Tag: Vladimir Putin

  • Asa Zelensky Ingin Ukraina Masuk NATO Dihempaskan Trump

    Asa Zelensky Ingin Ukraina Masuk NATO Dihempaskan Trump

    Jakarta

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menaruh asa agar Ukraina bisa bergabung dengan aliansi Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghempaskan asa Zelensky.

    Pernyataan Zelensky ini, seperti dilansir AFP dan Reuters, Senin (24/2/2025), disampaikan Zelensky dalam konferensi pers yang digelar di Kyiv pada Minggu (23/2) waktu setempat, menjelang peringatan tahun ketiga invasi Rusia terhadap Ukraina, yang dimulai Februari 2022 lalu.

    “Jika ada perdamaian bagi Ukraina, jika Anda benar-benar membutuhkan saya untuk meninggalkan jabatan saya, saya siap,” kata Zelensky, yang tampak kesal ketika ditanya dalam konferensi pers apakah dia siap meninggalkan jabatannya jika itu berarti menjamin perdamaian.

    Zelensky rela menukar keanggotaan NATO dengan pengunduran dirinya.

    “Saya bisa menukarnya dengan (keanggotaan) NATO, jika kondisi itu ada, segera,” ucapnya menambahkan.

    Bagaimana tanggapan Donald Trump? Baca halaman selanjutnya.

    Ukraina Mau Jadi Anggota NATO

    Foto: Presiden Ukraina Zelensky (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File)

    Selama ini, Zelensky menyerukan agar Ukraina diberikan keanggotaan NATO sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri perang. Namun aliansi yang dipimpin AS itu enggan membuat janji.

    Baru-baru ini, Zelensky menghadapi kritikan keras dari pemerintahan baru AS. Dia juga mengatakan ingin bertemu Presiden Donald Trump sebelum sang Presiden AS itu melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Zelensky bahkan terlibat perang kata-kata dengan Trump sejak para pejabat AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi pekan lalu untuk membahas perang Ukraina, namun tanpa mengajak Kyiv.

    Pertemuan itu mengguncang kebijakan Barat yang mengisolasi Moskow dan memicu kemarahan Ukraina juga negara-negara Eropa.

    Trump Hempaskan Harapan Zelensky

    Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak untuk menawarkan jaminan keamanan AS ataupun keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hal ini disampaikannya seiring rencana lawatan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke AS guna menandatangani kesepakatan penyerahan sumber daya alam.

    Trump mengatakan bahwa sekutu-sekutu Eropa yang akan bertanggung jawab atas keamanan Ukraina.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/2/2025), berpidato di hadapan wartawan dalam rapat kabinet, Trump mengatakan Zelensky akan berkunjung pada hari Jumat mendatang dan menandatangani perjanjian penyerahan mineral tanah jarang yang digunakan dalam kedirgantaraan dan teknologi lainnya.

    Trump pun mengesampingkan kemungkinan Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan yang lebih formal, seperti yang diminta oleh pemerintah Ukraina.

    “Saya tidak akan memberikan jaminan keamanan yang berlebihan,” kata Trump.

    “Kita akan meminta Eropa untuk melakukan itu,” kata Trump. “Eropa adalah tetangga sebelah mereka, tetapi kita akan memastikan semuanya berjalan dengan baik,” imbuh Trump.

    Ketika ditanya konsesi apa yang perlu diberikan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, Trump mengesampingkan keanggotaan Ukraina di NATO. Dia bahkan mengulangi pendirian Rusia bahwa masalah tersebut menjadi pemicu invasi ke Ukraina.

    “NATO — Anda bisa melupakannya,” kata Trump. “Saya pikir mungkin itulah alasan semuanya ini dimulai,” cetus Trump.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 3 Alasan AS Kini Dukung Rusia untuk Melawan Ukraina

    3 Alasan AS Kini Dukung Rusia untuk Melawan Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS), yang kini dipimpin oleh Presiden Donald Trump, telah berubah haluan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Washington kini mulai mendukung Moskow.

    Lalu apa sebabnya? Berikut beberapa alasan mengapa AS kini terlihat mendukung Ukraina, dirangkum CNBC Indonesia dari beragam sumber, Kamis (27/2/2025).

    AS Ingin Segera Akhiri Perang Ukraina

    Sejak menjabat, pemerintahan Trump mengatakan bahwa mereka setuju untuk mengadakan lebih banyak pembicaraan dengan pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini dilakukan untuk mengakhiri perang di Ukraina. 

    Pada pertengahan Februari lalu, AS dan Rusia telah melakukan pertemuan yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pertemuan, empat setengah jam di ibu kota Saudi berlangsung, Rusia memperkeras tuntutannya, terutama menegaskan tidak akan menoleransi aliansi NATO yang memberikan keanggotaan bagi Ukraina.

    Ini adalah pertama kalinya pejabat AS dan Rusia duduk bersama untuk membahas cara menghentikan konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II (PD 2). Perlu diketahui penghentian perang yang AS danai, termasuk Ukraina, menjadi salah satu program kampanye Trump.

    Meski demikian, sebenarnya pembicaraan itu sendiri tidak mengajak Ukraina di dalamnya. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa ia telah menunda kunjungan ke Arab Saudi yang direncanakan pada hari Rabu hingga bulan depan.

    Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan keputusan tersebut dibuat untuk menghindari pemberian “legitimasi” bagi perundingan AS-Rusia. Kyiv mengatakan perundingan tentang cara mengakhiri perang tidak boleh dilakukan tanpa sepengetahuan Ukraina.

    Trump Buka-bukaan ‘Kangen’ Putin, Ingin Rusia Kembali Geng G-8

    Beberapa waktu lalu Trump mengaku menginginkan kehadiran Rusia kembali dalam kelompok negara-negara ekonomi terkuat dunia, G8. Hal ini terjadi saat Trump terus memberikan sinyal bahwa dirinya akan memperbaiki hubungan antara Washington dan Moskow yang memburuk pasca perang Ukraina.

    Dalam pernyataannya, Trump menegaskan kembali bahwa bergabungnya Rusia di G8 adalah sesuatu yang penting. Diketahui, Rusia sempat dikeluarkan dari kelompok itu pada tahun 2014 setelah melakukan aneksasi terhadap wilayah Semenanjung Krimea dari Ukraina.

    “Saya ingin mereka kembali. Saya pikir adalah sebuah kesalahan untuk menyingkirkan mereka. Begini, ini bukan masalah menyukai Rusia atau tidak menyukai Rusia. Ini adalah G8,” kata Trump di Gedung Putih pekan lalu, seperti dikutip Russia Today.

    Rusia menjadi anggota kelompok tersebut pada tahun 1997. Anggota kelompok itu sendiri juga meliputi Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, AS, dan UE.

    Trump telah berulang kali mengkritik pengecualian Rusia dari kelompok itu dan melontarkan gagasan untuk mengembalikannya selama masa jabatan pertamanya. Pada saat itu, usulan tersebut ditolak oleh anggota klub G7 lainnya. Sementara Moskow sendiri tampaknya tidak menunjukkan minat untuk kembali.

    Ingin Bekerja Sama di Bidang Ekonomi dengan Rusia

    Ekonomi Rusia diketahui mengalami tekanan seiring dengan stimulus fiskal yang besar, suku bunga yang melonjak, inflasi yang sangat tinggi, dan sanksi Barat berdampak buruk pascaserangan Moskow ke Ukraina. Namun, setelah tiga tahun perang, AS justru bisa memainkan peran baru sebagai juru selamat.

    Trump mendorong kesepakatan cepat untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan mengambil sejumlah pernyataan keras kepada Ukraina, yang disalahkan atas terjadinya perang itu. Trump juga disebut sedang mempertimbangkan pencabutan sanksi terhadap Moskow.

    “Dorongan Washington muncul saat Moskow menghadapi dua pilihan yang tidak diinginkan,” menurut mantan wakil ketua bank sentral Rusia, Oleg Vyugin, kepada Reuters, awal pekan ini.

    “Rusia dapat menghentikan peningkatan pengeluaran militer saat menekan untuk mendapatkan wilayah di Ukraina atau mempertahankannya dan membayar harganya dengan pertumbuhan yang lambat selama bertahun-tahun, inflasi yang tinggi, dan standar hidup yang menurun, yang semuanya membawa risiko politik.”

    Meskipun pengeluaran pemerintah biasanya merangsang pertumbuhan, pengeluaran non-regeneratif untuk rudal dengan mengorbankan sektor sipil telah menyebabkan pemanasan berlebihan. Hal ini kemudian membuat suku bunga sebesar 21% memperlambat investasi perusahaan dan inflasi tidak dapat dijinakkan.

    “Karena alasan ekonomi, Rusia tertarik untuk menegosiasikan akhir diplomatik dari konflik tersebut,” tutur Vyugin.

    “(Ini) akan menghindari peningkatan lebih lanjut dalam pendistribusian ulang sumber daya yang terbatas untuk tujuan yang tidak produktif. Itulah satu-satunya cara untuk menghindari stagflasi.”

    Meskipun Rusia tidak mungkin dengan cepat mengurangi pengeluaran pertahanan, prospek kesepakatan dengan AS akan meredakan tekanan ekonomi lainnya. Ini dapat membawa keringanan sanksi dan akhirnya kembalinya perusahaan-perusahaan Barat.

    “Rusia akan enggan menghentikan pengeluaran untuk produksi senjata dalam semalam, takut menyebabkan resesi, dan karena mereka perlu memulihkan angkatan darat,” tutur Alexander Kolyandr, peneliti di Pusat Analisis Kebijakan Eropa (CEPA).

    “Tetapi dengan melepaskan beberapa tentara, itu akan sedikit mengurangi tekanan dari pasar tenaga kerja. Tekanan inflasi juga dapat mereda karena prospek perdamaian dapat membuat Washington kurang mungkin memberlakukan sanksi sekunder pada perusahaan-perusahaan dari negara-negara seperti China, membuat impor lebih mudah dan, oleh karena itu, lebih murah.”

    (sef/sef)

  • Kim Jong Un Diam-Diam Kembali Kirim 10.000 Tentara Tambahan ke Rusia Untuk Gempur Ukraina – Halaman all

    Kim Jong Un Diam-Diam Kembali Kirim 10.000 Tentara Tambahan ke Rusia Untuk Gempur Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong Un kembali kepergok mengirimkan 10.000 tentara tambahan ke Rusia untuk membantu pasukan Putin melawan Ukraina.

    Hal tersebut diungkap langsung oleh Badan Intelijen Korea Selatan, Badan Intelijen Nasional (National Intelligence Service/NIS), Kamis (27/2/2025).

    NIS tak mengungkap berapa jumlah tentara yang dikirim Korut ke Rusia selama bulan Februari ini.

    Namun menurut informasi yang beredar menyebutkan, lebih dari 10 ribu tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia tepatnya ke wilayah Kursk sejak tahun lalu.

    Adapun para pasukan Korsel itu diberangkatkan menuju Kursk dengan menggunakan kapal kargo dan pesawat militer Rusia.

    “Pasukan Korea Utara dikerahkan kembali ke garis depan Kursk pada awal Februari setelah jeda sekitar satu bulan,” jelas laporan NIS mengutip dari The Korea Herald.

    “Jumlah pastinya masih dikaji, tetapi ada penambahan pengerahan,” imbuh badan tersebut.

    Sebelum isu ini mencuat, pada awal Januari lalu pasukan Korut yang dikerahkan Rusia sempat absen dari garis depan Kursk, tempat mereka terlibat aktif dalam pertempuran.

    Laporan dari Ukraina menunjukkan bahwa pasukan Korea Utara tengah berjuang untuk mempertahankan posisi mereka.

    Ini lantaran sebanyak 4.000 pasukan dilaporkan tewas di medan pertempuran, selain lonjakan korban tewas para pasukan yang berada di Kursk juga mengeluhkan kesulitan logistik.

    Alasan ini yang membuat Pyongyang harus menarik pasukannya dari medan pertempuran Kursk.

    Tentara Korut Diiming-Imingi Gaji Rp 31 Juta Per Bulan

    Rusia diketahui menjanjikan bayaran sebesar 2.000 dolar AS atau sekitar Rp 31 Juta per bulan bagi tentara Korea Utara (Korut) yang bersedia untuk ditugaskan ke Kursk garda depan konflik Rusia dan Ukraina.

    Jumlah gaji yang dibayarkan oleh Moskow menunjukkan peningkatan fantastis hingga 10 kali lipat jika dibandingkan dengan gaji sebelumnya.

    Di mana pada bulan lalu, Radio Free Asia melaporkan bahwa gaji rata-rata untuk personel militer Korut hanya berkisar antara 100 dan 300 won.

    Namun demi memikat prajurit Korut agar mau bergabung ke garda depan konflik Rusia, Presiden Vladimir Putin mulai menaikkan gaji para tentara bayaran asal Korut.

    Badan Intelijen Nasional Korea Selatan, atau NIS, mencatat sejauh ini lebih dari 3.000 tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia.

    Jumlah tersebut diperkirakan bertambah, mencapai 10.000 prajurit pada bulan Desember 2024.

    Alasan Korut Kirim Pasukan ke Rusia

    Namun tak berselang lama Korut kembali mengirim pasukannya ke Rusia.

    Selain mengirim pasukan, hubungan ini juga mencakup pertukaran teknologi militer dan senjata.

    Beberapa laporan menyebutkan bahwa Korea Utara mungkin mengirim amunisi atau peralatan militer lainnya ke Rusia sebagai imbalan atas bantuan teknologi atau senjata canggih dari Rusia.

    Kim Jong Un mungkin melihat perang Rusia-Ukraina sebagai kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya di Asia dan dunia dengan mendekatkan diri kepada Rusia.

    Melalui aliansi ini, Korea Utara bisa mendapatkan keuntungan lebih dalam hal sumber daya, teknologi, dan pengaruh politik di kawasan.

    Dengan mengirim pasukan ke Rusia, Kim Jong Un juga menunjukkan bahwa Korea Utara tetap berperan aktif dalam geopolitik dunia meskipun berada di bawah sanksi dan tekanan internasional.

    Ini memberikan pesan kepada negara-negara besar lainnya bahwa Korea Utara memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan global, meskipun dalam keterbatasan.

    Lebih dari itu, dengan mengirim pasukan ke Rusia hal tersebut dapat memperkuat hubungan dengan Rusia, sebagai langkah strategis dalam menghadapi tekanan internasional, terutama dari negara-negara Barat yang memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Respons Uni Eropa usai Donald Trump Ancam akan Pungut Tarif Impor 25 Persen – Halaman all

    Respons Uni Eropa usai Donald Trump Ancam akan Pungut Tarif Impor 25 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan rencananya untuk mengenakan tarif impor sebesar 25 persen pada barang-barang dari Uni Eropa. 

    “Kami akan segera mengumumkannya,” kata Trump pada Kamis (27/2/2025), dikutip dari BBC.

    Tarif ini akan berlaku untuk mobil dan barang lainnya.  Uni Eropa merespons dengan tegas rencana Trump.

    Blok tersebut menyatakan akan segera bereaksi terhadap tarif yang dianggap tidak dapat dibenarkan. 

    Di sisi lain, Presiden AS juga mengkritik kebijakan Uni Eropa yang menurutnya merugikan eksportir AS, terutama di sektor makanan dan mobil. 

    Uni Eropa membantah klaim tersebut dengan menyatakan pasar regional mempermudah bisnis bagi perusahaan AS. 

    “Kami siap bermitra jika Anda mengikuti aturan, tetapi kami juga akan melindungi konsumen dan bisnis kami,” kata juru bicara Komisi Eropa, dikutip dari Al Jazeera.

    Trump berencana menggunakan pungutan tarif ini untuk mendorong manufaktur AS, mengumpulkan dana, dan menekan negara-negara lain untuk mengubah kebijakan yang tidak disukainya. 

    Tobin Marcus, kepala kebijakan dan politik AS di Wolfe Research mengatakan, ancaman tarif 25 persen ini mencerminkan kisaran tertinggi yang pernah disebutkan Trump. 

    “Ini angka yang mengkhawatirkan dan dapat merusak hubungan perdagangan trans-Atlantik,” kata Marcus.

    ‘Menipu’ Amerika

    Trump mengatakan bahwa tarif akan dikenakan pada impor dari Uni Eropa, dengan klaim bahwa blok tersebut diciptakan untuk “menipu” AS. 

    Carl Bildt, mantan Perdana Menteri Swedia mengatakan, pandangan Trump tentang Uni Eropa sangat menyimpang, padahal tujuan pembentukannya adalah untuk mencegah perang di Eropa. 

    Serangan perdagangan Trump ini terjadi di tengah ketegangan antara Washington dan Brussels mengenai kebijakan “America First” yang diterapkan pemerintahannya. 

    Pada pertemuan kabinetnya, Trump menegaskan bahwa keputusan tarif telah dibuat dan akan segera diumumkan. 

    Ia juga mengkritik Uni Eropa karena tidak menerima mobil dan produk pertanian AS, sementara AS mengambil “segalanya dari mereka.” 

    Saat ini, Uni Eropa mengenakan tarif 10 persen pada kendaraan impor AS.

    Komisi Eropa menegaskan akan melindungi pasar dari hambatan yang tidak adil terhadap perdagangan bebas. 

    Trump juga menambah kekhawatiran terkait komitmennya terhadap keamanan Eropa dan masa depan NATO.

    Ia sempat dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan menyerang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. 

    Banyak pejabat di Kyiv dan Brussels khawatir Trump akan membuat kesepakatan damai yang menguntungkan Rusia, termasuk membiarkan Moskow mempertahankan wilayah Ukraina yang direbut. 

    Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, berusaha meredakan kekhawatiran tentang masa depan NATO dan mendorong negara-negara Eropa untuk lebih banyak berinvestasi dalam pertahanan mereka sendiri. 

    “NATO tidak dalam bahaya, namun negara-negara Eropa harus lebih serius dalam menginvestasikan dana untuk pertahanan mereka,” kata Rubio.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Kata Trump Soal Ukraina Ingin Masuk NATO: Anda Bisa Melupakannya!

    Kata Trump Soal Ukraina Ingin Masuk NATO: Anda Bisa Melupakannya!

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak untuk menawarkan jaminan keamanan AS ataupun keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hal ini disampaikannya seiring rencana lawatan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke AS guna menandatangani kesepakatan penyerahan sumber daya alam.

    Trump mengatakan bahwa sekutu-sekutu Eropa yang akan bertanggung jawab atas keamanan Ukraina.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/2/2025), berpidato di hadapan wartawan dalam rapat kabinet, Trump mengatakan Zelensky akan berkunjung pada hari Jumat mendatang dan menandatangani perjanjian penyerahan mineral tanah jarang yang digunakan dalam kedirgantaraan dan teknologi lainnya.

    Trump pun mengesampingkan kemungkinan Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan yang lebih formal, seperti yang diminta oleh pemerintah Ukraina.

    “Saya tidak akan memberikan jaminan keamanan yang berlebihan,” kata Trump.

    “Kita akan meminta Eropa untuk melakukan itu,” kata Trump. “Eropa adalah tetangga sebelah mereka, tetapi kita akan memastikan semuanya berjalan dengan baik,” imbuh Trump.

    Ketika ditanya konsesi apa yang perlu diberikan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, Trump mengesampingkan keanggotaan Ukraina di NATO. Dia bahkan mengulangi pendirian Rusia bahwa masalah tersebut menjadi pemicu invasi ke Ukraina.

    “NATO — Anda bisa melupakannya,” kata Trump. “Saya pikir mungkin itulah alasan semuanya ini dimulai,” cetus Trump.

    Sebelumnya, mantan presiden Joe Biden mendukung keanggotaan Ukraina di NATO tanpa memberikan kerangka waktu yang konkret.

    Amerika Serikat pada hari Senin lalu, memihak Rusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menentang hampir semua sekutu Eropanya dengan sebuah resolusi yang menyerukan diakhirinya perang, tanpa menekankan integritas teritorial Ukraina.

    “Kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk membuat kesepakatan terbaik yang kami bisa untuk kedua belah pihak,” kata Trump pada hari Rabu (26/2) waktu setempat.

    Trump menegaskan bahwa diplomasinya membawa semangat kompromi baru dari Presiden Rusia Vladimir Putin, yang sebelumnya “menginginkan semuanya” di Ukraina.

    “Saya pikir kita akan mencapai kesepakatan,” ujar Trump.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Presiden AS Donald Trump: Ukraina Harus Lupakan NATO jika Ingin Damai dengan Rusia – Halaman all

    Presiden AS Donald Trump: Ukraina Harus Lupakan NATO jika Ingin Damai dengan Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan kepada Ukraina agar melupakan usahanya untuk bergabung dengan aliansi pertahanan NATO.

    Trump mengatakan itu adalah salah satu syarat agar Ukraina dapat menghentikan perang dengan Rusia.

    “Saya dapat memberi tahu orang Ukraina bahwa Anda dapat melupakan NATO, saya pikir itulah yang memulai semuanya,” kata Donald Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Rabu (26/2/2025).

    Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali mengatakan salah satu penyebab perang Rusia-Ukraina adalah keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan pergerakan NATO ke Eropa Timur yang dapat mengancam keamanan Rusia.

    Dalam wawancara kemarin, Trump mengatakan tujuan pertama pemerintahannya adalah menghentikan perang tersebut.

    Sedangkan tujuan kedua adalah mengembalikan uang bantuan yang telah dikeluarkan negaranya untuk mendukung Ukraina selama perang dengan Rusia sejak tahun 2022.

    “Kami menghabiskan 350 miliar dolar, Eropa menghabiskan 100 miliar dolar, dan orang-orang Eropa mendapatkan kembali uang mereka, tetapi kami tidak,” kata Donald Trump, membandingkan jumlah bantuan dari AS dan Eropa untuk Ukraina.

    Ia lalu membahas perjanjian mineral yang akan disepakati dengan Ukraina yang memungkinkan perusahaan-perusahaan AS untuk mengelola dan mendapat keuntungan dari sumber daya mineral di Ukraina termasuk logam tanah jarang.

    “Perjanjian tersebut akan mengembalikan uang kami,” kata Donald Trump, seperti diberitakan Al Mayadeen.

    Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta jaminan keamanan dari AS sebagai salah satu syarat perjanjian mineral.
     
    Trump menekankan AS tidak akan memberikan jaminan keamanan besar kepada Ukraina, tetapi Eropa akan melakukannya.

    “Eropa akan mengawasi dengan ketat. Inggris dan Prancis telah mengajukan diri untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian,” kata Donald Trump, pernyataan yang kemarin dibantah oleh Kremlin dan menegaskan Putin tidak setuju jika ada pasukan perdamaian dari anggota NATO di Ukraina.

    Dalam wawancara kemarin, Trump menggambarkan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai orang yang sangat cerdas dan mengungkapkan harapannya untuk mencapai kesepakatan mengenai Ukraina, seperti diberitakan RBC Ukraine.
     
    Trump berharap dapat mencapai kesepakatan dengan Putin untuk menyelesaikan perang di Ukraina, tetapi ia tidak dapat menjamin keberhasilannya.

    Pada pertengahan Februari, Donald Trump mengungkapkan keinginannya untuk menengahi perundingan perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

    Menyusul usulan tersebut, perwakilan tinggi Rusia dan AS bertemu di Arab Saudi pada 18 Februari 2025, tanpa partisipasi Ukraina.

    Sementara itu Ukraina dan negara Eropa pendukungnya merasa khawatir sejak kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, yang memperlihatkan kedekatan pemerintah AS saat ini dengan Rusia.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • AS dan Rusia akan Bertemu Lagi di Istanbul, Bahas Apa? – Halaman all

    AS dan Rusia akan Bertemu Lagi di Istanbul, Bahas Apa? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov telah mengonfirmasi bahwa diplomat Rusia dan Amerika Serikat akan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi di Istanbul pada hari Kamis (27/2/2025), besok.

    Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan diplomatik antara kedua negara, khususnya terkait dengan cara kerja kedutaan besar mereka.

    Sejak menjabat bulan lalu, Presiden AS Donald Trump telah mengubah arah kebijakan luar negeri AS.

    Ia telah menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin dan memulai kembali pembicaraan tingkat tinggi dengan Moskow, yang merupakan yang pertama dalam lebih dari tiga tahun.

    Fokus Pertemuan Diplomatik

    Lavrov mengatakan pembicaraan akan difokuskan pada penciptaan kondisi yang lebih baik bagi diplomat Rusia di AS dan mitranya di Rusia, setelah serangkaian pertikaian mengenai tingkat staf dan properti kedutaan. 

    Ia menyalahkan situasi ini pada pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden.

    “Para diplomat tingkat tinggi dan pakar kami akan bertemu dan mempertimbangkan masalah sistemik yang telah terakumulasi sebagai akibat dari aktivitas ilegal pemerintahan sebelumnya yang menciptakan hambatan buatan bagi aktivitas kedutaan Rusia.”

    “Tentu saja, kami membalasnya dan juga menciptakan kondisi yang tidak nyaman bagi aktivitas kedutaan Amerika di Moskow,” kata Lavrov, dikutip dari The Guardian.

    Pertemuan ini juga akan membahas penyelesaian masalah diplomatik yang telah berlangsung lama, termasuk pengusiran staf kedutaan dari masing-masing negara selama pemerintahan Biden. 

    Langkah ini diharapkan Lavrov dapat menjadi titik balik dalam hubungan bilateral yang lebih baik antara kedua negara.

    Pendekatan Baru dalam Hubungan Rusia-AS

    Sebelumnya, Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah bertemu pada 18 Februari di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. 

    Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memulai pembicaraan terkait perang Ukraina, meskipun tanpa melibatkan Kyiv, dikutip dari Al-Arabiya.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah pertemuan tersebut mengatakan kepada The Associated Press bahwa kedua pihak telah menetapkan tiga tujuan utama.

    Salah satunya adalah membentuk tim tingkat tinggi untuk mendukung perundingan damai Ukraina.

    Kedua tujuan lainnya adalah staf di kedutaan masing-masing dipulihkan kembali, kerja sama ekonomi akan berjalan lagi.

    Meski telah ada kesepakatan tersebut, Rubio menjelaskan bahwa ini barulah awal proses yang panjang dari upaya perdamaian mereka.

    Rubio menekankan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk dapat mencapai tiga tujuan utama di atas.

    Setelah Rubio, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov memberikan tanggapannya terkait pertemuan Washington-Moskow ini.

    Menurut Lavrov, pertemuan AS-Rusia ini merupakan pertemuan penting yang membicarakan banyak hal bermanfaat.

    “Kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mendengar satu sama lain,” kata Lavrov kepada wartawan.

    Kesepakatan ini menandai pergeseran signifikan dari kebijakan pemerintahan Biden yang sebelumnya berupaya mengisolasi Moskow. 

    Sejak saat itu, hubungan antara Rusia dan AS terlihat semakin dekat, dengan menyingkirkan peran Ukraina dalam diskusi mereka.

    Di sisi lain, Amerika Serikat mengambil langkah mengejutkan pada Senin lalu dengan berpihak pada Rusia dalam dua pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

    Langkah ini dipandang sebagai upaya Washington untuk menghindari kecaman lebih lanjut terhadap invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung selama tiga tahun.

    Lavrov mengatakan kemajuan dalam hubungan diplomatik sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih menunjukkan “seberapa cepat dan efektifnya kita dapat bergerak.

    Ia berharap dengan adanya pertemuan di Istanbul ini, hubungan antara Rusia dan AS dapat semakin membaik, serta memberikan dampak positif bagi stabilitas geopolitik global.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Amerika Serikat dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Perang Eropa Masih Panas, Rusia Tembak Jatuh 128 Drone Ukraina

    Perang Eropa Masih Panas, Rusia Tembak Jatuh 128 Drone Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya telah menembak jatuh 128 pesawat nirawak Ukraina di atas wilayah Rusia dan Krimea, wilayah Kyiv yang dianeksasi Moskow, Selasa malam waktu setempat.

    “Pasukan pertahanan udara mencegat dan menghancurkan 128 pesawat nirawak udara Ukraina termasuk 30 di atas semenanjung Krimea yang dianeksasi pada tahun 2014,” kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan pada Rabu (26/2/2025), seperti dikutip AFP.

    Selain wilayah Krasnodar, yang dikenal dengan resor Laut Hitamnya, kementerian tersebut mengatakan serangan pesawat nirawak juga menargetkan wilayah Rusia Bryansk dan Kursk, yang berbatasan dengan Ukraina.

    Tidak ada kerusakan besar yang segera dilaporkan oleh media atau otoritas Rusia.

    Kyiv telah meningkatkan serangan udaranya terhadap fasilitas energi dan militer di wilayah Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Ini merupakan sebuah kampanye sebagai tanggapan atas pemboman gencar Moskow terhadap kota-kota dan infrastruktur energinya.

    Perang antara Rusia dan Ukraina sendiri telah memasuki tahun ketiga. Dalam update lainnya, perdamaian antara kedua negara tetangga tersebut tengah bermasalah akibat Amerika Serikat (AS), yang sekarang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, berubah haluan dengan mendukung Rusia di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Namun PBB menolak upaya AS untuk melemahkan sikap Majelis Umum terkait perang Rusia di Ukraina. Hal ini memberikan kemenangan diplomatik bagi Kyiv dan sekutu Eropa.

    Mengutip Reuters, AS terpaksa abstain dalam pemungutan suara atas resolusinya sendiri. Ini setelah negara-negara Eropa berhasil mengubah rancangan Washington dengan menambahkan dukungan eksplisit terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Ukraina.

    Dalam pemungutan suara atas rancangan resolusi AS yang telah diamendemen, 93 negara mendukung, 73 abstain, dan 8 negara menolak, termasuk Rusia. Upaya Rusia untuk mengubah teks resolusi AS dengan memasukkan “akar penyebab” konflik juga gagal.

    Keputusan ini muncul di tengah upaya Presiden Donald Trump untuk menengahi perdamaian, yang justru menimbulkan ketegangan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena cenderung membela Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump juga memicu kekhawatiran di antara negara-negara Eropa bahwa mereka akan disingkirkan dari proses perundingan damai.

    (sef/sef)

  • Rusia Bantah Trump, Putin Tolak Pasukan Perdamaian Eropa terutama Anggota NATO di Ukraina – Halaman all

    Rusia Bantah Trump, Putin Tolak Pasukan Perdamaian Eropa terutama Anggota NATO di Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Rusia di Kremlin menolak klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan penempatan pasukan perdamaian Eropa di Ukraina jika Rusia dan Ukraina sepakat mengakhiri perang.

    “Ada posisi mengenai masalah ini yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Lavrov. Saya tidak perlu menambahkan apa pun mengenai hal ini dan tidak perlu mengomentarinya. Saya tidak akan mengomentarinya,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov kepada wartawan pada Selasa (25/2/2025).

    Ia menegaskan Rusia dengan tegas menolak pasukan perdamaian dari negara-negara Eropa, terutama anggota NATO untuk ditempatkan di Ukraina.

    Pada awal bulan ini, utusan Moskow untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan Rusia hanya akan menerima pengerahan pasukan asing ke Ukraina sebagai bagian dari mandat PBB.

    “‘Pasukan penjaga perdamaian’ tidak dapat beroperasi tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB,” kata Vassily Nebenzia saat itu kepada RIA Novosti.

    Ia menegaskan bahwa kontingen militer lainnya di lapangan akan diperlakukan sebagai kombatan reguler.

    “Kehadiran pasukan bersenjata dari negara-negara NATO, bahkan di bawah bendera Uni Eropa atau sebagai bagian dari kontingen nasional sama sekali tidak dapat diterima oleh Moskow,” tegasnya.

    Sebelumnya, Donald Trump mengatakan ia telah menghubungi Putin dan Rusia menerima penempatan pasukan perdamaian di Ukraina.

    “Dia akan menerimanya. Saya telah menanyakan pertanyaan itu kepadanya,” kata Trump kepada wartawan dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Washington pada hari Senin (24/2/2025).

    Donald Trump dan Putin berbicara melalui telepon selama lebih dari satu jam pada 12 Februari 2025. 

    Menurut keduanya, pembicaraan tersebut mencakup berbagai topik, termasuk perang Ukraina.

    Panggilan telepon tersebut terjadi setelah Donald Trump mengatakan ia akan menjadi penengah dalam perundingan antara Rusia dan Ukraina yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang berlangsung sejak tahun 2022.

    Beberapa pemimpin negara Eropa, terutama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, telah mengungkapkan gagasan untuk mengirim personel militer ke Ukraina.

    Menurut laporan Wall Street Journal, kedua negara mempertimbangkan untuk mengerahkan hingga 30.000 “pasukan penjaga perdamaian” ke Ukraina, jika Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan damai.

    Rencana tersebut juga bergantung pada apakah AS akan setuju untuk berkontribusi pada upaya tersebut dalam kapasitas militer yang terbatas.

    Pemerintahan Trump telah berulang kali menyatakan bahwa anggota NATO Eropa harus menanggung beban jaminan keamanan bagi Ukraina.

    Sementara AS mengesampingkan pengerahan pasukannya ke Ukraina sebagai bagian dari perjanjian apa pun mengenai jaminan keamanan, menurut pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada awal bulan ini.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Ukraina Setujui Perjanjian Mineral, Trump: Zelensky akan ke AS Hari Jumat untuk Tanda Tangan – Halaman all

    Ukraina Setujui Perjanjian Mineral, Trump: Zelensky akan ke AS Hari Jumat untuk Tanda Tangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina menyetujui persyaratan kesepakatan logam tanah jarang dengan Amerika Serikat (AS), menurut pernyataan seorang pejabat Ukraina.

    “Pejabat pemerintah kini tengah mengerjakan rinciannya,” kata pejabat Ukraina yang meminta identitasnya dirahasiakan.

    Pejabat itu mengatakan AS telah menghapus paragraf yang tidak dapat diterima dari perjanjian mineral.

    “Washington menghapus semua item yang tidak sesuai dengan kami, terutama yang terkait dengan 500 miliar dolar,” katanya, mengacu pada permintaan AS agar Ukraina mengembalikan bantuan dari AS dengan mineral yang setara dengan nilai tersebut.

    Surat kabar Financial Times melaporkan, “Washington akan mengambil 50 persen pendapatan dari dana logam tanah jarang di Ukraina.”

    “Perjanjian logam langka antara Kyiv dan Washington juga mencakup minyak dan gas,” lanjut laporan tersebut.

    Sementara itu, Bloomberg mengutip sumber informasi yang mengatakan perjanjian logam antara Amerika Serikat dan Ukraina tidak mencakup jaminan keamanan khusus apa pun.

    Para pejabat AS mengatakan kepada Bloomberg bahwa menghubungkan Ukraina secara ekonomi dengan Amerika Serikat akan memberikan perisai keamanan de facto.

    Trump: Zelensky akan ke Washington untuk Tandatangani Perjanjian Mineral

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Rabu (26/2/2025), bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, akan tiba di Washington pada hari Jumat (28/2/2025) untuk menandatangani perjanjian logam tanah jarang.

    “Zelensky ingin datang ke Washington untuk menandatangani perjanjian tanah jarang. Saya dengar Zelensky akan berada di Washington pada hari Jumat,” kata Donald Trump.

    “Kesepakatan logam dengan Ukraina bisa bernilai satu triliun dolar, dan kami menghabiskan 350 miliar dolar di Ukraina dan kami ingin mendapatkannya kembali,” lanjutnya.

    Presiden AS menyatakan keyakinannya bahwa masalah perang di Ukraina akan segera teratasi.

    Ia juga mencatat kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian yang dapat diterima semua pihak di Ukraina.

    Donald Trump menekankan pengiriman senjata ke Ukraina dapat terus berlanjut hingga kesepakatan damai tercapai.

    Sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang ingin segera mengakhiri perang.

    Ukraina Minta Jaminan Keamanan dari AS dan Sekutu Eropa

    Sebelumnya, Zelensky mengatakan ia mungkin akan menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat AS harus memberikan jaminan keamanan.

    Selain dari AS, Zelensky juga meminta jaminan keamanan dari negara-negara pendukungnya di Eropa.

    Selasa kemarin, Zelensky mengatakan Inggris, Norwegia, dan Spanyol akan memberikan sekitar 10,5 miliar dolar dalam bentuk bantuan militer, energi, dan kemanusiaan untuk Ukraina.

    Swedia juga akan memberikan dukungan pertahanan udara kepada negaranya, sementara Denmark, Norwegia, Estonia, dan Lithuania akan memberikan paket dukungan militer.

    Dua minggu lalu, Donald Trump mengatakan ia ingin menjadi penengah dalam perundingan antara Rusia dan Ukraina yang akan mengakhiri perang kedua negara tersebut yang berlangsung sejak tahun 2022.

    Donald Trump juga menekan Ukraina untuk mengembalikan bantuan senilai 500 miliar dolar yang diberikan AS kepada Ukraina untuk melawan Rusia dan menuntut pengembaliannya dalam bentuk perjanjian logam tanah jarang atau mineral apapun di Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina