Xcloud.id

Tag: Viva Yoga

  • Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi  Nasional 3 Desember 2025

    Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi  Nasional 3 Desember 2025

    Di Sekolah Pimpinan HMI, Wamen Viva Yoga Sosialisasikan Tujuan Transmigrasi 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Transmigrasi bukan sekadar program pemindahan penduduk, tetapi telah menjadi urat nadi strategi pembangunan nasional.
    Presiden RI Prabowo Subianto bahkan memberikan empat amanat yang harus direalisasikan agar manfaat
    transmigrasi
    benar-benar dirasakan masyarakat.
    Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans)
    Viva Yoga Mauladi
    menegaskan, transmigrasi berperan besar dalam menjaga kedaulatan bangsa serta mendorong pemerataan ekonomi nasional.
    Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan para Ketua Umum Cabang dan Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (
    HMI
    ) dalam kegiatan Sekolah Pimpinan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    Sekolah kepemimpinan itu digelar pada 30 November–5 Desember 2025 dengan tema “
    Konsolidasi Sinergi dan Integrasi HMI Mengawal Indonesia Emas
    ”.
    Viva kemudian menjelaskan empat amanat Presiden Prabowo terkait penguatan program transmigrasi.
    Pertama
    , transmigrasi berfungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Pemindahan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang longgar, sepi, dan tak berpenghuni, khususnya di kawasan perbatasan, dapat mencegah penetrasi, intervensi, atau aneksasi pihak asing.
    Menurut Viva, pengalaman lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menunjukkan pentingnya keberadaan penduduk di wilayah terluar Indonesia.
    “Perpindahan penduduk melalui program transmigrasi adalah bagian dari upaya menjaga integrasi nasional,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (3/12/2025).
    Amanat
    kedua
    adalah pengentasan kemiskinan. Negara, kata Viva, memiliki tanggung jawab untuk mengubah nasib rakyat.
    Melalui transmigrasi, para transmigran mendapatkan lahan 1–2 hektar (ha) sebagai bentuk reforma agraria sekaligus tanggung jawab negara kepada rakyat agar ada perubahan nasib, kesejahteraan, dan pendapatan. 
    “Reforma agraria diharapkan dengan menjadikan tanah bukan hanya sekadar tempat pemukiman, tetapi juga sebagai sumber ekonomi,” ujar Viva. 
    Ketiga
    , transmigrasi berperan penting dalam mewujudkan
    swasembada pangan
    . Banyak kawasan transmigrasi yang kini berkembang menjadi sentra produksi pangan, terutama beras.
    “Saat berkeliling daerah transmigrasi dari Sumatera hingga Papua, saya melihat sebagian besar kawasan transmigrasi menjadi lumbung pangan nasional,” ujar mantan Ketua Umum HMI Cabang Denpasar tersebut.
    Amanat
    keempat
    adalah melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemindahan penduduk ke daerah yang sebelumnya sepi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi hingga membentuk kawasan kota terpadu mandiri (KTM).
    Viva menjelaskan, daerah yang awalnya sepi dan kosong dapat berkembang menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru karena ramai.  
    “Banyak kawasan transmigrasi tumbuh menjadi KTM, seperti Lagita di Bengkulu Utara,” ungkapnya.
    Viva menambahkan, konsep transmigrasi sejatinya telah dipikirkan para pendiri bangsa.
    Mantan anggota Komisi IV DPR dua periode itu mengutip pesan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang menekankan pentingnya industrialisasi besar-besaran di luar Pulau Jawa. Untuk mendukung itu, diperlukan pemindahan penduduk sebagai tenaga kerja.
    Program transmigrasi yang telah berjalan sejak 1950, dimulai pada era Presiden Sukarno, hingga kini berhasil melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan tiga provinsi, yakni Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
    Di era pemerintahan Presiden Prabowo, program transmigrasi berlanjut melalui lima program unggulan 5T, yaitu Trans Tuntas, Trans Gotong Royong, Trans Karya Nusa, Trans Patriot, dan Trans Lokal.
    Menurut Viva, ketertarikan daerah terhadap program transmigrasi semakin meningkat. Banyak bupati dan gubernur mengajukan usulan pembangunan kawasan transmigrasi di wilayah mereka.
    “Saat ini, ada sekitar 50 kabupaten yang ingin daerahnya dibangun kawasan transmigrasi,” tambahnya.
    Viva menilai, antusiasme para kepala daerah menunjukkan bahwa transmigrasi masih sangat dibutuhkan masyarakat
    Hal itu, kata dia, sejalan dengan empat amanat yang disampaikan Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaga Tanah dan Air dari Ancaman Aneksasi

    Jaga Tanah dan Air dari Ancaman Aneksasi

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi kini memegang peran strategis dalam pembangunan nasional.

    Ia menjelaskan bahwa selain berfungsi untuk pemerataan penduduk, program transmigrasi juga berperan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia. Salah satunya di kawasan Barelang, Batam, yang pada 2025 telah ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi.

    “Jadi kawasan Barelang, Batam, Rempang, Galang adalah kawasan yang paling adil di tanah-tanahnya milik Pak Menteri pada tahun 2025 ini, menjadi kawasan Transmigrasi,” ujarnya di Pangkalan PSDKP Jembatan II Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Senin (1/1/2025).

    Viva menjelaskan bahwa mandat Presiden Prabowo Subianto menempatkan transmigrasi sebagai instrumen strategis dalam menjaga keutuhan NKRI. Dengan perpindahan penduduk ke daerah-daerah lambat tumbuh, kawasan sepi, hingga wilayah tanpa sinyal dan listrik, transmigrasi disebut berfungsi mengamankan tanah dan air dari ancaman aneksasi pihak luar.

    “Karena menurut amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan adanya Kementerian Transmigrasi yang baru, untuk menjaga NKRI dengan perpindahnya penduduk ke wilayah yang lambat, wilayah yang sepi, tidak ada sinyal, tidak ada listrik,” paparnya.

    “Untuk menjaga tanah, menjaga air agar tidak ada aneksasi, tidak ada penetrasi dari luar,” sambungnya.

    Ia menambahkan bahwa perpindahan penduduk juga memperkuat nilai kebangsaan melalui proses asimilasi antara warga transmigran dan masyarakat lokal.

    50 Usulan Lokasi Transmigrasi Baru

    Viva mengungkapkan adanya 50 usulan lokasi transmigrasi baru yang diajukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ia menilai antusiasme daerah menunjukkan bahwa program transmigrasi masih dibutuhkan untuk membuka akses dan menumbuhkan pusat ekonomi baru.

    Menurutnya, banyak wilayah terpencil yang membutuhkan konektivitas agar masyarakatnya dapat berkembang. Ia mencontohkan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah yang biaya perjalanan antarwilayahnya lebih mahal dibanding rute menuju Jakarta.

    “Tujuannya adalah untuk membuka akses, membuka jalan, agar tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di daerah. Seperti di daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, biayanya lebih mahal dibanding saya ke Jakarta,” katanya.

     

     

  • Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025

    Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi Nasional 26 November 2025

    Jimly Ungkap Gagasan Reset Indonesia untuk Evaluasi Reformasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqqie mengungkap gagasan mereset Indonesia dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Jimly menyebutkan, gagasan itu muncul karena ia menilai arah ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia harus dievaluasi secara menyeluruh setelah lebih dari dua dekade reformasi bergulir.
    “Alhamdulillah ketemu pimpinan PAN, maka kami diskusikan mengenai pentingnya Indonesia ini kalau bahasa anak muda, direset. Sesudah 28 tahun sejak ’98 ya kan, reformasi, ini perlu dievaluasi ulang menyeluruh,” kata Jimly seusai pertemuan di rumah dinas Zulhas, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
    Jimly menuturkan, evaluasi mencakup struktur parlemen, kekuasaan kehakiman, birokrasi pemerintahan, hingga seluruh aparatur penegak hukum.
    “Bagaimana (evaluasi) tentang struktur parlemennya, bagaimana kekuasaan kehakimannya, kok keadilan kok kayaknya makin menjauh dari rakyat kecil, ya kan. Begitu juga birokrasi pemerintahan,” ungkap Jimly.
    Ia menyoroti bahwa keadilan kini terasa semakin jauh dari rakyat kecil, sementara lembaga penegak hukum justru menghadapi berbagai persoalan serius.
    “Kasus-kasus (penegak hukum) tuh banyak sekali. Artinya semua lembaga penegak hukum kita sedang bermasalah sekarang,” imbuh dia.
    Jimly juga menyinggung maraknya organisasi advokat meski undang-undang mengatur hanya satu organisasi.
    Ia menilai kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan penegakan hukum semakin rumit.
    Jimly menilai ledakan kemarahan publik terhadap institusi negara yang terjadi pada Agustus lalu menjadi menjadi bukti bahwa saluran aspirasi rakyat sedang tersumbat.
    Jimly pun berpandangan, bukan hanya Polri yang harus dibenahi, melainkan seluruh struktur ketatanegaraan, termasuk MPR, DPR, DPD, DPRD, hingga lembaga perwakilan daerah seperti MRP di Papua dan DPRA di Aceh.
    Jimly mengatakan terdapat dua pekerjaan besar yang kini berjalan bersamaan, yakni percepatan
    reformasi Polri
    melalui komisi yang dibentuk Presiden, serta agenda perubahan kelima UUD 1945.
    “Nah, maka kita harus menata kembali sistem ketatanegaraan mulai dengan perubahan kelima ini. Gitu lho. Tapi mulai dulu dengan polisi,” pungkasnya.
    Pertemuan Jimly dan Zulhas juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Waketum PAN sekaligus Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan anggota DPR fraksi PAN Desy Ratnasari serta Ketua DPP PAN sekaligus Menteri Perdagangan Budi Santoso.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementrans Ajak Pengusaha Lokal Kembangkan Kawasan Transmigrasi

    Kementrans Ajak Pengusaha Lokal Kembangkan Kawasan Transmigrasi

    Jakarta –

    Kementerian Transmigrasi terus berupaya untuk mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat ekonomi baru. Salah satu strateginya yakni dengan menggandeng pengusaha lokal.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi usai acara Rakernas Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) 2025 di Yogyakarta, hari ini.

    “Kami menawarkan agar pengurus dan anggota KEIND bisa menanam modal investasi di kawasan transmigrasi. Karena masih terbuka peluang, lahan-lahan yang masih kosong untuk pertanian, perkebunan, peternakan, sebagian juga ada pertambangan yang bisa dikerjasamakan dengan pihak yang lain dengan pihak swasta,” kata Viva dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).

    Waketum PAN ini menjelaskan nantinya pihak swasta bisa memainkan peran dalam penanaman modalnya. Sebab lahan dan tenaga kerja sudah tersedia di kawasan transmigrasi.

    “Mereka ikut dilibatkan dalam proses untuk penanaman modal investasi. Karena di kawasan transmigrasi sudah ada lahannya, sudah ada tenaga kerjanya. Tinggal manajemen pengelolaan penanaman modalnya,” jelasnya.

    Dia menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan oleh Kementrans.

    “Iya, ini bagian dari transformasi transmigrasi. Karena kita memiliki paradigma baru untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi yang lebih memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan, baik itu satuan permukiman maupun masyarakat setempat,” tutupnya.

    (anl/ega)

  • Menko AHY Apresiasi Open House 24 Jam Kementrans, Wujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Responsif  Nasional 20 Oktober 2025

    Menko AHY Apresiasi Open House 24 Jam Kementrans, Wujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Responsif  Nasional 20 Oktober 2025

    Menko AHY Apresiasi Open House 24 Jam Kementrans, Wujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Responsif 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi Kegiatan Open House 24 Jam Non Stop Kementerian Transmigrasi (Kementrans). 
    Kegiatan tersebut merupakan wadah komunikasi antara pemerintah bersama masyarakat. 
    “Saya menyambut baik kegiatan yang digelar hari ini, yaitu 24 Jam Open House Bersama Kementerian Transmigrasi,” ujarnya dalam acara tersebut, Sabtu (18/10/2025). 
    AHY menyebut, pihaknya menyaksikan dialog yang begitu hangat antara masyarakat, khususnya para transmigran yang hadir dalam kegiatan itu.
    “Mereka saat ini berada di berbagai kawasan transmigrasi seluruh Indonesia termasuk hadir pula para kepala daerah,” katanya.
    Sementara itu, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, ide Open House 24 Jam terinspirasi dari inisiatif Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang aktif melaporkan kondisi lapangan, bahkan di luar jam kerja. 
    Inspirasi tersebut kemudian melahirkan gagasan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika era digital.
    “Saya juga punya akun media sosial yang dikelola admin. Jadi, bukan berarti saya selalu
    on
    (aktif) di media sosial,” kata Iftitah.
    Ia menuturkan, laporan dari TEP kerap disampaikan melalui media sosial, bahkan pada waktu malam hari.
    Iftitah pun mengaku mengapresiasi fleksibilitas tim yang tetap siap memberikan laporan meski pada pukul 01.00 WIB atau 02.00 WIB.
    Acara itu menjadi wadah dialog langsung antara masyarakat, kepala daerah, dan para pegawai Kementrans, termasuk perwakilan dari berbagai kawasan transmigrasi, seperti Kayong Utara (Kalimantan Barat), Luwu Timur (Sulawesi Selatan), dan Seram Timur (Maluku). 
    Selama 24 jam penuh, masyarakat dapat memberikan aspirasi, gagasan, dan kritik konstruktif secara langsung maupun melalui media sosial kementerian.
    Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menambahkan, semangat dari kegiatan itu adalah agar masyarakat memiliki akses untuk aspirasi dan kritik. 
    “Tadi saya lihat ada kritiknya, tetapi kritik membangun. Ini disampaikan dengan cara yang baik dan juga jika itu memang dirasakan faktual dan rasional,” ujarnya. 
    Oleh karenanya, kata Viva, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendengarkan aspirasi ataupun kritik dari masyarakat tersebut.
    Terkait hal itu, Menko AHY menilai, inisiatif tersebut sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kolaborasi lintas sektor untuk pemerataan pembangunan. 
    Dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi, Open House 24 Jam diharapkan menjadi simbol transformasi Kementerian Transmigrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Puji Open House 24 Jam Kementrans, Jadi Ruang Dialog Pemerintah & Warga

    AHY Puji Open House 24 Jam Kementrans, Jadi Ruang Dialog Pemerintah & Warga

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi langkah Kementerian Transmigrasi yang menggelar kegiatan Open House 24 Jam sebagai wadah dialog terbuka pemerintah dan masyarakat.

    AHY mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat di kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

    “Saya menyambut baik kegiatan Open House 24 Jam bersama Kementerian Transmigrasi. Kita tadi juga menyaksikan dialog yang begitu hangat antara masyarakat, khususnya mereka yang berada di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Termasuk hadir pula para kepala daerah,” ujar AHY dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

    Pada kesempatan tersebut, AHY menyoroti lima program Kementerian Transmigrasi yang dinilai mampu memperkuat pembangunan kewilayahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini antara lain, Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Karyanusa Nusantara, Gotong Royong, dan Patriot Transmigrasi.

    “Ada lima. Yang pertama, Program Transmigrasi Tuntas. Tadi kita saksikan penyerahan sertipikat hak milik bagi para anggota masyarakat di kawasan transmigrasi. Ini menandakan mereka mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang ditinggalinya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, AHY menjelaskan Program Patriot Transmigrasi mengirim tim ekspedisi ke berbagai daerah untuk melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi kawasan transmigrasi. Hal ini bertujuan agar wilayah tersebut dapat dikembangkan dan dikerjasamakan dengan kementerian teknis lainnya.

    “Kami dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ingin terus mendorong kolaborasi yang erat antar lima kementerian yang secara langsung berada di garis depan,” ucapnya.

    Ia mengungkapkan satu tahun pertama masa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi fase penting untuk memetakan tantangan pembangunan dan memperkuat arah kebijakan ke depan.

    Terkait pelaksanaan Open House 24 Jam, AHY menilai inisiatif tersebut mencerminkan semangat pelayanan publik yang partisipatif dan transparan.

    “Saya menilai ini sebuah inisiatif dengan semangat pelayanan publik yang luar biasa – bagaimana masyarakat dapat memiliki akses langsung untuk menyampaikan masukan, aspirasi, dan juga kritik,” paparnya.

    Menurut AHY, kritik dan aspirasi yang disampaikan secara konstruktif harus dijadikan bahan evaluasi pemerintah. “Tadi saya lihat ada kritik, tapi kritik membangun, disampaikan dengan cara yang baik. Jika memang faktual dan rasional, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendengarkan aspirasi ataupun kritik dari masyarakat,” tegasnya.

    Di akhir sambutan, AHY mengapresiasi Kementerian Transmigrasi yang dinilainya dapat menjadi teladan bagi lembaga pemerintah lainnya.

    “Saya rasa Kementerian Transmigrasi bisa menjadi contoh bahwa institusi pemerintahan perlu memiliki ruang yang cukup luas untuk dialog dan interaksi dengan masyarakat di mana pun berada,” pungkas AHY.

    Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut AHY turut didampingi Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman dan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga. Digelar selama 24 jam, kegiatan tersebut diisi dengan dialog hangat antara pemerintah, masyarakat, dan para kepala daerah dari berbagai kawasan transmigrasi seperti Kayong Utara (Kalimantan Barat), Luwu Timur (Sulawesi Selatan), dan Seram Bagian Timur (Maluku).

    (prf/ega)

  • Wamentras Viva Yoga Ingatkan Program Transmigrasi Telah Berbeda: Menanti Permintaan Pemerintah Daerah – Page 3

    Wamentras Viva Yoga Ingatkan Program Transmigrasi Telah Berbeda: Menanti Permintaan Pemerintah Daerah – Page 3

    Viva juga menyoroti pentingnya perlindungan kawasan hutan dan kelestarian lingkungan dalam setiap program transmigrasi.

    Ia menekankan bahwa kegiatan transmigrasi harus selaras dengan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan tidak boleh merusak ekosistem, serta bisa berbaur dengan masyarakat lokal.

    “Jadi memang sangat betul dalam program transmigrasi ini, satu, tidak boleh merusak ekosistem hutan, yang kedua harus menjaga lingkungan. Dan yang ketiga berbaur dengan masyarakat lokal agar terjamin soliditas ekonomi, sosial, budaya tidak terjadi konflik lagi,” kata viva.

    Saat ini, lanjut dia, Kementerian Transmigrasi mengelola sekitar 3,1 juta hektare kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

    Namun, Viva mengakui masih terdapat banyak persoalan lahan di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Permasalahan tersebut meliputi tumpang tindih lahan dengan kawasan kehutanan, korporasi swasta, BUMN, hingga lahan yang diduduki masyarakat.

    “Lahan kawasan transmigrasi, jadi areal penggunanya itu kawasan transmigrasi. Kami ini hanya bekerja di 3,1 juta hektar di kawasan transmigrasi, bukan di luar itu,” jelas dia.

    “Itu akan kita selesaikan. Prinsipnya Kementerian Transmigrasi akan memanusiakan warga trans yang telah hidup puluhan tahun di kawasan transmigrasi tapi kemudian ada persoalan soal lahan, itu yang tidak kita inginkan,” sambungnya. 

  • Wamen Transmigrasi tinjau lokasi transmigrasi lokal di Bantul

    Wamen Transmigrasi tinjau lokasi transmigrasi lokal di Bantul

    ANTARA – ​Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga, Sabtu (4/10) mengunjungi kampung transmigrasi lokal yang berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY. Dalam kunjungannya, Viva memastikan program pendampingan di kampung transmigrasi lokal berjalan dengan baik.
    (Imam Prasetyo Nugroho/Soni Namura/Amita Putri Caesaria)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.