Xcloud.id

Tag: Vladimir Putin

  • Rusia-Belarus Latihan Militer Besar-besaran di tengah Ketegangan ‘Serangan’ Drone ke Polandia

    Rusia-Belarus Latihan Militer Besar-besaran di tengah Ketegangan ‘Serangan’ Drone ke Polandia

    JAKARTA – Rusia dan Belarus memulai latihan militer gabungan besar-besaran di dekat perbatasan NATO. Latihan digelar di tengah meningkatnya ketegangan dengan aliansi Barat tersebut, dua hari setelah Polandia menembak jatuh pesawat nirawak (drone)  Rusia yang melintasi wilayah udaranya.

    Latihan “Zapad-2025”, unjuk kekuatan oleh Rusia dan sekutu dekatnya, Belarus, berlangsung di lokasi latihan di kedua negara, termasuk di dekat perbatasan Polandia.

    Serangan itu dijadwalkan jauh sebelum insiden drone, yang menandai pertama kalinya anggota NATO menembaki target Rusia yang masuk selama perang 3,5 tahun.

    Dilansir Reuters, Jumat, 12 September, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada tahap pertama latihan, pasukan akan melakukan simulasi menangkis serangan terhadap Rusia dan Belarus, yang aliansinya dikenal sebagai Negara Kesatuan.

    Tahap kedua akan berfokus pada “pemulihan integritas teritorial Negara Kesatuan dan penghancuran musuh, termasuk dengan partisipasi pasukan koalisi dari negara-negara sahabat”, kata kementerian tersebut.

    Belarus berbatasan dengan tiga anggota NATO—Polandia, Lituania, dan Latvia—di sebelah baratnya, dan Ukraina di sebelah selatannya.

    Kremlin mengatakan pada Jumat, 12 September, kekhawatiran Eropa tentang latihan tersebut merupakan respons emosional yang didasarkan pada permusuhan terhadap Rusia.

    Kremlin menolak berkomentar mengenai insiden drone minggu ini, yang dipandang di Barat sebagai peringatan bagi NATO dan ujian bagi responsnya.

    Negara-negara Barat menyebut insiden pesawat nirawak tersebut sebagai provokasi yang disengaja oleh Rusia, yang dibantah Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pesawat nirawaknya telah melakukan serangan di Ukraina barat pada saat itu, tetapi tidak berencana untuk menyerang target apa pun di Polandia.

    Presiden AS Donald Trump mengatakan serangan pesawat nirawak Rusia itu bisa saja merupakan kesalahan.

    “Saya tidak senang dengan apa pun yang berkaitan dengan seluruh situasi ini, tetapi semoga itu akan berakhir,” katanya kepada wartawan pada Kamis.

    Polandia Siaga Tinggi

    Perdana Menteri Polandia Donald Tusk telah manuver “Zapad” yang akan datang sebagai “sangat agresif” dan mengumumkan Polandia akan menutup perbatasannya dengan Belarus pada tengah malam pada Kamis.

    Wakil Menteri Pertahanan Polandia Cezary Tomczyk mengatakan Polandia bersiap selama berbulan-bulan dan sedang mengadakan latihannya sendiri, dengan nama sandi “Iron Defender”.

    “Ada sekitar 30.000 tentara dalam latihan Iron Defender dan sekitar 5.000 di perbatasan” dengan Belarus, kata Tomczyk menanggapi pertanyaan Reuters.

    Lituania juga menyatakan akan melindungi perbatasannya karena latihan militer tersebut.

    Kepala Staf Umum Belarus, Mayor Jenderal Pavel Muraveiko, mengatakan semua latihan akan diadakan pada “jarak yang signifikan” dari perbatasan dengan negara-negara anggota NATO dan Ukraina.

    Ia mengatakan latihan tersebut akan mencakup penggunaan drone, peperangan elektronik, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk mendukung pengambilan keputusan.

    Latihan Zapad terakhir berlangsung pada September 2021, lima bulan sebelum invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, yang sebagian diluncurkan dari wilayah Belarus.

    Pemimpin Belarus Alexander Lukashenko adalah sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin dan mendukungnya selama perang, meskipun tanpa mengerahkan pasukannya sendiri untuk bertempur.

    Sejak dimulainya perang, Belarus mengizinkan Rusia untuk menempatkan rudal nuklir taktis di wilayahnya dan sedang bersiap untuk menjadi tuan rumah bagi rudal hipersonik Oreshnik baru milik Moskow.

    Lukashenko secara bersamaan berupaya memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat setelah bertahun-tahun dikenai sanksi AS dan Uni Eropa.

    Pada Kamis, dia membebaskan 52 tahanan atas permintaan Presiden AS Donald Trump dan mengatakan ia mendukung Trump dalam upayanya menyelesaikan serangkaian konflik internasional.

  • Dibuat Pusing Perang Ukraina, Trump Habis Kesabaran terhadap Putin

    Dibuat Pusing Perang Ukraina, Trump Habis Kesabaran terhadap Putin

    JAKARTA – Presiden AS Donald Trump kembali meluapkan rasa frustasinya terkait perang Ukraina. Trump mengungkapkan kesabarannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin sudah habis. 

    “Ya. Kesabarannya seperti habis dan cepat habis,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox News dilansir Reuters, Jumat, 12 September.

    Trump mengatakan dirinya telah lama memiliki hubungan baik dengan Putin, tetapi dibuat pusing atas kegagalannya mengakhiri perang.

    “Kita harus bertindak sangat, sangat tegas,” ujarnya.

    Trump mengatakan sanksi terhadap bank dan minyak merupakan pilihan, bersama dengan tarif, tetapi negara-negara Eropa juga perlu berpartisipasi.

    “Tapi saya sudah melakukannya. Saya sudah melakukan banyak hal,” kata Trump, seraya mengatakan India—salah satu pembeli minyak Rusia terbesar—dikenakan tarif 50% atas ekspornya ke AS.

    “Itu bukan hal yang mudah dilakukan. Itu masalah besar dan menyebabkan keretakan dengan India,” ujarnya.

    “Dan ingat ini, ini masalah Eropa, jauh lebih besar daripada masalah kita,” kata Trump.

  • Trump Minta Negara G7 Beri Sanksi Tarif 100% untuk China dan India karena Beli Minyak Rusia

    Trump Minta Negara G7 Beri Sanksi Tarif 100% untuk China dan India karena Beli Minyak Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat mendorong negara-negara G7 untuk menerapkan tarif hingga 100% terhadap China dan India sebagai bentuk tekanan atas pembelian minyak dari Rusia. Langkah ini diharapkan bisa memaksa Presiden Vladimir Putin mengakhiri perang di Ukraina.

    Dikutip dari Bloomberg, Sabtu (13/9/2025) Presiden AS Donald Trump mengatakan kesabarannya terhadap Putin sudah hampir habis dan mengancam akan menjatuhkan sanksi baru yang menargetkan sektor perbankan, minyak, dan perdagangan.

    AS juga mengusulkan agar negara-negara G7 menyusun landasan hukum untuk menyita aset-aset Rusia yang dibekukan, dan menggunakan aset tersebut guna mendanai pertahanan Ukraina. Sekitar US$300 miliar aset Rusia yang dibekukan mayoritas tersimpan di Eropa.

    Pejabat AS dan Eropa dilaporkan telah membahas wacana penyitaan bertahap atas aset-aset tersebut. Untuk saat ini, hasil keuntungan dari aset Rusia telah digunakan sebagai pinjaman kepada Ukraina.

    Pertemuan darurat para menteri keuangan G7 diselenggarakan oleh Kanada pada Jumat lalu. Pertemuan ini membahas langkah-langkah tambahan untuk menekan ekonomi Rusia dan menghentikan dukungan terhadap perang.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa G7 seharusnya bergabung dengan AS dalam memberlakukan tarif terhadap negara-negara yang masih membeli minyak Rusia. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk komitmen nyata untuk menghentikan perang.

