Tag: Vladimir Putin

  • Tegang! Rusia Halau Serangan Drone yang Mengarah ke Moskow

    Tegang! Rusia Halau Serangan Drone yang Mengarah ke Moskow

    Moskow

    Otoritas Rusia mengklaim pasukan pertahanannya telah menghalau serangan empat drone yang mengudara menuju ke Moskow, ibu kota Rusia. Serangan drone ini terjadi beberapa hari sebelum para pemimpin asing berkumpul untuk menyaksikan parade militer di Lapangan Merah di ibu kota Rusia tersebut.

    Wali Kota Moskow, Sergei Sobyanin, dalam pernyataan via Telegram seperti dilansir AFP, Senin (5/5/2025), mengatakan bahwa pasukan pertahanan yang ada di distrik Podolsk berhasil “menangkis serangan empat drone yang mengudara menuju ke Moskow”.

    Sobyanin menyebut tidak ada laporan awal tentang kerusakan atau korban di lokasi jatuhnya puing-puing drone tersebut. Dia menambahkan spesialis layanan darurat sedang bekerja di lokasi kejadian.

    Rusia akan menggelar parade militer di area Lapangan Merah yang ada di Moskow pada 9 Mei mendatang, sebagai bagian dari peringatan kemenangan Uni Soviet atas Nazi saat Perang Dunia II silam. Presiden Vladimir Putin akan memberikan pidato saat parade militer itu.

    Para pemimpin asing yang diharapkan hadir langsung ke Moskow untuk menyaksikan parade militer itu termasuk Presiden China Xi Jinping dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

    Perang yang berkecamuk di Ukraina sering kali terasa jauh di ibu kota Rusia, di mana kehidupan sipil terus berlanjut saat militer Moskow bergerak maju dan menyerang kota-kota di wilayah Ukraina.

    Belum ada klaim dari militer atau pemerintah Ukraina terkait laporan Rusia menangkis serangan empat drone tersebut.

    Namun diketahui bahwa militer Kyiv sebelumnya telah menargetkan Moskow dalam sejumlah serangan, tetapi serangan mematikan dengan target sejauh itu dari garis depan pertemuan tergolong jarang terjadi.

    Pada Maret lalu, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukannya telah menembak jatuh sedikitnya 337 pesawat tanpa awak dalam serangan “besar-besaran” di berbagai wilayahnya, termasuk 91 drone yang dijatuhkan di sekitar area ibu kota Moskow.

    Lihat Video ‘Mencekam! Suasana Usai Drone Rusia Serang Permukiman di Ukraina’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Putin Harap Senjata Nuklir Tak Perlu Digunakan dalam Perang di Ukraina

    Putin Harap Senjata Nuklir Tak Perlu Digunakan dalam Perang di Ukraina

    Jakarta

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan perang di Ukraina, meskipun ia berharap tidak perlu menggunakan senjata nuklir.

    Putin mengerahkan ribuan tentara Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022, yang memicu konflik darat terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, dan konfrontasi terbesar antara Moskow dan Barat sejak Perang Dingin.

    Ratusan ribu tentara telah tewas atau terluka dalam perang itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berulang kali mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri “pertumpahan darah” tersebut.

    Dalam sebuah film di televisi pemerintah tentang seperempat abad Putin sebagai pemimpin tertinggi Rusia yang berjudul “Rusia, Kremlin, Putin, 25 tahun,” Putin ditanya oleh seorang reporter tentang risiko eskalasi nuklir dari perang Ukraina.

    “Mereka ingin memprovokasi kita sehingga kita melakukan kesalahan,” kata Putin, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (5/5/2025).

    “Tidak perlu menggunakan senjata tersebut … dan saya harap itu tidak akan diperlukan,” imbuh Putin.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berulang kali mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri “pertumpahan darah” akibat perang Rusia dan Ukraina. Trump telah memberi isyarat selama berminggu-minggu bahwa ia frustrasi dengan kegagalan Moskow dan Kyiv untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang.

    Sebelumnya, mantan Direktur CIA William Burns mengatakan pada akhir tahun 2022, bahwa ada risiko nyata Rusia dapat menggunakan senjata nuklir terhadap Ukraina. Pernyataan ini telah dibantah oleh Moskow.

