Xcloud.id

Tag: Vladimir Putin

  • Bangun Fasilitas Baru, Korea Utara Isyaratkan Ekspansi Nuklir?

    Bangun Fasilitas Baru, Korea Utara Isyaratkan Ekspansi Nuklir?

    Jakarta –

    Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengungkapkan, pihaknya tengah mengamati pembangunan sebuah fasilitas baru di kompleks nuklir Yongbyon, Korea Utara.

    Dalam pernyataan yang dirilis pekan lalu, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan lembaganya aktif “memantau pembangunan sebuah gedung baru di Yongbyon yang memiliki ukuran dan fitur serupa dengan fasilitas pengayaan di Kangson.”

    Grossi menegaskan bahwa “fasilitas pengayaan uranium yang tidak diumumkan” di Korea Utara “sangat mengkhawatirkan.” Dan menambahkan, “kelanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari program nuklir Korea Utara jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan sangat disesalkan.”

    ‘Paranoia akan kelangsungan rezim’

    Para analis menyebut, meski Korea Utara telah memiliki kemampuan pencegahan nuklir, diktatur Kim Jong Un meyakini kepemilikan bom atom sebagai jaminan bagi kelangsungan rezimnya.

    “Korea Utara sejak lama paranoid mengenai kelangsungan rezimnya,” kata Erwin Tan, profesor politik keamanan di Hankuk University of Foreign Studies, Seoul.

    Menurut Tan, Kim mewarisi keyakinan dari ayahnya Kim Jong Il bahwa memiliki persenjataan nuklir operasional berfungsi sebagai “polis asuransi.”

    Dia menambahkan, “situasi saat ini juga memberikan semacam ‘jendela peluang’ bagi Korea Utara untuk mengembangkan persenjataan nuklir operasional, berkat keluguan kebijakan pemerintahan Donald Trump dan kurangnya visi geostrategis kala itu.”

    Selain itu, pembangunan fasilitas penyimpanan limbah radioaktif bawah tanah juga terdeteksi di kawasan tersebut.

    Kapasitas nuklir yang bertambah

    Temuan ini bertepatan dengan laporan yang dirilis Senin lalu oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), yang meneliti kondisi persenjataan nuklir dunia.

    SIPRI memperkirakan, per Januari tahun ini, Korea Utara telah merakit sekitar 50 hulu ledak nuklir dan memiliki cukup bahan fisil untuk memproduksi hingga 90 hulu ledak. Laporan itu juga menyebutkan bahwa persediaan senjata nuklir Korea Utara diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa tahun mendatang.

    Andrei Lankov, profesor sejarah dan hubungan internasional di Universitas Kookmin, Seoul, menyebut Korea Utara kini berada di salah satu dari dua jalur perkembangan, yang satu lebih optimistis bagi stabilitas kawasan, yang lain justru pesimistis.

    “Satu dekade lalu, Korea Utara sudah mencapai kemampuan teknis untuk mengerahkan hulu ledak nuklir dan ICBM (rudal balistik antarbenua) untuk mengirimkannya,” ujarnya. “Namun mereka tidak berhenti di situ dan kini sudah sampai pada tahap di mana mereka bisa mengirimkan hulu ledak ke mana saja di dunia.”

    Menurut Lankov, skenario yang tersirat adalah Korea Utara akan mengancam untuk menyerang kota-kota AS jika Washington mencoba menggagalkan invasi ke Korea Selatan. Korea Utara juga bisa menggunakan senjata nuklir taktis di medan perang untuk “mengimbangi keunggulan besar Korea Selatan dalam sistem persenjataan konvensional.”

    “Akibatnya, kemenangan Korea Utara atas jiran di Selatan sangat mungkin terjadi,” tambahnya.

    Namun, Lankov juga melihat kemungkinan lain yang lebih optimistis. Keterbukaan Pyongyang dalam membangun fasilitas baru di Yongbyon itu, menurutnya, bisa dipahami sebagai isyarat diplomatik.

    “Ini bisa jadi pertanda positif bahwa mereka membangun fasilitas ini dengan sepenuhnya sadar bahwa dunia akan melihatnya, sebuah sinyal bahwa Pyongyang ingin bernegosiasi,” katanya.

    Ancaman proliferasi regional

    Profesor Tan mencatat bahwa aliansi keamanan Kim Jong Un dengan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi Korea Utara kekuatan tambahan untuk melawan tekanan internasional, meskipun hubungan kedua negara juga diwarnai ketegangan.

    “Rusia, Korea Utara, bahkan Cina, memang saling tidak percaya dan tidak saling menyukai, namun mereka memiliki kepentingan bersama untuk melawan AS,” ujarnya.

    Tan juga menambahkan bahwa Kim tampaknya memperhitungkan bahwa dirinya bisa “menunggangi kerja sama dengan Putin” untuk mendapatkan perlindungan militer Rusia dalam mengembangkan lebih jauh arsenal nuklirnya.

    Situasi ini sekali lagi memunculkan kekhawatiran akan potensi proliferasi senjata nuklir di Asia Timur Laut, termasuk kemungkinan Korea Selatan mengembangkan kemampuan nuklirnya sendiri.

    “Menjelang akhir masa jabatan pertama Trump, sempat muncul perdebatan di Korea Selatan mengenai kebutuhan akan senjata nuklir independen, meskipun aspirasi itu tidak terealisasi,” ujar Tan.

    “Namun kesan saya, walaupun publik Korea Selatan mungkin secara spontan mendukung gagasan memiliki senjata nuklir, antusiasme itu cenderung mereda ketika mereka menyadari konsekuensi berupa kenaikan pajak dan belanja pertahanan, serta dampak negatif bagi reputasi internasional Korea Selatan,” tutupnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 5 5 Kebijakan Menteri yang Dianulir Prabowo: Polemik Elpiji 3 Kg sampai Sengketa 4 Pulau Nasional

    5 5 Kebijakan Menteri yang Dianulir Prabowo: Polemik Elpiji 3 Kg sampai Sengketa 4 Pulau Nasional

    5 Kebijakan Menteri yang Dianulir Prabowo: Polemik Elpiji 3 Kg sampai Sengketa 4 Pulau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – 
    Presiden Prabowo Subianto
    , dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara, tercatat lima kali membatalkan kebijakan yang dikeluarkan oleh para menteri Kabinet Merah Putih (KMP).
    Beberapa kebijakan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat.
    Setidaknya, ada lima kebijakan “kontroversial” yang berujung ke atas meja kerja Prabowo.
    Beberapa di antaranya yakni pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang esensial, hingga yang teranyar polemik 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
    Berikut 5
    kebijakan menteri
    KMP yang dibatalkan Presiden:
    Kebijakan pertama yang dianulir Presiden Prabowo adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.
    Kala itu, menjelang malam Tahun Baru 2025, Kepala Negara mendatangi gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan rapat bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
    Setelah rapat sekian lama, keduanya bersama Wakil Menteri dan jajaran Direktur Jenderal (Dirjen) menggelar konferensi pers.
    Prabowo menyatakan, bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah, yakni objek pajak yang sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), tanpa menyentuh kebutuhan pokok.
    Barang-barang tersebut antara lain jet pribadi, kapal pesiar, yacht, hingga rumah mewah.
    “Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo, Selasa (31/12/2024)
    Pembatalan itu dilakukan karena banyak protes dari masyarakat, saat ekonomi kelas menengah kian terpuruk—termasuk karena beras premium tergolong dikenakan pajak.
    Meski sejatinya kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 sudah direncanakan sejak Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terbit.
    Masyarakat sempat gaduh, lalu menyampaikan aksi penolakan lewat petisi di media sosial hingga turun ke jalan. Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat.
     
    Sama seperti PPN, Prabowo kembali mengambil alih kebijakan kontroversial kedua yang dibuat menterinya, yakni membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram setelah gaduh.
    Pembatalan ini diumumkan langsung oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.
    “Hari ini, para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat,” ujar Hasan, saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2025) pagi.
    Semula, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatur, pembelian elpiji 3 kilogram harus melalui pangkalan atau subpenyalur Pertamina mulai 1 Februari 2025.
    Namun, kebijakan ini menyebabkan kelangkaan elpiji, antrean panjang, bahkan ada lansia yang meninggal akibat menunggu terlalu lama.
    Prabowo kemudian memanggil Bahlil ke Istana Kepresidenan Jakarta. Ia bahkan disebut-sebut sempat menelepon Bahlil hingga dua kali akibat kisruh ini.
    Setelah bertemu Prabowo, Bahlil mengungkapkan rasa bersalahnya di depan awak media. Bahlil pun meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pihak-pihak lain terkait isu itu karena ia sudah mengakui kesalahannya.
    “Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah,” kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    “Tapi, kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” ujar dia.
    Bahlil mengungkapkan, kebijakan yang melarang pengecer menjual elpiji bersubsidi diambil lantaran selama ini gas bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran.
    Harganya dipatok lebih mahal dari harga tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
    Dengan subsidi senilai Rp 87 triliun, harga gas elpiji 3 kilogram harusnya berkisar Rp 18.000 – Rp 19.000, atau paling tinggi mencapai Rp 20.000 per tabung.
    Oleh karena itu, ia berjanji akan memastikan agar gas bersubsidi didistribusikan kepada pihak-pihak yang memang berhak menerima.
    “Sudah paling jelek-jelek banget kalau ada mark up, itu sudah paling jelek Rp20.000, sudah jelek banget lah, tapi sebenarnya Rp18.000, Rp19.000. Tapi apa yang terjadi, harga kita itu ada yang sampai Rp25.000 sampai Rp30.000,” imbuh dia.
     
    Kebijakan ketiga yang diubah Prabowo adalah percepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada Maret 2025.
    Mulanya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024.
    Penundaan ini kemudian menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai.
    Masalah ini kemudian sampai ke Istana, kemudian akhirnya mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto.
    Merespons itu, Prabowo mengeluarkan instruksi agar pengangkatan dipercepat.
    Pengangkatan serentak CASN 2024 dipercepat paling lambat Juni 2025, dari semula diumumkan pada Oktober 2025.
    Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 diangkat paling lambat Oktober 2025. Sebelumnya, mereka semestinya diangkat pada Maret 2026.
    Kebijakan lainnya adalah mencabut izin eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah muncul protes publik berkat laporan Greenpeace Indonesia atas kondisi Raja Ampat.
    Laporan Greenpeace Indonesia mengungkapkan, aktivitas penambangan nikel terjadi di sejumlah pulau-pulau kecil, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.
    Seturut analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas.
    Padahal, ketiga pulau ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil karena termasuk pulau-pulau kecil yang tidak boleh ditambang.
    Berdasarkan sejumlah dokumentasi yang didapat, terlihat ada limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir. Limpasan tanah ini muncul karena pembabatan hutan dan pengerukan tanah.
    Kemudian, adanya sedimentasi ini berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat. Selain Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, masih ada dua pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel.
    Kedua pulau ini adalah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Kedua pulau ini bersebelahan dan jaraknya kurang lebih 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya terpacak di uang pecahan Rp 100.000.
    Setelah protes dan hashtag #SaveRajaAmpat muncul di berbagai media sosial, Prabowo mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan UNESCO Geopark Raja Ampat—meliputi izin untuk PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
    Izin itu dinilai melanggar lingkungan dan administrasi.
    Sedangkan satu izin lainnya milik PT Gag Nikel, tetap diizinkan karena beroperasi di luar zonasi geopark dan memiliki RKAB lengkap.
    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini,” kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    “Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo melanjutkan.
     
