Tag: Viva Yoga

Wamen Viva Yoga Janji Perbaiki Jalan untuk Warga Transmigrasi di Bungo Jambi: Akan Dibantu APBN 2026

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, pemerintah saat ini berupaya untuk memperkuat kawasan transmigrasi dengan memperbaiki fasilitas dasar dan meningkatkan produktivitas kebun masyarakat.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Tabligh Akbar Ikatan Muslim Kuamang Kuning (IMMK) yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-240 Dusun Karya Harapan Mukti dan peringatan 40 Tahun Transmigrasi Kuamang Kuning, Kabupaten Bungo, Jambi Minggu (7/12/2025).

Dalam kesempatan itu juga, Viva juga mendengarkan aspirasi warga, di mana soal kondisi jalan rusak, layanan kesehatan, dan pengangkutan hasil panen sawitnya.

“Tadi saya bicara dengan Bapak Bupati Bungo, untuk jalan, Insyallah nanti akan dibantu APBN tahun anggaran 2026. Supaya ibu-ibu yang hamil tidak melahirkan sebelum waktunya karena kondisi jalan yang rusak,” kata dia di lokasi.

Viva pun mengungkapkan akan ada program replanting sawit salah satunya tentu memperbaiki jalan.

08/12/2025 02:01
PAN Sepakat Usulan Bahlil soal Koalisi Permanen: Harus Masuk UU Pemilu

Jakarta –

PAN turut merespons usulan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia terkait koalisi permanen. PAN sepakat dengan usulan tersebut namun perlu dimasukkan dalam UU Pemilu.

“Pernyataan ketua umum Golkar, Mas Bahlil Lahadalia, patut diapresiasi dalam meletakkan fondasi membangun sistem presidensial Indonesia ke depan dengan multi partai. Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, maka harus masuk di pasal di UU Pemilu. Jika itu terjadi, maka PAN satu pemikiran dengan Golkar,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, Sabtu (6/12/2025).

“Kita tunggu jadwal revisi UU Pemilu (kodifikasi dari tiga UU, yakni UU Pilpres; UU Penyelenggara Pemilu; UU Pemilihan Anggota DPR, DPD; DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota),” lanjutnya.

Di sisi lain, Viva menyebut usulan koalisi permanen memang kerap muncul di setiap pembahasan revisi UU Pemilu. Di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu 2019 dan 2024, tidak ada pasal yang mengatur tentang pembentukan koalisi permanen, baik sebelum atau setelah Pemilu Presiden dilaksanakan.

“Sewaktu di DPR (2009-2019), saya pernah dua kali menjadi anggota Pansus RUU Pemilu. Isu koalisi permanen selalu muncul dalam setiap pembahasan Undang-Undang tentang Pemilu,” ujarnya.

“Besar kemungkinan presiden terpilih akan mengalami sandera politik oleh DPR karena hanya memiliki kekuatan minoritas. Jika hal itu terjadi maka pemerintah tidak akan dapat bekerja maksimal untuk merealisasikan visi dan janji-janji politik saat kampanye,” lanjut Viva.

Wakil Menteri Transmigrasi ini menambahkan, konfigurasi kekuatan politik di DPR sangat menentukan stabilitas pemerintahan. Karena itu, menurut Viva, meski koalisi permanen dapat menjadi salah satu opsi penguatan sistem presidensial, tetap dibutuhkan desain regulasi yang cermat agar tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam praktik pemerintahan.

Sebelumnya, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan koalisi permanen di acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Istora Senayan, Jakarta. Bahlil mengusulkan koalisi permanen di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

“Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini izinkan kami memberikan saran perlu dibuatkan koalisi permanen,” kata Bahlil, Jumat (5/12/2025).

Diketahui, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir di puncak HUT Golkar ini. Kembali ke Bahlil, ia tak ingin partai-partai yang ada di koalisi saat ini keluar-masuk.

Menurutnya, koalisi yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran harus solid. “Jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang di sini senang di mana-mana hatiku senang,” tutur Bahlil.

(eva/idh)

06/12/2025 13:38
Bang Zulhas Mudah Tersentuh Hatinya jika Melihat Penderitaan

GELORA.CO – PAN merespons video Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas yang viral tengah memanggul karung beras saat mengunjungi korban bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Menurut berbagai pihak, apa yang dilakukan Zulhas tersebut sekadar pencitraan semata

Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi pun menanggapi tudingan tersebut dengan santai dan menyatakan Zulhas tidak sedang melakukan pencitraan.

Dia menegaskan sosok yang juga merupakan Ketua Umum PAN itu memang mudah tergerak hatinya ketika ada masyarakat yang tengah membutuhkan bantuan.

Viva turut mengungkapkan Zulhas memiliki sifat suka menolong orang.

“Bang Zul mengangkut karung atau membantu membersihkan rumah dari lumpur bukanlah untuk pencitraan. Tapi itulah Bang Zul yang mudah tersentuh hatinya jika melihat penderitaan dan selalu berempati buta.”

“Tidak ada kepalsuan dalam bersikap. Itu murni dari hatinya. Sejak PAN berdiri tahun 1998, sikap Bang Zul tidak berubah untuk selalu ringan tangan membantu dan menolong orang,” katanya kepada Tribunnews.com, Jumat (5/12/2025).

Namun, Viva turut berterima kasih kepada masyarakat yang mengkritik Zulhas dan menganggap tindakannya memanggul karung beras hanyalah pencitraan.

Hanya saja, dia kembali menegaskan bahwa Zulhas merupakan sosok yang bekerja serius demi kepentingan bangsa dan negara.

“Atas penilaian itu, Bang Zul mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya. Tapi Bang Zul akan tetap bekerja serius untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara, berapapun nilai yang diberikan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Zulhas memang melakukan kunjungan ke lokasi bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra Barat (Sumbar) pada 30 November 2025 lalu.

Dia turut mengabadikan momen kunjungannya tersebut dengan mengunggah video di akun Instagram pribadinya.

Dalam takarir yang dituliskan, Zulhas mengungkapkan dukacita yang mendalam bagi korban bencana tersebut.

“Di tengah genangan yang menelan jejak kehidupan, kita kembali diingatkan betapa rapuhnya segalanya. Di Padang, air bah bukan hanya merusak rumah tapi juga merenggut tawa, kenangan, dan rasa aman,” tulisnya.

Zulhas pun turut mendoakan agar kondisi para korban dipulihkan dan dapat beraktivitas seperti sedia kala.

Selain itu, dia juga menyebut janji pemerintah yang akan membangun kembali rumah korban terdampak.

“Semoga setiap langkah pemulihan membawa kembali harapan bagi mereka yang kehilangan. Insyaallah, pemerintah akan bangun kembali rumah-rumah itu,” ujarnya.

Sementara, pada video tersebut, tampak Zulhas mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan memakai sepatu bot sembari memanggul karung beras.

Ia pun turut menyapa korban terdampak banjir dan tanah longsor.

Dia juga menenangkan salah satu korban yang rumahnya telah rata dengan tanah akibat terjangan banjir bandang.

“Ibu rumahnya di mana?” tanya Zulhas.

“Ini, Pak, rumah kami, Pak. Hanyut ini, Pak,” jawab salah satu korban.

Setelah itu, Zulhas langsung memasuki salah satu rumah yang terdampak dan membersihkan lumpur menggunakan cangkul.

“Boleh, Pak, bantu Ibu bersih-bersih,” ujar Zulhas.

Selanjutnya, Zulhas menemui seorang wanita yang berprofesi sebagai penjahit dan berjanji akan mengganti mesin jahitnya yang hanyut diterjang banjir dan longsor.

“Nanti saya pribadi bantu modal usaha, ya. Biar semangat lagi ya, Bu,” kata Zulhas.

Di sisi lain, warga net menganggap momen Zulhas memanggul karung beras hanyalah pencitraan semata.

“Sok jadi pahlawan,” kata salah satu warganet.

“Manggul-manggul beras maksudnya apa??? Duh ini orang,” ujar warganet lainnya.

“Keren pak, ini sedang shooting apa pak???” tulis warganet lainnya.

05/12/2025 10:18
Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi Nasional 3 Desember 2025

Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Transmigrasi bukan sekadar program pemindahan penduduk, tetapi telah menjadi urat nadi strategi pembangunan nasional.
Presiden RI Prabowo Subianto bahkan memberikan empat amanat yang harus direalisasikan agar manfaat
transmigrasi
benar-benar dirasakan masyarakat.
Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans)
Viva Yoga Mauladi
menegaskan, transmigrasi berperan besar dalam menjaga kedaulatan bangsa serta mendorong pemerataan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan para Ketua Umum Cabang dan Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (
HMI
) dalam kegiatan Sekolah Pimpinan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Sekolah kepemimpinan itu digelar pada 30 November–5 Desember 2025 dengan tema “
Konsolidasi Sinergi dan Integrasi HMI Mengawal Indonesia Emas
”.
Viva kemudian menjelaskan empat amanat Presiden Prabowo terkait penguatan program transmigrasi.
Pertama
, transmigrasi berfungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pemindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang longgar, sepi, dan tak berpenghuni, khususnya di kawasan perbatasan, dapat mencegah penetrasi, intervensi, atau aneksasi pihak asing.
Menurut Viva, pengalaman lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menunjukkan pentingnya keberadaan penduduk di wilayah terluar Indonesia.
“Perpindahan penduduk melalui program transmigrasi adalah bagian dari upaya menjaga integrasi nasional,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (3/12/2025).
Amanat
kedua
adalah pengentasan kemiskinan. Negara, kata Viva, memiliki tanggung jawab untuk mengubah nasib rakyat.
Melalui transmigrasi, para transmigran mendapatkan lahan 1–2 hektar (ha) sebagai bentuk reforma agraria sekaligus tanggung jawab negara kepada rakyat agar ada perubahan nasib, kesejahteraan, dan pendapatan.
“Reforma agraria diharapkan dengan menjadikan tanah bukan hanya sekadar tempat pemukiman, tetapi juga sebagai sumber ekonomi,” ujar Viva.
Ketiga
, transmigrasi berperan penting dalam mewujudkan
swasembada pangan
. Banyak kawasan transmigrasi yang kini berkembang menjadi sentra produksi pangan, terutama beras.
“Saat berkeliling daerah transmigrasi dari Sumatera hingga Papua, saya melihat sebagian besar kawasan transmigrasi menjadi lumbung pangan nasional,” ujar mantan Ketua Umum HMI Cabang Denpasar tersebut.
Amanat
keempat
adalah melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemindahan penduduk ke daerah yang sebelumnya sepi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi hingga membentuk kawasan kota terpadu mandiri (KTM).
Viva menjelaskan, daerah yang awalnya sepi dan kosong dapat berkembang menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru karena ramai.
“Banyak kawasan transmigrasi tumbuh menjadi KTM, seperti Lagita di Bengkulu Utara,” ungkapnya.
Viva menambahkan, konsep transmigrasi sejatinya telah dipikirkan para pendiri bangsa.
Mantan anggota Komisi IV DPR dua periode itu mengutip pesan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menekankan pentingnya industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa. Untuk mendukung itu, diperlukan pemindahan penduduk sebagai tenaga kerja.
Program transmigrasi yang telah berjalan sejak 1950, dimulai pada era Presiden Sukarno, hingga kini berhasil melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi, yakni Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
Di era pemerintahan Presiden Prabowo, program transmigrasi berlanjut melalui lima program unggulan 5T, yaitu Trans Tuntas, Trans Gotong Royong, Trans Karya Nusa, Trans Patriot, dan Trans Lokal.
Menurut Viva, ketertarikan daerah terhadap program transmigrasi semakin meningkat. Banyak bupati dan gubernur mengajukan usulan pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah mereka.
“Saat ini, ada sekitar 50 kabupaten yang ingin daerahnya dibangun kawasan transmigrasi,” tambahnya.
Viva menilai, antusiasme para kepala daerah menunjukkan bahwa transmigrasi masih sangat dibutuhkan masyarakat
Hal itu, kata dia, sejalan dengan empat amanat yang disampaikan Presiden Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 10:44
Jaga Tanah dan Air dari Ancaman Aneksasi

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi kini memegang peran strategis dalam pembangunan nasional.

Ia menjelaskan bahwa selain berfungsi untuk pemerataan penduduk, program transmigrasi juga berperan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia. Salah satunya di kawasan Barelang, Batam, yang pada 2025 telah ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi.

“Jadi kawasan Barelang, Batam, Rempang, Galang adalah kawasan yang paling adil di tanah-tanahnya milik Pak Menteri pada tahun 2025 ini, menjadi kawasan Transmigrasi,” ujarnya di Pangkalan PSDKP Jembatan II Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Senin (1/1/2025).

Viva menjelaskan bahwa mandat Presiden Prabowo Subianto menempatkan transmigrasi sebagai instrumen strategis dalam menjaga keutuhan NKRI. Dengan perpindahan penduduk ke daerah-daerah lambat tumbuh, kawasan sepi, hingga wilayah tanpa sinyal dan listrik, transmigrasi disebut berfungsi mengamankan tanah dan air dari ancaman aneksasi pihak luar.

“Karena menurut amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan adanya Kementerian Transmigrasi yang baru, untuk menjaga NKRI dengan perpindahnya penduduk ke wilayah yang lambat, wilayah yang sepi, tidak ada sinyal, tidak ada listrik,” paparnya.

“Untuk menjaga tanah, menjaga air agar tidak ada aneksasi, tidak ada penetrasi dari luar,” sambungnya.

Ia menambahkan bahwa perpindahan penduduk juga memperkuat nilai kebangsaan melalui proses asimilasi antara warga transmigran dan masyarakat lokal.

50 Usulan Lokasi Transmigrasi Baru

Viva mengungkapkan adanya 50 usulan lokasi transmigrasi baru yang diajukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ia menilai antusiasme daerah menunjukkan bahwa program transmigrasi masih dibutuhkan untuk membuka akses dan menumbuhkan pusat ekonomi baru.

Menurutnya, banyak wilayah terpencil yang membutuhkan konektivitas agar masyarakatnya dapat berkembang. Ia mencontohkan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah yang biaya perjalanan antarwilayahnya lebih mahal dibanding rute menuju Jakarta.

“Tujuannya adalah untuk membuka akses, membuka jalan, agar tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di daerah. Seperti di daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, biayanya lebih mahal dibanding saya ke Jakarta,” katanya.

02/12/2025 18:23
Zulhas instruksikan kader PAN perbanyak kerja nyata bagi masyarakat

“Rakyat tidak membutuhkan janji dan yang hanya ‘omon-omon’,”

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menginstruksikan kader partai tersebut untuk memperbanyak kerja nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Zulhas saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 1 PAN tahun 2025 yang digelar pada tanggal 24-25 November 2025 di Bogor, Jawa Barat.

Dilansir dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, Zulhas dalam pidatonya menegaskan bahwa seluruh kader PAN, baik yang ada di pemerintahan (eksekutif) maupun legislatif hingga pengurus partai di setiap tingkatan, harus fokus bekerja dengan program yang nyata manfaat serta berdampak bagi rakyat dan hasilnya dapat dirasakan rakyat.

“Rakyat tidak membutuhkan janji dan yang hanya ‘omon-omon’,” katanya dilansir dari keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Rakernas 1 PAN tahun 2025 ini juga memutuskan bahwa sebagai bagian dari pemerintahan, PAN akan terus berada di garis depan dalam mendukung Presiden RI Prabowo Subianto dan seluruh kebijakan pemerintah agar dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat membacakan keputusan rekomendasi Rakernas 1 PAN tahun 2025.

“Mulai hari ini, berdasarkan rekomendasi hasil Rakernas bahwa tidak ada lagi yang setengah-setengah. PAN solid mendukung Presiden Prabowo Subianto dan semua program pemerintahan sampai akhir masa jabatan,” ucapnya.

Hal-hal lain yang dibahas dalam Rakernas PAN ini adalah rekomendasi yang bersifat internal, di antaranya adalah penguatan ekosistem digital PAN, instruksi bagi seluruh kader agar bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, hingga rekomendasi perubahan logo partai yang akan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

26/11/2025 17:07
Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025

Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie mengungkap gagasan mereset Indonesia dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Jimly menyebutkan, gagasan itu muncul karena ia menilai arah ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia harus dievaluasi secara menyeluruh setelah lebih dari dua dekade reformasi bergulir.
“Alhamdulillah ketemu pimpinan PAN, maka kami diskusikan mengenai pentingnya Indonesia ini kalau bahasa anak muda, direset. Sesudah 28 tahun sejak ’98 ya kan, reformasi, ini perlu dievaluasi ulang menyeluruh,” kata Jimly seusai pertemuan di rumah dinas Zulhas, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Jimly menuturkan, evaluasi mencakup struktur parlemen, kekuasaan kehakiman, birokrasi pemerintahan, hingga seluruh aparatur penegak hukum.
“Bagaimana (evaluasi) tentang struktur parlemennya, bagaimana kekuasaan kehakimannya, kok keadilan kok kayaknya makin menjauh dari rakyat kecil, ya kan. Begitu juga birokrasi pemerintahan,” ungkap Jimly.
Ia menyoroti bahwa keadilan kini terasa semakin jauh dari rakyat kecil, sementara lembaga penegak hukum justru menghadapi berbagai persoalan serius.
“Kasus-kasus (penegak hukum) tuh banyak sekali. Artinya semua lembaga penegak hukum kita sedang bermasalah sekarang,” imbuh dia.
Jimly juga menyinggung maraknya organisasi advokat meski undang-undang mengatur hanya satu organisasi.
Ia menilai kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan penegakan hukum semakin rumit.
Jimly menilai ledakan kemarahan publik terhadap institusi negara yang terjadi pada Agustus lalu menjadi menjadi bukti bahwa saluran aspirasi rakyat sedang tersumbat.
Jimly pun berpandangan, bukan hanya Polri yang harus dibenahi, melainkan seluruh struktur ketatanegaraan, termasuk MPR, DPR, DPD, DPRD, hingga lembaga perwakilan daerah seperti MRP di Papua dan DPRA di Aceh.
Jimly mengatakan terdapat dua pekerjaan besar yang kini berjalan bersamaan, yakni percepatan
reformasi Polri
melalui komisi yang dibentuk Presiden, serta agenda perubahan kelima UUD 1945.
“Nah, maka kita harus menata kembali sistem ketatanegaraan mulai dengan perubahan kelima ini. Gitu lho. Tapi mulai dulu dengan polisi,” pungkasnya.
Pertemuan Jimly dan Zulhas juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Waketum PAN sekaligus Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan anggota DPR fraksi PAN Desy Ratnasari serta Ketua DPP PAN sekaligus Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 11:26
Kementrans Ajak Pengusaha Lokal Kembangkan Kawasan Transmigrasi

Jakarta –

Kementerian Transmigrasi terus berupaya untuk mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat ekonomi baru. Salah satu strateginya yakni dengan menggandeng pengusaha lokal.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi usai acara Rakernas Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) 2025 di Yogyakarta, hari ini.

“Kami menawarkan agar pengurus dan anggota KEIND bisa menanam modal investasi di kawasan transmigrasi. Karena masih terbuka peluang, lahan-lahan yang masih kosong untuk pertanian, perkebunan, peternakan, sebagian juga ada pertambangan yang bisa dikerjasamakan dengan pihak yang lain dengan pihak swasta,” kata Viva dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).

Waketum PAN ini menjelaskan nantinya pihak swasta bisa memainkan peran dalam penanaman modalnya. Sebab lahan dan tenaga kerja sudah tersedia di kawasan transmigrasi.

“Mereka ikut dilibatkan dalam proses untuk penanaman modal investasi. Karena di kawasan transmigrasi sudah ada lahannya, sudah ada tenaga kerjanya. Tinggal manajemen pengelolaan penanaman modalnya,” jelasnya.

Dia menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan oleh Kementrans.

“Iya, ini bagian dari transformasi transmigrasi. Karena kita memiliki paradigma baru untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi yang lebih memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan, baik itu satuan permukiman maupun masyarakat setempat,” tutupnya.

(anl/ega)

25/10/2025 18:52
Menko AHY Apresiasi Open House 24 Jam Kementrans, Wujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Responsif Nasional 20 Oktober 2025

Menko AHY Apresiasi Open House 24 Jam Kementrans, Wujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Responsif
Tim Redaksi
KOMPAS.com
— Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi Kegiatan Open House 24 Jam Non Stop Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
Kegiatan tersebut merupakan wadah komunikasi antara pemerintah bersama masyarakat.
“Saya menyambut baik kegiatan yang digelar hari ini, yaitu 24 Jam Open House Bersama Kementerian Transmigrasi,” ujarnya dalam acara tersebut, Sabtu (18/10/2025).
AHY menyebut, pihaknya menyaksikan dialog yang begitu hangat antara masyarakat, khususnya para transmigran yang hadir dalam kegiatan itu.
“Mereka saat ini berada di berbagai kawasan transmigrasi seluruh Indonesia termasuk hadir pula para kepala daerah,” katanya.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, ide Open House 24 Jam terinspirasi dari inisiatif Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang aktif melaporkan kondisi lapangan, bahkan di luar jam kerja.
Inspirasi tersebut kemudian melahirkan gagasan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika era digital.
“Saya juga punya akun media sosial yang dikelola admin. Jadi, bukan berarti saya selalu
on
(aktif) di media sosial,” kata Iftitah.
Ia menuturkan, laporan dari TEP kerap disampaikan melalui media sosial, bahkan pada waktu malam hari.
Iftitah pun mengaku mengapresiasi fleksibilitas tim yang tetap siap memberikan laporan meski pada pukul 01.00 WIB atau 02.00 WIB.
Acara itu menjadi wadah dialog langsung antara masyarakat, kepala daerah, dan para pegawai Kementrans, termasuk perwakilan dari berbagai kawasan transmigrasi, seperti Kayong Utara (Kalimantan Barat), Luwu Timur (Sulawesi Selatan), dan Seram Timur (Maluku).
Selama 24 jam penuh, masyarakat dapat memberikan aspirasi, gagasan, dan kritik konstruktif secara langsung maupun melalui media sosial kementerian.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menambahkan, semangat dari kegiatan itu adalah agar masyarakat memiliki akses untuk aspirasi dan kritik.
“Tadi saya lihat ada kritiknya, tetapi kritik membangun. Ini disampaikan dengan cara yang baik dan juga jika itu memang dirasakan faktual dan rasional,” ujarnya.
Oleh karenanya, kata Viva, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendengarkan aspirasi ataupun kritik dari masyarakat tersebut.
Terkait hal itu, Menko AHY menilai, inisiatif tersebut sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kolaborasi lintas sektor untuk pemerataan pembangunan.
Dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi, Open House 24 Jam diharapkan menjadi simbol transformasi Kementerian Transmigrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/10/2025 18:53
AHY Puji Open House 24 Jam Kementrans, Jadi Ruang Dialog Pemerintah & Warga

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi langkah Kementerian Transmigrasi yang menggelar kegiatan Open House 24 Jam sebagai wadah dialog terbuka pemerintah dan masyarakat.

AHY mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat di kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

“Saya menyambut baik kegiatan Open House 24 Jam bersama Kementerian Transmigrasi. Kita tadi juga menyaksikan dialog yang begitu hangat antara masyarakat, khususnya mereka yang berada di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Termasuk hadir pula para kepala daerah,” ujar AHY dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

Pada kesempatan tersebut, AHY menyoroti lima program Kementerian Transmigrasi yang dinilai mampu memperkuat pembangunan kewilayahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini antara lain, Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Karyanusa Nusantara, Gotong Royong, dan Patriot Transmigrasi.

“Ada lima. Yang pertama, Program Transmigrasi Tuntas. Tadi kita saksikan penyerahan sertipikat hak milik bagi para anggota masyarakat di kawasan transmigrasi. Ini menandakan mereka mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang ditinggalinya,” jelasnya.

Lebih lanjut, AHY menjelaskan Program Patriot Transmigrasi mengirim tim ekspedisi ke berbagai daerah untuk melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi kawasan transmigrasi. Hal ini bertujuan agar wilayah tersebut dapat dikembangkan dan dikerjasamakan dengan kementerian teknis lainnya.

“Kami dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ingin terus mendorong kolaborasi yang erat antar lima kementerian yang secara langsung berada di garis depan,” ucapnya.

Ia mengungkapkan satu tahun pertama masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi fase penting untuk memetakan tantangan pembangunan dan memperkuat arah kebijakan ke depan.

Terkait pelaksanaan Open House 24 Jam, AHY menilai inisiatif tersebut mencerminkan semangat pelayanan publik yang partisipatif dan transparan.

“Saya menilai ini sebuah inisiatif dengan semangat pelayanan publik yang luar biasa – bagaimana masyarakat dapat memiliki akses langsung untuk menyampaikan masukan, aspirasi, dan juga kritik,” paparnya.

Menurut AHY, kritik dan aspirasi yang disampaikan secara konstruktif harus dijadikan bahan evaluasi pemerintah. “Tadi saya lihat ada kritik, tapi kritik membangun, disampaikan dengan cara yang baik. Jika memang faktual dan rasional, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendengarkan aspirasi ataupun kritik dari masyarakat,” tegasnya.

Di akhir sambutan, AHY mengapresiasi Kementerian Transmigrasi yang dinilainya dapat menjadi teladan bagi lembaga pemerintah lainnya.

“Saya rasa Kementerian Transmigrasi bisa menjadi contoh bahwa institusi pemerintahan perlu memiliki ruang yang cukup luas untuk dialog dan interaksi dengan masyarakat di mana pun berada,” pungkas AHY.

Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut AHY turut didampingi Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga. Digelar selama 24 jam, kegiatan tersebut diisi dengan dialog hangat antara pemerintah, masyarakat, dan para kepala daerah dari berbagai kawasan transmigrasi seperti Kayong Utara (Kalimantan Barat), Luwu Timur (Sulawesi Selatan), dan Seram Bagian Timur (Maluku).

(prf/ega)

19/10/2025 09:46