Tag: Vladimir Putin

  • Menlu Sugiono Serahkan Surat dan Permintaan Maaf Prabowo Subianto ke Pemerintah China

    Menlu Sugiono Serahkan Surat dan Permintaan Maaf Prabowo Subianto ke Pemerintah China

    JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menyerahkan surat dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah China yang diwakili Menlu Wang Yi.

    “Saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menghadiri KTT SCO dan saya juga ingin menyerahkan surat dari Presiden,” kata Menlu Sugiono kepada Menlu Wang Yi di Tianjin Guest House, kota Tianjin, China pada Minggu (31/8) malam.

    Pertemuan itu berlangsung setelah Menlu Sugiono menghadiri jamuan makan malam yang diadakan Presiden Xi Jinping untuk para kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin organisasi internasional maupun menteri luar negeri menjelang pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO).

    Menlu Wang Yi kemudian menerima surat tersebut kemudian keduanya melakukan pertemuan tertutup. Ikut mendampingi Menlu Sugiono dalam pertemuan itu adalah Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun.

    Kehadiran Menlu Sugiono menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya terjadwal menghadiri forum itu, tapi pada Sabtu (30/8) malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo menunda kunjungan ke China karena ingin terus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

    Prasetyo mengungkapkan bahwa keputusan Presiden ini diambil dengan penuh kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi hubungan baik dengan pemerintah China.

    Sebelumnya Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (22/8) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT SCO di China bersama dengan 22 pemimpin negara lainnya termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan pemimpin lainnya.

    Selain itu, Presiden Prabowo rencananya juga akan menghadiri parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025, tapi rencana tersebut juga kemungkinan dibatalkan.

    China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organization (SCO) periode 2024-2025.

    SCO beranggotakan China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan sebagai negara awal. Setelah itu, India serta Pakistan bergabung pada 2017, Iran pada 2023 dan Belarus pada 2024 sehingga total ada 10 negara anggota.

    Selain memiliki 10 anggota tetap, SCO juga memiliki dua negara pemantau, yaitu Mongolia dan Afghanistan. Masih ada juga 14 mitra dialog yaitu Sri Lanka, Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Myanmar, Maladewa, dan Uni Emirat Arab.

    Namun dalam KTT SCO 2025 di Tianjin, China juga mengundang pemimpin negara dan pemerintahan yang bukan anggota tetap, pemantau maupun mitra dialog yaitu dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

    Recananya, Presiden Xi akan memimpin pertemuan “SCO Plus” yang akan dihadiri seluruh kepala negara dan pemerintahan, termasuk dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.

    Tema SCO tahun ini adalah “Tahun Pembangunan Berkelanjutan SCO”. Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas.

  • India-China Bangun Blok Baru Lawan Pengaruh Barat

    India-China Bangun Blok Baru Lawan Pengaruh Barat

    Jakarta

    Pertemuan antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Cina Xi Jinping menjadi pusat perhatian pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO) di Tianjin, Cina.

    Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Modi ke Cina sejak hubungan kedua negara memburuk akibat bentrokan mematikan antara pasukan di perbatasan Himalaya pada 2020. Dalam sambutan pembuka, Modi menegaskan bahwa hubungan India dan Cina kini bergerak ke arah yang lebih bermakna, dengan suasana perbatasan yang lebih damai.

    Xi, menurut siaran CCTV, mengatakan isu perbatasan tidak seharusnya mendefinisikan keseluruhan hubungan kedua negara. Ia menambahkan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya menjadi fokus utama.

    Modi menyatakan India berkomitmen memperkuat hubungan dengan Cina berdasarkan rasa saling menghormati, saling percaya, dan sensitivitas terhadap kepentingan masing-masing. Xi menegaskan kedua negara harus melihat hubungan dari perspektif strategis jangka panjang, terutama karena tahun ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik. “India dan Cina adalah mitra, bukan pesaing. Keduanya mewakili peluang pembangunan, bukan ancaman,” kata Xi seperti dikutip Xinhua.

    Pertemuan berlangsung hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat memberlakukan tarif 50 persen terhadap produk India terkait pembelian minyak dari Rusia. Sejumlah analis menilai kebijakan itu justru bisa mendorong India semakin mendekat ke Cina.

    Di sela-sela KTT, Xi juga bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Media pemerintah Rusia menyiarkan video keduanya saling menyapa hangat. Putin dijadwalkan pula bertemu Modi, pada saat hubungan kedua negara mendapat sorotan global setelah tarif tinggi dari Washington mulai berlaku.

    Putin dan sejumlah pemimpin lain diperkirakan tetap berada di Beijing hingga 3 September untuk menghadiri parade militer memperingati berakhirnya Perang Dunia II. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga disebut akan hadir.

    KTT SCO didorong jadi penyeimbang pengaruh Barat

    Dalam jamuan makan malam resmi, Xi Jinping menekankan bahwa SCO kini memikul tanggung jawab lebih besar menjaga perdamaian dan stabilitas regional. “SCO pasti akan memainkan peran lebih besar, memperkuat persatuan antar anggota, menggalang kekuatan Global South, dan mendorong kemajuan peradaban manusia,” ujarnya.

    Xinhua menyebut pertemuan kali ini sebagai yang terbesar sepanjang sejarah organisasi. Forum ini beranggotakan 10 negara, Cina, India, Rusia, Pakistan, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Belarus, ditambah 16 negara lain berstatus mitra dialog atau pengamat.

    KTT berlangsung di tengah ketegangan perdagangan global setelah Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif terhadap berbagai negara. Kebijakan itu mendorong banyak negara mencari mitra dagang baru di tengah ketidakpastian arah kebijakan ekonomi Washington.

    Sejak berdiri pada 2001, SCO berkembang menjadi forum kerja sama ekonomi dan keamanan. Cina memanfaatkan forum ini untuk memperluas pengaruh ekonominya, sementara Rusia menjadikannya sarana menjaga hubungan dengan Asia Tengah. Perang di Ukraina membuat Moskow semakin bergantung pada SCO.

    Bagi India, forum ini juga memberi panggung penting, terutama setelah hubungan dengan AS kembali tegang akibat kebijakan tarif. Kehadiran Modi di Tianjin menandai kunjungan pertamanya ke Cina dalam tujuh tahun terakhir.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang turut hadir menegaskan pentingnya multilateralisme, menyebut Cina sebagai pilar fundamental sistem internasional.

    Rangkaian Pertemuan Bilateral

    Hari pertama KTT juga diwarnai serangkaian pertemuan bilateral. Putin tiba di Tianjin dengan sambutan karpet merah dari pejabat senior Cina. Media pemerintah Cina menggambarkan kunjungan empat harinya sebagai simbol “hubungan terbaik sepanjang sejarah,” paling stabil, dewasa, dan signifikan secara strategis di antara negara besar. Dalam wawancara dengan Xinhua sebelum keberangkatan, ia menegaskan Rusia dan Cina sama-sama menolak sanksi Barat yang dianggap diskriminatif. Ekonomi Rusia sendiri kini berada di ambang resesi akibat perang di Ukraina dan tekanan sanksi internasional.

    Turki menekankan pentingnya investasi perusahaan Cina di negaranya serta membahas isu Gaza, perang di Ukraina, dan pembangunan kembali Suriah setelah jatuhnya Presiden Bashar Assad tahun lalu. Suriah kini tengah berusaha bangkit di bawah pemerintahan sementara yang dipimpin kelompok Islamis. Menurut Xinhua, Xi menegaskan bahwa Cina dan Turki sama-sama negara besar yang sedang tumbuh dengan semangat independen.

    Azerbaijan menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis komprehensif dengan Beijing, termasuk penguatan jalur transportasi internasional Trans-Kaspia yang menghubungkan barang-barang Cina melalui Azerbaijan serta kerja sama energi dengan memanfaatkan cadangan gas alam. Beijing juga menegaskan dukungan terhadap rencana Azerbaijan bergabung sebagai anggota penuh SCO. Pada 2023, Azerbaijan merebut kembali wilayah Nagorno-Karabakh yang mayoritas penduduknya etnis Armenia, sementara Cina sebelumnya telah mengakui wilayah itu sebagai bagian dari Azerbaijan. Dukungan Baku terhadap prinsip Satu-Cina, termasuk pengakuan Taiwan sebagai bagian dari wilayah Cina, memperkuat kedekatan kedua pihak.

    Armenia di sisi lain mengumumkan peningkatan status hubungan dengan Beijing menjadi kemitraan strategis. Perdana Menteri Nikol Pashinyan menyebut langkah ini akan membuka peluang kerja sama baru. Kedua pihak sepakat memperdalam kolaborasi Belt and Road, memperluas konektivitas, serta pertukaran di bidang pendidikan, teknologi, budaya, dan pariwisata. Yerevan menegaskan komitmennya pada prinsip satu-Cina, sedangkan Beijing menyatakan mendukung Armenia untuk memperluas peran di SCO. Taiwan sendiri tetap memerintah dengan pemerintahannya sendiri meski dianggap Beijing sebagai provinsi, dan Presiden Taiwan William Lai berulang kali menegaskan kedaulatan negaranya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Rahka Susanto

    Tonton juga video “Trump Ancam Naikkan Tarif Impor untuk India gegara Beli Minyak Rusia” di sini:

    (ita/ita)

  • Putin Bela Invasi Rusia ke Ukraina, Salahkan Barat

    Putin Bela Invasi Rusia ke Ukraina, Salahkan Barat

    Tianjin

    Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha membela invasi yang dilancarkan negaranya terhadap Ukraina, saat dia berkunjung ke China. Kunjungan Putin ini dalam rangka menghadiri pertemuan dengan negara-negara sekutu Moskow. Putin menyalahkan Barat sebagai pemicu perang yang berkecamuk selama 3,5 tahun terakhir itu.

    Pembelaan itu, seperti dilansir AFP, Senin (1/9/2025), disampaikan Putin saat menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) yang digelar di kota Tianjin, China.

    “Krisis ini tidak dipicu oleh serangan Rusia terhadap Ukraina, tetapi merupakan akibat dari kudeta di Ukraina, yang didukung dan diprovokasi Barat,” kata Putin saat menghadiri pertemuan tersebut pada Senin (1/9) waktu setempat.

    Dia merujuk pada revolusi Ukraina yang pro-Eropa pada tahun 2013-2014 lalu, yang menggulingkan presiden pro-Rusia dari kekuasaan atas Kyiv. Moskow pada saat itu merespons dengan menganeksasi Semenanjung Crimea dan mendukung separatis pro-Rusia di wilayah timur Ukraina, yang memicu perang sipil.

    “Alasan kedua untuk krisis ini adalah upaya Barat yang terus-menerus untuk menyeret Ukraina ke NATO,” sebut Putin dalam pernyataannya.

    Pernyataan Putin itu disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) SCO yang dihadiri oleh sekutu-sekutu Rusia, termasuk Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

    Moskow dan Beijing memuji SCO sebagai alternatif bagi blok-blok politik dan keamanan yang dipimpin Barat, termasuk aliansi NATO.

    Tonton juga video “Zelensky Siap Bertemu Putin untuk Akhiri Perang” di sini:

    Putin, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa dunia membutuhkan “sistem yang akan menggantikan model-model Eurosentris dan Euro-Atlantik yang sudah ketinggalan zaman, dan mempertimbangkan kepentingan lingkaran negara-negara terluas”.

    “Kami sangat menghargai upaya dan proposal China, India, dan mitra-mitra strategis kami lainnya, yang bertujuan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan krisis Ukraina,” imbuhnya.

    Meskipun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak Rusia dan Ukraina untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang, proposal-proposal perdamaian masih tersendat.

    Putin menolak seruan gencatan senjata, dan justru mengajukan tuntutan teritorial serta tuntutan politik — yang menyerukan Ukraina untuk menyerahkan lebih banyak wilayah dan mencabut dukungan Barat — sebagai prasyarat perdamaian. Kyiv menegaskan tuntutan-tuntutan Moskow itu tidak akan diterima.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Putin Kecam AS dan Sekutunya yang Jatuhkan Sanksi Dagang ke Rusia

    Putin Kecam AS dan Sekutunya yang Jatuhkan Sanksi Dagang ke Rusia

    Jakarta

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengecam keras sanksi perdagangan yang dijatuhkan Amerika Serikat dan sekutunya kepada Rusia. Menurutnya, sanksi telah membuat perekonomian Rusia berada di ambang resesi.

    Pernyataan itu disampaikan Putin dalam wawancara tertulis dengan kantor berita resmi China, Xinhua yang dikutip dari Reuters, Sabtu (30/8/2025).

    Untuk diketahui, Putin dijadwalkan akan berada di China yang merupakan mitra dagang terbesar Rusia, dari Minggu hingga Rabu. Putin dijadwalkan akan menghadiri pertemuan puncak dua hari Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di kota pelabuhan Tianjin, China utara.

    Selanjutnya, Putin akan melakukan perjalanan ke Beijing untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping dan menghadiri parade militer besar-besaran di ibu kota China tersebut untuk memperingati berakhirnya Perang Dunia Kedua setelah Jepang secara resmi menyerah.

    “Selama kunjungan saya mendatang, kami tentu akan membahas prospek lebih lanjut untuk kerja sama yang saling menguntungkan dan langkah-langkah baru untuk mengintensifkannya demi kepentingan rakyat Rusia dan China,” kata Putin.

    “Singkatnya, kerja sama ekonomi, perdagangan, dan kolaborasi industri antara negara kita berkembang pesat di berbagai bidang,” tambah Putin mengenai China, yang dituduh Barat mendukung apa yang disebut sebagai operasi militer khusus Rusia di Ukraina.

    Ketika negara-negara Barat memutuskan hubungan dengan Rusia setelah Moskow melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, China datang untuk menyelamatkan, membeli minyak Rusia dan menjual barang-barang mulai dari mobil hingga elektronik yang mendorong perdagangan bilateral ke rekor US$ 245 miliar pada tahun 2024.

    China sejauh ini merupakan mitra dagang utama Rusia berdasarkan volume dan transaksi antara kedua negara hampir seluruhnya dilakukan dalam rubel dan yuan, kata Putin. Rusia adalah eksportir minyak dan gas utama ke China dan kedua belah pihak terus berupaya bersama untuk mengurangi hambatan perdagangan bilateral.

    “Dalam beberapa tahun terakhir, ekspor daging babi dan sapi ke China telah diluncurkan. Secara keseluruhan, produk pertanian dan pangan menempati posisi penting dalam ekspor Rusia ke China,” ujarnya.

    (eds/eds)

  • Pemimpin Uni Eropa Ingin ‘Rangkul’ Moldova dari Cengkraman Rusia

    Pemimpin Uni Eropa Ingin ‘Rangkul’ Moldova dari Cengkraman Rusia

    Jakarta

    Warga Moldova lelah mendengar bagaimana negara mereka dideskripsikan sebagai “negara kecil bekas Uni-Soviet”, “negara termiskin di Eropa”, atau “negara yang terjepit antara Rusia dan Barat”.

    Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Moldova mengerahkan ‘seluruh upaya’ untuk memperbarui citra tersebut.

    Pemerintah mengatakan bahwa, Moldova — yang terletak di antara Ukraina dan Rumania (negara anggota Uni Eropa dan NATO)— adalah calon anggota Uni Eropa, mengorientasikan negaranya ke barat.

    Proyeksi tersebut dikuatkan ketika pada Rabu (27/8) tiga pemimpin Uni Eropa (UE), Kanselir Jerman Friedrich Merz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, berjejak di ibu kota Chisinau, demi merayakan hari kemerdekaan bersama presiden Maia Sandu.

    “Alternatif selain Eropa tidak ada. Tanpa UE, Moldova tetap terjebak di masa lalu,” kata Sandu dalam pidatonya. “Kami merasakan hal ini setiap kali bom dijatuhkan di negara tetangga. Perang Rusia di Ukraina menunjukkan setiap hari bahwa Eropa berarti kebebasan dan perdamaian. Rusia-Putin berarti perang dan kematian.”

    Tantangan di luar prediksi, jelang pemilu

    Kanselir Merz mengatakan kepada warga Moldova, fakta bahwa negara tersebut telah memilih jalur menuju UE tidak dapat diremehkan. Namun masih banyak ketidakpastian jelang pemilu.

    Pemerintah pro-Barat Moldova menghadapi tantangan demokrasi fluktuatif – disebabkan frustrasi warga saat menghadapi dampak ekonomi perang di negara tetangga, Ukraina.

    Namun, ada pula faktor lain di luar diprediksi yang berupaya mempengaruhi para pemilih Moldova. Seperti konglomerat buron pro-Rusia, Ilan Shor, yang menjanjikan hingga $3.000 (Rp 49 juta) per bulan kepada orang-orang yang menghadiri protes anti-pemerintah, menurut kantor berita Reuters.

    Shor, yang melarikan diri dari Moldova saat mengajukan banding atas vonis kasus penipuan bank di tahun 2019, mempublikasikan tawarannya dalam sebuah video daring.

    Presiden Maia Sandu menyebutkan upaya tersebut sebagai bagian dari ancaman yang lebih besar terhadap demokrasi Moldova. Ia merinci bentuk-bentuk gangguan lain, termasuk campur tangan pemilu, pendanaan ilegal, kampanye disinformasi, serangan siber, sabotase di tempat pemungutan suara luar negeri, serta upaya memecah belah masyarakat melalui penyebaran kebencian antar komunitas.

    Minggu-minggu yang menegangkan

    Moskow membantah terlibat dalam campur tangan pemilu di Moldova, tetapi para pemimpin Uni Eropa yang berkumpul di Chisinau tetap menaruh curiga.

    “Rusia terus-menerus berusaha merusak kebebasan, kemakmuran, dan perdamaian di Moldova,” ujar Merz seraya memperingatkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin ingin menarik Moldova ke dalam “lingkup pengaruh” Moskow.

    Victoria Olari, yang memantau disinformasi dan tren daring untuk Lab Penelitian Atlantic Council Digital Forensic mengatakan kepada DW dalam sambungan telepon bahwa ia memperkirakan upaya campur tangan Rusia akan meningkat selama beberapa minggu ke depan.

    Olari, yang tinggal di Chisinau, menggambarkan suasana jelang pemilu “menegangkan” namun juga ada rasa “optimis dan waspada.”

    “Ada tekad nyata rakyat Moldova untuk menjaga kedaulatan mereka,” jelas Olari, menambahkan bahwa kunjungan para pemimpin tinggi Uni Eropa yang menegaskan dukungannya terhadap Moldova telah membangkitkan harapan.

    Mimpi Eropa yang ditangkis Hungaria

    Solidaritas Eropa pada Moldova terasa manis tapi juga pahit— karena jalan ‘berliku’ Moldova untuk bergabung dengan UE.

    Moldova dan Ukraina sama-sama mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2022, setelah invasi besar-besaran Rusia.

    Permohonan aksesi kedua negara disinkronkan dengan reformasi dalam negeri negara tersebut untuk memperkuat undang-undang dan lembaga pemberantasan korupsi. Macron, Merz, dan Tusk memuji kemajuan Moldova dalam hal ini.

    Namun Budapest memveto setiap kemajuan terkait permohonan masuk Ukraina ke UE. Kedekatan Moldova dengan Ukraina berimbas stagnannya posisi Moldova untuk masuk ke Uni Eropa.

    “Pintu menuju Uni Eropa terbuka,” ujar Merz dalam pesan yang meyakinkan pada hari Rabu. “Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa” untuk memajukan perundingan keanggotaan pada musim gugur, tegas Kanselir Jerman tersebut.

    Namun hal ini turut menghadirkan dilema politik bagi para pemimpin UE.

    Risiko ‘menunggu’ terlalu lama

    “Uni Eropa enggan menyerah pada tekanan Hungaria dengan memisahkan hubungan antara Moldova dan Ukraina. Hal ini bisa membuat Ukraina merasa ditinggalkan, terutama di tengah invasi besar-besaran Rusia,” jelas Amanda Paul, peneliti senior di European Policy Centre.

    Namun, jika Moldova “menunggu” terlalu lama di luar pintu Uni Eropa, risiko Moldova jatuh ke dalam pengaruh Rusia semakin besar, hal ini tidak hanya membahayakan keamanan dan stabilitas Moldova, tapi juga akan melemahkan keamanan dan stabilitas Eropa secara keseluruhan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Sorta Caroline
    Editor: Rizki Nugraha.

    Lihat juga Video ‘Trump: Zelensky Tak Sepenuhnya Polos’:

    (ita/ita)

  • Video: Kim Jong Un, Putin, & Xi Jinping Bakal “Kopdar” Awal September

    Video: Kim Jong Un, Putin, & Xi Jinping Bakal “Kopdar” Awal September

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada September mendatang. Kim dan Putin dijadwalkan terbang ke China pada 3 September mendatang untuk memenuhi undangan Xi Jinping.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 28/08/2025) berikut ini.

  • Ukraina dan AS Bakal Gelar Pertemuan di New York, Bahas Akhiri Perang

    Ukraina dan AS Bakal Gelar Pertemuan di New York, Bahas Akhiri Perang

    Jakarta

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan anggota pemerintahannya akan bertemu dengan pejabat AS di New York. Pertemuan berlangsung Jumat pekan ini.

    Pertemuan itu bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengakhiri perang dengan Rusia.

    “Pertemuan akan berlangsung pada hari Jumat di New York, di Amerika Serikat, dengan tim Presiden (Donald) Trump setelah pertemuan di Swiss,” kata Zelensky dalam pidato hariannya di media sosial dilansir AFP, Kamis (28/8/2025).

    Menurut Zelensky, kepala stafnya, Andriy Yermak, dan mantan menteri pertahanan Rustem Umerov, berpartisipasi dalam pembicaraan mediasi di Qatar pada hari Selasa dan terdapat pertemuan lanjutan pada hari Rabu di Arab Saudi.

    Upaya diplomatik untuk mengakhiri perang telah dipercepat dalam beberapa pekan terakhir setelah pertemuan puncak antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Trump di Alaska, yang kemudian diikuti oleh pertemuan di Washington antara Trump dan Zelensky, yang didampingi oleh sekutu-sekutu Eropanya.

    Trump mengatakan ia ingin mengatur pertemuan tatap muka antara presiden Rusia dan Ukraina, tetapi hanya ada sedikit kemajuan dengan Moskow dan Kyiv saling menyalahkan atas kebuntuan tersebut.

    Pada hari Rabu, Zelensky mengatakan ia melihat “sinyal yang sangat arogan dan negatif dari Moskow terkait negosiasi tersebut.”

    Ia menyerukan “tekanan” untuk “memaksa Rusia mengambil langkah nyata.”

    (dek/dek)

  • Trump Khawatir Kekuatan Senjata Nuklir Membesar, Ingin Berunding dengan Rusia-China

    Trump Khawatir Kekuatan Senjata Nuklir Membesar, Ingin Berunding dengan Rusia-China

    JAKARTA  – Presiden AS Donald Trump mengatakan ia ingin membuka perundingan denuklirisasi dengan Rusia dan China, meninjau kembali isu yang sebelumnya ia ajukan seiring upayanya untuk memulai kembali diplomasi yang terhenti dengan Korea Utara.

    “Salah satu hal yang kami coba lakukan dengan Rusia dan China adalah denuklirisasi, dan ini sangat penting,” ujar Trump dilansir Reuters, Selasa, 26 Agustus.

    “Saya pikir denuklirisasi adalah tujuan yang sangat besar, tetapi Rusia bersedia melakukannya, dan saya pikir China juga akan bersedia melakukannya. Kita tidak bisa membiarkan senjata nuklir berkembang biak. Kita harus menghentikan senjata nuklir. Kekuatannya terlalu besar,” kata Trump.

    Dalam acara terpisah di Gedung Putih pada Senin, Trump mengatakan ia mengangkat isu tersebut dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia tidak memberikan detail spesifik kapan percakapan itu berlangsung.

    “Kita sedang membicarakan pembatasan senjata nuklir. Kita akan melibatkan China dalam hal itu,” kata Trump.

    “Tiongkok memang jauh tertinggal, tetapi mereka akan menyusul kita dalam lima tahun. Kita ingin denuklirisasi. Kekuatannya terlalu besar, dan kita juga sudah membicarakannya,” imbuh Trump.

    Pernyataan presiden AS tersebut muncul saat dia menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, tahun ini.

    Kim telah mengabaikan seruan berulang Trump sejak presiden dari Partai Republik tersebut menjabat pada Januari untuk menghidupkan kembali diplomasi langsung yang ditempuh Trump selama masa jabatannya 2017–2021, yang tidak menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan program nuklir Korea Utara.

    Trump pertama kali mengutarakan niatnya untuk mengupayakan pengendalian senjata nuklir pada Februari, dengan mengatakan ia ingin memulai diskusi dengan Putin dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, tentang penerapan batasan persenjataan mereka.

    Trump mengatakan denuklirisasi akan menjadi tujuan masa jabatan keduanya dan ia berharap untuk memulainya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

    Fokus baru pada pengendalian senjata nuklir muncul seiring berakhirnya Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru, atau New START, pada 5 Februari 2026.

    Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2010 ini merupakan perjanjian senjata nuklir terakhir yang tersisa antara AS dan Rusia, yang membatasi jumlah hulu ledak strategis dan sistem pengiriman yang dapat digunakan masing-masing pihak.

    Rusia memperingatkan awal tahun ini prospek pembaruan perjanjian tersebut tampak suram.

    Di bawah pendahulu Trump, Presiden Joe Biden saat itu, AS telah mendesak China untuk terlibat dalam perundingan senjata nuklir formal, tetapi hanya mencapai sedikit kemajuan.

  • Rupiah melemah dipengaruhi perkembangan konflik Rusia dengan Ukraina

    Rupiah melemah dipengaruhi perkembangan konflik Rusia dengan Ukraina

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah dipengaruhi perkembangan konflik Rusia dengan Ukraina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi perkembangan konflik antara Rusia dengan Ukraina.

    “Presiden AS (Amerika Serikat) Donald Trump telah berusaha memposisikan dirinya sebagai mediator, tetapi pekan lalu memperingatkan bahwa ia akan mengenakan sanksi baru terhadap Moskow jika tidak ada kemajuan yang dicapai menuju kesepakatan damai dalam dua minggu,” katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa.

    Wakil Presiden AS J.D. Vance mengatakan Rusia telah membuat konsesi yang signifikan, termasuk jaminan keamanan untuk Ukraina, meskipun para diplomat Barat memperingatkan bahwa Moskow belum berkomitmen pada kerangka kerja yang mengikat.

    Trump telah mengusulkan pertemuan puncak trilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan Presiden Rusia Vladimir Putin, tetapi belum ada tanggal yang ditetapkan.

    Mengutip Kyodo, Trump sudah mengadakan pembicaraan dengan Putin di Alaska pada pekan lalu, yang dilanjutkan pertemuan di Washington dengan Zelenskyy dan para pemimpin Eropa.

    Tak lama setelah pertemuan di Gedung Putih tersebut, Trump mengatakan bahwa dirinya telah mulai mengatur pembicaraan antara Putin dan Zelenskyy di lokasi yang akan ditentukan. Presiden AS mengisyaratkan adanya kemungkinan perkembangan signifikan dalam negosiasi perdamaian dalam satu-dua minggu ke depan.

    Trump mengatakan bahwa pembicaraan yang direncanakan tersebut nantinya bisa dilanjutkan dengan pertemuan lain yang juga melibatkan dirinya.

    Zelenskyy telah menyatakan kesiapan untuk bertemu langsung dengan Putin tanpa syarat apapun. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya Trump mencari solusi diplomatik guna mengakhiri konflik yang telah dimulai tiga setengah tahun lalu.

    Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa Rusia berniat mengupayakan pertemuan antara Putin dan Zelenskyy dalam waktu dekat.

    Sentimen pasar juga berasal dari peluang pemangkasan suku bunga Federal Reserve (The Fed) belum sepenuhnya pasti, kendali sejumlah analis memperkirakan Bank Sentral AS akan memangkas 25 basis points (bps) pada bulan depan.

    “Data ekonomi penting seperti Core PCE (Personal Consumption Expenditures) pada pekan ini, laporan tenaga kerja (NFP/Non-Farm Payroll) pekan depan, serta inflasi (CPI/Consumer Price Index) Agustus akan menjadi penentu arah kebijakan The Fed. Situasi ini mendorong aksi lindung nilai atau hedging dan membuat dolar kembali menguat secara luas,” ucap Ibrahim.

    Pelaku pasar turut mencermati dinamika politik di AS, dimana Trump kembali melontarkan kritik terhadap Gubernur The Fed Jerome Powell dan jajarannya, bahkan dikabarkan mempertimbangkan langkah untuk mengganti Powell.

    Meski demikian, lanjutnya, penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett menyebut proses penggantian membutuhkan waktu berbulan-bulan.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore melemah sebesar 40 poin atau 0,24 persen menjadi Rp16.299 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.259 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.277 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.255 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Alert! Wilayah Caplokan Rusia di Ukraina dalam Bahaya, Kena Krisis Ini

    Alert! Wilayah Caplokan Rusia di Ukraina dalam Bahaya, Kena Krisis Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wilayah Donetsk yang dicaplok Rusia dari Ukraina memasuki kondisi krisis air bersih. Hal ini terjadi setelah kanal yang menampung pasokan air untuk wilayah tersebut masih dalam penguasaan pasukan Ukraina.

    Mengutip The Guardian, Denis Pushilin, pejabat Rusia yang ditunjuk oleh Presiden Vladimir Putin sebagai kepala wilayah itu, mengatakan Ukraina telah melakukan blokade air di kanal yang menghubungkan dua sungai vital di wilayah itu. Pushilin mengatakan air hanya tersedia selama beberapa jam setiap tiga hari, dan menggambarkan situasinya “sensitif”.

    “Krisis air yang memaksa orang untuk mengantri di truk tanker hanya dapat diperbaiki jika Rusia mengambil kendali penuh atas wilayah tersebut dan kanal vital,” tuturnya.

    Dibangun pada 1950-an, kanal 83 mil (135 km), yang menghubungkan dua sungai, dimulai sekitar 12 mil timur laut Sloviansk, yang dipegang oleh pasukan Ukraina, dan selesai di dekat Kota Donetsk di daerah yang dikendalikan oleh pasukan Rusia.

    Di sisi lain, warga telah mempermalukan pushilin dan memberi tekanan pada rezim pendudukan Donetsk dengan mengirimkan surat terbuka kepada Putin yang memintanya untuk campur tangan apa yang mereka sebut “bencana kemanusiaan dan ekologis”. Komentator Ukraina telah menunjukkan masalah untuk mengkritik pemerintahan Rusia.

    Di Donetsk, Reuters melaporkan bahwa orang-orang mengantri di sebuah truk air untuk mengisi botol plastik lima liter dan tabung bensin dengan air sebelum mengangkutnya di troli atau di tempat penampungan yang telah disiapkan di mobil mereka.

    “Saya berusia 78 tahun,” kata seorang pensiunan yang memberikan namanya sebagai Lyubov dan tampak kesal. “Bagaimana aku bisa datang ke sini, mengumpulkan air, dan membawanya pulang? Aku harus pergi ke toilet dan mencuci,” tuturnya.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]