Xcloud.id

Tag: Vladimir Putin

  • Target Rebut Kembali Wilayahnya Sebelum Trump Dilantik, Putin Kirim Jenderal Kepercayaannya ke Kursk – Halaman all

    Target Rebut Kembali Wilayahnya Sebelum Trump Dilantik, Putin Kirim Jenderal Kepercayaannya ke Kursk – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — Terus dikejar target merebut kembali Kursk hingga sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilantik pada 20 Januari mendatang, pemimpin Rusia Vladimir Putin mengirim jenderal kepercayaannya ke wilayah yang berbatasan dengan Sumy Ukraina.

    Jenderal Yunus-Bek Yevkurov adalah salah satu jenderal utama Rusia. Putin menugaskannya untuk mengatur pertahanan Rusia di Kursk Oblast terhadap serangan Ukraina yang baru.

    The Telegraph mengabarkan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menginginkan prajuritnya terus bercokol di wilayah perbatasan tersebut.

    Sebelumnya, Ukraina berusaha menyerang pasukan Rusia di wilayah Kursk, namun upaya mereka berhasil ditangkal oleh Moskow.

    Jenderal Yunus-Bek Yevkurov telah menjabat wakil menteri pertahanan Kremlin dan ditugaskan untuk mengepalai pertahanan perbatasan Rusia dan memimpin proyek tentara bayaran Moskow di Afrika.

    Menurut Telegraph, ia dikirim ke Kursk Oblast “beberapa jam” setelah Ukraina memulai manuvernya pada 5 Januari.

    Ia menjadi salah satu target operasi Ukraina dan selamat dalam sebuah upaya pembunuhan dengan cedera yang mengancam jiwa.

    Saat itu  Yevkurov menjabat sebagai presiden Ingushetia yang didukung Kremlin, salah satu wilayah Rusia yang paling tidak stabil.

    Kini ia ditugaskan ke lapangan untuk memimpin pasukan Kremlin mengusir tentara Ukraina dari Kursk.

    Rusia memiliki kepentingan mengusir Ukraina sebelum tanggal 20 Januari 2025, karena kemungkinan Donald Trump setelah dilantik akan melakukan negosiasi perdamaian.

    trump berkali-kali bilang dalam kampanyenya sebelum terpilih jadi Presiden bahwa ia akan menghentikan perang Rusia-Ukraina dalam sehari.

    Pasukan Ukraina melakukan serangan mendadak ke Kursk Oblast pada Agustus 2024, merebut sekitar 1.300 kilometer persegi wilayah sebagai alat tawar-menawar potensial dalam negosiasi mendatang dengan Rusia.

    Pertempuran Masih Sengit

    Sementara Ukrinform mengabarkan peperangan di Kursk masih terjadi dengan sengit.

    Media dari Kiev tersebut mengabarkan, pasukan Ukraina menangkis 94 serangan Rusia selama sehari terakhir. 

    Pasukan Kremlin melancarkan sembilan serangan udara yang melibatkan bom luncur, dan juga menembaki posisi Ukraina dan permukiman lokal sebanyak 372 kali.

    Pasukan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di Oblast Kursk (Tangkapan layar Telegram Скриншот відео/95 ОДШБр via The Voice of Ukraine)

    Sementara media Rusia, Sputnik mengabarkan, pasukan Ukraina kehilangan hingga 485 tentara dan 10 tank di dan sekitar Wilayah Kursk Rusia selama Senin (6/1/2025)kemarin.

    “Selama sehari terakhir, kerugian Ukraina di wilayah Kursk mencapai hingga 485 prajurit. Sepuluh tank, tujuh kendaraan tempur infanteri, lima pengangkut personel lapis baja, 39 kendaraan tempur lapis baja, satu kendaraan pembersih ranjau, 11 mobil, satu artileri, tujuh mortir, dan satu stasiun peperangan elektronik hancur. Empat tentara Ukraina menyerah,” kata kementerian tersebut. (Telegraph/Ukrinform/Sputnik)

     

  • Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS, Bagaimana Nasib Aksesi OECD?

    Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS, Bagaimana Nasib Aksesi OECD?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. BRICS adalah lembaga kerja negara-negara non-Barat, yang mengangkat sejumlah isu sensitif, salah satunya menentang superioritas Amerika Serikat (AS).

    Adapun, BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Sementara itu, kelompok BRICS dinamai berdasarkan anggota pendiri awalnya pada tahun 2009: Brasil, Rusia, India, dan China, ditambah Afrika Selatan, yang bergabung setahun kemudian.

    Blok tersebut dirancang sebagai penyeimbang bagi negara-negara ekonomi maju Kelompok Tujuh (G7), yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.

    Sebelum bergabungnya Indonesia, BRICS mencakup 46% populasi dunia dan 35% produk domestik bruto global.

    Arab Saudi telah diundang untuk bergabung, tetapi belum melakukannya, sementara Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota.

    KTT BRICS terkini, pertemuan ke-16, berlangsung di Kazan, Rusia, pada bulan Oktober 2024 dan diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Pada KTT tersebut, negara-negara anggota membahas penguatan mata uang lokal dan peningkatan transaksi non-dolar, yang menuai kritik dari Presiden terpilih AS Donald Trump yang mengancam negara-negara BRICS dengan tarif 100%.

    BRICS Vs OECD

    Keanggotaan di BRICS menarik untuk disimak, karena pada saat bersamaan, Indonesia juga sedang mengejar proses aksesi dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Proses aksesi Indonesia ke OECD sejatinya telah dilakukan lebih awal dibandingkan BRICS.

    Namun demikian, proses Indonesia menjadi anggota OECD tergolong lamban karena harus menyesuaikan sejumlah kebijakan domestik dengan mayoritas negara-negara OECD yang cenderung berpaham liberal secara ekonomi.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa tidak ada hal yang bertolak belakang antara OECD dan BRICS.

    “Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS. Itu juga disampaikan oleh pihak OECD, dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya  dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Perbesar

    Sebelumnya, Sugiono menjelaskan alasan Indonesia ingin bergabung dengan BRICS karena sebagai upaya untuk meng-engage negara-negara yang tergabung dalam BRICS dan melakukan balancing act dalam menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

    “Selain itu kami juga menilai bahwa BRICS merupakan sebuah grouping multilateral yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi RI dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya,” katanya dalam rapat tersebut.

    Lebih lanjut, eks Wakil Ketua Komisi I 2019-2024 ini menyebut bahwa sebelum bergabung dengan BRICS, Indonesia juga telah melakukan proses aksesi sebagai negara OECD. Hal ini pun diperkuat dari kunjungan Sekjen OECD Mathias Cormann yang menemui Presiden Prabowo Subianto pada Kamis lalu (28/11/2024).

    “Kunjungan sekjen OECD menemui Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu juga merupakan sebuah kunjungan yang menguatkan komitmen kita untuk terap bergabung dengan OECD,” pungkasnya.

    Mathias menyatakan bahwa proses aksesi ke OECD tidak akan terpengaruh dengan rencana bergabungnya Indonesia ke aliansi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). 

    Dia mengatakan pihaknya memahami sepenuhnya postur kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara independen yang tidak memihak blok manapun. Oleh karena itu, keputusan untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan salah satu bentuk penerapan kebijakan tersebut. 

    “Jawaban singkatnya adalah tidak [mempengaruhi proses aksesi OECD],” kata Mathias dalam US-Indonesia Investment Summit 2024 di Jakarta pada Selasa (26/11/2024). 

    Dia menambahkan praktik sebuah negara bergabung ke OECD dan BRICS tidak hanya dilakukan Indonesia. Mathias mengatakan saat ini pihaknya juga sedang mengurus aksesi Brasil yang merupakan salah satu inisiator BRICS.

    Pernyataan Kemlu

    Sementara itu, pemerintah menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu – isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral.

    Perbesar

    Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, lanjut keterangan resmi Kemlu, Indonesia menganggap bahwa BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerja sama Selatan-Selatan, memastikan suara dan aspirasi negara-negara Global South terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global.

    “Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera.”

    Di sisi lain, Kemlu juga menyampaikan apresiasi kepada Rusia sebagai Ketua BRICS 2024, atas dukungan dan kepemimpinannya dalam memfasilitasi bergabungnya Indonesia ke BRICS, serta kepada Brazil sebagai Ketua BRICS 2025 yang telah mengumumkan keikutsertaan Indonesia pada BRICS.

    Adapun partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global. Indonesia telah, dan akan terus melanjutkan komitmennya dalam menjembatani berbagai kepentingan di berbagai forum multilateral.

    “Indonesia siap berpartisipasi secara konstruktif dalam berbagai inisiatif BRICS demi kepentingan masyarakat global.”

  • Militer Prancis Akui Sejumlah Prajurit Ukraina Desersi Saat Pelatihan – Halaman all

    Militer Prancis Akui Sejumlah Prajurit Ukraina Desersi Saat Pelatihan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — Militer Prancis akhirnya mengakui bahwa ada calon prajurit Ukraina yang membelot dari pelatihan.

    Mereka kabur saat menjalani pelatihan di Prancis, namun menurut AFP, fenomena prajurit Ukraina yang desersi tersebut tidak meluas.

    Seorang pejabat Prancis, jelas media asal Paris tersebut, mengakui ada sejumlah pembelotan.

    Tetapi jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah pasukan yang melakukan pelatihan di Prancis.

    “Mereka berada di barak Prancis, mereka memiliki hak untuk keluar,” kata perwira tersebut.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Ukraina melatih satu brigade beranggotakan ribuan tentaranya ke Prancis untuk bertempur melawan Rusia.

    Brigade Mekanik ke-155 yang dinamai Anna dari Kiev (Anna Kievskaya). Mereka dilatih untuk menjadi pejuang yang menjaga gudang logistik Donetsk, yaitu Pokrovsk dan Kurakhovo di barat daya Donetsk.

    Jurnalis Ukraina Yuriy Butusov menganggap brigade ke-155 “Anna Kievskaya” sebagai ‘brigade palsu’. Ia menuding bahwa pasukan tidak dilatih dengan baik, bahkan pasukan tersebut kabur dari Pokrovsk.

    Butusov mengatakan jumlah prajurit Ukraina yang kabur dari tugas di poros Pokrovsk mencapai lebih dari seribu personel. Belakangan jumlahnya diketahui sebanyak 1.700 prajurit.

    Padahal pasukan tersebut dilengkapi dengan  128 pengangkut personel lapis baja VAB, 18 howitzer gerak sendiri Caesar, dan 24 tank beroda ringan AMX-10C. 

    Brigade ini juga dipersenjatai dengan tank Leopard 2A4 Jerman dan peralatan perang Barat lainnya.

    Strana melaporkan, setelah pasukan Vladimir Putin berhasil merebut desa besar Sevchenko sekitar 5 kilometer dari pinggiran selatan Pokrovsk, ribuan prajurit brigade “Anna Kievskaya” kabur meninggalkan kota tambang tersebut.

    Butusov mengatakan, skandal tersebut terjadi akibat militer Ukraina terlalu memaksakan warganya menjadi tentara.

    Brigade ke-155 “Anna Kievskaya” merupakan kesatuan pasukan yang anggotanya berasal dari tentara wajib militer. 

    “Mereka merekrut ribuan anggota dari warga sipil yang diangkut dari jalanan. Brigade tersebut merekrut ribuan orang secara langsung dari jalanan, yang disebut-sebut sebagai brigade palsu,” ujar Butusov dikutip dari Strana.

    Pasukan Anna Kievskaya ini,jelas Butusov, berasal dari prajurit mobilisasi yang tidak memiliki kompentensi dan mental sebagai tentara. 

    Oleh pimpinan militer, setelah dilatih dalam beberapa  bulan di Prancis, mereka diberi seragam tentara dan dikirim ke Pokrovsk. “Mereka tidak mendapatkan pelatihan dengan tepat,” ujarnya.

    Butusov melanjutkan, para prajurit mobilisasi tersebut, diberi seragam lengkap namun langsung dimasukkan ke dalam situasi genting hingga tidak siap berperang.

    “Seorang komandan yang kompeten ditempatkan di sana, tetapi ia tidak diberi waktu untuk membentuk tim yang kohesif. Akibatnya, di antara mereka yang dipaksa masuk ke dalam brigade, terdapat banyak kasus pengabaian unit yang tidak sah,” kata Butusov.

    Akibat kejadian tersebut, Komandan Gugus Tugas Gabungan Donetsk, Brigadir Jenderal Oleksandr Lutsenko dicopot.

    Financial Times mengabarkan, Lutsenko akan diganti oleh Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavskyi. 

    Sumber media AS itu mengatakan penggantian tersebut dilakukan akibat militer Ukraina gagal membendung serangan besar-besaran prajurit Moskow ke Pokrovsk dan Kurakhovo.

     

  • Indonesia Resmi jadi Anggota BRICS, Apa Itu? – Page 3

    Indonesia Resmi jadi Anggota BRICS, Apa Itu? – Page 3

    Dikutip dari Kanal Cek Fakta Liputan6.com, Empat negara Asia Tenggara, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Indonesia telah menjadi negara mitra BRICS, kelompok ekonomi negara berkembang yang baru saja menggelar KTT di Kazan, Rusia.

    Dikutip dari as-coa.org, BRICS merupakan akronim yang merujuk pada kumpulan negara-negara yakni Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan). Wacana pembentukan BRICS pertama kali diusulkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada 2006.

    Ketika itu, Rusia mengajak Brasil, Rusia, India, dan China untuk membentuk kelompok kemitraan antarnegara sebagai reaksi terhadap ancama krisis global.

    Pertemuan kepala negara BRIC pertama berlangsung pada bulan Juni 2009 di Yekaterinburg, Rusia. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin membahas pentingnya menciptakan sistem moneter internasional yang lebih beragam, dengan berkurangnya ketergantungan pada dolar sebagai mata uang cadangan global.

    KTT kedua diadakan pada tahun berikutnya di Brasil, dan dihadiri oleh Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. Ketika itu, para pemimpin negara yang hadir membahas topik program nuklir Iran dan pentingnya kerja sama di bidang energi dan ketahanan pangan.

    Pada Desember 2010, Afrika Selatan secara resmi diundang menjadi anggota kelima grup tersebut. BRIC secara resmi menjadi BRICS pada pertemuan puncak ketiga di Hainan, China pada April 2011.

     

     

  • Macron Minta Zelensky Realistis Tanggapi Isu Teritorial, Putin Terima NATO tapi Sindir AS Keluar  – Halaman all

    Macron Minta Zelensky Realistis Tanggapi Isu Teritorial, Putin Terima NATO tapi Sindir AS Keluar  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Update konflik antara Rusia dan Ukraina masih menjadi perbincangan hangat dunia internasional hingga kini.

    Pada Senin (6/1/2025), para pemimpin berbagai negara angkat suara terhadap situasi yang tak kunjung padam ini.

    Positifnya, pembicaraan mereka menuju ke arah perdamaian yang mencoba diusung untuk Rusia dan Ukraina.

    Tanggapan pertama datang dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang meyakini Ukraina harus melakukan “diskusi realistis” mengenai masalah teritorial, dikutip dari pravda.

    Macron mendesak warga Ukraina untuk “melakukan diskusi realistis mengenai isu teritorial” karena “hanya mereka yang dapat melakukannya” guna menemukan solusi bagi konflik yang disebabkan oleh invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

    “Amerika Serikat harus membantu kita mengubah sifat situasi dan meyakinkan Rusia untuk datang ke meja perundingan,” sedangkan Eropa diharapkan untuk “membangun jaminan keamanan” sehubungan dengan Ukraina, “yang akan menjadi tanggung jawab pertama mereka”.

    Macron juga memperingatkan bahwa “tidak akan ada solusi yang cepat dan mudah di Ukraina”, merujuk pada janji Donald Trump sebelumnya untuk menghentikan perang dalam 24 jam.

    “Presiden Amerika yang baru tahu sendiri bahwa Amerika Serikat tidak akan menang jika Ukraina kalah,” kata Macron, seraya menambahkan bahwa penyerahan Ukraina akan berdampak buruk bagi Eropa dan Amerika.

    Presiden Prancis lebih lanjut menyatakan bahwa “kepercayaan” terhadap Barat akan “terkikis” jika negara-negara tersebut mencapai “kompromi” karena “kelelahan perang”.

    Zelensky Paksa Putin

    Kolase pemimpin Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (Kolase tribunnews)

    Sementara diberitakan euromaidenpress, selama wawancara untuk Lex Fridman, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menekankan bahwa pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin hanya akan mungkin dilakukan setelah mendapatkan jaminan keamanan yang kuat melalui diskusi dengan Presiden terpilih AS Donald Trump.

    Tanpa jaminan seperti itu, Putin hanya akan meneruskan ultimatumnya yang biasa, alih-alih negosiasi sesungguhnya .

    “Saya kira pada tanggal 25 Januari atau hari lainnya, kami akan duduk bersama Trump terlebih dahulu. Kami akan berdiskusi dengannya tentang bagaimana kami dapat menghentikan perang dan Putin,” kata Zelenskyy dalam sebuah wawancara dengan podcaster Amerika Lex Friedman.

    Ia menekankan bahwa dialog selanjutnya dengan pejabat Rusia akan bergantung pada perolehan jaminan keamanan yang kuat dari pihak Amerika.

    Pemimpin Ukraina menekankan bahwa keterlibatan Eropa akan sangat penting dalam proses ini, seraya mencatat bahwa “Eropa akan mengawasi kami dan Trump. ”

    Ia secara tegas mengesampingkan kemungkinan perundingan tiga arah segera, dan bersikeras pada pendekatan berurutan yang memprioritaskan pengaturan keamanan.

    Zelenskyy memperingatkan tentang risiko kesepakatan yang tergesa-gesa, dengan menyatakan bahwa Trump dapat menghadapi komplikasi politik yang serupa dengan yang dialaminya pada tahun 2019 jika gencatan senjata dilakukan tanpa jaminan keamanan yang memadai untuk Ukraina.

    “Jangan menunggu kesediaan Putin. Paksa dia untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mengakhiri perang – itulah yang penting, ” ungkapnya.

    Penekanan pada jaminan keamanan muncul di tengah tuntutan Rusia yang terus berlanjut agar Ukraina didemiliterisasi.

    Menurut analisis terbaru dari Institut Studi Perang (ISW), Kremlin mempertahankan posisinya yang mengharuskan Ukraina menyerah secara efektif, termasuk tuntutan untuk mengurangi militer Ukraina – syarat yang secara tegas ditolak Zelensky.

    Putin Disebut Terima NATO, Tapi?

    Jurnalis investigasi Christo Grozev telah mengisyaratkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin setuju agar Ukraina bergabung dengan NATO dengan syarat-syarat tertentu, seperti pemindahan pangkalan militer AS dari Eropa Timur.

    Berbicara dalam sebuah wawancara dengan “Channel 24” Ukraina, Grozev mengindikasikan bahwa Putin menyadari adanya ultimatum yang akan datang dari AS dan berupaya menekan mantan Presiden AS Donald Trump agar mengecualikan keanggotaan Ukraina dalam NATO sebagai bagian dari negosiasi apa pun.

    Menurut Grozev , sikap Putin saat ini kemungkinan bukan posisi akhir Moskow.

    Ia menjelaskan bahwa Trump, sebelum pemilihannya, telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengakhiri perang di Ukraina.

    Namun, setelah memenangkan kursi kepresidenan, Trump tampaknya mengambil pendekatan yang lebih terukur, kemungkinan menyadari bahwa mencapai kesepakatan dengan Putin tidak akan mudah.

    ​​Jurnalis tersebut mencatat bahwa Putin secara konsisten menolak proposal, yang menandakan proses negosiasi yang menantang di masa mendatang.

    Grozev berspekulasi bahwa Trump mungkin mengusulkan pembekuan sementara konflik dengan menunda keanggotaan Ukraina di NATO.

    Namun, Putin telah menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak akan menerima keanggotaan tersebut bahkan dalam jangka panjang, baik lima atau dua puluh tahun.

    Jurnalis tersebut memperingatkan agar tidak menerima pernyataan Putin begitu saja, menekankan bahwa pernyataan tersebut kemungkinan ditujukan untuk memperkuat posisi negosiasi Rusia dengan Trump.

    Sumber yang dikutip oleh Grozev menunjukkan bahwa Kremlin berpotensi menerima keanggotaan Ukraina di NATO jika persyaratan tertentu terpenuhi.

    Ini termasuk komitmen dari AS untuk menarik pangkalan militernya dari negara-negara Eropa Timur dan pencabutan sebagian sanksi ekonomi terhadap Rusia.

    Konsesi semacam itu, menurut Grozev , dimaksudkan untuk mengurangi tekanan pada ekonomi Rusia dan memenuhi tuntutan oligarki berpengaruh yang ingin mengakhiri sanksi.

    Grozev mencatat bahwa meskipun Trump mungkin menganggap persyaratan ini dapat diterima, masih belum pasti apakah negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Republik Ceko akan menyetujuinya.

    Jurnalis tersebut menambahkan bahwa keputusan Putin untuk mempertimbangkan persyaratan ini tampaknya dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan internal dari elit Rusia, yang ingin memulihkan stabilitas ekonomi dan mengurangi isolasi internasional.

    Grozev menyimpulkan bahwa strategi Kremlin kemungkinan ditujukan untuk memanfaatkan negosiasi guna mengamankan keuntungan jangka panjang sambil menggambarkan pihaknya bersedia berkompromi pada isu kontroversial aspirasi NATO di Ukraina .

    (Tribunnews.com/Chrysnha)

  • Inggris dalam Bahaya, Bisa Hancur dalam Hitungan Menit

    Inggris dalam Bahaya, Bisa Hancur dalam Hitungan Menit

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sistem pertahanan Inggris memiliki celah yang besar dalam menangani serangan udara. Hal ini diketahui saat London dan pakta pertahanannya, NATO, sedang dalam ketegangan yang tinggi dengan Rusia akibat serangan Moskow ke Ukraina.

    Sebuah panel independen Inggris yang memimpin tinjauan pertahanan strategis Inggris menyebut keadaan perisai rudal negara itu dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Panel, yang terdiri dari sejumlah anggota militer itu, meminta agar adanya investasi tambahan untuk memperkuat perisai rudal.

    “Beberapa anggota blok militer yang dipimpin Amerika Serikat (AS) juga baru-baru ini menyatakan rasa frustasi bahwa Inggris tidak cukup berkontribusi pada perisai pertahanan untuk melindungi Eropa dari kemungkinan serangan jarak jauh,” tulis laporan panel itu yang dikutip New York Times dan dilansir Russia Today (RT), Senin (6/1/2025).

    “NATO akhir tahun ini akan meminta Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk secara signifikan meningkatkan pengeluaran untuk pertahanan udara berbasis permukaan (SBAD) untuk mempertahankan infrastruktur penting Inggris, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir dan pangkalan militer,” katanya.

    Panel tersebut juga menggarisbawahi ketegangan yang terjadi antara Inggris dan Rusia bersama sejumlah sekutunya seperti China dan Iran. Ketiga rival London itu disebutkan telah mengembangkan rudal balistik yang dapat melintasi benua dengan kecepatan berkali-kali kecepatan suara.

    “Inggris dalam bahaya sekarang. Tetapi dalam 15 tahun, rudal balistik akan dapat menghantam Inggris dari mana saja di dunia,” tambah laporan itu.

    Laporan itu juga menuturkan bahwa kapal perang Angkatan Laut Inggris, yang mengambil bagian dalam operasi yang dipimpin AS melawan milisi pro Iran, Houthi Yaman, berada dalam bahaya diserang oleh rudal balistik yang lebih canggih. Ini kemudian menggarisbawahi penggunaan rudal oleh aktor non negara.

    “Kelompok militan di negara-negara Timur Tengah seperti Libya berpotensi menargetkan London jika mereka mampu memperoleh rudal jarak jauh,” ujar laporan tersebut.

    Analisis panel ini muncul saat Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan peringatan keras kepada AS dan Inggris, yang terus membantu Ukraina dengan persenjataan. Orang nomor satu Rusia itu mengatakan manuver ini membuat Moskow berhak untuk menyerang fasilitas militer negara-negara itu.

    Putin juga mengatakan bahwa Moskow dapat memberikan respons asimetris terhadap tindakan tersebut dengan mempersenjatai kelompok atau negara yang memusuhi Barat, seperti Korea Utara, dengan persenjataan canggih.

    (sef/sef)

  • Ancang-ancang Pembalasan Rusia atas Rudal Buatan AS

    Ancang-ancang Pembalasan Rusia atas Rudal Buatan AS

    Moskow –

    Perang antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut, bahkan memanas. Kini, Rusia bersumpah akan melakukan pembalasan setelah Ukraina menembakkan rudal buatan Amerika Serikat (AS) ke wilayahnya.

    Rusia mengklaim sistem pertahanan udaranya telah menembak jatuh delapan rudal ATACMS buatan AS yang ditembakkan oleh Ukraina. Rusia menganggap rudal yang punya jangkauan hingga 300 Km tersebut sebagai eskalasi besar dalam perang.

    Dilansir CNN, Minggu (5/1/2025), Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh delapan rudal balistik bersama 72 pesawat udara tak berawak (UAV) atau drone Ukraina. Rusia menganggap tindakan rezim Kyiv yang didukung oleh Barat akan dibalas.

    Rusia mengatakan beberapa drone dihancurkan di wilayah Leningrad di barat laut dan satu di Kursk, tempat Ukraina melancarkan serangan mendadak akhir musim panas lalu. Presiden AS Joe Biden yang akan lengser sebelumnya telah menyetujui penggunaan ATACMS oleh Ukraina.

    Biden saat itu mengatakan izin menembakkan rudal tersebut sebagian sebagai tanggapan terhadap Rusia yang memperluas konflik dengan mengerahkan pasukan Korea Utara (Korut). Presiden Rusia Vladimir Putin kemudian mengancam akan menanggapi serangan ATACMS oleh Ukraina dengan rudal balistik baru Rusia yang berkemampuan nuklir ‘Oreshnik’.

    Bulan lalu, Putin mengisyaratkan rudal itu dapat ditembakkan ke ibu kota Ukraina, Kyiv. Peluncuran senjata eksperimental itu pertama kali dan satu-satunya dilakukan dengan menargetkan wilayah Dnipro Ukraina pada 21 November 2024.

    Kantor berita pemerintah Rusia, TASS, menyebut serangan pesawat nirawak Ukraina telah membuat pembatasan sementara diberlakukan di bandara St Petersburg. Gubernur oblast Leningrad, Aleksandr Drozdenko, mengatakan lewat Telegram bahwa ‘malam dan pagi hari tanggal 4 Januari memecahkan rekor dalam hal jumlah UAV yang dihancurkan’ dengan empat UAV ditembak jatuh di wilayahnya.

    Seorang pejabat keamanan Ukraina, Andrii Kovalenko, mengatakan pelabuhan di Leningrad menjadi sasaran. Dia menyebutnya sebagai ‘instrumen kelangsungan hidup ekonomi dan militer Rusia secara terpisah’.

    Rusia sendiri meluncurkan total 81 pesawat nirawak ke Ukraina pada Jumat hingga Sabtu malam. Komando Angkatan Udara Ukraina drone itu termasuk pesawat nirawak Shahed buatan Iran dan ‘berbagai jenis pesawat nirawak tiruan’.

    Sekitar 34 pesawat nirawak serang Shahed dan jenis pesawat nirawak lainnya ditembak jatuh. Pesawat nirawak yang ditembak jatuh tersebut menyebabkan kerusakan di wilayah Chernihiv dan Sumy.

    Ukraina memasuki tahun 2025 dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam konflik yang dimulai pada Februari 2022. Rusia memperoleh keuntungan di garis depan timur.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menguasai desa Nadiya di wilayah Luhansk timur Ukraina. Di Donetsk, pusat Pokrovsk berada di bawah tekanan Rusia yang semakin meningkat karena pasukan Ukraina kehilangan wilayah di selatan dan timur kota tersebut.

    Ukraina juga khawatir bahwa pemerintahan Presiden AS terpilih, Donald Trump, yang diprediksi memangkas bantuan militer. Trump sendiri telah berjanji untuk mengakhiri konflik tersebut.

    Ukraina Klaim Bikin Rusia dan Korut Rugi Besar di Perbatasan

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengklaim pasukannya telah membuat pasukan Rusia dan Korut menderita kerugian besar dalam pertempuran di wilayah Kursk yang terletak di selatan Rusia. Dia menyebut Rusia telah kehilangan satu batalion.

    Dilansir Reuters, Minggu (5/1), Ukraina dan negara-negara Barat menyebut ada 11.000 tentara Korut yang dikerahkan di wilayah Kursk. Pasukan Ukraina telah menduduki sebagian besar wilayah itu setelah melancarkan serangan lintas perbatasan massal pada bulan Agustus 2024.

    Zelenskiy, yang mengutip laporan dari komandan tinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi, menyebut pertempuran terjadi di dekat desa Makhnovka. Lokasi itu tidak jauh dari perbatasan Ukraina.

    “Dalam pertempuran kemarin dan hari ini di dekat satu desa, Makhnovka, di wilayah Kursk, tentara Rusia kehilangan hingga satu batalion tentara infanteri Korea Utara dan pasukan terjun payung Rusia. Ini signifikan,” ujar Zelenskiy.

    Namun, dia tidak memberikan berapa jumlah pasti pasukan Rusia yang tewas. Jumlah anggota satu batalion dapat bervariasi, tetapi umumnya terdiri dari ratusan tentara. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen pernyataan Presiden Ukraina itu.

    Zelenskiy juga melaporkan kerugian besar Korut di wilayah Kursk pada pekan lalu. Dia menyebut pasukan Korut tidak dilindungi oleh pasukan Rusia yang bertempur bersama mereka.

    Dia juga mengatakan warga Korut mengambil tindakan ekstrem untuk menghindari penangkapan. Dalam beberapa kasus, katanya, tentara Korut dieksekusi oleh pasukan mereka sendiri.

    Dalam pernyataan terakhirnya, Zelenskiy mengatakan ‘pertempuran sengit’ telah berkecamuk di sepanjang garis depan sepanjang 1.000 km dengan situasi tersulit di dekat kota Pokrovsk. Dia mengatakan pasukan Rusia terus mengerahkan sejumlah besar personel mereka sendiri dalam serangan.

    Seorang juru bicara militer Ukraina mengatakan Pokrovsk, yang merupakan wilayah Ukraina, tetap menjadi sektor garis depan ‘terpanas’. Pasukan Rusia terus melancarkan serangan baru di dekat kota itu dalam upaya untuk melewatinya dari selatan dan memutus rantai pasokan ke pasukan Ukraina.

    Kota tersebut merupakan rumah bagi tambang yang merupakan satu-satunya pemasok batu bara untuk industri baja Ukraina yang dulunya raksasa. Jumlah itu memiliki populasi sekitar 60.000 orang sebelum perang. Ukraina memperkirakan sekitar 11.000 dari mereka masih tinggal di kota itu.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/rfs)

  • Makin Terdesak, Ukraina Berupaya Lakukan Serangan Balik di Kursk – Halaman all

    Makin Terdesak, Ukraina Berupaya Lakukan Serangan Balik di Kursk – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — Meski Rusia berusaha mengusir pasukan Ukraina yang menginvasi Kursk, namun terus mendapatkan perlawanan.

    Bahkan pasukan Kiev berusaha menyerang tentara Chechnya dan Korea Utara yang ditugaskan pemimpin Rusia Vladimir Putin untuk mengawal wilayah perbatasan dengan Ukraina tersebut.

    Kepala pusat kontra-disinformasi Ukraina, mengklaim pada 5 Januari terjadi pertempuran di wilayah perbatasan tersebut.

    Laporan oleh saluran Telegram pro-perang Rusia menggemakan pernyataan tersebut, yang mengatakan bahwa serangan baru Kiev sedang berlangsung. 

    Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pasukan Rusia menangkis dua serangan yang dilakukan oleh kelompok penyerang Ukraina di Kursk Oblast pada 5 Januari.

    Laporan tersebut muncul saat Moskow telah meningkatkan upayanya untuk mendorong Ukraina keluar dari Kursk. 

    Sementara Kiev terus brusaha mempertahankan sebagian kecil wilayah Rusia dengan harapan mendapatkan pengaruh dalam kemungkinan negosiasi di masa mendatang.

    Roman Alyokhin, seorang blogger pro-perang Rusia dan mantan penasihat gubernur Kursk Oblast, mengklaim bahwa Kiev melancarkan serangan di timur laut Sudzha menuju desa Bolshoye Soldatskoye, menggunakan kendaraan lapis baja dan peralatan penjinak ranjau.

    Menurutnya, tentara Ukraina juga “meningkatkan aksinya” di wilayah lain di Kursk Oblast.

    Kovalenko mengatakan bahwa pasukan Ukraina menyerang pasukan Rusia di beberapa arah di Kursk Oblast, yang “mengejutkan mereka.”

    “Kursk Oblast, kabar baik! Rusia mendapatkan apa yang pantas diterimanya,” tulis Andrii Yermak, kepala Kantor Presiden, di Telegram.

    Militer Ukraina belum melaporkan secara terbuka operasi baru apa pun di Kursk Oblast.

    Penjabat Gubernur Kursk Oblast Alexander Khinshtein mengatakan pada 5 Januari bahwa Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yunus-bek Yevkurov telah tiba di Kursk.

    Tidak segera jelas apakah kunjungan ini terkait dengan aktivitas yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.

    Pasukan Ukraina melancarkan serangan di Kursk Oblast Rusia pada awal Agustus, mencapai keberhasilan taktis awal.

    Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena Rusia dilaporkan merebut kembali setengah dari wilayah yang hilang dan mengerahkan bala bantuan, termasuk pasukan Korea Utara.

    Sementara kantor berita TASS mengabarkan, Kementerian Pertahanan Rusia menyebutnya sebagai “serangan balik untuk menghentikan laju pasukan Rusia.”

    “Sekitar pukul 09:00 waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Ukraina melancarkan serangan balik untuk menghentikan laju pasukan Rusia ke arah Kursk,” kata departemen Rusia.

    Diklaim bahwa tentara Rusia “memukul mundur dua serangan balik oleh kelompok penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk,” dan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia “mengalahkan kelompok penyerang Angkatan Bersenjata Ukraina yang terdiri dari 2 tank, 7 kendaraan lapis baja dengan pasukan ke arah desa Berdin di wilayah Kursk.”

    Dinyatakan bahwa operasi untuk menangkis serangan balik terus berlanjut.

    Saluran Telegram Ukraina menulis bahwa Rusia melancarkan serangan hari ini dari wilayah Kursk melintasi perbatasan Ukraina di wilayah Sumy.

    Dinyatakan bahwa belum ada kemajuan besar, tetapi ada “kecenderungan untuk meningkatkan upaya.” (Kyiv Independent/TASS)

     

  • Prabowo Subianto Masuk Daftar 10 Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh pada 2025

    Prabowo Subianto Masuk Daftar 10 Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto masuk dalam daftar pemimpin dunia yang akan berpengaruh pada 2025 versi media Singapura, The Straits Times. Prabowo dinilai tidak hanya berpengaruh di tingkat Kawasan, tetapi juga global.

    Prabowo Subianto masuk daftar pemimpin dunia yang akan berpengaruh pada 2025 bersama sembilan presiden dan perdana menteri dari berbagai negara.

    Dalam artikel berjudul “Meet The 10 World Leaders To Watch In 2025” yang disiarkan The Straits Times, Sabtu (4/1/2025), Prabowo masuk daftar 10 pemimpin asing yang menjadi sorotan bersama Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump, Perdana Menteri (PM) China Xi Jinping, PM Jepang Shigeru Ishiba, PM India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Australia Anthony Albanese, PM Malaysia Anwar Ibrahim, Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, dan PM Israel Benjamin Netanyahu.

    Tim Media Presiden Prabowo dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025), menjelaskan ada beberapa aspek yang menjadi sorotan The Straits Times sehingga Prabowo masuk daftar pemimpin dunia yang diprediksi memengaruhi dinamika di kawasan dan global.

    The Straits Times, dalam artikelnya itu, menilai Prabowo yang baru dua bulan lebih menjabat sebagai presiden berpeluang untuk menjadi sosok yang dominan dalam kepemimpinan di kawasan.

    The Straits Times menyebut beberapa langkah tegas pemerintahan Prabowo dalam beberapa forum-forum multilateral, misalnya saja keinginan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS.

    Harian Singapura itu juga menyoroti kembali tur luar negeri Prabowo dalam masa 100 hari kerjanya sebagai presiden, yaitu ke China dan Amerika Serikat dalam pekan yang sama, kemudian menghadiri APEC di Peru, dan KTT G-20 di Brasil.

    The Straits Times kemudian meyakini Presiden Prabowo bakal mendukung kepemimpinan Malaysia dan PM Anwar di ASEAN pada 2025, terutama untuk menerapkan beberapa program kerja sama ekonomi prioritas, yang mencakup investasi lintas batas, konektivitas rantai pasok, pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi.

    Dalam catatan yang sama, The Straits Times menilai Presiden Prabowo tidak ragu untuk menempuh pendekatan luar negeri yang berbeda dari pendahulunya, termasuk di antaranya memperkuat hubungan dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Rusia dan China. Langkah itu dinilai membuat Prabowo menjadi salah satu pemimpin dunia yang bakal berpengaruh pada 2025.

  • Mengenal OCCRP, Lembaga yang Memasukkan Jokowi dalam Daftar Hitam Salah Satu Tokoh Paling Korup 2024

    Mengenal OCCRP, Lembaga yang Memasukkan Jokowi dalam Daftar Hitam Salah Satu Tokoh Paling Korup 2024

    JAKARTA – Sebuah organisasi bernama Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP mendadak jadi perbincangan masyarakat Indonesia. Organisasi nonpemerintah ini fokus pada investigasi kejahatan terorganisir dan korupsi dan baru saja merilis daftar tokoh dunia paling korup di 2024.

    Yang menjadikan OCCRP makin menyita atensi adalah Presiden Ketujuh Republik Indonesia Jokowi Widodo masuk dalam daftar hitam nominasi tokoh terkorup tahun 2024. Ada empat tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu, yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan pengusaha dari India Gautam Adani.

    Mengutip laman resminya, OCCRP didirikan oleh jurnalis investigasi Drew Sullivan dan Paul Raud pada 2007 dan memulai kerjanya di Eropa Timur dengan menggandeng beberapa mitra serta telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif.

    OCCRP menegaskan visi mereka adalah supaya dunia menjadi lebih terinformasi dan ruang demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi.

    “Misi kami untuk menyebarkan dan memperkuat jurnalisme investigasi di seluruh dunia dan mengungkap kejahatan serta korupsi. Sehingga masyarakat bisa meminta pertanggung jawaban dari pihak yang berkuasa,” begitu tertulis dalam laman OCCRP.

    Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan wartawan di Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/1/2024). (ANTARA/Aris Wasita/pri)

    Akun X OCCRP menyebut, setiap tahun mereka mengundang nominasi untuk penghargaan Person of the Year in Crime and Corruption. Tapi jumlah nominasi bukan suara akhir, kata OCCRP.

    “Para juri meninjau semua nominasi, tetapi keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan mereka,” tulis akun resmi OCCRP.

    Sebanyak 702 Pejabat Dunia Mundur

    Sejak 2012 OCCRP secara rutin merilis daftar tahunan yang menyoroti individu yang dianggap memiliki peran signifikan dalam praktik korupsi dan kejahatan terorganisir di seluruh dunia. Pemilihan tokoh ini dilakukan secara terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui media sosial OCCRP.

    Dalam laman formulir Google yang disediakan, tertera bahwa OCCRP menerima nominasi yang diajukan sejumlah kalangan, mulai dari publik, jurnalis, akademisi, pelaku bisnis hingga aparat penegak hukum. 

    Berdasarkan penilaian juri, titel Person of the Year 2024 in Organize Crime and Corruption diberikan kepada Presiden Suriah Bashar Al-Assad, yang belum lama digulingkan milisi negaranya setelah 24 berkuasa dengan tangan besi dan kebrutalannya.

    Alia Ibrahim, salah satu pendiri Daraj.com sekaligus juri, menggambarkan Assad sebagai diktator seperti ayahnya. Dia menyebut Assad dimensi kejahatan dan korupsi yang tak terbayangkan serta menghancurkan kehidupan banyak orang, bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri. 

    Tak hanya itu, OCCRP juga meyakini bahwa nominasi-nominasi lainnya memenuhi syarat sebagai orang korup, karena para juri mempertimbangkan skala serta dampak tindakan mereka di tingkat global.

    Presiden Suriah yang digulingkan Bashar al-Asad berjabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya pernah dinobatkan sebagai tokoh Kejahatan Terorganisir dan Korup. (ANTARA/Anadolu/py)

    Sebelum ini, OCCRP menobatkan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev sebagai Tokoh Kejahatan Terorganisir dan Korup pada 2012. “Penghargaan” serupa diberikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2014. Kemudian pada 2017, giliran Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang masuk daftar hitam versi OCCRP.

    Selama beroperasi, OCCRP memaksa lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatan. Laporan dari lembaga ini menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, sampai lebih dari 100 aksi korporasi.

    Organisasi ini juga mendapatkan sejumlah penghargaan, seperti Penghargaan Pulitzer untuk laporan mengenai Panama Papers Series. Kemudian pada 2023, OCCRP dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian oleh Profesor Wolfgang Wagner di Vrije Universiteit Amsterdam atas karyanya “berkontribusi pada perdamaian dengan mengungkap korupsi politik dan kejahatan terorganisir.”

    Butuh Transparansi dari Inisiator

    Kembali ke persoalan pemilihan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di 2024. Hasil ini tentu saja mengundang polemik, mulai dari kredibilitas organisasi tersebut sampai metode pemilihan tokoh yang dilakukan dengan cara voting. Riset OCCRP mengenai pemimpin yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi dan paling korup di dunia dianggap lemah menurut pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi. Ia menegaskan segala bentuk tindak kejahatan tidak bisa dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.

    “Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas Haidar Alwi.

    Menurutnya, hingga saat ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonis Jokowi bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan tuduhan kejahatan terorganisasi dalam pilpres untuk memenangkan salah satu paslon juga tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi. (ANTARA/Handout)

    Haidar Alwi menganggap tuduhan ini merupakan kesalahan yang nyata dan dapat merusak reputasi serta nama baik Jokowi di mata masyarakat Indonesia bahkan dunia.

    Di tengah polemik soal rilis OCCRP, pengamat hukum pidana Masykur Isnan menuturkan hal terpenting adalah memastikan kredibilitas lembaga, kemampuan investigasi, dan jejaring independensi lintas benua.

    “Namun hasil rilisnya perlu mendapat perhatian bersama,” ujar Masykur Isnan.

    “Dalam konteks Jokowi, ketika lembaga internasional tertarik untuk menelaah jauh soal ini, artinya apa yang terjadi di Indonesia juga menjadi perhatian internasional. Tentunya ini lagi-lagi bukan hal biasa terlebih ada citra negatif yang muncul bagi Indonesia,” ujar dia mengimbuhkan.

    Mengenai metode polling yang dipilih dalam proses ini, dikatakan Masykur Isnan adalah hal biasa dan bebas. Terpenting, kata dia, adalah bagaimana keterbukaan atau transparansi, serta kredibiltas dan tanggung jawab dari inisiator harus hadir sejak hulu dan hilirnya.

    “Tantangan publik harus berani dijawab dengan objektif dan ilmiah mengingat ini proses yang tidak bisa hanya didasarkan pada subjektifitas atau kepentingan tertentu, harus benar-benar dijaga karena pemimpin atau mantan pemimpin negara bukan orang sembarang, ada legitimasi sejarah,” tegasnya.