    Putin, mantan letnan kolonel KGB yang diangkat menjadi presiden pada tahun 1999 oleh Boris Yeltsin yang sedang sakit, adalah pemimpin Kremlin yang menjabat paling lama sejak Josef Stalin, yang memerintah selama 29 tahun hingga kematiannya pada tahun 1953.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • NATO Pecah! Negara Ini Ngotot Jadi ‘Tamu Agung’ Rusia, Semprot Ukraina

    NATO Pecah! Negara Ini Ngotot Jadi ‘Tamu Agung’ Rusia, Semprot Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Slovakia Robert Fico menegaskan akan menghadiri Parade Hari Kemenangan di Moskow, Rusia, 9 Mei mendatang. Hal ini tetap dilakukannya meski aliansi yang diikuti Bratislava, NATO dan Uni Eropa, memiliki sikap yang bertentangan dengan Kremlin pasca perang Ukraina.

    Dalam pernyataannya, Minggu (4/5/2025), Fico mengklaim bahwa pihaknya datang ke Rusia karena ia ingin memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Secara khusus, menurutnya, Rusia punya kontribusi terbesar bagi kemenangan atas fasisme sehingga kunjungan ini tidak dapat dikritik secara tegas dan keras.

    “Dan jika seseorang tidak ingin mengucapkan selamat atas berakhirnya Perang Dunia Kedua, maka setidaknya diam saja,” kata kepala pemerintahan Slovakia itu.

    Fico juga menjawab pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tidak mau bertanggung jawab atas keselamatan acara parade itu di wilayah Rusia. Fico, salah satu pemimpin Uni Eropa yang paling bersahabat dengan Rusia, menyebut pernyataan Presiden Ukraina sebagai ancaman bagi kepala negara dan pemerintahan.

    “Ini bukan cara yang tepat. Saya menolak ancaman semacam itu atas dasar keamanan,” pungkasnya.

    “Jika Tuan Zelensky berpikir bahwa luapan amarahnya akan menghalangi delegasi asing untuk hadir, dia sangat keliru.”

    Ketegangan Diplomatik

    Acara tersebut telah memicu ketegangan diplomatik baru karena perang di Ukraina terus berlanjut. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mendesak para pemimpin Eropa bulan lalu untuk tidak menghadiri acara di Moskow.

    Bulan lalu, Fico juga menegur Kallas atas pernyataannya, dengan mengatakan bahwa ia merupakan kepala negara yang sah sehingga dapat mengambil keputusan sendiri tanpa dikte dari pihak-pihak lain.

    “Saya ingin memberi tahu Anda bahwa saya adalah perdana menteri Slovakia yang sah, negara berdaulat. Tidak seorang pun dapat memerintahkan saya ke mana harus pergi atau tidak pergi,” ungkapnya saat itu.

    Ini bukan pertama kalinya PM Slowakia mengunjungi Kremlin untuk menunjukkan niat baik diplomatik. Tahun lalu, Fico mengejutkan politisi Eropa dengan pergi ke Rusia untuk bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin, yang membahas potensi kesepakatan gas.

    (tps/tps)

  • Xi Jinping Akan Bertemu Putin di Rusia 7 Mei

    Xi Jinping Akan Bertemu Putin di Rusia 7 Mei

    Jakarta

    Presiden China Xi Jinping bakal mengunjungi Rusia pada 7-10 Mei. Xi Jinping disebut akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam peringatan kemenangan Sekutu melawan Nazi Jerman.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (5/4/2025), berdasarkan keterangan resmi pemerintah Rusia, kunjungan tersebut bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Beijing dan Washington atas tarif perdagangan AS yang berayun-ayun dan perintah Putin untuk gencatan senjata tiga hari di Ukraina, bertepatan dengan Hari Kemenangan Rusia dalam Perang Dunia II pada 9 Mei.

    Moskow dan Beijing mendeklarasikan “kemitraan tanpa batas” beberapa minggu sebelum Putin mengumumkan serangannya ke Ukraina pada Februari 2022 lalu. Kedua negara tersebut juga telah memperluas hubungan perdagangan dan militer mereka dalam aliansi yang telah membuat khawatir Barat.

    Kantor presiden Rusia mengatakan Xi akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Putin. Disebutkan, pembicaraan pertemuan itu membahas pengembangan kemitraan dan hubungan strategis dan mengenai “isu-isu dalam agenda internasional dan regional.

    “Pemerintah dan menteri… diharapkan menandatangani serangkaian dokumen bilateral,” tambahnya.

    Dalam wawancara dengan televisi pemerintah yang ditayangkan pada hari Minggu, Putin mengatakan kepentingan Rusia dan Tiongkok selaras.

    Putin telah memerintahkan penghentian sementara pertempuran di negara tetangga Ukraina mulai tanggal 8 hingga 10 Mei. Langkah ini dinilai oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai sandiwara.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hari ke-1.166 Perang Rusia-Ukraina, Zelensky: Gencatan Senjata 3 Hari Adalah Sandiwara Putin – Halaman all

    Hari ke-1.166 Perang Rusia-Ukraina, Zelensky: Gencatan Senjata 3 Hari Adalah Sandiwara Putin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Minggu, 4 Mei 2025, serangan pesawat nirawak Rusia kembali mengguncang Kyiv, merusak sejumlah bangunan tempat tinggal dan membakar kendaraan di beberapa lokasi.

    Menurut laporan militer Ukraina, puing-puing dari pesawat nirawak yang hancur memicu kebakaran di distrik Obolonskyi dan Sviatoshynskyi.

    Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, menyatakan bahwa petugas medis dikerahkan ke lokasi serangan untuk memberikan bantuan.

    Peringatan serangan udara berlaku di Kyiv dan wilayah sekitarnya selama satu jam setelah tengah malam.

    Sebelumnya, pada hari Sabtu, 3 Mei 2025, penembakan Rusia di wilayah Donetsk menewaskan dua orang, sementara serangan di Kherson mengakibatkan satu korban jiwa lainnya.

    Di wilayah Cherkasy, serangan pesawat nirawak juga menyebabkan beberapa kebakaran.

    Ukraina Hancurkan Jet Tempur Rusia

    Ukraina berhasil menghancurkan jet tempur Su-30 Rusia menggunakan rudal yang ditembakkan dari pesawat tak berawak laut.

    Badan intelijen militer Ukraina, GUR, mengeklaim bahwa ini adalah peristiwa pertama di dunia di mana pesawat tak berawak maritim berhasil menjatuhkan pesawat tempur.

    Insiden tersebut terjadi pada Jumat, 2 Mei 2025, di atas perairan dekat Novorossiisk, sebuah kota pelabuhan utama Rusia di Laut Hitam.

    Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan komentar resmi mengenai klaim tersebut.

    Namun, seorang blogger Rusia yang dekat dengan kementerian mengonfirmasi bahwa jet tersebut telah ditembak jatuh dan pilotnya berhasil diselamatkan oleh pelaut sipil.

    Penolakan Gencatan Senjata oleh Zelensky

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menolak tawaran gencatan senjata tiga hari yang diajukan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Dalam pernyataannya, Zelensky menyebutkan bahwa gencatan senjata tersebut adalah sandiwara dan menegaskan bahwa Ukraina siap untuk gencatan senjata penuh. “Ini lebih merupakan pertunjukan sandiwara di pihaknya, karena dalam dua atau tiga hari tidak mungkin untuk mengembangkan rencana untuk langkah selanjutnya untuk mengakhiri perang,” ujar Zelensky.

    Putin sebelumnya mengumumkan gencatan senjata yang berlangsung dari 8 hingga 10 Mei 2025, dengan klaim bahwa ini adalah uji coba untuk kesiapan Ukraina dalam mencapai perdamaian jangka panjang.

    Namun, Zelensky mengingatkan bahwa Ukraina tidak akan menciptakan suasana yang menguntungkan bagi Putin di tengah konflik yang berkepanjangan.

    Tanggapan Hongaria terhadap Pernyataan Zelensky

    Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, mengecam pernyataan Zelensky yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, menghalangi aksesi Ukraina ke Uni Eropa.

    Szijjarto menegaskan bahwa Ukraina harus menghargai posisi Hongaria terkait haknya dalam proses tersebut. “Zelensky harus menerima kenyataan bahwa warga Hongaria memiliki hak penuh untuk menyatakan pendapat mereka mengenai aksesi cepat Ukraina ke UE,” ujarnya.

    Kepemimpinan Ukraina dan Komisi Eropa memiliki rencana untuk mempercepat negosiasi aksesi pada tahun 2025, namun veto Hongaria masih menjadi penghalang utama.

    Pada 29 April 2025, kedua negara sepakat untuk mengadakan konsultasi rutin di Budapest guna membuka blokir negosiasi aksesi.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.166, Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.166, Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1.166 pada Minggu (4/5/2025).

    Serangan pesawat nirawak Rusia pada malam hari di Kyiv, merusak beberapa bangunan tempat tinggal dan membakar mobil-mobil di seluruh kota, menurut laporan militer Ukraina, Minggu. 

    Puing-puing yang jatuh dari pesawat nirawak yang hancur memicu kebakaran di bangunan-bangunan tempat tinggal di distrik Obolonskyi dan Sviatoshynskyi di Kyiv.

    Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, mengatakan petugas medis dipanggil ke distrik Sviatoshynskyi setelah serangan tersebut.