    Dalam dokumen proposal yang diajukan AS, disebutkan bahwa tarif sekunder antara 50% hingga 100% akan dikenakan terhadap China dan India. Selain itu, akan ada pembatasan ekspor-impor guna menghentikan aliran energi dan teknologi ke Rusia.

    Proposal tersebut juga mencakup sanksi terhadap kapal tanker Rusia yang beroperasi, perusahaan energi Rosneft, serta larangan layanan asuransi maritim untuk ekspor minyak Rusia.

    Sanksi tambahan akan menargetkan lembaga yang mendukung industri militer Rusia, bank regional, serta layanan yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi keuangan di zona ekonomi khusus Rusia.

    Trump telah menaikkan tarif terhadap India menjadi 50% karena tetap membeli minyak Rusia. Namun, sanksi langsung terhadap Rusia sendiri belum dijatuhkan meski beberapa tenggat waktu yang ditetapkan AS telah terlewati.

    Presiden AS itu juga menyatakan kepada pejabat Uni Eropa bahwa ia hanya akan memberlakukan tarif tambahan terhadap China dan India jika negara-negara Eropa juga mengambil langkah serupa.

    Sementara itu, Uni Eropa sedang menyiapkan paket sanksi ke-19 terhadap Rusia, yang diperkirakan akan menyasar lebih banyak bank serta memperketat pembatasan terhadap perdagangan minyak.

    Namun, langkah-langkah ini menghadapi hambatan karena sejumlah negara Uni Eropa, termasuk Hungaria, menolak sanksi yang lebih keras terhadap sektor energi Rusia.

  • India-AS Segera Sepakati Tarif Dagang Baru, Impor Minyak Rusia Masih jadi Bahasan Utama

    India-AS Segera Sepakati Tarif Dagang Baru, Impor Minyak Rusia Masih jadi Bahasan Utama

    Bisnis.com, JAKARTA — India dan Amerika Serikat hampir menyelesaikan negosiasi kesepakatan perdagangan. Orang kepercayaan Donald Trump yang menjadi calon Duta Besar AS untuk India ambil peran dalam proses negosiasi tersebut.

    Dalon Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk India Sergio Gor, menjelaskan dalam sidang pencalonannya kepada Komite Senat di Washington, bahwa dalam negosiasi itu pihaknya menegaskan tuntutan agar Bharat menghentikan impor minyak dari Rusia. Hal itu menjadi bagian dari berbagai poin negosiasi perdagangan kedua negara.

    “Kami tidak terlalu jauh berbeda saat ini dalam hal kesepakatan. Bahkan, mereka sedang menegosiasikan detail-detail kecil dari sebuah kesepakatan,” ujar Gor, dilansir dari Bloomberg pada Jumat (12/9/2025).

    Gor merupakan ajudan atau salah satu orang dekat Trump, yang dicalonkan sang presiden untuk menjadi duta besar. Dia juga akan menjadi utusan khusus Trump untuk urusan Asia Selatan dan Tengah.

    Para negosiator India diperkirakan akan bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada pekan depan.

    India dan AS melanjutkan perundingan perdagangan setelah berminggu-minggu terlibat perselisihan sengit, dengan Trump mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam beberapa pekan mendatang.

    Menurut Gor, kemitraan AS dengan India adalah salah satu hubungan terpenting yang dimiliki negaranya. Meskipun terdapat sejumlah kendala dalam pembahasan tarif impor dengan India, Gor mengklaim bahwa hubungan kedua negara tetap kuat.

    Dia mencontohkan adanya kerja sama militer kedua negara belakangan ini, termasuk latihan militer bersama India-AS di Alaska.

    Berdasarkan laporan Bloomberg, para pejabat India mengatakan kesulitan untuk berinteraksi dengan pemerintahan Trump. Salah satu penyebabnya, posisi-posisi utama dalam kebijakan luar negeri, termasuk kursi duta besar, telah kosong begitu lama—seperti yang terjadi di Indonesia.

    Minyak Rusia

    Pembelian minyak Rusia oleh India tetap menjadi sumber utama ketegangan dalam hubungan India-AS, dan belum jelas bagaimana hal itu akan diselesaikan dalam kesepakatan perdagangan.

    Trump mengenakan tarif 50% kepada India pada Agustus 2025, dengan setengahnya merupakan penalti atas pembelian energi Rusia. AS menilai bahwa transaksi dagang itu membantu Presiden Rusia Vladimir Putin membiayai perang di Ukraina.

    Presiden AS juga mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk bergabung dengannya dalam menaikkan tarif terhadap India dan China agar Putin mau bergabung dalam perundingan gencatan senjata dengan Ukraina.

    Namun demikian, blok tersebut memandang India sebagai mitra dagang yang vital, dengan menteri luar negeri Jerman baru-baru ini mengatakan bahwa dia berharap kesepakatan perdagangan bebas yang telah lama tertunda antara kedua belah pihak dapat diselesaikan paling cepat musim gugur ini.

    Gor pun menekankan bahwa upaya membuat India menghentikan impor minyak dari Rusia merupakan prioritas utama AS.

    “Kami mengharapkan lebih banyak dari India daripada yang terkadang kami harapkan dari negara lain,” kata Gor.

    Dia juga berusaha meredakan ketidakpastian mengenai Quad—pengelompokan informal AS, Australia, Jepang, dan India yang bertujuan untuk melawan pengaruh China yang semakin besar.

    Meskipun keraguan telah muncul seputar pertemuan tahun ini, yang akan diselenggarakan oleh India, Gor mengatakan Trump tetap berkomitmen untuk memastikan relevansi dan ketahanan Quad. Trump juga sedang dalam pembicaraan untuk menghadiri pertemuan berikutnya, meskipun belum ada tanggal yang ditetapkan.

  • Drone Rusia Tembus Polandia, NATO Berembuk Segera

    Drone Rusia Tembus Polandia, NATO Berembuk Segera

    Jakarta –

    Saat Rusia gencar menyerang Ukraina, angkatan udara Polandia menghancurkan pesawat-pesawat nirawak yang memasuki wilayah udara negara NATO tersebut. Kepala staf angkatan bersenjata Polandia menyebut hal tersebut sebagai “tindakan agresi”. Angkatan Darat Polandia menangkis pesawat-pesawat tersebut dengan bantuan pilot-pilot Belanda menggunakan jet-jet siluman.

    Menurut pemerintah Polandia, pesawat nirawak tersebut berasal dari Rusia. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menggambarkan hal ini sebagai “provokasi skala besar.” Ini adalah “kasus pertama pesawat nirawak Rusia ditembak jatuh di wilayah negara NATO, oleh karena itu semua sekutu kami menanggapi situasi ini dengan sangat serius,” ujar Tusk setelah pertemuan darurat pemerintah di Warsawa. “Kita harus, tanpa ragu, bersiap menyiapkan berbagai skenario.”

    Tusk: Pesawat Nirawak juga datang dari Belarus

    Menurut Tusk, total 19 pelanggaran wilayah udara tercatat sejak Selasa (9/9) malam. Sebagian besar pesawat nirawak memasuki Polandia dari Belarus, lapor PM Polandia tersebut pada parlemen di Warsawa. Tiga pesawat nirawak berhasil ditembak jatuh dan kemungkinan juga yang keempat. Di kota Wyriki, Polandia timur, atap sebuah bangunan tempat tinggal terkena puing-puing pesawat nirawak. Tidak ada korban luka. Empat bandara di Polandia untuk sementara menghentikan operasi, tetapi kini telah dibuka kembali.

    “Faktanya pesawat nirawak mengancam keamanan, ketika ditembak jatuh hal ini mengubah situasi politik,” tegas Perdana Menteri Polandia tersebut. Oleh karena itu, Polandia secara resmi meminta konsultasi berdasarkan Pasal 4 Perjanjian NATO. Pasal tersebut mengatur konsultasi dengan para sekutu jika salah satu anggota NATO merasa terancam.

    “Menyimpang dari lintasan”

    Belarus, sekutu dekat Rusia, juga melaporkan penembakan jatuh pesawat nirawak di wilayah udaranya. Minsk mengatakan pesawat-pesawat nirawak tersebut “menyimpang dari jalur penerbangannya” karena manuver gangguan atau intersepsi oleh Ukraina dan Rusia.

    Rusia membantah bertanggung jawab atas insiden tersebut. “Kami menganggap tuduhan itu tidak berdasar,” ujar Andrei Ordash, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Rusia di Warsawa dalam sebuah pernyataan. Polandia sejauh ini belum memberikan bukti asal usul pesawat nirawak tersebut dari Rusia.

    Zelensky dan Kallas: bukan kecelakaan, bukan kebetulan

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menuntut tanggapan yang tegas. Ia menyebut insiden itu sebagai “preseden yang sangat berbahaya bagi Eropa.” Bukti semakin kuat bahwa insiden tersebut bukanlah kecelakaan, tulis presiden Ukraina di kanal media sosial. Presiden Kremlin Vladimir Putin tidak akan berhenti “menguji barat” selama ia tidak “ditindak tegas” atas agresinya, tambah Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, juga menyatakan bahwa ada “tanda-tanda bahwa hal itu disengaja, bukan kebetulan.” Kallas menambahkan bahwa ini adalah “pelanggaran paling serius wilayah udara Eropa oleh Rusia sejak awal perang.” Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, meyakinkan Parlemen Eropa di Strasbourg: “Eropa mendukung Polandia dengan solidaritas penuh.”

    Polandia, anggota Uni Eropa, merupakan sekutu politik dan militer yang penting bagi Ukraina, yang secara teritorial juga berbatasan langsung dengan Ukraina. Negara tetangga Jerman ini berperan penting sebagai pusat logistik bantuan militer Barat.

    Polandia juga merasa terancam oleh Rusia dan kini sedang secara masif mempersenjatai dirinya. Negara ini tengah siaga tinggi sejak roket Ukraina yang ditujukan menangkis serangan Rusia, lepas sasaran dan menghantam sebuah desa di selatan Polandia pada 2022, menewaskan dua orang.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Polandia Geram Banyak Drone Rusia Mondar-mandir di Negaranya” di sini:

    (ita/ita)

  • Tekan Putin, Trump Desak Eropa Kenakan Tarif 100% ke China-India

    Tekan Putin, Trump Desak Eropa Kenakan Tarif 100% ke China-India

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta agar Uni Eropa (UE) menjatuhkan tarif hingga 100% ke China dan India. Hal ini sebagai upaya untuk menekan Rusia agar mengakhiri perang dengan Ukraina.

    China dan India merupakan pembeli utama minyak Rusia. Oleh karena itu, kedua negara itu dinilai mempunyai peran penting dalam menjaga perekonomian Rusia di tengah invasi yang terus dilakukan ke Ukraina sejak 2022 lalu.

    Menurut pejabat yang mengetahui persoalan ini, Trump menyampaikan permintaan ini saat mengikuti rapat virtual pada Selasa (9/9/2025) waktu setempat bersama pejabat senior AS dan UE di Washington. Pertemuan tersebut membahas upaya untuk meningkatkan beban ekonomi Moskow.

    Diplomat Uni Eropa mengatakan AS siap mengikuti tarif yang serupa dilakukan UE ke India dan China. Hal ini semakin membuat bea impor dari kedua negara itu semakin melonjak ke AS.

    “Mereka berkata, ‘Kami akan melakukan ini tetapi Anda harus melakukannya bersama kami,” kata diplomat itu, dikutip dari Reuters, Rabu (10/9/2024).

    Upaya ini diumumkan setelah Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghadiri KTT pekan lalu. Dilaporkan Financial Times, Trump mengancam akan mengenakan tarif tinggi ke China dan India karena masih membeli minyak dari Rusia.

    Trump telah mengenakan tambahan tarif ke India 25% karena masih terus membeli minyak Rusia. Namun, China belum secara khusus menjadi target kenaikan tarif akibat pembelian minyak Rusia.

    (acd/acd)

  • Tekan Rusia, Trump Desak Uni Eropa Kenakan Tarif 100% terhadap India dan China

    Tekan Rusia, Trump Desak Uni Eropa Kenakan Tarif 100% terhadap India dan China

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Uni Eropa (UE) menjatuhkan tarif hingga 100% terhadap India dan China sebagai bagian dari upaya bersama menekan Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina.

    Menurut tiga pejabat yang mengetahui persoalan ini dilansir dari Financial Times pada Rabu (10/9/2025), permintaan itu disampaikan Trump saat dirinya mengikuti rapat virtual pada Selasa (9/9/2025) waktu setempat bersama pejabat senior AS dan UE di Washington. 

    Pertemuan tersebut membahas langkah untuk meningkatkan beban ekonomi bagi Moskow.

    “Kami siap melangkah, siap saat ini juga, tetapi hanya akan melakukan ini jika mitra Eropa bersedia bergerak bersama kami,” ujar seorang pejabat AS.

    Pejabat lainnya menambahkan bahwa Washington siap mengikuti tarif yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap China dan India. Hal ini berpotensi memicu kenaikan lebih lanjut atas bea impor kedua negara ke AS.

    Usulan Trump ini muncul di tengah kesulitan AS mencapai kesepakatan damai dan meningkatnya serangan udara Rusia terhadap Ukraina.

    “Pandangan presiden jelas: mari kita kenakan tarif besar-besaran dan terus pertahankan tarif itu sampai China setuju berhenti membeli minyak Rusia. Tidak banyak opsi lain bagi minyak tersebut,” kata seorang pejabat AS.

    Langkah Trump tersebut diumumkan setelah Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri India Narendra Modi mempererat hubungan dalam KTT pekan lalu.

    Bulan lalu, AS telah menaikkan tarif impor India hingga 50% akibat pembelian minyak Rusia, memicu ketegangan dengan negara Asia Selatan itu. Namun, pada Selasa malam Trump menulis di Truth Social bahwa negosiasi dagang dengan India tetap berjalan dan mengisyaratkan akan berakhir sukses.

    “India dan Amerika Serikat tengah melanjutkan perundingan untuk mengatasi hambatan perdagangan antara kedua negara. Saya menantikan pembicaraan dengan sahabat baik saya, Perdana Menteri Modi, dalam beberapa minggu mendatang,” tulis Trump.

    Adapun China belum secara khusus menjadi target tarif akibat pembelian minyak Rusia. Pada April lalu, Trump sempat menaikkan tarif impor China secara tajam, namun kemudian dikurangi pada Mei setelah terjadi gejolak pasar yang signifikan.

    Dalam diskusi di Washington, pejabat UE yang dipimpin Kepala Sanksi David O’Sullivan berdialog dengan pejabat senior Departemen Keuangan AS. Menurut sumber, ibu kota-ibu kota Eropa tengah membahas kemungkinan menjatuhkan sanksi sekunder terhadap China dan India karena membeli minyak serta gas Rusia. 

    Namun, banyak pihak masih berhati-hati mengingat hubungan dagang erat UE dengan Beijing dan New Delhi.

    Diplomat AS di Eropa juga menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak akan menjatuhkan sanksi berat kepada pembeli energi Rusia tanpa partisipasi UE. Terlebih, sejumlah negara Eropa sendiri masih mengimpor produk energi dari Rusia.

    “Pertanyaannya, apakah Eropa punya kemauan politik untuk mengakhiri perang ini?. Setiap langkah tentu akan mahal, dan agar presiden melakukannya, kami membutuhkan mitra Eropa, idealnya seluruh mitra internasional. Kita akan berbagi beban bersama,” ujar seorang pejabat.

  • Diplomasi Indonesia dalam pusaran geopolitik Indo-Pasifik

    Diplomasi Indonesia dalam pusaran geopolitik Indo-Pasifik

    Dalam dunia multipolar, Indonesia bukan sekadar bagian dari percakapan global, melainkan penentu arah percakapan itu sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Isu yang berkembang di kalangan masyarakat berkembang dengan sangat dinamis dalam beberapa waktu terakhir.

    Namun ingatan publik mengenai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia pada 3 September 2025 di China terus membekas.

    Ada makna yang mendalam yang menarik untuk dikupas kembali, bahwa kehadiran Presiden Prabowo ke China saat itu bukan sekadar undangan diplomatik, melainkan pesan geopolitik yang tajam.

    Ketika Beijing menggelar parade militer terbesar dalam sejarahnya, Indonesia tampil di panggung global dengan makna yang jauh melampaui seremoni peringatan.

    Posisi berdiri Presiden Prabowo sejajar dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bukan hanya soal protokoler. Tetapi ini seperti simbol pergeseran peran Indonesia sebagai penyeimbang di tengah peta kekuatan dunia yang sedang berubah.

    Tiongkok memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kapabilitas militernya. Pameran tank generasi keempat, jet tempur siluman, sistem tanpa awak, dan rudal hipersonik anti-kapal menjadi bukti kesiapan Tentara Pembebasan Rakyat dalam menghadapi tantangan global.

    Namun, di balik kekuatan senjata, pesan strategis Beijing jauh lebih dalam bahwa Tiongkok menegaskan posisinya sebagai poros utama dalam tatanan dunia multipolar.

    Indonesia, melalui kehadiran Presiden Prabowo, memberi sinyal bahwa Jakarta tidak sekadar menjadi penonton, melainkan pemain kunci yang siap menentukan arah kebijakan kawasan Indo-Pasifik.

    Indonesia berada di pusat perhatian karena memiliki posisi unik. Secara geografis, Indonesia adalah gerbang strategis di jalur perdagangan global, penghubung Samudra Hindia dan Pasifik, sekaligus salah satu kunci keamanan maritim di kawasan.

    Dengan populasi 270 juta jiwa dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memegang peran penting dalam menentukan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.

    Kehadiran Indonesia di Beijing menegaskan posisinya sebagai bridge builder alias negara yang menjaga komunikasi dengan semua pihak, tanpa berpihak secara eksklusif pada salah satu blok kekuatan.

    Situasi geopolitik saat ini sedang bergerak cepat. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok semakin intens, bukan hanya dalam perdagangan dan teknologi, tetapi juga keamanan regional, khususnya di Laut Cina Selatan.

    Dalam konteks ini, Indonesia menjaga perannya sebagai negara nonblok dengan politik luar negeri bebas aktif.

    Diplomasi Jakarta memastikan kemitraan strategis dengan Tiongkok dapat terus berkembang, terutama dalam perdagangan, investasi, transisi energi, dan ekonomi digital, tanpa mengorbankan hubungan erat dengan Amerika Serikat, Jepang, dan mitra Barat lainnya.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Prabowo Kritik Praktik Intimidasi Negara Kecil: Perdagangan Jadi Senjata Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik standar ganda dalam politik internasional yang semakin nyata, terutama ketika perdagangan dan keuangan dipakai sebagai senjata politik oleh negara-negara besar.

    Pesan itu dia sampaikan dalam BRICS Leaders Virtual Meeting yang diikuti sejumlah pemimpin dunia, antara lain Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Lula da Silva, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed AlNahyan, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Menteri Luar Negeri India Jaishhankar yang mewakili PM Narendra Modi, Presiden Mesir Abdel Fattah Elsisi, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Senin (8/9/2025) malam.

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata, kami menganggap saat ini saatnya BRICS terus berkembang,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, kehadiran BRICS tidak hanya penting, tetapi harus menjadi pilar baru dalam menjaga keseimbangan global.

    Dia menyebut Indonesia mendukung penuh setiap langkah yang memperkuat peran BRICS di panggung dunia.

    “Oleh karena itu, BRICS berkembang menjadi pilar kekuatan. Indonesia mendukung keberlanjutan. Kita harus terus bekerja dengan lebih dekat bersama. Kita harus berkonsultasi dengan satu sama lain,” ungkapnya.

    Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dan kerja sama di antara anggota untuk memperkuat posisi BRICS dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik.

    “Kita harus menjaga keterbukaan, kita harus teruskan koordinasi dan kerja sama ini,” lanjutnya.

    Dukungan tersebut, kata Prabowo, sejalan dengan komitmen Indonesia yang siap mempererat hubungan dengan semua anggota BRICS. 

    “Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang diambil, kami menghormati kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih dekat dengan semua negara BRICS,” tegasnya.

  • Prabowo Soroti Standar Ganda Dunia Internasional, Dorong BRICS Jadi Pilar Stabilitas

    Prabowo Soroti Standar Ganda Dunia Internasional, Dorong BRICS Jadi Pilar Stabilitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlunya BRICS memperkuat perannya di tengah situasi global yang diwarnai praktik standar ganda dan ketidakpastian geopolitik.

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting bersama para pemimpin negara anggota termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Brazil Lula da Silva selaku ketua BRICS 2025 Senin (8/9/2025)

    “Indonesia menganggap BRICS sebagai pilar stabilitas dan harapan yang sangat kuat dalam situasi geopolitik internasional saat ini,” kata Prabowo.

    Dalam forum itu, Prabowo menyoroti fenomena standar ganda yang menurutnya semakin sering terjadi. Dia menilai hukum internasional kerap diabaikan dan kekuasaan lebih menentukan daripada kebenaran. 

    “Dalam dunia dengan ketidakpastian ini, ada juga double dan bahkan triple standard di mana hukum internasional di setiap hari diabaikan, di mana yang berkuasa adalah yang benar, di mana negara kecil yang kurang berkuasa terintimidasi, di mana perdagangan dan keuangan menjadi senjata,” ungkapnya.

    Prabowo menekankan BRICS kini memiliki posisi strategis, dengan lebih dari 55% populasi dunia dan kontribusi 40% terhadap GDP global. Menurutnya, kekuatan besar ini harus dimanfaatkan untuk menegakkan keadilan dan memperkuat solidaritas internasional.

    “BRICS sekarang memiliki populasi lebih dari 55% di dunia. Kita memiliki global GDP lebih dari 40%. BRICS memiliki negara dengan ekonomi terbesar, negara terbesar secara populasi, pasar terbesar, negara dengan sumber daya alam terbesar—sumber daya kritis,” jelasnya.

    Dia juga mendukung gagasan Presiden China Xi Jinping terkait pentingnya keterbukaan dan koordinasi antaranggota BRICS.

    “Saya sangat mendukung konsep yang diberikan oleh Presiden China. Kita harus menjaga keterbukaan, kita harus teruskan koordinasi dan kerja sama ini,” ujarnya.

    Di akhir pernyataannya, Prabowo menilai momentum saat ini tepat bagi BRICS untuk menunjukkan peran lebih besar di dunia internasional.

    “Kami mendukung inisiatif-inisiatif yang diambil, kami menghormati kepemimpinan Presiden Lula, dan Indonesia berkomitmen untuk bekerja lebih dekat dengan semua negara BRICS,” pungkasnya.