Xcloud.id

Tag: Vladimir Putin

  • Zelensky Tak Diajak Berunding, Trump Yakin Bisa Akhiri Perang Rusia-Ukraina

    Zelensky Tak Diajak Berunding, Trump Yakin Bisa Akhiri Perang Rusia-Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa jauh lebih yakin dengan kesepakatan untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina. Padahal pembicaraan AS dan Rusia menuai teguran keras dari Kyiv atas pengecualiannya.

    Seperti dilansir AFP, Rabu (19/2/2025), Trump juga menyarankan bahwa dapat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin segera setelah Amerika Serikat merombak pendiriannya terhadap Rusia, perubahan tersebut telah membuat khawatir para pemimpin Eropa.

    Pada pembicaraan di Riyadh, Rusia dan Amerika Serikat sepakat untuk membentuk tim untuk merundingkan jalan untuk mengakhiri perang yang dimulai ketika Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari 2022.

    Trump mengatakan bahwa ia “jauh lebih yakin” dengan kesepakatan setelah pembicaraan, menambahkan “perundingan itu sangat bagus. Rusia ingin melakukan sesuatu. Mereka ingin menghentikan barbarisme yang biadab.”

    “Saya pikir saya memiliki kekuatan untuk mengakhiri perang ini, dan saya pikir itu berjalan dengan sangat baik,” kata Trump, menegur Ukraina karena mengeluh bahwa mereka telah dikeluarkan dari diskusi.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras pengecualian negaranya dari pertemuan di Riyadh, yang berlangsung lebih dari empat jam.

    “Saya sangat kecewa, saya dengar mereka kesal karena tidak diberi tempat duduk,” kata Trump kepada wartawan ketika ditanya apa yang akan dia katakan kepada warga Ukraina yang merasa “dikhianati.”

    “Hari ini saya dengar, oh, baiklah, kami tidak diundang. Nah, Anda sudah berada di sana selama tiga tahun… Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda seharusnya bisa membuat kesepakatan,” katanya.

    Beberapa pemimpin Eropa khawatir Washington akan membuat konsesi besar kepada Moskow dan menulis ulang pengaturan keamanan benua itu. Ketika ditanya apakah dia akan bertemu Putin sebelum akhir bulan, Trump berkata “mungkin.”

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • NATO Terancam Mati! AS-Eropa di Ujung Tanduk, Putin Menang Telak

    NATO Terancam Mati! AS-Eropa di Ujung Tanduk, Putin Menang Telak

    Jakarta, CNBC Indonesia – NATO terancam “mati”. Hal ini menjadi pembicaraan hangat di Eropa di tengah pertemuan antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia yang berlangsung di Arab Saudi, Selasa.

    Pembicaraan menteri luar negeri pemerintahan Presiden Donald Trump dilakukan hanya dengan menteri luar negeri pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Pembicaraan pun, meski disebut membicarakan perdamaian Rusia dan Ukraina, tak melibatkan Kyiv bahkan negara-negara Eropa, sekutu dekat Washington.

    France24 misalnya membuat pemberitaan soal “apakah kita segera melihat kematian dari NATO?”. Disinggung bagaimana pemimpin negara-negara Eropa melakukan pertemuan Senin di tengah Forum Keamanan Munich (MSC) dengan Istana Elysee Prancis, menjadi tuan rumahnya.

    “Semua orang di pertemuan ini menyadari bahwa hubungan transatlantik, aliansi NATO, dan persahabatan kita dengan Amerika Serikat telah memasuki fase baru. Kita semua melihatnya,” kata Perdana Menteri (PM) Polandia Donald Tusk.

    Bagaimana ini terjadi?

    Mengutip The Guardian, setidaknya ini terjadi setelah muncul tanda “AS akan meninggalkan NATO”. Dalam MSC, kejutan datang dari Wakil Presiden AS JD Vance yang menyerang Eropa.

    Dalam pidatonya, ia mengisyaratkan bagaimana pertikaian antara Eropa dan AS kini memuncak. Bukan berkaitan dengan beban militer saja atau ancaman keamanan yang ditimbulkan Rusia, tapi sesuatu yang lebih mendasar dalam masyarakat yakni nilai-nilai yang dipercaya.

    “Selama bertahun-tahun, kita telah diberi tahu bahwa semua yang kita danai dan dukung adalah atas nama nilai-nilai demokrasi kita bersama,” katanya menyerang Eropa, dikutip Rabu (19/2/2025).

    “Namun, kami melihat Eropa saat ini dan bertanya-tanya mengapa para pemenang perang dingin telah meninggalkan nilai-nilai yang memungkinkan mereka menang melawan kekuatan tirani di benua,” tambahnya.

    Dari pernyataan Vance, pesan AS tersirat tapi jelas. NATO didirikan dalam perang dingin sebagai ekspresi tekad AS untuk mempertahankan nilai-nilai Barat bersama, tetapi jika nilai-nilai itu tidak lagi dianut bersama, maka tujuan moral NATO itu sendiri pun sirna.

    Namun sebenarnya sejak terpilih, Trump memang kerap memberi ancaman AS akan meninggalkan NATO. Ia menyebut sekutu AS tidak membayar cukup untuk pertahanan mereka.

    “Jika mereka membayar tagihan mereka, dan jika saya pikir mereka memperlakukan kita dengan adil, jawabannya adalah saya akan tetap bersama NATO. Tetapi ada juga kemungkinan benar-benar Amerika akan keluar,” ujar Trump saat wawancara di NBC Desember, dimuat pula oleh AFP.

    Penegasan Zelensky

    Penegasan pun diberikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia berkata bahwa pernyataan Wakil Trump, Vance, telah menegaskan aliansi transatlantik sudah selesai.

    “Wakil presiden AS menegaskan: hubungan lama antara Eropa dan Amerika selama puluhan tahun akan berakhir. Mulai sekarang, segalanya akan berbeda, dan Eropa perlu menyesuaikan diri dengan itu,” katanya.

    Lebih lanjut dikatakannya, AS memang tak membutuhkan lagi Eropa. Bukti barunya adalah tak ada Eropa disebut dalam pembicaraan baru-baru ini, antara dirinya dan NATO.

    “Trump tidak pernah menyebutkan bahwa Amerika membutuhkan Eropa di meja perundingan. Itu sudah sangat jelas. Masa lalu sudah berakhir- ketika Amerika mendukung Eropa hanya karena memang selalu mendukungnya,” tambahnya.