    Kyiv, wilayah sekitarnya, dan separuh timur Ukraina berada di bawah peringatan serangan udara selama sekitar satu jam, dimulai segera setelah tengah malam pada Minggu waktu setempat.

    Sehari sebelumnya pada Sabtu (3/5/2025), penembakan Rusia menewaskan dua orang di wilayah Donetsk, Ukraina timur.

    Sementara itu, serangan pesawat nirawak di kota Kherson, Ukraina selatan, menewaskan satu orang lainnya.

    Di wilayah tengah Cherkasy, serangan pesawat nirawak Rusia pada Sabtu malam memicu beberapa kebakaran, menurut laporan gubernur setempat, Ihor Taburets.

    Ukraina Hancurkan Jet Tempur SU-30 Rusia

    Ukraina telah menghancurkan jet tempur Su-30 Rusia menggunakan rudal yang ditembakkan dari pesawat tak berawak laut, menurut badan intelijen militer Ukraina (GUR).

    Militer Ukraina mengklaim itu sebagai peristiwa pertama di dunia ketika pesawat tak berawak maritim berhasil menjatuhkan pesawat tempur.

    Pernyataan GUR di media sosial pada Sabtu, mengatakan pesawat tempur Rusia ditembak jatuh oleh unit intelijen militer yang disebut Grup 13 pada Jumat (2/5/2025), di atas perairan dekat Novorossiisk, kota pelabuhan utama Rusia di Laut Hitam.

    Kementerian pertahanan Rusia tidak mengomentari klaim Ukraina.

    Namun, tak lama setelah berita tersebut, seorang blogger Rusia yang berwenang yang diyakini dekat dengan kementerian tersebut mengatakan jet itu telah ditembak jatuh.

    “Pilot keluar dan dijemput oleh pelaut sipil,” kata blogger itu, yang menggunakan nama Rybar, di Telegram.

    Sementara itu, Wali Kota Novorossiisk mengumumkan keadaan darurat pada Sabtu (3/5/2025), setelah otoritas setempat mengatakan serangan pesawat tak berawak Ukraina telah merusak terminal gandum dan beberapa bangunan tempat tinggal, melukai lima orang.

    Zelensky Tolak Gencatan Senjata 3 Hari

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, telah menolak gencatan senjata tiga hari yang diperintahkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Zelensky menganggapnya sebagai sandiwara, lalu menegaskan Ukraina siap untuk gencatan senjata penuh.

    “Ini lebih merupakan pertunjukan sandiwara di pihaknya, karena dalam dua atau tiga hari tidak mungkin untuk mengembangkan rencana untuk langkah selanjutnya untuk mengakhiri perang,” kata presiden Ukraina pada Jumat, dalam sambutan yang dirahasiakan hingga Sabtu, seperti diberitakan The Guardian.

    Moskow: Gencatan Senjata 3 Hari adalah Tes untuk Ukraina

    Putin sebelumnya menetapkan gencatan senjata 3 hari pada 8-10 Mei 2025.

    Moskow mengklaim gencatan senjata ditujukan untuk menguji kesiapan Ukraina untuk perdamaian jangka panjang.

    Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan tidak seorang pun dapat menjamin Ukraina akan bertahan hidup hingga 10 Mei jika Ukraina menyerang Moskow selama perayaan Hari Kemenangan pada 9 Mei. 

    Sebelumnya, Zelensky mengatakan Ukraina tidak akan bermain-main untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk memungkinkan Putin keluar dari isolasi pada tanggal 9 Mei.

    Ia juga memperingatkan para pemimpin negara yang akan menghadiri acara tersebut bahwa Ukraina tidak dapat menjamin keselamatan mereka karena Rusia dan Ukraina sedang berperang.

    Kremlin telah menolak seruan oleh Ukraina dan Amerika Serikat untuk gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari.

    Menlu Hongaria Kecam Pernyataan Zelensky

    Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, menepis pernyataan yang dibuat oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

    Zelensky sebelumnya mengatakan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, menghalangi aksesi Ukraina ke Uni Eropa.

    Peter Szijjarto mengecam Zelensky dengan mengatakan Ukraina seharusnya dapat menempatkan diri dan menghargai posisi Hongaria atas haknya di Uni Eropa.

    “Zelensky harus menerima kenyataan bahwa warga Hongaria memiliki hak penuh untuk menyatakan pendapat mereka mengenai aksesi cepat Ukraina ke UE,” katanya.

    “Faktanya tetap, Ukraina ingin bergabung dengan asosiasi yang menjadi anggota kami, dan bukan sebaliknya… Oleh karena itu, Kyiv harus memilih nada yang tepat,” imbuhnya, seperti diberitakan Pravda.

    Kepemimpinan Ukraina dan Komisi Eropa memiliki rencana ambisius untuk mempercepat negosiasi aksesi pada tahun 2025, tetapi veto Hongaria telah mencegah mereka untuk melanjutkannya.

    Pada 29 April 2025, Ukraina dan Hongaria sepakat untuk mengadakan konsultasi rutin di Budapest guna membuka blokir negosiasi aksesi.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Tekan Putin, AS Buat Sanksi Ekonomi Baru untuk Rusia – Halaman all

    Tekan Putin, AS Buat Sanksi Ekonomi Baru untuk Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan paket sanksi ekonomi baru yang akan dikenakan terhadap Rusia.

    Sanksi ini ditujukan untuk meningkatkan tekanan pada Presiden Rusia Vladimir Putin agar setuju dengan gencatan senjata di Ukraina.

    Sanksi yang sedang disusun akan menyasar sektor perbankan dan energi Rusia, termasuk raksasa energi Gazprom.

    Menurut sejumlah pejabat AS dan sumber tepercaya, sanksi ini juga akan mencakup beberapa entitas besar lainnya yang beroperasi di sektor sumber daya alam dan perbankan.

    Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Presiden AS Donald Trump akan memberikan persetujuan akhir terhadap paket sanksi tersebut.

    “Keputusan sanksi ini menunggu persetujuan Trump,” ungkap salah satu pejabat AS.

    Upaya Diplomatik yang Gagal

    Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, James Hewitt, menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai negosiasi gencatan senjata di Ukraina.

    “Sejak awal, presiden telah jelas soal komitmennya untuk mencapai gencatan senjata yang menyeluruh,” ujarnya.

    Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan perubahan signifikan dalam pendekatan mereka terhadap konflik di Ukraina.

    Mereka akan mengurangi peran sebagai mediator dan menyerahkan tanggung jawab utama kepada Kyiv dan Moskow untuk menemukan solusi konkret.

    “Kami tidak akan terus menerus terbang ke seluruh dunia untuk memediasi pertemuan. Sekarang adalah saatnya kedua belah pihak mengajukan ide nyata soal bagaimana konflik ini akan berakhir,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce.

    Pengumuman sanksi baru ini muncul setelah berbulan-bulan upaya diplomatik AS yang tidak membuahkan hasil.

    Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya mengingatkan bahwa Washington mungkin akan melanjutkan upaya gencatan senjata jika tidak ada kemajuan dalam waktu dekat.

    Awal tahun ini, pemerintahan Trump telah meningkatkan diplomasi dengan menawarkan proposal gencatan senjata selama 30 hari, termasuk penghentian serangan terhadap infrastruktur energi sipil.

    Namun, hingga saat ini, Rusia masih menunda atau menolak semua usulan perdamaian, sementara intensitas serangan mereka di Ukraina justru meningkat.

    Dengan langkah sanksi baru ini, AS berharap dapat memberikan sinyal tegas bahwa mereka serius dalam mendesak penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Eropa Sanksi Bank dan Lembaga Keuangan Rusia, Akses Perdagangan Dibatasi – Page 3

    Eropa Sanksi Bank dan Lembaga Keuangan Rusia, Akses Perdagangan Dibatasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Uni Eropa memutuskan untuk menjatuhkan serangkaian sanksi baru terhadap Rusia, yang akan mulai berlaku pekan depan dalam momentum tahun ketiga pecahnya konflik Rusia-Ukraina.

    Mengutip Associated Press, Sabtu (3/5/2025) seorang pejabat tinggi dan diplomat Uni Eropa mengonfirmasi bahwa blok tersebut menyetuji paket tindakan ke-16 termasuk larangan perjalanan, pembekuan aset, dan pembatasan perdagangan terhadap Rusia.

    Sanksi terbaru Eropa terhadap Rusia juga mencakup pembatasan terhadap 13 bank dan 3 lembaga keuangan asal negara tersebut.

    Di antara sanksi terbaru adalah pembatasan armada pengangkutan minyak dan gas, serta armada yang diduga membawa gandum curian asal Ukraina.

    Sekitar 70 kapal yang diyakini sebagai bagian dari armada bayangan akan ditambahkan ke lebih dari 50 kapal yang sudah terdaftar.

    Hampir 50 pejabat Rusia menjadi sasaran sanksi, bergabung dengan daftar yang sudah mencakup Presiden Vladimir Putin, beberapa rekannya, dan sejumlah anggota parlemen, sementara puluhan entitas lainnya.

    Selain itu, sanksi tersebut juga akan memberlakukan pembatasan penggunaan 11 pelabuhan dan bandara di Rusia yang dianggap Eropa digunakan untuk membantu Moskow menghindari pembatasan harga minyak dan tindakan lain yang telah diberlakukan oleh blok tersebut.

    Adapun sanksi berupa larangan perdagangan terhadap beberapa produk kimia dan aluminium Rusia.

    Namun, keputusan sanksi baru ke Rusia masih belum sepenuhnya diselesaikan hingga menteri luar negeri Uni Eropa mengeluarkan persetujuan pada hari Senin besok (5/5/2025), yang memungkinkannya untuk mulai berlaku.

  • Rusia Berjanji Bantu Taliban Melawan ISIS di Afghanistan – Halaman all

    Rusia Berjanji Bantu Taliban Melawan ISIS di Afghanistan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia menyatakan kesiapannya membantu Taliban dalam memerangi ISIS-K, cabang ISIS yang berbasis di Afghanistan.

    Hal ini disampaikan oleh utusan khusus Presiden Vladimir Putin kepada media pemerintah pada Jumat (2/5/2025).

    Zamir Kabulov, perwakilan khusus Presiden Putin, mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa Kremlin menghargai upaya otoritas Taliban dalam memerangi ISIS-K.

    “Kelompok ini, yang menganut ideologi jihad global ultra-radikal, adalah musuh bersama bagi Rusia dan Afghanistan,” ujarnya.

    “Kami akan memberikan setiap bantuan yang memungkinkan kepada otoritas negara ini melalui struktur khusus.”

    ISIS-K sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas serangan di sebuah konser di Moskow pada Maret 2024 yang menewaskan 145 orang.

    Dalam beberapa bulan setelahnya, Putin mulai menyebut Taliban sebagai “sekutu” Rusia dalam perang melawan terorisme.

    Rusia terus menjalin hubungan dengan Taliban sejak kelompok itu kembali berkuasa pada 2021, menyusul penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.

    Pada 17 April lalu, Mahkamah Agung Rusia secara resmi menghapus Taliban dari daftar organisasi teroris, status yang telah disandang sejak 2003.

    Meskipun langkah tersebut belum mencapai pengakuan resmi terhadap pemerintahan Taliban, hal ini mencerminkan pergeseran kebijakan Kremlin ke arah aliansi regional baru, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina membuat hubungan dengan mitra tradisional memburuk, menurut Moscow Times.

    Sejumlah pejabat Rusia juga menyerukan kepada negara-negara Barat untuk mencabut sanksi terhadap Taliban.

    Pada 1980-an, Uni Soviet pernah terlibat dalam perang selama satu dekade di Afghanistan—konflik yang kemudian melahirkan kelompok pejuang mujahidin, banyak di antaranya menjadi bagian dari Taliban.

    Para sejarawan sering menyebut konflik ini sebagai salah satu faktor yang mempercepat runtuhnya Uni Soviet.

    Hak-Hak Perempuan Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban

    Sementara itu, sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, hak-hak perempuan terus ditekan dan dibatasi.

    Hal ini diungkap dalam laporan terbaru UNAMA (Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan) yang dirilis pada 1 Mei 2025.

    UNAMA, yang memiliki mandat untuk memantau hak asasi manusia, melaporkan sejumlah pelanggaran, termasuk hukuman cambuk di depan umum, penyempitan ruang sipil, serta kekerasan terhadap mantan pejabat pemerintahan.

    Pejabat Taliban dilaporkan telah menutup salon-salon kecantikan yang dikelola perempuan dari rumah mereka, serta menutup stasiun radio khusus perempuan di beberapa provinsi.

    Di Kandahar, inspektur de facto meminta pemilik toko melaporkan perempuan yang datang tanpa pendamping laki-laki (mahram) dan menolak melayani mereka.

    Di salah satu rumah sakit, otoritas memerintahkan tenaga medis untuk tidak memberikan perawatan kepada pasien perempuan yang datang tanpa wali.

    Selain itu, Taliban juga meningkatkan penegakan pembatasan terhadap media, memberlakukan hukuman fisik, dan menindak kebebasan beragama serta pendidikan ulang.

    Selama periode pelaporan, lebih dari 180 orang — termasuk perempuan dewasa dan anak perempuan — dicambuk di depan umum karena pelanggaran seperti perzinahan dan praktik homoseksualitas.

    Hukuman ini dilakukan di hadapan pejabat Taliban.

    Meski laporan UNAMA menyajikan bukti pelanggaran terhadap norma internasional dan hak asasi manusia, pejabat Taliban menolak tudingan tersebut.

