Tag: Vladimir Putin

Ukraina-Rusia Kompak Mengeluh ke AS soal Serangan di Fasilitas Energi Masing-masing, Singgung Sanksi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Ukraina dan Rusia mengeluh kepada Amerika Serikat (AS) tentang serangan terhadap lokasi energi masing-masing pada Selasa (1/4/2025).

Kyiv meminta Washington untuk memperkuat sanksi terhadap Moskow karena “melanggar” perjanjian yang dibuat di Arab Saudi.

Masing-masing pihak menuduh pihak lain melanggar kesepakatan yang seharusnya digunakan untuk menghentikan penembakan di lokasi energi, meskipun kesepakatan formal belum dibuat dan komitmen apa yang telah dilakukan masing-masing pihak masih belum jelas.

Setelah pertemuan terpisah dengan pejabat AS, Gedung Putih mengatakan bahwa Ukraina dan Rusia telah sepakat untuk mengembangkan langkah-langkah guna melaksanakan kesepakatan untuk melarang serangan terhadap fasilitas energi Rusia dan Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Menteri Pertahanannya, Rustem Umerov, telah berhubungan dengan pejabat AS.

“Kami telah menyampaikan semua informasi yang diperlukan tentang pelanggaran Rusia di sektor energi,” kata Zelensky dalam pidato malam hariannya, Selasa, dilansir The Moscow Times.

Sebelumnya, Zelensky meminta Washington untuk memperkuat sanksi terhadap Rusia sebagai tanggapan.

“Saya yakin kita telah sampai pada titik peningkatan dampak sanksi, karena saya yakin Rusia melanggar apa yang telah mereka janjikan kepada Amerika.”

“Setidaknya apa yang telah dikatakan Amerika kepada kita, dan secara terbuka,” kata Zelensky dalam sebuah konferensi pers di Kyiv.

“Dan kami sangat berharap bahwa Presiden (Donald) Trump memiliki semua alat yang tepat untuk meningkatkan tekanan sanksi pada pihak Rusia,” jelasnya.

Zelensky mengatakan Ukraina tetap “siap” untuk gencatan senjata tanpa syarat dengan Rusia.

Sementara itu, di Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya membahas tuduhan “pelanggaran” Ukraina dalam pertemuan tertutup pejabat tinggi keamanan pada hari Selasa.

Moskow juga mengatakan telah menyampaikan keluhannya kepada Washington.

Kremlin: Tidak Ada Rencana Pertemuan Putin-Trump

Kremlin pada hari Rabu mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memiliki rencana untuk mengunjungi Arab Saudi, tempat Donald Trump akan berkunjung dalam beberapa minggu mendatang.

Hal ini sekaligus menepis spekulasi bahwa keduanya akan bertemu di sana selama kunjungan Presiden AS.

Trump dan Putin telah mengadakan dua panggilan telepon sejak Februari tetapi belum bertemu langsung, sementara pejabat mereka telah mengadakan pembicaraan di Riyadh.

Pada Senin (31/3/2025), Trump mengatakan bahwa ia dapat mengunjungi Arab Saudi paling cepat bulan depan.

“Ini murni rencana kepala negara AS, sama sekali tidak terkait dengan Putin,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam jumpa pers harian dengan wartawan, dikutip dari Al Arabiya.

“Putin, sejauh ini, tidak punya rencana seperti itu,” imbuhnya, seraya mengatakan bahwa tidak ada tanggal atau tempat pasti untuk “kemungkinan pertemuan” antara Putin dan Trump.

Trump Menyalahkan Putin dan Zelensky

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengecam Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky pada Minggu (30/3/2025).

Trump mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap para pemimpin Rusia dan Ukraina saat ia berjuang untuk mencapai gencatan senjata guna mengakhiri perang.

Meskipun Trump menegaskan kepada wartawan bahwa “kami membuat banyak kemajuan,” ia mengakui bahwa “ada kebencian yang luar biasa” antara kedua pria tersebut, sebuah indikasi baru bahwa negosiasi mungkin tidak menghasilkan kesimpulan cepat seperti yang ia janjikan selama kampanye.

ZELENSKY KUNJUNGI KHARKIV – Foto ini diambil pada Minggu (23/3/2025) dari publikasi resmi Kantor Presiden Ukraina, memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (kiri) berjabat tangan dengan prajurit Ukraina saat ia mengunjungi komando Ukraina di Kharkiv pada Sabtu (22/3/2025). (Kantor Presiden Ukraina)

Diberitakan AP News, Trump tengah berupaya mengakhiri konflik di Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.

Bulan lalu, Washington mengadakan pembicaraan terpisah dengan Kyiv dan Moskow di Arab Saudi, mengumumkan bahwa keduanya telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi dan di Laut Hitam.

Tetapi Moskow dan Kyiv sejak itu saling menuduh satu sama lain melakukan serangan yang disengaja terhadap infrastruktur energi.

Trump mulai menyuarakan kritiknya dalam wawancara dini hari dengan NBC News saat ia berada di Mar-a-Lago, klub pribadinya di Florida.

Ia mengatakan “marah, kesal” karena Putin mempertanyakan kredibilitas Zelensky.

Pemimpin Rusia baru-baru ini mengatakan bahwa Zelensky tidak memiliki legitimasi untuk menandatangani kesepakatan damai dan menyarankan bahwa Ukraina membutuhkan pemerintahan eksternal.

Trump mengatakan dia akan mempertimbangkan untuk menambahkan sanksi baru terhadap Rusia, yang sudah menghadapi sanksi keuangan berat, dan menggunakan tarif untuk melemahkan ekspor minyaknya.

Presiden dari Partai Republik itu jarang mengkritik Putin, dan sebelumnya ia sendiri pernah menyerang kredibilitas Zelensky.

Misalnya, Trump telah menyatakan bahwa Ukraina menyebabkan perang yang dimulai dengan invasi Rusia tiga tahun lalu, dan ia bersikeras bahwa Zelensky harus menyelenggarakan pemilu meskipun menurut konstitusi Ukraina hal itu ilegal untuk dilakukan selama darurat militer.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

02/04/2025 21:39
Jerman Bersiap Perang karena Merasa Terancam oleh Rusia dan Putin

Jakarta –

Jerman melihat Rusia sebagai ancaman di masa depan. Peningkatan kemampuan militer dinilai sebuah kebutuhan, mencoba melepas ingatan kelam mereka sebagai agresor di Eropa.

Kepulan asap debu berwarna cokelat berhembus ke udara ketika kendaraan peluncur rudal melintasi ladang menuju garis tembak.

Beberapa saat kemudian, seorang prajurit menghitung mundur, dan memberikan aba-aba: “Tembak!”. Sontak sebuah roket melesat ke langit.

Suara ledakan dan dentuman roket tersebut tak hanya sekali dua kali terdengar di telinga penduduk di kota kecil Munster. Sedemikian seringnya, mereka mulai terbiasa mendengar kebisingan latihan tentara Jerman.

Namun, itu belum seberapa. Militer Jerman alias Bundeswehr diperkirakan akan semakin giat berlatih di kawasan tersebut karena baru-baru ini mereka mendapat lampu hijau dari parlemen untuk meningkatkan anggaran di bidang pertahanan secara signifikan.

Jenderal Carsten Breuer selaku panglima militer Jerman mengatakan kepada BBC bahwa suntikan dana sangat dibutuhkan karena dirinya yakin agresi Rusia tidak berhenti hanya sampai Ukraina.

“Kami terancam oleh Rusia. Kami terancam oleh Putin. Kami harus melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencegahnya,” kata Jenderal Carsten Breuer.

“Ini bukan tentang seberapa banyak waktu yang saya butuhkan, tapi seberapa banyak waktu yang diberikan Putin kepada kami untuk bersiap,” kata sang jenderal secara blak-blakan.

“Semakin cepat kami bersiap, semakin baik.”

Perubahan sikap Jerman setelah invasi Rusia di Ukraina

Invasi Rusia ke Ukraina telah mengubah cara berpikir khalayak Jerman tentang militer.

Sejak Perang Dunia II, penolakan terhadap militerisme ditanamkan pada benak masyarakat Jerman. Hal ini tak lepas dari masa lalu Jerman yang dikenal sebagai agresor di Eropa.

“Kami memulai dua perang dunia. Meskipun Perang Dunia II sudah berakhir 80 tahun, pandangan bahwa orang Jerman harus menjauhi konflik masih sangat melekat dalam diri banyak orang,” kata Markus Ziener dari German Marshall Fund di Berlin.

Baca juga:

Getty ImagesInvasi besar-besaran Rusia ke Ukraina perlahan mulai mengubah sikap masyarakat Jerman terhadap militer dan perang.

Sampai sekarang masih ada sebagian kalangan yang mewaspadai segala hal terkait militer. Bahkan angkatan bersenjata Jerman telah lama mengalami kekurangan anggaran.

“Ada suara-suara yang memperingatkan: ‘Apakah kita benar-benar berada di jalur yang benar? Apakah persepsi kita soal ancaman sudah benar?’”

Soal Rusia, Jerman punya pendekatan khusus.

Saat negara-negara seperti Polandia dan negara-negara Baltik waspada agar tidak terlalu dekat dengan Moskow sembari berupaya meningkatkan anggaran pertahanan mereka, Jerman di bawah kendali mantan Kanselir Angela Merkel tetap berbisnis dengan Rusia.

Jerman membayangkan bahwa mereka sedang mewujudkan demokratisasi melalui pendekatan khusus. Nyatanya Rusia terus berbisnis tapi tetap menginvasi Ukraina.

Pada Februari 2022, Kanselir Olaf Scholz mengumumkan perubahan prioritas nasional atau “Zeitenwende” untuk menanggapi invasi Rusia atas Ukraina.

Saat itulah ia mengalokasikan dana sebesar 100 miliar (Rp1.792 triliun) untuk meningkatkan kapasitas militer serta mengendalikan “para penghasut perang seperti Putin”.

Namun, Jenderal Breuer mengatakan itu tidak cukup. “Kami menutup sedikit lubang,” kenangnya. “Namun, itu sangat buruk.”

Getty ImagesJenderal Carsten Breuer berpendapat Jerman perlu meningkatkan jumlah tentara secara besar-besaran.

Hal ini kontras dengan Rusia yang menghabiskan anggaran dalam jumlah besar untuk pertahanan, termasuk membiayai ongkos invasi di Ukraina.

Breuer juga menyorot potensi perang hibrida dengan Rusia: mulai dari ancaman serangan siber hingga pengerahan pesawat nirawak di atas lokasi militer Jerman.

Belum lagi retorika agresif Vladimir Putin yang kerap ia lontarkan.

Baca juga:

Breuer menilai kondisi ini sangat berbahaya.

“Tidak seperti dunia Barat, Rusia tidak berpikir dalam kotak. Ini bukan tentang masa damai dan perang, ini adalah sebuah kesinambungan: mari kita mulai dengan hibrida, lalu meningkat, lalu kembali. Inilah yang membuat saya berpikir kita menghadapi ancaman nyata.”

Breuer menilai Jerman harus bertindak cepat.