    Kemenangan Putin?

    Sementara dalam tulisannya di laman Spectator, penulis dan jurnalis Stephen Pollard mengatakan bahwa sebenarnya tak ada aliansi pertahanan yang lebih efektif dan sukses dalam sejarah selain NATO. Persatuan dan tekad anggota NATO membuat Uni Soviet memahami bahwa doktrin ‘Pembalasan Besar-besaran’ nyata sehingga negara yang sudah tak eksis lagi itu tidak menyerang.

    “Namun, jelas dari peristiwa minggu ini… bahwa NATO sekarang secara efektif mati sebagai kekuatan serius untuk pertahanan dan pencegahan, dipadamkan oleh miopia dan kelemahan kelas politik Eropa,” ujarnya.

    “Invasi Rusia ke Ukraina, pertama pada tahun 2014 dan kemudian pada tahun 2022, menunjukkan betapa lemahnya pencegahan sejak jatuhnya Uni Soviet. Jelas Ukraina bukan anggota NATO, tetapi Putin jelas sedang menguji situasi pada tahun 2014 ketika ia menginvasi Krimea,” tambahnya.

    “Tidak adanya tanggapan dari Eropa atau AS selain beberapa kata-kata marah membuatnya menarik kesimpulan yang sepenuhnya rasional. Bahwa aliansi Barat tidak akan menimbulkan ancaman serius terhadap penaklukan militernya.”

    Kondisi genting pun makin terlihat saat ini. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Trump, AS membuat rencana perdamaian Rusia-Ukraina, yang seperti “penyerahan diri” ke Putin.

    “Ia jelas tidak mau memperpanjang peran AS pascaperang dunia kedua sebagai penjamin keamanan di Eropa. Dan dia berencana untuk menyerahkan Ukraina kepada Putin,” ujarnya.

    “Tidak hanya menghancurkan jalinan aliansi pertahanan Barat tetapi juga menempatkan kebebasan negara-negara Baltik dan negara-negara lain pada risiko besar,” tambahnya.

    “Siapa pun yang berpikir bahwa perlindungan Pasal 5 piagam NATO, bahwa serangan terhadap satu negara anggota adalah serangan terhadap semua, masih penting, berarti hidup di negeri khayalan,” tegasnya.

    “Terlepas dari semua kesalahan Trump, penjahat sebenarnya adalah orang Eropa sendiri. Kita menepuk punggung kita sendiri karena mendukung Ukraina. Kita membanggakan bahwa jumlah total yang dihabiskan oleh Eropa untuk membela Ukraina melebihi komitmen AS hingga saat ini. Namun kenyataannya adalah bahwa tanggapan kita sangat minim, dengan argumen yang menggelikan tentang bagian mana dari senjata mana yang dapat digunakan, oleh siapa senjata tersebut dapat digunakan, dan di mana senjata tersebut dapat digunakan,” jelasnya.

    “NATO sekarang secara efektif telah mati sebagai kekuatan serius untuk pertahanan dan pencegahan.”

    (sef/sef)

  • 7 Fakta & Hasil Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi: Perang Ukraina End?

    7 Fakta & Hasil Pertemuan AS-Rusia di Arab Saudi: Perang Ukraina End?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Arab Saudi mempertemukan perwakilan Amerika Serikat (AS) dan Rusia di Riyadh, Selasa (18/2/2025). Pertemuan ini dilakukan saat hubungan antara Washington dan Moskow memanas lantaran serangan Rusia ke wilayah tetangganya, Ukraina.

    Dalam pertemuan tersebut, Rusia dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov dan Penasihat Utama Kebijakan Luar Negeri, Yuri Ushakov. Di sisi lain, AS diwakili Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz.

    Kemudian, Saudi sebagai tuan rumah diwakili Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Turut mendampingi Pangeran Faisal adalah Penasihat Keamanan Nasional Saudi, Mosaad bin Mohammad Al Aiban.

    Berikut sejumlah fakta terbaru pertemuan tersebut:

    1. Mengapa Saudi Menyelenggarakan Pertemuan Ini?

    Lokasi pembicaraan ini, yang dijelaskan oleh Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov sebagai lokasi yang ‘secara umum cocok’ bagi AS dan Rusia, secara luas dianggap sebagai kemenangan bagi pemimpin de facto kerajaan yang berusia 39 tahun, Putra Mahkota Mohammed Bin Salman.

    Diketahui, Mohammed Bin Salman memiliki misi untuk mengubah negaranya yang kaya minyak dan masa lalunya yang beraliran Islam fundamentalis. Ia juga ingin menjadikan negara yang dapat mengembangkan kekuatan lunak dari kekayaan yang sangat besar.

    “Saya rasa tidak ada tempat lain di mana pemimpin memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Trump dan Putin,” kata komentator Saudi Ali Shihabi, seraya menambahkan bahwa bagi “Arab Saudi, (acara tersebut) bergengsi dan meningkatkan kekuatan lunak Saudi secara regional dan global.”

    Itu semua adalah bagian dari perubahan yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah menyelaraskan kembali kebijakannya menuju netralitas dalam konflik global dengan harapan menarik miliaran investasi yang dapat membantu mencapai “Visi 2030”.

    Pangeran bin Salman telah menarik diri secara signifikan dari Yaman setelah bertahun-tahun berperang dengan tetangganya Houthi. Ia juga memperbaiki hubungan dengan saingan regional Iran dan telah mempertahankan hubungan dekat dengan China dan Rusia, sambil menjaga hubungan dekat Riyadh dengan Barat.

    2. Penghubung Trump dan Putin

    Arab Saudi berupaya menampilkan citra sebagai penjaga perdamaian global dengan menyelenggarakan pertemuan donor bantuan dan konferensi perdamaian. Pada bulan Agustus 2023, negara ini menyelenggarakan pertemuan puncak perdamaian dua hari mengenai Ukraina dengan perwakilan dari lebih dari 40 negara (meskipun tanpa Rusia).

    Pada bulan Februari tahun yang sama, Saudi kemudian menjanjikan bantuan sebesar US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) untuk Ukraina.

    Peningkatan posisi Pangeran Bin Salman sebagai pialang kekuasaan dalam perundingan internasional dimulai dari hubungan dekatnya dengan Presiden AS Donald Trump, yang mendukung bangsawan muda tersebut ketika ia dikucilkan secara internasional setelah pembunuhan kolumnis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi.

    Pada tahun 2017, Trump melanggar tradisi dengan memilih Arab Saudi sebagai tempat kunjungan presiden internasional pertamanya. Bahkan setelah ia kalah dalam pemilihan umum tahun 2020, Arab Saudi tetap menjalin hubungan bisnis yang erat dengan Trump

    Di sisi lain, Putra mahkota juga memiliki hubungan hangat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menolak mengisolasi sang pangeran setelah pembunuhan Khashoggi. Putin bahkan mengunjungi Saudi pada tahun 2023 dan telah merayu Riyadh untuk bergabung dengan BRICS.

    “Lindung nilai hubungan Arab Saudi di dunia yang semakin terpolarisasi telah terbukti bermanfaat. Pangeran bin Salman berperan penting dalam pembebasan guru Amerika Mark Fogel dari tahanan Rusia minggu lalu,” kata utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

    3. Soal Gaza

    Dalam jangka panjang, Arab Saudi mungkin bermaksud menggunakan perannya sebagai mediator dalam pertemuan antara Rusia dan AS untuk memanfaatkan masalah regional yang mendesak, yakni soal isu Gaza. Persoalan ini semakin kompleks setelah Trump berniat mengambil alih Gaza dan merelokasi penduduknya secara permanen.

    Negara-negara Arab dengan cepat menolak gagasan tersebut. Akan ada pertemuan puncak pada akhir minggu ini di Arab Saudi di mana proposal balasan akan dibahas sebelum menyampaikannya kepada Trump.

    “Dengan memfasilitasi tujuan yang dinyatakan Presiden Trump untuk mengakhiri perang Ukraina, Arab Saudi berada dalam posisi yang baik untuk mengumpulkan niat baik di Washington,” kata Hasan Alhasan, peneliti senior untuk kebijakan Timur Tengah di Institut Internasional untuk Studi Strategis di Bahrain.

    Kerajaan Saudi, yang dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak mini-Arab pada hari Jumat, dapat memanfaatkan peningkatan hubungan dengan pemerintahan Trump untuk membantu menjembatani kesenjangan antara posisi AS dan Arab mengenai nasib Gaza.

    Empat tahun ke depan, Pangeran Bin Salman dapat mengandalkan hubungan dekatnya dengan Trump. Namun sang pangeran mungkin masih menemukan dirinya dalam posisi sulit saat mencoba menyeimbangkan kepentingan regionalnya di tengah tuntutan agresif dari presiden Amerika yang transaksional.

    Trump ingin melihat hubungan Saudi-Israel dinormalisasi, tetapi di tengah meningkatnya kemarahan di Timur Tengah atas kampanye militer Israel di Gaza, mempertahankan jalan menuju negara Palestina secara politis tidak dapat dinegosiasikan bagi Pangeran Bin Salman.

    “Mencapai perdamaian yang langgeng dan adil tidak mungkin dilakukan tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka yang sah sesuai dengan resolusi internasional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kepada pemerintahan AS sebelumnya dan saat ini,” kata Saudi.

    4. Permintaan Rusia

    Di Riyadh, Rusia menggunakan diskusi tentang kemungkinan penyelesaian Ukraina sebagai daya ungkit untuk mendorong keringanan sanksi.

    Yang memimpin negosiasi ekonomi Moskow adalah Kirill Dmitriev, kepala Dana Investasi Langsung Rusia yang berusia 49 tahun dan teman dekat putri Putin. Sebagai mantan bankir investasi, Dmitriev telah memainkan peran penting dalam upaya Rusia menjangkau investor internasional.

    Meskipun ia tidak hadir selama pertemuan antara pejabat Rusia Sergei Lavrov dan Yuri Ushakov serta rekan-rekan mereka dari AS, Dmitriev mengadakan diskusi terpisah di Riyadh.

    “Perusahaan minyak besar AS telah melakukannya dengan sangat baik di Rusia,” kata Dmitriev dalam wawancara singkat pada Selasa pagi sebelum pembicaraan dimulai. “Kami percaya bahwa, pada suatu saat, mereka akan kembali. Mengapa mereka akan melewatkan kesempatan yang telah diberikan Rusia untuk mengakses sumber daya alamnya?”

    5. Putin Siap Temui Zelensky

    Saat perundingan di Riyadh terus berlanjut secara tertutup, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Presiden Putin akan siap untuk berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelinsky ‘jika perlu’. Namun Peskov masih tampaknya mempertanyakan legitimasinya.

    “Putin sendiri mengatakan bahwa dia akan siap untuk berunding dengan Zelensky jika perlu, tetapi dasar hukum perjanjian perlu didiskusikan mengingat kenyataan bahwa legitimasi Zelensky dapat dipertanyakan,” katanya kepada wartawan.

    Peskov juga mengatakan bahwa masalah aksesi Ukraina ke Uni Eropa adalah hak kedaulatannya dan bahwa Rusia tidak bermaksud untuk mendikte Kyiv bagaimana seharusnya mendekati masalah tersebut. Namun ia menegaskan Moskow akan menarik garis ketika menyangkut aliansi militer.

    “Kita berbicara tentang integrasi dan proses integrasi ekonomi. Dan di sini, tentu saja, tidak seorang pun dapat mendikte apa pun kepada negara mana pun, dan kami tidak akan melakukan itu.”

    Peskov kemudian mengatakan bahwa ‘resolusi yang langgeng dan layak dalam jangka panjang tidak mungkin tercapai tanpa pertimbangan yang komprehensif mengenai isu-isu keamanan di benua Eropa’.

    Ia juga menambahkan bahwa pembicaraan di Riyadh mungkin akan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan pertemuan antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Akan tetapi, belum ada kesepahaman mengenai hal ini.

    6. Eropa Siap Bantu AS Akhiri Perang Ukraina

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kepada utusan AS untuk Ukraina Keith Kellog bahwa pihaknya ingin bekerja sama dengan Washington untuk mengakhiri pertumpahan darah dan membantu mengamankan perdamaian yang adil dan abadi serta layak diterima Ukraina dan rakyatnya.

    Von der Leyen juga menyampaikan kepada Kellogg terkait rencana Eropa untuk meningkatkan produksi dan pengeluaran pertahanan, yang memperkuat kemampuan militer Eropa dan Ukraina.

    “Kami juga menegaskan kembali komitmen Uni Eropa untuk perdamaian yang adil dan abadi, Kami menegaskan kembali bahwa resolusi apa pun harus menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial Ukraina, yang didukung oleh jaminan keamanan yang kuat,” kata catatan itu.

    “Seperti yang dijelaskan Presiden von der Leyen: sekarang adalah saat yang kritis,” tambahnya.

    7. Hasil Pertemuan di Riyadh

    Rusia bahwa pembicaraannya dengan AS di Arab Saudi “tidak buruk”, tetapi masih sulit untuk menentukan apakah posisi kedua negara semakin mendekat.

    “Sulit untuk mengatakan bahwa posisi kami semakin mendekat, tetapi kami telah membahasnya,” ujar Yuri Ushakov, saat ditanya apakah ada kemajuan dalam penyamaan sikap antara Moskow dan Washington.

    “Ada diskusi yang sangat serius mengenai semua isu yang ingin kami bahas.”

    Ushakov menambahkan bahwa belum ada pembicaraan mengenai tanggal pertemuan puncak antara Donald Trump dan Vladimir Putin.

    Ketika ditanya apakah Ukraina menjadi topik pembahasan, Ushakov mengonfirmasi hal tersebut.

    “Ya, kami mendiskusikannya dan menguraikan pendekatan prinsip kami. Kami juga sepakat bahwa tim negosiator khusus untuk isu ini akan tetap berkomunikasi pada waktunya.”

    Menurut laporan media pemerintah Rusia, pembicaraan berlangsung selama empat setengah jam.

    (luc/luc)

  • Rusia Ungkap Isi Pertemuan dengan Pejabat AS di Saudi: Sangat Konstruktif

    Rusia Ungkap Isi Pertemuan dengan Pejabat AS di Saudi: Sangat Konstruktif

    Jakarta –

    Penasihat kebijakan luar negeri Presiden Rusia Vladimir Putin, Yuri Ushakov, mengungkap isi pertemuan dengan pejabat Amerika Serikat (AS) di Riyadh, Arab Saudi yang disebut membahas perang Ukraina. Apakah ada kesepakatan di antara kedua negara itu?

    Seperti dilansir AFP, Selasa (18/2/2025), pertemuan yang telah lama ditunggu-tunggu antara kedua negara adikuasa bersenjata nuklir itu terjadi setelah tiga tahun ketegangan atas konflik Ukraina. Kedua belah pihak melakukan pendekatan mereka untuk menyelesaikan pertempuran Ukraina.

    “Sulit untuk mengatakan bahwa mereka semakin dekat, tetapi kami telah membicarakannya,” kata Ushakov ketika ditanya tentang apakah posisi Washington dan Moskow menyatu.

    “Ada pembicaraan yang sangat serius tentang semua masalah yang ingin kami bahas,” lanjutnya.

    Ia menambahkan bahwa masih belum mungkin untuk membicarakan tanggal pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Ketika ditanya apakah kedua pihak membahas Ukraina, Ushakov berkata: “Ya, kami membahas dan menguraikan pendekatan berprinsip kami dan sepakat bahwa tim negosiator terpisah mengenai topik ini akan menghubungi pada waktunya,”.

    Negosiasi berlangsung selama empat setengah jam, media pemerintah Rusia melaporkan.

    Di antara mereka yang mengambil bagian dalam pembicaraan tersebut adalah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz dan utusan Timur Tengah Donald Trump Steve Witkoff.

    Kepala dana kekayaan negara Rusia, Kirril Dmitriev mengatakan kepada TV pemerintah bahwa dialog tersebut “Sangat konstruktif,”.

    “Kami semua menjadi lebih mengenal satu sama lain. Ada banyak lelucon,” katanya.

    (rfs/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Selesai Bertemu AS, Rusia Menuntut Eropa Agar Ukraina Tak Jadi Anggota NATO – Halaman all

    Selesai Bertemu AS, Rusia Menuntut Eropa Agar Ukraina Tak Jadi Anggota NATO – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) dan Rusia selesai melakukan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi pada Selasa (18/2/2025).

    Dalam pembicaraan pertama itu, AS dan Rusia membahas tentang berakhirnya perang di Ukraina.

    Mengutip Reuters, negosiator Rusia, Yuri Ushakov mengatakan pembicaraan berjalan dengan baik, dan kondisi dibahas untuk pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin.

    Ushakov mengatakan pertemuan puncak tidak mungkin terjadi minggu depan.

    Namun, pembicaraan di Ibu Kota Saudi ini menggarisbawahi kecepatan upaya AS untuk menghentikan konflik, kurang dari sebulan setelah Trump menjabat dan enam hari setelah ia berbicara melalui telepon dengan Putin.

    Rusia, setelah bertemu dengan AS, memberikan tuntutan agar Ukraina tidak dilibatkan dalam keanggotaan NATO.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan kepada wartawan di Moskow bahwa “tidak cukup” bagi NATO untuk tidak menerima Ukraina sebagai anggota.

    Zakharova mengatakan, aliansi tersebut harus melangkah lebih jauh dengan membatalkan perjanjian yang dibuatnya pada pertemuan puncak di Bucharest tahun 2008 tentang Kyiv yang akan bergabung dengan NATO pada tanggal yang tidak ditentukan.

    “Perlu dicatat bahwa penolakan untuk menerima Kyiv ke dalam NATO tidak cukup sekarang,” kata Zakharova.

    “Aliansi harus mengingkari janji-janji Bucharest tahun 2008,” tegasnya.

    “Jika tidak, masalah ini akan terus meracuni atmosfer di benua Eropa,” katanya lagi.

    Zakharova mengatakan bahwa Ukraina perlu kembali ke posisi deklarasi kedaulatannya tahun 1990 dari Uni Soviet, di mana Kyiv mengatakan bahwa mereka akan menjadi negara yang netral secara permanen, tidak berpartisipasi dalam blok militer dan tetap bebas nuklir.

    “Apa yang perlu dilakukan Ukraina adalah kembali ke asal muasal kenegaraannya sendiri dan mengikuti isi dan semangat dokumen tersebut,” kata Zakharova.

    “Ini akan menjadi jaminan terbaik bagi keamanannya,” ungkapnya.

    Zakharova menambahkan bahwa baik keanggotaan NATO maupun intervensi Barat “dengan kedok kontingen penjaga perdamaian” tidak dapat memberikan keamanan seperti itu kepada Ukraina.

    Pada pertemuan puncak di Bucharest pada April 2008, NATO mendeklarasikan bahwa Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan aliansi pertahanan yang dipimpin AS.

    Deklarasi tersebut merupakan kompromi yang menutupi keretakan antara Amerika Serikat, yang ingin menerima kedua negara, dan Prancis serta Jerman, yang khawatir hal itu akan membuat Rusia marah.

    Rusia telah berulang kali mengutip perluasan NATO pasca-Soviet, dan khususnya ambisi NATO-Kyiv, sebagai alasan perang di Ukraina.

    NATO menolaknya, dengan mengatakan bahwa itu adalah aliansi pertahanan yang selama tiga tahun terakhir telah membantu Kyiv untuk melawan invasi Rusia.

    Putin Siap Berbicara dengan Zelensky

    Sementara itu, Rusia tetap berkomitmen pada penyelesaian damai konflik Ukraina dan siap mengadakan pembicaraan langsung antara Presiden Vladimir Putin dan pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Masa jabatan Zelensky berakhir tahun lalu, yang mendorong Rusia mempertanyakan kewenangannya untuk menandatangani perjanjian internasional atas nama Ukraina.

    Kendati demikian, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menekankan bahwa Putin terbuka untuk berdialog dengan Zelensky jika itu sesuai dengan tujuan mencapai perdamaian.

    “Putin telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk berunding dengan Zelensky,” kata Peskov, dikutip dari Russia Today.

    Peskov menggarisbawahi bahwa Putin secara konsisten berupaya memenuhi tujuan keamanan Rusia melalui cara diplomatik, dengan mengatakan bahwa pihak lain tidak melakukan pendekatan yang sama.

    “Ukraina, khususnya, telah melarang keterlibatannya dalam perundingan damai.”

    “Negara-negara Eropa telah mendukung kelanjutan perang dengan cara apa pun.”

    “Pemerintahan sebelumnya di Washington juga mendukung untuk melancarkan perang hingga ke Ukraina terakhir,” kata Peskov. (*)

  • Prancis Takut Adanya Kemungkinan Aliansi Trump-Putin di Balik Akrabnya AS-Rusia – Halaman all

    Prancis Takut Adanya Kemungkinan Aliansi Trump-Putin di Balik Akrabnya AS-Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Prancis dikabarkan khawatir dengan kemungkinan adanya aliansi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Kabar ini muncul setelah para pemimpin negara Eropa menggelar pertemuan darurat di Paris, Prancis, pada Senin (17/2/2025).

    Pertemuan tersebut dilakukan setelah perwakilan tinggi Rusia dan AS tiba di Riyadh, Arab Saudi, pada Senin (17/2/2025) kemarin untuk melakukan pembicaraan tanpa Ukraina pada Selasa (18/2/2025) tentang upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    “Perdana Menteri Prancis François Bayrou melihat kesamaan antara peristiwa terkini dan tahun 1930-an dan merasa khawatir dengan tanda-tanda aliansi antara presiden baru AS dan pemimpin Kremlin,” lapor BFMTV, media berita Prancis.

    “Kita dapat melihat aliansi yang tidak terpikirkan antara Putin dan Trump, yang akan meminggirkan Eropa,” kata François Bayrou, Senin, seperti diberitakan BFMTV.

    Menurut laporan tersebut, François Bayrou mengatakan kepada para pemimpin Eropa bahwa mereka harus mewaspadai kedekatan Rusia dengan pemerintah AS saat ini yang dipimpin oleh Donald Trump.

    Perkataannya mengenai peristiwa 1930-an merujuk pada kedekatan AS dan Uni Soviet hingga membentuk aliansi melawan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.

    “Untuk pertama kalinya sejak 1945, perang dapat terjadi di Eropa, kepada kita,” katanya.

    Dalam pertemuan darurat itu, Perdana Menteri Prancis juga menyampaikan penyesalannya atas kelemahan Uni Eropa dalam situasi ini.

    Pertemuan darurat tersebut dihadiri oleh Jerman, Inggris, Italia, Polandia, Spanyol, Belanda, Denmark, presiden Komisi Eropa, Dewan Eropa serta sekretaris jenderal NATO.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan itu setelah utusan khusus Donald Trump untuk Rusia-Ukraina, Keith Kellogg, mengatakan AS melihat Eropa kurang berkontribusi di meja perundingan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, seperti diberitakan Pravda.

    Pada Selasa hari ini, Presiden Komisi Eropa bertemu dengan Keith Kellogg dan mengatakan kontribusi Eropa dalam mendukung Ukraina tidak boleh dianggap kurang dari kontribusi AS.

    Pekan lalu pada Rabu (12/2/2025), Donald Trump menelepon Putin dan mengumumkan kepada wartawan bahwa Rusia dan Ukraina sama-sama menginginkan perdamaian.

    Ia berencana untuk bertemu dengan Putin di Arab Saudi kemungkinan pada akhir bulan ini.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Putin Siap Bicara dengan Zelensky soal Negosiasi Perang Rusia-Ukraina meski Ragukan Legitimasinya – Halaman all

    Putin Siap Bicara dengan Zelensky soal Negosiasi Perang Rusia-Ukraina meski Ragukan Legitimasinya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Rusia di Kremlin mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin siap berunding dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, meski meragukan legitimasi Zelensky.

    Sebelumnya, Putin berulang kali mengatakan Zelensky tidak berhak melakukan negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina karena masa jabatannya sebagai presiden telah berakhir pada Mei tahun 2024.

    “Rusia tetap berkomitmen pada penyelesaian damai konflik Ukraina dan siap mengadakan pembicaraan langsung antara Presiden Vladimir Putin dan pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky, meskipun meragukan legitimasi Zelensky,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam konferensi pers, Selasa (18/2/2025).

    Meski demikian, Dmitry Peskov menekankan Putin terbuka untuk berdialog dengan Zelensky jika itu sesuai dengan tujuan mencapai perdamaian.

    “Putin telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk berunding dengan Zelensky,” tambahnya.

    Dmitry Peskov menggarisbawahi Putin berupaya menjamin keamanan Rusia melalui cara diplomatik dan menuduh Ukraina tidak melakukan upaya yang sama.

    “Ukraina, khususnya, telah melarang keterlibatannya dalam perundingan damai. Negara-negara Eropa telah mendukung kelanjutan perang dengan cara apa pun. Pemerintahan sebelumnya di Washington juga mendukung untuk melancarkan perang hingga ke Ukraina terakhir,” kata Dmitry Peskov.

    Pada hari ini, pejabat senior Amerika Serikat (AS) dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk membahas upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina tanpa melibatkan perwakilan Ukraina.

    Zelensky sebelumnya menanggapi pertemuan itu dengan mengatakan pembicaraan apa pun terkait rencana mengakhiri perang Rusia-Ukraina tanpa melibatkan Ukraina dianggap tidak sah.

    “Ukraina tidak akan berpartisipasi (dalam perundingan). Ukraina tidak tahu apa pun tentang perundingan itu. Ukraina menganggap perundingan apa pun tentang Ukraina tanpa Ukraina tidak ada gunanya. Kami tidak dapat mengakui apa pun atau perjanjian apa pun tentang kami tanpa kami. Kami tidak akan mengakui perjanjian semacam itu,” kata Zelensky wartawan dalam jumpa pers di Uni Emirat Arab, Senin (17/2/2025), dikutip dari Al Arabiya.

    Pemerintahan AS saat ini di bawah Presiden Donald Trump telah berupaya menengahi perundingan antara Rusia dan Ukraina, sembari menyalahkan pemerintahan sebelumnya di bawah presiden Joe Biden yang menjanjikan keanggotaan NATO kepada Ukraina, janji yang menurut Trump tidak realistis.

    Donald Trump pada minggu lalu mengatakan Rusia tidak mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO, namun AS mengisyaratkan Ukraina dapat bergabung, yang mengancam keamanan Rusia hingga Putin meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

    “Saya tidak melihat cara apa pun agar negara dalam posisi seperti Rusia, hanya dalam posisi ini, mengizinkan mereka (Ukraina) bergabung dengan NATO. Saya tidak melihat hal itu terjadi,” kata Donald Trump pada Kamis (13/2/2025).

    Pada 6 Februari 2025, Zelensky mengatakan siap untuk berunding dengan Putin jika sudah ada kesepahaman mengenai berakhirnya perang dan mengatakan Putin takut berbicara dengannya.

    Pada 9 Februari 2025, Zelensky mengatakan siap bertemu dan berunding dengan Putin jika Ukraina mendapatkan jaminan keamanan dari AS dan Eropa setelah Rusia-Ukraina menyetujui perjanjian gencatan senjata, seperti diberitakan Pravda.

    Rusia-AS Berunding di Arab Saudi Tanpa Ukraina

    Pada hari ini, Selasa (18/2/2025), perwakilan Rusia dan AS berunding di Riyadh, Arab Saudi, mengenai rencana Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Sementara itu, perwakilan Ukraina tidak diundang dalam perundingan tersebut.

    RIA Novosti menerbitkan video pertemuan tersebut ketika dimulai, dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff duduk di seberang Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan ajudan senior Putin Yury Ushakov.

    Sebelum pembicaraan, kamera juga menangkap CEO Russian Direct Investment Fund, Kirill Dmitriev, sebagai bagian dari delegasi Rusia. 

    Dmitriev memuji pemerintahan AS saat ini sebagai cepat, efisien, dan sangat sukses, dalam sebuah wawancara dengan CNN.

    Sebelumnya, Kremlin mengatakan pertemuan itu untuk membahas hubungan AS-Rusia dan menindaklanjuti upaya Donald Trump untuk menengahi perundingan Rusia-Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Rusia Ungkap Isi Pertemuan dengan Pejabat AS di Saudi: Sangat Konstruktif

    Pejabat AS-Rusia Bertemu di Saudi Bahas Perang Ukraina

    Riyadh –

    Para pejabat Amerika Serikat (AS) dan Rusia melakukan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi, pada Selasa (18/2) waktu setempat. Pertemuan ini membahas soal perang yang dipicu Moskow di Ukraina, namun tanpa kehadiran langsung para pejabat Kyiv.

    Pejabat kedua negara, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/2/2025), diperkirakan akan membahas cara-cara untuk mengakhiri perang di Ukraina dan memulihkan hubungan AS-Rusia. Pembicaraan itu juga bisa membuka jalan bagi pertemuan puncak antara Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin nantinya.

    Meski membahas perang Ukraina, para pejabat Kyiv tidak ikut menghadiri pertemuan di Riyadh ini. Otoritas Ukraina sebelumnya menegaskan tidak ada kesepakatan damai yang bisa dibuat atas nama Kyiv di Riyadh.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio memimpin delegasi Washington dalam pertemuan di Riyadh, bersama dengan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Mike Waltz dan utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

    Delegasi Moskow dipimpin oleh Menlu Sergey Lavrov, yang didampingi penasihat kebijakan luar negeri Putin, Yuri Ushakov. Kepala dana kekayaan negara Rusia, Kirril Dmitriev, juga turut hadir bersama delegasi Moskow di Riyadh.

    Dijelaskan oleh Ushakov bahwa Dmitriev bergabung dengan delegasi Rusia untuk membahas pertanyaan ekonomi yang mungkin muncul dalam pertemuan itu.

    Dmitriev yang mantan bankir Goldman Sachs lulusan AS ini, berperang dalam kontak awal antara Rusia dan AS pada masa jabatan pertama Trump tahun 2016-2020 lalu. Menjelang pertemuan di Riyadh, dia memuji Trump sebagai “pemecah masalah”.

    Pertemuan di Riyadh ini digelar setelah Trump dan Putin berbicara lewat telepon pekan lalu membahas soal isu Ukraina. Para pejabat AS disebut berupaya menjadikan pembicaraan pada Selasa (18/2) sebagai kontak awal untuk menentukan apakah Rusia serius dalam mengakhiri perang di Ukraina.

    “Ini adalah tindak lanjut dari pembicaraan awal antara Putin dan Presiden Trump mengenai apakah langkah pertama itu mungkin dilakukan, apa kepentingannya, apakah hal ini dapat dilakukan,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, saat berbicara kepada wartawan di Riyadh.

    Namun Kremlin menyebut pembicaraan itu akan mencakup “seluruh kompleks” hubungan AS-Rusia, serta mempersiapkan pembicaraan mengenai kemungkinan penyelesaian mengenai Ukraina dan pertemuan antara kedua presiden.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Iran Berhubungan dengan Otoritas Baru di Suriah, Kata Jubir Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei – Halaman all

    Iran Berhubungan dengan Otoritas Baru di Suriah, Kata Jubir Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei – Halaman all

    Iran Berhubungan dengan Otoritas Baru di Suriah, Kata Jubir Kementerian Luar Negeri Ismail Baghaei

    TRIBUNNEWS.COM- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan kembali selama konferensi pers pada 17 Februari bahwa Teheran sedang berhubungan dengan otoritas baru di Suriah. 

    Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pihaknya sedang memantau situasi dan akan mengambil langkah lebih lanjut berdasarkan kinerja pemerintahan baru.

    “Fakta bahwa kami mengumumkan bahwa kami berhubungan melalui teman-teman dan partai-partai berkuasa di Suriah bukanlah hal baru,” kata juru bicara Ismail Baghaei. 

    “Pembahasan ini telah menjadi agenda sejak berdirinya pemerintahan Suriah. Kami telah melakukan kontak dengan berbagai negara dan pelaku, baik di Suriah maupun di tingkat regional, untuk memahami dan menganalisis situasi di Suriah dan di tingkat regional,” imbuh Baghaei. 

    “Di sisi lain, kami mencoba melakukan penilaian terhadap langkah-langkah tepat yang perlu diambil dalam kerangka diskusi bilateral,” lanjutnya. 

    “Posisi kami terhadap Suriah tidak dapat diubah. Nasib rakyat Suriah harus ditentukan oleh rakyat Suriah sendiri dan tanpa campur tangan asing yang merusak. Suriah yang stabil dan aman, bebas dari terorisme dan ekstremisme kekerasan, merupakan kepentingan kawasan dan semua negara di kawasan tersebut,” lanjut juru bicara itu.

    Seraya menambahkan bahwa Iran “memantau dengan saksama perkembangan dalam diskusi bilateral, dan pada saat yang sama, kami tidak terburu-buru dan kami membuat keputusan mengenai langkah-langkah yang perlu kami ambil berdasarkan kinerja pihak-pihak yang berseberangan.” 

    Sejak jatuhnya pemerintahan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad pada tanggal 8 Desember, mantan afiliasi Al-Qaeda Hayat Tahrir al-Sham (HTS) telah mengambil alih kendali atas Suriah. 

    Pemimpinnya, Ahmad al-Sharaa – sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani – ditunjuk sebagai presiden transisi negara tersebut, sementara beberapa pemimpin dan pejabat kelompok ekstremis lainnya telah ditunjuk ke posisi puncak. 

    Pemerintahan baru di Suriah telah melancarkan kampanye kekerasan terhadap kaum minoritas, khususnya komunitas Alawite, dengan dalih untuk menumpas sisa-sisa pemerintahan sebelumnya. Ratusan orang telah terbunuh, ditahan, atau disiksa. 

    Rusia juga telah menjalin kontak erat dengan pemerintah baru Suriah. “Rusia kemungkinan akan mengurangi kehadiran militernya di Suriah,” kata Bloomberg mengutip sumber yang terpercaya pada hari Senin. 

    Laporan tersebut muncul setelah ketidakpastian baru-baru ini mengenai nasib pangkalan militer Moskow di Suriah. 

    “Moskow hampir mencapai kesepakatan dengan pemerintah baru Suriah yang akan memungkinkannya mempertahankan sejumlah staf dan peralatan di negara tersebut,” tambahnya. 

    Laporan dari bulan Desember menunjukkan bahwa Moskow telah berkomunikasi dengan pejabat di Damaskus untuk mempertahankan pangkalan militernya di Suriah, terutama pangkalan udara utama Hmeimim di dekat kota pelabuhan Latakia dan pangkalan angkatan laut Tartous.

    Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dengan Sharaa melalui telepon pada 12 Februari. 

    “Kedua belah pihak melakukan pertukaran pandangan yang substantif mengenai situasi terkini di Suriah,” demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Kremlin. “Pihak Rusia menekankan posisi berprinsipnya dalam mendukung persatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial negara Suriah.”

    Baik Rusia maupun Iran memainkan peran penting dalam mendukung pemerintah sebelumnya melawan kelompok-kelompok ekstremis selama perang 14 tahun yang didukung AS dan Turki melawan Suriah. 

    “Iran tidak menyembunyikan fakta bahwa ada komunikasi antara negara itu dan otoritas baru di Suriah, dan negara itu tetap pada pendiriannya tentang hak rakyat Suriah untuk menentukan nasib mereka dan bentuk rezim mereka. Sikap ini telah berlaku sejak awal krisis. Dan dalam fase keterlibatan, semua pihak adalah mitra,” tulis jurnalis Lebanon Khalil Nasrallah.

    “Namun, warga Suriah harus menyadari siapa yang mencampuri urusan mereka. Apa yang dilakukan Amerika di negara mereka, dan apa yang dilakukan entitas pendudukan Israel di wilayah selatan negara mereka?! Selain itu, beberapa negara regional juga,” lanjutnya.

    Sejak jatuhnya pemerintahan Assad, Israel dengan cepat memperluas pendudukannya di Suriah, menyapu wilayah selatan negara itu dan melancarkan kampanye serangan udara dan penyerangan yang merusak. 

    Tel Aviv telah berjanji untuk mempertahankan kehadirannya yang tidak terbatas di Suriah selatan. 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza – Halaman all

    Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza – Halaman all

    Arab Saudi Tempat Netral bagi Trump Pulihkan Hubungan AS-Rusia, MBS Menentang Rencana Trump di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) di Riyadh pada hari Senin (17/2/2025).

    Pemimpin Saudi berusia 39 tahun itu berada di persimpangan serangkaian konflik yang membentang dari Ukraina hingga Gaza yang ingin diselesaikan oleh pemerintahan Donald Trump.

    Di Ukraina, Arab Saudi telah muncul sebagai mediator yang nyaman bagi pemerintahan Donald Trump, mencerminkan seberapa cepat kebijakan luar negeri AS berubah di Eropa Timur.

    Arab Saudi menyambut Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kunjungannya pada tahun 2023 ketika pemerintahan Joe Biden melobi para mitra untuk menjauhi pemimpin Rusia tersebut.

    Sekarang, dengan Donald Trump menjabat dan sekutu NATO AS dikesampingkan.

    Riyadh menjadi tempat netral yang disukai Kremlin dan Washington untuk mulai membahas diakhirinya perang di Ukraina, pembicaraan bersejarah yang menurut para analis dapat mengubah arsitektur keamanan Eropa.

    Rubio, penasihat keamanan nasional Mike Waltz, dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff akan bertemu delegasi pejabat Rusia.

    Termasuk Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan penasihat Putin Yuri Ushakov, di Riyadh pada hari Selasa.

    Namun, di panggung lain, Putra Mahkota Mohammed bin Salman merupakan peserta aktif dan secara resmi berselisih dengan pemerintahan Trump.

    Rubio tiba di Arab Saudi sebagai bagian dari perjalanan Timur Tengah yang lebih luas dengan pemberhentian pertama di Israel. 

    Di sana, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memanfaatkan rencana kontroversial Trump agar AS “mengambil alih” Gaza dan mengubahnya menjadi pembangunan mewah setelah menggusur paksa penduduk Palestina di sana.

    “Setelah perang di Gaza, tidak akan ada Hamas maupun Otoritas Palestina. Saya berkomitmen pada rencana Presiden AS Trump untuk menciptakan Gaza yang berbeda,” kata Netanyahu pada hari Senin.

    Arab Saudi dengan Tegas Menolak Rencana Imigrasi Sukarela

    Sebagai tanda bahwa Israel terus maju dengan upaya untuk mengosongkan Jalur Gaza dari warga Palestina, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan pada hari Senin sebuah direktorat telah ada untuk memfasilitasi “imigrasi sukarela” warga Palestina keluar dari Gaza melalui darat, laut dan udara.

    Arab Saudi dengan tegas menolak rencana tersebut. 

    Bahkan, setelah Trump melontarkan gagasan pengambilalihan oleh AS, Riyadh menegaskan kembali prasyaratnya untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut hanya akan terjadi setelah negara Palestina didirikan.

    Dorongan Netanyahu bahwa Palestina dapat mendirikan negara di kerajaan Teluk itu disambut dengan tanggapan marah dari media yang dikendalikan pemerintah Saudi.

    Di Israel, Rubio membela rencana Trump sebagai “berani”, tetapi dalam wawancara sebelumnya, ia mengatakan bahwa jika negara-negara Arab menentang usulan Trump, mereka harus mengajukan tawaran, dengan menyatakan, “Seseorang harus menghadapi orang-orang itu [Hamas].  Bukan tentara Amerika yang akan melakukannya. Dan jika negara-negara di kawasan itu tidak dapat menemukan jalan keluarnya, maka Israel harus melakukannya.”

    Bahkan beberapa sekutu terdekat Trump di AS mempertanyakan mengapa seorang presiden Amerika yang berkampanye untuk melepaskan AS dari perang asing ingin “memiliki” Gaza.

    Dalam kunjungannya ke Israel, Senator Republik Lindsey Graham mengatakan pada hari Selasa bahwa ada “sangat sedikit keinginan” bagi AS untuk mengambil alih Gaza “dengan cara, bentuk, atau wujud apa pun”. 

    Senator Demokrat Richard Blumenthal mengatakan Raja Yordania Abdullah telah memberitahunya bahwa negara-negara Arab memiliki rencana untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, mencapai penentuan nasib sendiri Palestina dan memperluas perjanjian pertahanan regional dengan Israel. 

    Sky News Arabia melaporkan pada hari Senin bahwa Hamas setuju untuk menyerahkan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina di bawah tekanan dari Mesir. 

    Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Netanyahu Omer Dostri menjawab di X, “Tidak akan terjadi.”

    Ketegangan Saudi-Trump? 

    Putra Mahkota Mohammed bin Salman memiliki hubungan dekat dengan lingkaran dalam Donald Trump selama masa jabatan pertamanya. 

    Ia menjalin persahabatan dengan penasihat dan menantu Trump, Jared Kushner, dan kemudian berinvestasi di grup ekuitas swasta miliknya, Affinity Partners. 

    Kushner mengusulkan penggusuran paksa warga Palestina dari Gaza sebelum Trump dan mengalokasikannya sebagai investasi real estat.

    Arab Saudi akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak multilateral Arab pada hari Kamis untuk membahas proposal bagi Gaza pascaperang. 

    Tetangga Teluk Arab Saudi sekaligus “musuh bebuyutannya”, UEA, telah memutuskan hubungan. Duta Besar UEA untuk AS mengatakan ia tidak melihat “alternatif” untuk rencana Trump.

    Arab Saudi semakin dekat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan, sebuah kesepakatan yang ingin disegel oleh pemerintahan Trump, tetapi putra mahkota Saudi telah berubah pikiran.

    Para diplomat dan analis mencoba menguraikan seberapa besar retorika sang putra mahkota ditujukan untuk konsumsi dalam negeri atau posisi tawar-menawar. 

    Sang putra mahkota secara terbuka mengatakan bahwa Israel telah melakukan genosida di Gaza.

    Dalam kemungkinan adanya ketegangan antara AS dan Arab Saudi, siaran pers dari kedua negara tersebut tidak seperti biasanya, singkat. 

    Departemen Luar Negeri tidak menyebutkan peran mediator Arab Saudi dengan Rusia – sebuah rahasia yang ingin digembar-gemborkan oleh Saudi – dan juga tidak menyebutkan rakyat Palestina.

    Arab Saudi mengeluarkan video pendek putra mahkota dan Rubio yang sedang berbicara.

    Pemerintahan Trump tidak senang dengan Arab Saudi dalam beberapa hal, kata seorang pejabat keamanan nasional AS kepada Middle East Eye.

    Kerajaan itu mengabaikan seruan Trump untuk memompa lebih banyak minyak bulan lalu. Jika seruan itu hanya gertakan, keputusan Arab Saudi untuk terus mencegah AS melancarkan serangan terhadap Houthi Yaman dari pangkalan udara adalah titik yang menyakitkan dalam hubungan tersebut.

    Trump kembali menunjuk Houthi sebagai organisasi teroris asing pada bulan Januari atas serangan mereka terhadap kapal-kapal komersial. 

    AS mengatakan Rubio dan putra mahkota membahas “keamanan Laut Merah dan kebebasan navigasi”. Arab Saudi sebagian besar telah menghentikan perangnya terhadap Houthi dan sedang dalam perundingan damai.

    Israel juga melobi pemerintahan Trump untuk mendukung serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Iran telah sangat dilemahkan oleh perang regional yang dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Sebagai tanda berkurangnya pengaruhnya, pemerintah baru Lebanon yang pro-AS melarang penerbangan dari Iran tanpa batas waktu pada hari Senin. Hizbullah adalah pencegah utama Iran terhadap serangan langsung Israel.

    Meskipun Arab Saudi mendukung langkah pemerintahan Trump untuk meninggalkan kesepakatan nuklir 2015 pada tahun 2018, sejak itu Arab Saudi berupaya mengelola hubungan dengan Republik Islam melalui diplomasi, bahkan ketika berupaya menggantikannya di Suriah dan Lebanon.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE