Tag: Viva Yoga

  • Menteri dan wakil menteri tiba di Istana untuk sidang kabinet

    Menteri dan wakil menteri tiba di Istana untuk sidang kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran menteri dan wakil menteri, kepala lembaga, dan utusan khusus Presiden tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu siang, untuk mengikuti sidang kabinet perdana tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Kegiatan itu, yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WIB, turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri-menteri beserta wakil menteri mulai berdatangan secara bergantian mulai sekitar pukul 14.00 WIB.

    Jajaran menteri dan wakil menteri yang datang itu, diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Kemudian, jajaran wakil menteri yang tiba sejak pukul 14.00 WIB, di antaranya Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.

    Menteri Kehutanan, saat ditanya mengenai agenda sidang kabinet hari ini, menjelaskan Presiden Prabowo bakal memberikan arahan-arahan kepada jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

    “Dari agenda tertulis, akan ada arahan dari Pak Presiden mengenai 3 bulan, 100 hari pertama, dan mungkin Presiden juga akan memberikan perintah kepada kami untuk 100 hari ke depan seperti apa,” kata Raja Juli menjawab pertanyaan wartawan.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tepat menyentuh 100 hari pertama masa kerja pada 28 Januari 2025.

    Prabowo dan Gibran resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024. Dalam hari yang sama, Presiden Prabowo langsung mengumumkan nama kabinet dan jajaran menterinya.

    Presiden kemudian melantik jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga pada 21 Oktober 2024.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Geger di Indonesia Kala Uya Kuya Ditegur Warga Los Angeles

    Geger di Indonesia Kala Uya Kuya Ditegur Warga Los Angeles

    Jakarta

    Anggota DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya tengah heboh diperbincangkan lantaran dirinya ditegur saat merekam situasi kebakaran di Los Angeles. Momen tersebut terekam dalam video yang direkam korban kebakaran dan viral di media sosial.

    Terlihat dalam video tersebut Uya Kuya bersama keluarganya dan beberapa orang tengah mengambil gambar. Kemudian terdengar suara perekam video, yang disebut korban kebakaran Los Angeles, menyampaikan protes karena merekam pekarangan rumahnya.

    Uya Kuya menyebut peristiwa itu terjadi di Altadena. Dia menyebut dirinya saat itu baru saja mengunjungi rumah WNI yang terbakar.

    “Oh sudah lama, setelah kebakaran, lama itu sebelum viral. Jadi intinya itu di Altadena, kita abis kunjungi rumah WNI yang terbakar, 3 blok dari situ,” kata Uya Kuya saat dimintai konfirmasi.

    Uya pun menegaskan tidak masuk ke pekarangan rumah korban kebakaran seperti yang disampaikan peng-upload video. “Kita nggak masuk pekarangan orang. Dan sebelumnya kita ambil gambar di tempat-tempat lain, dan ada juga puluhan orang lain dan juga bule-bule dan orang lain. Oh bukan (di pekarangan rumah korban kebakaran), di jalanan umum, kita mana mungkin berani masuk ke halaman rumah orang,” imbuh dia.

    Alasan Uya Rekam

    Foto: Instagram/king_uyakuya

    Uya mengatakan saat itu dia memang diminta awak media untuk memvideokan situasi di lokasi kebakaran. Dia mengatakan permintaan itu didasari beredarnya video-video hoax di Indonesia berkaitan dengan insiden kebakaran tersebut.

    “Nah pada saat itu kita lagi diminta sama teman-teman wartawan untuk diminta video, jadi itu bukan untuk kepentingan TikTok, reels, atau YouTube kita, bukan, karena beredarnya kan video video hoax sama AI di Indonesia, sama berita-berita yang menyesatkan di Indonesia tentang kebakaran di LA, mereka minta video real-nya dengan beberapa orang Indonesia dan YouTuber Indonesia yang ada di situ, anak LA yang tahu juga situasinya,” jelasnya.

    Uya mengatakan kala itu banyak aparat keamanan setempat yang turut mendampingi. Dia juga mengaku sudah diizinkan untuk merekam dan mengambil gambar selama dilakukan di tempat umum.

    “Nah, pada saat itu dari rumah orang WNI kita jalan di blok sebelah, di situ ada National Guard, polisi, FBI, dan kita ngobrol sama mereka dan mereka mempersilakan ambil gambar selama di public space, nggak masuk ke dalam rumah orang,” ujarnya.

    “Jadi diizinkan dan diizinkan kalau mau ambil gambar dipersilakan selama ada di public space dan sidewalk di luar di pinggir jalan,” ujarnya.

    Setop Rekam

    Foto: Febri/detikHOT

    Uya pun langsung menghentikan proses pengambilan gambarnya setelah mendapat teguran. Dia juga sudah meminta maaf.

    “Itu intinya, saat ditegur juga kita setop rekamannya, dan kita nggak tahu dia yang punya rumah juga, dan kita nggak tahu dia merekam, kita tahunya pas dia upload, dan dia rekam sebelumnya juga rekam duluan semenit, baru negur, dan video yang di-upload itu dipotong, harusnya masih ada lanjutannya, tapi gapapa, itu hak dia. Intinya kita sudah say sorry, kita sudah hapus juga videonya, dan misal dibilang Uya Kuya untuk kepentingan konten, mana? Di TikTok dan di YouTube nggak kita naikkan, dan kita nggak tahu itu bakal viral. Kita ngirim video itu ke teman teman yang minta di rumah,” ungkapnya.

    Uya pun menduga ditegur oleh warga setempat karena menggunakan bahasa Indonesia selama berada di sana. Dia juga mengungkit adanya fenomena scammer mencari donasi yang belakangan terjadi di sana.

    “Cuma karena mungkin mereka nggak ngerti bahasa kita, jadi kita ditegur sendiri, yang lain nggak ditegur, padahal yang lain datang ambil video juga, kita doang yang ditegur, tapi nggak apa-apa, kita ngerti juga perasaan mereka, dan setelah kita lihat video mereka yang di-upload di TikTok kan banyak komentar yang di-like sama si peng-upload itu, yang dia like itu ternyata yang mereka bicarakan kita dituduhnya scammer,” tutur dia.

    “Karena di LA ini ada banyak scammer yang memanfaatkan kesempatan kebakaran ini untuk mencari donasi, mereka nipu untuk kepentingan pribadi, dengan atas namakan korban korban kebakaran. Yang lagi ramenya itu di sini. Dan mereka nggak tahu saya siapa, dan bahasa kita juga bahasa Indonesia ya kan. Karena sebelumnya ada kejadian itu, jadinya begitu di situ,” lanjutnya.

    PAN Bela

    Foto: Waketum PAN Viva Yoga (Mulia/detikcom)

    Anggota DPR RI Fraksi PAN Surya Utama alias Uya Kuya viral di media sosial karena kena tegur setelah merekam situasi setelah kebakaran di Altadena, Los Angeles, Amerika Serikat. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga membela Uya Kuya.

    “Mas Uya Kuya telah melakukan klarifikasi soal itu. Mas Uya Kuya sebelum mengambil video posisinya di area publik, tidak masuk pekarangan rumah, dan telah berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Jadi tidak ada peraturan yang dilanggar Mas Uya Kuya,” kata Viva saat dihubungi, Minggu (19/1/2025).

    Dia menilai Uya Kuya justru memberikan edukasi ke publik dengan mengambil gambar atau video atas peristiwa kebakaran di Los Angeles. Viva lantas mengungkit artificial intelligence.

    “Mengambil gambar atau video atas peristiwa apa pun, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan agar publik mendapatkan informasi yang benar, valid, dan akurat itu justru ada nilai edukasinya. Saat ini, untuk mendapatkan informasi yang benar, valid, dan akurat di media sosial membutuhkan perjuangan tersendiri karena kemajuan teknologi dan artificial intelligence (AI) yang sangat canggih,” ucap dia.

    Menurutnya, Uya Kuya justru menghadirkan informasi yang sesuai dengan realitas di lapangan. Selain itu, dia meyakini peliputan atau dokumentasi di Los Angeles terkait kebakaran dilakukan secara masif.

    “Apa yang dilakukan oleh Mas Uya Kuya untuk berada di lokasi adalah salah satu cara untuk menghadirkan informasi yang sesuai realitas, tanpa direkayasa atau di edit. Dan dalam kehidupan demokrasi seperti di USA, peliputan media massa di lokasi kebakaran juga masif. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar sesuai realitas,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 4

    (azh/azh)

  • Diungkap Hashim, Prabowo Sudah Beberapa Kali Mau Disogok Saat Mulai Berkuasa

    Diungkap Hashim, Prabowo Sudah Beberapa Kali Mau Disogok Saat Mulai Berkuasa

    GELORA.CO –  Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menghadiri Perayaan Natal Nasional Partai Gerindra Tahun 2024 di Gereja Tiberias Bekasi, Margahayu, Bekasi, Sabtu (18/1/2025).

    Pantauan Wartakotalive.com, Hashim datang mengenakan atasan batik cokelat.

    Dia ditemani Wakil Menteri (Wamen) Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria (Ariza), Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dan sejumlah pejabat lainnya.

    Dalam sambutannya di depan para ratusan jemaat, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan banyak godaan yang datang saat partainya memegang kekuasaan. 

    Bahkan, godaan itu sampai kepada upaya menyogok Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya menyaksikan, Pak Prabowo menyaksikan, apa yang terjadi saat kita dalam kekuasaan datang godaan. Pak Prabowo cerita sama saya, dia sudah beberapa kali sudah mau disogok, saya terus terang saja, saya bersaksi saya juga mau disogok,” ungkap Hashim.

    Dia mengatakan, berbagai bentuk godaan tersebut pun ditolak oleh Presiden Prabowo maupun dirinya. 

    “Kita ingat bahwa kita kalah tiga kali 2009 kalah, 2014 kalah, 2019 kalah, namun berkat tuhan kita, kita menang 2024. Dengan pengalaman yang begitu lama kita bisa belajar. Saya kira ini Tuhan yang bertindak, sampai sekarang Pak Prabowo tetap menolak,” kata Hashim. 

    “Tuhan Yesus saksi saya, saya juga menolak. Saya kembalikan uang, saya kembalikan macam-macam, Pak Prabowo juga,” imbuhnya.

    Hashim menyebut ke depan akan semakin banyak godaan yang datang. 

    Dengan begitu, Hashim berharap kepada seluruh kader Gerindra yang hadir untuk berperilaku baik.

    “Saya berharap tokoh-tokoh nasional sekarang jadi Gubernur, jadi Bupati, jadi penguasa, tetap kita berdoa kepada Tuhan yang maha esa kita tetap dilindungi,” katanya.

    “Kita ada perisai untuk menolak godaan-godaan yang tetap datang dan saya kira di masa depan tetap kita akan digoda, tapi kita percaya iman kita tetap kita menolak godaan setan,” jelas dia.

  • Wamen Viva Yoga Jadikan Kawasan Transmigrasi Payahe sebagai Lumbung Pangan di Maluku Utara

    Wamen Viva Yoga Jadikan Kawasan Transmigrasi Payahe sebagai Lumbung Pangan di Maluku Utara

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi ingin menjadikan kawasan transmigrasi Payahe sebagai lumbung pangan di Maluku Utara.

    Viva mengatakan hal itu ketika menerima anggota DPRD, kepala Dinas Transmigrasi, dan jajaran lain Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

    Kehadiran mereka ke kantor kementerian yang beralamat di Kalifate itu untuk menyampaikan berbagai hal terkait perkembangan kawasan transmigrasi yang berada di Tidore.

    “Di Payahe, Kementerian Transmigrasi sudah mengerjakan berbagai program seperti peningkatan jalan poros, lanjutan normalisasi saluran, berbagai pembangunan gorong-gorong, pelat decker, box culvert, dan lanjutan tembok tepi,” kata Viva, Rabu (15/1/2025).

    Menurut Viva Yoga, saat ini salah satu prioritas program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan swasembada pangan. Untuk mendukung program tersebut dirinya mendorong agar Payahe menjadi lumbung pangan. “Potensi itu ada sebab ada berbagai kelompok tani dan lahan yang subur,” ujarnya.

  • HUT Ke-72 PDHI, Dokter Hewan Berperan Penting dalam Program Makan Bergizi Gratis

    HUT Ke-72 PDHI, Dokter Hewan Berperan Penting dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta Beritasatu.com – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan pentingnya peran dokter hewan dalam memenuhi kebutuhan protein hewani dan mencegah penyakit hewan di Indonesia.

    Meskipun jumlah tenaga kesehatan hewan masih jauh dari ideal, Viva Yoga mengajak para dokter hewan untuk tetap optimis berkontribusi dalam mendukung program makan bergizi gratis.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-72 Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

    Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 13.500 dokter hewan, jumlah yang dinilai belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Viva Yoga menyebutkan, idealnya Indonesia memerlukan tambahan 50.000 dokter hewan untuk mendukung berbagai program kesehatan hewan dan ketahanan pangan.

    “Sayangnya, dari ribuan perguruan tinggi, hanya 14 yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan (FKH),” ujar alumni FKH Universitas Udayana tersebut.

    Beberapa perguruan tinggi dengan FKH di Indonesia antara lain, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, UGM, IPB, Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana, Universitas Padjadjaran, Universitas Mandalika, Universitas Riau, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

    Viva Yoga juga mengungkapkan DPR saat ini tengah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Pelayanan Kedokteran Hewan yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Ia optimistis RUU tersebut dapat disahkan dalam waktu satu tahun jika mendapat dukungan mayoritas fraksi di DPR.

    “Ini demi kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas politisikus Partai Amanat Nasional (PAN).

    Dalam mendukung program makan bergizi gratis, Viva Yoga menekankan pentingnya peran dokter hewan untuk memastikan ketersediaan protein hewani yang berkualitas dan aman. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor protein hewani dari negara lain.

    “Kita harus mewujudkan swasembada pangan dan memenuhi kebutuhan protein hewani secara mandiri,” ujarnya.

    Dengan kerja sama antarkementerian dan dukungan semua pihak, Viva Yoga optimistis  Indonesia mampu mencukupi kebutuhan protein hewani.

    “Dokter hewan memiliki peran strategis dalam mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutupnya.

  • Kemarin, platform pendanaan IRENA hingga replikasi TPA BLE Banyumas

    Kemarin, platform pendanaan IRENA hingga replikasi TPA BLE Banyumas

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Minggu (12/1), mulai dari langkah IRENA sediakan platform pendanaan transisi energi hingga harapan akan adanya replikasi TPA BLE Banyumas, Jawa Tengah, di daerah lain.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    1. IRENA sediakan platform pendanaan guna bantu transisi energi Indonesia

    Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) menyediakan platform pendanaan, yakni Energy Transition Accelerator Financing (ETAF), untuk membantu transisi energi bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Sambil kami berupaya menutup kesenjangan (transisi energi), kami memiliki platform pendanaan yang saat ini terdiri dari 14 mitra,” ujar Direktur Jenderal Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) Francesco La Camera kepada ANTARA setelah menghadiri pembukaan Sidang Majelis Umum ke-15 IRENA di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu.

    2. Mentan dan Kapolri diskusi untuk wujudkan swasembada jagung

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendiskusikan program tanam jagung bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sehingga bisa mewujudkan swasembada komoditas pangan tersebut.

    “Diskusi (bersama Kapolri untuk swasembada) jagung. Sangat positif,” kata Mentan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    3. PBB minta subsidi bahan bakar fosil dipangkas demi transisi energi

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta kepada seluruh negara agar memangkas subsidi yang dialokasikan untuk bahan bakar fosil, dan mengalihkan anggaran tersebut untuk proyek transisi energi.

    “Pemerintah, masyarakat sipil, pengusaha, dan lain-lain harus bekerja sama untuk mendukung transisi energi, termasuk mengalihkan subsidi bahan bakar fosil ke investasi dalam transisi energi,” ucap Antonio Guterres pada pembukaan Sidang Majelis Umum ke-15 IRENA di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu.

    4. Wamentrans: Dokter hewan penting untuk dukung makan bergizi gratis
    Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa dokter hewan memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan program makan bergizi gratis.

    “Dokter hewan menjadi bagian penting untuk terlibat memenuhi kebutuhan protein hewani guna mendukung (program) makan bergizi gratis,” ujar Viva Yoga Mauladi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    5. Menteri PU harapkan TPA BLE Banyumas direplikasi daerah lain

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengharapkan Tempat Pembuangan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 dapat direplikasi daerah lain.

    “Ini contoh tempat pembuangan akhir yang sebenarnya harus ada di semua tempat, di seluruh kabupaten harusnya seperti ini,” katanya saat meninjau TPA BLE Banyumas yang berlokasi di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, Minggu.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apa yang Dibahas dalam Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol di Kertanegara?

    Apa yang Dibahas dalam Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol di Kertanegara?

    Apa yang Dibahas dalam Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol di Kertanegara?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com- 
    Presiden Republik Indonesia,
    Prabowo Subianto
    , mengundang sejumlah ketua umum partai politik ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Pada Sabtu (28/12/2024),
    Pertemuan tertutup ini berlangsung selama hampir dua jam, dimulai pukul 17.00 WIB, dan dihadiri oleh berbagai ketua umum parpol dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
    Dalam kesempatan ini, ketua umum yang hadir antara lain Muhaimin Iskandar (PKB), Ahmad Syaikhu (PKS), Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), Bahlil Lahadalia (Partai Golkar).
    Selain itu, ada juga Anggota DPR RI sekaligus Politikus Partai Nasdem Viktor Laiskodat; serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra.
    Pertemuan ini berlangsung sebelum mereka menuju acara Perayaan Natal Nasional 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB.
    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa kedatangan para ketua umum parpol tersebut adalah untuk mendampingi Presiden Prabowo dalam acara Natal.
    Namun, ia enggan mengungkapkan isi pembicaraan yang terjadi selama pertemuan.
    “Sambil ngobrol-ngobrol karena sudah lama enggak ketemu itu aja,” ujarnya.
    Bahlil mengatakan, pertemuan itu diisi dengan diskusi terkait situasi jelang akhir tahun.
    Bahlil menyebutkan, pertemuan itu merupakan pertemuan biasa untuk menemani Prabowo yang hendak menghadiri acara perayaan Natal pada Sabtu malam.
    “Kumpul-kumpul aja mau nemenin Pak Presiden jalan ke (perayaan) Natal (di GBK). Diskusi-diskusi biasa karena mau menjelang akhir tahun, bagaimana ke depan,” kata Bahlil
    Seusai menghadiri perayaan Natal nasional, Prabowo Subianto menjelaskan kepada awak media bahwa pertemuan tersebut adalah agenda rutin yang biasanya dilakukan seminggu sekali.
     Terlebih, dirinya baru pulang lawatan dari luar negeri. Diketahui Prabowo sempat melakukan kunjungan kerja ke Kairo, Mesir, beberapa hari lalu.
    “Pertemuan kan sudah beberapa saat saya keliling pergi ke luar negeri. Biasanya kita seminggu sekali bertemu,” kata Prabowo, Sabtu malam.
    Ia menekankan bahwa topik pembicaraan tidak spesifik, dan lebih kepada persiapan menghadapi libur akhir tahun.
    “Jadi ini dalam rangkaian menghadapi libur dan sebagainya,” kata Prabowo.
    Hal yang sama dinyatakan oleh Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, yang menyebutkan bahwa pertemuan itu tidak membahas isu tertentu, melainkan merupakan pertemuan rutin.
    Ia juga menjelaskan bahwa biasanya pertemuan diadakan setiap Jumat dengan agenda makan siang, namun kali ini dilakukan pada hari Sabtu karena kesibukan.
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyatakan bahwa pertemuan tersebut bersifat internal dan tidak berkaitan dengan agenda politik tertentu.
    “Enggak (bahas PDI-P masuk kabinet). Enggak bahas urusan politik, nanti lagi, ya,” jelasnya.
    Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menambahkan bahwa pertemuan bertujuan untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
    Ia menjelaskan bahwa diskusi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
    “Untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar dapat mempercepat cita-cita mewujudkan masyarakat adil makmur,” ujar Viva Yoga.
    Ia juga menekankan bahwa pertemuan itu hanyalah silaturahmi dan diskusi antara para ketua umum partai politik.
    “Hanya silaturahmi dan diskusi antara ketua umum partai politik dengan Pak Prabowo,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viva Yoga PAN Ikut-ikutan Serang PDIP soal Kenaikan PPN 12%

    Viva Yoga PAN Ikut-ikutan Serang PDIP soal Kenaikan PPN 12%

    loading…

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyoroti sikap PDIP yang menolak terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 %. Foto/Riana Rizkia

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyoroti sikap PDIP yang menolak terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 %. Menurutnya, PDIP seakan seperti lempar batu sembunyi tangan bila menolak kenaikan PPN 12%.

    Sebab, kata Yoga, PDIP menjadi salah satu Fraksi di DPR yang turut setuju PPN dinaikkan menjadi 12% sebagaimana UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 7 Oktober 2021. Bahkan, kata dia, Panitia Kerja (Panja) RUU HPP itu dipimpin oleh Dolfie Othniel Frederic Palit yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP.

    “Jika sekarang sikap PDIP menolak kenaikan PPN 12 persen dan seakan-seakan bertindak seperti hero, hal itu akan seperti lempar batu sembunyi tangan, hehe,” ujar Yoga dalam keterangan tertulis yang dikutip, Senin (23/12/2024).

    Wakil Menteri Transmigrasi ini mengatakan, sebagian masyarakat akan menilai bahwa perubahan sikap PDIP dikaitkan dengan posisinya yang berada di luar pemerintahan. Pasalnya, kata dia, argumentasi PDIP ditentukan oleh posisi dalam kekuasaan.

    “Dulu setuju bahkan berada di garis terdepan, sekarang menolak, juga di garis terdepan, hehe,” ucap Viva.

    Terlepas dari itu, Viva mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan kenaikan PPN 12% ini terhadap barang mewah. Menurutnya, langkah ini bijak dalam rangka untuk melindungi daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi.

    “Pemerintah dipastikan akan melindungi dan memberdayakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi atas semua aspirasi yang berkembang di masyarakat,” pungkasnya.

    (rca)

  • Wakil Ketua Umum PAN Nilai Sikap PDIP Tolak PPN 12 Persen Seperti ‘Lempar Batu Sembunyi Tangan’ – Halaman all

    Wakil Ketua Umum PAN Nilai Sikap PDIP Tolak PPN 12 Persen Seperti ‘Lempar Batu Sembunyi Tangan’ – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyoroti sikap sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Dia berpandangan sikap PDIP layaknya pepatah seperti lempar batu sembunyi tangan.

    Menurutnya, kebijakan tersebut sudah ada dalam usulan revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang kemudian disahkan menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 7 Oktober 2021, dan telah disetujui oleh Fraksi DPR PDI-P.

    “Dalam pembahasan di Panitia Kerja (Panja) RUU HPP itu, dipimpin oleh Dolfie Othniel Frederic Palit, yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari fraksi PDIP,” ujar Viva dalam pesan yang diterima, Minggu (22/12/2024).

    Menurut Viva, perubahan sikap PDI-P yang kini menolak kenaikan PPN 12 persen, memberikan kesan inkonsistensi, padahal sebelumnya sudah menyetujui.

    “Jika sekarang sikap PDIP menolak kenaikan PPN 12 persen dan seakan-seakan bertindak seperti hero, hal itu akan seperti lempar batu sembunyi tangan,” ucapnya.

    Wamen Transmigrasi itu menambahkan bahwa sebagian masyarakat akan menilai perubahan sikap PDIP sebagai strategi politik, mengingat saat ini mereka berada di luar pemerintahan.

    “Dulu setuju dan berada di garis terdepan, sekarang menolak, juga di garis terdepan,” tambahnya.

    Adapun kebijakan Presiden Prabowo untuk memberlakukan PPN 12 persen secara lex specialist hanya untuk barang-barang mewah, dikatakan Viva, adalah langkah bijaksana dalam rangka untuk melindungi daya beli masyarakat  dan mencegah kontraksi ekonomi.

    “Pemerintah dipastikan akan melindungi dan memberdayakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi atas semua aspirasi yang berkembang di masyarakat,” tandasnya

    Terpisah, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Dolfie Othniel Frederic Palit, meluruskan tudingan Partai Gerindra yang menyebut partainya menginisiasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen melalui Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021.

    Dolfie menjelaskan bahwa UU HPP adalah inisiatif Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diajukan ke DPR pada 5 Mei 2021.

    “UU HPP merupakan UU inisiatif Pemerintahan Jokowi yang disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021,” kata Dolfie, saat dikonfirmasi pada Minggu (22/12/2024).

    Dia menegaskan, delapan fraksi di DPR, termasuk Partai Gerindra, menyetujui pengesahan UU HPP pada 7 Oktober 2021. Adapun satu-satunya fraksi yang menolak adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Dolfie menjelaskan, UU HPP berbentuk omnibus law yang mengubah ketentuan pada sejumlah undang-undang, termasuk UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU PPN, dan UU Cukai. 

    Selain itu, UU HPP juga mengatur Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Pajak Karbon.

    Salah satu poin penting UU HPP adalah ketentuan bahwa tarif PPN mulai 2025 akan menjadi 12 persen, meningkat dari tarif saat ini yang sebesar 11 persen. 

    Namun, Dolfie menegaskan, pemerintah diberi ruang untuk menyesuaikan tarif tersebut dalam rentang 5-15 persen berdasarkan kondisi perekonomian nasional sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3).

  • PAN-Gerindra hingga Projo Kompak Soroti PDIP Dianggap Cuci Tangan soal PPN 12 Persen – Halaman all

    PAN-Gerindra hingga Projo Kompak Soroti PDIP Dianggap Cuci Tangan soal PPN 12 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025. 

    Wacana kenaikan PPN 12 persen itu merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Namun, belakangan muncul penolakan dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai kenaikan PPN 12 persen bakal memberatkan ekonomi masyarakat. 

    Kritikan juga datang dari PDI Perjuangan (PDIP) yang notabene merupakan salah satu di antara partai yang menyetujui RUU HPP bersama Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. 

    Sementara fraksi yang menolak adalah PKS.

    Sikap PDIP itu lantas mendapat sorotan dari Partai Gerindra, PAN hingga ormas Projo (Pro Jokowi). 

    Gerindr: Hanya Bisa Senyum dan Geleng-Geleng Ketawa

    Wakil Ketua Umum Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku heran dengan sikap PDIP yang mengkritik kebijakan ini. 

    Padahal, kata Rahayu, Fraksi PDIP saat itu menjadi ketua panitia kerja (panja) pembahasan RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

    Kala itu, kader PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit yang menjadi Ketua Panja. 

    “Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen.”

    “Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa,” ungkap Rahayu kepada Tribunnews, Sabtu (21/12/2024). 

    Politisi yang kerap dipanggil Sara itu menilai PDIP semestinya menolak saat pembahasan RUU HPP.

    “Padahal mereka saat itu Ketua Panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka Ketua Panjanya?” ungkapnya.

    PAN: Lempar Batu Sembunyi Tangan

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengibaratkan sikap PDIP seperti lempar batu sembunyi tangan.

    Menurutnya, kenaikan PPN 12 persen sudah termaktub dalam usulan revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang kemudian disahkan menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 7 Oktober 2021, dan telah disetujui oleh Fraksi DPR PDI-P.

    Menurut Viva, perubahan sikap PDIP yang kini menolak kenaikan PPN 12 persen, memberikan kesan inkonsistensi.

    “Jika sekarang sikap PDI-P menolak kenaikan PPN 12 persen dan seakan-seakan bertindak seperti hero, hal itu akan seperti lempar batu sembunyi tangan, hehe,” ucapnya.

    Ia pun menganggap bahwa sikap PDIP merupakan strategi politik. 

    “Dulu setuju dan berada di garis terdepan, sekarang menolak, juga di garis terdepan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, menurut Viva, kebijakan yang diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto terkait PPN 12 persen, merupakan langkah bijaksana.

    Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat serta mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam.

    “Kebijakan Presiden Prabowo untuk memberlakukan PPN 12 persen secara lex specialist hanya untuk barang-barang mewah adalah langkah bijaksana dalam rangka untuk melindungi daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi” ungkapnya

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memonitor dan mengevaluasi aspirasi masyarakat terkait kebijakan tersebut.

    Projo: PDIP Jangan Cuci Tangan

    Kritikan sikap PDIP juga datang dari organisasi Projo (Pro Jokowi). 

    “PDIP sebagai pemilik suara terbesar di DPR waktu itu ikut mendorong pemberlakuan PPN 12 persen.”

    “Kok, sekarang lempar batu sembunyi tangan,“ kata Wakil Ketua Umum DPP PROJO, Freddy Damanik, Minggu (22/12/2025).

    Projo menilai PDIP sebagai partai pemenang yang berkuasa ketika itu tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap rakyat. 

    Ketua DPR waktu itu juga politikus PDIP Puan Maharani, yang kini kembali menjabat Ketua DPR.

    Namun, para politikus PDIP justru membuat seolah Presiden Prabowo yang menyebabkan munculnya kenaikan tarif PPN 12 persen. 

    “Masyarakat harus tahu bahwa ada tindakan membohongi publik lewat pernyataan-pernyataan yang memojokkan Presiden Prabowo, Projo mendukung penuh kebijakan pemerintahan Prabowo,”  ujar Freddy. 

    Menurut Freddy, pemerintah tidak lepas tangan dengan persoalan ini.

    Presiden Prabowo melaksanakan perintah UU HPP untuk menerapkan tarif PPN 12 persen per 1 Januari 2025.

    Meski begitu, tarif pajak tersebut hanya dikenakan bagi barang mewah.

    Menurutnya, ini bukti Presiden Prabowo memahami kondisi dan mencari cara untuk tidak membebani rakyat.

    (Tribunnews.com/Milani/ Hendra Gunawan/Gilang Putranto)