanan dunia masa depan, ekonom Wang membayangkan segitiga kekuatan antara AS, Eropa, dan Cina.
“Eropa dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara Cina dan Amerika. Cina menemukan ruang lingkup baru dalam hubungan transatlantik. Ada peluang besar, tetapi juga tantangan besar,” pungkasnya.
Artikel ini diadaptasi dari tulisan bahasa Jerman.
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
