Tag: Viva Yoga Mauladi

Kita Harus Berani Ubah Sistem

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendukung wacana kepala daerah dipilih DPRD. Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya memberikan catatan khusus jika Pilkada tidak digelar secara langsung.

“PAN setuju Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung atau dipilih melalui DPRD,” kata Viva dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Catatan pertama, kata Viva, seluruh partai politik bersepakat bulat untuk menerima pilkada dilaksanakan tidak langsung. Sebelum wacana ini dijalankan, partai politik di DPR harus terlebih dahulu merevisi UU Pilkada.

“Dengan demikian proses pembahasan revisi UU pilkada tidak akan akan digunakan oleh parpol untuk berselancar menjaring suara rakyat,” kata dia.

Selain itu, PAN berharap usulan itu tidak menimbulkan polemik dan berujung demo. Dia menyadari setiap perubahan UU soal Pemilu biasanya memicu polemik di publik.

“Tidak menimbulkan pro kontra secara tajam dan meluas di publik. Karena setiap pembahasan UU Pilkada memancing demonstrasi yang masif secara nasional,” ungkapnya.

Menurut Viva, secara hukum tata negara, UUD 1945 tidak menyebut secara eksplisit bahwa Pilkada dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.

“Keduanya sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum. Yang ditekankan adalah prosesnya harus demokratis. Hal itu diatur di Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis,” ungkapnya.

30/12/2025 12:20
Catat! Guntur Romli Tegaskan PDIP Menolak Pilkada Melalui DPRD

“Kalau pun ada masalah, itu yg harus diperbaiki. Persoalan biaya politik yg tinggi, misalnya terkait “mahar politik” di PDI Perjuangan tidak mengenal istilah itu,” tandasnya.

Dia mencontohkan, Gubernur Aceh saat ini, Muzakir Manaf mendapat dukungan dari PDIP tanpa adanya mahar politik yang dibebankan kepada calon.

“Mualem Gub Aceh, dapat rekomendasi dari PDI Perjuangan tanpa bayar sedikit pun. Bisa dicek ke Mualem,” tandas Guntur Romli.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva, Yoga Mauladi mengatakan, partainya menyetujui usul itu jika seluruh partai politik bersepakat bulat menerima pilkada dilaksanakan secara tidak langsung dipilih rakyat.

”Dengan demikian, proses pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada tidak akan akan digunakan partai politik untuk berselancar menjaring suara rakyat,” ucap Viva Yoga Mauladi.

Di sisi lain, PAN juga mempertimbangkan pendapat publik. Dia menyebut usul tersebut akan disetujui jika tidak ada pro kontra yang tajam dan meluas di masyarakat. ”Karena setiap pembahasan Undang-Undang Pilkada memancing demonstrasi yang masif secara nasional,” ujar Viva Yoga Mauladi.

Dia menjelaskan secara tata negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menyebut secara eksplisit bahwa pilkada langsung oleh rakyat atau lewat DPRD. Oleh sebab itu, PAN memandang, keduanya sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum. ”Yang ditekankan adalah prosesnya harus demokratis,” ucap Viva Yoga Mauladi.

Dalam tataran ini, Viva Yoga merujuk pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

24/12/2025 17:27
5 Menteri Prabowo Kompak Kembangkan Kopdes Merah Putih

Jakarta –

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan lima menteri di Kabinet Merah Putih sekaligus. Sinergi ini memperkuat koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih).

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memimpin langsung penandatanganan MoU tersebut. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

Nota kesepahaman ini mempunyai ruang lingkup kerja sama yang konkret. Dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Ferry menyebut Kemenkop bisa mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta kelembagaan koperasi dengan UMKM. Ia juga menekankan prioritas produk UMKM yang akan dijual di gerai-gerai Kopdeskel Merah Putih.

“Kami mengharapkan kolaborasi ini dapat meningkatkan kapasitas kualitas dari produk-produk UMKM dan kami akan prioritaskan nanti barang yang dijual di Kopdes Merah Putih adalah produk UMKM,” ujar Ferry dalam penandatanganan MoU di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

Dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktiksaintek), Ferry menyebut kerja sama ini difokuskan pada pemanfaatan hasil riset dan inovasi serta pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan koperasi. Ia juga mendorong berkembangnya koperasi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.

Selain itu, kegiatan-kegiatan mahasiswa, seperti KKN akan dibuat tematik untuk menjadi kegiatan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan Kopdeskel Merah Putih.

“Kemudian dengan Kementerian Kehutanan, kami menekankan penguatan kelembagaan usaha dan kapasitas SDM koperasi di sektor kehutanan. Tadi Pak Raja Juli (Menteri Kehutanan) mengatakan ada kelompok-kelompok usaha di kehutanan sosial. Namun, belum memiliki badan usaha. Kami Kemenkop siap untuk menjadikan kelompok usaha kehutanan sosial mempunyai badan usaha koperasi,” imbuh Ferry.

Dengan Kementerian Transmigrasi, Ferry menerangkan adanya penguatan koperasi di kawasan transmigrasi. Sebab, di kawasan transmigrasi juga ada kelompok-kelompok usaha. Ia mendorong kelompok usaha tersebut menjadi badan usaha koperasi.

“Insyaallah MoU ini akan bisa menjadi dasar kami untuk menindakanlanjuti dalam kegiatan-kegiatan di lapangan. Dan harapannya adalah masing-masing kementerian dalam kesepahaman kerja sama ini nanti akan bisa membentuk tim kerja,” terang Ferry.

Pada saat yang sama Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut koperasi bisa menjadi salah satu upaya membuka akses pasar UMKM. Nantinya, produk-produk UMKM di daerah yang ada Kopdeskel Merah Putih akan di klasterisasi dan dipetakan

“Sekarang kami sudah tugaskan di Kedeputian Usaha Menengah nanti yang akan clustering di setiap daerah-daerah yang dimana ada Koperasi Desa Merah Putih yang tentunya setiap desa nanti akan dipetakan untuk potensi UMKM yang prospek di tiap daerah itu,” ujar Maman.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Kementerian Kehutanan sekarang memiliki 8,3 juta hektare yang sudah diberikan kepada masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial.

“Jadi ini dari 1,4 juta keluarga dan mereka telah membentuk sekitar 15.000 KUPS, Kelompok Usaha Kehutanan Sosial. Kami berharap dengan kerja sama hari ini KUPS ini akan bertransformasi mulanya dari kelompok menjadi koperasi. Jadi akan menjadi Koperasi Usaha Kehutanan Sosial,” kata Raja Juli.

Lihat juga Video: Kopdes Merah Putih Dibentuk Agar Subsidi Tepat Sasaran

(ily/ara)

23/12/2025 12:31
Politik kemarin, PAN soal Pilkada DPRD hingga Prabowo tak punya sawit

Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya PAN menyatakan setuju terhadap usulan agar Pilkada dipilih oleh DPRD hingga Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak memiliki lahan sawit di Sumatera.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

PAN setuju pilkada lewat DPRD asal parpol sepakat-publik tak kontra

Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD atau dikenal dengan pilkada tidak langsung, asalkan seluruh partai politik bersepakat dan tidak ada pro kontra di publik.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya menyetujui usulan itu jika seluruh partai politik bersepakat bulat menerima pilkada dilaksanakan secara tidak langsung dipilih oleh rakyat.

“Dengan demikian, proses pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada tidak akan akan digunakan oleh partai politik untuk berselancar menjaring suara rakyat,” ucap dia dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Anggota DPR: Hasil Rapimnas Golkar tegaskan partai bersifat egaliter

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Rizki Faisal mengatakan hasil dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar, menegaskan bahwa partainya itu bersifat egaliter.

Hal itu, kata dia, tercermin dari arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang meminta agar Golkar dikelola secara terbuka, dan berkeadilan, serta menjadi rumah besar bagi seluruh kader.

“Tidak boleh ada lagi sekat-sekat yang membatasi kader berdasarkan asal proses, latar belakang, atau kedekatan struktural,” kata Rizki di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Ketua DPR ajak perempuan turut berperan lestarikan lingkungan

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk turut berperan menjaga dan melestarikan lingkungan, saat berbicara soal peran perempuan dalam isu keberlanjutan di momen Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember.

“Hari Ibu di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu yang memiliki ciri khas yang unik yang tidak boleh kita lupakan sejarahnya,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, perempuan memiliki peran untuk melindungi bumi dan masa depan generasi mendatang. Dia menilai peran besar perempuan dalam keberlanjutan tidak hadir tiba-tiba, namun lahir dari pengalaman hidup, tanggung jawab sosial, dan kedekatan perempuan dengan sumber-sumber kehidupan.

Baca selengkapnya di sini.

Tinjau gereja posko bencana, Gibran tegaskan rumah rusak dibangun lagi

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibalanga, Desa Sibalanga, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin, yang saat difungsikan sebagai salah satu posko pengungsian warga terdampak banjir dan longsor.

Usai menyelesaikan kunjungan kerja di Nias Selatan, Sumatera Utara, Gibran bertolak menuju Kabupaten Tapanuli Utara guna memastikan penanganan dan pemulihan pascabencana tanah longsor berjalan optimal, termasuk pembangunan kembali rumah warga yang rusak.

Saat menyapa warga yang tengah bersiap menyambut Natal, Wapres menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban, serta memohon maaf atas bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Baca selengkapnya di sini.

Hashim: Prabowo tak punya lahan sawit di Sumatera

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia,” ujarnya dalam acara “Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Tahun 2025” di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, Senin.

Hashim menyebutkan aktor yang menyebarkan fitnah Presiden memiliki lahan sawit adalah koruptor-koruptor yang merusak lingkungan.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/12/2025 07:46
Kementerian Transmigrasi berangkatkan 75 KK ikut program transmigrasi

Bandarlampung (ANTARA) – Kementerian Transmigrasi memberangkatkan sebanyak 75 kepala keluarga (KK) yang berasal dari beberapa daerah untuk ikut serta dalam program transmigrasi menuju sejumlah lokasi tujuan transmigrasi di Indonesia.

“Hari ini Provinsi Lampung dipilih sebagai salah satu lokasi pemberangkatan calon transmigran dari beberapa daerah dalam program transmigrasi. Ini menjadi momen bersejarah yang penting karena mengantarkan para calon transmigran untuk mendukung pemerataan pembangunan,” ujar Wakil Menteri (Wamen) Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Bandarlampung, Lampung, Selasa.

Ia mengatakan pelepasan keberangkatan calon transmigran hari ini dihadiri total oleh 75 kepala keluarga atau sebanyak 255 jiwa yang terbagi di tiga wilayah keberangkatan serentak yakni di Provinsi Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Untuk calon transmigran yang diberangkatkan secara bersamaan di Provinsi Lampung berjumlah 40 kepala keluarga atau sebanyak 127 jiwa, dengan rincian asal transmigran karya nusantara yang berasal dari Provinsi Lampung ada 10 kepala keluarga atau berjumlah 33 jiwa,” katanya.

Kemudian transmigran karya nusantara asal Banten berjumlah 10 kepala keluarga atau 27 jiwa, lalu transmigran asal DKI Jakarta berjumlah 5 kepala keluarga atau 24 jiwa, dan transmigran karya nusantara dari Jawa Barat berjumlah 15 kepala keluarga atau 43 jiwa.

“Selanjutnya untuk transmigran karya nusantara yang berangkat dari Jawa Tengah berjumlah 19 kepala keluarga dengan 73 jiwa dan transmigran karya nusantara yang berangkat dari Jawa Timur ada 16 kepala keluarga dengan 55 jiwa. Sebelumnya pada 14 Desember telah melepas juga transmigran asal Yogyakarta sebanyak 15 kepala keluarga dengan 50 jiwa,” ucap dia.

Menurut dia, para calon transmigran tersebut akan dikirimkan ke sejumlah daerah penerimaan yaitu menuju kawasan transmigrasi Torire, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan kawasan transmigrasi Taramanu Tua di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

“Keputusan ini adalah keputusan besar, oleh karena itu jangan sia-siakan keberangkatan dan ini wajib membuahkan hasil. Melalui peningkatan kualitas hidup, pendidikan anak dan masa depan anak harus lebih baik,” tambahnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

16/12/2025 17:50
Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Wamentrans Viva Yoga Diapresiasi Bupati Polewali Mandar Regional 15 Desember 2025

Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Wamentrans Viva Yoga Diapresiasi Bupati Polewali Mandar
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menerima ucapan terima kasih dari Bupati Polewali Mandar (Polman) Samsul Mahmud karena telah mendukung pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di Polman.
Ucapan terima kasih disampaikan Samsul saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Transmigrasi (
Kementrans
), Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/12/2025).
Samsul menuturkan bahwa
kawasan transmigrasi
di Kabupaten
Polman
telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia ingin program transmigrasi terus dilakukan, baik transmigrasi lokal maupun umum.
“Kawasan transmigrasi di Polman juga sebagai sentra tanaman pangan berkat sistem pertanian yang berkelanjutan”, ujar Samsul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Viva Yoga menyebut, Polman dan Sulawesi Barat (
Sulbar
) merupakan kabupaten dan provinsi produk transmigrasi.
Ia mengungkapkan bahwa sejak dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, program transmigrasi telah melahirkan 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi.
“Tiga provinsi itu adalah Sulbar, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Papua Selatan. Jumlah wilayah administratif ini akan terus bertambah,” kata Viva Yoga.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa transmigrasi dilakukan secara berkesinambungan untuk menyeimbangkan distribusi penduduk, mewujudkan keadilan ekonomi, menyejahterakan masyarakat atau mengentaskan kemiskinan, serta menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dengan adanya transmigrasi, (mendorong) akulturasi masyarakat sehingga terjadi harmoni kehidupan”, tegas Viva Yoga.
Ia menambahkan, Kabupaten Polman memiliki satu kawasan transmigrasi dan dua satuan pemukiman (SP) Bina. Seperti halnya kawasan transmigrasi di kabupaten lain, Polman juga memiliki bidang tanah di kawasan transmigrasi yang belum mengantongi sertifikat hak milik (SHM).
Oleh karena itu, Viva Yoga mendorong seluruh kawasan transmigrasi, termasuk Polman, untuk segera mengurus legalitas demi menghindari masalah di masa mendatang.
Ia juga berpesan kepada Bupati Samsul agar lebih proaktif dalam menuntaskan masalah
sertifikat lahan
milik transmigran.
Hingga akhir 2025, Kementrans menargetkan 13.751 bidang di lahan transmigrasi telah memiliki sertifikat. Viva Yoga optimistis, target ini akan tercapai.
Sementara itu, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Polman, Kementrans telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp 28,6 miliar pada Tahun Anggaran (TA) 2025.
Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk rehabilitasi sekolah, pembangunan jalan dan fasilitas umum, serta program pendukung lainnya.
Viva Yoga menegaskan bahwa geliat pengembangan dan pembangunan transmigrasi di Polman telah dipantau sejak lama.
Sejak awal masa pemerintahan, ia mengaku pernah menerima pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memproduksi
snack
atau camilan coklat bermerek Mandar Cocoa (Macoa).
Produk tersebut berasal dari Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sulbar, yang merupakan kawasan transmigrasi.
“Rasanya tak kalah dengan coklat yang ada di supermarket”, kata Viva Yoga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 15:10
Bupati Pohuwato Keluhkan Akses Jalan di Sandalan, Wamentrans Siap Bantu dan Dukung Regional 15 Desember 2025

Bupati Pohuwato Keluhkan Akses Jalan di Sandalan, Wamentrans Siap Bantu dan Dukung
Penulis
KOMPAS.com
– Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga mengatakan bahwa program transmigrasi yang ada di wilayahnya sudah ada sejak 1981.
Dalam perjalanan waktu, Saipul mengatakan bahwa program itu mampu mengubah kehidupan transmigran menjadi sejahtera. Kawasan transmigrasi yang ada pun sekarang menjadi sentra tanaman pangan.
Hal tersebut dikatakan
Bupati Pohuwato
Saipul A. Mbuinga kepada Wakil Menteri Transmigrasi (
Wamentrans
) Viva Yoga Mauladi di Gedung C, Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Meski sukses, Saipul mengungkapkan, ada kendala dalam mengembangkan salah satu lokasi transmigrasi, yakni Sandalan. Hal ini karena akses jalan yang belum sesuai dengan warga transmigran dan masyarakat lainnya.
“Akses itu menghubungkan Sandalan ke ibu kota kecamatan. Akses penting untuk mengirimkan berbagai produk pertanian”, ungkap Saipul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/12/2025).
Oleh karena itu, ia meminta bantuan ke Kementrans untuk membangun akses jalan dan jembatan yang menghubungkan dari dan ke Sandalan. Pasalnya Kabupaten Pohuwato memiliki keterbatasan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wamentrans Viva Yoga menyatakan, siap mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di kabupaten yang berada paling barat di Gorontalo itu.
“Ok, siap mendukung”, ujar Wamentrans.
Wamentrans Viva Yoga mengatakan, di Kabupaten Pohuwato memiliki satu kawasan transmigrasi bidang dan satu kawasan Satuan Permukiman (SP) Bina yang berlokasi di Sandalan. Di Lokasi ini ada 165 kepala keluarga.
“Sebab masih di bawah pembinaan Kementrans, kita wajib memonitor, mengawasi, dan membantu pembangunan di sana”, ujarnya.
Selain masalah infrastruktur, Wamentrans Viva Yoga juga mengatakan, ada masalah lain yang menjadi tantangan pembangunan di Sandalan, yaitu sebanyak 94 bidang kawasan yang masuk dalam HPK (Hutan Produksi yang Bisa dikonversi).
Viva Yoga mengatakan, keputusan rapat Komisi V DPR meminta pemerintah untuk mengeluarkan seluruh kawasan hutan yang berada di kawasan transmigrasi, harus dilepaskan status kawasan hutannya.
“Berdasarkan keputusan DPR maka apa yang terjadi di Sandalan bisa dituntaskan. Permasalah pertanahan harus diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari”, tegasnya.
Dalam membangun kawasan transmigrasi, mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu mengatakan, Kementrans tidak bisa bekerja sendirian.
Kementerian ini harus bersinergi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertanian; pemerintah daerah serta badan usaha milik negara (BUMN).
“Kita juga akan bersinergi dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memberdayakan warga transmigran. Banyak bantuan dari PNM yang bisa disalurkan di kawasan transmigrasi”, ungkapnya.
Selain itu, ada juga program penanaman kelapa di Pohuwato dari Kementerian Pertanian yang bisa disinergikan dengan Kementrans.
“Kita jadikan Pohuwato tidak hanya menjadi sentra beras dan jagung namun juga kelapa. Bila perlu ada rumah produksi olahan kelapa. Kita dorong Sandalan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru”, harap pria asal Lamongan, Jawa Timur itu.
Untuk mewujudkan keinginan itu, Kementrans memberi bantuan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1,3 miliar kepada wilayah transmigrasi, termasuk di Pohuwato. Bantuan ini untuk rehabilitasi sekolah dan peningkatan fasilitas umum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 14:50
Kementrans Berangkatkan 15 KK Transmigran dari DIY ke Sulawesi

Yogyakarta, Beritasatu.com – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) memberangkatkan sebanyak 15 kepala keluarga (KK) atau total 42 jiwa asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ke Pulau Sulawesi dalam program Transmigran Karya Nusa.

Mereka diberangkatkan ke lokasi transmigrasi Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan Taramanu Jaya, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menjelaskan, para transmigran yang diberangkatkan telah melalui proses seleksi oleh Kementrans. Selain itu, mereka juga sudah mendapatkan pelatihan dan pembekalan agar siap beradaptasi serta mengembangkan kehidupan di lokasi tujuan.

Tujuan utama program Transmigran Karya Nusa adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan potensi ekonomi di wilayah transmigrasi.

“Mereka punya kemampuan teknis untuk mengolah tanah menjadi sumber ekonomi, menjadi sumber penghidupan mereka,” ujar Viva, di Yogyakarta, Minggu (14/12/2025).

Lebih lanjut, Viva menegaskan program ini merupakan bagian dari transformasi kebijakan transmigrasi. Pemerintah tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Dengan masyarakat yang sejahtera, punya pendapatan lebih baik, maka secara otomatis akan ada peningkatan kecukupan gizi dan protein, sehingga akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas, yang bisa memberikan kebaikan buat masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.

Pemerintah juga memberikan jaminan hidup berupa bantuan tunjangan bulanan selama satu tahun kepada para transmigran. Selain itu, pendampingan akan dilakukan hingga lima tahun agar para transmigran mampu hidup mandiri dan berkelanjutan.

“Kita akan selalu memonitor, bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Poso dan Kabupaten Polewali Mandar, agar mereka terpantau dalam kesejahteraannya,” ungkap wamentrans.

14/12/2025 22:50
Koalisi Permanen, Begini Ketakutan Ahmad Doli Kurnia

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usul pembentukan koalisi permanen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disuarakan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia masih terus menjadi perdebatan.

Ide itu bahkan belakangan menuai dukungan dari Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi. Malah, dia menyarankan agar koalisi permanen masuk pembahasan di RUU Pemilu.

“Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, harus masuk di pasal di UU Pemilu,” ujar Viva Yoga.

Merespons wacana yang berkembang itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebutkan perlu pengkajian secara matang ketika berencana memasukkan ketentuan koalisi permanen dalam Undang-Undang Pemilu.

“Menurut saya, harus hati-hati kemudian memasukkan itu secara formal,” kata Doli menjawab awak media seperti dikutip Jumat (12/12).

Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan komunikasi antarpartai menjadi tak fleksibel ketika koalisi permanen terbentuk.

Sebab, kata Doli, koalisi biasanya terbentuk sebelum pelaksanaan pemilu. Setelah kontestasi, partai masih perlu berkomunikasi dengan kubu seberang.

Itu nanti bisa mengarah kepada terjadi kekakuan politik, tidak adanya kelenturan di dalam menyusun visi dan program bersama itu,” ujarnya.

Toh, kata anggota Baleg DPR RI itu, Indonesia selama ini tidak pernah menerapkan koalisi permanen, karena kerja sama politik biasanya temporer.

Doli mengatakan dinamisnya perpolitikan di Indonesia yang membuat koalisi tidak pernah permanan, melainkan temporer.

“Partai politik itu juga tentu akan mengikuti perkembangan tentang cara memulai visi, misi, cara program yang harus dia sampaikan kepada publik dalam perode tertentu,” kata dia.

12/12/2025 19:20
Wamen Viva Yoga Janji Perbaiki Jalan untuk Warga Transmigrasi di Bungo Jambi: Akan Dibantu APBN 2026

Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, pemerintah saat ini berupaya untuk memperkuat kawasan transmigrasi dengan memperbaiki fasilitas dasar dan meningkatkan produktivitas kebun masyarakat.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Tabligh Akbar Ikatan Muslim Kuamang Kuning (IMMK) yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-240 Dusun Karya Harapan Mukti dan peringatan 40 Tahun Transmigrasi Kuamang Kuning, Kabupaten Bungo, Jambi Minggu (7/12/2025).

Dalam kesempatan itu juga, Viva juga mendengarkan aspirasi warga, di mana soal kondisi jalan rusak, layanan kesehatan, dan pengangkutan hasil panen sawitnya.

“Tadi saya bicara dengan Bapak Bupati Bungo, untuk jalan, Insyallah nanti akan dibantu APBN tahun anggaran 2026. Supaya ibu-ibu yang hamil tidak melahirkan sebelum waktunya karena kondisi jalan yang rusak,” kata dia di lokasi.

Viva pun mengungkapkan akan ada program replanting sawit salah satunya tentu memperbaiki jalan.

08/12/2025 02:01