Xcloud.id

Tag: Vladimir Putin

  • Foto Putin-Bendera Rusia Hiasi Jalanan Pyongyang Jelang Kunjung Langka

    Foto Putin-Bendera Rusia Hiasi Jalanan Pyongyang Jelang Kunjung Langka

    Pyongyang –

    Korea Utara (Korut) bersiap menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin. Foto Putin dan bendera Rusia terlihat menghiasi jalanan di ibu kota Korut, Pyongyang.

    Dilansir BBC, Selasa (18/6/2024), Pyongyang telah didekorasi untuk menyambut Putin. Jalan-jalan di kota dipenuhi bendera Rusia dan potret Putin.

    Gambar dan rekaman yang dibagikan oleh kantor berita milik negara Rusia, RIA Novosti, menunjukkan spanduk menyambut Putin di sepanjang jalan bebas hambatan, dilapisi dengan poster propaganda Korea Utara.

    “Persahabatan antara Korea Utara dan Rusia abadi,” demikian tulisan salah satu spanduk di luar Bandara Internasional Sunan Pyongyang.

    “Kami dengan hangat menyambut Kamerad Presiden Rusia Vladimir Vladimirovich Putin,” demikian isi spanduk lainnya.

    NK News, sebuah situs spesialis yang berpusat di Korea Utara, melaporkan otoritas Korut telah membersihkan landasan pacu di luar bandara Pyongyang seminggu yang lalu. Hal itu diketahui dari rekaman satelit.

    Jadwal Putin tiba di Korut sendiri masih menjadi teka-teki. Meski demikian, kunjungannya dijadwalkan dimulai pada Selasa malam.

    Putin mungkin berada di RSD201, yang sebelumnya lepas landas dari Moskow. Pesawat tersebut kini telah mendarat di Yakutsk dan diperkirakan akan mendarat di Pyongyang dalam waktu sekitar 3 jam.

    Namun, ada kemungkinan dia berada di dalam pesawat RSD 389, yang juga lepas landas dari Moskow dan kini terbang di atas Rusia. Pesawat itu baru akan tiba di Pyongyang sekitar 6 jam.

    Putin diperkirakan melakukan banyak hal penting di Korut pada Rabu (19/6) besok. Upacara penyambutan resmi antara delegasi kedua negara, di mana Putin juga akan menerima pengawal kehormatan bakal digelar besok.

    (haf/imk)

  • Putin Bakal Kunjungi Korut, Penerbangannya Jadi Teka-teki

    Putin Bakal Kunjungi Korut, Penerbangannya Jadi Teka-teki

    Pyongyang –

    Presiden Rusia Vladimir Putin bakal melakukan kunjungan langka ke Korea Utara (Korut). Rencana perjalanan, termasuk pesawat yang membawa Putin pun masih menjadi teka-teki.

    Dilansir BBC, Selasa (18/6/2024), belum ada penjelasan kapan tepatnya pemimpin Rusia itu akan tiba di Pyongyang. Meski demikian, kunjungannya dijadwalkan dimulai pada Selasa malam.

    Pesawat apa yang akan dinaiki Putin juga masih menjadi teka-teki. Hal ini membuat para pengamat di seluruh dunia terus memantau situs pelacak penerbangan.

    Rusia belum mengungkapkan penerbangan apa yang akan membawa Putin ke Korea Utara. Meski demikian, media Rusia mengatakan Putin akan singgah di kota Yakutsk, Rusia, di Siberia timur.

    Putin diperkirakan akan menghabiskan beberapa jam di sana. Dia dijadwalkan bertemu dengan kepala daerah Yakutia dan menghadiri berbagai pameran. Dia mungkin berada di RSD201, yang sebelumnya lepas landas dari Moskow.

    Pesawat tersebut kini telah mendarat di Yakutsk dan diperkirakan akan mendarat di Pyongyang dalam waktu sekitar 3 jam. Namun, ada kemungkinan dia berada di dalam pesawat RSD 389, yang juga lepas landas dari Moskow dan kini terbang di atas Rusia. Pesawat itu baru akan tiba di Pyongyang sekitar 6 jam.

    Putin diperkirakan melakukan banyak hal penting di Korut pada Rabu (19/6) besok. Upacara penyambutan resmi antara delegasi kedua negara, di mana Putin juga akan menerima pengawal kehormatan bakal digelar besok.

    Dia juga dijadwalkan mengunjungi satu-satunya gereja ortodoks di Korea Utara – Gereja Tritunggal Pemberi Kehidupan – dalam perjalanan kembali ke bandara. Pemimpin Rusia tersebut diperkirakan akan langsung melakukan perjalanan ke Vietnam untuk kunjungan kenegaraan lainnya.

    (haf/imk)

  • Putin Puji Korut Jelang Kunjungan Pertamanya dalam 24 Tahun

    Putin Puji Korut Jelang Kunjungan Pertamanya dalam 24 Tahun

    Pyongyang –

    Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan pujian ke Korea Utara (Korut) jelang kunjungannya. Ini merupakan kunjungan pertama Putin ke Korut dalam 24 tahun terakhir.

    Dilansir BBC, Selasa (18/6/2024), Putin memuji Korea Utara karena ‘dengan tegas mendukung’ perang Moskow di Ukraina. Putin diperkirakan tiba di ibu kota Korut untuk bertemu dengan Pemimpin Korut, Kim Jong Un, Selasa malam.

    Kedua pemimpin terakhir kali bertemu pada bulan September 2023 di kosmodrom Vostochny di timur jauh Rusia. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Putin ke Pyongyang sejak tahun 2000.

    Dalam surat yang diterbitkan di media pemerintah Korea Utara, Putin berjanji untuk membangun sistem perdagangan dan keamanan dengan Pyongyang ‘yang tidak dikendalikan oleh Barat’.

    Putin juga berjanji mendukung upaya Pyongyang untuk membela kepentingannya meskipun ada apa yang disebutnya sebagai ‘tekanan, pemerasan, dan ancaman militer AS’, dalam artikel yang dicetak di Rodong Sinmun, corong partai berkuasa di Korea Utara. Putin mengatakan kedua negara akan terus ‘menentang dengan tegas’ apa yang dia gambarkan sebagai ambisi Barat ‘untuk menghalangi pembentukan tatanan dunia multipolarisasi berdasarkan rasa saling menghormati keadilan’.

    Amerika Serikat mengatakan pihaknya prihatin dengan ‘mendalamnya hubungan antara kedua negara’. Kremlin sendiri menggambarkan kunjunga tersebut sebagai ‘kunjungan kenegaraan persahabatan’ dengan media Rusia melaporkan bahwa Putin dan Kim mungkin menandatangani perjanjian kemitraan, termasuk mengenai masalah keamanan, dan akan memberikan pernyataan bersama kepada media.

    Sebuah parade di alun-alun Kim Il Sung sudah disiapkan untuk menyambut Putin. Putin juga diperkirakan akan menonton konser dan mengunjungi Gereja Ortodoks Tritunggal Pemberi Kehidupan di Pyongyang, satu-satunya gereja ortodoks di Korea Utara.

    Putin diperkirakan akan tiba bersama Menteri Pertahanan baru, Andrei Belousov, sementara Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan Wakil Perdana Menteri Alexander Novak juga akan menjadi bagian dari delegasi tersebut.

    Kim mengatakan pekan lalu bahwa hubungan dengan Rusia telah ‘berkembang menjadi hubungan kawan seperjuangan yang tidak dapat dipatahkan’.

    Dalam pertemuan mereka tahun lalu, Putin mengatakan dia melihat ‘kemungkinan’ untuk kerja sama militer dengan Korea Utara, sementara Kim berharap presiden Rusia ‘menang’ di Ukraina.

    Gedung Putih mengatakan AS prihatin dengan hubungan yang lebih erat antara Rusia dan Korea Utara.

    “Kami tidak khawatir dengan perjalanan yang dilakukan Putin,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan pada hari Senin.

    “Yang kami khawatirkan adalah semakin dalamnya hubungan antara kedua negara,” sambungnya.

    John Nilsson-Wright, kepala program Jepang dan Korea di Pusat Geopolitik Universitas Cambridge, mengatakan Putin ‘memperkuat hubungan dengan mitra lamanya dalam Perang Dingin’ dalam upaya untuk ‘melawan anggapan bahwa AS dan sekutunya telah mampu melakukan hal tersebut untuk mengisolasi Moskow’.

    “Dia memperkuat hubungan antara rezim otoriter pada saat pemerintahan demokratis berada dalam posisi defensif, menghadapi tantangan keamanan global di Timur Tengah, Asia Timur dan Ukraina,” ujarnya.

    Pada tahun 2000, di awal karir kepresidenannya, Putin bertemu dengan ayah Kim, Kim Jong Il, yang masih menjadi pemimpin tertinggi Korut. Hubungan antara kedua negara ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina.

    Korea Utara membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi luar angkasa setelah kegagalannya baru-baru ini dalam menempatkan satelit mata-mata kedua ke orbit – serta makanan, bahan bakar, dan mata uang asing. Sementara, Rusia terus menghadapi kekurangan senjata dalam perangnya di Ukraina.

    Washington dan Seoul menuduh Pyongyang memasok artileri dan peralatan lainnya ke Moskow, kemungkinan besar dengan imbalan makanan, bantuan militer, dan teknologi. Baik Korea Utara maupun Rusia menyangkal adanya kesepakatan senjata.

    Setelah Korea Utara, Putin diperkirakan akan mengunjungi Vietnam, negara Komunis dan sekutu lamanya, di mana kedua negara diperkirakan akan membahas isu-isu seperti perdagangan.

    (haf/imk)

  • Setelah Rusia, Giliran AS Kirim Kapal Selam Nuklir ke Kuba!

    Setelah Rusia, Giliran AS Kirim Kapal Selam Nuklir ke Kuba!

    Jakarta –

    Sebuah kapal selam bertenaga nuklir Amerika Serikat telah tiba di Kuba. Demikian diumumkan Departemen Pertahanan AS pada hari Kamis (13/6), sehari setelah kapal selam nuklir Rusia berlabuh di Havana, ibu kota Kuba untuk kunjungan langka ke pulau komunis tersebut.

    “Kapal selam serangan cepat USS Helena berada di Teluk Guantanamo, Kuba sebagai bagian dari kunjungan pelabuhan rutin,” kata Komando Selatan AS dalam sebuah postingan di media sosial, merujuk pada pangkalan angkatan laut Amerika di pulau tersebut.

    “Lokasi dan transit kapal telah direncanakan sebelumnya,” tambahnya, dikutip dari kantor berita AFP dan Al Arabiya, Jumat (14/6/2024).

    Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir Rusia, Kazan tiba di ibu kota Kuba pada hari Rabu. Kapal tersebut didampingi oleh kapal fregat Laksamana Gorshkov, serta sebuah kapal tanker minyak dan kapal tug penyelamat. Otoritas Kuba menyebut kapal selam nuklir Rusia tersebut tidak membawa senjata nuklir.

    Kazan dan Laksamana Gorshkov merupakan salah satu kapal perang paling modern Rusia. Pengerahan kapal-kapal perang Rusia yang tidak biasa ini begitu dekat dengan Amerika Serikat, hanya 90 mil dari pantai Florida, AS. Ini terjadi di tengah ketegangan besar antara kedua negara terkait perang di Ukraina, di mana pemerintah Ukraina yang didukung Barat sedang memerangi invasi Rusia.

    Militer AS mengatakan pihaknya telah memantau kapal-kapal Rusia tersebut, namun tidak menimbulkan ancaman langsung.

    Sebelumnya, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin bulan lalu untuk parade militer tahunan tanggal 9 Mei di Lapangan Merah di luar Kremlin.

    Selama Perang Dingin, Kuba merupakan negara klien penting bagi Uni Soviet. Keberadaan tempat-tempat rudal nuklir Soviet di pulau tersebut memicu Krisis Rudal Kuba tahun 1962, ketika Washington dan Moskow hampir berperang.

    Hubungan antara Rusia dan Kuba menjadi lebih dekat sejak pertemuan Diaz-Canel dan Putin pada tahun 2022 silam.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • AS Isyaratkan Tingkatkan Pengerahan Senjata Nuklir untuk Tangkal Rusia

    AS Isyaratkan Tingkatkan Pengerahan Senjata Nuklir untuk Tangkal Rusia

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mengisyaratkan kemungkinan meningkatkan pengerahan senjata nuklir strategis dalam beberapa tahun ke depan, untuk menangkal ancaman Rusia, China dan negara-negara musuh lainnya yang semakin meningkat.

    Seperti dilansir Reuters, Sabtu (8/6/2024), seorang pejabat tinggi pada Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Pranay Vaddi, menyampaikan hal tersebut saat berpidato di hadapan Asosiasi Pengendalian Senjata pada Jumat (7/6) waktu setempat.

    Dalam pidatonya, Vaddi menguraikan “pendekatan yang lebih kompetitif” terhadap pengendalian senjata dari pemerintahan Presiden Joe Biden. Pidato Vaddi menjelaskan soal perubahan kebijakan yang bertujuan menekan Moskow dan Beijing agar menarik penolakan terhadap seruan Washington untuk perundingan pembatasan persenjataan.

    “Jika tidak ada perubahan dalam persenjataan musuh, kita mungkin akan mencapai suatu titik dalam beberapa tahun mendatang di mana diperlukan peningkatan jumlah persenjataan yang dikerahkan saat ini. Kita harus sepenuhnya siap untuk melaksanakannya, jika presiden mengambil keputusan tersebut,” cetusnya.

    “Jika hari itu tiba, maka akan ada tekad bahwa diperlukan lebih banyak senjata nuklir untuk menangkal musuh-musuh kita dan melindungi rakyat Amerika, serta sekutu-sekutu dan mitra kita,” ucap Vaddi dalam pidatonya.

    AS saat ini menerapkan batasan 1.550 hulu ledakan nuklir strategis yang ditetapkan dalam perjanjian New START dengan Rusia, meskipun Moskow “menangguhkan” partisipasinya tahun lalu karena dukungan Washington terhadap Ukraina. Langkah Rusia itu dianggap “tidak sah secara hukum” oleh AS.

    Pidato Vaddi disampaikan setahun setelah penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan kepada Asosiasi Pengendalian Senjata bahwa tidak diperlukan peningkatan pengerahan senjata nuklir strategis AS untuk melawan persenjataan Rusia dan China, dan menawarkan pembicaraan “tanpa syarat”.

    Pada Rabu (5/6) waktu setempat, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dirinya bisa mengerahkan rudal konvensional yang bisa menjangkau AS dan sekutu-sekutu Eropanya jika mereka mengizinkan Ukraina menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia dengan senjata jarak jauh pasokan Barat.

    Pernyataan sedikit lunak disampaikan Putin pada Jumat (7/6) waktu setempat, di mana dia mengatakan Rusia tidak perlu menggunakan senjata nuklir untuk mengamankan kemenangan dalam pertempuran di Ukraina.

    Vaddi, dalam pernyataannya, menegaskan pemerintah AS tetap berkomitmen terhadap rezim pengendalian senjata internasional dan non-proliferasi yang dirancang untuk membatasi penyebaran senjata nuklir.

    Namun dia juga mengatakan bahwa Rusia, China dan Korea Utara (Korut) “semuanya memperluas dan mendiversifikasi persenjataan nuklir mereka dengan laju kecepatan yang sangat tinggi, menunjukkan sedikit atau bahkan tidak ada minat terhadap pengendalian senjata”.

    Ketiga negara tersebut dan Iran, sebut Vaddi, “semakin banyak bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain dalam cara-cara yang bertentangan dengan perdamaian dan stabilitas, mengancam Amerika Serikat, sekutu dan mitra kita, serta memperburuk ketegangan di kawasan”.

    Lebih lanjut, Vaddi menyebut Rusia, China, Iran dan Korut saling berbagi teknologi rudal dan drone yang canggih. Dia menyinggung penggunaan drone-drone buatan Iran, serta artileri dan rudal Korut, oleh pasukan Rusia dalam serangan di Ukraina, juga adanya dukungan Beijing terhadap industri pertahanan Moskow.

    Vaddi menegaskan jika musuh-musuh AS semakin meningkatkan ketergantungan pada senjata nuklir, maka “kita tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan postur dan kemampuan kita untuk mempertahankan pencegahan dan stabilitas”.

    Dia mengatakan bahwa pemerintah Washington mengambil “langkah-langkah bijaksana” untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk memodernisasi persenjataan.

    Namun pada saat yang sama, tegas Vaddi, pemerintah AS berkomitmen untuk menghentikan penyebaran senjata nuklir, termasuk memperkuat Perjanjian Non-Proliferasi, yang merupakan landasan rezim pengendalian senjata global.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Putin Bakal Kunjungi Korut, Penerbangannya Jadi Teka-teki

    Rusia Tak Perlu Senjata Nuklir untuk Bisa Menang di Ukraina

    Moskow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya tidak perlu menggunakan senjata nuklir untuk mengamankan kemenangan di Ukraina. Pernyataan terbaru Putin ini menjadi sinyal terkuat sejauh ini bahwa konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II tidak akan meningkat menjadi perang nuklir.

    Sejak memerintahkan pengerahan pasukan militer Rusia ke wilayah Ukraina pada Februari 2022, Putin telah mengatakan dalam beberapa kesempatan bahwa Moskow akan menggunakan senjata nuklir jika diperlukan untuk mempertahankan diri. Komentar Putin itu dianggap Barat sebagai ancaman nuklir.

    Saat menghadiri sesi pleno Forum Ekonomi Internasional St Petersburg pada Jumat (7/6) waktu setempat, Putin ditanya oleh seorang analis Rusia berpengaruh Sergei Karaganov soal apakah Moskow harus menodongkan “pistol nuklir ke pelipis” negara-negara Barat terkait Ukraina.

    Dia menjawab bahwa dirinya tidak melihat adanya kondisi dan persyaratan untuk menggunakan senjata semacam itu.

    “Penggunaannya (senjata nuklir-red) dimungkinkan dalam kasus luar biasa — jika terjadi ancaman terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara. Saya pikir situasi seperti itu tidak akan terjadi. Hal seperti itu tidak diperlukan,” tegas Putin dalam forum tersebut, seperti dilansir Reuters, Sabtu (8/6/2024).

    Rusia menganggap Crimea, yang direbut dari Ukraina tahun 2014 lalu, dan empat wilayah Ukraina lainnya sebagai bagian wilayahnya, sehingga meningkatkan kemungkinan serangan nuklir Kyiv tampaknya siap merebut kembali wilayah-wilayah tersebut.

    Ukraina telah meningkatkan serangan drone dan rudal terhadap target-target Rusia, termasuk di Crimea. Kyiv bahkan bersumpah untuk mengusir semua pasukan Rusia dari wilayahnya.

    Putin mengatakan dirinya tidak mengesampingkan perubahan pada doktrin nuklir Rusia, yang menetapkan kondisi dan persyaratan untuk penggunaan senjata semacam itu. Dia juga mencetuskan bahwa jika diperlukan, Moskow bisa menggelar uji coba senjata nuklir, meskipun dia memandang hal itu tidak diperlukan untuk saat ini.

    Perdebatan publik mengenai serangan nuklir dalam forum ekonomi utama Rusia tampaknya menjadi upaya Kremlin untuk mengurangi ketakutan terhadap nuklir, ketika perang di Ukraina mengalami eskalasi menuju apa yang disebut oleh diplomat Rusia dan Amerika Serikat (AS) sebagai fase paling berbahaya.

    Rusia dan AS menguasai hampir 90 persen senjata nuklir dunia.

    Lebih lanjut, Putin mengharapkan dunia tidak pernah menyaksikan konfrontasi nuklir. “Dan kita tidak memerlukan hal itu. Karena Angkatan Bersenjata kita tidak hanya mendapatkan pengalaman, mereka juga meningkatkan efektivitasnya,” sebutnya.

    Pasukan Rusia, menurut Putin, telah bergerak maju di sepanjang garis depan di Ukraina dan berhasil merebut wilayah seluas 880 kilometer persegi sejak awal tahun ini, mencakup 47 desa dan kota setempat.

    Putin juga mengatakan bahwa Rusia telah meningkatkan produksi amunisi lebih dari 20 kali lipat, yang disebutnya melampaui produksi Ukraina dan Barat.

    Doktrin nuklir Rusia yang diterbitkan tahun 2020 lalu menetapkan kondisi di mana seorang Presiden Rusia akan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir, yakni secara umum sebagai respons terhadap serangan yang menggunakan nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya, atau terhadap penggunaan senjata konvensional terhadap Rusia “ketika keberadaan negara terancam”.

    “Tapi doktrin ini menjadi alat yang hidup dan kita juga dengan hati-hati mengamati apa yang terjadi di dunia sekitar kita, dan tidak mengecualikan untuk melakukan beberapa perubahan terhadap doktrin ini. Hal ini juga terkait dengan pengujian senjata nuklir,” sebut Putin.

    “Jika diperlukan, kita akan melakukan pengujian. Sejauh ini, belum diperlukan untuk hal ini,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Putin Akan Lakukan Kunjungan ke Korea Utara, Dalam Rangka Apa?

    Putin Akan Lakukan Kunjungan ke Korea Utara, Dalam Rangka Apa?

    Moskow –

    Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia mengungkapkan bahwa kunjungan resmi Presiden Vladimir Putin ke Korea Utara (Korut) sedang dipersiapkan. Kunjungan Putin ini dimaksudkan untuk memenuhi undangan yang sebelumnya diberikan oleh pemimpin Korut Kim Jong Un.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (25/5/2024), rencana kunjungan itu diumumkan Kremlin saat kedua negara, yang sama-sama berada di bawah sanksi berat dari Barat itu, menjalin hubungan yang semakin dekat sejak Rusia melancarkan invasi militer skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022 lalu.

    Baru-baru ini, Pyongyang dituduh memasok persenjataan penting ke Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Tuduhan itu dibantah keras oleh Korut.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam pernyataan kepada kantor berita pemerintah RIA Novosti pada Jumat (24/5) waktu setempat mengatakan bahwa kunjungan resmi Putin ke Pyongyang “sedang dipersiapkan” dengan tanggalnya akan diumumkan kemudian.

    “Presiden Putin mendapatkan undangan aktif untuk kunjungan resmi ke Korea Utara. Kunjungan tersebut sedang dipersiapkan,” ucap Peskov.

    “Kami akan mengumumkan tanggal kunjungan tersebut pada waktunya,” imbunya.

    Laporan intelijen Korea Selatan (Korsel) sebelumnya menyebut Pyongyang telah memasok jutaan peluru artileri penting ke Rusia untuk mendukung serangan-serangan Moskow terhadap Ukraina, dengan imbalan pasokan makanan.

    Ukraina bersama sekutunya, Amerika Serikat (AS), juga menuduh Moskow telah menembakkan rudal-rudal balistik yang dipasok Korut ke wilayah Ukraina.

    Tahun lalu, Kim Jong Un mengunjungi wilayah Rusia untuk melakukan pertemuan puncak dengan Putin di wilayah Timur Jauh. Kunjungan itu bertujuan mempererat hubungan yang lebih mendalam antara kedua negara, di mana sang pemimpin Korut menempuh perjalanan darat ke luar negeri yang jarang dilakukannya.

    Putin terakhir kali mengunjungi Pyongyang tahun 2000 silam, hanya beberapa bulan setelah dia menjabat di Kremlin. Pada saat itu, Putin bertemu langsung dengan mendiang Kim Jong Il, ayah Kim Jong Un.

    Kunjungan Putin ke Korut ini akan menjadi salah satu kunjungan langka, mengingat Presiden Rusia itu telah mengurangi perjalanan ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, baik karena pandemi virus Corona maupun karena Moskow menjadi lebih terisolasi usai menginvasi Ukraina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Warga Jerman Tak Risau Akan Perang, Tapi Haruskah Mereka Khawatir?

    Warga Jerman Tak Risau Akan Perang, Tapi Haruskah Mereka Khawatir?

    Berlin –

    Poster pemilu yang menampilkan kandidat-kandidat berwajah muram dengan tulisan-tulisan seperti “keamanan” dan “kekuatan” saat ini tampak di setiap sudut jalan di Jerman.

    Para politisi Jerman tampaknya ingin mempersiapkan warga untuk menghadapi masa-masa berbahaya sejak serangan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu, terutama karena Bundeswehr (angkatan bersenjata Republik Federal Jerman), dianggap tidak mampu menjalankan tugas pertahanan.

    Para pejabat tinggi militer Jerman bahkan telah memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Jerman tidak akan mampu memenuhi kewajibannya dalam aliansi NATO, serta tidak akan efektif dalam membela dirinya sendiri.

    Perdebatan belanja pertahanan

    Ini pula lah alasan mengapa Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyerukan tambahan dana untuk Bundeswehr.

    Pada tahun 2022, tepat setelah perang Ukraina pecah, Kanselir Jerman Olaf Scholz sebenarnya telah mengumumkan sebuah “dana khusus” sebesar €100 miliar (setara dengan Rp1.737 triliun) untuk angkatan bersenjata, meski menambah utang baru bagi Jerman.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Namun, Pistorius menginginkan tambahan dana sebesar €6,5 miliar (setara dengan Rp112,9 triliun) untuk militer Jerman dalam anggaran tahun 2025.

    Dalam sebuah opini hukum yang diterbitkan oleh kementeriannya, Pistorius berargumen bahwa kemampuan Jerman untuk mempertahankan diri memiliki status konstitusional yang lebih tinggi daripada “batas utang.”

    Frank Sauer, seorang profesor politik dan keamanan internasional di Universitas Bundeswehr di München, juga meyakini bahwa meski dengan suntikan dana €100 miliar, Bundeswehr masih kekurangan dana.

    Ia menilai bahwa jika tidak ada dana yang lebih besar pada tahun 2026, tentara Jerman hanya akan mampu “mempertahankan operasi yang sedang berlangsung dengan upaya maksimal,” tidak lebih.

    Namun, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner sejauh ini masih menolak memberikan tambahan dana miliaran dolar, dan keputusannya tersebut mendapat dukungan dari Kanselir. Perdebatan panas mengenai belanja pertahanan di level tertinggi itu pun tampaknya tinggal sedikit lagi menuju titik kritis.

    Faktor Trump?

    Namun, seberapa mengancam sebenarnya situasinya?

    Ketua Konferensi Keamanan München, Christoph Heugsen, mengatakan pada bulan Februari lalu bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin punya tujuan untuk memulihkan Rusia yang lebih besar di dalam perbatasan bekas Uni Soviet.

    “Jika Putin tidak kalah dalam perang di Ukraina, kita harus memperkirakan bahwa dia akan melanjutkan perang dengan Republik Moldova atau negara-negara Baltik,” demikian prediksi Heusgen.

    Fabian Hoffmann, seorang peneliti strategi nuklir di Universitas Oslo, Norwegia, bahkan mengunggah prediksi yang lebih suram di X (sebelumnya Twitter).

    “Menurut pendapat saya, kita memiliki waktu paling lama dua hingga tiga tahun untuk memulihkan strategi melawan Rusia,” tulisnya di awal tahun ini.

    Sementara dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar baru-baru ini, Pistorius mengatakan bahwa militer Jerman memiliki waktu lima hingga delapan tahun untuk mengejar ketertinggalan.

    Sauer di sisi lain belum melihat adanya ancaman serius terhadap negara anggota NATO. Namun, sebuah skenario di mana Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS, menurutnya dapat membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Pasalnya, dalam kampanye pemilunya saat ini, Trump beberapa kali mengatakan bahwa masyarakat Eropa yang belum membayar “tagihan” pertahanan mereka, tidak akan mendapat perlindungan lagi.

    Sauer berpendapat bahwa negara-negara Eropa tidak mampu mengambil alih tugas militer tertentu yang selama ini dilakukan AS. Di saat yang sama, karena kurangnya dukungan Barat, wilayah Ukraina mungkin saja akan menyusut, dan ini artinya perang dimenangkan oleh Rusia.

    “Putin sudah hampir 80 tahun, dan dia sekarang ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan membangun Rusia yang lebih besar,” kata Sauer memperluas skenario hipotesisnya.

    “Mungkin dia akan memutuskan untuk menguji terlebih dahulu apakah hal itu mungkin, dan menyerang satu atau lebih negara-negara Baltik. Dan AS akan berkata: ‘Itu bukan masalah kami. Lagi pula, Anda tidak membayar tagihan Anda, dan kami juga sibuk dengan China’,” tambahnya.

    Pakar keamanan tersebut menggarisbawahi bahwa hal itu mungkin belum tentu terjadi dalam lima tahun ke depan, namun kemungkinannya tetap ada.

    Warga Jerman tidak takut

    Menurut survei YouGov baru-baru ini, hanya sekitar sepertiga warga Jerman (36%) yang percaya bahwa serangan Rusia terhadap wilayah NATO pada tahun 2030 mungkin terjadi, sementara 48% lainnya menganggap hal itu tidak mungkin terjadi.

    Terkait Jerman menjadi sasaran serangan Rusia, hanya 23% yang menganggapnya mungkin, dan sekitar 61% menganggapnya tidak mungkin.

    Sementara itu, hanya 2% yang yakin bahwa Bundeswehr punya posisi yang baik untuk pertahanan nasional, 12% melihat posisinya “cukup baik”, dan 39% yakin mereka tidak siap menghadapi serangan.

    Hasil survei lain yang dilakukan oleh Civey Institute pada bulan Maret juga mengungkap bahwa hanya 30% warga Jerman yang siap mengangkat senjata untuk mempertahankan negara jika terjadi serangan militer, sementara lebih dari 50% tidak mau berperang.

    “Kita hidup di era pergolakan sejarah yang masif,” kata Sauer, seraya menambahkan bahwa hal tersebut masih belum diterima oleh masyarakat Jerman.

    “Perlu waktu untuk mengubah pola pikir kita. Dan kita tidak akan mampu mewujudkan hal tersebut dengan cara paksa, atau hanya dengan beberapa pidato atau headline berita,” tambahnya.

    (gtp/yf)

    (nvc/nvc)

  • Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Negara Mana Saja yang Tegas Menentang Israel, Apa Dampaknya?

    Jakarta –

    Tentara Israel pada Senin (06/05) memerintahkan warga Palestina meninggalkan wilayah bagian timur Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza sebelum menggelar operasi militer.

    Melalui pesan teks, selebaran, dan unggahan di media sosial, militer Israel memerintahkan sekitar 100.000 orang untuk bermigrasi ke kamp-kamp di kota-kota tetangga, yaitu Khan Younis dan al-Mawasi.

    Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, telah memperingatkan Israel untuk menghindari serangan terhadap Rafah tempat perlindungan terakhir bagi satu juta lebih warga Palestina.

    ReutersPengungsi Palestina yang melarikan diri dari Rafah ke Khan Younis pada 6 Mei 2024.

    Sementara itu, semakin banyak suara dari komunitas internasional menyerukan agar Israel menghentikan serangan di seluruh wilayah tersebut.

    Beberapa negara bahkan telah mengambil langkah-langkah konkret menekan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, baik dengan memutus hubungan diplomatik, menangguhkan penjualan senjata, hingga menempuh jalur hukum internasional.

    Pekan lalu, Kolombia mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    ReutersAsap mengepul setelah serangan Israel di Rafah, selatan Jalur Gaza pada 6 Mei 2024 di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok milisi Palestina Hamas.

    Dampak dari tindakan-tindakan ini bisa jadi “hanya bersifat simbolis”, ujar Yossi Mekelberg, seorang pengamat Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, sebuah lembaga konsultasi dan penelitian di London, kepada BBC News Mundo.

    “Namun, efek kumulatifnya terhadap isolasi diplomatik atau apa yang mereka sampaikan tentang Israel, dan bagaimana Israel melakukan perang adalah penting.”

    Ini bukan pertama kalinya Israel menghadapi kecaman dari negara-negara lain atas tindakannya di Gaza atau Tepi Barat.

    Namun, tekanan internasional tidak pernah sekuat sekarang, terutama mengingat skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan ini merupakan aksi balasan Israel atas serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Saat itu Israel mendapat serangan terburuk selama 75 tahun terakhir yang menewaskan 1.200 orang, dan juga 253 orang disandera.

    Israel merespons dengan sangat keras: lebih dari 34.000 orang tewas di Gaza sejak saat itu akibat serangan bom tentara Israel; 85% penduduk telah mengungsi dari rumah mereka; dan sekitar setengahnya atau sekitar 1,1 juta orang berada di ambang kelaparan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dengan latar belakang ini, kami akan menjelaskan negara mana saja yang telah memutuskan untuk mengambil tindakan nyata terhadap Israel.

    Memutus hubungan diplomatik

    Setelah perang pecah, dan seiring meningkatnya kehancuran di Gaza, sejumlah negara menarik duta besar mereka atau menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Negara-negara di wilayah Timur Tengah seperti Yordania, Bahrain dan Turki, memulangkan duta besar mereka. Aksi ini disusul oleh Chad dan beberapa negara di Amerika Latin, seperti Cile, Honduras, dan Kolombia.

    Mereka kini memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dengan menangguhkan hubungan diplomatik. Langkah ini juga diikuti Bolivia dan Belize.

    Baca juga:

    Getty ImagesPresiden Kolombia Gustavo Petro mengumumkan pada tanggal 1 Mei bahwa ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    “Hari ini umat manusia, di semua jalan, setuju dengan kami. Era genosida, pemusnahan seluruh bangsa di depan mata kita, di depan kemanusiaan kita, tidak dapat kembali,” kata Presiden Kolombia Gustavo Petro dalam pidatonya saat mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel beberapa waktu lalu.

    Enam bulan sebelumnya, pada 31 Oktober, juru bicara pemerintah Bolivia mengumumkan keputusan yang sama, dengan menggunakan kata-kata serupa.

    “(Bolivia) mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Negara Israel sebagai bentuk penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional yang dilakukan di Jalur Gaza,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, Freddy Mamani pada saat itu.

    Getty ImagesDi jantung Universitas California, Los Angeles (UCLA) salah satu kampus paling bergengsi di Amerika Serikat tengah berlangsung unjuk rasa menentang kondisi di Gaza saat ini.

    Dua minggu kemudian, Belize mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menangguhkan hubungan diplomatik dengan Israel karena “pengeboman tanpa pandang bulu yang tak henti-hentinya” di Gaza, karena Israel “terus-menerus” melanggar hukum internasional sejak 7 Oktober.

    Namun, apa arti pemutusan hubungan ini?

    Faktanya, tidak jelas. Tak satu pun dari ketiga negara ini yang memiliki pengaruh politik yang besar di Timur Tengah. Hubungan perdagangan dan diplomatik mereka dengan Israel sebelum krisis ini juga tidak banyak.

    Namun, Kolombia adalah mitra dagang terbesar kedua Israel di Amerika Latin, setelah Brasil.

    Kolombia dan Israel menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada tahun 2020. Angkatan Darat Kolombia menggunakan pesawat serta senjata Israel untuk memerangi kartel narkoba dan kelompok pemberontak.

    Namun untuk saat ini, perjanjian ini tampaknya tidak berpengaruh, dan Kementerian Luar Negeri Kolombia telah mengumumkan niatnya untuk “mempertahankan aktivitas masing-masing bagian konsuler di Tel Aviv dan Bogota”.

    ReutersPengunjuk rasa pro-Palestina berfoto di depan Mahkamah Internasional (ICJ) ketika hakim memutuskan putusan sela atas gugatan Afrika Selatan terhadap Israel

    Efek dari pemutusan hubungan diplomatik ini, bersifat “simbolis, dan menunjukkan rasa terisolasi dan perubahan sikap terhadap Israel,” demikian analisis Mekelberg.

    Namun, pakar dari Chatham House ini juga menunjukkan bahwa keputusan semacam ini biasanya memiliki muatan ideologis dan pengaruh politik dalam negeri.

    “Ini seperti yang terjadi di Brasil; dengan [mantan presiden Jair] Bolsonaro, yang dulu mendukung penuh Israel, tapi ketika sayap kiri kembali [berkuasa], kritik itu kembali muncul.”

    Memutus hubungan perdagangan

    Pekan lalu, Turki mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan semua perdagangan dengan Israel sampai pemerintah pimpinan Benjamin Netanyahu itu menerima “aliran bantuan kemanusiaan yang tidak terputus dan cukup” ke Gaza.

    Menurut menteri perdagangan Turki, “transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel, yang mencakup semua produk, telah dihentikan”.

    Perdagangan antara kedua negara mencapai Rp111,7 triliun tahun lalu.

    ReutersBenjamin Netanyahu menjawab dengan mengatakan Turki di bawah “kediktatoran kelam”.

    Turki adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mengakui Israel pada tahun 1949. Namun hubungan bilateralnya memburuk dalam beberapa dekade terakhir.

    Episode paling menegangkan terjadi pada tahun 2010, ketika Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel.

    Saat itu, Israel menyerang enam armada kapal Turki di perairan internasional yang mencoba mencapai Gaza. Mereka menerobos blokade maritim yang diberlakukan Israel di wilayah tersebut.

    Serangan oleh militer Israel tersebut mengakibatkan tewasnya 10 aktivis pro-Palestina asal Turki.

    Hubungan kedua negara kembali membaik pada tahun 2016, namun kedua negara kembali mengusir duta besar masing-masing dua tahun kemudian karena konflik baru terkait pembunuhan warga Palestina di perbatasan Gaza.

    Getty ImagesPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengeraskan sikapnya terhadap Israel.

    Situasinya makin memburuk sejak 7 Oktober. Netanyahu dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan makin sering saling baku tuduh.

    Erdogan membandingkan pemimpin Israel seperti Hitler, Mussolini dan Stalin – dan menyebut Netanyahu “penjagal Gaza”.

    Sebaliknya, Netanyahu mengeklaim bahwa presiden Turki “mendukung pembunuhan masal dan pemerkosaan oleh Hamas, menyangkal genosida Armenia (dan) membantai orang-orang Kurdi di negaranya sendiri”.

    Penangguhan penjualan senjata

    Beberapa negara seperti Kanada, Italia, Jepang, Belgia dan Spanyol telah mengumumkan dalam beberapa bulan terakhir ini bahwa mereka akan menghentikan penjualan senjata ke Israel.

    Tetapi jika kita menganalisa keputusan-keputusan ini secara lebih rinci, kenyataan yang ada agak berbeda.

    Di Belgia, hanya wilayah Walloon yang memutuskan untuk menangguhkan penjualan mesiu ke Israel.

    ReutersSistem anti-rudal Iron Dome Israel mencegat roket yang diluncurkan dari Gaza, seperti yang terlihat dari Ashkelon, pada 7 Mei 2024.

    Italia juga mengumumkan penangguhan ekspor senjata mulai 7 Oktober. Namun, menteri pertahanannya mengatakan tetap mengirim senjata ke Israel yang sudah dipesan sebelum tanggal tersebut, dengan jaminan senjata-senjata itu tidak akan digunakan di Gaza.

    Hal serupa juga terjadi di Spanyol, yang juga mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan pengiriman senjata dan kemudian diketahui bahwa mereka tetap mengirimkan amunisi. Namun, Madrid mengatakan bahwa senjata-senjata itu dimaksudkan untuk latihan militer.

    Situasi di Kanada juga serupa. Perdana Menteri negara itu, Justin Trudeau, mengumumkan bahwa kemungkinan perjanjian penjualan senjata baru dengan Israel ditangguhkan, tetapi tidak untuk perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

    Di Jepang, sebuah perusahaan, Itochu Corporation yang menangguhkan kolaborasinya dengan produsen senjata Israel. Dan di Belanda, sebuah pengadilan memaksa negara itu untuk menghentikan penjualan pesawat militer ke Israel.

    Getty ImagesSebagian besar senjata yang diimpor Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman.

    Namun, keputusan-keputusan ini sepertinya tidak akan berdampak pada serangan di Gaza.

    Lebih dari 95% impor senjata Israel berasal dari Amerika Serikat dan Jerman, yang tidak jelas memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan menghentikannya.

    Dampak langkah penangguhan ini penjualan senjata “terbatas, karena Amerika Serikat dan Jerman-lah yang memasok sebagian besar senjata, sementara yang lain terutama mengirim komponen atau peralatan yang sangat spesifik yang mungkin bisa digantikan oleh yang lain, sehingga tidak akan mengubah apa pun,” kata Yossi Mekelberg.

    Pengadilan internasional

    Menghadapi serangan Israel di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa di wilayah tersebut, pada bulan Desember lalu, Afrika Selatan memilih strategi yang berbeda untuk mencoba menghentikan Israel: Afrika Selatan beralih ke peradilan internasional.

    Para pengacaranya mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, di mana mereka menuduh Israel melakukan genosida terhadap penduduk Palestina di Gaza, yang dibantah oleh negara Israel.

    Bagaimana dengan Indonesia?

    Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    Getty ImagesMenteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola menjelaskan kasus yang diajukan negaranya terhadap Israel di Mahkamah Internasional.

    Pada bulan Januari, pengadilan, yang mengadili sengketa antarnegara, mengeluarkan keputusan sementara: memerintahkan Israel mengambil langkah-langkah mencegah tindakan genosida di Gaza. Tapi pengadilan tidak sampai menuntut Israel menghentikan serangan militer.

    “Israel muncul relatif tanpa cedera dari proses ini, tetapi fakta bahwa proses [pengadilan] ini terbuka, berarti Israel telah kalah dalam pertarungan,” kata Michael Oren, duta besar Israel untuk Amerika Serikat periode 2009-2013, kepada BBC.

    Namun, saat ini, ada kekhawatiran yang kuat di antara para petinggi Israel, terutama karena langkah-langkah yang mungkin diambil oleh pengadilan internasional lainnya.

    Kemungkinan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin politik dan militer Israel, termasuk Netanyahu sendiri, merupakan sumber ketegangan.

    EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCKPutusan pengadilan dibacakan oleh Hakim Joan E. Donoghue (kedua dari kiri) pada Jumat (26/01).

    ICC, yang memiliki wewenang untuk mendakwa dan mengadili individu atas kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, telah menyelidiki tindakan Israel di wilayah pendudukan selama tiga tahun – dan, baru-baru ini, tindakan Hamas.

    Di masa lalu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin negara seperti Vladimir Putin dari Rusia, Muammar Gaddafi dari Libya, dan gerilyawan Uganda, Joseph Kony.

    Meskipun ICC belum mengkonfirmasi apa pun, ketika kepala jaksa penuntut mahkamah, Karim Khan, mengunjungi Israel dan Tepi Barat yang diduduki pada bulan Desember tahun lalu, ia menegaskan bahwa “semua protagonis harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional”.

    “Jika Anda tidak melakukan hal ini, jangan mengeluh ketika kantor saya dipaksa untuk bertindak,” tambahnya pada saat itu.

    Mekelberg mengatakan: “Ke mana arahnya (keputusannya), saya tidak tahu, tetapi ini seharusnya mengirimkan pesan kepada Israel bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Saling Memuji Antara Putin dan Xi Jinping

    Saling Memuji Antara Putin dan Xi Jinping

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Beijing, China, dan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam pertemuan itu, antara Putin dan Xi Jinping saling melempar pujian.

    Dilansir dari Reuters, Putin tiba di Beijing pada Kamis (16/5), pagi. Kremlin mengharapkan pertemuan Putin dan Xi ini bisa memperdalam kemitraan strategis antara kedua negara yang menjadi rival geopolitik paling kuat Amerika Serikat (AS).

    Diketahui, China dan Rusia mendeklarasikan kemitraan “tanpa batas” pada Februari 2022 lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing hanya beberapa hari sebelum dia mengirimkan pasukan militer Rusia ke Ukraina yang memicu perang darat paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II.

    China menjadi negara pertama yang didatangi Putin usai dilantik kembali menjadi Presiden Rusia hingga 2030. Putin seolah mengirimkan pesan kepada dunia soal prioritas dan kedalaman hubungan personalnya dengan Xi Jinping.

    Putin Tiba di Beijing

    Tayangan televisi dan media pemerintah Rusia menunjukkan Putin tiba di Beijing pada Kamis (16/5) pagi untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari, di mana dia akan bertemu langsung dengan Xi Jinping.

    Televisi lokal Rusia menayangkan momen Putin disambut oleh para pejabat China dan disambut jajaran pengawal kehormatan saat menuruni tangga pesawat.

    Kantor berita Xinhua mengkonfirmasi kedatangan Putin, dalam apa yang disebut oleh media pemerintah sebagai kunjungan kenegaraan dari seorang “teman lama”.

    Kedatangan Putin dan kunjungannya menjadi top trending di platform media sosial China, Weibo, dengan 1,4 juta permintaan pencarian di tengah banyaknya postingan gambar, video dan komentar.

    Putin dan Xi Jinping disebut akan menghadiri malam gala merayakan 75 tahun sejak Uni Soviet mengakui Republik Rakyat China, yang dideklarasikan oleh Mao Zedong tahun 1949 silam.

    Putin juga akan mengunjungi Harbin di China bagian timur laut. Kota Harbin diketahui memiliki hubungan bersejarah dengan Rusia.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Xi Jinping dan Putin Saling Memuji

    Dalam pertemuan di Beijing, Xi mengatakan kepada Putin bahwa “hubungan China-Rusia tidak hanya demi kepentingan mendasar kedua negara… tapi juga kondusif bagi perdamaian”.

    “China siap bekerja sama dengan Rusia untuk… menegakkan keadilan di dunia,” ucap Xi kepada Putin seperti disampaikan dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri China.

    “Hubungan China-Rusia saat ini diperoleh dengan susah payah, dan kedua pihak perlu menghargai dan memeliharanya,” imbuhnya.

    Putin, dalam forum yang sama, mengatakan kepada Xi bahwa hubungan kedua negara “menstabilkan” dunia.

    “Hubungan antara Rusia dan China tidak bersifat oportunis dan tidak ditujukan terhadap siapa pun,” ucapnya seperti terdengar dalam video yang ditayangkan televisi Rusia.

    “Kerja sama kami dalam masalah internasional adalah salah satu faktor yang memicu kestabilan di arena internasional,” cetus Putin.

    Putin tiba di Beijing beberapa jam setelah dia memicu pasukan Rusia yang diklaim mencapai kemajuan di “semua lini” di medan perang di Ukraina, menyusul serangan darat besar-besaran terbaru.

    Xi sendiri baru kembali dari kunjungan ke tiga negara Eropa pekan lalu, dan menegaskan penolakan terhadap kritikan Barat untuk hubungan Beijing dengan Moskow, menikmati impor energi Rusia yang murah dan akses terhadap sumber daya alam yang melimpah, termasuk pengiriman gas yang stabil melalui saluran pipa Power of Siberia.

    Kremlin, pekan ini, mengatakan bahwa kedua pemimpin akan membahas “kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis” serta “mendefinisikan bidang-bidang utama pengembangan kerja sama Rusia-China dan bertukar pandangan mengenai isu-isu internasional dan regional”.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini