Xcloud.id

Tag: Vladimir Putin

  • Putin Diyakini Tak akan Tunduk Ultimatum Trump

    Putin Diyakini Tak akan Tunduk Ultimatum Trump

    JAKARTA – Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan besar tidak akan tunduk pada ultimatum sanksi yang akan berakhir Jumat ini dari Presiden AS Donald Trump.

    Putin tetap mempertahankan tujuan untuk merebut empat wilayah Ukraina secara keseluruhan, sumber yang dekat dengan Kremlin mengatakan kepada Reuters.

    Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia dan mengenakan tarif 100% kepada negara-negara pembeli minyaknya—yang terbesar di antaranya adalah China dan India—kecuali Putin menyetujui gencatan senjata dalam perang Rusia di Ukraina.

    Tekad Putin untuk terus maju didorong oleh keyakinannya Rusia sedang menang dan skeptisisme bahwa sanksi AS lainnya akan berdampak besar setelah gelombang sanksi ekonomi berturut-turut selama 3,5 tahun perang, menurut tiga sumber yang mengetahui diskusi di Kremlin.

    Pemimpin Rusia itu tidak ingin membuat Trump marah. Putin menyadari dia mungkin menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Washington dan Barat, tetapi tujuan perangnya lebih diutamakan, kata dua sumber tersebut.

    Tujuan Putin adalah untuk sepenuhnya merebut wilayah Ukraina Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, yang diklaim Rusia sebagai miliknya, dan kemudian membicarakan perjanjian damai, kata salah satu sumber.

    “Jika Putin mampu sepenuhnya menduduki keempat wilayah yang diklaimnya untuk Rusia, ia dapat mengklaim bahwa perangnya di Ukraina telah mencapai tujuannya,” kata James Rodgers, penulis buku yang akan segera terbit, “The Return of Russia”.

    Proses perundingan saat ini, di mana negosiator Rusia dan Ukraina telah bertemu tiga kali sejak Mei, merupakan upaya Moskow untuk meyakinkan Trump bahwa Putin tidak menolak perdamaian, kata sumber pertama, seraya menyebut perundingan tersebut tidak memiliki substansi nyata selain diskusi tentang pertukaran kemanusiaan.

    Rusia menyatakan keseriusannya untuk menyepakati perdamaian jangka panjang dalam perundingan tersebut, tetapi prosesnya rumit karena sikap kedua belah pihak sangat berbeda.

    Putin pekan lalu menggambarkan perundingan tersebut sebagai hal yang positif.

    Tuntutan yang dinyatakan Moskow mencakup penarikan penuh Ukraina dari keempat wilayah tersebut dan penerimaan status netral oleh Kyiv serta pembatasan jumlah militernya – tuntutan yang ditolak oleh Ukraina.

    Sebagai tanda mungkin masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan sebelum batas waktu, utusan khusus Trump, Steve Witkoff, diperkirakan akan mengunjungi Rusia minggu ini, menyusul meningkatnya retorika antara Trump dan Moskow mengenai risiko perang nuklir.

    “Presiden Trump ingin menghentikan pembunuhan, itulah sebabnya ia menjual senjata buatan Amerika kepada anggota NATO dan mengancam Putin dengan tarif dan sanksi yang ketat jika ia tidak menyetujui gencatan senjata,” ujar juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menanggapi permintaan komentar.

    Trump yang sebelumnya memuji Putin dan menawarkan prospek kesepakatan bisnis yang menguntungkan antara kedua negara, belakangan ini menunjukkan ketidaksabaran yang semakin meningkat terhadap presiden Rusia.

    Trump mengeluhkan apa yang disebutnya “omong kosong” Putin dan menyebut pemboman tanpa henti Rusia di Kyiv dan kota-kota Ukraina lainnya sebagai “menjijikkan”.

  • Trump Kirim Utusan ke Rusia Pekan Depan Jelang Berakhirnya Tenggat Waktu

    Trump Kirim Utusan ke Rusia Pekan Depan Jelang Berakhirnya Tenggat Waktu

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirim utusan khususnya Steve Witkoff ke Rusia minggu depan. Witkoff dikirim ke Rusia menjelang berakhirnya tenggat waktu yang diminta AS agar Rusia mengakhiri perang dengan Ukraina.

    “Saya rasa minggu depan, Rabu atau Kamis,” kata Trump saat ditanya kapan Witkoff ke Rusia seperti dilansir AFP, Senin (4/8/2025).

    Trump mengatakan ada dua kapal selam nuklir yang dikerahkannya. Dua kapal nuklir itu disebut sudah berada di kawasan Rusia.

    Meski begitu, Trump belum mengatakan tentang dua kapal nuklir itu, belum diketahui jelas maksud Trump itu kapal selam bertenaga nuklir atau bersenjata nuklir. Ia juga tidak merinci lokasi penempatan yang tepat, yang dirahasiakan oleh militer AS.

    Kecaman terhadap nuklir ini muncul di tengah tenggat waktu yang ditetapkan Trump pada akhir minggu depan bagi Rusia untuk mengambil langkah-langkah guna mengakhiri perang Ukraina atau menghadapi sanksi baru yang tidak ditentukan.

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Witkoff beberapa kali di Moskow, sebelum upaya Trump untuk memperbaiki hubungan dengan Kremlin terhenti.

    Tuntutan tersebut termasuk agar Ukraina meninggalkan wilayahnya dan mengakhiri ambisi untuk bergabung dengan NATO.

    Trump Beri Tenggat Waktu 10 Hari

    Sebelumnya, Trump memberikan Putin waktu untuk mengakhiri perang di Ukraina. Ia memastikan akan ada sanksi baru yang lebih berat jika Putin tidak mematuhi.

    Dilansir AFP, Selasa (29/7), Trump menyampaikan ultimatum itu saat bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Skotlandia. Ia menegaskan akan ada sanksi baru yang lebih berat bagi Putin jika tidak mengindahkan ultimatumnya.

    Trump, yang duduk bersama Starmer di resor golf mewah milik pemimpin AS tersebut di Turnberry, selatan Glasgow, mengatakan ia “sangat kecewa” dengan Putin atas serangan yang terus berlanjut terhadap target sipil Ukraina.

    Ia mengumumkan bahwa ia mengurangi tenggat waktu 50 hari yang sebelumnya ditetapkan pada 14 Juli bagi Putin untuk mengakhiri konflik Ukraina menjadi “sekitar 10 atau 12 hari”, dimulai segera.

    “Tidak ada alasan untuk menunggu,” kata Trump, menambahkan bahwa ia pikir Putin ingin mengakhiri semuanya dengan cepat.

    Trump juga menuding Putin telah membunuh orang. Ia tidak tertarik untuk berbicara lagi dengan Putin.

    “Saya benar-benar merasa ini akan berakhir. Tapi setiap kali saya berpikir ini akan berakhir, dia membunuh orang. Saya tidak begitu tertarik untuk berbicara (dengannya) lagi,” ucap dia.

    (zap/yld)

  • Kala Trump dan Eks Presiden Rusia Saling Ancam Kerahkan Nuklir

    Kala Trump dan Eks Presiden Rusia Saling Ancam Kerahkan Nuklir

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan perintah pengerahan dua kapal selam nuklir pada Jumat (1/8) waktu setempat. Trump menyebut langkah ini sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya “pernyataan yang sangat provokatif” dari eks presiden Rusia yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev.

    Trump mengumumkan pengerahan kapal selam nuklir itu dalam sebuah unggahan pada Jumat (1/8) di platform Truth Social miliknya. Ia tidak merinci secara spesifik ke mana kapal selam tersebut akan ditempatkan atau kemampuan apa yang dimiliki kapal selam tersebut.

    “Berdasarkan pernyataan yang sangat provokatif dari mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia, saya telah memerintahkan dua Kapal Selam Nuklir untuk ditempatkan di wilayah yang sesuai, untuk berjaga-jaga jika pernyataan bodoh dan provokatif ini lebih dari sekadar itu,” tulis Trump.

    “Kata-kata sangat penting, dan seringkali dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan, saya harap ini tidak akan menjadi salah satunya,” tambahnya, dilansir ABC News, Sabtu (2/8/2025).

    Awal Mula

    Trump dan Dmitry Medvedev, mantan presiden Rusia yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, telah berseteru di media sosial selama beberapa hari terakhir. Namun, ribut-ribut itu memanas setelah Medvedev mengatakan agar Trump mengingat bahwa Rusia memiliki kemampuan serangan nuklir era Uni Soviet sebagai pilihan terakhir.

    Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Dia kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusi (Foto: Sputnik/Valentin Yegorshin/Pool via REUTERS)

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (2/8/2025), hal ini disampaikan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin itu setelah Trump meminta Medvedev untuk “berhati-hati dengan ucapannya.”

    Trump, dalam sebuah unggahan di media sosial Truth miliknya, mengkritik tajam Medvedev. Ini disampaikan Trump setelah Medvedev mengatakan bahwa ancaman Trump untuk menjatuhkan tarif hukuman kepada Rusia dan para pembeli minyaknya adalah “permainan ultimatum”, dan selangkah lebih dekat menuju perang antara Rusia dan Amerika Serikat.

    “Beri tahu Medvedev, mantan Presiden Rusia yang gagal, yang merasa dirinya masih Presiden, untuk berhati-hati dengan ucapannya. Dia memasuki wilayah yang sangat berbahaya!” tulis Trump, dalam peringatannya kepada Medvedev, dilansir kantor berita Reuters.

    Sebelumnya pada 29 Juli, Trump mengatakan Rusia memiliki “10 hari dari hari ini” untuk menyetujui gencatan senjata di Ukraina atau akan dikenakan tarif, bersama dengan para pembeli minyaknya. Moskow, yang telah menetapkan persyaratan perdamaiannya sendiri, sejauh ini belum mengindikasikan akan mematuhi tenggat waktu Trump.

    Pernyataan Trump itu ditanggapi keras oleh Medvedev. “Trump sedang memainkan permainan ultimatum dengan Rusia: 50 hari atau 10 hari… Dia harus ingat 2 hal: 1. Rusia bukanlah Israel atau bahkan Iran. 2. Setiap ultimatum baru adalah ancaman dan langkah menuju perang. Bukan antara Rusia dan Ukraina, tetapi dengan negaranya sendiri,” tulis Medvedev di media sosial X awal pekan lalu.

    Kemudian dalam postingannya pada hari Kamis (31/7) waktu AS, Trump mengatakan ia tidak peduli apa yang dilakukan India — salah satu pembeli minyak terbesar Rusia bersama China — terhadap Rusia.

    “Mereka bisa bersama-sama menghancurkan ekonomi mereka yang mati, terserah saya. Kita hanya berbisnis sedikit dengan India, tarif mereka terlalu tinggi, termasuk yang tertinggi di dunia. Demikian pula, Rusia dan AS hampir tidak berbisnis bersama. Mari kita pertahankan seperti itu,” ujarnya.

    Medvedev pun merespons dengan mengatakan bahwa pernyataan Trump tersebut menunjukkan bahwa Rusia harus melanjutkan kebijakannya saat ini.

    “Jika beberapa kata dari mantan presiden Rusia memicu reaksi gugup seperti itu dari presiden Amerika Serikat yang berwibawa, maka Rusia melakukan segalanya dengan benar dan akan terus berjalan di jalurnya sendiri,” kata Medvedev dalam sebuah unggahan di Telegram.

    Trump seharusnya ingat, katanya, “betapa berbahayanya ‘Tangan Mati’ yang legendaris itu,” sebuah referensi terhadap sistem komando semi-otomatis rahasia Rusia yang dirancang untuk meluncurkan rudal nuklir Moskow, jika kepemimpinannya telah dilumpuhkan dalam serangan pemenggalan kepala oleh musuh.

    Menanggapi pernyataan Medvedev, Trump mengatakan bahwa ia telah memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir ke “wilayah yang sesuai”. Trump menyebut langkah ini sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya “pernyataan yang sangat provokatif” dari Medvedev.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/idh)

  • Prabowo Cetak Sejarah sebagai Pemimpin dengan Pemilih Terbanyak

    Prabowo Cetak Sejarah sebagai Pemimpin dengan Pemilih Terbanyak

    GELORA.CO -Kemenangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ternyata mencatatkan sejarah di dunia, karena mampu memperoleh suara terbanyak dibanding presiden lain di dalam negeri maupun negara demokrasi lain.

    Perihal itu diperoleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) pertama, Prof. Jimly Asshiddiqie, berdasarkan kontestasi pilpres sebelumnya di dalam negeri maupun negara tetangga yang menganut sistem demokrasi terbuka lainnya.

    Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) itu menjelaskan, sejak pilpres digelar dengan sistem proporsional terbuka di dalam negeri, hasil Pilpres 2024 merupakan yang tertinggi.

    Dia menyebutkan, perolehan suara dari Prabowo yang akhirnya sah menjadi Presiden ke-8 RI, melampaui dua presiden pendahulunya, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Presiden yang dipilih terbanyak di sepanjang sejarah umat manusia, Prabowo Subianto, 97 juta. Presiden yang kedua itu tahun 2019 namanya Joko Widodo, 84 juta,” ujar Jimly dalam acara seminar Partai Buruh yang dikutip melalui siaran ulang Youtube, pada Sabtu, 2 Agustus 2025.

    Kemudian, Jimly menyebutkan perolehan suara Presiden di beberapa negara demokrasi lain yang terakhir kali dilaksanakan, juga tidak bisa menyaingi suara Prabowo.

    “Baru nomor tiga dan nomor empat (perolehan suara terbanyak dalam pilpres di dunia) itu presiden Donald Trump dan Joe Biden,” urai dia.

    Yang kelima presiden Rusia, Vladimir Putin yang kemarin terakhir 80 persen dia (suaranya). Tapi yang nomor enam SBY,” sambung Jimly.

    Oleh karena itu, mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu menyimpulkan, pelaksanaan demokrasi dalam pemilu Indonesia melebihi negara lain secara kuantitas.

    “Jadi dari segi pemilihan presiden, yang paling penting pemilihan itu kepala negaranya, bukan anggota parlemennya. Jadi dilihat dari segi pemilihan kepala negara, kita ini the first largest democracy in the world. Nomor satu,” demikian Jimly menambahkan. 

  • Panas! Sekutu Putin Ingatkan Trump Soal Kemampuan Serangan Nuklir Rusia

    Panas! Sekutu Putin Ingatkan Trump Soal Kemampuan Serangan Nuklir Rusia

    Jakarta –

    Panas! Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingat bahwa Rusia memiliki kemampuan serangan nuklir era Uni Soviet sebagai pilihan terakhir. Hal ini disampaikan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin itu setelah Trump meminta Medvedev untuk “berhati-hati dengan ucapannya.”

    Trump, dalam sebuah unggahan di media sosial Truth miliknya, mengkritik tajam Medvedev, yang merupakan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia. Ini disampaikan Trump setelah Medvedev mengatakan bahwa ancaman Trump untuk menjatuhkan tarif hukuman kepada Rusia dan para pembeli minyaknya adalah “permainan ultimatum”, dan selangkah lebih dekat menuju perang antara Rusia dan Amerika Serikat.

    “Beri tahu Medvedev, mantan Presiden Rusia yang gagal, yang merasa dirinya masih Presiden, untuk berhati-hati dengan ucapannya. Dia memasuki wilayah yang sangat berbahaya!” tulis Trump, dalam peringatannya kepada Medvedev, dilansir kantor berita Reuters, Jumat (1/8/2025).

    Sebelumnya pada 29 Juli, Trump mengatakan Rusia memiliki “10 hari dari hari ini” untuk menyetujui gencatan senjata di Ukraina atau akan dikenakan tarif, bersama dengan para pembeli minyaknya. Moskow, yang telah menetapkan persyaratan perdamaiannya sendiri, sejauh ini belum mengindikasikan akan mematuhi tenggat waktu Trump.

    Dalam postingannya pada hari Kamis (31/7) waktu AS, Trump mengatakan ia tidak peduli apa yang dilakukan India — salah satu pembeli minyak terbesar Rusia bersama China — terhadap Rusia.

    “Mereka bisa bersama-sama menghancurkan ekonomi mereka yang mati, terserah saya. Kita hanya berbisnis sedikit dengan India, tarif mereka terlalu tinggi, termasuk yang tertinggi di dunia. Demikian pula, Rusia dan AS hampir tidak berbisnis bersama. Mari kita pertahankan seperti itu,” ujarnya.

    Medvedev mengatakan bahwa pernyataan Trump menunjukkan bahwa Rusia harus melanjutkan kebijakannya saat ini.

    “Jika beberapa kata dari mantan presiden Rusia memicu reaksi gugup seperti itu dari presiden Amerika Serikat yang berwibawa, maka Rusia melakukan segalanya dengan benar dan akan terus berjalan di jalurnya sendiri,” kata Medvedev dalam sebuah unggahan di Telegram.

    Trump seharusnya ingat, katanya, “betapa berbahayanya ‘Tangan Mati’ yang legendaris itu,” sebuah referensi terhadap sistem komando semi-otomatis rahasia Rusia yang dirancang untuk meluncurkan rudal nuklir Moskow, jika kepemimpinannya telah dilumpuhkan dalam serangan pemenggalan kepala oleh musuh.

    Medvedev telah muncul sebagai salah satu tokoh garis keras anti-Barat Rusia yang paling vokal sejak Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada tahun 2022. Para kritikus Kremlin mencemoohnya sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, meskipun beberapa diplomat Barat mengatakan pernyataannya memberikan gambaran pemikiran di kalangan pembuat kebijakan senior Kremlin.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Zelensky Desak Dunia Dorong Perubahan Rezim di Rusia

    Zelensky Desak Dunia Dorong Perubahan Rezim di Rusia

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dunia harus mendorong “perubahan rezim” di Rusia. Menurutnya, jika itu tidak dilakukan, Presiden Vladimir Putin akan terus mengganggu stabilitas negara-negara tetangga Rusia.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Finlandia, bertepatan dengan peringatan 50 tahun penandatanganan “Undang-Undang Final Helsinki”, sebuah dokumen yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara musuh-musuh Perang Dingin.

    “Saya yakin Rusia dapat didorong untuk menghentikan perang ini. Rusia memulainya, dan Rusia dapat dipaksa untuk mengakhirinya,” ujar Zelensky dalam pidato daring di konferensi tersebut, dilansir kantor berita AFP, Kamis (31/7/2025).

    “Tetapi jika dunia tidak bertujuan untuk mengubah rezim di Rusia, itu berarti bahkan setelah perang berakhir, Moskow akan tetap mencoba mengganggu stabilitas negara-negara tetangga,” tambahnya.

    Kepala negara Ukraina itu juga mengatakan sudah waktunya untuk menggunakan aset-aset Rusia yang dibekukan untuk melawan Rusia.

    “Kita perlu sepenuhnya memblokir mesin perang Rusia … mengerahkan seluruh aset Rusia yang dibekukan, termasuk kekayaan hasil korupsi yang dicuri, untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia,” kata Zelensky.

    “Sudah waktunya untuk menyita aset-aset Rusia, bukan hanya membekukannya, menyitanya, dan menggunakannya untuk perdamaian, bukan perang,” tambahnya.

    Zelensky telah diundang untuk menghadiri konferensi di Helsinki, ibu kota Finlandia tersebut secara langsung, tetapi dia menyampaikan pidatonya secara daring.

    Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan pekan lalu bahwa Rusia akan berpartisipasi dalam konferensi itu, tetapi tidak akan mengirimkan perwakilan tingkat tinggi ke pertemuan tersebut.

    Diketahui bahwa pada 1 Agustus 1975, blok Timur dan Barat menandatangani Undang-Undang Final Helsinki di ibu kota Finlandia tersebut.

    Perjanjian bersejarah antara 35 negara tersebut, termasuk Uni Soviet dan Amerika Serikat, menghasilkan pembentukan OSCE, yang saat ini beranggotakan 57 negara.

    Di antara prinsip-prinsip utama yang tercantum dalam perjanjian tersebut adalah kedaulatan negara, tidak menggunakan kekuatan, dan yang terpenting, kekebalan batas negara.

    “Negara-negara peserta menganggap semua batas negara satu sama lain serta batas negara-negara di Eropa tidak dapat diganggu gugat, dan oleh karena itu mereka akan menahan diri, baik sekarang maupun di masa mendatang, untuk tidak menyerang batas-batas ini,” demikian bunyi teks perjanjian tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kapal Admiral Kuznetsov di Ujung Tanduk, Rusia Terancam ‘Pincang’

    Kapal Admiral Kuznetsov di Ujung Tanduk, Rusia Terancam ‘Pincang’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nasib Admiral Kuznetsov, kapal induk legendaris sekaligus simbol kekuatan maritim Rusia, kian suram. Setelah absen dari operasional sejak 2017 dan melalui rangkaian kegagalan perbaikan, pemerintah Rusia dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjual atau membesituakan kapal tersebut.

    Ketua perusahaan galangan kapal negara Rusia (United Shipbuilding Corporation/USC), Andrei Kostin, menyampaikan bahwa biaya pemeliharaan yang terus membengkak membuat kelanjutan proyek perbaikan tidak lagi masuk akal.

    “Tidak ada gunanya memperbaikinya lagi. Kapal itu sudah berusia lebih dari 40 tahun, dan harganya sangat mahal,” ujar Kostin kepada Kommersant, dikutip dari Newsweek pada Rabu (30/7/2025).

    Surat kabar Izvestia sebelumnya melaporkan bahwa proses perbaikan telah ditangguhkan. Kapal ini seharusnya kembali aktif pada 2022, namun mengalami berbagai kendala, termasuk insiden tenggelamnya dok kering pada 2018 serta dua kebakaran besar yang menewaskan pekerja pada 2019 dan 2022.

    Biaya perbaikan juga melonjak tajam dari 20 miliar rubel (sekitar Rp4 triliun) menjadi 60 miliar rubel (Rp12 triliun) hanya dalam kurun satu tahun. Hingga kini belum ada kejelasan soal jadwal peluncuran kembali, bahkan USC menyebutkan bahwa belum ada keputusan final apakah kapal akan dijual, dibuang, atau tetap dipertahankan.

    Kapal seberat 59.000 ton ini diluncurkan pertama kali pada 1985 oleh Uni Soviet dan pernah digunakan dalam intervensi militer Rusia di Suriah. Dirancang sebagai aircraft cruiser, kapal ini dapat mengangkut hingga 26 jet tempur dan 24 helikopter, serta lebih dari 2.600 kru.

    Namun secara teknis, kapal ini telah dianggap usang oleh banyak analis militer. The National Interest bahkan menempatkan Admiral Kuznetsov sebagai salah satu kapal induk terburuk di dunia.

    Yörük Işık, analis pertahanan dari Bosphorus Observer, menyatakan bahwa hilangnya kapal tersebut adalah simbol kemunduran angkatan laut Rusia.

    “Dari sisi strategi mungkin tidak signifikan, tetapi secara psikologis sangat besar. Rusia menyerahkan satu-satunya kapal seperti itu berarti kehilangan prestise,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa keberhasilan Ukraina menggunakan drone laut dan rudal jarak jauh telah menggeser wajah peperangan laut modern, dan membuat kapal-kapal besar seperti Kuznetsov rentan serta mahal untuk dipertahankan.

    Mantan Komandan Armada Pasifik Rusia, Laksamana Sergey Avakyants, juga mengakui bahwa kapal induk seperti Kuznetsov kini sudah tidak relevan.

    “Sudah ketinggalan zaman. Struktur besar dan mahal yang dapat dihancurkan dalam hitungan menit oleh senjata modern,” kata Avakyants kepada Izvestia.

    Ketika dibandingkan dengan Amerika Serikat, jurang kekuatan semakin lebar. AS memiliki 11 kapal induk super dengan teknologi lepas landas berbantuan ketapel, lebih dari 90 kapal perusak dan penjelajah, serta lebih banyak fregat dan kapal selam modern dibandingkan Rusia.

    Sementara itu, Presiden Vladimir Putin dikabarkan berencana memotong anggaran militer pada 2026. Belum jelas apakah Admiral Kuznetsov akan masuk dalam prioritas efisiensi tersebut, tetapi komentar Kostin menunjukkan bahwa peluang kapal ini untuk kembali ke laut sangat kecil.

    Kehilangan Admiral Kuznetsov akan menjadikan Rusia satu-satunya kekuatan besar dunia tanpa kapal induk aktif. Lebih dari sekadar kehilangan aset militer, keputusan ini menandai perubahan arah strategi maritim Rusia di tengah realita geopolitik dan tekanan ekonomi yang makin berat.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bukan AS, Putin Akui Negara NATO Ini Bikin Rusia Was-was

    Bukan AS, Putin Akui Negara NATO Ini Bikin Rusia Was-was

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dinamika terus meningkat antara Rusia dan pakta pertahanan pimpinan AS, NATO. Terbaru, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan kecemasannya terhadap aliansi yang menyokong Ukraina itu.

    Berbicara kepada harian bisnis RBK, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan bahwa saat ini Jerman telah menjadi ancaman serius bagi Rusia. Ia menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius, yang menyatakan bahwa pasukan Jerman siap membunuh pasukan Rusia.

    “Jerman kembali menjadi berbahaya,” tambahnya dalam wawancara itu yang juga dikutip oleh Russia Today, Selasa (15/7/2025).

    Jerman merupakan pendukung utama Ukraina dalam perang bersama Rusia. Berlin telah menjadi penyuplai utama persenjataan bagi Kyiv. Langkah ini mendapatkan resistensi dari Rusia yang menyebut hal ini hanya akan memperpanjang konflik.

    Sementara itu, Pistorius menyampaikan komentar keras terhadap Rusia dalam sebuah wawancara dengan Financial Times yang diterbitkan pada hari Minggu. Ia memuji kesiapan tempur pasukan Jerman dan tekad mereka untuk mengambil tindakan mematikan terhadap pasukan Rusia jika diperlukan.

    “Jika pencegahan tidak berhasil dan Rusia menyerang, apakah itu akan terjadi? Ya,” kata Pistorius. “Tetapi saya sarankan Anda pergi saja ke Vilnius dan berbicara dengan perwakilan brigade Jerman di sana. Mereka tahu persis apa tugas mereka.”

    Jerman Siap Bangun Senjata Nuklir

    Di sisi lain, kepala lembaga nuklir PBB IAEA, Rafael Grossi, mengatakan bahwa dalam situasi saat ini, Jerman dapat mengembangkan senjata nuklirnya sendiri. Ia menyebut Berlin telah memiliki semuanya seperti pengetahuan dan akses teknologi yang diperlukan.

    “Jerman dapat membangun bom nuklir dalam beberapa bulan. Ini hanyalah asumsi hipotetis belaka,” ujarnya dalam wawancara yang juga dikutip Russia Today.

    Pernyataan Grossi juga muncul di tengah dorongan militerisasi yang lebih luas di antara anggota NATO Eropa. Jerman didesak untuk mendapatkan akses ke persenjataan nuklir Inggris atau Prancis atau bergabung dengan sistem pencegah Eropa yang lebih luas, dengan alasan bahwa ketergantungan pada senjata AS tidak lagi memadai.

    Di sisi lain, Rusia telah berulang kali membantah bahwa hal itu menimbulkan ancaman bagi anggota NATO Eropa. Moskow menuduh para pejabat Barat menggunakan rasa takut untuk membenarkan peningkatan anggaran, serta penurunan standar hidup warga negara mereka.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kecelakaan Pesawat Jatuh di Hutan Rimba, 48 Orang Tewas

    Kecelakaan Pesawat Jatuh di Hutan Rimba, 48 Orang Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah pesawat penumpang Antonov An-24 yang mengangkut 48 orang jatuh di timur jauh Rusia, Kamis (26/7/2025) lalu. Pesawat tersebut jatuh saat bersiap untuk mendarat dan menewaskan semua orang di dalamnya.

    Dilansir Reuters, badan pesawat tersebut merupakan pabrikan tua yakni tahun 1976, namun masih digunakan. Kantor Kejaksaan Transportasi Timur Jauh mengungkapkan pesawat itu mencoba mendarat untuk kedua kalinya setelah gagal pada pendaratan pertamanya.

    Pesawat yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan regional Siberia milik pribadi Angara, itu tengah dalam perjalanan dari kota Blagoveshchensk dekat perbatasan Cina ke Tynda, persimpangan kereta api penting di wilayah Amur.

    Penyelidik mengatakan bahwa mereka menjadikan insiden tersebut sebagai kasus kriminal atas dugaan pelanggaran lalu lintas udara dan peraturan transportasi udara, yang mengakibatkan kematian lebih dari dua orang karena kelalaian.

    Sementara itu, kantor berita Rusia melaporkan pesawat itu baru-baru ini melewati pemeriksaan keamanan teknis dan telah terlibat dalam empat insiden ‘kecil’ sejak 2018.

    Kecelakaan itu kemungkinan akan menimbulkan kekhawatiran baru tentang kelayakan penerbangan dengan pesawat tua. Di sisi lain, Rusia juga saat ini tengah dihadapkan dengan Sanksi Uni Eropa yang menekan kemampuan Moskow untuk mengakses investasi dan suku cadang.

    Hal itu dinilai dapat mendorong negara-negara lain yang mengoperasikan pesawat untuk meninjau armada mereka. Termasuk Korea Utara, Kazakhstan, Laos, Kuba, Ethiopia, Myanmar, dan Zimbabwe dalam mengoperasikan An-24.

    Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan belasungkawanya kepada keluarga mereka yang tewas dalam insiden tersebut. Putin terpantau diam selama satu menit di awal pertemuan pemerintah.

    Dengan begitu, Pemerintahan Rusia mengatakan telah membentuk sebuah komisi untuk menangani akibatnya selain investigasi kriminal dan keselamatan udara. Seorang perwakilan Angara mengatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sanksi Trump ke Putin Bisa Jadi Bumerang, Warga AS dalam Bahaya!

    Sanksi Trump ke Putin Bisa Jadi Bumerang, Warga AS dalam Bahaya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengenakan tarif sekunder kepada negara-negara yang membeli minyak dari Rusia dapat meningkatkan harga barang-barang kebutuhan pokok rakyat Amerika. Hal ini diungkapkan sejumlah pakar kepada Newsweek, dikutip Jumat (25/7/2025).

    Pada bulan Maret, Trump memperingatkan bahwa ia akan mengenakan tarif tersebut, yang akan memengaruhi negara-negara pihak ketiga yang berdagang dengan rezim Presiden Rusia Vladimir Putin jika Moskow gagal menyetujui gencatan senjata di Ukraina. Ia mengulangi janji ini kepada para wartawan minggu lalu di Ruang Oval.

    “Kita akan menerapkan tarif sekunder,” kata Trump. “Jika kita tidak mencapai kesepakatan dalam 50 hari, caranya sangat mudah, dan tarifnya akan mencapai 100%.”

    Sementara itu, Senator Lindsey Graham, seorang Republikan dari Carolina Selatan, dan Senator Demokrat dari Connecticut, Richard Blumenthal, telah mensponsori RUU bipartisan yang akan mengenakan sanksi primer dan sekunder terhadap Rusia dan entitas pendukung Rusia jika Putin tidak terlibat dalam perundingan damai.

    RUU tersebut bahkan mencakup pengenaan tarif 500% atas barang impor dari negara-negara yang membeli minyak, gas, uranium, dan produk Rusia lainnya.

    Menanggapi hal ini, profesor ekonomi di Universitas Lancaster Inggris, Hilary Ingham, memperingatkan bahwa hal ini dapat menjadi bumerang bagi AS. Pasalnya, banyak bahan-bahan penting yang terkena tarif.

    “Jika (Trump) menerapkan ini, maka harga energi di Amerika akan naik. Sektor-sektor yang mengonsumsi banyak energi akan paling terpukul. Manufaktur, terutama besi, baja, dan logam, adalah pengguna energi tertinggi, diikuti oleh pertanian dan teknik mesin,” tuturnya.

    “Namun, tentu saja, akibatnya adalah harga yang lebih tinggi bagi konsumen AS dan akan merusak popularitas Trump.”

    Mark Temnycky, seorang peneliti nonresiden di Eurasia Center, lembaga riset Atlantic Council, sepakat bahwa hal ini dapat berdampak pada barang-barang kebutuhan sehari-hari seiring perusahaan menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya input. Nantinya, hal ini akan membawa AS ke dalam inflasi yang tinggi.

    “Kenaikan biaya ini dapat berdampak pada barang-barang kebutuhan sehari-hari seiring perusahaan menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya input. Selain itu, inflasi akan menjadi perhatian banyak konsumen dan pembuat kebijakan Amerika,” paparnya.

    Dengan situasi ini, Nicholas Fenton, direktur asosiasi dan rekan peneliti Program Eropa, Rusia, dan Eurasia di Pusat Studi Strategis dan Internasional, mengatakan sanksi-sanksi ini kemungkinan besar tidak akan diterapkan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana tarif ini akan justru menyerang sejumlah negara pengguna energi Rusia seperti China, India, dan Eropa.

    “Kita merasakan gejolak obligasi yang dipicu tarif pada April 2025, sebelum Gedung Putih akhirnya menghentikan sebagian besar strategi tarif yang diumumkan sebelumnya,” ujarnya.

    “Oleh karena itu, kecil kemungkinan tarif sekunder ini akan benar-benar diterapkan sebagaimana dirancang saat ini, yang akan melemahkan kemampuannya untuk berfungsi sebagai pencegah yang kredibel terhadap agresi Rusia lebih lanjut di Ukraina.”

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]