    “Menjaga martabat, kehormatan, dan hak-hak perempuan berdasarkan Syariah tetap menjadi prioritas utama Emirat Islam,” tulis juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam unggahan media sosialnya pada 8 Maret, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

    “Semua hak dasar yang diberikan kepada perempuan Afghanistan telah dilindungi sesuai hukum Syariah Islam, serta dalam kerangka budaya dan adat masyarakat Afghanistan,” tambahnya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Kontroversi Rusia Beri Insentif Uang ke Pelajar yang Hamil

    Kontroversi Rusia Beri Insentif Uang ke Pelajar yang Hamil

    Jakarta

    Skema baru yang memberikan insentif berupa uang kepada perempuan yang hamil, baik di tingkat mahasiswi hingga siswi sekolah, telah memicu kontroversi di Rusia.

    Para kritikus mengatakan bahwa skema ini berisiko mendorong kehamilan di kalangan remaja di tengah angka kelahiran yang sedang menurun drastis di negara itu.

    Sejak Januari, menurut perhitungan BBC Rusia, ada 27 wilayah yang telah meluncurkan program mahasiswi hamil dapat mengeklaim insentif ini satu kali.

    Di sebagian besar wilayah, perempuan berusia di bawah 25 tahun memenuhi syarat. Jumlahnya bervariasi antar wilayah, tetapi di banyak daerah sebesar 100.000 rubel (sekitar Rp20 juta).

    Kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja Rusia pada Februari ini mencakup ketentuan pembayaran kepada siswi hamil sebagai bagian dari “program regional untuk meningkatkan angka kelahiran”.

    ‘Tragedi bukan heroisme’

    Terdapat tiga daerah yang paling kontroversial dalam menjalankan skema ini, yaitu di wilayah Oryol, Bryansk, dan Kemerovo.

    Mereka telah memperluas skema insentif hamil ini hingga mencakup siswi sekolah, yang berarti berlaku untuk remaja berusia 18 tahun atau lebih muda.

    Ksenia Goryacheva, seorang anggota Duma (parlemen) Rusia yang loyal kepada pemerintahan Presiden Vladimir Putin, mengkritik kebijakan ini.

    Getty ImagesTahun lalu merupakan tahun kelahiran anak paling sedikit di Rusia dalam 25 tahun terakhir.

    “Ketika seorang anak melahirkan anak, itu bukanlah heroisme, melainkan tragedi,” katanya.

    “Jangan gunakan kepolosan anak-anak sebagai cara untuk memperbaiki statistik demografi.”

    Namun, anggota Duma yang terkenal kerap mengadvokasi hak-hak keluarga, Nina Ostanina memandang insentif itu harusnya dilihat sebagai upaya “propaganda [melawan] terjadinya kelahiran dini”, yang menurutnya bertentangan dengan “nilai-nilai tradisional”.

    Mungkin Anda tertarik:

    Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah itu tidak berusaha untuk mendorong perempuan di bawah usia 18 tahun melahirkan.

    Gubernur Oryol, Andrey Klychkov mengatakan langkah tersebut harus dianggap sebagai “dukungan yang terukur” bagi orang-orang yang “menghadapi situasi kehidupan yang sulit, disetujui di tingkat federal dan bukan berita yang meragukan untuk tajuk utama yang dramatis”.

    ‘Bencana bagi bangsa’

    Tahun lalu, Rusia mencatatkan jumlah kelahiran anak paling sedikit dalam 25 tahun terakhir, yaitu hanya 1,2 juta jiwa.

    Pada Juli, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menggambarkan angka kelahiran itu “sangat rendah’ dan “bencana bagi masa depan bangsa”.

    Badan statistik Rusia, Rosstat memperkirakan bahwa pada 2046, populasi negara itu dapat turun menjadi 139 juta, dari 146 juta pada awal 2023.

    Demografi telah menjadi tema dalam pidato-pidato Presiden Rusia Vladimir Putin selama bertahun-tahun.

    Dalam pidatonya pada Desember silam, ia mengatakan bahwa “meningkatkan situasi demografi, mendukung angka kelahiran dan keluarga besar” adalah “tujuan nasional prioritas kita.”

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi rumah sakit bersalin pada 2013. Dia sering berbicara tentang tingkat kelahiran di negaranya. (Getty Images)

    Seruan bagi perempuan untuk memulai keluarga lebih awal juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

    Dalam sebuah konferensi nasional pada Februari, profesor Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Igor Kogan, menyatakan bahwa pengalaman seksual pertama gadis Rusia yang menurutnya biasanya terjadi pada usia 16 tahun harus “berakhir dengan kehamilan dan persalinan yang sukses”.

    Ia kemudian mengklarifikasi bahwa yang ia maksud adalah usia “normal”, untuk hal ini adalah antara 19 dan 22 tahun.

    Modal persalinan

    Sejauh ini, hanya sejumlah kecil perempuan yang telah menerima skema insentif tersebut.

    BBC telah mengumpulkan catatan dari 66 siswi hamil sejak Januari yang telah menerima pembayaran antara 20.000 rubel (sekitar Rp20 juta) dan 150.000 rubel (sekitar Rp30 juta) di berbagai wilayah Rusia.

    Menteri Tenaga Kerja Anton Kotyakov mengatakan pada April bahwa pembayaran tersebut tidak dimaksudkan untuk mendorong kelahiran dini, tetapi untuk mendukung ibu-ibu muda dalam situasi sulit.

    “Dukungan negara harus ditujukan kepada semua ibu yang membutuhkannya. Pada usia berapa pun, kita tidak boleh membiarkan seseorang sendirian dengan situasi kehidupan yang mereka hadapi.”

    Pembayaran baru tersebut menambah program yang sudah ada, termasuk “modal bersalin”pembayaran yang diperkenalkan pada 2007, yang awalnya diberikan untuk anak kedua, tetapi kemudian diperluas mencakup anak pertama.

    Setiap keluarga menerima sekitar 690.000 rubel (sekitar Rp140 juta) untuk bayi pertama mereka dan 222.000 rubel (setara Rp45 juta) untuk anak kedua mereka.

    Pembayaran baru kepada mahasiswi dan siswi sekolah merupakan tambahan dari ini.

    Tren yang meluas

    Penurunan angka kelahiran, dan perempuan yang memulai keluarga di usia lanjut, merupakan sebuah tren yang telah meluas, terutama di negara-negara yang lebih maju dan kaya.

    Namun di Rusia, jumlah kelahiran menurun drastis selama kekacauan ekonomi dan politik pasca-Soviet pada 1990-an, dari dua juta pada 1990 menjadi 1,2 juta pada 1999.

    Jumlahnya meningkat lagi setelah tahun 2000, tetapi menurun sejak 2016sebagian karena generasi yang lahir pada 1990-an lebih sedikit, juga karena jumlah anak yang lahir per seorang perempuan telah menurun.

    Tingkat kesuburan Rusia berada di sekitar 1,4 anak per perempuandi atas Italia yang sebesar 1,2, tetapi di bawah Prancis yang sebesar 1,8, menurut angka OECD 2022.

    Agar negara-negara dapat mempertahankan populasi merekatidak memperhitungkan imigrasitingkatnya harus berada di sekitar 2,1.

    Namun, baru-baru ini di Rusia, beberapa pengamat menunjuk ke perang Ukraina sebagai faktor lainnya, dengan memperhatikan ketidakpastian ekonomi, serta banyaknya pria Rusia yang dikerahkan untuk berperang atau yang telah meninggalkan negara itu untuk menghindari wajib militer.

    ‘Lonjakan lalu penurunan’

    Para ahli mengatakan upaya pemerintah untuk mengubah tren demografi jarang berhasil dalam jangka panjang.

    “Upaya untuk menstimulasi angka kelahiran anak pertama tidak pernah berhasil di mana pun, baik di Rusia maupun di luar negeri dalam beberapa dekade terakhir,” kata demografer independen Rusia, Alexey Raksha.

    Namun, ia mengatakan bahwa pengenalan modal bersalin untuk anak kedua pada awalnya meningkatkan angka kesuburan di Rusia.

    John Ermisch, seorang profesor emeritus demografi keluarga di Universitas Oxford, mengatakan dampak insentif finansial biasanya bersifat sementara: “Anda mendapatkan lonjakan singkat, lalu penurunan.”

    Para ahli mengatakan keamanan finansial adalah faktor penting dalam keputusan untuk memiliki bayi. (Getty Images)

    Ia bahkan lebih skeptis tentang gagasan untuk mencoba meningkatkan angka kelahiran di kalangan perempuan di bawah usia 20 tahun.

    “Di Inggris dan AS, tujuannya adalah untuk mengurangi kehamilan remaja, karena hal itu sering kali menyebabkan masalah sosial dan membahayakan kesehatan ibu, bukan untuk keluarga yang lebih besar, seperti yang diharapkan oleh beberapa pemerintah,” katanya.

    Kedua ahli mengatakan keamanan finansial yang lebih luas memainkan peran penting.

    “Tanpa rasa stabilitas,” kata Prof Ermisch, perempuan “tidak akan melahirkan dengan jumlah [insentif] uang berapa pun”.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini