Xcloud.id

Tag: Vladimir Putin

  • Rusia Terus Bombardir Ukraina, Trump Bilang Gini

    Rusia Terus Bombardir Ukraina, Trump Bilang Gini

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan kembali sikapnya menentang bombardir militer Rusia di Ukraina ketika pemerintahannya berupaya mengakhiri pertempuran. Trump mengatakan dirinya “tidak senang” dengan bombardir yang dilancarkan Moskow terhadap Kyiv beberapa waktu terakhir.

    “Saya tidak senang dengan apa yang terjadi (di Ukraina),” ucap Trump saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Selasa (8/4/2025).

    Trump menuding Rusia “melakukan pengeboman secara gila-gilaan saat ini” bahkan ketika dia mengatakan kedua negara “hampir” mencapai kesepakatan.

    Moskow dan Kyiv terlibat perang yang berkecamuk selama tiga tahun terakhir, dan Trump menggambarkan serangan tanpa henti oleh Rusia itu sebagai “bukan situasi yang baik”.

    “Jadi kami bertemu dengan Rusia, kami bertemu dengan Ukraina, dan kami sudah hampir mencapai kesepakatan, tetapi saya tidak senang dengan semua pengeboman yang terjadi dalam sepekan terakhir atau lebih. Itu hal yang mengerikan,” kata Trump dalam pernyataannya.

    Diakui oleh Trump bahwa pada Maret lalu, dirinya “marah” dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada Minggu (6/4) kemarin, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa: “Kami ingin mereka (Rusia-red) berhenti. Saya tidak suka pengeboman itu.”

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

    Komentar Kremlin itu menepis anggapan AS dan Eropa bahwa Rusia hanya mengulur waktu.

    Rusia terus melancarkan serangan terhadap Ukraina tanpa henti, meskipun Trump pernah berjanji untuk mewujudkan perdamaian dalam waktu “24 jam” setelah kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu.

    Putin sebelumnya menolak usulan bersama AS-Ukraina untuk gencatan senjata tanpa syarat dan menyeluruh pada Maret lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penangkapan Rodrigo Duterte Guncang Dunia, ICC Kirim Sinyal Keras untuk Putin dan Netanyahu – Halaman all

    Penangkapan Rodrigo Duterte Guncang Dunia, ICC Kirim Sinyal Keras untuk Putin dan Netanyahu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penangkapan dramatis mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Maret 2025 lalu, mengejutkan dunia internasional.

    Selama ini, Rodrigo Duterte telah lama dikritik atas kebijakan perang terhadap narkoba yang brutal.

    Duterte ditangkap dan langsung dibawa ke Belanda untuk mempertanggungjawabkan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Dikutip dari CNN, penangkapannya menjadi peristiwa langka.

    Surat perintah penahanan terhadap Duterte dikeluarkan secara rahasia dan langsung dieksekusi dalam hitungan jam.

    Hal ini berbeda dari penangkapan pemimpin lain yang umumnya melalui proses panjang dan terbuka.

    “Ini pertama kalinya kami melihat hal ini di ICC,” kata Leila Sadat, profesor hukum pidana internasional dari Universitas Washington dan mantan penasihat ICC.

    Duterte, yang kini berusia 80 tahun, dituding bertanggung jawab atas kematian lebih dari 6.000 orang selama operasi antinarkoba di Filipina.

    Pemantau independen memperkirakan jumlah korban jauh lebih tinggi.

    Penangkapan ini dianggap sebagai preseden penting bagi kemungkinan penuntutan pemimpin dunia lainnya yang diburu ICC, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Faktor politik masih menjadi penghalang besar.

    Netanyahu baru-baru ini mengunjungi Hungaria tanpa ditangkap, meskipun negara itu adalah anggota ICC dan secara hukum wajib menahan siapapun yang dicari pengadilan.

    Bahkan, Budapest justru menyatakan akan keluar dari ICC.

    Selanjutnya, Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump untuk membahas “pertarungan di Mahkamah Pidana Internasional”, menurut kantornya.

    Putin sendiri juga berada dalam daftar buron ICC sejak Maret 2023 atas dugaan mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal ke Rusia.

    Rusia bukan anggota ICC, sehingga kemungkinan Putin ditangkap sangat kecil — kecuali ia bepergian ke negara yang bersedia menjalankan surat perintah ICC.

    “Putin telah dicap sebagai penjahat perang,” kata Sadat, meskipun kecil kemungkinan ia akan ditahan selama masih menjabat.

    Sebaliknya, nasib Netanyahu bisa lebih rentan. Israel adalah negara demokrasi dengan sistem peralihan kekuasaan, seperti Filipina.

    Netanyahu saat ini juga menghadapi kasus korupsi di dalam negeri dan tekanan politik yang kian besar.

    Pada November 2024, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan selama perang Israel-Hamas di Gaza.

    Sebaliknya, ICC juga mengejar pemimpin Hamas atas kejahatan selama serangan 7 Oktober 2023.

    Surat perintah tersebut dikecam luas oleh politisi Israel, yang menyebut tindakan ICC “anti-Yahudi”.

    AS dan negara-negara sekutu Israel turut mengecam langkah tersebut.

    Ironisnya, Prancis yang sebelumnya mendukung surat perintah untuk Putin, menolak mendukung surat perintah terhadap Netanyahu — dengan alasan Israel bukan anggota ICC.

    Langkah ini memunculkan tudingan standar ganda dalam penegakan hukum internasional.

    “Negara tidak dapat mengklaim keberhasilan keadilan internasional jika mereka tidak berkomitmen menegakkan hukum secara setara,” kata James Joseph dari Jurist News.

    Pengadilan Internasional memang memiliki tantangan besar.

    Dari 60 surat perintah penangkapan sejak didirikan, hanya 11 orang yang pernah dihukum — semuanya dari Afrika.

    Sebanyak 31 tersangka masih bebas.

    ICC dituduh terlalu fokus pada Afrika.

    Sadat mengatakan hal itu karena pada awal berdirinya, banyak negara Afrika justru meminta ICC turun tangan menyelidiki konflik brutal yang sedang terjadi di wilayah mereka.

    Kini, fokus ICC mulai bergeser.

    Suriah adalah contoh lain di mana ICC baru mendapat akses setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024.

    Pemerintahan sementara yang baru membuka pintu bagi penyelidikan.

    Di Filipina, perubahan politik juga menjadi kunci.

    Awalnya Presiden Ferdinand Marcos Jr menolak bekerja sama dengan ICC.

    Setelah hubungan politik dengan keluarga Duterte memburuk, sikap Manila berubah drastis.

    “Ada yang beranggapan bahwa semua ini hanya soal politik,” kata Gregory Gordon, profesor hukum di Universitas Peking, Shenzhen.

    Namun, ia tetap optimis kalau penangkapan Duterte menunjukkan hukum internasional bisa bekerja — meski lambat dan penuh tantangan.

    “Ini bisa jadi awal runtuhnya budaya impunitas,” tutup Gordon.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Utusan Khusus Vladimir Putin Sebut AS Tertarik Berinvestasi di Rusia

    Utusan Khusus Vladimir Putin Sebut AS Tertarik Berinvestasi di Rusia

    JAKARTA – Kepala Dana Investasi Langsung Rusia (Russian Direct Investment Fund/RDIF) sekaligus utusan khusus Presiden Rusia untuk kerja sama ekonomi dengan negara-negara asing, Kirill Dmitriev, menyatakan bahwa para pelaku usaha Amerika Serikat (AS) menunjukkan ketertarikan untuk kembali menjalankan bisnis di Rusia.

    Dalam wawancara dengan saluran televisi Channel One Rusia, saat ditanya apakah Dmitriev menilai dunia usaha AS siap kembali ke pasar Rusia, ia menjawab, “Ya, tentu saja.”

    “Pertama, saat ini sudah ada 150 perusahaan Amerika yang beroperasi di sini, 70 persen di antaranya telah hadir di Rusia selama 25 tahun dan tidak pernah hengkang. Terlepas dari tekanan politik, mereka tetap menjalankan bisnis secara sukses di Rusia,” ungkap Dmitriev, seperti dilansir ANTARA.

    “Kedua, kami memang menerima banyak permintaan, termasuk dari perusahaan-perusahaan AS di sektor energi dan berbagai industri lainnya,” kata Dmitriev melanjutkan.

    Ia juga menekankan bahwa pemerintah Rusia tetap berkomitmen untuk memprioritaskan perusahaan domestik dan membangun kemitraan strategis dengan mitra asing.

    “Saya percaya bahwa fokus pada kemitraan bersama merupakan pendekatan yang paling tepat untuk memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha AS yang benar-benar tertarik beroperasi di Rusia,” kata Dmitriev.

    Sementara itu pada awal pekan ini, Dmitriev mengatakan kepada wartawan bahwa pada Rabu dan Kamis ia telah mengadakan pertemuan di Washington dengan sejumlah pejabat kunci pemerintahan Presiden AS Donald Trump, atas instruksi langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Menurut Dmitriev, dalam pembicaraan tersebut mereka membahas pemulihan hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat, termasuk kerja sama ekonomi serta kemungkinan dimulainya kembali penerbangan langsung antara kedua negara.

  • Zelensky Kecam AS yang Minim Respons soal Putin Tolak Gencatan Senjata

    Zelensky Kecam AS yang Minim Respons soal Putin Tolak Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyesalkan kurangnya respons AS terhadap Rusia yang menolak menyetujui “gencatan senjata penuh dan tanpa syarat”. Di sisi lain, Rusia terus melancarkan serangan terhadap Ukraina, di mana dua orang tewas dalam serangan terbaru.

    Diketahui, Rusia melancarkan serangan rudal dan pesawat tak berawak “besar-besaran” terhadap Ukraina. Zelensky mengatakan tujuh orang terluka akibat serangan itu, seraya mengingatkan bahwa Rusia sedang meningkatkan serangannya.

    Adapun Ukraina telah menyetujui gencatan senjata tanpa syarat yang diusulkan oleh Amerika Serikat, akan tetapi Presiden Rusia Vladimir Putin menolak menyetujuinya. Ukraina kini menunggu tanggapan AS terkait hal tersebut.

    “Kami menunggu tanggapan Amerika Serikat — sejauh ini belum ada tanggapan,” kata Zelensky, dilansir AFP, Senin (7/4/2025).

    Rusia mengklaim telah merebut sebuah desa di wilayah Sumy, Ukraina, dalam sebuah serangan lintas batas yang langka, tetapi Ukraina mencapnya sebagai “disinformasi”.

    Sebelumnya, Rusia “meluncurkan serangan besar-besaran di seluruh negeri terhadap Ukraina menggunakan rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat tak berawak”, kata Wakil Perdana Menteri pertama Ukraina Yulia Svyrydenko.

    Zelensky mengatakan “jumlah serangan udara Rusia meningkat”, yang menurutnya membuktikan bahwa “tekanan terhadap Rusia masih belum memadai”.

    Trump Marah ke Putin

    Dilansir BBC, Senin (31/3/2025), hal itu disampaikan Trump dalam wawancara dengan NBC News. Dia mengaku marah karena Putin menyerang kredibilitas Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump juga mengancam akan mengenakan tarif sebesar 50% kepada negara-negara yang membeli minyak Rusia jika Putin tidak menyetujui gencatan senjata.

    “Jika Rusia dan saya tidak dapat membuat kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia, yang mungkin tidak benar, saya akan mengenakan tarif sekunder pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” katanya.

    Komentar tersebut menandai perubahan nada bicara Trump terhadap Putin dan Rusia. Selama enam minggu terakhir, Trump telah mencerca Zelensky di Ruang Oval dan menuntut banyak konsesi dari Presiden Ukraina.

    Trump juga telah menyanjung Putin dan sebagian besar mengalah pada tuntutan Presiden Rusia. Situasi itu telah membuat pemimpin Eropa khawatir.

    Lihat juga Video: Rusia-Ukraina Memanas, Zelensky Tuding Putin Ingin Memperpanjang Perang

    (yld/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.139: Rusia Luncurkan Serangan di Kyiv, setelah Menghantam Kryvyi Rih – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.139: Rusia Luncurkan Serangan di Kyiv, setelah Menghantam Kryvyi Rih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.139 pada Senin (7/4/2025).

    Serangan rudal Rusia di Kyiv menewaskan satu orang dan melukai tiga orang lainnya pada Minggu (6/4/2025) malam.

    Pihak berwenang Ukraina melaporkan sejumlah kerusakan dan kebakaran di beberapa distrik dalam serangan terbesar di Ukraina selama berminggu-minggu.

    “Rudal balistik telah merusak gedung-gedung yang menampung kantor redaksi Perusahaan Penyiaran Asing Negara Ukraina,” menurut saluran televisi Freedom, yang melaporkan ruang redaksinya sendiri telah hancur.

    Seluruh negara berada dalam siaga udara sejak hari ini pukul 02.00 waktu setempat setelah angkatan udara Ukraina memperingatkan adanya serangan.

    Serangan tersebut adalah serangan berskala besar pertama yang menggunakan rudal dan pesawat tak berawak sejak AS mengumumkan Rusia dan Ukraina menyepakati perjanjian gencatan senjata terhadap infrastruktur energi dan maritim di Laut Hitam.

    Jumlah Korban Jiwa di Kryvyi Rih Meningkat Jadi 20 Orang

    Ukraina melaporkan meningkatnya jumlah korban jiwa dalam serangan Rusia di Kryvyi Rih.

    Rusia pertama kali melancarkan serangan rudal balistik ke Kryvyi Rih pada hari Jumat (4/4/2025).

    Setidaknya 18 orang dilaporkan tewas dalam serangan itu, termasuk sembilan anak-anak.

    Kemudian, Rusia menyerang Kryvyi Rih lagi menggunakan UAV – seorang wanita tewas dan tujuh orang dilaporkan terluka, seperti diberitakan Pravda. 

    Prancis Desak Gencatan Senjata, Kecam Rusia yang Serang Kryvyi Rih

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan tindakan keras jika Rusia terus menolak perdamaian setelah Rusia meluncurkan rudal balistik ke Kryvyi Rih pada hari Jumat (4/4/2025).

    “Meskipun ada upaya AS dan Eropa untuk mengamankan perdamaian di Ukraina, Rusia terus “membunuh anak-anak dan warga sipil,” kata Macron melalui akun X.

    “Pikiran saya bersama anak-anak dan semua korban sipil dari serangan berdarah yang dilakukan oleh Rusia, termasuk pada tanggal 4 April di Kryvyi Rih,” lanjutnya.

    “Gencatan senjata diperlukan sesegera mungkin. Dan tindakan keras jika Rusia terus mencoba untuk membeli waktu dan menolak perdamaian,” tambahnya.

    Macron mengatakan meskipun Ukraina menerima proposal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk gencatan senjata penuh dan negara-negara Eropa juga bekerja untuk mengamankan perdamaian, Rusia melanjutkan perang dengan intensitas baru, tanpa memperhatikan warga sipil.

    Rusia Luncurkan Serangan dari Laut Hitam, Zelensky: Moskow Menolak Damai

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan serangan Rusia dilancarkan pada hari Minggu dari Laut Hitam, menunjukkan mengapa Moskow menolak untuk menyetujui gencatan senjata tanpa syarat.

    “Mereka ingin mempertahankan kemampuan mereka untuk menyerang kota-kota dan pelabuhan kami dari laut,” kata Zelensky, seperti diberitakan The Guardian.

    Ia mengatakan gencatan senjata di laut adalah kunci untuk keamanan secara keseluruhan dan membawa perdamaian lebih dekat.

    Namun, serangan tersebut mengisyaratkan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak ingin mengakhiri perang.

    “Dia mencari cara untuk mempertahankan opsi untuk menyalakannya kembali kapan saja, dengan kekuatan yang lebih besar,” kata Zelensky.

    Zelensky: Rusia Meningkatkan Serangan Udara

    Zelensky mengatakan Rusia meningkatkan pemboman udaranya setelah pasukannya melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak besar-besaran ke Ukraina pada Minggu malam, yang menewaskan dua orang. 

    “Tekanan terhadap Rusia masih belum cukup,” tambah presiden Ukraina tersebut.

    Jerman akan Gelar Latihan Militer jika Rusia Serang Negara-negara NATO

    Latihan militer Bundeswehr skala besar dengan nama sandi “Red Storm Bravo” akan diadakan di Hamburg (Jerman) selama tiga hari, mulai tanggal 25 September 2025. 

    “Sasarannya adalah untuk mempersiapkan kemungkinan serangan Rusia terhadap negara anggota NATO,” menurut laporan saluran NTV.

    Skenario latihan juga mencakup pemindahan unit militer melalui kota, menyediakan perawatan medis darurat, dan mengevakuasi yang terluka.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Latihan Militer 800.000 Tentara Digelar di Jerman, Eropa Hadapi Kemungkinan Perang dengan Rusia – Halaman all

    Latihan Militer 800.000 Tentara Digelar di Jerman, Eropa Hadapi Kemungkinan Perang dengan Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eropa kini bersiap menghadapi kemungkinan perang besar melawan Rusia.

    Beberapa negara Eropa, termasuk Polandia, Norwegia, dan Jerman, meningkatkan langkah-langkah militer mereka untuk menghadapi ancaman yang semakin mendesak.

    Negara-negara Eropa yang aktif dalam persiapan ini termasuk Polandia, Norwegia, dan Jerman.

    Intelijen dari Denmark dan Jerman memperingatkan bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) harus bersiap menghadapi potensi serangan Rusia dalam lima tahun ke depan.

    ABC News melaporkan banyak negara Eropa meminta warganya untuk menyiapkan perlengkapan bertahan hidup untuk menghadapi krisis besar.

    Muncul ketakutan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan bisa diandalkan sebagai sekutu jika perang Eropa melawan Rusia meletus.

    AS sebagai anggota NATO akan ikut campur membantu negara NATO yang diserang. Namun, setelah kembali menjabat, Presiden AS Donald Trump malah terlihat bersimpati kepada Rusia.

    Trump juga meminta Eropa untuk menjaga keamanannya sendiri pada masa mendatang. Oleh karena itu, Eropa kini harus mulai meninggalkan ketergantungannya pada AS.

    Luigi Scazzieri, Asisten Direktur Pusat Reformasi Eropa, menyatakan bahwa Uni Eropa telah mengabaikan persiapan untuk menghadapi konflik besar dan harus menguatkan pertahanannya.

    “Bergantung pada AS terbukti lebih nyaman,” kata Scazzieri. Dia menyebut Eropa kini harus menguatkan pertahanannya.

    Langkah-Langkah Keamanan yang Diambil

    Norwegia telah memberlakukan persyaratan tempat perlindungan dari bom pada bangunan baru dan memperbaiki bunker era Perang Dingin.

    Sementara itu, Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia telah menarik diri dari Konvensi Ottawa, yang melarang ranjau darat antipersonel, untuk meningkatkan pertahanan di sayap timur NATO.

    Polandia juga sedang mempersiapkan warganya untuk latihan militer, dengan target peningkatan jumlah pasukan hingga 500.000 personel.

    Adapun Jerman akan menggelar latihan militer besar-besaran pada bulan September dengan melibatkan sekitar 800.000 tentara, termasuk pasukan NATO.

    Bild melaporkan latihan ini, yang diberi nama Red Storm Bravo, akan berlangsung di Hamburg selama tiga hari dan akan mencakup praktik pemindahan tentara NATO ke negara-negara Baltik dan Polandia.

    Mengapa Eropa Harus Bersiap?

    Kekhawatiran utama bagi negara-negara Eropa adalah potensi serangan Rusia, yang saat ini memiliki lebih dari satu juta personel militer.

    Stephan Fruehling, pakar di Pusat Kajian Strategis dan Pertahanan Universitas Nasional Australia, menekankan bahwa Eropa belum memiliki pasukan yang cukup untuk mempertahankan garis depan.

    Sementara itu, Jakub Janda, pakar keamanan di Pusat Kebijakan Keamanan Praha, menambahkan bahwa negara-negara Uni Eropa merasa terancam oleh persiapan militer Rusia yang semakin besar, termasuk dukungan dari negara-negara seperti Tiongkok.

    Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia tidak akan menyerang negara-negara NATO, dan menganggap serangan semacam itu tidak ada gunanya.

    Dalam wawancara, Putin menyebut bahwa politikus Barat sering menggunakan ancaman Rusia untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik mereka.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Eropa Bersiap Hadapi Potensi Perang dengan Rusia, 800 Ribu Tentara Berlatih di Jerman – Halaman all

    Eropa Bersiap Hadapi Potensi Perang dengan Rusia, 800 Ribu Tentara Berlatih di Jerman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eropa dilaporkan sedang bersiap menghadapi potensi perang besar melawan Rusia.

    Beberapa negara Eropa mulai mengambil langkah militer. Sebagai contoh, Polandia berencana melatih setiap pria dewasa untuk berperang, Norwegia memperbaiki bunker militer, dan Jerman meningkatkan anggaran militernnya besar-besaran.

    Di tengah situasi itu, muncul kekhawatiran Amerika Serikat (AS) tidak akan bisa diandalkan sebagai sekutu jika perang Eropa vs. Rusia meletus.

    ABC News melaporkan intelijen Denmark dan Jerman sudah memperingatkan agar Pakta Pertahanan Atlantik Utara bersiap menghadapi potensi serangan Rusia dalam lima tahun mendatang.

    Banyak negara Eropa yang sudah meminta warganya untuk menyiapkan perlengkapan bertahan hidup guna menghadapi potensi krisis besar.

    Jaminan keamanan dari AS belum jelas

    Eropa mendapat jaminan keamanan dari AS melalui organisasi NATO. Jika salah satu negara NATO diserang, serangan itu akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota NATO.

    AS sebagai anggota NATO akan ikut campur membantu negara NATO yang diserang. Namun, setelah kembali menjabat, Presiden AS Donald Trump malah terlihat bersimpati kepada Rusia.

    Trump juga meminta Eropa untuk menjaga keamanannya sendiri pada masa mendatang. Oleh karena itu, Eropa kini harus mulai meninggalkan ketergantungannya pada AS.

    Luigi Scazzieri, Asisten Direktur Pusat Reformasi Eropa, mengatakan Uni Eropa mengabaikan peralatan dan persiapan untuk menghadapi konflik besar.

    “Bergantung pada AS terbukti lebih nyaman,” kata Scazzieri. Dia menyebut Eropa kini harus menguatkan pertahanannya.

    LATIHAN MILITER – Tentara AS berkemah selama latihan Combined Resolve 18 di area pelatihan Hohenfels, Jerman selatan, pada 11 Mei 2023. Lebih dari 4.000 peserta dari AS dan negara-negara Sekutu dan Mitra akan berpartisipasi dalam latihan Combined Resolve. (Christof STACHE / AFP)

    Negara-negara Eropa mulai mengambil langkah keamanan secara serius.

    Norwegia mulai memberlakukan persyaratan tempat perlindungan dari bom pada bangun baru. Di samping itu, Nowergia memperbaiki bunker era Perang Dingin yang sudah tidak digunakan selama 40 tahun.

    Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia bulan kemarin mengumumkan menarik diri dari Konvensi Ottawa yang melarang ranjau darat antipersonel.

    Semua negara yang berbatasan dengan Rusia itu mengatakan mulai menggunakan ranjau darat lagi untuk mempertahankan sayap timur NATO.

    Polandia juga menyiapkan warganya agar bisa menghadapi pertempuran. Negara itu memastikan semua pria dewasa menjalani latihan militer. Jumlah pasukan akan ditingkatkan hingga 500.000 personel.

    Stephan Fruehling, pakar di Pusat Kajian Strategis dan Pertahanan Universitas Nasional Australia, mengatakan jumlah pasukan Eropa belum mencukupi untuk melawan Rusia.

    “Eropa tak punya pasukan yang dibutuhkan untuk mempertahankan garis depan,” kata dia.

    Fruehlin berujar Rusia memang kehilangan banyak perlengkapan militer di Ukraina, tetapi Rusia punya lebih dari satu juta personel militer.

    Saat ini Rusia memang memiliki sekitar 1,5 juta tentara aktif. Pekan lalu Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengeluarkan kebijakan rekrutmen lebih dari 160.000 tentara.

    Jakub Janda, pakar keamanan di Pusat Kebijakan Keamanan Praha, menyebut negara Uni Eropa khawatir.

    “Negara-negara Eropa ketakutan oleh besarnya persiapan Rusia untuk menghadapi perang habis-habisan dengan Eropa dalam beberapa tahun mendatang,” ucap Janda.

    Dia mengatakan Rusia mendapat bantuan dari negara-negara seperti Tiongkok untuk memperbesar industri pertahanannya.

    Jerman gelar latihan militer, diikuti 800.000 tentara

    Dalam pada itu, Jerman akan menggelar latihan militer besar-besar pada bulan September nanti yang akan melibatkan pasukan NATO.

    Latihan itu ditujukan untuk menghadapi skenario potensi serangan Rusia. Media Jerman Bild melaporkan akan ada 800.000 tentara yang akan ikut.

    Disebutkan latihan itu bakal digelar di Hamburg selama tiga hari dan akan menggunakan kode nama “Red Storm Bravo”.

    Bild menyebut dalam latihan itu akan ada praktik pemindahan tentara NATO ke negara-negara Baltik dan Polandia.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengatakan Jerman seharusnya bersiap menghadapi potensi perang dengan Rusia tahun 2029.

    Di sisi lain, Sputnik melaporkan Presiden Rusia Vladimir Putin sudah berujar bahwa Rusia tidak akan menyerang negara NATO. Menurut Putin, serangan seperti itu tidak ada gunanya.

    Saat diwawancari jurnalis Tucker Carlson, Putin menyatakan politikus Barat kerap mengintimidasi rakyatnya dengan khayalan tentang serangan Rusia. Intimidasi itu ditujukan untuk mengalihkan perhatian rakyat dari masalah di dalam negeri.

  • Indonesia Kena 32 Persen, Ekspor Terancam Lesu?

    Indonesia Kena 32 Persen, Ekspor Terancam Lesu?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah resmi menerapkan tarif impor baru mulai dari tarif timbal balik dan tarif universal untuk barang masuk. Diketahui, untuk tarif universal akan mulai berlaku pada 5 April 2025 dan tarif timbal balik 9 April 2025.

    Berdasarkan tarif impor baru ini, Indonesia kena 32 persen, sedangkan untuk negara ASEAN lainnya yakni Vietnam 46 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Singapura 10 persen, Filipina 7 persen, Laos 48 persen, Brunei 24 persen, Timor Leste 10 persen, Thailand 36 persen, dan Myanmar 44 persen.

    Sebagai informasi, tarif universal 10 persen untuk semua negara dan tarif timbal balik dihitung dari separuh persentase surplus dagang terhadap AS.

    Dampak dari pengenaan tarif impor pada Indonesia adalah daya saing produk ekspor menurun di pasar karena harganya naik.

    Lalu, perlambatan atau penurunan hasil produksi komoditas ekspor akibat penurunan permintaan. Selanjutnya, menurunnya pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal mendatang.

    Menurut data Badan Pusat Statistik perdagangan Indonesia-AS pada 2020-2024, angka ekspor terjadi kenaikan dan kestabilan pada 2020 angka menunjukkan 8,25, 2021 11,25, 2022 11,61, 2023 11,28, dan 11,97 pada 2024.

    Sedangkan, untuk angka impor pada 2020 mencapai 18,62, 2021 25,79, 2022 28,18, 2023 23,25, dan 2024 26,31.

    Komoditas ekspor terbesar di Indonesia ke AS menurut data Kementerian Perdagangan per 4 April 2025 adalah 62 kakao dan olahannya, 67 mesin dan perlengkapan, 60 alas kaki pelindung sejenisnya, 58 perangkat semikonduktor, dan 52 telepon dan perangkat telekomunikasi.

    Sebagai informasi, angka ekspor Januari 2025 merupakan hasil pembulatan dalam juta dolar AS.

    Selain itu, sebelumnya telah dikabarkan ada empat negara yang dikecualikan oleh Donald Trump termasuk Rusia dan Korea Utara.

    Atas keputusannya itu, Gedung Putih pun membela keputusan Presiden AS tersebut dari kebijakan tarif impor baru.

    “Kuba, Belarus, Korea Utara, dan Rusia tidak termasuk dalam Pemerintah Eksekutif Tarif Resiprokal karena mereka sudah menghadapi tarif yang sangat tinggi dan sanksi yang telah kami jatuhkan sebelumnya menghalangi perdagangan dengan negara-negara itu,” ucap pejabat Gedung Putih.

    Ia juga mengatakan bahwa Trump baru-baru ini telah mengancam akan menjatuhkan sanksi berat kepada Rusia.

    Pengecualian terhadap Rusia ini pun menyulut kecaman di media sosial setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif baru dan banyak pihak menuduh bahwa ia telah tunduk pada Presiden Rusia Vladimir Putin.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ambisi Zelensky Belum Padam, Ingin Ukraina Gabung NATO meski Ditentang AS-Rusia – Halaman all

    Ambisi Zelensky Belum Padam, Ingin Ukraina Gabung NATO meski Ditentang AS-Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, masih berambisi untuk mendorong Ukraina menjadi anggota aliansi pertahanan NATO.

    Ia yakin Ukraina masih dapat mewujudkan ambisi tersebut meski pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menentang keinginan Ukraina.

    Sebelumnya, Trump mengecam Zelensky pada awal minggu ini, dengan mengatakan, “Dia ingin menjadi anggota NATO. Ya, dia tidak akan pernah menjadi anggota NATO. Dia mengerti itu.”

    Namun, Zelensky menegaskan ia belum menyerah pada ambisinya yang sudah lama untuk bergabung dengan blok yang dipimpin AS itu.

    “Anda tahu siapa yang tidak mendukung keanggotaan Ukraina di NATO sejauh ini, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun yang akan menyingkirkan masalah ini dari meja perundingan di masa mendatang,” kata Zelensky selama pertemuan dengan para kepala komunitas teritorial Wilayah Chernihiv, Kamis (3/4/2025). 

    “Setidaknya, kita berbicara tentang fakta bahwa bahkan jika sekarang seseorang tidak ingin mendukung (Kyiv bergabung dengan NATO), kita akan melihat apa yang terjadi di masa depan,” imbuh Zelensky, seperti diberitakan Ukrinform.

    Menurut Zelensky, hingga Kyiv menjadi anggota NATO, Ukraina harus diberikan jaminan keamanan seperti NATO oleh negara-negara Barat yang mendukungnya.

    “Ukraina akan mampu mencapai perdamaian yang adil dengan Rusia, namun untuk melakukannya Ukraina harus kuat saat memasuki meja perundingan,” tegasnya.

    Utusan Kremlin: Trump Sependapat dengan Rusia, Ukraina Mustahil Gabung NATO

    Utusan Kremlin, Kirill Dmitriev, mengatakan posisi pemerintahan Trump mengenai keanggotaan Ukraina di NATO sejalan dengan pandangan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    “Saya pikir Ukraina bergabung dengan NATO, seperti yang dikatakan presiden kita, sama sekali tidak mungkin. Dan itu, menurut saya, telah diterima secara luas, termasuk oleh pemerintahan Trump,” kata Dmitriev kepada Fox News, Jumat (4/4/2025).

    “Beberapa jaminan keamanan dalam beberapa bentuk mungkin dapat diterima,” lanjutnya, setelah mengunjungi Gedung Putih pada hari Kamis.

    Ia menyatakan Putin menginginkan perdamaian permanen di Ukraina dan ia secara terbuka menyuarakan beberapa syarat untuk itu. 

    Utusan Rusia itu juga ditanya apakah Rusia akan terus melakukan agresi terhadap negara lain jika perjanjian damai mengenai Ukraina tercapai.

    “Banyak narasi palsu yang beredar, seperti kemungkinan Rusia masuk ke Eropa. Itu ide yang gila. Masalahnya, ada banyak orang gila, dan mereka membahasnya bersama-sama, sehingga menjadi seperti ‘kelompok gila’ […] Saya pikir Presiden Trump sangat realistis; dia tahu itu tidak akan terjadi,” jawabnya.

    Dalam wawancara yang sama, Dmitriev menuduh Ukraina melanggar gencatan senjata energi.

    Ia juga menyatakan Rusia tidak meminta Amerika Serikat untuk mencabut sanksi sebagai bagian dari negosiasi untuk mengakhiri perang.

    Sebelumnya, Dmitriev berada di Washington untuk berunding dengan pemerintah AS mengenai pembentukan dialog antara AS dan Rusia, dan AS telah mencabut sanksi terhadapnya atas kunjungannya.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Menuntut Respons Cepat, Inggris dan Prancis Tuduh Putin Terus Ulur Waktu Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    Menuntut Respons Cepat, Inggris dan Prancis Tuduh Putin Terus Ulur Waktu Gencatan Senjata di Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inggris dan Prancis menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin menunda-nunda pembicaraan gencatan senjata yang bertujuan menghentikan invasi di Ukraina, Jumat (4/4/2025).

    Inggris dan Prancis menuntut tanggapan cepat dari Moskow setelah berminggu-minggu upaya Amerika Serikat (AS) untuk mengamankan gencatan senjata.

    Dikutip dari AP News, Rusia secara efektif menolak usulan AS untuk menghentikan pertempuran penuh dan segera selama 30 hari.

    “Penilaian kami adalah bahwa Putin terus mengaburkan, terus mengulur-ulur waktu,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, kepada wartawan di markas besar NATO, berdiri di samping mitranya dari Prancis, Jean-Noel Barrot, dalam sebuah pertunjukan persatuan yang simbolis.

    Kremlin: Dialog Akan Memakan Waktu

    Utusan Kremlin, Kirill Dmitriev, yang mengunjungi Washington minggu ini untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintahan Donald Trump, mengatakan pertemuan lebih lanjut akan diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan.

    Kirill Dmitriev mengatakan kepada wartawan Rusia bahwa “dialog akan memakan waktu, tetapi berjalan secara positif dan konstruktif.”

    Ia mengkritik apa yang disebutnya sebagai “kampanye media yang terkoordinasi dengan baik dan upaya berbagai politisi untuk merusak hubungan Rusia-AS, mendistorsi pernyataan Rusia, dan menggambarkan Rusia dan para pemimpinnya secara negatif.”

    Sebelumnya, Dmitriev, kepala dana kekayaan negara Rusia, dijatuhi sanksi oleh pemerintahan Joe Biden setelah invasi Ukraina.

    AS terpaksa mencabut pembatasan sementara untuk mengizinkannya bepergian ke Washington minggu ini.

    Serangan Drone Rusia Tewaskan 5 Orang di Kharkiv

    Sementara itu, serangan pesawat tak berawak Rusia menewaskan lima orang dan melukai lebih dari 30 orang di kota Kharkiv di timur laut Ukraina, kata pihak berwenang pada hari Jumat, serangan terbaru di tengah meningkatnya tekanan AS untuk gencatan senjata.

    Rusia dan Ukraina telah meningkatkan serangan udara bahkan ketika Presiden AS Donald Trump mendorong mereka untuk datang ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran yang mahal selama lebih dari tiga tahun.

    Serangan terhadap Kharkiv terjadi beberapa jam sebelum kepala militer Prancis dan Inggris tiba di Kyiv untuk berunding tentang bagaimana pasukan penjaga perdamaian Eropa dapat dikerahkan ke Ukraina untuk membantu menegakkan gencatan senjata di masa mendatang.

    “Seorang pria berusia 88 tahun meninggal di rumah sakit. Sampai saat ini, lima orang meninggal dan 32 lainnya luka-luka,” kata Gubernur Kharkiv Oleh Syniehubov di media sosial, memperbarui jumlah korban sebelumnya.

    Seorang reporter AFP di kota itu melihat petugas penyelamat memanjat melalui puing-puing bangunan perumahan yang hancur, sementara asap abu-abu memenuhi udara di tempat apartemen dulunya berdiri.

    Ukraina telah berulang kali menuduh Rusia menargetkan wilayah pemukiman dan warga sipil selama invasi tiga tahunnya.

    Moskow membantah sengaja menembaki target non-militer, meskipun ribuan warga sipil telah tewas dalam serangan udara Rusia, termasuk di sekolah, rumah sakit, dan blok apartemen.

    Enam orang lainnya terluka dalam serangan Rusia semalam di wilayah Ukraina di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia dan Kyiv, otoritas setempat melaporkan.

    Reporter AFP di ibu kota melaporkan ledakan keras dari sistem pertahanan udara kota yang beroperasi sepanjang malam.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina juga telah menembakkan lebih dari 100 pesawat tak berawak ke wilayah Rusia semalam, termasuk ibu kota Moskow.

    Seorang pria di wilayah perbatasan Bryansk tewas dalam satu serangan, kata gubernur daerah tersebut dalam sebuah posting Telegram pada hari Jumat.

    Tak lama setelah serangan semalam, panglima militer dari London dan Paris tiba di Kyiv untuk membicarakan kemungkinan pengerahan pasukan.

    “Pada suatu saat nanti akan ada kebutuhan untuk kapasitas militer atau jaminan, kapan pun perdamaian tercapai. Dan inilah alasan mengapa para panglima militer kita akan berada di Kyiv hari ini untuk memajukan pekerjaan ini,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di sela-sela pertemuan NATO di Brussels.

    Saat ini, Ukraina mendesak Barat, termasuk Amerika Serikat, untuk memasukkan jaminan keamanan yang kuat sebagai bagian dari perjanjian perdamaian yang lebih luas untuk memastikan Rusia tidak menyerang lagi.

    RUSIA REBUT KURSK – Tangkapan layar video YouTube Shanghai Eye memperlihatkan situasi daerah Kursk, Rusia, tanggal 13 Maret 2025. Presiden AS Donald Trump meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyelamatkan nyawa tentara Ukraina di Kursk. (Tangkapan layar video YouTube Shanghai Eye)

    Trump Menyalahkan Putin dan Zelensky

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengecam Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky pada Minggu (30/3/2025).

    Trump mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap para pemimpin Rusia dan Ukraina saat ia berjuang untuk mencapai gencatan senjata guna mengakhiri perang.

    Meskipun Trump menegaskan kepada wartawan bahwa “kami membuat banyak kemajuan,” ia mengakui bahwa “ada kebencian yang luar biasa” antara kedua pria tersebut, sebuah indikasi baru bahwa negosiasi mungkin tidak menghasilkan kesimpulan cepat seperti yang ia janjikan selama kampanye.

    Diketahui, Trump tengah berupaya mengakhiri konflik di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

    Bulan lalu, Washington mengadakan pembicaraan terpisah dengan Kyiv dan Moskow di Arab Saudi, mengumumkan bahwa keduanya telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi dan di Laut Hitam.

    Tetapi Moskow dan Kyiv sejak itu saling menuduh satu sama lain melakukan serangan yang disengaja terhadap infrastruktur energi.

    Trump mulai menyuarakan kritiknya dalam wawancara dini hari dengan NBC News saat ia berada di Mar-a-Lago, klub pribadinya di Florida.

    Ia mengatakan “marah, kesal” karena Putin mempertanyakan kredibilitas Zelensky.

    Pemimpin Rusia baru-baru ini mengatakan bahwa Zelensky tidak memiliki legitimasi untuk menandatangani kesepakatan damai dan menyarankan bahwa Ukraina membutuhkan pemerintahan eksternal.

    Trump mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk menambahkan sanksi baru terhadap Rusia, yang sudah menghadapi sanksi keuangan berat, dan menggunakan tarif untuk melemahkan ekspor minyaknya.

    Presiden dari Partai Republik itu jarang mengkritik Putin, dan sebelumnya ia sendiri pernah menyerang kredibilitas Zelensky.

    Misalnya, Trump telah menyatakan bahwa Ukraina menyebabkan perang yang dimulai dengan invasi Rusia tiga tahun lalu, dan ia bersikeras bahwa Zelensky harus menyelenggarakan pemilu meskipun menurut konstitusi Ukraina hal itu ilegal untuk dilakukan selama darurat militer.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina