Xcloud.id

Tag: Vladimir Putin

  • dari Teman Reformis Berbalik Jadi Musuh Eropa

    dari Teman Reformis Berbalik Jadi Musuh Eropa

    Jakarta –

    Pada bulan Agustus 1999, Vladimir Putin diangkat sebagai Perdana Menteri Federasi Rusia. Beberapa bulan kemudian, ketika dunia bersiap menyambut tahun 2000, ia menggantikan presiden Rusia yang sedang sakit, Boris Yeltsin.

    Di Eropa dan Amerika Serikat, ia ketika itu dipandang sebagai seseorang yang akan memulihkan ketertiban di Rusia dan keluar dari kekacauan tahun 1990-an.

    “Saya menatap matanya,” kata Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush setelah pertemuan puncak dengan Putin Juni 2001 di Slovenia.

    “Saya melihat dia adalah orang yang sangat lugas dan dapat dipercaya. Kami melakukan dialog yang sangat baik. Saya bisa memahami jiwanya: seorang pria yang sangat berkomitmen terhadap negaranya dan demi kepentingan terbaik negaranya.”

    Ketika berpidato di parlemen Jerman, Bundestag, pada September 2001, Putin menawarkan kepada negara-negara Uni Eropa (UE) untuk menjalin kemitraan keamanan dengan Rusia dan tidak menutup kemungkinan Rusia pada akhirnya akan menjadi anggota aliansi NATO dan Uni Eropa.

    Sejak itu, UE dan Rusia menyepakati sejumlah program dan inisiatif kerja sama, dengan tujuan membangun “kemitraan strategis.” NATO juga membuka kantor di Moskow, dan Rusia membentuk misi permanen untuk NATO di Brussel.

    Kanselir Schrder: Vladimir Putin ‘Demokrat Sejati’

    Pada tahun 2004, Kanselir Jerman Gerhard Schrder menggambarkan Putin sebagai “demokrat sejati” meskipun ada bukti bahwa ia menekan oposisi dalam negeri dan pers. Setelah ia meninggalkan jabatannya, Gerhard Schrder diberi posisi yang menguntungkan di perusahaan energi negara Rusia, Gazprom.

    Namun pada Konferensi Keamanan Mnchen tahun 2006, nada bicara Putin berubah. Dia mengatakan AS dan UE belum menerima Rusia sebagai kekuatan besar, dan menggambarkan perluasan NATO yang mencakup negara-negara Eropa tengah dan timur sebagai pelanggaran terhadap jaminan bahwa aliansi tersebut tidak akan mendekatkan perbatasannya ke Rusia. Sekalipun Rusia telah menyetujui perluasan NATO itu pada tahun 1997, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Pendirian NATO-Rusia.

    Agustus 2008, Rusia melakukan intervensi dalam konflik di Georgia, dan, setelah perang singkat, menjadikan wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia di bawah kendali Kremlin.

    Tahun 2013, Komisi Eropa masih membahas visi jangka panjangnya untuk membangun “ruang ekonomi dan kemanusiaan bersama” dengan Rusia di bawah kepemimpinan Putin, yang membentang “dari Lisabon hingga Vladivostok.”

    Perang agresif Rusia di bawah Putin

    Setelah Revolusi Maidan yang demokratis di Kyiv dan tergulingnya Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych pada awal 2014, Putin lalu menyerang Ukraina, mencaplok Semenanjung Krimea dan menduduki sebagian wilayah timur Ukraina dengan bantuan kelompok separatis pro-Kremlin.

    AS dan UE lalu menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan berusaha melakukan mediasi. Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande menjadi perantara Perjanjian Minsk, yang seharusnya mengarah pada perdamaian. Namun hal ini tidak pernah terjadi.

    Di mata para pejabat Uni Eropa, Putin telah menjadi penguasa yang semakin otokratis. Pada 2021, Komisi Eropa mencatat adanya “spiral negatif” dalam hubungan UE-Rusia, namun UE masih mengimpor energi dari Rusia dalam jumlah besar.

    Pada bulan Maret 2022, tak lama setelah invasi besar-besaran ke Ukraina oleh Rusia, Presiden AS Joe Biden menyebut Putin sebagai “penjahat perang” dan “seorang diktator pembunuh.” Sejak saat itu, NATO menganggap Rusia di bawah pimpinan Putin, sebagai “ancaman paling signifikan dan langsung terhadap keamanan Sekutu serta perdamaian dan stabilitas di kawasan Euro-Atlantik.”

    Uni Eropa juga memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia, dan berupaya mempercepat berakhirnya ketergantungan kawasan itu terhadap minyak dan gas dari Rusia. Hampir tiga tahun setelah dimulainya perang di Ukraina, Uni Eropa belum sepenuhnya mencapai tujuan itu.

    Dua puluh lima tahun setelah Putin menjabat, NATO kini bersiap menghadapi perlombaan senjata baru. Misi utamanya saat ini adalah mempertahankan diri dari agresi Rusia.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (haf/haf)

  • Duduk Perkara Nama Jokowi Masuk Nominasi Tokoh Terkorup Versi OCCRP

    Duduk Perkara Nama Jokowi Masuk Nominasi Tokoh Terkorup Versi OCCRP

    Bisnis.com, JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukan nama Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) dalam nominasi tokoh terkorup. Nama Jokowi sejajar dengan diktator eks Presiden Suriah Bashar Al Assad dan Presiden Kenya, William Ruto.

    Masuknya Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup di dunia menuai polemik. Banyak pihak yang membantah dan mempertanyakan rilis OCCRP. Sebagian lagi mendorong penegak hukum untuk membuktikan tudingan dari OCCRP terhadap Jokowi.

    Setelah memicu diskursus publik, salah satu penerbit OCCRP, Drew Sullivan, mengungkap mekanisme dan proses masuknya Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup. 

    Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi)Perbesar

    Drew menekankan bahwa lembaganya telah berpengalaman selama 13 tahun mencermati praktik korupsi di seluruh dunia. Menurutnya, setiap keputusan selalu melibatkan berbagai pihak, mulai dari panel juri ahli, masyarakat sipil, akademisi, hingga jurnalisme.

    “Semuanya memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. Kami membuat panggilan umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal bersama dengan individu yang kurang dikenal,” tuturnya dalam rilisnya, Jumat (3/1/2025).

    OCCRP juga menambahkan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan. Mengingat, saran-saran yang berdatangan berasal dari orang-orang di seluruh dunia.

    Di sisi lain, OCCRP menyebut mereka tidak memiliki bukti Jokowi korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan pemberantasan korupsi Indonesia.

    Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya, Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    “Namun, jelas ada persepsi yang kuat di antara warga negara tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang mengawasi, dan mereka peduli. Kami juga akan terus mengawasi,” katanya.

    Drew melanjutkan bahwa proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan mereka.

    Penghargaan ini menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan berkelanjutan untuk mengungkap ketidakadilan.

    “Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka. Namun, tujuan dari penghargaan ini tunggal yaitu untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi—titik,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, Drew menegaskan organisasinya akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, memastikan transparansi dan inklusivitas. “Kami akan tetap difokuskan pada dampak dari para nominasi dan orang lain yang mengabadikan kejahatan dan korupsi, menyoroti peran mereka dalam merusak demokrasi dan masyarakat di seluruh dunia,” jelas Drew.

    Siapa OCCRP? 

    Sejak 2012, OCCRP telah menobatkan beberapa pemimpin dan tokoh dunia sebagai tokoh terkorup. Mulai dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte hingga Presiden Rusian Vladimir Putin.

    OCCRP terdiri utamanya dari para jurnalis lintas negara. Organisasi tersebut merupakan anggota dari Global Investigative Journalism Network (GIJN). Kantor jaringan OCCRP pertama dibangun di Sarajevo. Pendanaan untuk pusat kegiatan organisasi tersebut berasal dari United Nations Democracy Fund (UNDEF).

    Berawal dari enam jurnalis lintas negara, kini terdapat lebih dari 150 jurnalis dari 30 negara bergabung ke OCCRP.

    OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, berkantor pusat di Amsterdam dan memiliki staf di enam benua. OCCRP merupakan ruang redaksi nirlaba yang digerakkan oleh misi yang bermitra dengan media lain untuk menerbitkan cerita yang mengarah pada tindakan nyata.

    Pada saat yang sama, bagian pengembangan media membantu outlet investigasi di seluruh dunia agar berhasil dan melayani publik.

    Didirikan oleh reporter investigasi veteran Drew Sullivan dan Paul Radu pada tahun 2007, OCCRP dimulai di Eropa Timur dengan beberapa mitra dan telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif, dengan menjunjung tinggi standar tertinggi untuk pelaporan kepentingan publik.

    Jokowi Merasa Difitnah 

    Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan proses nominasi yang dilakukan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Dia membantah telah melakukan korupsi.

    “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?,” katanya dilansir dari Antara, Selasa (31/12/2024).

    Jokowi meminta pihak yang mengklaim pernyataan tersebut agar membuktikannya. Menurut dia, saat ini banyak fitnah yang datang kepada dirinya.”Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?,” katanya.

    Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi)Perbesar

    Disinggung soal adanya muatan politis dibalik nominasi pimpinan terkorup, dia melemparkan tawa terhadap wartawan. “Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai,” katanya.

    Bahkan menurut dia, pihak tertentu bisa memanfaatkan organisasi masyarakat untuk melemparkan tuduhan tersebut. “Bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu ya,” katanya.

    Respons BG hingga KPK

    Sementara itu, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan (BG) meminta supaya masyarakat tidak berpolemik terhadap nominasi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu tokoh terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    BG mengimbau supaya masyarakat terus menjaga persatuan dan tidak goyah terhadap isu atau rumor yang berpotensi memecah belah bangsa.

    “Jangan berpolemik kebawa ke sana, yang penting tetap kita jaga kerukunan persatuan kita,” tuturnya usai rakor desk pemberantasan korupsi di Kejagung, Kamis (2/1/2025).

    Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia alias Wakapolri itu menuturkan Jokowi adalah salah satu putra terbaik bangsa, sehingga muruahnya tetap harus dijaga. “Ya, biar bagaimanapun Presiden itu kan warga negara terbaik ya. Di setiap negara kita harus menghargai legasi beliau dan kita harus jaga betul muruah Presiden ya,” tegasnya.

    Adapunb Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang mendapatkan nominasi tokoh terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto juga menanggapi tentang masuknya nama Jokowi dalam nominasi tokoh terkorup versi OCCRP. Dia mempersilakan pihak-pihak yang memiliki bukti keterlibatan Jokowi dalam kasus korupsi untuk melaporkannya ke KPK.

    Tessa menuturkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dia menyebut lembaganya bakal mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang ingin membuat suatu laporan dugaan tindak pidana korupsi. 

    “KPK mempersilakan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung, tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke Aparat Penegak Hukum,” ujar Tessa kepada wartawan, Kamis (2/1/2025). 

    Tessa lalu mengingatkan bahwa pelaporan itu bisa juga ditujukan ke penegak hukum lain yang berwenang menangani tindak pidana korupsi (tipikor). Selain KPK, ada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri. 

  • Putin Perintahkan Bank Terbesar di Rusia Kembangkan AI dengan China

    Putin Perintahkan Bank Terbesar di Rusia Kembangkan AI dengan China

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan pemerintah Rusia dan bank terbesar di Rusia, Sberbank, untuk membangun kerja sama dengan Cina dalam bidang kecerdasan buatan (AI).

    Perintah Putin ini dipublikasikan di situs web Kremlin pada Rabu (1/1/2025), tiga minggu setelah ia mengumumkan bahwa Rusia akan bekerjasama dengan mitra BRICS dan negara-negara lain untuk mengembangkan AI.

    Dilansir detikINET dari Reuters, Jumat (3/1/2025), Putin mengatakan kepada pemerintah dan Sberbank untuk memastikan kerja sama lebih lanjut dengan China dalam penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kecerdasan buatan.

    Sanksi Barat yang dimaksudkan untuk membatasi akses Moskow ke teknologi yang dibutuhkan untuk menopang perangnya melawan Ukraina telah mengakibatkan produsen microchip utama di dunia menghentikan ekspor ke Rusia, sehingga membatasi ambisi AI-nya.

    CEO Sberbank, German Gref, mengakui pada tahun 2023 bahwa unit pemrosesan grafis (GPU), microchip yang mendukung pengembangan AI, merupakan perangkat keras yang paling sulit untuk digantikan oleh Rusia.

    Dengan bermitra dengan negara-negara non-Barat, Rusia berusaha menantang dominasi Amerika Serikat dalam salah satu teknologi paling menjanjikan dan krusial di abad ke-21.

    Putin mengatakan pada 11 Desember 2024 bahwa Jaringan Aliansi AI yang baru akan menyatukan para ahli dari negara-negara BRICS dan negara-negara lain yang tertarik.

    Rusia saat ini berada di peringkat ke-31 dari 83 negara dalam hal implementasi, inovasi, dan investasi AI pada Indeks AI Global Tortoise Media yang berbasis di Inggris, jauh di belakang Amerika Serikat dan Tiongkok, serta anggota BRICS lainnya seperti India dan Brasil.

    (jsn/afr)

  • China dan Rusia Makin Terang-terangan Tantang AS

    China dan Rusia Makin Terang-terangan Tantang AS

    Bisnis.com, JAKARTA – China dan Rusia tampak semakin terang-terangan menantang AS, terutama dalam persaingan teknologi yang memang sudah terjadi sejak beberapa dekade terakhir.

    Dilansir dari Miami Herald, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan pemerintah dan Sberbank, bank milik negara terbesar di Moskow, untuk berkolaborasi dengan China dalam mengembangkan teknologi AI.

    Reuters menyebut bahwa manuver ini kemungkinan merupakan upaya untuk menantang AS.

    Dalam instruksi resmi di situs web Kremlin yang dipublikasikan pada hari Rabu, Putin menulis bahwa entitas tersebut harus “memastikan kerja sama lebih lanjut dengan Republik Rakyat Tiongkok dalam penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kecerdasan buatan.”

    China merupakan salah satu negara adikuasa dunia dalam hal pengembangan AI, sehingga negara tersebut dapat membantu Rusia dalam mengembangkan senjata bertenaga AI dan banyak lagi.

    Bukan hanya itu, Putin baru-baru ini mengumumkan bahwa Rusia akan bekerja sama dengan negara-negara lain yang menjadi anggota BRICS, aliansi internasional yang terdiri dari negara-negara anggota termasuk Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, untuk mengembangkan AI.

    Dalam hal ini, presiden Rusia mengatakan bahwa ia ingin menciptakan aliansi AI, yang dimaksudkan untuk melawan kemajuan AS dalam pengembangan AI.

    Sanksi yang dijatuhkan oleh Barat membatasi kemampuan Rusia untuk mengejar tujuan AI-nya, karena Moskow tidak dapat mengakses teknologi yang dibutuhkan untuk mengeksplorasi teknologi tersebut, termasuk microchip.

    Pada tahun 2023, CEO Sberbank German Gref mencatat bahwa kurangnya akses Rusia ke unit pemrosesan grafis, microchip yang mendukung pengembangan AI, membuat kemajuan di bidang ini menjadi sulit.

    Apa Fokus Rusia?

  • Perintah Putin, Rusia-China Satukan Kekuatan Lawan AS di 2025

    Perintah Putin, Rusia-China Satukan Kekuatan Lawan AS di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan jejeran pemerintah dan bank terbesar di negaranya, Sberbank, untuk membangun kerja sama dengan sistem kecerdasan buatan (AI) China.

    Instruksi Putin tersebut dipublikasikan di situs resmi Kremlin, tiga pekan setelah pengumuman Rusia akan berkolaborasi dengan anggota BRICS untuk mengembangkan AI.

    Untuk diketahui, BRICS merupakan forum kerja sama antar-pemerintah yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    Kerja sama antara Rusia dan China ditegakkan untuk melawan dominasi Amerika Serikat (AS) di sektor teknologi kecerdasan buatan.

    “Sebagai ujung tombak rencana pengembangan AI Rusia, pemerintah dan Sberbank harus memastikan kerja sama yang lebih dalam dengan China di bidang riset dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan,” kata Putin, dikutip dari Reuters, Kamis (2/1/2025).

    AS selama ini membatasi akses teknologi canggih seperti AI ke Rusia dan China. Hal ini membuat Moskow kesulitan untuk mengembangkan teknologi dalam perang melawan Ukraina.

    Dengan kemitraan strategis bersama negara non-Barat, Rusia ingin menantang dominasi AS yang saat ini sangat maju dalam pengembangan teknologi terkemuka di abad-21.

    Pada Desember lalu, Putin mengatakan Jaringan Aliansi AI yang baru akan memperkuat kolaborasi para spesialis dari negara-negara BRICS dan negara-negara lain untuk mengembangkan teknologi canggih.

    Saat ini Rusia berada di peringkat ke-31 dari 83 negara yang mengembangkan AI, diukur dari implementasi, inovasi, dan investasi, menurut laporan Global AI Index dari Tortoise Media yang berbasis di Inggris.

    Posisi itu tak hanya tertinggal dibandingkan AS dan China, tetapi juga masih kalah dari negara-negara BRICS lain seperti India dan Brasil.

    (fab/fab)

  • Rusia Susupi Tiap Sudut Pokrovsk, Prajurit Ukraina Masuk Level Kacau di Kota Gudang Logistik – Halaman all

    Rusia Susupi Tiap Sudut Pokrovsk, Prajurit Ukraina Masuk Level Kacau di Kota Gudang Logistik – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — Taktik Rusia yang mulai menyusupkan para personelnya di Kota Pokrovsk mulai membuat kacau tentara Ukraina di kota pusat logistik militer Donetsk, Ukraina timur tersebut.

    Bahkan pasukan Vladimir Putin tersebut telah menduduki desa Vozdvizhenka di arah Pokrovsk yang dilintasi ke jalan raya Pokrovsk-Konstantinovka.

    Seorang prajurit Ukraina dengan panggilan Shadow, dikutip dari Strana mengatakan, jarak keduanya hanya 4 kilometer sehingga akan menyulitkan pasukan Ukraina, karena masuk dalam jangkauan penyerangan Rusia.

    Sementara Ukrainska Pravda mengabarkan terjadi pada invasi Rusia hari ke 1.045 tersebut, pertempuran sengit di wilayah selatan dan timur Pokrovsk. Rusia unggul dalam jumlah pasukan dan senjata.

    Pada malam tanggal 1–2 Januari 2025, Deep State melaporkan bahwa pasukan Rusia telah maju mendekati Vovkove, Neskuchne, Novoyelyzavetivka, Solone, Vozdvyzhenka, dan Kurakhovo serta pinggiran selatannya.

    Di front Pokrovsk, seperti diberitakan Ukrinform, pejuang Ukraina menghentikan 38 serangan dan aksi ofensif Rusia di sekitar Vozdvyzhenka, Myroliubivka, Lysivka, Novyi Trud, Solone, Kotlynne, Pishchane, Pokrovsk, Novoyelyzavetivka, Promin, Zelene, Novoolenivka, Shevchenko, Dachanske dan Novovasylivka.

    Sementara Deep State menyebutkan posisi sulit juga terjadi bagi Angkatan Bersenjata Ukraina di Novovasilyevka, selatan Pokrovsk.

    Informasi publik Ukraina tersebut mengatakan, selama dua hari terakhir Desember 2024 dan tahun baru 2025 pasukan Rusia secara aktif menyerang desa dari arah selatan dan timur.

    Deep State memberikan informasi bahwa pasukan musuh berada di setiap sudut wilayah Pokrovsk, bahkan menurut Deep State, Pasukan Pertahanan SP telah disusupi.

    Pasukan Angkatan Udara Rusia membombardir kota Pokrovsk dengan bom FAB dan drone (armyinform.com.ua)

    Pasukan SP adalah satuan operasi khusus yang terpisah dari militer Ukraina yang mencakup unit pasukan khusus, Gerakan Perlawanan, dan unit operasi psikologis.

    “Bahkan, di satu rumah kami berada, dan di rumah-rumah tetangga mungkin ada musuh. Situasi taktis berada pada level kekacauan, tetapi keunggulan musuh dalam hal tenaga manusia mungkin menjadi faktor penentu, sayangnya,” lapor Deep State.

    Sehari sebelumnya, militer Ukraina melaporkan bahwa pasukan Rusia memasuki desa Novovasilyevka ke arah Pokrovsk, setelah mengamankan posisi di pinggiran pemukiman. Rusia juga menerobos ke bagian barat Kurakhovo dan menancapkan bendera mereka di dekat pabrik Elektrostal. (Pravda/Strana/Ukrinform)

  • Respons KPK Soal Jokowi Masuk Nominasi Tokoh Terkorup versi OCCRP

    Respons KPK Soal Jokowi Masuk Nominasi Tokoh Terkorup versi OCCRP

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang mendapatkan nominasi tokoh terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dia menyebut lembaganya bakal mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang ingin membuat suatu laporan dugaan tindak pidana korupsi. 

    “KPK mempersilakan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung, tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke Aparat Penegak Hukum,” ujar Tessa kepada wartawan, Kamis (2/1/2025). 

    Tessa lalu mengingatkan bahwa pelaporan itu bisa juga ditujukan ke penegak hukum lain yang berwenang menangani tindak pidana korupsi (tipikor). Selain KPK, ada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri. 

    Nominasi OCCRP

    Untuk diketahui, mantan Presiden Jokowi mendapatkan nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Dia menjadi satu dari lima nama tokoh dunia yang mendapatkan paling banyak nominasi dari pembaca, jurnalis, juri serta jaringan dari OCCRP secara global. 

    “Finalis-finalis yang menerima paling banyak dukungan tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto; Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina; pebisnis India Gautam Adani,” dikuti dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, Selasa (31/12/2024).

    Adapun Presiden Kenya William Ruto mendapatkan suara terbanyak dari lima tokoh tersebut. Lebih dari 4.000 orang menuliskan nama Ruto untuk dinominasikan sebagai Orang Terkorup 2024. 

    Meski demikian, tokoh terkorup atau ‘Corrupt Person of The Year’ versi OCCRP adalah mantan Presiden Suriah Bashar Al-Assad. Presiden yang berhasil digulingkan setelah 20 tahun lebih berkuasa itu disebut memimpin rezim dengan kekuatan terpusat, pembungkaman suara-suara kritis dan penggunaan kekuatan negara. 

    Sementara itu, OCCRP juga menobatkan Presiden Guinea Khatulistiwa Teodoro Obiang Nguema Mbasogo untuk mendapatkan titel ‘Lifetime Non-Achievement Award’ sebagai salah satu diktator dengan periode kekuasaan terlama.  

    Penerbit OCCRP Drew Sullivan menuturkan, korupsi adalah bagian dasar dari membuat suatu negara dan pemerintah otoriter kuat. 

    “Pemerintahan-pemerintahan yang korup ini melanggar hak asasi manusia, mengelabui pemilihan umum, menjarah sumber daya alam, serta menciptakan konflik dari ketidakstabilan negara mereka. Masa depan mereka hanyalah keruntuhan atau revolusi,” ujarnya.

    Adapun, proses nominasi tahap pertama dilakukan secara terbuka untuk kalangan jurnalis maupun publik, kemudian kelompok juri dan ahli dalam kejahatan terorganisasi serta korupsi memilih satu pemenang dan finalis.

    Sejak 2012, OCCRP telah menobatkan beberapa pemimpin dan tokoh dunia sebagai tokoh terkorup. Mulai dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte hingga Presiden Rusian Vladimir Putin.

    OCCRP terdiri utamanya dari para jurnalis lintas negara. Organisasi tersebut merupakan anggota dari Global Investigative Journalism Network (GIJN). Kantor jaringan OCCRP pertama dibangun di Sarajevo. Pendanaan untuk pusat kegiatan organisasi tersebut berasal dari United Nations Democracy Fund (UNDEF).

    Tanggapan Jokowi

    Jokowi pun secara terbuka telah ikut menanggapi nominasi dari OCCRP itu.

    “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?,” katanya dilansir dari Antara, Selasa (31/12/2024).

    Jokowi meminta pihak yang mengklaim pernyataan tersebut agar membuktikannya. Menurut dia, saat ini banyak fitnah yang datang kepada dirinya.

    “Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?,” katanya.

  • Nominasi Tokoh Terkorup OCCRP: Jokowi Bilang Fitnah, PDIP Dorong KPK Buktikan

    Nominasi Tokoh Terkorup OCCRP: Jokowi Bilang Fitnah, PDIP Dorong KPK Buktikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke 7 Joko Widodo alias Jokowi masuk dalam daftar peraih nominasi sebagai tokoh terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Hal itu memicu kontroversi. Jokowi meminta tuduhan itu dibuktikan.

    OCCRP adalah sebuah organisasi yang fokus dalam proyek jurnalisme investigasi khususnya yang terkait dalam skandal kejatan dan korupsi. Organisasi itu berpusat di Ameaterdam, Belanda.

    Penerbit OCCRP Drew Sullivan menuturkan korupsi adalah bagian dasar dari membuat suatu negara dan pemerintah otoriter kuat. 

    “Pemerintahan-pemerintahan yang korup ini melanggar hak asasi manusia, mengelabui pemilihan umum, menjarah sumber daya alam, serta menciptakan konflik dari ketidakstabilan negara mereka. Masa depan mereka hanyalah keruntuhan atau revolusi,” ujarnya.

    Adapun, proses nominasi tahap pertama dilakukan secara terbuka untuk kalangan jurnalis maupun publik, kemudian kelompok juri dan ahli dalam kejahatan terorganisasi serta korupsi memilih satu pemenang dan finalis.

    Sejak 2012, OCCRP telah menobatkan beberapa pemimpin dan tokoh dunia sebagai tokoh terkorup. Mulai dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte hingga Presiden Rusian Vladimir Putin.

    OCCRP terdiri utamanya dari para jurnalis lintas negara. Organisasi tersebut merupakan anggota dari Global Investigative Journalism Network (GIJN). Kantor jaringan OCCRP pertama dibangun di Sarajevo. Pendanaan untuk pusat kegiatan organisasi tersebut berasal dari United Nations Democracy Fund (UNDEF).

    Berawal dari enam jurnalis lintas negara, kini terdapat lebih dari 150 jurnalis dari 30 negara bergabung ke OCCRP.

    OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, berkantor pusat di Amsterdam dan memiliki staf di enam benua. OCCRP merupakan ruang redaksi nirlaba yang digerakkan oleh misi yang bermitra dengan media lain untuk menerbitkan cerita yang mengarah pada tindakan nyata. Pada saat yang sama, bagian pengembangan media membantu outlet investigasi di seluruh dunia agar berhasil dan melayani publik.

    Didirikan oleh reporter investigasi veteran Drew Sullivan dan Paul Radu pada tahun 2007, OCCRP dimulai di Eropa Timur dengan beberapa mitra dan telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif, dengan menjunjung tinggi standar tertinggi untuk pelaporan kepentingan publik.

    Jokowi Minta Dibuktikan 

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal sebutan pemimpin terkorup yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?,” katanya dilansir dari Antara, Selasa (31/12/2024).

    Jokowi meminta pihak yang mengklaim pernyataan tersebut agar membuktikannya. Menurut dia, saat ini banyak fitnah yang datang kepada dirinya.

    “Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan?,” katanya.

    Disinggung soal adanya muatan politis dibalik nominasi pimpinan terkorup, dia melemparkan tawa terhadap wartawan.

    “Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai,” katanya.

    Bahkan menurut dia, pihak tertentu bisa memanfaatkan organisasi masyarakat untuk melemparkan tuduhan tersebut.

    “Bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu ya,” katanya.

    Respons PDIP 

    Juru Bicara atau Jubir PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli merespons jawaban Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ketika menanggapi soal sebutan pemimpin terkorup yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Menurutnya, saat Jokowi mengatakan dirinya meminta pihak yang mengklaim pernyataan tersebut agar membuktikannya, Guntur merasa kata “buktikan” di situ artinya seperti tantangan Jokowi untuk dibawa ke pengadilan.

    “Tempat pembuktian itu Pengadilan, ini seperi tantangan Jokowi untuk dibawa ke Pengadilan. Kami juga mendorong lembaga-lembaga penegak hukum untuk bergerak, seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Karena laporan OCCRP itu bisa jadi petunjuk untuk mengusut dugaan kasus-kasus korupsi Jokowi,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Rabu (1/1/2025).

    Bahkan, Jubir PDIP ini menjabarkan cara kepada aparat penegak hukum agar bisa mengusut dugaan kasus-kasus korupsi Jokowi dengan dimulai dari kasus anak dan menantunya.

    Guntur turut menyinggung saat ini pun sudah ada laporan dari pengamat politik Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan KKN terhadap dua putra Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

    “Juga nama Boby Nasution disebut di Blok Medan. Juga disebut alm. Faisal Basri soal dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara ratusan triliun,” urainya.

    Maka demikian, Guntur mempertanyakan kapan aparat penegak hukum bisa mulai bergerak mengusut hal tersebut. Dia meminta agar penegak hukum jangan hanya bisanya mengkriminalisasi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Kapan penegak hukum bergerak? Jangan cuma bisa mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan yang tidak merugikan uang negara sepeser pun dan bukan pejabat publik atau negara,” jelas dia.

    Kendati demikian, dia pun menyampaikan rasa tak yakinnya pada aparat penegak hukum agar bisa mengusut dugaan kasus-kasus korupsi Jokowi yang dimaksudkannya, lantaran menurutnya banyak kasus korupsi besar di KPK yang masih mandek.

    “Kalau saya sendiri pesimistis, tapi perlu saya sampaikan itu agar publik juga terlibat menekan KPK mulai memeriksa Jokowi dan Kroninya, laporan OCCRP bisa jadi petunjuk.”

  • Tolak Perbarui Kerja Sama, Ukraina Setop Jalur Gas Rusia ke Eropa

    Tolak Perbarui Kerja Sama, Ukraina Setop Jalur Gas Rusia ke Eropa

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Ukraina memutuskan menghentikan jalur distribusi gas Rusia ke Eropa yang melalui wilayahnya, setelah menolak pembaruan kerja sama transit gas yang berakhir pada Rabu (1/1) waktu setempat.

    Menteri Energi Ukraina mengklaim tindakan itu diambil demi kepentingan nasional mereka yang tengah berperang dengan Moskow selama lebih dari dua tahun terakhir.

    “Kita telah menghentikan transit gas Russia. Ini adalah sebuah kejadian yang bersejarah,” kata dia seperti diberitakan CNN, Rabu (1/1).

    Imbas keputusan tersebut, Ukraina berpotensi kehilangan pemasukan sebesar US$800 juta imbas berhentinya pembayaran dari Russia. Sementara itu, perusahaan gas asal Russia, Gazprom berpotensi mengalami kerugian penjualan sebesar US$5 juta.

    Di sisi lain, sejumlah negara Eropa yang masih membeli gas pabrikan Russia itu disebut tengah mencari jalur distribusi alternatif selain via Ukraina.

    Peluang kesepakatan baru mengirimkan gas Rusia melalui Ukraina sebelumnya memang terbilang kecil. Sebab, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tidak ada waktu tersisa pada 2024 untuk menandatangani kesepakatan baru.

    Para analis pun sempat menyebut hilangnya gas Rusia yang disalurkan seharusnya membuat Eropa mengimpor lebih banyak gas alam cair (LNG).

    Sebelum Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada 2022, Rusia merupakan pemasok gas alam terbesar bagi Uni Eropa.

    Menurut Dewan Eropa, blokade terhadap Rusia karena invasi Ukraina sudah mengurangi porsi impor gas Rusia lebih dari 40 persen bila dibandingkan dengan 2021, menjadi sekitar 8 persen pada 2023.

    (MAB/end)

  • Ukraina Stop Aliran Gas Rusia ke Eropa – Halaman all

    Ukraina Stop Aliran Gas Rusia ke Eropa – Halaman all

    Sejak 1 Januari 2025, pemerintah di Kyiv resmi menutup pipa yang mengalirkan ekspor gas Rusia ke Eropa di wilayahnya.

    Polandia merayakan langkah Ukraina sebagai “kemenangan baru” atas Presiden Vladimir Putin. Namun Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico mewanti-wanti terhadap “dampak drastis terhadap Uni Eropa. Fico menambahkan, penutupan “tidak banyak berimbas” terhadap ekonomi Rusia.

    Langkah Kyiv tidak memperpanjang kontrak transit gas dengan perusahaan energi Rusia Gazprom diumumkan Presiden Ukraina Volodmyr Zelenskyy pada 19 Desember silam di Brussels. Zelenskyy menyatakan, tidak akan membiarkan Moskow “mendapat miliran euro uang tambahan ,” selama melancarkan invasi di Ukraina.

    Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri tampil tidak terkesan, dan sebaliknya bersikeras Gazprom akan mampu menutup kerugian dari pasokan gas via Ukraina. “Kontrak ini tidak akan ada lagi, semua sudah jelas,” kata dia, sembari menambahkan, “kami akan tetap hidup, Gazprom akan tetap hidup.”

    Dengan ditutupnya aliran gas Rusia lewat Ukraina, pasokan energi di timur Uni Eropa sontak menjadi rentan. Negara-negara seperti Austria, Hungaria dan Slovakia tidak terhubung langsung dengan laut, sehingga kesulitan mengimpor gas dari sumber lain. Terutama kedua negara terakhir bersikeras akan tetap membeli gas murah dari Rusia.

    Kebergantungan abadi

    Ukraina sejak lama menjadi negara transit bagi pipa gas Rusia ke Eropa. Kedua negara pun acap berseteru soal tarif pengiriman gas jarak jauh sejak sebelum perang berkecamuk.

    Menurut lembaga pemikir Bruegel di Belgia, impor bahan bakar fosil dari Rusia ke Uni Eropanilainya mencapai sekitar satu miliar dolar AS per bulan pada akhir tahun 2023, dan berkisar 16 miliar dolar AS per bulan pada awal tahun 2022.

    Menurut Komisi Eropa, Rusia menyumbang 15 persen dari total impor gas Uni Eropa, berada di bawah kontribusi impor dari Norwegia dan Amerika Serikat dengan masing-masing 30 dan 19 persen, serta mengungguli negara-negara Afrika Utara dengan 14 persen. Sebagian besar gas Rusia disalurkan melalui pipa melalui Ukraina dan Turki.

    Negara pengimpor terbesar adalah ketiga negara di perbatasan timur UE: Austria, Slovakia dan Hungaria. Adapun negara dengan tingkat konsumsi energi terbesar seperti Spanyol, Perancis, Belgia dan Belanda juga masih mengimpor gas alam cair Rusia melalui kapal tanker. Sebagiannya tercampur dengan import dari sumber gas lain di jaringan pipa Eropa. Akibatnya, gas Rusia juga bisa sampai ke Jerman, meski sudah berkomitmen tidak lagi berbisnis dengan Moskow.

    Lonjakan biaya energi

    Harga energi sempat meningkat drastis pada tahun 2022, hingga lebih dari 20 kali lipat, menurut lembaga think tank Bruegel. Beberapa pabrik di Eropa akibatnya harus mengurangi produksi dan banyak perusahaan kecil bahkan terpaksa gulung tikar.

    Saat ini, harga energi telah kembali ke level moderat, kendati masih berada di atas level sebelum krisis. Tingginya biaya membuat industri padat energi di Eropa, khususnya di Jerman, kehilangan daya saing.

    Harga energi yang tinggi menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan seperti VW dan BASF merugi. Menurut Komisi Eropa, pada tahun 2023 hampir sebelas persen warga UE tidak mampu membeli gas untuk memanaskan rumah secara memadai saat musim dingin.

    Ketenangan Brussel

    Namun begitu, Uni Eropa tidak mengesankan kepanikan. Penghentian perjanjian antara Ukraina dan Rusia telah diperhitungkan di pasar gas Eropa, menurut analisis eksekutif UE. Bloomberg News pada pertengahan Desember.

    Analisis tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan negara-negara anggota dan pasar menjelang berakhirnya perjanjian gas Ukraina-Rusia. Uni Eropa punya cukup waktu untuk menemukan sumber pasokan alternatif.

    “Dengan produksi tahunan global lebih dari 500 miliar meter kubik LNG, penggantian sekitar 14 miliar meter kubik gas Rusia yang diangkut melalui Ukraina diperkirakan tidak akan berdampak besar pada harga gas alam di UE,” Bloomberg mengutip dokumen Komisi. Oleh karena itu, kita dapat berasumsi bahwa “berakhirnya perjanjian transit diperhitungkan dalam harga gas untuk musim dingin.”

    Namun demikian, pemerintah Hungaria dan Slovakia tidak hanya mengkhawatirkan pasokan gas, tapi juga hubungan dekat dengan Rusia. “Hungaria sedang berusaha membeli gas melalui Ukraina, meskipun sudah mengimpor gas Rusia melalui pipa Turkstream,” kata Perdana Menteri Viktor Orban pada 21 Desember. Kantor berita Reuters mengutip ucapannya yang mengatakan, mereka tidak ingin menyerah pada jalur ini.

    Menurut laporan Reuters, Orban berkata: “Kami sekarang sedang mencoba triknya. Bagaimana jika gas tersebut, ketika mencapai wilayah Ukraina, bukan lagi milik Rusia, tetapi sudah menjadi milik pembeli? Gas yang masuk ke Ukraina adalah milik Rusia. Jadi tidak ada lagi gas Rusia, tapi gas Hungaria.”

    Fico di sisi Putin

    Sementara itu, Slovakia melangkah lebih jauh dan mengancam Kyiv dengan tindakan balasan. Perdana Menteri Robert Fico dalam sebuah video yang diposting di Facebook mengatakan, dia sedang mempertimbangkan untuk menghentikan pasokan listrik darurat dari Slovakia ke Ukraina setelah tanggal 1 Januari.

    “Jika hal ini tidak dapat dihindari, kami akan menghentikan pasokan listrik yang dibutuhkan Ukraina selama pemadaman jaringan listrik. Atau kami akan mengambil tindakan lain,” kata dia.

    Presiden Ukraina Zelensky menuduh Fico bertindak atas instruksi Rusia. Menurutnya, Putin telah membujuk Fico untuk “membuka medan konfrontasi kedua melawan Ukraina di bidang energi, dengan mengorbankan kepentingan rakyat Slovakia,” kata Zelenskyj di platform online X. Ancaman Fico hanya dapat dijelaskan dengan cara ini, tegasnya.

    Fico adalah salah satu penentang terbesar dukungan militer Uni Eropa untuk Ukraina. Menurut presiden Slovakia, selama kunjungan mendadak Fico ke Moskow pada bulan Desember, Putin menegaskan kesediaan Rusia untuk terus memasok gas ke Slovakia.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman, dan dirangkum dengan laporan AFP.