Xcloud.id

Tag: Vladimir Putin

  • Prabowo diprediksi jadi pemimpin dunia berpengaruh versi Straits Times

    Prabowo diprediksi jadi pemimpin dunia berpengaruh versi Straits Times

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bersama sembilan presiden dan perdana menteri dari berbagai negara diprediksi menjadi pemimpin dunia berpengaruh, baik di tingkat kawasan maupun global, menurut harian terbesar di Singapura The Straits Times.

    Dalam artikel berjudul “Meet the 10 world leaders to watch in 2025” yang disiarkan The Straits Times, Sabtu (4/1), Prabowo masuk daftar 10 pemimpin asing yang menjadi sorotan bersama Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump, Perdana Menteri (PM) China Xi Jinping, PM Jepang Shigeru Ishiba, PM India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Australia Anthony Albanese, PM Malaysia Anwar Ibrahim, Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, dan PM Israel Benjamin Netanyahu.

    Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta, Minggu, dalam siaran resminya menjelaskan ada beberapa aspek yang menjadi sorotan The Straits Times sehingga Prabowo masuk daftar pemimpin dunia yang diprediksi mempengaruhi dinamika di kawasan dan global.

    The Straits Times, dalam artikelnya itu, menilai Prabowo — meskipun baru dua bulan lebih menjabat sebagai Presiden — berpeluang untuk menjadi sosok yang dominan dalam kepemimpinan di kawasan.

    The Straits Times menyebut beberapa langkah tegas pemerintahan Prabowo dalam beberapa forum-forum multilateral, misalnya saja keinginan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS.

    Harian Singapura itu juga menyoroti kembali tur luar negeri Prabowo dalam masa 100 hari kerjanya sebagai Presiden, yaitu ke China dan Amerika Serikat dalam pekan yang sama, kemudian menghadiri APEC di Peru, dan KTT G20 di Brazil.

    The Straits Times kemudian meyakini Presiden Prabowo bakal mendukung kepemimpinan Malaysia dan PM Anwar di ASEAN pada 2025, terutama untuk menerapkan beberapa program kerja sama ekonomi prioritas, yang mencakup investasi lintas batas, konektivitas rantai pasok, pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi.

    Dalam catatan yang sama, The Straits Times lanjut menilai Presiden Prabowo tak ragu untuk menempuh pendekatan luar negeri yang berbeda dari pendahulunya, termasuk di antaranya memperkuat hubungan dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Rusia dan China.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPD Dorong Capres Independen usai MK Hapus Presidential Threshold

    Ketua DPD Dorong Capres Independen usai MK Hapus Presidential Threshold

    loading…

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menilai pengusulan bakal calon presiden (capres) secara independen atau nonpartisan perlu diwacanakan dalam sistem politik Indonesia. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menilai pengusulan bakal calon presiden (capres) secara independen atau nonpartisan perlu diwacanakan dalam sistem politik Indonesia. Hal tersebut dikatakannya usai Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold .

    Menurutnya, hanya sedikit partai politik yang memiliki atensi dalam proses kaderisasi. Untuk itu, ia menilai, wacana calon presiden dari jalur independen perlu dimulai.

    “Saat ini UUD memang hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon presiden. Namun, wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang nonpartisan perlu dimulai,” ujar Sultan melalui keterangan resminya yang dikutip, Minggu (5/1/2025).

    Sultan mengatakan, sejumlah negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat bahkan memberikan kesempatan luas pada rakyat untuk mencalonkan diri menjadi presiden melalui jalur independen. Selain Amerika, kata dia, Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan pemimpin bangsa yang dipilih langsung oleh rakyat Rusia setelah mencalonkan diri secara independen dalam pilpres.

    “Artinya, prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi tidak boleh dibatasi baik oleh aturan presidential threshold maupun institusi politik tertentu saja,” ucap Sultan.

    Kendati demikian, Sultan menghormati ketentuan dalam konstitusi yang mengatur pencalonan presiden hanya melalui partai politik. Namun, ia menilai pembahasan calon presiden jalur independen merupakan hal penting untuk dilakukan pembuat UU baik DPR maupun Pemerintah.

    “Kami sangat mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi yang secara perlahan tapi berani menyingkirkan batasan-batasan politik yang menghambat perkembangan demokrasi dan memberikan hak-hak politik yang sedikit lebih terbuka bagi warga negara dalam mencalonkan diri menjadi pemimpin nasional” ujarnya.

    Sultan pun berharap, agar hak untuk memilih dan dipilih ini bisa dibuka secara lebih luas dan memenuhi rasa keadilan politik bagi masyarakat. Sehingga bangsa ini dapat menemukan pemimpin nasional yang lebih berkualitas dari waktu ke waktu.

    “Sulit rasanya bagi bangsa ini untuk mencapai kualitas demokrasi dan menemukan kepemimpinan nasional yang paripurna jika kita tidak menyiapkan institusi demokrasi alternatif selain partai politik dalam menentukan hal-hal fundamental dalam kita bernegara. Sementara banyak partai politik belum sepenuhnya bersedia mempraktekkan demokratisasi di internal partai,” tandasnya.

    (rca)

  • Hari ke-1046 Perang Rusia-Ukraina: 300 Drone Rusia Diluncurkan pada 3 Hari Pertama Tahun 2025 – Halaman all

    Hari ke-1046 Perang Rusia-Ukraina: 300 Drone Rusia Diluncurkan pada 3 Hari Pertama Tahun 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada hari ke-1046 perang Rusia-Ukraina, situasi di kawasan tersebut semakin memanas.

    Pada pukul 09:00 waktu setempat, Rusia melancarkan serangan ke wilayah Nikopol, menargetkan pemadam kebakaran.

    Meskipun jendela-jendela pecah, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

    Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa Rusia menggunakan drone jenis Shahed dan berbagai simulator drone untuk menyerang target di Ukraina pada malam hari.

    Dari serangan tersebut, pasukan pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh 34 drone di berbagai wilayah, termasuk Poltava, Sumy, dan Kharkov.

    Setidaknya lima orang tewas dalam serangan terbaru, termasuk serangan rudal Rusia di Chernigiv.

    Gubernur daerah Vyacheslav Chaus melaporkan bahwa beberapa rumah mengalami kerusakan berat dan operasi pencarian serta penyelamatan sedang berlangsung.

    Peningkatan Serangan Udara

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan bahwa dalam tiga hari pertama tahun 2025, Rusia telah meluncurkan 300 drone dan hampir 20 rudal ke Ukraina.

    “Sebagian besar telah jatuh atau dicegat,” jelasnya.

    Selain itu, serangan terpisah pada hari Jumat menewaskan seorang pengemudi truk di dekat Kyiv dan seorang pensiunan di Zaporizhzhia.

    Dukungan dari AS

    Dalam perkembangan lain, Amerika Serikat berencana untuk mengumumkan tambahan bantuan keamanan untuk Ukraina dalam beberapa hari mendatang.

    Juru bicara Gedung Putih, John Kirby, menyatakan bahwa rincian bantuan tersebut akan disampaikan segera.

    Sebelumnya, AS telah mengumumkan bantuan militer sebesar 59 miliar dollar.

    Krisis Energi di Transnistria

    Wilayah Transnistria, yang memisahkan diri dari Moldova, mengalami pemadaman listrik bergilir akibat penghentian pasokan gas dari Rusia.

    Kementerian ekonomi Transnistria menyatakan bahwa pemadaman ini disebabkan oleh konsumsi listrik yang melebihi produksi.

    Kabar terbaru datang dari Sevastopol, di mana minyak dari dua kapal tanker Rusia terdeteksi.

    Kapal Volgoneft-212 dan Volgoneft-239 mengalami insiden di Selat Kerch, mengakibatkan tumpahan sekitar 2.400 ton bahan bakar minyak berat (mazut) ke perairan sekitar.

    Mikhail Razvozhayev, kepala kota yang dilantik Moskow, menyebut insiden ini sebagai bencana ekologis.

    “Ini adalah tumpahan minyak kecil yang mencapai Sevastopol,” ungkap Razvozhayev dalam sebuah video yang diunggah di Telegram.

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga mengkonfirmasi bahwa insiden ini merupakan bencana ekologis yang perlu ditangani segera.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Prabowo Dinobatkan Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh 2025, Bersanding Donald Trump dan Xi Jinping

    Prabowo Dinobatkan Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh 2025, Bersanding Donald Trump dan Xi Jinping

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Prabowo Subianto kini dinobatkan jadi pemipin dunia yang bakal berpengaruh pada tahun 2025.

    Penobatan itu dilakukan oleh media asal Singapura, The Straits Times.

    Prabowo Subianto bersanding dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping hingga Presiden AS terpilih, Donald Trump.

    Mereka dinobatkan dalam artikel bertajuk “Meet 10 World Leaders to Watch in 2025′ yang terbit pada Sabtu (4/1/2025).

    Pemimpin dunia itu bakal memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dunia.

    “Dari Donald Trump dan Xi-Jinping hingga Prabowo Subianto dan Vladimir Putin, para tokoh berpengaruh akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia,” demikian tertulis dalam artikel tersebut.

    Dalam artikel tersebut, langkah Prabowo yang langsung melakukan kunjungan ke beberapa negara setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI menjadi sorotan.

    Menurut media tersebut, kunjungan Prabowo tersebut lebih lebih bersifat untuk meningkatkan ekonomi Indonesia alih-alih membahas terkait geopolitik.

    Kendati demikian, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) era kepemimpinan Joko Widodo itu dianggap memiliki tujuan untuk menempatkan Indonesia sebagai negara yang turut berpengaruh dalam diplomasi internasional.

    Media tersebut turut menyanjung target Prabowo yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen.

     
    “Kurang dari sebulan setelah dilantik, Prabowo memulai kunjungan diplomatiknya dengan mengunjungi Tiongkok dan Amerika Serikat pada minggu yang sama serta menghadiri pertemuan-pertemuan multilateral besar sepert APEC, yang dengan cepat menandakan keinginannya untuk menempatkan Indonesia sebagai jantung diplomasi internasional.”

    “Motivasinya (kunjungan ke luar negeri) mungkin lebih bersifat ekonomi daripada geopolitik atau pribadi. Inti dari visi kepresidenannya adalah tujuan yang berani untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 8 persen, naik dari 5 persen saat ini,” tulis The Straits Times.

    The Straits Times juga menyanjung langkah Prabowo yang berani agar Indonesia masuk dalam kemitraan organisasi antar pemerintah, BRICS.

    Diketahui, BRICS saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

    “Pengumuman status kemitraan BRICS Indonesia dalam beberapa hari setelah ia menjabat sebagai presiden, ditambah dengan deklarasi bahwa negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara ini siap untuk menjadi anggota penuh, menunjukkan bahwa Prabowo tidak takut untuk melanggar posisi yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo,” tulisnya.

    The Straits Times juga turut menyoroti peran Prabowo terkait posisi Indonesia di ASEAN.

    Media tersebut memprediksi akan ada kerjasama yang erat dengan Malaysia untuk menunjang visi-misinya yaitu pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

    “Namun, yang lebih mungkin terjadi adalah skenario di mana Anwar (PM Malaysia) menemukan sekutu dalam diri Prabowo, yang diharapkan dapat memberikan dukungan kuat untuk hasil kerja sama ASEAN Malaysia.”

    “Hal ini akan memfasilitasi investasi lintas batas, konektivitas rantai pasokan, dan pembangunan berkelanjutan, dan selaras dengan penekanan pemerintahannya pada pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan,” tulis media tersebut.

    Di sisi lain, The Straits Times juga mewanti-wanti terkait pendekatan kebijakan luar negeri Prabowo terkait hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan Rusia yang dianggap memicu perdebatan.

    Media itu mewanti-wanti agar Prabowo dapat menyeimbangkan antara kebijakan luar negerinya yang dinilai ambisius serta mengakomodir kritik di dalam negeri terkait keputusan kebijakan internasionalnya.

    “Para pengamat politik di negara terbesar di kawasan ini akan memantau dengan seksama bagaimana Prabowo menyeimbangkan antara mengejar agenda global yang ambisius dan mengelola kritik domestik terhadap keputusan-keputusan internasionalnya,” pungkas media tersebut.

    Sebagai informasi, selain Prabowo, ada sembilan pemimpin negara yang turut dinobatkan sebagai pemimpin dunia yang akan berpengaruh tahun 2025 yaitu:

    Presiden terpilih AS, Donald Trump

    Presiden Tiongkok, Xi Jinping

    Presiden Rusia, Vladimir Putin

    Presiden Israel, Benjamin Netanyahu

    Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba

    Presiden Korea Utara, Kim Jong-un

    Perdana Menteri India, Narendra Modi

    Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese

    Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim

    Jokowi Masuk Finalis Presiden Terkorup 2024 Versi OCCRP

    Beda dengan Prabowo, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) justru ditetapkan menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi lembaga independen, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Menurut organisasi tersebut, ‘pemenang’ dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

    Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

    Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

    Alia menilai, butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

    “Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri.”

    “Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya,” jelasnya.

    Di sisi lain, OCCRP turut memberikan ‘penghargaan khusus’ kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa ‘Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup’.

    Adapun ‘penghargaan’ ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

    Selain itu, Obiang dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

    Model kepemimpinan Obiang ini, membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

    Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

    “Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum,” kata Anas. 

    “Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia,” sambung Anas.

    OCCRP menilai, model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

    Selengkapnya, berikut daftar pemimpin terkorup tahun 2024 versi OCCRP:

    Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad

    Presiden Kenya, William Ruto

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi)

    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu

    Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina

    Pengusaha India, Gautam Adani

    Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar ‘penghargaan’ ini sejak tahun 2012 silam.

    Tak hanya pemimpin, OCCRP turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima ‘penghargaan’.

    Adapun berikut daftar ‘pemenang’ terkait pemimpin atau organisasi pemerintah terkorup di dunia tiap tahunnya sejak tahun 2012-2024:

    2012: Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev

    2013: Parlemen Rumania

    2014: Presiden Rusia, Ilham Aliyev

    2015: Mantan Presiden Montenegro, Milo Djukanovic

    2016: Presiden Venezuela, Nicolas Maduro

    2017: Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte

    2018: Bank Danske di Denmark

    2019: Mantan Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat

    2020: Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro

    2021: Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko

    2022: Pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin

    2023: Jaksa Agung Guatemala, Maria Conseulo Porras

    2024: Mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad

    Di sisi lain, penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.

    Sementara, penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.

  • MK Hapus Presidential Threshold, DPD Ungkap Potensi Calon Presiden Independen

    MK Hapus Presidential Threshold, DPD Ungkap Potensi Calon Presiden Independen

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamuddin menilai usulan bakal calon presiden secara independen atau non partisan perlu diwacanakan dalam sistem politik Indonesia.

    Menurutnya, hal tersebut diperlukan lantaran dia menilai kondisi partai politik di Indonesia cenderung tidak serius dalam kaderisasi guna menyiapkan calon pemimpin bangsa. Dia melanjutkan, hanya sedikit partai politik yang memiliki atensi dalam proses kaderisasi.

    Adapun, dia berpandangan demikian untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) minimal 20%.

    “Saat ini, UUD 1945 memang hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon presiden. Namun, wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang non partisan perlu dimulai”, ujarnya dalam keterang resmi, dikutip Sabtu (4/1/2025).

    Tak hanya itu, eks Wakil Gubernur Bengkulu ini juga membandingkan dengan demokrasi yang ada di Amerika Serikat, karena memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilih presiden yang dinilai kompeten melalui jalur independen.

    Kemudian, lanjutnya, ada juga Presiden Rusia Vladimir Putin yang dipilih langsung oleh rakyat Rusia setelah mencalonkan diri secara independen dalam kontestasi Pilpres.

    “Artinya, prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi tidak boleh dibatasi, baik oleh aturan Presidential Threshold maupun institusi politik tertentu saja”, tegasnya.

    Akan tetapi, Sultan menyampaikan pihaknya menghormati ketentuan dalam konstitusi yang mengatur pencalonan presiden hanya melalui partai politik. 

    Namun, dia kembali menekankan wacana dan kajian pencalonan presiden melalui jalur independen penting dilakukan oleh pembentuk UU juga para akademisi hukum tata negara.

    “Kami sangat mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi yang secara perlahan tapi berani menyingkirkan batasan-batasan politik yang menghambat perkembangan demokrasi dan memberikan hak-hak politik yang sedikit lebih terbuka bagi warga negara dalam mencalonkan diri menjadi pemimpin nasional,” ucapnya.

    Lebih jauh, Sultan berharap agar hak untuk memilih dan dipilih ini bisa terbuka secara lebih luas dan memenuhi rasa keadilan politik bagi masyarakat, sehingga bangsa ini dapat menemukan pemimpin nasional yang lebih berkualitas dari waktu ke waktu.

    “Sulit rasanya bagi bangsa ini untuk mencapai kualitas demokrasi dan menemukan kepemimpinan nasional yang paripurna jika kita tidak menyiapkan institusi demokrasi alternatif selain partai politik dalam menentukan hal-hal fundamental dalam kita bernegara. Sementara banyak partai politik belum sepenuhnya bersedia mempraktekkan demokratisasi di internal partai,” pungkas dia.

  • DPD Dorong Wacana Calon Presiden Independen

    DPD Dorong Wacana Calon Presiden Independen

    JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B. Najamudin menilai wacana dan kajian pengusulan bakal calon presiden (capres) melalui jalur independen atau non-partisan dalam sistem politik Indonesia penting untuk diwacanakan oleh pembentuk undang-undang dan para akademisi hukum tata negara.

    Hal itu disampaikannya menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Kamis (2/1).

    “Kami sangat mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi yang secara perlahan tapi berani menyingkirkan batasan-batasan politik yang menghambat perkembangan demokrasi dan memberikan hak-hak politik yang sedikit lebih terbuka bagi warga negara dalam mencalonkan diri menjadi pemimpin nasional,” kata Sultan dalam keterangan dilansir ANTARA, Sabtu, 4 Januari.

    Meski demikian, dia menghormati ketentuan dalam konstitusi yang mengatur pencalonan presiden hanya melalui partai politik.

    “Saat ini UUD memang hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon presiden, namun wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang non-partisan perlu dimulai,” tuturnya.

    Sultan berharap agar hak untuk memilih maupun dipilih dapat dibuka lebih luas dan memenuhi rasa keadilan politik bagi masyarakat sehingga bangsa Indonesia dapat menemukan pemimpin nasional yang lebih berkualitas dari waktu ke waktu.

    “Sulit rasanya bagi bangsa ini untuk mencapai kualitas demokrasi dan menemukan kepemimpinan nasional yang paripurna jika kita tidak menyiapkan institusi demokrasi alternatif selain partai politik dalam menentukan hal-hal fundamental dalam kita bernegara. Sementara banyak partai politik belum sepenuhnya bersedia mempraktekkan demokratisasi di internal partai,” ujarnya.

    Sebab, menurut dia, kondisi partai politik di tanah air masih cenderung tidak serius dalam kaderisasi untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa.

    “Hanya sedikit partai politik yang memiliki atensi dalam proses kaderisasi,” ucapnya.

    Ketua DPD pun menyebut beberapa negara demokrasi besar, seperti Amerika Serikat (AS), bahkan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyatnya yang dinilai kompeten untuk mencalonkan diri menjadi presiden melalui jalur independen.

    Tak terkecuali, lanjut dia, Presiden Rusia Vladimir Putin yang dipilih langsung oleh rakyat Rusia setelah mencalonkan diri secara independen dalam pemilihan presiden (pilpres).

    “Artinya, prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi tidak boleh dibatasi baik oleh aturan Presidential Threshold maupun institusi politik tertentu saja,” kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

    Pasal yang dihapus itu berisi tentang syarat pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di DPR RI, atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota legislatif (pileg) sebelumnya.

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1046: Tumpahan Minyak dari 2 Kapal Rusia Mulai Muncul di Sevastopol – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1046: Tumpahan Minyak dari 2 Kapal Rusia Mulai Muncul di Sevastopol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut perkembangan terkini perang Rusia dan Ukraina hari ke-1046 pada Sabtu (4/1/2025).

    Pada pukul 09.00 waktu setempat di Nikopol, Rusia menargetkan wilayah pemadam kebakaran Layanan Darurat Negara, jendela pecah, untungnya tidak ada yang terluka.

    Hari ini pada pukul 09.30 waktu setempat, Angkatan Udara Ukraina melaporkan Rusia menyerang Ukraina pada malam hari.

    Serangan itu menggunakan UAV ke-81 jenis “Shahed” dan simulator drone dari berbagai jenis.

    Pasukan pertahanan udara menembak jatuh 34 drone di Poltava, Sumy, Kharkov , wilayah Kiev, Chernigov, Cherkassy, ​​​​Kirovograd, Dnepropetrovsk, Odessa dan Nikolaev.

    5 Orang Tewas dalam Serangan Rusia

    Setidaknya lima orang tewas dalam serangkaian serangan Rusia dan Ukraina pada hari Jumat (3/2/2025), termasuk serangan rudal Rusia pada sore hari di Kota Chernigiv, Ukraina.

    “Beberapa rumah rusak berat. Ada yang terluka,” kata gubernur daerah Vyacheslav Chaus.

    “Operasi pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung,” lanjutnya.

    Ledakan keras terdengar di kota itu, yang terletak di sebelah utara Ibu Kota, Kyiv, sekitar 75 km dari perbatasan Rusia. 

    Wali Kota Chernigiv mengatakan empat orang terluka dalam serangan itu, menurut laporan awal. 

    3 Hari Pertama di Tahun 2025, 300 Drone Rusia Meluncur ke Ukraina

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan dalam tiga hari pertama tahun 2025 Rusia telah meluncurkan 300 pesawat nirawak serang dan hampir 20 rudal ke sasaran-sasaran Ukraina.

    Sebagian besar, katanya, telah jatuh atau dicegat.

    Pengeboman Rusia yang terpisah pada hari Jumat menewaskan seorang pengemudi truk di dekat Kyiv dan seorang pensiunan di wilayah Zaporizhzhia selatan. 

    Empat orang terluka ketika kota Sloviansk ditembaki di dekat garis depan di wilayah Donetsk, kata para pejabat

    AS akan Tambah Bantuan ke Ukraina

    AS berharap untuk membuat pengumuman tentang bantuan keamanan tambahan untuk Ukraina dalam beberapa hari mendatang.

    Juru bicara Gedung Putih, John Kirby mengatakan bantuan itu akan diumumkan pada pengumuman mendatang diharapkan, tanpa memberikan rincian.

    Minggu lalu, AS mengumumkan $5,9 miliar dalam bantuan militer dan anggaran tambahan untuk Ukraina dan pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman akan diadakan pada tanggal 9 Januari.

    Pasokan Gas Rusia Diputus, Transnistria Terapkan Pemadaman Listrik Bergilir

    Wilayah Transnistria yang memisahkan diri dari Moldova memerintahkan pemadaman listrik bergilir pada hari Jumat karena penghentian pasokan gas Rusia awal minggu ini menjerumuskan negara yang memproklamirkan diri itu ke dalam krisis. 

    Wilayah yang memisahkan diri yang berbatasan dengan Ukraina itu tidak dapat menyediakan pemanas dan air panas bagi penduduknya sejak Rabu, ketika Rusia memutus pasokan gas ke Moldova karena sengketa keuangan. 

    “Di Transnistria hari ini, 3 Januari, akan terjadi pemadaman listrik bergilir. Ini karena penduduk republik itu saat ini mengonsumsi lebih banyak listrik daripada yang diproduksi oleh sistem energi,” kata kementerian ekonomi Transnistria di Telegram. 

    Bagian dari kota terbesar Transnistria, Tiraspol – termasuk lingkungan yang menjadi rumah sakit bersalin – akan kehilangan listrik, begitu pula kota-kota dan desa-desa yang lebih kecil, katanya.

    Minyak dari 2 Kapal Tanker Rusia Terdeteksi di Pantai Sevastopol

    Minyak dari dua tanker tua dan rusak Rusia terdeteksi pada hari Jumat di lepas pantai Sevastopol, kota terbesar di Krimea yang dianeksasi Moskow, menurut laporan seorang pejabat setempat.

    Volgoneft-212 dan Volgoneft-239 dilanda badai bulan lalu di selat Kerch yang menghubungkan Krimea dengan wilayah Krasnodar Rusia selatan, sekitar 250 km dari Sevastopol. 

    Satu tenggelam dan yang lainnya kandas, menumpahkan sekitar 2.400 ton bahan bakar minyak berat yang disebut mazut ke perairan di sekitarnya, kata kementerian transportasi Rusia. 

    “Sebuah tumpahan minyak kecil mencapai Sevastopol hari ini,” kata kepala kota yang dilantik Moskow, Mikhail Razvozhayev, di Telegram, menerbitkan video minyak tersebut.

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyebut tumpahan tanker itu sebagai bencana ekologi.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Rusia dan Ukraina

  • Presidential Threshold Dihapus, Ketua DPD RI Dorong Wacana Capres Independen – Page 3

    Presidential Threshold Dihapus, Ketua DPD RI Dorong Wacana Capres Independen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Sultan B Najamuddin menilai bakal calon presiden independen atau nonpartisan perlu diwacanakan dalam sistem politik Indonesia.

    Hal ini disampaikan Sultan merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold 20 persen.

    Sultan menilai kondisi partai politik sekarang cenderung tidak serius dalam kaderisasi untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa. Hanya sedikit partai politik yang memiliki atensi dalam proses kaderisasi.

    “Saat ini UUD memang hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon presiden. Namun, wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang nonpartisan perlu dimulai,” ujar Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin melalui keterangan, Sabtu (4/1/2025).

    Menurut Sultan, beberapa negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat bahkan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat yang dinilai kompeten untuk maju menjadi capres independen.

    Presiden Rusia Vladimir Putin, lanjut Sultan, juga adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Rusia setelah mencalonkan diri secara independen dalam pilpres.

    “Artinya, prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi tidak boleh dibatasi, baik oleh aturan presidential threshold maupun institusi politik tertentu saja,” tegasnya.

    Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus syarat ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

    Putusan dibacakan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. Majelis berpendapat, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Baca selengkapnya Presidential Threshold Dihapus, Angin Segar Demokrasi Indonesia

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait menghapus aturan Presidential Threshold (PT) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

  • DPD nilai pengusulan calon presiden jalur independen perlu diwacanakan

    DPD nilai pengusulan calon presiden jalur independen perlu diwacanakan

    Hanya sedikit partai politik yang memiliki atensi dalam proses kaderisasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menilai wacana dan kajian pengusulan bakal calon presiden (capres) melalui jalur independen atau non-partisan dalam sistem politik Indonesia penting untuk diwacanakan oleh pembentuk undang-undang dan para akademisi hukum tata negara.

    Hal itu disampaikannya menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Kamis (2/1).

    “Kami sangat mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi yang secara perlahan tapi berani menyingkirkan batasan-batasan politik yang menghambat perkembangan demokrasi dan memberikan hak-hak politik yang sedikit lebih terbuka bagi warga negara dalam mencalonkan diri menjadi pemimpin nasional,” kata Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Meski demikian, dia menghormati ketentuan dalam konstitusi yang mengatur pencalonan presiden hanya melalui partai politik.

    “Saat ini UUD memang hanya menugaskan partai politik sebagai institusi demokrasi yang berhak mengajukan calon presiden, namun wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa yang independen atau dari institusi demokrasi yang non-partisan perlu dimulai,” tuturnya.

    Dia berharap agar hak untuk memilih maupun dipilih dapat dibuka lebih luas dan memenuhi rasa keadilan politik bagi masyarakat sehingga bangsa Indonesia dapat menemukan pemimpin nasional yang lebih berkualitas dari waktu ke waktu.

    “Sulit rasanya bagi bangsa ini untuk mencapai kualitas demokrasi dan menemukan kepemimpinan nasional yang paripurna jika kita tidak menyiapkan institusi demokrasi alternatif selain partai politik dalam menentukan hal-hal fundamental dalam kita bernegara. Sementara banyak partai politik belum sepenuhnya bersedia mempraktekkan demokratisasi di internal partai,” ujarnya.

    Sebab, menurut dia, kondisi partai politik di tanah air masih cenderung tidak serius dalam kaderisasi untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa.

    “Hanya sedikit partai politik yang memiliki atensi dalam proses kaderisasi,” ucapnya.

    Dia pun menyebut beberapa negara demokrasi besar, seperti Amerika Serikat (AS), bahkan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyatnya yang dinilai kompeten untuk mencalonkan diri menjadi presiden melalui jalur independen.

    Tak terkecuali, lanjut dia, Presiden Rusia Vladimir Putin yang dipilih langsung oleh rakyat Rusia setelah mencalonkan diri secara independen dalam pemilihan presiden (pilpres).

    “Artinya, prinsip keadilan dan persamaan hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi tidak boleh dibatasi baik oleh aturan Presidential Threshold maupun institusi politik tertentu saja,” kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (2/1).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo Masuk 10 Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh di 2025

    Presiden Prabowo Masuk 10 Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh di 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto masuk daftar 10 pemimpin dunia yang dianggap akan berpengaruh di 2025 versi media Singapura, Straits Times.

    Mereka merilis laporan berjudul “Mengenal 10 Pemimpin Dunia yang Perlu Diperhatikan pada 2025 (Meet the 10 World Leaders to Watch in 2025)” pada Sabtu (4/1).

    “Dari Donald Trump dan Xi Jinping hingga Prabowo Subianto dan Vladimir Putin, para tokoh berpengaruh ini akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia,” demikian laporan media tersebut.

    Dalam laporan tersebut, Straits Times mengurai peran para pemimpin negara di kancah global, kebijakan luar negeri yang diambil, hingga cara mereka menghadapi tahun baru.

    Media itu bahkan menjuluki Prabowo “presiden kebijakan luar negeri pertama” Indonesia saat menggambarkan soal kepemimpinan regional.

    Straits Times juga menyoroti lawatan luar negeri Prabowo ke sejumlah negara kurang dari sebulan usai dilantik menjadi presiden.

    Pada November 2024, Prabowo mengunjungi China, Amerika Serikat, Peru, Brasil hingga Inggris.

    Di China, Prabowo bertemu Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan ketua parlemen. Mereka sepakat memperkuat kerja sama kedua negara di bidang ekonomi hingga pertahanan.

    Usai dari Negeri Tirai Bambu, Prabowo ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Joe Biden. Setelah itu, dia lanjut menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC di Peru dan melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral, kemudian menghadiri KTT G20 di Brasil.

    Setelah dari Brasil, Prabowo berkunjung ke Inggris. Di sana dia bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer.

    “[ini] menandakan keinginan dia [Prabowo] untuk menempatkan Indonesia di pusat diplomasi internasional,” lanjut Straits Times.

    Namun, media asal Singapura ini juga memandang motivasi lawatan itu lebih bersifat ekonomi ketimbang geopolitik atau ambisi pribadi.

    Selama menjadi presiden, Prabowo punya visi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.

    Pencapaian target itu, menurut analisis media tersebut, bergantung atas upaya menarik investasi substansial dan meningkatkan Indonesia sebagai tujuan investasi asing langsung.

    Di tingkat internasional, Prabowo akan mendorong Indonesia lebih tegas dalam kelompok multilateral. Straits Times juga menyoroti langkah negara ini bergabung ke forum ekonomi yang digawangi Rusia-China, BRICS.

    Dalam KTT BRICS di Rusia pada Oktober 2024, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan ketertarikan untuk bergabung BRICS.

    “Pengumuman status kemitraan BRICS Indonesia beberapa hari setelah ia memangku jabatan puncak, ditambah dengan pernyataan bahwa negara dengan penduduk terbanyak di Asia Tenggara itu siap menjadi anggota penuh, menunjukkan bahwa Prabowo tak takut menentang posisi yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya Joko Widodo,” lanjut Straits Times.

    Mereka juga menyoroti posisi Indonesia terkait rivalitas China dan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Menurut media tersebut, pendekatan kebijakan luar negeri Prabowo memicu perdebatan soal langkah-langkah yang diambil untuk melayani kepentingan strategis nasional.

    Para pengamat akan memantau secara cermat langkah Prabowo mengarungi keseimbangan global dan mengelola kritik dalam negeri terhadap keputusan internasionalnya.

    “Dalam hal ini, mungkin aktivisme global Bapak Prabowo menggambarkan satu kebenaran: Para pemimpin membutuhkan dukungan kuat di dalam negeri, sehingga mereka dapat mengarahkan negaranya melalui masa-masa yang penuh tantangan,” demikian analisis Straits Times.

    Tak cuma bahas urusan luar negeri, media yang berbasis di Singapura ini menyebut Prabowo sebagai pemimpin “unorthodox” karena mengirim kabinet ke kamp pelatihan militer.

    Selain Prabowo, mereka yang masuk dalam daftar pemimpin yang bakal berpengaruh di 2025 versi Straits Times adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

    Selain mereka terdapat pula nama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hingga pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

    (isa/dna)