Xcloud.id

Tag: Viva Yoga Mauladi

  • HUT Ke-72 PDHI, Dokter Hewan Berperan Penting dalam Program Makan Bergizi Gratis

    HUT Ke-72 PDHI, Dokter Hewan Berperan Penting dalam Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta Beritasatu.com – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan pentingnya peran dokter hewan dalam memenuhi kebutuhan protein hewani dan mencegah penyakit hewan di Indonesia.

    Meskipun jumlah tenaga kesehatan hewan masih jauh dari ideal, Viva Yoga mengajak para dokter hewan untuk tetap optimis berkontribusi dalam mendukung program makan bergizi gratis.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-72 Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

    Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 13.500 dokter hewan, jumlah yang dinilai belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Viva Yoga menyebutkan, idealnya Indonesia memerlukan tambahan 50.000 dokter hewan untuk mendukung berbagai program kesehatan hewan dan ketahanan pangan.

    “Sayangnya, dari ribuan perguruan tinggi, hanya 14 yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan (FKH),” ujar alumni FKH Universitas Udayana tersebut.

    Beberapa perguruan tinggi dengan FKH di Indonesia antara lain, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, UGM, IPB, Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana, Universitas Padjadjaran, Universitas Mandalika, Universitas Riau, Universitas Negeri Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

    Viva Yoga juga mengungkapkan DPR saat ini tengah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Pelayanan Kedokteran Hewan yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Ia optimistis RUU tersebut dapat disahkan dalam waktu satu tahun jika mendapat dukungan mayoritas fraksi di DPR.

    “Ini demi kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas politisikus Partai Amanat Nasional (PAN).

    Dalam mendukung program makan bergizi gratis, Viva Yoga menekankan pentingnya peran dokter hewan untuk memastikan ketersediaan protein hewani yang berkualitas dan aman. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor protein hewani dari negara lain.

    “Kita harus mewujudkan swasembada pangan dan memenuhi kebutuhan protein hewani secara mandiri,” ujarnya.

    Dengan kerja sama antarkementerian dan dukungan semua pihak, Viva Yoga optimistis  Indonesia mampu mencukupi kebutuhan protein hewani.

    “Dokter hewan memiliki peran strategis dalam mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutupnya.

  • Kemarin, platform pendanaan IRENA hingga replikasi TPA BLE Banyumas

    Kemarin, platform pendanaan IRENA hingga replikasi TPA BLE Banyumas

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Minggu (12/1), mulai dari langkah IRENA sediakan platform pendanaan transisi energi hingga harapan akan adanya replikasi TPA BLE Banyumas, Jawa Tengah, di daerah lain.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    1. IRENA sediakan platform pendanaan guna bantu transisi energi Indonesia

    Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) menyediakan platform pendanaan, yakni Energy Transition Accelerator Financing (ETAF), untuk membantu transisi energi bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Sambil kami berupaya menutup kesenjangan (transisi energi), kami memiliki platform pendanaan yang saat ini terdiri dari 14 mitra,” ujar Direktur Jenderal Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) Francesco La Camera kepada ANTARA setelah menghadiri pembukaan Sidang Majelis Umum ke-15 IRENA di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu.

    2. Mentan dan Kapolri diskusi untuk wujudkan swasembada jagung

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendiskusikan program tanam jagung bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sehingga bisa mewujudkan swasembada komoditas pangan tersebut.

    “Diskusi (bersama Kapolri untuk swasembada) jagung. Sangat positif,” kata Mentan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    3. PBB minta subsidi bahan bakar fosil dipangkas demi transisi energi

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta kepada seluruh negara agar memangkas subsidi yang dialokasikan untuk bahan bakar fosil, dan mengalihkan anggaran tersebut untuk proyek transisi energi.

    “Pemerintah, masyarakat sipil, pengusaha, dan lain-lain harus bekerja sama untuk mendukung transisi energi, termasuk mengalihkan subsidi bahan bakar fosil ke investasi dalam transisi energi,” ucap Antonio Guterres pada pembukaan Sidang Majelis Umum ke-15 IRENA di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu.

    4. Wamentrans: Dokter hewan penting untuk dukung makan bergizi gratis
    Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa dokter hewan memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan program makan bergizi gratis.

    “Dokter hewan menjadi bagian penting untuk terlibat memenuhi kebutuhan protein hewani guna mendukung (program) makan bergizi gratis,” ujar Viva Yoga Mauladi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    5. Menteri PU harapkan TPA BLE Banyumas direplikasi daerah lain

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengharapkan Tempat Pembuangan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 dapat direplikasi daerah lain.

    “Ini contoh tempat pembuangan akhir yang sebenarnya harus ada di semua tempat, di seluruh kabupaten harusnya seperti ini,” katanya saat meninjau TPA BLE Banyumas yang berlokasi di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, Minggu.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apa yang Dibahas dalam Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol di Kertanegara?

    Apa yang Dibahas dalam Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol di Kertanegara?

    Apa yang Dibahas dalam Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol di Kertanegara?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com- 
    Presiden Republik Indonesia,
    Prabowo Subianto
    , mengundang sejumlah ketua umum partai politik ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Pada Sabtu (28/12/2024),
    Pertemuan tertutup ini berlangsung selama hampir dua jam, dimulai pukul 17.00 WIB, dan dihadiri oleh berbagai ketua umum parpol dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
    Dalam kesempatan ini, ketua umum yang hadir antara lain Muhaimin Iskandar (PKB), Ahmad Syaikhu (PKS), Agus Harimurti Yudhoyono (Partai Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), Bahlil Lahadalia (Partai Golkar).
    Selain itu, ada juga Anggota DPR RI sekaligus Politikus Partai Nasdem Viktor Laiskodat; serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra.
    Pertemuan ini berlangsung sebelum mereka menuju acara Perayaan Natal Nasional 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB.
    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa kedatangan para ketua umum parpol tersebut adalah untuk mendampingi Presiden Prabowo dalam acara Natal.
    Namun, ia enggan mengungkapkan isi pembicaraan yang terjadi selama pertemuan.
    “Sambil ngobrol-ngobrol karena sudah lama enggak ketemu itu aja,” ujarnya.
    Bahlil mengatakan, pertemuan itu diisi dengan diskusi terkait situasi jelang akhir tahun.
    Bahlil menyebutkan, pertemuan itu merupakan pertemuan biasa untuk menemani Prabowo yang hendak menghadiri acara perayaan Natal pada Sabtu malam.
    “Kumpul-kumpul aja mau nemenin Pak Presiden jalan ke (perayaan) Natal (di GBK). Diskusi-diskusi biasa karena mau menjelang akhir tahun, bagaimana ke depan,” kata Bahlil
    Seusai menghadiri perayaan Natal nasional, Prabowo Subianto menjelaskan kepada awak media bahwa pertemuan tersebut adalah agenda rutin yang biasanya dilakukan seminggu sekali.
     Terlebih, dirinya baru pulang lawatan dari luar negeri. Diketahui Prabowo sempat melakukan kunjungan kerja ke Kairo, Mesir, beberapa hari lalu.
    “Pertemuan kan sudah beberapa saat saya keliling pergi ke luar negeri. Biasanya kita seminggu sekali bertemu,” kata Prabowo, Sabtu malam.
    Ia menekankan bahwa topik pembicaraan tidak spesifik, dan lebih kepada persiapan menghadapi libur akhir tahun.
    “Jadi ini dalam rangkaian menghadapi libur dan sebagainya,” kata Prabowo.
    Hal yang sama dinyatakan oleh Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, yang menyebutkan bahwa pertemuan itu tidak membahas isu tertentu, melainkan merupakan pertemuan rutin.
    Ia juga menjelaskan bahwa biasanya pertemuan diadakan setiap Jumat dengan agenda makan siang, namun kali ini dilakukan pada hari Sabtu karena kesibukan.
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyatakan bahwa pertemuan tersebut bersifat internal dan tidak berkaitan dengan agenda politik tertentu.
    “Enggak (bahas PDI-P masuk kabinet). Enggak bahas urusan politik, nanti lagi, ya,” jelasnya.
    Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menambahkan bahwa pertemuan bertujuan untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
    Ia menjelaskan bahwa diskusi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
    “Untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar dapat mempercepat cita-cita mewujudkan masyarakat adil makmur,” ujar Viva Yoga.
    Ia juga menekankan bahwa pertemuan itu hanyalah silaturahmi dan diskusi antara para ketua umum partai politik.
    “Hanya silaturahmi dan diskusi antara ketua umum partai politik dengan Pak Prabowo,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viva Yoga PAN Ikut-ikutan Serang PDIP soal Kenaikan PPN 12%

    Viva Yoga PAN Ikut-ikutan Serang PDIP soal Kenaikan PPN 12%

    loading…

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyoroti sikap PDIP yang menolak terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 %. Foto/Riana Rizkia

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyoroti sikap PDIP yang menolak terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 %. Menurutnya, PDIP seakan seperti lempar batu sembunyi tangan bila menolak kenaikan PPN 12%.

    Sebab, kata Yoga, PDIP menjadi salah satu Fraksi di DPR yang turut setuju PPN dinaikkan menjadi 12% sebagaimana UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 7 Oktober 2021. Bahkan, kata dia, Panitia Kerja (Panja) RUU HPP itu dipimpin oleh Dolfie Othniel Frederic Palit yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP.

    “Jika sekarang sikap PDIP menolak kenaikan PPN 12 persen dan seakan-seakan bertindak seperti hero, hal itu akan seperti lempar batu sembunyi tangan, hehe,” ujar Yoga dalam keterangan tertulis yang dikutip, Senin (23/12/2024).

    Wakil Menteri Transmigrasi ini mengatakan, sebagian masyarakat akan menilai bahwa perubahan sikap PDIP dikaitkan dengan posisinya yang berada di luar pemerintahan. Pasalnya, kata dia, argumentasi PDIP ditentukan oleh posisi dalam kekuasaan.

    “Dulu setuju bahkan berada di garis terdepan, sekarang menolak, juga di garis terdepan, hehe,” ucap Viva.

    Terlepas dari itu, Viva mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan kenaikan PPN 12% ini terhadap barang mewah. Menurutnya, langkah ini bijak dalam rangka untuk melindungi daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi.

    “Pemerintah dipastikan akan melindungi dan memberdayakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi atas semua aspirasi yang berkembang di masyarakat,” pungkasnya.

    (rca)

  • Wakil Ketua Umum PAN Nilai Sikap PDIP Tolak PPN 12 Persen Seperti ‘Lempar Batu Sembunyi Tangan’ – Halaman all

    Wakil Ketua Umum PAN Nilai Sikap PDIP Tolak PPN 12 Persen Seperti ‘Lempar Batu Sembunyi Tangan’ – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyoroti sikap sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Dia berpandangan sikap PDIP layaknya pepatah seperti lempar batu sembunyi tangan.

    Menurutnya, kebijakan tersebut sudah ada dalam usulan revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang kemudian disahkan menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 7 Oktober 2021, dan telah disetujui oleh Fraksi DPR PDI-P.

    “Dalam pembahasan di Panitia Kerja (Panja) RUU HPP itu, dipimpin oleh Dolfie Othniel Frederic Palit, yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari fraksi PDIP,” ujar Viva dalam pesan yang diterima, Minggu (22/12/2024).

    Menurut Viva, perubahan sikap PDI-P yang kini menolak kenaikan PPN 12 persen, memberikan kesan inkonsistensi, padahal sebelumnya sudah menyetujui.

    “Jika sekarang sikap PDIP menolak kenaikan PPN 12 persen dan seakan-seakan bertindak seperti hero, hal itu akan seperti lempar batu sembunyi tangan,” ucapnya.

    Wamen Transmigrasi itu menambahkan bahwa sebagian masyarakat akan menilai perubahan sikap PDIP sebagai strategi politik, mengingat saat ini mereka berada di luar pemerintahan.

    “Dulu setuju dan berada di garis terdepan, sekarang menolak, juga di garis terdepan,” tambahnya.

    Adapun kebijakan Presiden Prabowo untuk memberlakukan PPN 12 persen secara lex specialist hanya untuk barang-barang mewah, dikatakan Viva, adalah langkah bijaksana dalam rangka untuk melindungi daya beli masyarakat  dan mencegah kontraksi ekonomi.

    “Pemerintah dipastikan akan melindungi dan memberdayakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi atas semua aspirasi yang berkembang di masyarakat,” tandasnya

    Terpisah, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Dolfie Othniel Frederic Palit, meluruskan tudingan Partai Gerindra yang menyebut partainya menginisiasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen melalui Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021.

    Dolfie menjelaskan bahwa UU HPP adalah inisiatif Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diajukan ke DPR pada 5 Mei 2021.

    “UU HPP merupakan UU inisiatif Pemerintahan Jokowi yang disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021,” kata Dolfie, saat dikonfirmasi pada Minggu (22/12/2024).

    Dia menegaskan, delapan fraksi di DPR, termasuk Partai Gerindra, menyetujui pengesahan UU HPP pada 7 Oktober 2021. Adapun satu-satunya fraksi yang menolak adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Dolfie menjelaskan, UU HPP berbentuk omnibus law yang mengubah ketentuan pada sejumlah undang-undang, termasuk UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU PPN, dan UU Cukai. 

    Selain itu, UU HPP juga mengatur Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Pajak Karbon.

    Salah satu poin penting UU HPP adalah ketentuan bahwa tarif PPN mulai 2025 akan menjadi 12 persen, meningkat dari tarif saat ini yang sebesar 11 persen. 

    Namun, Dolfie menegaskan, pemerintah diberi ruang untuk menyesuaikan tarif tersebut dalam rentang 5-15 persen berdasarkan kondisi perekonomian nasional sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3).

  • PAN-Gerindra hingga Projo Kompak Soroti PDIP Dianggap Cuci Tangan soal PPN 12 Persen – Halaman all

    PAN-Gerindra hingga Projo Kompak Soroti PDIP Dianggap Cuci Tangan soal PPN 12 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025. 

    Wacana kenaikan PPN 12 persen itu merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Namun, belakangan muncul penolakan dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai kenaikan PPN 12 persen bakal memberatkan ekonomi masyarakat. 

    Kritikan juga datang dari PDI Perjuangan (PDIP) yang notabene merupakan salah satu di antara partai yang menyetujui RUU HPP bersama Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. 

    Sementara fraksi yang menolak adalah PKS.

    Sikap PDIP itu lantas mendapat sorotan dari Partai Gerindra, PAN hingga ormas Projo (Pro Jokowi). 

    Gerindr: Hanya Bisa Senyum dan Geleng-Geleng Ketawa

    Wakil Ketua Umum Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku heran dengan sikap PDIP yang mengkritik kebijakan ini. 

    Padahal, kata Rahayu, Fraksi PDIP saat itu menjadi ketua panitia kerja (panja) pembahasan RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

    Kala itu, kader PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit yang menjadi Ketua Panja. 

    “Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen.”

    “Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa,” ungkap Rahayu kepada Tribunnews, Sabtu (21/12/2024). 

    Politisi yang kerap dipanggil Sara itu menilai PDIP semestinya menolak saat pembahasan RUU HPP.

    “Padahal mereka saat itu Ketua Panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka Ketua Panjanya?” ungkapnya.

    PAN: Lempar Batu Sembunyi Tangan

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengibaratkan sikap PDIP seperti lempar batu sembunyi tangan.

    Menurutnya, kenaikan PPN 12 persen sudah termaktub dalam usulan revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang kemudian disahkan menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 7 Oktober 2021, dan telah disetujui oleh Fraksi DPR PDI-P.

    Menurut Viva, perubahan sikap PDIP yang kini menolak kenaikan PPN 12 persen, memberikan kesan inkonsistensi.

    “Jika sekarang sikap PDI-P menolak kenaikan PPN 12 persen dan seakan-seakan bertindak seperti hero, hal itu akan seperti lempar batu sembunyi tangan, hehe,” ucapnya.

    Ia pun menganggap bahwa sikap PDIP merupakan strategi politik. 

    “Dulu setuju dan berada di garis terdepan, sekarang menolak, juga di garis terdepan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, menurut Viva, kebijakan yang diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto terkait PPN 12 persen, merupakan langkah bijaksana.

    Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat serta mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam.

    “Kebijakan Presiden Prabowo untuk memberlakukan PPN 12 persen secara lex specialist hanya untuk barang-barang mewah adalah langkah bijaksana dalam rangka untuk melindungi daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi” ungkapnya

    Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memonitor dan mengevaluasi aspirasi masyarakat terkait kebijakan tersebut.

    Projo: PDIP Jangan Cuci Tangan

    Kritikan sikap PDIP juga datang dari organisasi Projo (Pro Jokowi). 

    “PDIP sebagai pemilik suara terbesar di DPR waktu itu ikut mendorong pemberlakuan PPN 12 persen.”

    “Kok, sekarang lempar batu sembunyi tangan,“ kata Wakil Ketua Umum DPP PROJO, Freddy Damanik, Minggu (22/12/2025).

    Projo menilai PDIP sebagai partai pemenang yang berkuasa ketika itu tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap rakyat. 

    Ketua DPR waktu itu juga politikus PDIP Puan Maharani, yang kini kembali menjabat Ketua DPR.

    Namun, para politikus PDIP justru membuat seolah Presiden Prabowo yang menyebabkan munculnya kenaikan tarif PPN 12 persen. 

    “Masyarakat harus tahu bahwa ada tindakan membohongi publik lewat pernyataan-pernyataan yang memojokkan Presiden Prabowo, Projo mendukung penuh kebijakan pemerintahan Prabowo,”  ujar Freddy. 

    Menurut Freddy, pemerintah tidak lepas tangan dengan persoalan ini.

    Presiden Prabowo melaksanakan perintah UU HPP untuk menerapkan tarif PPN 12 persen per 1 Januari 2025.

    Meski begitu, tarif pajak tersebut hanya dikenakan bagi barang mewah.

    Menurutnya, ini bukti Presiden Prabowo memahami kondisi dan mencari cara untuk tidak membebani rakyat.

    (Tribunnews.com/Milani/ Hendra Gunawan/Gilang Putranto) 

  • Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

    Isu Politik Terkini: Jokowi Dinilai Cocok Gabung Gerindra hingga Zulhas Umumkan Pengurus PAN

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Jumat (13/12/2024). Berita mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai cocok gabung Gerindra menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait optimisme publik terhadap Prabowo-Gibran untuk menjalankan program prioritasnya, Zulkifli hasan yang mengumumkan susunan pengurus PAN, Efendi Simbolon yang mengajak Megawati dan Jokowi berdamai, hingga survei LPI terkait kinerja menteri Kabinet Merah Putih.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Publik Nilai Jokowi Cocok Gabung dengan Partai Gerindra
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik menilai Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) cocok bergabung dengan Partai Gerindra seusai keluar dari PDIP. Kehadiran Jokowi di Gerindra akan saling menguntungkan dan faktor kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pengikat.

    Hal ini disampaikan Wakil Direktur LPI Ali Ramadhan dalam acara peluncuran hasil survei bertajuk “Evaluasi Kabinet Merah Putih Akhir Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025” di Hotel Aryaduta, Semanggi, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    Berdasarkan data hasil survei tentang partai Jokowi, kata Ali, sebanyak 37,84% responden menginginkan dia bergabung dengan Partai Gerindra. Lalu disusul dengan Partai Golkar sebanyak 23,48%, PKB sebanyak 8,15%, PAN sebanyak 6,58%, Partai Demokrat 5,53% dan terakhir PKS sebanyak 2,52%. Sisanya responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    2. Mayoritas Publik Optimistis Prabowo-Gibran Bakal Sukses Wujudkan Program Prioritas
    Survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik optimistis pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa memujudkan visi misi dan program prioritas, seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, energi dan hilirisasi. Dengan komposisi kabinet saat ini, publik menilai Prabowo-Gibran bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan program-program prioritasnya.

    Sebanyak 63,1% responden menilai cukup yakin dan 16,5% menilai sangat yakin bahwa Prabowo-Gibran mampu meneruskan dan mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Sementara publik yang tidak yakin Prabowo-Gibran mampu mewujudkan programnya sebanyak 2,2% dan kurang yakin sebanyak 13,5%. Sisanya menjawab tidak tahu dan tidak menjawab.

    3. Zulhas Umumkan Pengurus PAN, Menteri Sakti Wahyu jadi Waketum
    Selain berita publik yang menilai Jokowi cocok masuk Gerindra, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan jajaran pengurus PAN yang menjadi menteri dan utusan presiden di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Zulhas menyebut ada sembilan pengurus PAN yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Selain Zulhas yang menjabat menteri koordinator bidang pangan, delapan pengurus PAN yang berada di jajaran kabinet Prabowo-Gibran adalah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani.

    4. Effendi Simbolon Ajak Megawati Berdamai dengan Jokowi
    Mantan politisi PDIP Effendi MS Simbolon menyampaikan pesan Natal agar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa berdamai dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pesan ini disampaikan Effendi Simbolon saat menggelar Simbolon Mar Natal 2024 di Gedung Smesco, Jakarta pada Kamis (19/12/2024) malam.

    Effendi Simbolon menilai hingga saat ini masih banyak yang mencintai sosok Jokowi. Menurutnya, jasa Jokowi bagi partai maupun bangsa ini begitu besar.

    Dalam kesempatan tersebut Effendi Simbolon juga berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membawa Indonesia kepada keadaan yang lebih baik.

    5. Daftar 10 Menteri Terbaik Kabinet Merah Putih, Budi Gunawan Tempati Posisi Teratas
    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan Menko Polkam Budi Gunawan menjadi menteri terbaik Kabinet Merah Putih atau kabinet Prabowo-Gibran.

    Berdasarkan hasil survei LPI tersebut menunjukkan mayoritas responden menilai kinerja Budi Gunawan terbaik di antara 10 menteri kabinet yang terjaring, meskipun selisih dengan menteri yang lain tidak terlalu berbeda jauh.

    Dari berbagai aspek yang diukur LPI, Budi Gunawan unggul dibandingkan menteri yang lainnya, yakni di aspek kinerja, dimensi progam kerja, dan kapasitasnya bekerja sesuai dengan visi-misi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Ali mengatakan sebanyak 92,36% responden menilai Budi Gunawan mempunyai kecakapan, well communicated terhadap awak media serta mempunyai kapasitas dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk memimpin institusinya.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Jokowi yang dinilai cocok gabung Gerindra.

  • Zulhas Pamer 9 Pengurus PAN di Kabinet Merah Putih Prabowo

    Zulhas Pamer 9 Pengurus PAN di Kabinet Merah Putih Prabowo

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan sejumlah Menteri dan Utusan Presiden di Kabinet Merah Putih yang menjadi pengurus PAN. Setidaknya ada 9 pengurus PAN yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Adapun kesembilan orang itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani.

    “Menteri sama staf khusus (di Kabinet Merah Putih) sembilan orang,” kata Zulhas, dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

    Hal tersebut ia sampaikan di acara Workshop Partai Amanat Nasional bertema ‘Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan’ di Surabaya, Kamis (19/12/2024). Dalam kesempatan itu, Zulhas turut menyematkan Jas PAN kepada tiga Menteri yakni Menteri KKP, Mendag, dan Menhub.

    Ketiganya diumukan untuk masuk ke dalam pengurusan DPP PAN.

    “Malam ini hanya pengumuman, Pak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Ketua Umum PAN, Budi Santoso sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Dudy Purwagandhi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,” ujar Zulhas.

    “Karena Presiden Prabowo mengatakan harus swasembada pangan di 2028 waktu sidang kabinet. Pergi ke G20 berubah lagi pada tahun 2027 (target swasembada pangan),” jelas Zulhas.

    Untuk itu, dia meminta kepada seluruh kader PAN yang saat ini mendapatkan kursi menteri, utusan khusus, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk bekerja keras mewujudkan cita-cita tersebut.

    “Sekarang kita punya posisi terbaik,” sambungnya.

    Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya tidak pernah pergi dari PAN. Dirinya dahulu merupakan wakil bendahara umum PAN di tahun 2012.

    (akd/akd)

  • Menteri PAN Kian Banyak, Men-KKP, Menhub, dan Mendag Resmi Masuk Pengurus Partai

    Menteri PAN Kian Banyak, Men-KKP, Menhub, dan Mendag Resmi Masuk Pengurus Partai

    loading…

    Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengumumkan tiga menteri Kabinet Merah Putih masuk dalam kepengurusan DPP PAN dalam acara Workshop Partai Amanat Nasional bertema Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Surabaya, Kamis (19/12/2024) malam. FOTO/IST

    SURABAYA – Sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih resmi menjadi pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN). Mereka antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Masuknya sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke dalam kepengurusan DPP diumumkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di acara Workshop Partai Amanat Nasional bertema ‘Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan’ di Surabaya, Kamis (19/12/2024) malam. Dalam kesempatan itu, Zulhas mengenakan Jas PAN kepada Wahyu Trenggono, Dudy Purwagandhi, dan Budi Santoso.

    “Malam ini hanya pengumuman, Pak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wakil Ketua Umum PAN, Budi Santoso sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN, Dudy Purwagandhi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

    Dengan masuknya tiga menteri tersebut, maka PAN memiliki 9 wakil di Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Bidang Pangan), Hanif Faisol Nurofiq (Menteri Lingkungan Hidup), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan, Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan), Budi Santoso (Menteri Perdagangan), Yandri Susanto (Menteri Desa dan PDT), Viva Yoga Mauladi (Wakil Menteri Transmigrasi), Bima Arya (Wakil Menteri Dalam Negeri), dan Zita Anjani (Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata).

    “Menteri sama staf khusus (di Kabinet Merah Putih) 9 orang,” kata Zulhas.

    Zulhas mengingatkan kepada para pengurus PAN yang mendapatkan posisi di Kabinet Merah Putih untuk selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor pertanian. Pasalnya, Presiden Prabowo memiliki cita-cita untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan di 2027 mendatang.

    “Karena Presiden Prabowo mengatakan harus swasembada pangan di 2028 waktu sidang kabinet. Pergi ke G20 berubah lagi pada tahun 2027 (target swasembada pangan),” katanya.

    Dia meminta kepada seluruh kader PAN yang saat ini mendapatkan kursi menteri, utusan khusus, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk bekerja keras mewujudkan cita-cita tersebut. “Ayo kita bikin sejarah. Paling tidak kita diberi tanggung jawab menuju swasembada pangan 2027. Sekarang kita punya posisi terbaik,” Zulhas.

    Sementara itu, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya tidak pernah pergi dari PAN. “Saya tidak pernah pergi (dari PAN) saya wakil Bendahara Umum PAN di tahun 2012,” kata Sakti.

    (abd)

  • Zulhas: Ayo Bikin Sejarah, Indonesia Swasembada Pangan 2027

    Zulhas: Ayo Bikin Sejarah, Indonesia Swasembada Pangan 2027

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, kebijakan bagi-bagi sembako gratis mendingan anggarannya diganti untuk membeli hasil panen petani Indonesia.

    “Sedikit-sedikit diberi sembako gratis, kalau ekonominya sudah membaik main judol dan terjerat pinjol. Mending anggaran sembako gratis dibelikan hasil panen petani,” ujar Zulhas di acara Workshop PAN bertema ‘Terdepan Mewujudkan Kedaulatan Pangan’ di Surabaya, Kamis (19/12/2024) malam.

    Untuk itu, Zulhas mengingatkan kepada para pengurus PAN yang mendapatkan posisi di Kabinet Merah Putih untuk selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor pertanian.

    Pasalnya, lanjut Zulhas, Presiden Prabowo memiliki cita-cita untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan di 2027 mendatang.

    “Karena Presiden Prabowo mengatakan harus swasembada pangan di 2028 waktu sidang kabinet. Pergi ke G20 berubah lagi pada tahun 2027 (target swasembada pangan),” ucapnya.

    Zulhas juga meminta kepada seluruh kader PAN yang saat ini mendapatkan kursi menteri, utusan khusus, DPR RI, dan DPRD kabupaten/ kota untuk bekerja keras mewujudkan cita-cita tersebut.

    “Ayo kita bikin sejarah. Paling tidak kita diberi tanggung jawab menuju swasembada pangan 2027. Sekarang kita punya posisi terbaik,” ujar Zulhas.

    Selain itu, Zulhas juga mengumumkan sejumlah menteri dan utusan presiden di Kabinet Merah Putih yang menjadi pengurus PAN. Setidaknya ada sembilan pengurus PAN yang masuk dalam Kabinet Merah Putih.

    Adapun ke 9 itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    “Selanjutnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani,” pungkas Zulhas.