Anggaran dan jumlah personel yang minim

Penilaian Jenderal Carsten Breuer s terhadap kondisi pasukannya saat ini selaras dengan laporan terbaru ke parlemen. Kekuatan Bundeswehr, menurut kesimpulan laporan itu, “terlalu kecil”.

Penulis laporan tersebut, komisaris angkatan bersenjata Eva Hgl, mengungkap kekurangan yang sangat parah mulai dari amunisi, prajurit, hingga barak yang bobrok.

Ia memperkirakan anggaran untuk renovasi saja mencapai sekitar 67 miliar (Rp1.196 triliun).

Breuer mengatakan pencabutan batas utang, yang memungkinkan militer untuk meminjam secara teori tanpa batas akan memberinya akses ke “jalur pendanaan yang stabil”.

Baca juga:

Pencabutan batas utang ini dilakukan oleh pengganti Kanselir Scholz, yaitu Friedrich Merz. Langkahnya begitu cepat sampai membuat banyak pihak keheranan.

Ia mengajukan usulan itu ke parlemen tepat sebelum parlemen dibubarkan menyusul pemilihan umum Februari.

Secara hitung-hitungan, melihat komposisi parlemen yang dihuni kubu kiri yang anti-militer dan kubu kanan yang bersimpati pada Rusia, pencabutan batas utang tipis untuk lolos.

Namun, “perubahan” yang dimulai Jerman pada tahun 2022 memperoleh momentum baru tahun ini.

Getty ImagesWarga Jerman kini semakin curiga terhadap presiden Rusia dan AS

Jajak pendapat YouGov baru-baru ini menunjukkan bahwa 79% warga Jerman masih melihat Vladimir Putin sebagai “sangat” atau “cukup” berbahaya bagi perdamaian dan keamanan Eropa.

Sementara itu, 74% berpendapat hal yang sama mengenai Donald Trump.

Survei tersebut mengemuka setelah wakil Trump, JD Vance, berpidato di Munich dan menentang Eropa dan nilai-nilainya.

“Itu adalah sinyal yang jelas bahwa sesuatu telah berubah secara mendasar di Amerika Serikat,” kata Markus Ziener.

“Kami tidak tahu ke mana arah AS, tetapi sejak dulu kami yakin bahwa kami dapat 100% mengandalkan perlindungan Amerika dalam hal keamanan. Kepercayaan itu kini telah sirna.”

Memudarnya ingatan soal sejarah kelam

Di Berlin, kehati-hatian orang Jerman tentang semua hal yang berkaitan dengan militer tampak telah memudar.

Seorang warga, Charlotte Kreft yang berusia 18 tahun mengatakan pandangan pasifisnya telah berubah.

“Untuk waktu yang sangat lama, kami pikir satu-satunya cara untuk menebus kekejaman yang kami lakukan dalam Perang Dunia Kedua adalah dengan memastikan hal itu tidak pernah terjadi lagi [] dan kami pikir kami perlu melakukan demiliterisasi,” jelas Charlotte.

“Tetapi sekarang kami berada dalam situasi di mana kami harus memperjuangkan nilai-nilai, demokrasi, dan kebebasan kami. Kami perlu beradaptasi.”

“Banyak orang Jerman yang masih merasa aneh dengan investasi besar dalam militer,” kata Ludwig Stein.

“Tetapi saya pikir mengingat hal-hal yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada pilihan nyata lain.”

Baca juga:

BBCCharlotte dan Ludwig melihat Jerman perlu meningkatkan anggaran pertahanan.

Sophie, seorang ibu muda, berpikir peningkatan anggaran pertahanan kini “diperlukan di dunia tempat kita tinggal”.

Di sisi lain, meski Jerman membutuhkan penambahan jumlah tank dan tentara, Sophie tidak begitu suka jika putranya ikut militer.

‘Apakah Anda siap berperang?’

Bundeswehr hanya punya satu pusat penerimaan tentara yang permanen.

Pusat penerimaan itu berbentuk bangunan kecil yang diapit apotek dan toko sepatu di samping Stasiun Friedrichstrasse di Berlin.

Bangunan itu dihiasi boneka yang memakai baju kamuflase serta slogan-slogan seperti “keren dan kuat” guna menarik para pelamar. Namun, hanya sedikit yang menghubungi kantor tersebut setiap harinya.

Jerman gagal memenuhi target menambah jumlah prajuritnya dari sebanyak 20.000 personel menjadi 203.000 personel. Jerman gagal pula menurunkan usia rata-rata prajurit, yakni 34 tahun.

Namun, Breuer punya ambisi besar.

Menurutnya, Jerman perlu 100.000 tentara tambahan untuk mempertahankan diri serta kawasan sebelah timur yang dijaga NATO.

Secara total mereka membutuhkan 460.000 prajurit, termasuk cadangan.

Breuer bersikeras bahwa wajib militer “mutlak” diperlukan.

BBCJerman memberlakukan wajib militer bagi semua pria hingga tahun 2011.

“Kami tidak akan mendapatkan 100.000 orang ini tanpa wajib militer,” kata sang jenderal.

“Kami tidak perlu menentukan sekarang model seperti apa yang tepat mendatangkan prajurit. Bagi saya, yang penting kami mendapatkan tentara.”

Perdebatan soal penambahan prajurit saja dimulai.

Jenderal Breuer memposisikan dirinya di garis terdepan dalam mendorong perubahan di Jerman terjadi lebih cepat.

Dengan sikapnya yang santai dan memikat, ia kerap mengunjungi balai kota di berbagai daerah dan menantang hadirin di sana dengan sebuah pertanyaan: “Apakah Anda siap berperang?”

Suatu hari seorang perempuan menuduh Breuer membuatnya takut.

“Saya berkata kepadanya, ‘Bukan saya yang menakuti Anda, tapi orang lain!’” kata Breur menirukan ucapannya ke perempuan tersebut.

Ia merujuk pada Vladimir Putin.

Breuer menilai alarm ancaman Rusia dan sikap Amerika Serikat yang isolasionis saat ini berdering keras di Jerman.

“Sekarang kami semua menyadari bahwa kami harus berubah.”

(haf/haf)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

02/04/2025 10:36
Ukraina Krisis Listrik, 45.000 Warga Hidup di Kota Gelap Gulita Imbas Serangan Rudal Rusia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Hampir 45.000 penduduk Kherson Ukraina harus bertahan hidup di kota yang gelap gulita lantaran akses listrik di wilayah itu rusak akibat serangan rudal Rusia.

Dalam keterangan resminya, Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga mengatakan bahwa puluhan puluhan ribu orang di Ukraina selatan kini kehilangan akses listrik setelah serangan Rusia pada Selasa (1/4/2025).

Adapun serangan itu dilancarkan Rusia dengan menargetkan lokasi energi Ukraina setelah mereka menolak usulan gabungan AS-Ukraina untuk gencatan senjata tanpa syarat dan penuh.

“Pagi ini, serangan Rusia lainnya merusak fasilitas listrik di Kherson, menyebabkan 45.000 penduduk kehilangan listrik,” kata Sybiga dalam konferensi pers yang dikutip dari Ahram.

Serangan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Rusia.

Sejak perang dimulai pada Februari 2022, Rusia telah berulang kali melancarkan serangan udara sistematis terhadap pembangkit listrik dan jaringan listrik Ukraina.

Pada tahun 2023, sekitar 63 persen fasilitas energi di Kyiv dilaporkan rusak akibat konflik tersebut.

Pada tahun 2024, jumlah fasilitas energi Ukraina yang rusak bertambah hingga 80 persen menyebabkan pemadaman listrik yang mempengaruhi lebih dari satu juta warga.

Namun pada awal pekan lalu Rusia secara mengejutkan menyetujui kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata dengan Ukraina, sesuai dengan usulan Presiden AS Donald Trump.

Dalam kesepakatan itu, Rusia diketahui bersedia menghentikan serangan terhadap fasilitas dan infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari kedepan.

Rusia Abaikan Perintah Trump

Akan tetapi beberapa jam pasca moratorium itu dirilis, Rusia dan Ukraina kembali melancarkan serangan dengan pesawat nirawak (drone).

Mengutip dari Al Jazeera, perseteruan ini kembali memanas buntut keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menolak tawaran Trump untuk gencatan senjata penuh selama 30 hari dalam perangnya di Ukraina.

Penolakan tersebut diungkap Putin lantaran adanya sejumlah masalah yang perlu diselesaikan sebelum perang dapat diakhiri.

Beberapa isu yang menjadi perhatian Moskow diantaranya terkait bagaimana gencatan senjata akan ditegakkan serta kemungkinan bahwa hal ini akan memberikan kesempatan bagi Ukraina untuk memperkuat pasukannya dengan bantuan militer Barat.

Putin juga bersikeras bahwa perundingan damai harus mempertimbangkan “keamanan hukum Rusia” dan penyebab awal dari konflik ini.

“Kami sangat serius dalam menanggapi model dan solusi yang diusulkan oleh Amerika, tetapi kami tidak dapat menerimanya dalam bentuk saat ini,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov

“Sejauh yang kami lihat, dalam proposal mereka tidak ada ruang untuk tuntutan utama kami, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi akar konflik ini. Itu sama sekali tidak ada, dan hal itu harus diatasi,” imbuhnya.

Perseteruan ini yang membuat konflik keduannya memanas hingga Rusia kembali melakukan aksi serang ke fasilitas energi Ukraina.

Trump Ancam Jegal Bisnis Minyak Rusia

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump tampaknya semakin tidak sabar dengan lambatnya perkembangan negosiasi.

Dalam beberapa hari terakhir, Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap Putin dengan mengatakan bahwa ia “sangat marah” atas sikap Rusia dalam pembicaraan damai.

Ia bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia jika Moskow terus menghambat kesepakatan.

Sanksi yang dimaksud yakni pemberlakukan tarif impor 25 persen kepada negara-negara yang membeli minyak mentah Rusia.

Tak sampai disitu, Jika Rusia tidak menunjukkan itikad baik, Trump berencana menerapkan sanksi tambahan yang serupa dengan kebijakan terhadap Venezuela.

Dia menyatakan tindakan keras terhadap ekspor minyak Venezuela berhasil mengisolasi negara tersebut secara ekonomi.

“Jika Rusia dan saya tidak dapat membuat kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina, dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia, saya akan mengenakan tarif sekunder pada minyak, pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” kata Trump.

“Itu berarti, jika Anda membeli minyak dari Rusia, Anda tidak dapat berbisnis di Amerika Serikat. Akan ada tarif 25 persen untuk semua minyak, tarif 25-50 persen untuk semua minyak,” tambahnya.

(Tribunnews.com / Namira)

02/04/2025 08:56
Bangunkan Harimau Tidur, Gantian Rusia Siapkan Bencana untuk AS Jika Nekat Serang Nuklir Iran – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Rusia memberi peringatan kepada Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump mengancam serangan terhadap infrastruktur nuklir Iran.

Negara Vladimir Putin justru berbalik mengancam jika AS menyerang Iran dengan konsekuensi “bencana”.

Mengutip Times of Israel, hal ini mencuat setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengebom Iran kecuali jika negara itu mencapai kesepakatan dengan Washington mengenai program nuklirnya.

“Ancaman memang didengar, ultimatum juga didengar,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov kepada jurnal Rusia “International Affairs” dalam sebuah wawancara.

“Kami menganggap metode tersebut tidak pantas, kami mengutuknya, kami menganggapnya sebagai cara bagi [AS] untuk memaksakan keinginannya sendiri pada pihak Iran.”

Rusia sebagian besar menahan diri dari kritik tajam terhadap Trump, sementara Presiden Vladimir Putin telah bergerak cepat memperbaiki hubungan dengan Trump dalam pemulihan hubungan yang dipandang dengan keprihatinan oleh Ukraina dan sekutu-sekutunya di Eropa.

Kremlin telah menawarkan untuk menjadi penengah antara pemerintahan Trump dan Iran, yang telah menandatangani perjanjian kemitraan strategis pada bulan Januari.

Trump, dalam pernyataan pertamanya sejak Iran menolak negosiasi langsung dengan Washington, mengatakan kepada NBC News pada akhir pekan bahwa Teheran dapat menghadapi pemboman dan tarif sekunder jika tidak mencapai kesepakatan mengenai program nuklirnya.

“Jika mereka tidak membuat kesepakatan, akan terjadi pengeboman,” katanya. “Ini akan menjadi pengeboman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.”

Selama masa jabatan pertamanya, Trump menarik AS dari kesepakatan tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar dunia yang menerapkan batasan ketat terhadap aktivitas nuklir Teheran yang disengketakan dengan imbalan keringanan sanksi.

Sejak saat itu, Iran telah melampaui batas pengayaan uranium yang ditetapkan dalam kesepakatan tersebut.

Iran mengklaim bahwa mereka membutuhkan energi nuklir untuk tujuan damai dan membantah bahwa mereka berusaha membuat bom atom.

Ryabkov mengatakan komentar terbaru Trump hanya akan “memperumit situasi” terkait Iran.

“Dampak dari hal ini, terutama jika serangan ditujukan pada infrastruktur nuklir, bisa menjadi bencana besar bagi seluruh kawasan,” kata Ryabkov.

“Selagi masih ada waktu dan ‘kereta belum berangkat [dari stasiun],’ kita perlu menggandakan upaya kita untuk mencoba mencapai kesepakatan dengan dasar yang masuk akal.

Rusia siap menawarkan jasanya yang baik kepada Washington, Teheran, dan siapa pun yang tertarik dengan hal ini,” katanya.

02/04/2025 00:10
Rusia Tolak Proposal AS untuk Akhiri Perang Ukraina, Trump Ngamuk?

Jakarta, CNBC Indonesia – Rusia menolak usulan Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di Ukraina karena tidak mencakup akar permasalahan yang menurut Moskow menjadi penyebab konflik. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov yang mengindikasikan bahwa pembicaraan antara Rusia dan AS mengenai penyelesaian perang sedang mengalami kebuntuan.

Pernyataan Ryabkov ini menggarisbawahi kegagalan kedua negara dalam menjembatani perbedaan yang telah disoroti oleh Presiden Rusia Vladimir Putin lebih dari dua minggu lalu. Saat itu, Putin menekankan bahwa proposal yang diajukan AS perlu diperbaiki sebelum Rusia bisa mempertimbangkannya lebih lanjut.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump tampaknya semakin tidak sabar dengan lambatnya perkembangan negosiasi. Dalam beberapa hari terakhir, Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap Putin dengan mengatakan bahwa ia “sangat marah” atas sikap Rusia dalam pembicaraan damai.

Ia bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia jika Moskow terus menghambat kesepakatan.

Dalam wawancara dengan majalah International Affairs yang dirilis pada Selasa (1/4/2025), Ryabkov menegaskan bahwa Rusia tidak bisa menerima usulan AS dalam format yang ada saat ini.

“Kami sangat serius dalam menanggapi model dan solusi yang diusulkan oleh Amerika, tetapi kami tidak dapat menerimanya dalam bentuk saat ini,” ujar Ryabkov.

“Sejauh yang kami lihat, dalam proposal mereka tidak ada ruang untuk tuntutan utama kami, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi akar konflik ini. Itu sama sekali tidak ada, dan hal itu harus diatasi.”

Putin sendiri telah menetapkan beberapa syarat untuk perdamaian, termasuk tuntutan agar Ukraina membatalkan keinginannya untuk bergabung dengan NATO, menyerahkan sepenuhnya empat wilayah yang diklaim Rusia sebagai bagian dari negaranya, serta membatasi ukuran angkatan bersenjata Ukraina.

Namun, Kyiv menolak keras tuntutan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk kapitulasi total yang tidak bisa diterima.

Trump Mulai Berubah Sikap

Sementara itu, ketika ditanya tentang pernyataan terbaru Trump mengenai keinginannya agar Putin segera menyetujui kesepakatan damai, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa kontak dengan AS masih terus berlangsung.

“Topik ini sangat kompleks. Substansi yang kami diskusikan terkait penyelesaian krisis di Ukraina sangat rumit dan membutuhkan banyak upaya ekstra,” ujar Peskov kepada wartawan pada Selasa.

Sebelum akhir pekan lalu, Trump masih menunjukkan sikap yang lebih lunak terhadap Rusia, yang memicu kekhawatiran di antara sekutu-sekutu Barat. Namun, setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Finlandia yang mendesaknya untuk lebih keras terhadap Rusia, Trump mulai mengadopsi sikap yang lebih tegas.

Dengan mandeknya negosiasi antara Rusia dan AS, situasi perang di Ukraina masih jauh dari kata selesai. Kedua pihak terus bersikeras dengan kepentingan masing-masing, sementara dunia internasional menanti apakah ada jalan keluar yang dapat mengakhiri konflik yang telah memasuki tahun keempat ini.

(luc/luc)

01/04/2025 21:45
Upaya Gencatan Senjata Rusia-Ukraina: Jerman Sebut Jalan Buntu – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kepala diplomat Jerman, Annalena Baerbock, menyatakan bahwa upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengamankan gencatan senjata dalam konflik Rusia-Ukraina telah menemui jalan buntu.

Dalam pernyataannya pada Selasa, 1 April 2025, Baerbock menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dari sekutu Eropa bagi Ukraina, di tengah serangan yang terus berlanjut dari kedua belah pihak.

“Karena jalan buntu antara AS dan Rusia dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata, dukungan sekutu Eropa untuk Ukraina sangat penting,” ungkap Baerbock.

Situasi di Medan Perang

Serangan mematikan dari Rusia dan Ukraina masih berlangsung, dengan kedua negara bersiap untuk kampanye musim semi di sepanjang garis depan yang membentang sekitar 1.000 kilometer.

Meskipun Rusia tidak meluncurkan pesawat nirawak Shahed ke Ukraina pada 31 Maret 2025, Andrii Kovalenko, kepala cabang antidisinformasi Dewan Keamanan Ukraina, menyatakan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam strategi Rusia.

“Saat ini, ini tidak berarti apa-apa,” kata Kovalenko melalui Telegram.

Teguran Trump kepada Putin dan Zelensky

Pada 30 Maret 2025, Donald Trump menegur baik Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Trump menunjukkan frustrasinya terhadap pertempuran yang terus berlanjut dan mengeklaim bahwa kemajuan telah dibuat dalam negosiasi.

Ia juga mengancam akan menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Moskow, sambil menuduh Zelensky berusaha menarik diri dari kesepakatan dengan AS terkait akses sumber daya mineral Ukraina.

Putin, di sisi lain, menolak usulan AS untuk penghentian pertempuran selama 30 hari.

Gencatan senjata parsial di Laut Hitam, yang diharapkan bisa memfasilitasi pengiriman yang lebih aman, juga tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negosiator Kremlin.

Pandangan Kremlin

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjelaskan bahwa Rusia memandang upaya untuk mengakhiri perang sebagai proses yang berlarut-larut.

“Kami tengah berupaya menerapkan beberapa ide terkait penyelesaian masalah Ukraina. Pekerjaan ini masih berlangsung,” ucap Peskov dalam konferensi pers.

Ia menegaskan bahwa belum ada hal konkret yang dapat diumumkan dan proses ini terhambat oleh substansi yang kompleks.

Seruan untuk Tekanan Internasional

Sementara itu, Zelensky menyatakan bahwa serangan Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.

Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa kebrutalan serangan Rusia berlangsung setiap hari dan malam, menunjukkan ketidakpedulian Putin terhadap diplomasi.

Zelensky mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan lebih lanjut terhadap Rusia, termasuk sanksi baru, untuk mendorong negosiasi.

“Geografi dan kebrutalan serangan Rusia menunjukkan bahwa Putin tidak peduli dengan diplomasi,” tegasnya.

Dengan situasi yang semakin memanas, dukungan dari sekutu Eropa dan tekanan internasional menjadi kunci dalam upaya menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun ini.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

01/04/2025 20:59
Menlu China Wang Yi Kunjungi Rusia, Dukung Normalisasi Hubungan AS-Rusia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menegaskan bahwa hubungan antara China dan Rusia adalah persahabatan yang abadi dan tidak pernah bermusuhan.

Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan kantor berita Rusia, RIA Novosti, selama kunjungan tiga harinya ke Moskow.

Wang Yi menyatakan, “Prinsip teman selamanya tidak pernah musuh berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat untuk memajukan kerja sama strategis pada tingkat yang lebih tinggi.”

Pernyataan ini muncul di tengah upaya Presiden AS Donald Trump untuk menengahi pembicaraan perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Normalisasi Hubungan AS-Rusia

Dalam wawancaranya, Wang Yi juga menyambut baik tanda-tanda normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia.

Ia menekankan pentingnya kekuatan besar dalam bertindak sebagai faktor stabilisasi di dunia saat ini.

“Sangat menggembirakan bahwa Rusia dan Amerika Serikat telah bergerak untuk memperbaiki hubungan,” ujarnya.

Perundingan Gencatan Senjata Ukraina

Wang Yi menyoroti bahwa perundingan gencatan senjata terbaru di Ukraina telah menunjukkan hasil yang positif.

Ia menekankan perlunya melanjutkan dialog meskipun ada perbedaan pandangan dan tantangan di medan perang.

“Langkah menuju perdamaian, meskipun tidak begitu besar, bersifat konstruktif. Ada baiknya untuk terus membangunnya,” tambahnya.

Wang Yi juga menegaskan bahwa China siap memainkan peran dalam menyelesaikan konflik di Ukraina.

Ia mengusulkan pemberantasan penyebab krisis melalui dialog dan negosiasi untuk mencapai perjanjian damai yang adil, jangka panjang, dan mengikat bagi semua pihak.

“Dengan perdamaian, tidak ada rasa sakit dan tidak ada hasil. Anda perlu bekerja keras untuk mencapainya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kremlin mengumumkan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, akan menerima kunjungan Wang Yi, yang juga dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

01/04/2025 20:27
Wang Yi: China dan Rusia Adalah Sahabat Selamanya, Tak Pernah Bermusuhan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan Rusia dan China adalah sahabat selamanya dan tidak pernah bermusuhan.

“Prinsip ‘teman selamanya, tidak pernah musuh’ … berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat untuk memajukan kerja sama strategis pada tingkat yang lebih tinggi,” kata Wang Yi dalam wawancara dengan kantor berita negara Rusia, RIA Novosti, selama kunjungannya ke Moskow pada Selasa (1/4/2025)

Dalam pernyataanya, Wang Yi juga menyambut baik tanda-tanda normalisasi hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia.

Saat ini, Wang Yi sedang dalam kunjungan tiga hari ke Moskow untuk pembicaraan kerja sama strategis.

Perjalanan tersebut terjadi di tengah upaya Presiden AS Donald Trump dalam menengahi pembicaraan perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Wang Yi mengatakan kondisi global saat ini mengharuskan kekuatan besar bertindak sebagai faktor stabilisasi, jadi sangat menggembirakan bahwa Rusia dan Amerika Serikat telah bergerak untuk memperbaiki hubungan.

“(Ini) bagus untuk menstabilkan keseimbangan kekuatan antara kekuatan-kekuatan besar dan menginspirasi optimisme dalam situasi internasional yang mengecewakan,” kata Wang Yi.

Wang Yi mengatakan perundingan gencatan senjata Ukraina baru-baru ini telah membuahkan beberapa hasil dan harus dilanjutkan, meskipun terdapat perbedaan pandangan dan situasi sulit di medan perang.

“Langkah menuju perdamaian, meskipun tidak begitu besar, bersifat konstruktif – ada baiknya untuk terus membangunnya,” kata Wang Yi.

“Dengan perdamaian, tidak ada rasa sakit dan tidak ada hasil. Anda perlu bekerja keras untuk mencapainya,” lanjutnya.

Menurutnya, kesepakatan damai harus mengikat dan dapat diterima oleh semua pihak.

Ia juga menegaskan kembali bahwa China siap memainkan peran dalam menyelesaikan perang di Ukraina.

“Kami menganjurkan pemberantasan penyebab krisis melalui dialog dan negosiasi, yang pada akhirnya mencapai perjanjian perdamaian yang adil, jangka panjang, dan mengikat yang dapat diterima oleh semua pihak,” kata Wang Yi.

Sebelumnya, Kremlin mengatakan pada hari Senin (31/3/2025) bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan menerima kunjungan Wang Yi, yang juga akan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

01/04/2025 16:08
Rusia Umumkan Mobilisasi Massal, Targetkan 160.000 Warga untuk Wajib Militer – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Rusia, Vladimir Putin, akan merekrut 160.000 warga Rusia untuk program wajib militer yang dilaksanakan dua kali setahun.

Pasukan baru ini, akan menggantikan sebagian dari mereka yang telah menyelesaikan masa wajib militer di Rusia, yang berlangsung selama 12 bulan bagi pria berusia antara 18 hingga 30 tahun.

Dekrit terbaru yang dikeluarkan pada Senin, 31 Maret, menyebutkan bahwa 160.000 pria berusia 18 hingga 30 tahun yang bukan anggota cadangan akan dipanggil untuk bertugas dalam program mobilisasi musim semi tahun ini, yang dimulai pada 1 April hingga 15 Juli.

“Untuk pelaksanaan, mulai 1 April hingga 15 Juli 2025, warga negara Rusia berusia 18 hingga 30 tahun yang tidak termasuk dalam cadangan dan wajib menjalankan dinas militer, akan dipanggil dalam jumlah 160.000 orang,” demikian bunyi dekrit tersebut, menurut Interfax Rusia.

Mereka yang telah menyelesaikan masa tugas wajib militer juga akan dibebastugaskan, sesuai keputusan tersebut.

“Pemecatan dari dinas militer bagi prajurit, pelaut, sersan, dan perwira rendahan yang masa tugas wajib militernya telah berakhir akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Federal 28 Maret 1998, 53-FZ ‘Tentang Tugas Militer dan Dinas Militer,’” demikian bunyi keputusan tersebut.

Interfax melaporkan pada mobilisasi musim gugur tahun 2024, Rusia berhasil merekrut 133.000 personel baru.

Warga yang dipanggil untuk bertugas dilarang meninggalkan negara dan akan dikenakan denda sebesar 30.000 rubel jika menghindari wajib militer, menurut laporan BBC pada Agustus 2023.

Kyiv Post melaporkan bahwa dalam mobilisasi Putin pada tahun 2024, yang melibatkan hampir 150.000 wajib militer, aturan hukum menyatakan bahwa mereka tidak dapat ditempatkan di luar Rusia selama dua tahun.

Namun, beberapa dilaporkan telah dikirim ke garis depan di Ukraina secara tidak sengaja.

Wajib militer juga dapat ditekan atau dipaksa menandatangani kontrak dengan militer Rusia dan kemudian dikirim ke garis depan, menurut Andrii Kharuk, seorang profesor di Akademi Angkatan Darat Nasional Hetman Petro Sahaidachnyi, kepada Kyiv Post.

Pada musim panas tahun 2024, media Rusia melaporkan bahwa setelah serangan di Kursk oleh Ukraina, rekrutan baru segera dikirim ke garis depan dalam upaya menahan serangan tersebut.

Menurut Ukraina, jumlah korban personel militer Rusia sejak Moskow melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022 telah mencapai 915.230 hingga 31 Maret 2025.

Upaya Gencatan Senjata Rusia-Ukraina

Amerika Serikat tengah mengupayakan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang secara permanen.

Namun, banyak kendala yang masih ditemui.

Pada 31 Maret, Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif sekunder pada ekspor minyak Rusia jika Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina, seperti dilansir Kyiv Independent.

“Saya ingin melihat (Putin) membuat kesepakatan sehingga kita bisa menghentikan tentara Rusia dan Ukraina, serta orang-orang lainnya, dari terbunuh,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval.

“Saya ingin memastikan dia menindaklanjuti hal itu, dan saya pikir dia akan melakukannya. Saya tidak ingin menerapkan tarif sekunder pada minyaknya. Namun, saya pikir itu adalah sesuatu yang akan saya lakukan jika dia tidak melaksanakan tugasnya.”

Komentar Trump mengenai Rusia muncul hanya sehari setelah ia mengatakan kepada NBC News bahwa dirinya “kesal” dan “sangat marah” terhadap obsesi Putin yang terus menuntut pemerintahan transisi untuk menggantikan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

Trump sebelumnya telah mengancam akan mengenakan tarif tambahan terhadap Rusia, termasuk tarif 25 persen untuk semua minyak.

Perdagangan antara AS dan Rusia berada pada titik terendah sepanjang masa akibat sanksi yang dijatuhkan oleh AS dan sekutu Barat lainnya sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina.

Namun, pemerintahan Trump telah memperluas diplomasi dengan Moskow dan menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk menjajaki kemitraan perdagangan.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan pada 31 Maret bahwa Trump menyampaikan ketidaksenangannya terhadap para pemimpin Rusia dan Ukraina di tengah upaya untuk mengamankan gencatan senjata dalam perang skala penuh tersebut.

Selama konferensi pers di Ruang Oval, Trump juga menyinggung upaya yang sedang dilakukan untuk mencapai kesepakatan mineral dengan para pejabat Ukraina.

Seorang sumber di Kantor Kepresidenan Ukraina mengatakan kepada Kyiv Independent bahwa keanggotaan Ukraina di NATO bukan bagian dari pembahasan seputar kesepakatan mineral.

“Kami tidak mengaitkan (kesepakatan mineral dengan NATO), itu adalah kesalahpahaman,” kata sumber tersebut.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

01/04/2025 11:56
Jegal Bisnis Putin, AS Kenakan Tarif 25 Persen Bagi Negara Pembeli Minyak Rusia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif impor 25 persen kepada negara-negara yang membeli minyak mentah Rusia.

Ancaman tarif sekunder ini diberlakukan setelah Presiden AS Donald Trump mengungkapkan kemarahannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Putin awalnya mengusulkan pembentukan pemerintahan sementara di Ukraina di bawah pengawasan PBB.

Akan tetapi usulan ini segera ditolak oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Merespon penolakan tersebut Pejabat Rusia terus menyebut (jabatan) Zelensky tidak sah karena Ukraina belum mengadakan pemilu sejak masa jabatannya berakhir.

Ketegangan ini lantas membuat Trump murka, Trump menilai pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menghalangi upaya gencatan senjata, menghambat berlangsungnya proses penyelesaian perang di Ukraina.

“Jika Rusia dan saya tidak dapat membuat kesepakatan untuk menghentikan pertumpahan darah di Ukraina, dan jika saya pikir itu adalah kesalahan Rusia, saya akan mengenakan tarif sekunder pada minyak, pada semua minyak yang keluar dari Rusia,” kata Trump.

“Itu berarti, jika Anda membeli minyak dari Rusia, Anda tidak dapat berbisnis di Amerika Serikat. Akan ada tarif 25 persen untuk semua minyak, tarif 25-50 persen untuk semua minyak,” imbuhnya..

Imbas perseteruan tersebut, Trump mengancam akan memberlakukan tarif 25 persen hingga 50 persen untuk impor minyak Rusia.

Tak sampai disitu, jika Rusia tidak menunjukkan itikad baik, Trump berencana menerapkan sanksi tambahan yang serupa dengan kebijakan terhadap Venezuela.

Dia menyatakan tindakan keras terhadap ekspor minyak Venezuela berhasil mengisolasi negara tersebut secara ekonomi.

Apabila sanksi tambahan yang direncanakan Trump benar-benar direalisasikan maka hal tersebut diproyeksi akan berdampak signifikan bagi bisnis minyak Rusia.

Mengingat saat ini ekspor minyak Rusia sudah dikenai berbagai sanksi dari AS, Uni Eropa, dan negara-negara G7.

Kesepakatan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina

Terpisah, meskipun kecewa terhadap Putin, Trump menegaskan bahwa upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina terus mengalami kemajuan secara bertahap.

Trump juga mengungkapkan bahwa ia berencana berbicara dengan Putin dalam waktu dekat. Namun, hingga kini Gedung Putih belum memberikan keterangan terkait waktu pasti perbincangan tersebut atau apakah Trump juga akan berbicara dengan Zelensky.

Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat melakukan gencatan senjata dengan Ukraina, sesuai dengan usulan Presiden AS Donald Trump.

Dalam keterangan resminya Putin mengungkap bahwa Rusia bersedia menghentikan serangan terhadap fasilitas dan infrastruktur energi di Ukraina selama 30 hari kedepan.

Kendati Putin sepakat untuk berhenti menyerang infrastruktur energi Ukraina selama 30 hari, akan tetapi Putin tetap menolak rencana Trump yang menginginkan penghentian penuh pertempuran selama 30 hari.

Penolakan tersebut diungkap Putin lantaran adanya sejumlah masalah yang perlu diselesaikan sebelum perang dapat diakhiri.

Beberapa isu yang menjadi perhatian Moskow diantaranya terkait bagaimana gencatan senjata akan ditegakkan serta kemungkinan bahwa hal ini akan memberikan kesempatan bagi Ukraina untuk memperkuat pasukannya dengan bantuan militer Barat.

Tak hanya itu, Kremlin juga mendesak sekutu AS agar memberikan izin bank milik negara Rusia yang terkena sanksi terhubung dengan sistem pembayaran internasional.

(Tribunnews.com/Namira)

01/04/2025 11:33