Xcloud.id

Tag: Vladimir Putin

  • Uni Eropa Bahas Penggunaan Aset Rusia untuk Danai Ukraina

    Uni Eropa Bahas Penggunaan Aset Rusia untuk Danai Ukraina

    Jakarta –

    Dalam pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels pekan ini, Blok Biru bersiap mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sebuah keputusan yang dinilai berisiko menciptakan preseden berbahaya dan berpotensi menggerus kepercayaan di antara 27 negara anggotanya.

    Dalam pertemuan yang dimulai pada Kamis (18/12) tersebut, banyak pemimpin akan mendesak agar puluhan miliar euro aset Rusia yang dibekukan di Eropa, digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan militer Ukraina selama dua tahun ke depan.

    Seperti yang diketahui, Ukraina berada di ambang kebangkrutan. International Monetary Fund (IMF) memperkirakan Ukraina membutuhkan 137 miliar euro (sekitar Rp2.670 triliun) pada tahun 2026 dan 2027. Dana itu harus tersedia paling lambat musim semi tahun 2026. UE telah berkomitmen untuk menyediakan pendanaan tersebut, dengan cara apa pun.

    Risiko hukum hingga ekonomi

    Komisi Eropa mengusulkan agar sebagian aset Rusia yang dibekukan senilai 210 miliar euro (sekitar Rp4.100 triliun) itu digunakan sebagai jaminan “pinjaman reparasi” senilai 90 miliar euro (sekitar Rp1.760 triliun) untuk Ukraina. Inggris, Kanada, dan Norwegia disebut akan menutupi kekurangannya.

    Namun, rencana ini menuai kontroversi. Komisi Eropa menegaskan dasar hukum dan argumentasinya kuat. Sebaliknya, Bank Sentral Eropa memperingatkan bahwa kepercayaan internasional terhadap mata uang euro dapat terganggu jika UE dianggap menyita aset tersebut.

    Sekitar 185 miliar euro (sekitar Rp3.610 triliun) aset Rusia saat ini dibekukan di Euroclear, penyedia jasa keuangan yang berbasis di Brussels. Belgia khawatir akan potensi pembalasan Rusia, baik melalui jalur hukum maupun cara lain yang lebih berbahaya.

    Euroclear sendiri cemas terhadap reputasinya. Perusahaan itu menilai gagasan Komisi Eropa rapuh secara hukum dan khawatir investor internasional akan menjauh jika aset Rusia dialihkan menjadi instrumen utang UE, seperti yang diusulkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

    Merz desak UE gunakan aset Rusia untuk tekan Putin

    Kanselir Jerman Friedrich Merz mendesak UE untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan guna membantu Ukraina, “meningkatkan tekanan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin”, serta “mengirimkan sinyal tegas ke Moskow.”

    “Isu ini menyangkut keamanan dan kedaulatan Eropa,” kata Friedrich Merz di parlemen Jerman, Bundestag, Rabu (17/12). Dia menegaskan Putin harus diyakinkan bahwa kelanjutan invasi ke Ukraina adalah “tindakan sia-sia” dan Rusia perlu masuk ke dalam “perundingan serius.”

    “Kami berniat menggunakan aset Rusia untuk membiayai Angkatan Bersenjata Ukraina setidaknya selama dua tahun ke depan. Langkah ini bukan untuk memperpanjang perang, melainkan untuk mengakhirinya secepat mungkin,” cuitan Merz di platform X.

    Tidak semua negara UE sepakat

    Komisi Eropa menghadapi hambatan internal. Hungaria dan Slovakia, yang dikenal lebih dekat dengan Rusia, telah menyatakan akan menentang rencana tersebut.

    Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengatakan penggunaan aset Rusia akan “menempatkan Belgia dalam bahaya serius.” Orban menilai langkah itu bertentangan dengan hukum internasional dan mengutip peringatan Putin bahwa Rusia akan merespons dengan segala cara hukum yang tersedia.

    “Setiap sengketa hukum pasti akan kalah dan pada akhirnya seseorang harus mengganti aset yang disita,” Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban.

    Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga mengingatkan bahwa situasi hukumnya “cukup pelik.” Meski Italia sepakat bahwa Rusia harus bertanggung jawab atas rekonstruksi negara yang diserangnya, Meloni menekankan perlunya dasar hukum yang benar-benar kuat.

    “Jika fondasi hukumnya rapuh, kita justru memberi Rusia kemenangan nyata pertamanya sejak konflik ini dimulai,” kata Meloni di parlemen Italia.

    Rencana B, tapi tidak memungkinkan

    Komisi Eropa, cabang eksekutif yang kuat dari Uni Eropa, telah mengusulkan opsi kedua. Komisi itu dapat mencoba mengumpulkan dana di pasar internasional, mirip dengan cara mereka mendanai uang pemulihan ekonomi besar-besaran setelah awal pandemi Covid-19.

    Belgia lebih memilih opsi ini. Namun, rencana B memerlukan persetujuan dari semua 27 pemimpin untuk dapat diterapkan dan Hungaria menolak untuk mendanai Ukraina. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán melihat dirinya sebagai penengah perdamaian.

    Di sisi lain, rencana A, pinjaman ganti rugi, hanya memerlukan mayoritas sekitar dua pertiga negara anggota untuk disetujui. Hungaria tidak dapat memveto sendirian. Slovakia mungkin menolak. Belgia, Bulgaria, Italia, dan Malta masih perlu diyakinkan.

    Bahkan, jika enam negara tersebut menolak skema pinjaman untuk Ukraina, yang hanya akan dilunasi jika Rusia menghentikan perang dan membayar ratusan miliar euro sebagai ganti rugi, tapi tetap saja tidak cukup kuat untuk menggagalkan keputusan tersebut.

    Ketika mengabaikan posisi Belgia, yang punya kepentingan besar dan kekhawatiran mendalam soal skema ini, justru berisiko merusak proyek Eropa secara keseluruhan. Langkah tersebut justru dapat mengikis kepercayaan antarnegara anggota dan menyulitkan pembentukan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan penting di masa depan.

    “Ini pendekatan yang benar-benar baru. Semua orang memiliki pertanyaan,” kata seorang diplomat senior UE yang terlibat dalam negosiasi, yang berlanjut hingga Rabu (17/12). “Kita berbicara soal penggunaan keuangan publik. Parlemen mungkin perlu ikut campur. Ini tidak mudah.”

    Diplomat tersebut ditunjuk untuk memberi pengarahan kepada jurnalis tentang perkembangan terbaru dengan syarat namanya tidak disebutkan.

    Zelenskyy desak UE kirim sinyal keras ke Rusia

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendesak para sekutunya untuk menunjukkan kepada Rusia bahwa perang melawan Ukraina tidak akan “membuahkan hasil.”

    “Hasil pertemuan ini (bagi Eropa) harus membuat Rusia merasa bahwa keinginannya untuk terus berperang tahun depan adalah sia-sia, karena Ukraina akan terus mendapat dukungan,” ujar Zelenskyy.

    Rusia, tambah Zelenskyy, saat ini justru bersiap untuk melanjutkan perang tahun depan, alih-alih menunjukkan niat mengakhiri konflik, seperti yang diklaim Amerika Serikat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Alfi Anadri

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • Respons Putin, Zelensky Tuduh Rusia Akan Jadikan 2026 Sebagai Tahun Perang

    Respons Putin, Zelensky Tuduh Rusia Akan Jadikan 2026 Sebagai Tahun Perang

    Kyiv –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merespons Presiden Rusia Vladimir Putin yang meyakini bahwa Moskow akan mencapai tujuannya dalam operasi militer di Ukraina. Zelensky menuding Rusia akan menjadikan tahun 2026 sebagai tahun perang.

    “Hari ini, kita mendengar sinyal lain dari Moskow bahwa mereka sedang bersiap untuk menjadikan tahun depan sebagai tahun perang,” kata Zelensky dalam pidatonya, dilansir AFP, Kamis (18/12/2025).

    Pernyataan itu merupakan reaksi Zelensky terhadap Putin, yang mengatakan Rusia akan mencapai tujuannya dalam serangan di Ukraina, termasuk merebut wilayah Ukraina yang diklaimnya sebagai milik Rusia.

    “Tujuan operasi militer khusus pasti akan tercapai,” kata Putin dalam pertemuan dengan para pejabat kementerian pertahanan di Moskow.

    “Kami lebih suka melakukan ini dan menghilangkan akar penyebab konflik melalui diplomasi,” sambungnya seraya berjanji untuk merebut tanah Ukraina yang diklaim Rusia telah dianeksasi dengan cara militer jika negara lawan dan para pendukung asingnya menolak untuk terlibat dalam diskusi substantif.

    Komentar kerasnya muncul ketika Ukraina memuji “kemajuan” yang telah dicapai mengenai masalah jaminan keamanan masa depan untuk Kyiv, setelah dua hari pembicaraan dengan utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Berlin, Jerman.

    Usulan awal Washington-yang disusun tanpa masukan dari sekutu Eropa Ukraina-akan membuat Kyiv menarik diri dari wilayah Donetsk timur dan Amerika Serikat secara de facto mengakui wilayah Donetsk, Krimea, dan Lugansk sebagai wilayah Rusia.

    Sebelumnya pada hari Rabu, Kremlin mengatakan Rusia sedang menunggu informasi dari AS tentang hasil pembicaraan di Berlin.

    “Kami berharap, segera setelah mereka siap, rekan-rekan Amerika kami akan memberi tahu kami tentang hasil kerja mereka dengan Ukraina dan Eropa,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

    Pada September 2022, Rusia mengklaim telah secara resmi mencaplok wilayah Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk, dan Kherson, meskipun mereka tidak memiliki kendali militer penuh atas semuanya.

    Zelensky diperkirakan akan menghadiri KTT di Brussels pada Kamis ini untuk melobi para pemimpin Uni Eropa agar mengadopsi rencana untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk mendukung pertahanan Ukraina.

    Zelensky mengatakan dalam pidatonya bahwa sinyal agresif Putin bukan hanya untuk Ukraina.

    “Penting bagi mitra kami untuk melihat ini, dan penting juga agar mereka tidak hanya melihatnya tetapi juga merespons, termasuk mitra kami di Amerika Serikat, yang sering mengatakan bahwa Rusia konon ingin mengakhiri perang,” katanya, seraya menuduh Moskow mencoba merusak diplomasi.

    (fas/fas)

  • Putin Yakin Operasi Militer Rusia di Ukraina Pasti Tercapai

    Putin Yakin Operasi Militer Rusia di Ukraina Pasti Tercapai

    Moscow –

    Presiden Rusia Vladimir Putin meyakini bahwa Moskow pasti akan mencapai tujuannya dalam serangan di Ukraina, termasuk merebut wilayah yang diklaimnya sebagai milik Rusia. Di sisi lain, dorongan agar perang Rusia-Ukraina segera diakhiri lewat serangkaian diplomasi internasional.

    “Tujuan operasi militer khusus pasti akan tercapai,” kata Putin dalam pertemuan dengan para pejabat kementerian pertahanan di Moskow, dilansir AFP, Rabu (17/12/2025).

    “Kami lebih suka melakukan ini dan menghilangkan akar penyebab konflik melalui diplomasi,” sambungnya seraya berjanji untuk merebut tanah Ukraina yang diklaim Rusia telah dianeksasi dengan cara militer jika negara lawan dan para pendukung asingnya menolak untuk terlibat dalam diskusi substantif.

    Komentar kerasnya muncul ketika Ukraina memuji “kemajuan” yang telah dicapai mengenai masalah jaminan keamanan masa depan untuk Kyiv, setelah dua hari pembicaraan dengan utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Berlin, Jerman.

    Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut masih ada perbedaan pendapat mengenai wilayah mana yang harus diserahkan Ukraina kepada Rusia.

    Usulan awal Washington-yang disusun tanpa masukan dari sekutu Eropa Ukraina-akan membuat Kyiv menarik diri dari wilayah Donetsk timur dan Amerika Serikat secara de facto mengakui wilayah Donetsk, Krimea, dan Lugansk sebagai wilayah Rusia.

    “Kami berharap, segera setelah mereka siap, rekan-rekan Amerika kami akan memberi tahu kami tentang hasil kerja mereka dengan Ukraina dan Eropa,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

    Pada September 2022, Rusia mengklaim telah secara resmi mencaplok wilayah Zaporizhzhia, Donetsk, Lugansk, dan Kherson, meskipun mereka tidak memiliki kendali militer penuh atas semuanya.

    Lihat juga Video ‘Trump Ungkap Alasan Kesepakatan Damai di Ukraina Gagal Terus’:

    (fas/isa)

  • Rusia Resmi Larang Band Pussy Riot Pengkritik Putin

    Rusia Resmi Larang Band Pussy Riot Pengkritik Putin

    Moskow –

    Pemerintah Rusia secara resmi menyatakan band punk Pussy Riot, yang kerap mengkritik Presiden Vladimir Putin, sebagai “ekstremis”. Label ini biasa digunakan oleh Kremlin untuk melarang para pengkritik Putin dan perang yang dikobarkan Moskow di Ukraina.

    Lagu-lagu dan video musik Pussy Riot telah dilarang di Rusia sejak tahun 2012 lalu, setelah band itu menggelar unjuk rasa di sebuah gereja, yang membawa band itu pada ketenaran global, namun juga menimbulkan masalah bagi beberapa personelnya.

    Pengadilan di Moskow dalam putusan terbarunya, seperti dilansir AFP, Senin (15/12/2025), menyatakan telah mengabulkan permintaan jaksa untuk “mengakui band punk Pussy Riot sebagai organisasi ekstremis dan melarang aktivitasnya di wilayah Federasi Rusia”.

    Sejak Rusia melancarkan invasi terhadap Ukraina pada Februari 2022, Kremlin telah meningkatkan penindakan terhadap perbedaan pendapat dan melarang puluhan kelompok yang mengkritik kebijakannya atau perilaku Moskow dalam perang tersebut.

    Pengacara yang mewakili Pussy Riot, Leonid Solovyov, mengatakan kepada media independen SOTAvision setelah pengadilan Moskow menjatuhkan putusannya bahwa itu merupakan “tindakan lainnya yang membungkam pihak-pihak yang berbicara tanpa izin”.

    Band Pussy Riot yang sejak lama menentang Kremlin, sudah memperkirakan putusan semacam itu. “Hukum ini dirancang untuk menghapus Pussy Riot dai benak warga Rusia,” kata band punk tersebut via media sosial, pekan lalu.

    Label “ekstremis” untuk Pussy Riot akan membuat setiap interaksi dengan band punk itu termasuk tindakan ilegal di Rusia, bahkan sekadar memberikan “like” di media sosial, baik di masa lalu maupun sekarang, tergolong dalam tindakan yang dilarang.

    Salah satu personel yang mendirikan band Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova, yang menghabiskan dua tahun di penjara karena unjuk rasa di gereja, mengatakan via media sosial X bahwa “orang-orang bodoh ini telah mengupayakan hal ini selama bertahun-tahun — setidaknya sejak tahun 2012”.

    Para personel juga aktivis Pussy Riot, yang hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, secara konsisten mengkritik Putin dan berkampanye menentang perang di Ukraina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Di Tengah Ambisi Geopolitik, India Bersiap Kirim Astronaut ke Orbit

    Di Tengah Ambisi Geopolitik, India Bersiap Kirim Astronaut ke Orbit

    Jakarta –

    India sebenarnya dijadwalkan mengirimkan pesawat ruang angkasa berawak pertamanya ke orbit pada 2022. Namun pandemi COVID-19 dan serangkaian kendala teknis membuat kemajuan misi Gaganyaan tertunda terus-menerus.

    ISRO — Organisasi Penelitian Luar Angkasa India — kini telah mengesahkan roket peluncur LMV3 miliknya untuk perjalanan manusia dan menargetkan tiga peluncuran tak berawak pesawat ruang angkasa Gaganyaan pada 2026.

    Jika semuanya berjalan sesuai rencana, tiga astronot (atau “Gaganyatri”) yang dipilih dari para pilot angkatan udara — Prasanth Balakrishnan, Ajit Krishnan, Angad Pratap, dan Shubhanshui Shukla — akan bersiap melakukan penerbangan perdana. Waktu paling awal peluncuran itu dapat dilakukan adalah tahun 2027.

    Mengirimkan Gaganyatri ke orbit akan menempatkan India sejajar dengan Amerika Serikat,Uni Soviet, Rusia, dan Cina sebagai satu-satunya negara yang pernah mengirim manusia ke luar angkasa menggunakan pesawat ruang angkasanya sendiri.

    Gurbir Singh, penulis sains luar angkasa asal Inggris yang meneliti evolusi ISRO dari organisasi kecil era 1960-an hingga menjadi badan antariksa modern, mengatakan kepada DW bahwa program Gaganyaan adalah kesempatan bagi India untuk menunjukkan kredensialnya sebagai kekuatan antariksa baru.

    “Tujuannya sebenarnya kurang bersifat ilmiah dan lebih bersifat geopolitik,” kata Singh. “Ini untuk memastikan India punya posisi di antara pemain besar — dan semua pemain besar itu memiliki program penerbangan antariksa berawak.”

    Misi sains India terus menghasilkan temuan

    India telah mampu menyamai negara-negara lain dalam eksplorasi dan penelitian antariksa. India menjadi negara keempat — setelah AS, Uni Soviet, dan Cina — yang berhasil mendarat di bulan ketika misi Chandrayaan-3 mendarat mulus pada 2023.

    Singh mengatakan bahwa nilai terbesar ISRO kemungkinan justru ada pada program sainsnya, bukan ambisinya mengirim manusia India ke luar angkasa. “India seharusnya tidak masuk ke luar angkasa dengan manusia karena, dan hanya karena, misi berawak tidak memberikan hasil ilmiah atau efisiensi biaya setinggi misi sains biasa,” papar Singh. “Satu-satunya alasan India melakukan ini adalah karena, meski manfaat ekonominya lebih kecil, manfaat geopolitiknya jauh lebih besar.”

    ISRO juga telah menjadwalkan misi-misi sains baru, termasuk pengirim sampel dari bulan dan Mars. Sebuah wahana untuk mempelajari atmosfer Venus juga telah ditugaskan.

    Kemitraan dan gengsi yang dipertaruhkan

    Singh melihat India tengah memantapkan dirinya sebagai pemain — dan kekuatan — antariksa besar dalam beberapa tahun mendatang. Menyamai Cina, tetangga sekaligus pesaing regionalnya, juga menjadi hal penting bagi Perdana Menteri India Narendra Modi.

    Modi juga menugaskan ISRO untuk membangun stasiun luar angkasa orbit. Ia ingin modul pertama ditempatkan pada 2028, dan ia juga ingin melihat “Gaganyatri” berjalan di permukaan bulan pada 2040.

    Peran India sebagai kekuatan menengah terlihat dalam kolaborasinya dengan berbagai negara antariksa — mitra yang sering kali juga menjadi pesaing satu sama lain.

    Di satu sisi, India bekerja sama dengan AS dalam proyek-proyek bersama, termasuk satelit Synthetic Aperture Radar yang baru diluncurkan, yang dipuji oleh Modi dan Presiden AS Donald Trump.

    Dengan Badan Antariksa Eropa (ESA), India berkolaborasi dalam misi orbit rendah dan pelatihan astronaut.

    Di sisi lain, India akan menerima mesin roket semi-cryogenic dari Rusia — yang menurut laporan disepakati selama kunjungan kenegaraan Presiden Vladimir Putin pada bulan Desember 2025.

    Singh mengatakan mesin itu akan membantu meningkatkan kemampuan peluncuran India yang saat ini “terbatas”. “Saya rasa India akan mendapat dukungan dari Rusia untuk proyek stasiun luar angkasanya, yang memang direncanakan untuk dekade berikutnya,” ujar Singh.

    Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang secara geopolitik bersaing tampaknya, setidaknya untuk sekarang, menjadi strategi yang menguntungkan bagi India dalam mengejar ambisi antariksa nasionalnya.

    “India memiliki sejarah yang unik, dan sejarah singkat sebagai negara merdeka,” kata Singh. “India telah melangkah sangat jauh dalam waktu singkat itu, dan membangun infrastrukturnya melalui proyek-proyek kolaboratif sepanjang 60 tahun sejarahnya.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Kapal Turki Lagi-lagi Diserang di Laut Hitam, Ukraina Tuding Rusia Pelakunya

    Kapal Turki Lagi-lagi Diserang di Laut Hitam, Ukraina Tuding Rusia Pelakunya

    Jakarta –

    Kapal milik Turki yang membawa minyak bunga matahari kembali diserang saat berlayar di Laut Hitam. Ukraina menuding militer Rusia sebagai pelakunya.

    “Rusia melancarkan serangan terarah menggunakan drone terhadap kapal Turki ‘VIVA’, yang sedang dalam perjalanan ke Mesir membawa minyak bunga matahari,” kata angkatan laut Ukraina dilansir AFP, Minggu (14/12/2025).

    Militer Ukraina menyebut kapal Turki yang diserang berisi 11 awak kapal. Kapal berhasil melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.

    Angkatan laut Ukraina juga menerbitkan video yang menunjukkan kapal Turki yang rusak usai diserang. Kondisi dek dipenuhi dengan air dan tampak mesin drone bukti penyerangan.

    Kapal tersebut berada di zona ekonomi eksklusif Ukraina, menggunakan koridor gandum yang mengikuti garis pantai Ukraina dan seharusnya menyediakan jalur aman untuk pengiriman pertanian vital melalui Laut Hitam.

    Ukraina sebelumnya juga telah menyebut serangan udara Rusia merusak sebuah kapal milik Turki di pelabuhan di wilayah Laut Hitam Odesa. Operator kapal tersebut dalam pernyataan turut mengungkapkan adanya serangan yang merusak kapal.

    Dilansir AFP, Jumat (13/12), serangan tersebut memicu seruan baru dari Ankara untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur pelabuhan, beberapa jam setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara pribadi mengangkat masalah ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    “Rusia melancarkan serangan rudal terhadap infrastruktur pelabuhan sipil di wilayah Odesa,” kata Menteri Restorasi Ukraina Oleksiy Kuleba di Telegram, menambahkan bahwa sebuah feri Turki telah rusak dan tidak ada korban jiwa.

    Perusahaan maritim Turki Cenk Shipping mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kapalnya “yang seluruhnya bermuatan buah-buahan segar, sayuran, dan persediaan makanan di rute Karasu-Odesa, menjadi sasaran serangan udara pada Jumat (12/12) pukul 16:00 waktu setempat, tak lama setelah berlabuh di pelabuhan Chornomorsk.”

    Gambar-gambar di media sosial menunjukkan kapal berwarna biru-putih itu terbakar. Kapal tersebut adalah feri sepanjang 185 meter yang berlayar di bawah bendera Panama, menurut dokumen informasi di situs web perusahaan tersebut.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sebelumnya, bahwa “sebuah kapal sipil di pelabuhan Chornomorsk mengalami kerusakan,” tanpa menyebutkan kapal tersebut.

    “Ini sekali lagi membuktikan bahwa Rusia tidak hanya menolak untuk menganggap serius kesempatan diplomasi saat ini, tetapi juga melanjutkan perang yang bertujuan untuk menghancurkan kehidupan normal di Ukraina,” katanya di media sosial.

    (ygs/ygs)

  • RI dan Rusia Siap Bangun Industri Perkapalan

    RI dan Rusia Siap Bangun Industri Perkapalan

    Jakarta –

    Kerja sama industri antara Indonesia dengan Rusia terus menunjukkan perkembangan pesat dan semakin strategis. Hal ini disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat menghadiri pertemuan bilateral dan membuka gelaran Indonesia Russia Business Matching yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Moskow awal Desember 2025.

    Indonesia dan Rusia tengah menjajaki penyelesaian dua dokumen penting kerja sama industri. Dokumen tersebut meliputi MoU on Cooperation in the Field of Shipbuilding (Kerja Sama di Bidang Perkapalan) dan MoU on Cooperation in the Field of Scientific Research on the Safe Use of Chrysotile Asbestos (Kerja Sama di Bidang Penelitian Ilmiah tentang Penggunaan Asbes Krisotil).

    Salah satu MoU, yakni riset keselamatan penggunaan chrysotile asbestos, telah ditandatangani Menperin RI bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia Anton Alikhanov di Moskow, 8 Desember 2025.

    “Kami berharap, MoU lainnya dapat segera diselesaikan sehingga memberikan kejelasan kerangka kolaborasi bagi industri besar maupun IKM kedua negara,” tuturnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

    Hubungan kedua negara telah bergerak ke arah yang lebih substantif dan komprehensif, khususnya dengan pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, yang memperkuat koordinasi bilateral serta membuka ruang kerja sama strategis yang lebih luas.

    Agus mengungkapkan, selama ini perkembangan kerja sama ekonomi kedua negara sangat positif. Pada 2024, total perdagangan bilateral nonmigas mencapai US$ 3,9 miliar, dengan tren peningkatan sebesar 18,69% sejak 2020. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan kedua negara telah meningkat menjadi US$ 4,04 miliar.

    Di sisi lain, investasi Rusia di Indonesia juga mencatat pergerakan yang konsisten. Pada 2024, total investasi mencapai US$ 262,7 juta, sementara hingga September 2025, investasi Rusia telah mencapai US$ 147,2 juta.

    “Angka-angka tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pelaku industri Rusia terhadap stabilitas ekonomi dan potensi pengembangan industri di Indonesia,” ujar Agus.

    Agus menambahkan, dialog intensif untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis antara pelaku industri Indonesia dan Rusia menjadi faktor penting dalam kelancaran hubungan dagang dan investasi. Salah satu tantangan utama adalah biaya logistik akibat jarak geografis yang cukup jauh.

    Oleh karena itu, ia mengapresiasi penyelenggaraan Working Group on Trade, Investment and Industry ke-6 pada 1112 Maret 2025 sebagai bagian dari Sidang Komisi Bersama Indonesia Rusia yang dilaksanakan pada April 2025 di Jakarta. Forum tersebut telah menghasilkan sejumlah kesepakatan teknis yang mencakup isu industri, penguatan rantai pasok halal, perdagangan, logistik, standardisasi, sertifikasi, pertanian, hingga sektor finansial.

    Lebih lanjut, Agus menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap percepatan penyelesaian dan penandatanganan Indonesia Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU FTA). Menurutnya, perjanjian ini akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku industri Indonesia melalui peningkatan daya saing tarif dan pengurangan hambatan non-tarif.

    “Kami berharap perjanjian ini dapat segera ditandatangani dan menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan rantai pasok serta memperluas penetrasi produk industri nasional di kawasan Eurasia,” tegas Agus.

    Dalam konteks kerja sama multilateral, Indonesia juga menyatakan komitmen kuat dalam mendukung program-program di bawah naungan BRICS. Salah satu fokus penting adalah partisipasi Indonesia dalam BRICS Centre for Industrial Competences (BCIC).

    Kerja sama itu akan menitikberatkan pengembangan berbagai sektor seperti digitalisasi industri, teknologi mobilitas baru, transportasi tanpa awak, pengembangan sumber daya manusia industri, pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM), transformasi digital, kecerdasan buatan, dan bioindustri.

    “Kami menilai BCIC merupakan platform strategis bagi transfer teknologi dan percepatan modernisasi industri nasional menuju industri yang cerdas, hijau, dan inklusif,” imbuhnya.

    Promosi industri strategis

    Rangkaian agenda bilateral ini diperkuat dengan penyelenggaraan IndonesiaRussia Business Matching, yang dihadiri oleh pejabat tinggi Rusia serta pelaku industri dari kedua negara. Forum ini dirancang untuk mempromosikan sektor-sektor industri strategis Indonesia dan memperkenalkan proyek investasi prioritas, sekaligus membuka peluang joint manufacturing dan alih teknologi dengan perusahaan Rusia.

    Kegiatan ini diikuti oleh 19 peserta dari sembilan perusahaan Indonesia yang mewakili kawasan industri, perusahaan teknologi, serta asosiasi komoditas. Dari pihak Rusia, hadir 51 peserta yang berasal dari sektor pertambangan, telekomunikasi, elektronik, mesin industri, jasa keuangan, hingga teknologi keamanan. Berbagai paparan disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Rusia dan Belarus, perwakilan KADIN Komite RusiaBelarus, Himpunan Kawasan Industri (HKI), serta unit teknis Kemenperin.

    Business Matching tersebut menghasilkan capaian konkret berupa penandatanganan nota kesepahaman antara HKI dan dua lembaga Rusia. Komitmen dengan Foreign Trade Center (FTC) Rusia mencakup fasilitasi peluang investasi, penyelenggaraan roadshow, kunjungan industri, misi dagang, hingga pertukaran informasi yang akan mempermudah investor Rusia memasuki kawasan industri Indonesia.

    Sedangkan MoU kedua, yang dilakukan dengan Association of Industrial Parks (AIP) Rusia, berfokus pada peningkatan daya saing kawasan industri melalui pertukaran informasi pengembangan kawasan serta koordinasi kunjungan lapangan terstruktur di Indonesia maupun Rusia.

    Keseluruhan hasil ini menegaskan bahwa Indonesia dan Rusia tidak hanya memperkuat dialog kebijakan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret di tingkat dunia usaha. Kami optimistis, pertemuan bilateral dan kegiatan Business Matching ini akan memperkuat posisi kedua negara sebagai mitra strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi dinamika global, ungkap Agus.

    Agus juga menyoroti kesiapan Indonesia untuk tampil sebagai Partner Country pada perhelatan INNOPROM 2026, pameran industri terbesar yang akan berlangsung pada 69 Juli 2026 di Rusia. Ia menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut merupakan peluang strategis untuk memperkenalkan kekuatan industri manufaktur nasional kepada pasar Rusia dan global.

    “Kami meminta dukungan Pemerintah Rusia agar keterlibatan Indonesia sebagai Partner Country dapat berjalan optimal. INNOPROM 2026 akan menjadi momentum penting untuk mempertemukan pelaku industri kedua negara serta menciptakan peluang kolaborasi baru,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)

  • Presiden Ingin Pastikan Penanganan dan Pemulihan

    Presiden Ingin Pastikan Penanganan dan Pemulihan

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada hari ini. Prabowo ingin memastikan percepatan penanganan masyarakat yang terdampak bencana sepulangnya dari luar negeri.

    Presiden Prabowo Subianto diketahui baru saja menyelesaikan kunjungan resmi kenegaraan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu, 10 Desember dan langsung menuju Aceh.

    “Jadi, hari ini Bapak Presiden sekembalinya lawatan luar negeri, ini adalah hari kedua beliau mengunjungi saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana beberapa hari yang lalu,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melalui keterangan video, Sabtu, 13 Desember.

    Prasetyo menyebut kehadiran Prabowo di lokasi terdampak bencana juga bertujuan memberikan dukungan secara langsung kepada warga. “Beliau ingin terus memastikan percepatan penanganan, pemulihan, rehabilitasi saudara-saudara kita,” ungkapnya.

    Dalam kunjungannya itu, Prabowo turut mengajak para menterinya. “Ada Menteri PU (Pekerjaan Umum), ada Menteri ESDM kemudian ada Panglima TNI, Kapolri yang sejak terjadinya bencana sampai hari ini semua menjadi garda terdepan di dalam membantu masyarakat kita,” tegas Prasetyo.

    “Ini sekaligus juga membuktikan Bapak Presiden benar-benar ingin memberikan yang terbaik, memberikan support yang terbaik. Segala kekuatan dikerahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana,” sambung dia.

    Prasetyo mengatakan Prabowo juga sempat melaksanakan rapat terbatas. Dalam kegiatan itu, juga dibahas persiapan Natal dan Tahun Baru.

    “Jadi sekaligus selain beliau ingin memastikan penanganan bencana ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan secepat-cepatnya, beliau juga kemudian mengadakan rapat untuk persiapan Nataru,” jelas dia.

    Pembahasan ini, sambung dia, mencakup sejumlah hal seperti fasilitas umum, ketersediaan bahan bakar minyak di seluruh wilayah hingga masalah peningkatan curah hujan.

    “Beliau minta untuk itu terus diperhatikan termasuk peringatan dini dari BMKG untuk beberapa daerah yang mungkin di Natal dan Tahun Baru ini akan mengalami peningkatan curah hujan untuk juga menjadi perhatian. Termasuk ketersediaan bahan-bahan pokok dan bahan makanan diminta untuk dijaga kestabilannya di tengah masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru.”

     

  • Kapal Turki Lagi-lagi Diserang di Laut Hitam, Ukraina Tuding Rusia Pelakunya

    Kapalnya Rusak Akibat Serangan, Turki Serukan Akhiri Perang Rusia-Ukraina

    Jakarta –

    Ukraina sebut serangan udara Rusia merusak sebuah kapal milik Turki di pelabuhan di wilayah Laut Hitam Odesa. Operator kapal tersebut dalam pernyataan turut mengungkapkan adanya serangan yang merusak kapal.

    Dilansir AFP, Jumat (13/12/2025), serangan tersebut memicu seruan baru dari Ankara untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur pelabuhan, beberapa jam setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara pribadi mengangkat masalah ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    “Rusia melancarkan serangan rudal terhadap infrastruktur pelabuhan sipil di wilayah Odesa,” kata Menteri Restorasi Ukraina Oleksiy Kuleba di Telegram, menambahkan bahwa sebuah feri Turki telah rusak dan tidak ada korban jiwa.

    Perusahaan maritim Turki Cenk Shipping mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kapalnya “yang seluruhnya bermuatan buah-buahan segar, sayuran, dan persediaan makanan di rute Karasu-Odesa, menjadi sasaran serangan udara hari ini pukul 16:00 waktu setempat, tak lama setelah berlabuh di pelabuhan Chornomorsk.”

    Gambar-gambar di media sosial menunjukkan kapal berwarna biru-putih itu terbakar. Kapal tersebut adalah feri sepanjang 185 meter yang berlayar di bawah bendera Panama, menurut dokumen informasi di situs web perusahaan tersebut.

    “Ini sekali lagi membuktikan bahwa Rusia tidak hanya menolak untuk menganggap serius kesempatan diplomasi saat ini, tetapi juga melanjutkan perang yang bertujuan untuk menghancurkan kehidupan normal di Ukraina,” katanya di media sosial.

    Erdogan telah menyerukan “gencatan senjata terbatas” terkait serangan terhadap pelabuhan dan fasilitas energi dalam perang Rusia-Ukraina, selama pembicaraan tatap muka dengan mitranya dari Rusia, Vladimir Putin, pada Jumat (12/12).

    Setelah serangan itu, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan: “Kami sekali lagi menekankan pentingnya mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina secepatnya, dan kami menegaskan kembali perlunya kesepakatan untuk mencegah eskalasi di Laut Hitam, termasuk memastikan keselamatan maritim dan menangguhkan serangan yang menargetkan energi dan infrastruktur pelabuhan.”

    (rfs/rfs)

  • Bertemu Putin, Erdogan Serukan Gencatan Senjata Terbatas Rusia-Ukraina

    Bertemu Putin, Erdogan Serukan Gencatan Senjata Terbatas Rusia-Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam pertemuan empat mata dengan Putin itu, Erdogan menyerukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina.

    Dilansir AFP, Jumat (12/12/2025), pertemuan keduanya terjadi hari ini di sela-sela KTT di Turkmenistan. Erdogan mengatakan upaya untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina merupakan pilihan berharga bagi Putin.

    Kantor pemerintahan Erdogan mengusulkan adanya gencatan senjata terbatas terkait perang Ukraina dan Rusia. Gencatan senjata terbatas itu meliputi penghentian serangan ke fasilitas energi dan pelabuhan.

    Pernyataan Erdogan ini muncul setelah beberapa serangan terhadap kapal tanker yang terkait dengan Rusia di Laut Hitam. Beberapa di antaranya adalah serangan drone yang diklaim oleh Kyiv.

    Hal ini menuai kritik keras dari Ankara, yang kemudian memanggil utusan dari Rusia dan Ukraina. Pihak Turki memperingatkan bahwa serangan tersebut merupakan “eskalasi yang mengkhawatirkan”.

    Turki, yang berupaya mempertahankan hubungan dengan Moskow dan Kyiv sepanjang perang, mengendalikan Selat Bosporus, jalur penting untuk mengangkut gandum Ukraina dan minyak Rusia menuju Mediterania.

    Pada bulan November, Erdogan mengatakan kesepakatan gencatan senjata yang mencakup energi dan infrastruktur pelabuhan merupakan dasar potensial untuk negosiasi menuju perjanjian perdamaian komprehensif, selama pertemuan daring sekutu Ukraina.

    (ygs/rfs)