TRIBUNNEWS.COM – Mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dilaporkan menimbun uang senilai lebih dari 55 juta poundsterling atau sekitar Rp1,1 triliun di rekening bank di Kota London, Inggris.
Laporan surat kabar Inggris bernama I Paper menyebutkan uang itu adalah bagian dari dana sebesar 163 juta poundsterling yang ditimbun oleh Assad dan keluarganya di rekening-rekening bank Inggris.
I Paper mendasarkan laporan itu pada narasumber perbankan yang diperolehnya.
Adapun dokumen pengadilan dari tahun 2011 menyebutkan bahwa Assad memiliki sekitar 40 juta poundsterling di sebuah rekening bank HSBC di London.
Dikutip dari The New Arab, uang atau dana itu sudah dibekukan lewat sanksi yang dijatuhkan terhadap rezim Assad. Akibatnya, Assad tidak bisa mengaksesnya.
Karena terus berbunga, simpanan itu kini bernilai lebih dari 55 juta poundsterling.
Assad dijatuhi sanksi setelah dia menindak tegas para pengunjuk rasa menjelang Perang Saudara Suriah pada 2011 silam.
Dia diyakini memiliki kekayaan hampir 12,5 miliar poundsterling atau sekitar Rp252,7 triliun.
Kekayaan itu berbentuk aset berupa 200 ton emas, rumah-rumah di berbagai belahan dunia, dan jaringan bisnis di Timur Tengah dan lainnya.
Mobil-mobil mewah koleksi presiden Suriah Bashar al-Assad (X/Twitter)
Pemerintah Inggris juga telah membekukan aset milik paman Assad, Riffat al-Assad. Aset itu termasuk rumah enam lantai senilai 26 juta poundsterling di Mayfair.
Menurut I Paper, muncul permintaan agar para menteri di Inggris menggunakan Undang-Undang Hasil Kejahatan 2002 untuk mengambil alih dana itu. Dana tersebut nantinya akan diberikan kepada pemerintahan baru di Suriah apabila sudah berdiri.
“Inilah waktu terakhir yang memungkinkan bagi pemerintah Inggris untuk mengambil tindakan yang menentukan guna membantu korban konflik Suriah dan rezim Assad,” kata mantan Ketua Partai Konservatif Sir Iain Duncan Smith kepada i Paper.
Seperti Duncan, politikus John McDonnell menyebut pemerintah Inggris harus bergerak cepat guna membekukan aset Assad dan menggunakannya untuk kemakmuran rakyat Suriah.
Razan Rashidi selaku Direktur Eksekutif Campaign Syria, yakni kelompok HAM di Suriah, turut meminta uang Assad dikembalikan kepada rakyat Suriah.
“Jutaan (poundsterling) di bank-bank Inggris dimiliki oleh rakyat Suriah dan telah ditimbung dengan mengorbankan banyak nyawa,” ujar Rashidi.
Kolase foto Vladimir Putin dan Bashar al-Assad (Kolase Tribunnews/TASS)
Seberapa kaya Assad?
Dikutip dari ET Now News, keluarga Assad berkuasa selama puluhan tahun di Suriah dan menguasai banyak sekali uang.
Keluarga itu menjadi pusat jaringan ekonomi terbesar di Suriah. Jaringan itu menyentuh hampir setiap bagian dari ekonomi Suriah dan mendanai rezim itu melalui cara legal maupun ilegal.
Surat kabar Arab Saudi bernama Elav mengungkap kekayaan keluarga berdasarkan informasi dari MI6 atau intelijen Inggris.
Kekayaan keluarga itu termasuk 200 ton emas, uang 16 miliar dolar AS, dan uang 5 miliar euro.
Jumlah itu disebut setara dengan APBN Suriah selama tujuh tahun. Akan tetapi, angka-angka itu belum diverifikasi atau dikonfirmasi secara independen.
Kementerian Luar Negeri AS dalam laporannya tahun 2022 juga memberikan perkiraan tentang kekayaan keluarga diktator itu. Menurut AS, keluarga Assad punya harta sebanyak 1 hingga 2 miliar dolar.
Jumlah pasti kekayaan Assad dan keluarganya susah diketahui lantaran disembunyikan di banyak rekening, perusahaan offshore, dan perusahaan induk bidang real estate.
Mereka juga diduga menggunakan perusahaan cangkang dan identitas palsu guna menghindari sanksi dan deteksi.
Kekayaan keluarga Assad berasal dari hasil legal dan ilegal. Mereka dituding terlibat dalam tindak penyelundupan, perdagangan senjata, narkoba, dan pemerasan.
Uang hasil tindakan terlarang itu disalurkan lewat perusahaan dan organisasi nonprofit sehingga susah dilacak.
Keluarga Shalish, sepupu Assad dari ayahnya, juga menjadi pemain penting dalam kerajaan bisnis Assad.
Dhu-al-Himma Shalish dan Riad Shalish diperkirakan memiliki kekayaan lebih dari $1 miliar. Harta itu berasal dari berbagai bisnis mereka, termasuk dalam bidang konstruksi dan impor mobil.
(Tribunnews/Febri)