    Teranyar, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menyelesaikan polemik empat pulau yang sebelumnya disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
    Konflik bermula ketika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan keputusan yang salah satunya berisi keempat pulau masuk wilayah Sumatera Utara (Sumut).
    Keputusan dimaksud yakni Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
    Keputusan ini lantas dikritisi dan dipertanyakan banyak pihak. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun merasa keberatan atas keputusan yang baru terbit itu.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengeklaim mengantongi jejak historis di keempat pulau.
    Muzakir alias Mualem lalu menggelar pertemuan khusus dengan Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI, DPR Aceh, dan rektor di wilayahnya. Pertemuan dengan lintas elemen pejabat Aceh itu berlangsung di ruang restoran Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (13/6/2025) malam.
    Hasil silaturahmi dengan Forbes DPR/DPD RI ini menyepakati untuk memperjuangkan keempat pulau kembali menjadi milik Aceh.
    “Itu hak kami, kewajiban kami, wajib kami pertahankan. Pulau itu adalah milik kami, milik Pemerintah Aceh. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh,” katanya kepada awak media usai rapat.
    Meski Aceh mempertahankan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tidak mau kalah. Ia berdalil bahwa keputusan itu sudah berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kemendagri.
    Pengaturan wilayah pun merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga ia hanya menjalankan putusan pemerintah pusat.
    “Kami hanya jalankan keputusan,” beber Bobby.
    Bobby juga sempat mengajak Pemprov Aceh untuk mengelola bersama keempat pulau, menyusul potensi pariwisata di empat pulau itu.
    “Kalau jadi milik Provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya itu nanti di Provinsi Sumatera Utara, jadi opsi kami mau mengajak kerjasama siapa-siapa. Kalau mau nolak ya silakan,” ajak Bobby.
    Namun pengelolaan bersama ditolak mentah-mentah oleh Mualem. Sebab, Pemprov Aceh sudah banyak mengantongi dokumen secara historis bahwa keempat pulau adalah miliknya.
    “Tidak kita bahas itu, macam mana kita duduk bersama itu kan hak kita. Kepunyaan kita, milik kita,” tegas Mualem usai pertemuan dengan DPR/DPD RI asal Aceh.
    “Wajib kita pertahankan. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh,” tandas Mualem.
    Pada akhirnya, Prabowo memutuskan bahwa 4 pulau masuk dalam wilayah administrasi Aceh.
    Keputusan itu diambil di sela-sela perjalanannya ke Rusia untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Kepala Negara bahkan menyempatkan diri untuk memimpin rapat langsung secara daring melalui video konferensi.
    Sementara peserta rapat hadir langsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Mereka adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution
    Prabowo memutuskan bahwa empat pulau yang disengketakan, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan, masuk ke dalam wilayah administratif Aceh.
    “Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
     
    Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menilai, banyaknya kebijakan publik yang dianulir Presiden Prabowo terjadi karena komunikasi yang lemah di lingkup pemerintahan.
    Seharusnya, menteri sebagai pembantu Presiden dapat menyelesaikan berbagai konflik di tingkat kementerian. Meski ia tidak memungkiri, Presiden memang memiliki kewenangan untuk melerai dan mengambil keputusan akhir atas kebijakan pelik.
    “Jadi, komunikasi kebijakan publiknya yang lemah. Itu yang menjadi akar persoalan, kenapa semua persoalan baru ramai kemudian Presiden turun. Kan ini kan jadi enggak baik secara ketatanegaraan kan jadi problem. Di mana problemnya adalah, pembantu-pembantunya itu minim koordinasi atau minim kapasitas gitu,” kata Trubus, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/6/2025).
    Ia menuturkan, jika menterinya mampu bekerja baik, masalah pengambilalihan ini seharusnya tidak berulang.
    Pengambilalihan yang berulang ini pun menciptakan preseden buruk bagi Presiden, karena dianggap seperti pemadam kebakaran atau pahlawan kesiangan.
    “Itu kan artinya efek dominonya seperti itu (dianggap pahlawan kesiangan) Akibat dari lemahnya komunikasi kebijakan publik di tingkat kementerian, berakibat kemudian presiden seperti ini,” beber Trubus.
    Trubus menyarankan agar lembaga di sekeliling Presiden turut ambil bagian untuk mengatasi masalah. Dewan Pertimbangan Presiden dan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), menurutnya, harus lebih aktif berperan dan menampung persoalan.
    Kementerian pun harus mengambil pelajaran agar tidak membuat kebijakan
    top-down
    atau kebijakan tanpa masukan dari masyarakat.
    “Jadi, dalam hal ini tidak boleh membuat kebijakan sifatnya
    top-down
    . Makanya harusnya sifatnya
    bottom-up
    . Ini kan kebijakan
    top-down
    tiba-tiba diputus begini. Tetapi
    bottom-up
    -nya, pelibatan publiknya lemah. Padahal, harusnya pelibatan publik itu yang harusnya dalam watak negara kita yang demokrasi itu yang dikedepankan,” ujar Trubus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo terima kunjungan PM Ceko Petr Fiala saat singgah di Praha

    Prabowo terima kunjungan PM Ceko Petr Fiala saat singgah di Praha

    Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Republik Ceko Petr Fiala di hotel tempat Presiden Prabowo singgah di Praha, Ceko, Selasa (17/6/2025) (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Prabowo terima kunjungan PM Ceko Petr Fiala saat singgah di Praha
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Republik Ceko Petr Fiala di hotel tempat Presiden Prabowo singgah di Praha, Ceko, Selasa (17/6) waktu setempat. Sebagaimana keterangan yang diterima, Rabu, pertemuan Prabowo dan PM Petr Fiala berlangsung dalam suasana hangat dan penuh rasa saling menghormati, mencerminkan eratnya hubungan bilateral antara kedua negara.

    Kedatangan PM Petr Fiala disambut langsung oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di lobi hotel. Setelahnya, Seskab Teddy mendampingi PM Petr Fiala menuju ruang pertemuan dengan Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, PM Petr Fiala mengapresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo di Praha, di tengah agenda lawatannya ke Rusia.

    Walaupun bukan merupakan kunjungan resmi di Ceko dan hanya transit sesaat, PM Petr Fiala tetap meluangkan waktu secara khusus untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Bahkan, PM Petr Fiala turut mengenang kunjungannya ke Indonesia dua tahun silam yang menurutnya meninggalkan kesan mendalam.

    “Saya ingat kunjungan saya ke Indonesia dua tahun lalu. Itu sangat mengesankan bagi saya,” ujar PM Petr Fiala di awal pertemuan.

    Presiden Prabowo pun menyambut baik pernyataan PM Petr Fiala dan mengharapkan agar hubungan Indonesia dan Ceko semakin erat di masa mendatang. Pertemuan tersebut juga menjadi momen strategis untuk meningkatkan peluang kemitraan kedua negara di masa mendatang.

    Diketahui, Presiden Prabowo beserta delegasi terbatas dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia pada pekan ini dalam rangka memenuhi undangan resmi dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo akan menjalani prosesi penyambutan resmi kenegaraan serta mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Putin pada Kamis (19/6).

    Agenda kunjungan akan berlanjut pada Jumat (20/6), dengan kehadiran Presiden Prabowo sebagai pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum 2025. Teddy mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kerja sama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia.

    “Dan tentunya, ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara besar, semakin dipandang di mata dunia, terutama di tengah berkembangnya berbagai tantangan global yang sedang meningkat,” kata Teddy.

    Sumber : Antara

  • 9 Isi Kesepakatan Gubernur Aceh dan Sumut Soal Sengketa 4 Pulau Nasional

    9 Isi Kesepakatan Gubernur Aceh dan Sumut Soal Sengketa 4 Pulau Nasional

    Isi Kesepakatan Gubernur Aceh dan Sumut Soal Sengketa 4 Pulau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Aceh

    Muzakir Manaf
    dan Gubernur
    Sumatera Utara

    Bobby Nasution
    sepakat mengakiri
    sengketa empat pulau
    yang sempat mengemuka beberapa waktu terakhir.
    Kesepakatan itu diambil usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di sela-sela perjalanan menuju ke Rusia untuk memenuhi undangan Presiden Vladimir Putin.
    Selain Prabowo, Muzakir, dan Bobby, ratas juga diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
    Ratas kemudian menghasilkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani bersama antara Muzakir dan Bobby, serta disaksikan oleh Tito dan Prasetyo.
    Berikut isi lengkap kesepakatan tersebut:
    Pada hari ini, Selasa 17 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan hasil penelahaan dokumen, penjelasan Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri tentang Permasalahan Status Empat Pulau di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang bertempat di Wisma Negara Jakata Pusat, menyatakan:
    Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara sepakat menyelesaikan permasalahan 4 (empat) pulau yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang, mendasari kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh tahun 1992 dan Kepmendagri Nomor 111 tahun 1992 tentang Penegasan Batas Wilayah Antara Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 24 November 1992, masuk menjadi cakupan wilayah administrasi Kab. Aceh Singkil, Aceh.
    Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas dasar musyawarah mufakat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setelah Singapura, Prabowo Lanjutkan Lawatan ke Rusia untuk Pertemuan dengan Presiden Putin

    Setelah Singapura, Prabowo Lanjutkan Lawatan ke Rusia untuk Pertemuan dengan Presiden Putin

    JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan agenda lawatan luar negerinya ke St. Petersburg, Rusia, setelah menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Singapura pada Senin 16 Juni malam.

    Pesawat kepresidenan PK-GRD yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara Angkatan Udara Singapura, Paya Lebar Air Base, sekitar pukul 22.45 waktu setempat menuju Rusia.

    Keberangkatan Presiden Prabowo dilepas oleh sejumlah pejabat tinggi Singapura, termasuk Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng, Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo, serta Atase Pertahanan KBRI Singapura Kolonel Pnb. Hendra Supriyadi.

    Di Rusia, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan atas undangan langsung dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Agenda utama meliputi pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, serta keikutsertaan sebagai pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.

    “Kunjungan kenegaraan ini sangat strategis untuk memperkuat kerja sama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin dipandang sebagai negara besar di mata dunia, khususnya di tengah meningkatnya tantangan global,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam lawatan ini, Presiden Prabowo juga kemungkinan akan didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Presiden Prabowo dijadwalkan tiba di St. Petersburg pada Rabu 18 Juni, setelah melakukan transit di beberapa negara selama perjalanan.

    SPIEF 2025 akan digelar di St. Petersburg, Rusia, pada 18–21 Juni 2025. Presiden Vladimir Putin dijadwalkan menyampaikan pidato pada upacara penutupan forum ekonomi tersebut pada 21 Juni.

  • Mengapa Prabowo Terbang ke Rusia & Absen dari Undangan PM Kanada ke G7?

    Mengapa Prabowo Terbang ke Rusia & Absen dari Undangan PM Kanada ke G7?

    Jakarta –

    Undangan untuk menghadiri KTT G7 di Kanada tak dipenuhi Presiden Prabowo Subianto. Di waktu yang sama dengan gelaran KTT G7, Prabowo justru melakukan lawatan kenegaraan ke Singapura hingga Rusia. Prabowo memilih untuk memenuhi undangan dari pimpinan dua negara tersebut, baik dari PM Lawrence Wong maupun dari dari Presiden Vladimir Putin.

    Padahal, sebelumnya undangan untuk hadir di KTT G7 disampaikan langsung Perdana Menteri Kanada Mark Carney kepada Prabowo melalui sambungan telepon pada awal Juni lalu.

    Lantas mengapa Prabowo absen di G7 dan justru melakukan lawatan ke negara lain, khususnya Rusia?

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan pada prinsipnya Prabowo, dan pemerintah Indonesia secara khusus, menghargai semua undangan yang diberikan kepada Indonesia.

    Hanya saja ternyata beberapa agenda waktunya bentrok, jadi mau tidak mau Prabowo tak bisa menghadiri semua acara bersamaan. Absennya Prabowo di G7 karena sebelum undangan ke G7 diberikan, Indonesia sudah menetapkan akan hadir di Singapura dan Rusia terlebih dahulu.

    “Undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri St. Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April. Dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok,” papar Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    “Dalam waktu yang juga hampir bersamaan, kita sudah dijadwalkan menghadiri, Presiden sudah dijadwalkan menghadiri annual retreat di Singapura. Waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada,” sebutnya melanjutkan.

    Pemerintah, kata Hasan Nasbi, mendahulukan komitmen-komitmen pertemuan yang lebih awal sudah dibuat. Dalam hal ini undangan pertemuan antara Singapura dan Rusia lebih dulu ditetapkan daripada undangan Kanada.

    “Jadi di antara pilihan-pilihan ini, kemudian pemerintah lebih mendahulukan komitmen-komitmen yang memang sudah dibuat di awal. Karena komitmen dengan Rusia sudah dibuat jauh-jauh hari. Komitmen dengan pemerintah Singapura juga sudah dibuat. Ini kan jadwal tahunan dan juga sudah dipersiapkan lama,” beber Hasan.

    Di sisi lain, Hasan menepis anggapan ketidakhadiran Prabowo di Kanada karena Indonesia memilih untuk mendekati Rusia daripada negara barat. Menurutnya spekulasi seperti ini tidak benar, karena Indonesia menganut prinsip tidak condong pada blok manapun.

    Indonesia, katanya, akan bergabung dengan berbagai forum dan aliansi di dunia berdasarkan kepentingan nasional, bukan berdasarkan hubungan baik atau hubungan buruk dengan beberapa negara saja.

    “Kita kan tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada,” sebut Hasan.

    Sebagai contoh saja, Indonesia saat ini sudah bergabung dengan BRICS yang digawangi Rusia dan China. Namun, di lain Indonesia juga terus mengupayakan untuk menjadi anggota OECD yang notabenenya berisi negara-negara barat.

    “Jadi kalau kita bergabung dengan BRICS misalnya, bukan berarti kita lebih condong ke salah satu blok. Karena dalam waktu yang bersamaan, kita baru saja awal Juni ini juga baru saja menyelesaikan satu step penting, satu milestone penting dalam proses keanggotaan kita menjadi calon anggota OECD. Kalau OECD kan ada Amerika, ada negara-negara Eropa di sana,” pungkas Hasan memaparkan.

    (hal/kil)

  • Prabowo Jadi Pembicara di SPIEF Rusia, Farah DPR: Bukti Indonesia Kuat di Mata Global – Page 3

    Prabowo Jadi Pembicara di SPIEF Rusia, Farah DPR: Bukti Indonesia Kuat di Mata Global – Page 3

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto dan delegasi terbatas melakukan kunjungan ke Singapura dan Rusia, Minggu 16 Juni 2025. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, dalam kunjungan itu Prabowo memenuhi undangan dari Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    “Pada (Minggu) sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto beserta delegasi terbatas Pemerintah Indonesia akan berangkat untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Rusia, Yang Mulia Vladimir Putin,” kata Teddy dikutip dari keterangan di Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Senin (16/6/2025)

    Sebelum bertolak ke Rusia, Prabowo akan terlebih dahulu mengunjungi Singapura untuk bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong. Prabowo dijadwalkan menghadiri Singapore-Indonesia Leaders’ Retreat pada Senin hari ini.

    Setelah itu, Prabowo akan melanjutkan perjalanan menuju Rusia. Dia akan diterima secara resmi dalam upacara penyambutan kenegaraan dan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Putin.

    “Di Rusia, Presiden Prabowo, yang diundang langsung oleh Presiden Putin, akan diterima secara resmi sambutan kenegaraan, dan akan melakukan pertemuan bilateral pada 19 Juni 2025,” jelas Teddy.

     

  • Trump Ogah Teken Pernyataan soal Perang Israel vs Iran di KTT G7

    Trump Ogah Teken Pernyataan soal Perang Israel vs Iran di KTT G7

    Jakarta –

    Presiden Donald Trump tidak berniat untuk menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan de-eskalasi antara Israel dan Iran yang telah disusun oleh para pemimpin G7 di Kanada. Meskipun para pejabat yang mempersiapkan dokumen tersebut berharap bahwa ia pada akhirnya dapat diyakinkan untuk menambahkan namanya.

    Dilansir CNN, Selasa (17/6/2025), keputusan Trump untuk tidak menandatangani pernyataan tersebut menimbulkan perpecahan dengan rekan-rekannya saat KTT berlangsung di Canadian Rockies.

    Rancangan pernyataan yang dipelopori oleh para pejabat Eropa di KTT tersebut mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dan bahwa Iran tidak dapat memperoleh senjata nuklir.

    Beberapa jam sebelum konferensi dimulai, pembicaraan berlangsung di antara delegasi G7 tentang bahasa dalam rancangan pernyataan tersebut.

    Para pejabat Eropa, yang dipimpin oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, berharap dapat menyelesaikan konsensus di antara para pemimpin tentang situasi Timur Tengah bersama dengan tuan rumah KTT, Perdana Menteri Kanada Mark Carney.

    Namun, Trump yang telah mempertanyakan manfaat organisasi multilateral seperti G7, untuk saat ini tidak berniat untuk menandatangani tersebut.

    “Di bawah kepemimpinan yang kuat dari Presiden Trump, Amerika Serikat kembali memimpin upaya untuk memulihkan perdamaian di seluruh dunia. Presiden Trump akan terus berupaya untuk memastikan Iran tidak dapat memperoleh senjata nuklir,” demikian pernyataan resmi Gedung Putih.

    Ketika ditanya apakah sebuah pernyataan akan menunjukkan persatuan di antara para pemimpin dunia dalam masalah ini, pejabat senior tersebut menjawab bahwa kehadiran Trump di KTT tersebut adalah caranya untuk menunjukkan persatuan.

    Para pejabat Eropa berharap bahwa pikiran Trump dapat diubah pada pernyataan bersama, tetapi mengakui bahwa vetonya akan menggagalkan harapan untuk menunjukkan konsensus mengenai masalah ini.

    “Kita lihat saja nanti, pada akhirnya, terserah pihak Amerika untuk memutuskan apakah kita akan memiliki pernyataan G7 mengenai Timur Tengah atau tidak,” ujar juru bicara pemerintah Jerman, Stefan Kornelius kepada para wartawan yang berkumpul di lokasi KTT.

    Seorang pejabat senior Kanada mengatakan bahwa delegasi-delegasi yang mewakili ketujuh pemimpin G7 akan terus bekerja untuk menyusun verbatim pernyataan tersebut, dan para pemimpin Eropa khususnya masih terlibat dengan harapan untuk mencapai sebuah konsensus.

    “Ini belum menjadi kesepakatan, ini adalah sesuatu yang akan didiskusikan di tingkat pemimpin. Kami berharap bahwa sebagian besar pembicaraan itu akan terjadi dalam sesi keamanan global malam ini. Masih terlalu dini untuk berspekulasi mengenai apa yang akan atau tidak akan dihasilkan dari pembicaraan tersebut,” ujar pejabat senior Kanada tersebut.

    Berbicara kepada para wartawan di KTT setelah bertemu dengan Starmer, Trump menyatakan bahwa ia akan segera mencapai kesepakatan diplomatik dengan Iran yang akan mengakhiri konflik dengan Israel.

    “Saya pikir Iran pada dasarnya berada di meja perundingan di mana mereka ingin membuat kesepakatan, dan segera setelah saya pergi dari sini, kami akan melakukan sesuatu,” kata Trump tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang akan dilakukannya.

    Ketika ditanya mengenai keterlibatan AS dalam perang ini, Trump mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Iran tidak mengembangkan senjata nuklir.

    “Saya tidak ingin melihat adanya senjata nuklir di Iran, dan kami sedang dalam perjalanan untuk memastikan hal itu terjadi,” katanya.

    Ketika ditanya apakah dia yakin Israel dapat menekan ancaman nuklir yang ditimbulkan oleh Iran tanpa bantuan AS, Trump menjawab “Itu tidak relevan. Sesuatu akan terjadi.”

    Sebelumnya pada hari Senin sebelum KTT dimulai, Trump mengatakan bahwa ia yakin Iran ingin meredakan konfliknya dengan Israel.

    “Mereka ingin berbicara, tetapi mereka seharusnya melakukan itu sebelumnya. Saya punya waktu 60 hari, dan mereka punya waktu 60 hari, dan pada hari ke-61, saya berkata, ‘Kita tidak punya kesepakatan,” kata dia.

    “Mereka harus membuat kesepakatan, dan ini menyakitkan bagi kedua belah pihak, tetapi menurut saya Iran tidak akan memenangkan perang ini, dan mereka harus berbicara, dan mereka harus segera berbicara, sebelum semuanya terlambat,” tambahnya.

    Trump mengeluarkan ultimatum dua bulan pada musim semi ini bagi Iran untuk mmebuat kesepakatan nuklir atau menghadapi konsekuensi.

    Presiden AS menolak untuk mengatakan apa, yang akan mendorong keterlibatan militer AS dalam konflik tersebut.

    “Saya tidak ingin membicarakan hal itu,” katanya. Dia tidak menjelaskan ketika didesak mengenai informasi intelijen apa yang diberikan AS kepada Israel.

    Sementara, rekan-rekan di G7 berencana untuk menekan pemimpin AS tersebut mengenai strateginya dalam menangani konflik Israel dan Iran. Para pejabat dari berbagai delegasi mengatakan, konflik Timur Tengah yang semakin memanas membayangi hari pertama KTT.

    Tidak jelas bagi para pejabat Eropa apa yang membuat Trump yakin bahwa pembicaraan dapat dilanjutkan, mengingat skala dan cakupan serangan Israel.

    Mengingat pengaruh AS terhadap Israel, mereka menginginkan gambaran yang lebih jelas mengenai berapa lama AS berniat untuk membiarkan konflik ini berlanjut, atau apakah Trump berencana untuk memberikan tekanan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meredakan ketegangan, kata para pejabat tersebut.

    Sudah ada perbedaan antara Trump dan Macron mengenai peran Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menengahi konflik ini.

    Setelah melakukan panggilan telepon dengan Putin akhir pekan ini, Trump mengatakan bahwa dia yakin pemimpin Rusia itu dapat bertindak sebagai mediator. Namun Macron menolak gagasan tersebut selama kunjungan ke Greenland, dengan mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan Moskow terhadap Piagam PBB di Ukraina telah mendiskualifikasinya untuk bertindak sebagai perantara perdamaian.

    Perbedaan kedua pemimpin itu atas Putin terlihat jelas pada hari Senin saat penampilan publik pertama Trump di G7, di mana ia mengkritik blok tersebut karena mengeluarkan Rusia sebelas tahun yang lalu.

    Ini adalah pembukaan yang agresif untuk kunjungan presiden di Kanada, di mana ia akan bertemu dengan para pemimpin selama dua hari ke depan untuk membahas berbagai topik.

    “Barack Obama dan seseorang bernama Trudeau tidak ingin Rusia masuk. Dan menurut saya itu adalah sebuah kesalahan, karena saya rasa Anda tidak akan mengalami perang saat ini jika Anda mengikutsertakan Rusia,” ujar Trump dalam pertemuannya dengan Carney.

    Rusia dikeluarkan dari G8 setelah mencaplok Krimea pada tahun 2014. Justin Trudeau, yang dikritik Trump berulang kali pada hari Senin karena memutuskan untuk tidak memasukkan Rusia, menjadi perdana menteri setahun kemudian.

    “Mereka mengusir Rusia, yang menurut saya merupakan kesalahan yang sangat besar, meskipun saya tidak berkecimpung di dunia politik,” kata Trump. Ia mengatakan bahwa tidak adanya Putin di meja perundingan “membuat hidup menjadi lebih rumit.”

    Ketika kemudian ditanya tentang bergabungnya Putin, ia berkata, “Saya tidak mengatakan dia harus bergabung pada saat ini, karena terlalu banyak air yang masuk ke dalam bendungan.”

    (wnv/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Terbuka Opsi AS Terlibat Konflik Israel vs Iran

    Terbuka Opsi AS Terlibat Konflik Israel vs Iran

    Washington –

    Konflik antara Israel dan Iran semakin memanas. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut pihaknya membuka opsi untuk terlibat di konflik tersebut.

    “Ada kemungkinan kita bisa terlibat dalam pertempuran yang sedang berlangsung antara musuh bebuyutan di Timur Tengah,” kata Trump dalam sebuah wawancara menurut ABC News, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (16/6/2025).

    Mengenai Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai mediator potensial dalam konflik tersebut, Trump mengatakan “ia siap. Ia menelepon saya tentang hal itu. Kami telah berbicara panjang lebar tentang hal itu,” kata Trump kepada seorang reporter ABC News.

    Perang Iran dan Israel memanas setelah Israel dihujani rudal Iran. Begini penampakannya sebelum dan setelah penyerangan tersebut. Foto: Reuters

    Sebelumnya pada hari Minggu (15/6), Trump mendesak Iran dan Israel untuk “membuat kesepakatan” dan mengakhiri saling serang mereka yang mematikan.

    Namun, Trump juga menilai kedua negara mungkin perlu “bertempur habis-habisan” terlebih dahulu.

    “Saya pikir sudah waktunya untuk mencapai kesepakatan,” cetus Trump saat berbicara kepada wartawan, seperti dilansir Al Arabiya, Senin (16/6/2025).

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya

    “Tapi terkadang mereka harus bertempur habis-habisan, tetapi kita akan melihat apa yang terjadi,” ujarnya, saat berbicara di Gedung Putin sebelum terbang ke Kanada untuk menghadiri KTT G7.

    Pernyataan Trump itu disampaikan ketika Israel dan Iran saling melancarkan serangan rudal dan drone, yang berpotensi memicu lebih banyak kerusakan dalam konflik yang tampaknya semakin memanas beberapa hari terakhir.

    Serangan Israel ke Iran (Foto: via REUTERS/Majid Asgaripour)

    Kapal Induk Bergerak

    Kapal induk AS, USS Nimitz, terpantau meninggalkan perairan Laut China Selatan pada Senin (16/6) pagi menuju ke arah barat, ke kawasan Timur Tengah. Kapal induk AS ini bahkan membatalkan jadwal kunjungan ke pelabuhan Vietnam.

    Pergerakan terbaru kapal induk AS ini terdeteksi saat pertempuran sengit terjadi antara Israel dan Iran beberapa hari terakhir. Belum ada tanggapan resmi dari Kedutaan Besar AS di Vietnam atas laporan ini.

    Pekan lalu, kelompok tempur kapal induk Nimitz melakukan operasi keamanan maritim di perairan Laut China Selatan. Operasi itu, menurut situs resmi Komandan Armada Pasifik AS, disebut sebagai “bagian dari kehadiran rutin Angkatan Laut AS di Indo Pasifik”.

    Lihat Video ‘Presiden Iran: Israel Akan Menyesali Agresi Bodohnya’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Penjelasan soal Prabowo Hadiri Undangan Putin dan Batal ke KTT G7

    Penjelasan soal Prabowo Hadiri Undangan Putin dan Batal ke KTT G7

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan memenuhi undangan khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Dengan begitu, Prabowo tak bisa menghadiri KTT G7.

    Adapun KTT G7 diketahui akan digelar pada 16 dan 17 Juni 2025. Adapun negara yang masuk dalam KTT G7 yakni Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

    Sementara, Prabowo juga sudah merencanakan dari jauh-jauh hari untuk mengunjungi Singapura, selain ke Rusia.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan waktu kegiatan KTT G7 itu bentrok dengan agenda ke Rusia dan Singapura. Namun, Hasan menyebut pemerintah menghargai undangan yang terus berdatangan ke Prabowo.

    “Presiden mendapatkan banyak sekali kehormatan dengan diundang ke dalam berbagai forum di dunia. Undangan-undangan ini ada yang waktunya pas, ada yang waktunya itu agak bentrok. Hampir bersamaan,” kata Hasan kepada wartawan di kantornya, Gedung Kwarnas Pramuka, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    “Dengan jarak yang lumayan jauh itu titik-titiknya lumayan-lumayan jauh tuh. Ada yang di Kanada, ada yang di Singapura, ada yang di St. Petersburg. Pemerintah kita tentu menghargai undangan-undangan ini karena ini sebuah kehormatan terhadap pemerintah Indonesia,” lanjutnya.

    Sikap RI Tak ke Blok Mana Pun

    Foto: Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi (Eva/detikcom)

    Istana menegaskan sikap Indonesia tak bergabung ke blok mana pun. Hal ini karena Prabowo tidak bisa memenuhi undangan KTT G7 karena bentrok dengan agenda bertemu Putin.

    “Jadi tidak condong ke blok mana pun. Kita tidak melihat dunia hitam-putih. Jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada,” kata Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi kepada wartawan di kantornya, Gedung Kwarnas Pramuka, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Hasan mengatakan Indonesia akan bergabung ke forum mana pun berdasarkan kepentingan nasional, bukan berdasarkan hubungan baik atau buruk negara-negara lain. Hasan mengambil contoh Indonesia yang tengah mengikuti aksesi BRICS dan di saat bersamaan juga ikut aksesi keanggotaan OECD.

    “Kalau OECD kan ada Amerika, ada negara-negara Eropa di sana. Nah di saat yang bersamaan kita menjadi anggota BRICS dan di saat yang bersamaan kita juga dalam proses menjadi anggota OECD. Jadi nggak condong ke mana pun, kita akan bergabung dengan klub yang, kalau klub-klub internasional itu, klub-klub multilateral itu memberikan keuntungan strategis kepada bangsa kita, kita akan join,” ujarnya.

    “Kalau tidak memberikan keuntungan strategis kepada kita, ya kita mungkin tidak akan join. Kita kan juga aktif dalam G20, G7 ini kan bagian dari G20 dan kita aktif. Kita juga aktif di dalam APEC. Di APEC itu ada China, ada RRC, ada Amerika Serikat. Jadi kita sama sekali dalam pendirian politik kita yang bebas aktif tidak akan condong ke salah satu blok. Kita akan bergabung ke blok ekonomi, ingat blok ekonomi,” lanjut Hasan.

    Hasan menyebut Indonesia tegas menganut politik bebas aktif. Oleh karena itu, ia berharap tidak ada spekulasi liar soal sikap politik Indonesia.

    “Kita nggak akan masuk ke dalam blok militer, blok pertahanan. Kita masuk dalam blok ekonomi selama itu menguntungkan buat bangsa kita. Jadi kira-kira itu. Jadi spekulasi kayak tadi harusnya kita taruh jauh-jauh dari pendirian politik luar negeri negara kita,” ujarnya.

    Pertemuan dengan Putin

    Foto: REUTERS/Pool/Maxim Shemetov

    Prabowo akan memenuhi undangan Putin untuk berkunjung ke negaranya pada 18-20 Juni mendatang. Sejumlah agenda bakal dijalani Prabowo dalam kunjungannya ke Saint Petersburg.

    “Bapak Presiden RI dan rombongan terbatas juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Saint Petersburg, Rusia pada tanggal 18-20 Juni mendatang,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat kepada wartawan dalam jump pers di kantornya, Kamis (12/6/2025).

    Roy menjelaskan kunjungan Prabowo ke Rusia ini dalam rangka memenuhi undangan Putin. Selain itu, Prabowo dijadwalkan menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum 2025.

    “Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia. Dan juga sekaligus menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum tahun ini yang sudah memasuki tahun berjalan sekitar berapa tahun,” jelasnya.

    Roy mengatakan kunjungan ini juga dilakukan dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara RI dan Rusia. Hal ini sangat penting dan memiliki makna penting bagi hubungan diplomatik kedua negara.

    “Dalam pertemuan bilateral nanti kunjungan ini juga diharapkan akan membahas perkembangan kerja sama bilateral. Serta melakukan tukar pikiran diantara para leaders terkait dengan isu-isu regional dan global yang menjadi common concern,” jelasnya.

    Roy menyampaikan kunjungan ini juga diharapkan menghasilkan sejumlah langkah konkret yang pada saatnya nanti akan disampaikan lebih lanjut.

    “Karena sampai saat ini masih memasuki tahap finalisasi akhir,” tuturnya.

    Sementara itu, dalam Saint Petersburg International Economic Forum, Prabowo diagendakan menyampaikan pidato pada sesi pembukaan serta mengikuti sesi pleno bersama Putin.

    Dalam rangkaian kunjungan Prabowo ke Rusia, sejumlah pejabat bakal turut mendampingi. Sebelum itu, Menteri Luar Negeri Sugiono juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Rusia di Moskow.

    “Dan juga sebelum rangkaian pertemuan di tingkat Presiden direncanakan juga bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Rusia di Moskow. Ini sebenarnya hal yang sudah pernah dijadwalkan sebelumnya hanya tertunda sehingga baru bisa terlaksana minggu depan bila tidak ada halangan,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 3

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini