Xcloud.id

Tag: Vladimir Putin

  • Analisis Rencana Pertemuan Trump-Putin: Dampak bagi Ukraina – Halaman all

    Analisis Rencana Pertemuan Trump-Putin: Dampak bagi Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden terpilih AS, Donald Trump, baru-baru ini mengungkapkan niatnya untuk bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, terkait konflik yang sedang berlangsung di Ukraina.

    Dalam pernyataannya di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida, Trump menyatakan, “Dia [Putin] ingin bertemu dan kami sedang mengaturnya.”

    Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa dia ingin berkontribusi dalam menyelesaikan masalah stabilitas di kawasan tersebut.

    Apa Yang Diharapkan dari Pertemuan Trump dan Putin?

    Trump menekankan pentingnya dialog untuk mengakhiri perang yang dianggapnya sebagai “kekacauan”.

    Menjelang pelantikannya pada 20 Januari, Trump berjanji selama masa kampanyenya untuk menghentikan perang di Ukraina dengan segera.

    Pertemuan ini juga mendapat respons positif dari Putin.

    Pada 19 Desember, Putin menyatakan bahwa ia siap bertemu dengan Trump kapan saja untuk membahas solusi bagi konflik tersebut.

    Namun, di balik harapan tersebut, ada kekhawatiran mengenai apakah Ukraina akan ditekan untuk menerima syarat-syarat yang mungkin tidak menguntungkan, termasuk potensi kehilangan wilayah yang saat ini diduduki oleh Rusia.

    Analisis: Apa Dampak dari Pertemuan Ini bagi Trump dan Putin?

    Menurut analisis dari eutoday.net, pertemuan Trump dan Putin adalah taruhan besar bagi kedua pemimpin.

    Untuk Trump, keberhasilan dalam pertemuan ini bisa memvalidasi pendekatan kebijakan luar negerinya serta memperkuat posisinya baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

    Namun, kegagalan dapat menimbulkan kerugian politik yang signifikan dan merusak kredibilitas Amerika Serikat dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi.

    Di sisi lain, bagi Putin, pertemuan ini adalah kesempatan untuk menguji komitmen pemerintahan baru AS dan sekaligus memajukan tujuan strategis Rusia.

    Namun, apakah dialog ini dapat menghasilkan solusi yang nyata masih dipertanyakan.

    Terdapat ketidaksesuaian yang jelas antara posisi Rusia dan usulan yang diajukan oleh Trump dan para penasihatnya.

    Putin memiliki tuntutan yang jelas, seperti kontrol penuh atas wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, serta jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO.

    Di sisi lain, Trump dikabarkan mendukung gencatan senjata di sepanjang garis depan saat ini dan memperkenalkan pengerahan pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara anggota NATO, yang kemungkinan besar akan ditolak oleh Rusia.

    Selain itu, ada ketegangan antara dukungan Trump untuk mempersenjatai Ukraina dan tuntutan Rusia untuk demiliterisasi negara tersebut.

    Dengan adanya perbedaan posisi yang signifikan ini, jelas bahwa menemukan resolusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak bukanlah hal yang mudah.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Rusia Vs Sanksi: Bagaimana Negara Ini Mengatasi Tekanan Internasional? – Halaman all

    Rusia Vs Sanksi: Bagaimana Negara Ini Mengatasi Tekanan Internasional? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, baru-baru ini mengumumkan paket sanksi besar yang secara khusus menargetkan sektor minyak dan gas Rusia.

    Pengumuman tersebut disampaikan oleh Departemen Keuangan AS pada tanggal 10 Februari 2025.

    Sanksi ini diharapkan dapat mengganggu sumber pendapatan utama Rusia yang digunakan untuk mendanai konflik di Ukraina.

    Langkah Serupa oleh Inggris dan Jepang

    Setelah AS, Inggris juga mengambil langkah yang serupa dengan menjatuhkan sanksi terhadap Gazprom Neft dan Surgutneftegas.

    Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menyatakan bahwa pendapatan dari sektor minyak adalah sumber utama bagi ekonomi perang Rusia.

    Dengan menargetkan perusahaan-perusahaan tersebut, Inggris berharap dapat mengurangi kemampuan Rusia dalam melanjutkan konflik.

    Jepang tidak ketinggalan dalam menanggapi situasi ini.

    Negara tersebut baru-baru ini menyetujui sanksi tambahan yang mencakup pembekuan aset bagi puluhan individu dan kelompok, serta larangan ekspor ke sejumlah organisasi di Rusia dan negara-negara yang diduga membantu Rusia menghindari sanksi.

    Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, menyatakan bahwa persetujuan sanksi ini menunjukkan komitmen Jepang terhadap upaya Kelompok Tujuh (G7) untuk memperkuat sanksi terhadap Rusia.

    Seberapa Besar Dampak Sanksi Ini?

    Dengan serangkaian sanksi baru yang diberlakukan oleh AS, Inggris, dan Jepang, diharapkan dapat mengurangi pendapatan Rusia yang digunakan untuk mendanai perang di Ukraina.

    Sejak invasi Moskow pada Februari 2022, lebih dari 12.300 warga sipil dilaporkan tewas.

    Para pejabat AS memperkirakan bahwa Rusia bisa kehilangan miliaran dollar per bulan akibat sanksi ini.

    Apakah Rusia Terpengaruh oleh Sanksi?

    Meskipun sanksi terus diberlakukan, Presiden Vladimir Putin mengeklaim bahwa Rusia tidak mengalami kerugian signifikan akibat tindakan tersebut.

    Dia menyatakan, “Kami mengalami pertumbuhan sementara mereka mengalami penurunan.” Sementara itu, stimulus fiskal besar yang dikeluarkan oleh pemerintah Rusia selama pandemi Covid-19 serta dukungan untuk perang telah membantu menahan pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat pengangguran tetap rendah.

    Rusia juga melaporkan keberhasilan dalam mendukung nilai rubel dan menekan inflasi.

    Meskipun sanksi yang ada, Rusia masih mampu menjual minyak ke luar negeri dengan harga di atas batas yang telah ditetapkan oleh G7, dengan sekitar 1.000 kapal tanker bayangan digunakan untuk pengiriman.

    Di Mana Rusia Mengalihkan Penjualannya?

    Badan Energi Internasional mencatat bahwa Rusia masih mengekspor sekitar 8,3 juta barrel minyak per hari, dengan sebagian besar dikirim ke India dan China.

    Peneliti di King’s College London juga menemukan bahwa Rusia masih dapat mengimpor barang-barang Barat yang dikenakan sanksi, dengan membeli melalui negara-negara seperti Georgia, Belarus, dan Kazakhstan.

    Sanksi baru yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang merupakan upaya signifikan untuk menekan pendapatan Rusia yang digunakan untuk mendanai perang di Ukraina.

    Namun, dengan klaim keberhasilan ekonomi yang dikeluarkan oleh Rusia, masih ada pertanyaan mengenai efektivitas sanksi ini dalam mengubah dinamika konflik yang sedang berlangsung.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Putin Siap Bertemu Trump, Kremlin Jamin Tak Pakai Syarat-Bilang Gini

    Putin Siap Bertemu Trump, Kremlin Jamin Tak Pakai Syarat-Bilang Gini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut terbuka rencana pembicaraan dengan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini disampaikan oleh Kremilin pada Jumat (10/1/2025).

    “Presiden (Putin) telah berulang kali menyatakan keterbukaannya untuk berhubungan dengan para pemimpin internasional, termasuk presiden AS, termasuk Donald Trump,” kata juru bicara Putin Dmitry Peskov kepada wartawan, seperti dikutip AFP.

    Kremlin juga menyambut baik kesiapan Trump untuk menyelesaikan masalah melalui dialog. Peskov kemudian menambahkan, Moskow tidak memiliki prasyarat untuk mengadakan pertemuan.

    “Tidak ada syarat yang diperlukan. Apa yang diperlukan adalah keinginan bersama dan kemauan politik untuk memecahkan masalah melalui dialog,” kata Peskov.

    Sebelumnya pada Kamis (9/1/2025), Trump mengatakan pertemuan dengan Putin sedang diatur.

    “Dia ingin bertemu, dan kami sedang menyiapkannya,” kata Trump pada pertemuan dengan gubernur Republik di resor Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida.

    “Presiden Putin ingin bertemu, dia mengatakan bahwa bahkan secara terbuka, dan kita harus menyelesaikan perang itu, itu adalah kekacauan berdarah,” katanya.

    Trump, yang akan dilantik pada 20 Januari, telah berulang kali mengatakan ia dapat mengakhiri konflik hampir tiga tahun antara Rusia dan Ukraina. Namun ia tidak menjelaskan rencana tersebut secara konkret.

    Harapan Trump untuk mengakhiri konflik dengan cepat telah memicu kekhawatiran di Kyiv bahwa Ukraina dapat dipaksa untuk menerima kesepakatan damai dengan syarat yang menguntungkan Moskow.

    Washington telah mengirimkan bantuan puluhan miliar dolar ke Ukraina sejak Rusia meluncurkan serangan militer skala penuh pada Februari 2022.

    (dce)

  • Zelensky Usul Tendang Negara Ini dari NATO, Ukraina Penggantinya

    Zelensky Usul Tendang Negara Ini dari NATO, Ukraina Penggantinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Ukraina dilaporkan telah menawarkan diri untuk menggantikan Hungaria di NATO dan Uni Eropa (UE). Hal ini terjadi saat Budapest terus mengambil langkah yang kontra dengan bantuan aliansi itu ke Ukraina dan mengkritik langkah Kyiv yang tak mau memperpanjang kontrak transit gas dengan musuhnya, Rusia.

    Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada hari Rabu (8/1/2025), Kementerian Luar Negeri Ukraina menulis bahwa Hungaria telah mengambil langkah provokatif dengan menentang keputusan Kyiv yang tak memperpanjang kontrak transit gas Moskow, yang mengalir via negara itu ke Eropa. Padahal, hal ini tidak akan berdampak besar pada UE.

    “Padahal Komisi Eropa dengan jelas mengindikasikan bahwa keputusan Ukraina yang diumumkan sebelumnya tidak berdampak buruk pada keamanan energi negara-negara UE atau harga konsumen di pasar Eropa,” tulis pernyataan itu.

    Kementerian itu mengatakan bahwa hanya dua dari 27 negara UE yang berjuang untuk mengamankan ekonomi dan warga negara mereka dengan pasokan energi alternatif dari Amerika Serikat dan Timur Tengah. Tanpa menjelaskan dua negara itu, Kyiv menuding bahwa keduanya sedang mempertahankan hubungan yang kuat dengan Moskow.

    “Kedua negara berada dalam upaya mempertahankan hubungan energi dengan Rusia telah secara efektif menghalangi akses ke pasar energi Eropa untuk sumber daya dari Amerika Serikat dan mitra lainnya,” tambah Kyiv.

    Setelah pernyataan tersebut, Ukraina langsung mengalamatkan kembali tudingan kepada Hungaria. Kyiv menyebut bahwa dengan sikap seperti ini, Budapest harusnya keluar dari NATO dan UE.

    “Jika pihak Hungaria memprioritaskan penguatan Rusia daripada UE dan Amerika Serikat, mereka harus mengakuinya secara terbuka. Ukraina akan siap mengisi kekosongan di UE dan NATO jika Hungaria memilih untuk mengosongkannya demi keanggotaan di CIS atau CSTO (Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif dan Persemakmuran Negara-negara Merdeka),” tulis pernyataan itu lagi, menyebut dua organisasi tandingan yang dibentuk Rusia.

    Hal ini sontak menimbulkan reaksi Hungaria. Menteri Luar Negeri Hungaria Péter Szijjártó kembali mengkritik RUU parlemen Ukraina yang mengusulkan penutupan rute transportasi gas alam dan minyak bumi dari Rusia selama keadaan perang. Ia juga menyebut keputusan bergabung dengan UE harus disepakati semua pihak.

    “Ukraina perlu fokus pada realitas: di negara-negara anggota UE memutuskan dengan suara bulat tentang perekrutan anggota baru. Dengan kata lain, setiap negara anggota harus memberikan suara setuju,” tuturnya.

    “Hak kedaulatan setiap negara untuk memutuskan dari mana dan melalui rute mana ia mengambil pembawa energi yang diperlukan untuk operasinya. Tidak ada pihak luar yang memiliki hak dalam hal ini. Tidak ada pihak yang berhak memaksakan pengadaan energi yang lebih mahal dan tidak aman pada negara lain.”

    Ukraina dan Hungaria pernah berselisih beberapa kali karena hubungan dekat Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Perdana Menteri Viktor Orbán. Budapest juga menentang berbagai sanksi Eropa terhadap Rusia.

    Budapest kemudian memperluas impor gas Rusia sejak perang dimulai hampir empat tahun lalu dan telah menyuarakan penentangannya terhadap bantuan militer dan keuangan Eropa untuk Ukraina.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mendorong untuk ‘memajukan; masuknya Kyiv ke NATO sebagai bagian dari ‘rencana kemenangannya’ yang diperkenalkan pada musim gugur 2024. Banyak negara, termasuk Hungaria, menentang langkah ini.

    Ukraina juga mengajukan permohonan untuk bergabung dengan UE segera setelah perang dimulai pada Februari 2022. UE kemudian memutuskan untuk memulai negosiasi aksesi dengan Kyiv pada 2023, dengan pertemuan pertama berlangsung pada Juni 2024.

    (luc/luc)

  • Trump Bilang Putin Ingin Bertemu, Pertemuan Sedang Diatur

    Trump Bilang Putin Ingin Bertemu, Pertemuan Sedang Diatur

    Jakarta –

    Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa pemimpin Rusia Vladimir Putin ingin bertemu dengannya. Trump menyebut pertemuan antara keduanya sedang diatur.

    Trump membuat pernyataan tersebut pada Kamis (9/1/2025) waktu setempat, hanya satu setengah minggu sebelum menjabat. Ini disampaikannya menyusul janji selama kampanyenya untuk membawa perdamaian ke Ukraina, yang telah diinvasi Rusia sejak Februari 2022.

    “Ia ingin bertemu, dan kami sedang mengaturnya,” kata Trump pada pertemuan dengan para gubernur dari Partai Republik di resor Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach, Florida.

    “Presiden Putin ingin bertemu, ia mengatakannya bahkan di depan umum, dan kita harus mengakhiri perang itu, itu benar-benar kacau,” imbuh Trump, dilansir kantor berita AFP, Jumat (10/1/2025).

    Trump tidak pernah mengajukan usulan konkret untuk gencatan senjata atau kesepakatan damai, dan sering mengkritik sejumlah besar bantuan militer yang dikirim Amerika Serikat ke Ukraina.

    Trump juga sering mengejek Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai “penjual,”. Dia juga membuat heran di Washington dengan jarang mengkritik Putin, bahkan berbicara dengan kagum tentang pemimpin Kremlin tersebut.

    Selain mengkritik bantuan militer besar-besaran yang dikirim ke Ukraina di bawah Presiden Joe Biden, Trump telah menimbulkan keraguan atas keterlibatan AS yang berkelanjutan dalam aliansi militer Barat, NATO.

    (ita/ita)

  • Tentara Belarus Gelar Latihan Militer Dekat Perbatasan Ukraina selama Sebulan, Ancang-Ancang Perang? – Halaman all

    Tentara Belarus Gelar Latihan Militer Dekat Perbatasan Ukraina selama Sebulan, Ancang-Ancang Perang? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Belarus akan melakukan latihan militer di dekat perbatasan Ukraina dari 8 Januari hingga 31 Januari.

    Demikian diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Belarusia pada Rabu (8/1/2025), dikutip dari NV.

    Latihan tersebut akan diawasi oleh kepala Komite Eksekutif Distrik Homel, menurut kementerian.

    Adapun latihan yang dimaksud di antara mulai dari menerima dan memperlengkapi sepenuhnya pasukan cadangan dari pasukan teritorial dengan menggunakan sumber daya mobilisasi lokal.

    Kemudian pelatihan penyegaran bagi komandan pasukan teritorial dalam mengelola unit mereka.

    Lalu mempersiapkan prajurit cadangan untuk tugas yang diberikan, termasuk operasi gabungan dengan unit teknik Angkatan Bersenjata.

    Menerima dan memperlengkapi sepenuhnya pasukan cadangan dari pasukan teritorial dengan menggunakan sumber daya mobilisasi lokal.

    Pelatihan penyegaran bagi komandan pasukan teritorial dalam mengelola unit mereka.

    Mempersiapkan prajurit cadangan untuk tugas yang diberikan, termasuk operasi gabungan dengan unit teknik Angkatan Bersenjata.

    Sebelumnya, proyek pemantauan Belarusia Belaruski Hajun melaporkan bahwa Belarus telah mulai meningkatkan kehadiran militernya di dekat perbatasan Ukraina, mengerahkan pasukan tambahan ke daerah tersebut.

    Gertak NATO

    Usulan perubahan doktrin nuklir Rusia juga membuat pendukung setianya, Belarus, semakin garang.

    Pemimpin Belarus, Alexander Lukashenko, mengatakan bahwa negerinya tidak bisa disenggol-senggol oleh NATO karena risikonya adalah perang nuklir.

    Hal ini mengacu pada pasukan NATO pimpinan AS dan pasukan Polandia yang telah berkumpul di wilayah perbatasan dengan Belarus.

    “Begitu mereka menyerang kami, kami menggunakan senjata nuklir. Dan Rusia terlibat untuk kami,” kata Lukashenko pada Jumat (27/9/2024).dikutip dari Russia Today.

    Ia mengingatkan, jika nuklir telah ‘bicara’ maka perang dunia 3 langsung pecah.

    “Setiap serangan terhadap Belarus akan memicu perang dunia ketiga,” ujarnya.

    Awal minggu ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan amandemen terhadap doktrin nuklir negara tersebut. Berdasarkan perubahan tersebut, respons nuklir dapat dipicu jika Rusia atau Belarus menjadi sasaran agresi menggunakan senjata konvensional oleh negara non-nuklir, tetapi dengan partisipasi atau dukungan negara nuklir.

    Pemimpin Belarus itu juga mengklaim bahwa AS dan Polandia telah memperkuat pasukan mereka di sepanjang perbatasan dan bahwa para pemimpin NATO di Warsawa “sudah bergotong royong.”

    Lukashenko mengakui bahwa jika Minsk menggunakan senjata nuklir, Barat kemungkinan akan menanggapi dan menargetkan Rusia juga, yang akan mendorong Moskow untuk mengerahkan seluruh persenjataannya.

    “Ini sudah menjadi perang dunia. Barat juga tidak menginginkan ini. Mereka belum siap untuk ini. Namun, kami katakan terus terang kepada mereka – batas toleransinya adalah perbatasan negara. Jika mereka menginjaknya, responsnya akan segera,” katanya.

    Lukashenko menyerukan penyelesaian konflik Ukraina sesegera mungkin dan untuk “menghentikan perang ini” sebelum garis merah apa pun dilanggar. Ia menyatakan keyakinannya bahwa “hubungan normal antarmanusia” dapat dipulihkan seiring berjalannya waktu dan menekankan bahwa eskalasi lebih lanjut harus dihindari. 

    “Kita sudah membuat lebih dari cukup kesalahan. Kita perlu mencapai kesepakatan.”

    Meskipun Minsk tidak memiliki persenjataan atomnya sendiri, tahun lalu Putin memerintahkan senjata nuklir taktis Rusia untuk ditempatkan di Belarus dan mengisyaratkan bahwa Moskow akan melindungi negara itu jika diserang.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Hendra Kurniawan)

  • Indonesia Gabung BRICS, Akan Ada Perubahan Apa? – Halaman all

    Indonesia Gabung BRICS, Akan Ada Perubahan Apa? – Halaman all

    Indonesia telah secara resmi menjadi anggota BRICS, menambahkan ekonomi terbesar di Asia Tenggaradengan populasi terbanyak di kawasan tersebut ke dalam blok itu.

    BRICS didirikan oleh Brasil, Rusia, Cina, dan India pada tahun 2009, dan telah berkembang relevansinya sebagai forum internasional bagi negara-negara berkembang. Afrika Selatan bergabung segera setelah pertemuan puncak pertama. Lalu pada tahun 2024, Mesir, Iran, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab menjadi anggota.

    Didorong oleh anggota-anggota baru, BRICS berusaha memperkuat reputasinya sebagai alternatif bagi kelompok ekonomi utama G7 yang dipimpin Amerika Serikat.

    “Kami telah menegaskan beberapa kali bahwa BRICS merupakan platform penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan memastikan bahwa suara dan aspirasi negara-negara Selatan Global terwakili dengan baik dalam proses pengambilan keputusan global,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rolliansyah Soemirat, kepada DW.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Jakarta “berkomitmen untuk berkontribusi pada agenda yang dibahas oleh BRICS, termasuk upaya untuk mempromosikan ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, dan kesehatan masyarakat,” lanjut Rolliansyah Soemirat.

    Gabung BRICS, Prabowo berisiko ‘dimusuhi’ Barat?

    Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo, menolak bergabung dengan BRICS pada tahun 2023, dengan mengatakan Jakarta masih mempertimbangkan pro dan kontra dan tidak ingin “terburu-buru.” Sementara presiden yang baru saja terpilih yakni Prabowo Subianto tidak terlihat khawatir.

    Namun pergeseran di Jakarta menandakan lebih dari sekadar perubahan pemerintahan. Dengan tatanan global yang dipimpin Barat yang dipandang sebagai terkoyak secara politik, dilemahkan oleh kekacauan ekonomi dan perang di Ukraina dan Timur Tengah, negara-negara di Global Selatan semakin bersedia untuk bergerak lebih dekat ke Beijing dan Moskow dan berisiko membuat Washington berang.

    Lebih dari 30 negara, termasuk negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam, kini telah menyatakan minat atau secara resmi mengajukan keanggotaan BRICS.

    BRICS inginkan dunia yang multipolar

    Evolusi BRICS menjadi blok geopolitik yang lebih besar juga didorong oleh kebangkitan Cina sebagai kekuatan ekonomi dan politik global. Pemerintah Cina sering menyerukan tatanan dunia yang multipolar, dan infrastruktur keamanan dan keuangan yang tidak secara eksklusif didominasi oleh AS. Anggota BRICS juga sering membahas dominasi global dolar AS, dan perlunya kerangka keuangan alternatif antarnegara.

    Secara diplomatis, BRICS penting bagi Cina dan Rusia sebagai simbol lanskap multipolar yang sedang berkembang. Forum BRICS pada 2024 yang diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan bahwa Moskow masih punya banyak kawan di seluruh dunia meskipun ada sanksi Barat.

    Mengomentari keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, memujinya sebagai “negara berkembang utama dan kekuatan penting di Dunia Selatan.”

    Penting untuk dicatat bahwa BRICS bukanlah kelompok yang secara terang-terangan anti-Barat. Indonesia, seperti halnya anggota pendiri BRICS, India, menikmati hubungan baik dengan negara-negara Barat, dan tidak mungkin memihak dalam pertikaian geopolitik antara AS dan para pesaingnya.

    Indonesia diharapkan jadi penyeimbang

    “Indonesia tidak bermaksud melepaskan diri dari Barat baik perlahan-lahan maupun secepatnya,” kata M. Habib Abiyan Dzakwan, peneliti di departemen hubungan internasional di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, kepada DW.

    “Dalam DNA kebijakan luar negeri Indonesia, semua adalah sahabat sebagaimana dinyatakan oleh Prabowo juga,” katanya. Ia menambahkan bahwa Jakarta “hanya ingin memperluas lapangan permainannya.”

    “Jika Indonesia dapat mempertahankan posisi non-bloknya dan memengaruhi agenda BRICS dengan pandangan inklusif untuk tidak mengecualikan atau meniadakan Barat, saya kira mungkin tidak akan berdampak banyak pada hubungan kita dengan Barat,” menurut Habib.

    Teuku Rezasyah, pakar hubungan internasional lainnya dan dosen dari Universitas Padjadjaran di Jawa Barat, mengatakan kepada DW bahwa Indonesia dapat bertindak sebagai “penyeimbang” dalam BRICS, sekaligus menjaga hubungannya dengan AS dan UE.

    “Sebagai kekuatan menengah, menjadi anggota BRICS memberi Indonesia pengaruh dalam tatanan global,” katanya.

    Efek Donald Trump terhadap negara BRICS

    Ketika Presiden AS terpilih Donald Trump menjabat akhir bulan ini, AS diperkirakan akan menarik diri dari keterlibatan multilateral. Pada bulan November 2024, Trump juga mengancam anggota BRICS akan diputus dari ekonomi AS jika mata uang BRICS diciptakan.

    Alexander Raymond Arifianto, peneliti senior di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam (RSIS), percaya bahwa pendekatan yang lebih transaksional oleh pemerintahan Trump dapat memberi Indonesia kesempatan untuk membangun kemitraan yang lebih kuat dalam organisasi regional.

    “Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya tidak hanya akan memperkuat posisi non-blok kawasan tersebut dalam tatanan geopolitik yang semakin tidak pasti, tetapi juga akan memperkuat status Indonesia sebagai pemimpin ASEAN serta mandat multilateralnya pada saat Amerika Serikat condong ke arah unilateralisme,” tulis Arifianto dalam sebuah artikel baru-baru ini.

    Laporan tambahan dari Jakarta oleh Prita Kusumaputri dan Iryanda Mardanuz

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Rusia Akui Bersalah atas Kecelakaan Pesawat Azerbaijan

    Rusia Akui Bersalah atas Kecelakaan Pesawat Azerbaijan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan Rusia mengakui pihaknya bersalah atas jatuhnya sebuah maskapai penerbangan pada Desember 2024 lalu.

    Baku sebelumnya menyebut pesawat ditembak oleh pertahanan udara Rusia.

    Moskow telah mengakui bahwa pertahanan udaranya beroperasi di daerah tersebut pada saat itu, yang katanya diserang oleh pesawat tanpa awak Ukraina.

    Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta maaf bahwa “insiden” itu terjadi di wilayah udara negaranya tetapi belum menanggapi klaim bahwa pesawat itu terkena senjata Rusia.

    “Kesalahan atas kematian warga negara Azerbaijan terletak pada perwakilan Federasi Rusia,” kata Aliyev menurut sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantornya, seperti dikutip AFP Selasa (6/1/2025).

    Aliyev tengah bertemu dengan awak pesawat yang selamat dan anggota keluarga awak pesawat yang tewas dalam insiden tersebut.

    Pemimpin Azerbaijan, yang dekat dengan Putin, telah mengeluarkan kritik keras yang jarang terjadi terhadap Moskow atas kecelakaan tersebut.

    Ia menuntut permintaan maaf, pengakuan bersalah, dan hukuman bagi mereka yang terbukti bertanggung jawab atas penembakan “kriminal” pesawat tersebut.

    Pada Senin, ia mengatakan bahwa “penyembunyian” Rusia atas penyebab dan “versi delusi” yang diajukan “menyebabkan kemarahan yang dapat dibenarkan”.

    Pernyataan awal oleh badan transportasi udara Rusia bahwa pesawat tersebut terpaksa mengalihkan penerbangan setelah menabrak burung telah memicu kemarahan di Baku.

    Aliyev mengatakan tindakan pertahanan udara untuk Grozny – ibu kota wilayah Chechnya selatan Rusia, tempat pesawat tersebut akan mendarat – baru diumumkan setelah pesawat tersebut “ditembak dari darat”.

    “Jika ada bahaya bagi wilayah udara Rusia, maka kapten pesawat seharusnya segera diberi tahu,” kata Aliyev.

    Ia juga mempertanyakan mengapa pesawat tersebut dikirim ratusan kilometer melintasi Laut Kaspia ke kota Aktau di Kazakhstan untuk pendaratan darurat.

    “Mengapa pesawat itu diarahkan ke Aktau, kami tidak punya informasi,” kata Aliyev.

    Sebuah jet Embraer 190 milik Azerbaijan Airlines mendarat darurat di Kazakhstan pada tanggal 25 Desember, menewaskan 38 dari 67 orang di dalamnya, setelah dialihkan dari pendaratan yang dijadwalkan di kota Grozny, Rusia selatan.

    Azerbaijan mengatakan hasil awal penyelidikannya menunjukkan pesawat itu secara tidak sengaja terkena rudal pertahanan udara Rusia.

    Sementara Kremlin telah membuka penyelidikan kriminalnya sendiri tetapi belum mengatakan apakah mereka setuju dengan penilaian Baku.

    Saat ini kotak hitam pesawat telah dikirim ke Brasil untuk dianalisis.

    (sef/sef)

  • Target Rebut Kembali Wilayahnya Sebelum Trump Dilantik, Putin Kirim Jenderal Kepercayaannya ke Kursk – Halaman all

    Target Rebut Kembali Wilayahnya Sebelum Trump Dilantik, Putin Kirim Jenderal Kepercayaannya ke Kursk – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — Terus dikejar target merebut kembali Kursk hingga sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilantik pada 20 Januari mendatang, pemimpin Rusia Vladimir Putin mengirim jenderal kepercayaannya ke wilayah yang berbatasan dengan Sumy Ukraina.

    Jenderal Yunus-Bek Yevkurov adalah salah satu jenderal utama Rusia. Putin menugaskannya untuk mengatur pertahanan Rusia di Kursk Oblast terhadap serangan Ukraina yang baru.

    The Telegraph mengabarkan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menginginkan prajuritnya terus bercokol di wilayah perbatasan tersebut.

    Sebelumnya, Ukraina berusaha menyerang pasukan Rusia di wilayah Kursk, namun upaya mereka berhasil ditangkal oleh Moskow.

    Jenderal Yunus-Bek Yevkurov telah menjabat wakil menteri pertahanan Kremlin dan ditugaskan untuk mengepalai pertahanan perbatasan Rusia dan memimpin proyek tentara bayaran Moskow di Afrika.

    Menurut Telegraph, ia dikirim ke Kursk Oblast “beberapa jam” setelah Ukraina memulai manuvernya pada 5 Januari.

    Ia menjadi salah satu target operasi Ukraina dan selamat dalam sebuah upaya pembunuhan dengan cedera yang mengancam jiwa.

    Saat itu  Yevkurov menjabat sebagai presiden Ingushetia yang didukung Kremlin, salah satu wilayah Rusia yang paling tidak stabil.

    Kini ia ditugaskan ke lapangan untuk memimpin pasukan Kremlin mengusir tentara Ukraina dari Kursk.

    Rusia memiliki kepentingan mengusir Ukraina sebelum tanggal 20 Januari 2025, karena kemungkinan Donald Trump setelah dilantik akan melakukan negosiasi perdamaian.

    trump berkali-kali bilang dalam kampanyenya sebelum terpilih jadi Presiden bahwa ia akan menghentikan perang Rusia-Ukraina dalam sehari.

    Pasukan Ukraina melakukan serangan mendadak ke Kursk Oblast pada Agustus 2024, merebut sekitar 1.300 kilometer persegi wilayah sebagai alat tawar-menawar potensial dalam negosiasi mendatang dengan Rusia.

    Pertempuran Masih Sengit

    Sementara Ukrinform mengabarkan peperangan di Kursk masih terjadi dengan sengit.

    Media dari Kiev tersebut mengabarkan, pasukan Ukraina menangkis 94 serangan Rusia selama sehari terakhir. 

    Pasukan Kremlin melancarkan sembilan serangan udara yang melibatkan bom luncur, dan juga menembaki posisi Ukraina dan permukiman lokal sebanyak 372 kali.

    Pasukan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di Oblast Kursk (Tangkapan layar Telegram Скриншот відео/95 ОДШБр via The Voice of Ukraine)

    Sementara media Rusia, Sputnik mengabarkan, pasukan Ukraina kehilangan hingga 485 tentara dan 10 tank di dan sekitar Wilayah Kursk Rusia selama Senin (6/1/2025)kemarin.

    “Selama sehari terakhir, kerugian Ukraina di wilayah Kursk mencapai hingga 485 prajurit. Sepuluh tank, tujuh kendaraan tempur infanteri, lima pengangkut personel lapis baja, 39 kendaraan tempur lapis baja, satu kendaraan pembersih ranjau, 11 mobil, satu artileri, tujuh mortir, dan satu stasiun peperangan elektronik hancur. Empat tentara Ukraina menyerah,” kata kementerian tersebut. (Telegraph/Ukrinform/Sputnik)

     

  • Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS, Bagaimana Nasib Aksesi OECD?

    Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS, Bagaimana Nasib Aksesi OECD?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. BRICS adalah lembaga kerja negara-negara non-Barat, yang mengangkat sejumlah isu sensitif, salah satunya menentang superioritas Amerika Serikat (AS).

    Adapun, BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Sementara itu, kelompok BRICS dinamai berdasarkan anggota pendiri awalnya pada tahun 2009: Brasil, Rusia, India, dan China, ditambah Afrika Selatan, yang bergabung setahun kemudian.

    Blok tersebut dirancang sebagai penyeimbang bagi negara-negara ekonomi maju Kelompok Tujuh (G7), yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.

    Sebelum bergabungnya Indonesia, BRICS mencakup 46% populasi dunia dan 35% produk domestik bruto global.

    Arab Saudi telah diundang untuk bergabung, tetapi belum melakukannya, sementara Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi anggota.

    KTT BRICS terkini, pertemuan ke-16, berlangsung di Kazan, Rusia, pada bulan Oktober 2024 dan diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Pada KTT tersebut, negara-negara anggota membahas penguatan mata uang lokal dan peningkatan transaksi non-dolar, yang menuai kritik dari Presiden terpilih AS Donald Trump yang mengancam negara-negara BRICS dengan tarif 100%.

    BRICS Vs OECD

    Keanggotaan di BRICS menarik untuk disimak, karena pada saat bersamaan, Indonesia juga sedang mengejar proses aksesi dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Proses aksesi Indonesia ke OECD sejatinya telah dilakukan lebih awal dibandingkan BRICS.

    Namun demikian, proses Indonesia menjadi anggota OECD tergolong lamban karena harus menyesuaikan sejumlah kebijakan domestik dengan mayoritas negara-negara OECD yang cenderung berpaham liberal secara ekonomi.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa tidak ada hal yang bertolak belakang antara OECD dan BRICS.

    “Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS. Itu juga disampaikan oleh pihak OECD, dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya  dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2024).

    Perbesar

    Sebelumnya, Sugiono menjelaskan alasan Indonesia ingin bergabung dengan BRICS karena sebagai upaya untuk meng-engage negara-negara yang tergabung dalam BRICS dan melakukan balancing act dalam menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

    “Selain itu kami juga menilai bahwa BRICS merupakan sebuah grouping multilateral yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi RI dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya,” katanya dalam rapat tersebut.

    Lebih lanjut, eks Wakil Ketua Komisi I 2019-2024 ini menyebut bahwa sebelum bergabung dengan BRICS, Indonesia juga telah melakukan proses aksesi sebagai negara OECD. Hal ini pun diperkuat dari kunjungan Sekjen OECD Mathias Cormann yang menemui Presiden Prabowo Subianto pada Kamis lalu (28/11/2024).

    “Kunjungan sekjen OECD menemui Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu juga merupakan sebuah kunjungan yang menguatkan komitmen kita untuk terap bergabung dengan OECD,” pungkasnya.

    Mathias menyatakan bahwa proses aksesi ke OECD tidak akan terpengaruh dengan rencana bergabungnya Indonesia ke aliansi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). 

    Dia mengatakan pihaknya memahami sepenuhnya postur kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara independen yang tidak memihak blok manapun. Oleh karena itu, keputusan untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan salah satu bentuk penerapan kebijakan tersebut. 

    “Jawaban singkatnya adalah tidak [mempengaruhi proses aksesi OECD],” kata Mathias dalam US-Indonesia Investment Summit 2024 di Jakarta pada Selasa (26/11/2024). 

    Dia menambahkan praktik sebuah negara bergabung ke OECD dan BRICS tidak hanya dilakukan Indonesia. Mathias mengatakan saat ini pihaknya juga sedang mengurus aksesi Brasil yang merupakan salah satu inisiator BRICS.

    Pernyataan Kemlu

    Sementara itu, pemerintah menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu – isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral.

    Perbesar

    Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, lanjut keterangan resmi Kemlu, Indonesia menganggap bahwa BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerja sama Selatan-Selatan, memastikan suara dan aspirasi negara-negara Global South terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global.

    “Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya, untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera.”

    Di sisi lain, Kemlu juga menyampaikan apresiasi kepada Rusia sebagai Ketua BRICS 2024, atas dukungan dan kepemimpinannya dalam memfasilitasi bergabungnya Indonesia ke BRICS, serta kepada Brazil sebagai Ketua BRICS 2025 yang telah mengumumkan keikutsertaan Indonesia pada BRICS.

    Adapun partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global. Indonesia telah, dan akan terus melanjutkan komitmennya dalam menjembatani berbagai kepentingan di berbagai forum multilateral.

    “Indonesia siap berpartisipasi secara konstruktif dalam berbagai inisiatif BRICS demi kepentingan masyarakat global.”