Xcloud.id

Tag: Veronica Tan

  • Veronica Tan kepada UKSW dan Pemkot Salatiga: Perkuat Wastra Nusantara Hadapi Tiruan dari Luar

    Veronica Tan kepada UKSW dan Pemkot Salatiga: Perkuat Wastra Nusantara Hadapi Tiruan dari Luar

    TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA – Wastra Nusantara bukan sekadar kain tetapi warisan nilai, simbol kebudayaan, sumber kehidupan, dan ekspresi jati diri.

    Inisiatif untuk meresmikan Komunitas Wastra di Salatiga tentu bukan seremonial belaka, tetapi memberikan makna dalam wastra nasional.

    Tak hanya simbol budaya dan identitas, dalam setiap tenunan, goresan, canting, dan warna menemukan jejak perempuan tangan komunitas harmoni dengan alam juga ruang inovasi kolaborasi pemberdayaan ekonomi di keluarga.

    Dalam wastra, menemukan titik temu antara tradisi dan teknologi, seni dan kebudayaan, nilai lokal dan pasar global.

    Hal ini ditekankan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Veronica Tan dalam Launching Komunitas Wastra Kota Salatiga yang digelar di kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Senin (21/4/2025) malam.

    Bukan Sekadar Kain

    Disampaikan Veronica Tan, warisan budaya terancam oleh wastra tiruan yang diproduksi secara massal.

    Di saat yang sama, bumi terus diuji oleh krisis lingkungan yang juga berdampak pada kelangsungan wastra sebagai identitas dan sumber ekonomi keluarga.

    “Di tengah tantangan ini, di Salatiga bersama menyaksikan gerakan yang hidup: parade seribu wastra dan launching komunitas wastra Nusantara.”

    “Ini bukan sekadar kain, melainkan warisan nilai, simbol budaya, dan sumber kehidupan.”

    “Dalam setiap tenunan dan canting, ada jejak perempuan, harmoni dengan alam, dan ruang inovasi,” lanjutnya.

    Veronica Tan juga menekankan bahwa pelestarian wastra adalah bentuk bela negara yang relevan hari ini: merawat budaya, menciptakan nilai ekonomi, memperkuat peran perempuan, melibatkan laki-laki, melindungi anak, dan menjaga bumi sebagai warisan bersama.

    Launching Komunitas Wastra Kota Salatiga yang menjadi bagian penting dari peringatan Dies Natalis ke-25 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom), sekaligus menyatukan semangat Hari Kartini dan Hari Bumi dalam satu gerakan nyata untuk menjaga warisan budaya Nusantara.

    Wastra, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kain atau busana, bukan sekadar penutup tubuh, namun juga cerminan identitas budaya yang hidup dalam keseharian masyarakat dari berbagai etnis di Indonesia.

    Launching komunitas ini menjadi penanda bahwa pelestarian budaya adalah tanggung jawab kolektif lintas generasi.

    Mendukung Penuh

    Dukungan juga diberikan oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Salatiga, Retno Robby Hernawan yang hadir dalam acara itu.

    Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kota Salatiga menyatakan dukungan penuh terhadap komunitas ini sebagai upaya konkret untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian wastra.

    “Salatiga memiliki kekayaan motif batik dan tenun yang luar biasa.”

    “Dengan keterhubungannya terhadap nilai perjuangan Kartini dalam merawat budaya lokal, saya sangat menyambut baik peluncuran Komunitas Wastra ini.”

    “Ini adalah ruang dialog, ruang cinta, dan ruang aksi untuk menjaga kain tradisional agar tidak hilang ditelan zaman,” ujarnya.

    Dr Ir Arianti Ina Restiani Hunga, M.Si., pegiat wastra yang juga menjadi penggagas kegiatan ini menyampaikan bahwa wastra bukan hanya bernilai ekonomi, namun menyimpan doa dan cerita dari tangan-tangan perempuan Indonesia.

    “Wastra adalah doa yang dijalin oleh ketekunan dan semangat.”

    “Kini saatnya bela negara bukan dengan senjata, tapi dengan inovasi dan kreativitas.”

    “Komunitas ini adalah panggilan itu,” tegas Arianti Ina Restiani Hunga yang juga dosen UKSW ini.

    WASTRA NUSANTARA – Fashion show mahasiswa UKSW menggunakan Wastra Nusantara dalam Launcing Komunitas Wastra di Salatiga, Senin (21/4/2025).

    Kontribusi UKSW

    Rektor UKSW dalam sambutannya menyampaikan bahwa peluncuran komunitas ini merupakan bentuk kontribusi nyata kampus sebagai “Kampus Indonesia Mini” dalam merawat keberagaman budaya.

    “Melalui komunitas ini, kami ingin menjembatani semangat pelestarian budaya dengan kolaborasi lintas sektor.”

    “Ini adalah bagian dari pengabdian UKSW bagi Indonesia,” tegasnya.

    Sebagai puncak acara, para tamu undangan termasuk Wali Kota Salatiga, Ketua TP PKK, Rektor UKSW, hingga dosen dan mahasiswa, tampil dalam sesi fashion show wastra yang menampilkan berbagai motif batik dan tenun Nusantara di antaranya kain Pantang Sintang Kalimantan Barat dan Parahita Craft Salatiga.

    Kegiatan ini sekaligus menjadi panggung ekspresi akan keragaman dan keindahan budaya Indonesia.

    Launching Komunitas Wastra Kota Salatiga ditandai dengan penyerahan wastra oleh Rektor UKSW Profesor Intiyas Utami kepada Wali Kota Salatiga dr Robby Hernawan, Sp.OG., dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Salatiga Retno Robby Hernawan.

    Kegiatan ini juga menjadi momentum awal dari berbagai agenda budaya yang telah dirancang, termasuk expo kolaboratif bersama pengrajin tenun Indonesia dan PT Danar Hadi yang akan dimulai pada Mei 2025.

    Selain Launching Komunitas Wastra Salatiga, rangkaian peringatan Dies Perak Fiskom UKSW juga diselenggarakan berbagai kegiatan yang sarat nilai budaya dan akademik. 

    Membuka rangkaian, diselenggarakan Parade Senja Seribu Wastra Nusantara yang diikuti 1.527 peserta.

    Kegiatan ini juga mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID).

    Dies Perak Fiskom UKSW ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lainnya seperti Lomba Foto dan Creative Video Competition untuk pelajar SMA/SMK, lomba call for paper, bazar UMKM, dan seminar.

    Launching Komunitas Wastra Salatiga ini menjadi bukti nyata bahwa UKSW terus mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4 pendidikan berkualitas.

    Sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terakreditasi Unggul, UKSW telah berdiri sejak 1956 dengan 15 fakultas dan 64 program studi di jenjang D3 hingga S3, dengan 28 Prodi Unggul dan A.

    Terletak di Salatiga, UKSW dikenal dengan julukan Kampus Indonesia Mini, mencerminkan keragaman mahasiswanya yang berasal dari berbagai daerah.

    Selain itu, UKSW juga dikenal sebagai “Creative Minority” yang berperan sebagai agen perubahan dan inspirasi bagi masyarakat. (*)

  • Sampaikan 5 Agenda Prioritas Pembangunan di Musrenbang Jakarta, AHY Ajak Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

    Sampaikan 5 Agenda Prioritas Pembangunan di Musrenbang Jakarta, AHY Ajak Wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa Jakarta sebagai kota yang akan memasuki usia lima abad harus mampu menjawab berbagai tantangan dengan visi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global dengan mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo Subianto melalui lima agenda prioritas.

    “Sama-sama kita bisa mewujudkan visi-misi Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang tadi saya simak dan saya catat, tentunya juga saya dengarkan selama Bapak berkampanye, visi untuk Jakarta ke depan, yaitu Jakarta sebagai kota global yang juga merupakan pusat perekonomian. Pertama, yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya,” kata Menko AHY dalam sambutannya pada acara Musrenbang Provinsi DKI Jakarta pada Rabu 23 April 2025.

    Menko AHY menekankan bahwa ada lima agenda prioritas kolaborasi antar kementerian/lembaga yang menjadi fokus utama ke depan. Pertama, pengelolaan sampah secara terintegrasi akan menjadi perhatian serius, mengingat Jakarta menghasilkan sekitar 7.000 ton sampah per hari. Pemerintah mendorong inovasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan teknologi dan skema pembiayaan seperti waste to energy untuk mengubah sampah menjadi sumber energi.

    “Oleh karena itu, harus ada intervensi teknologi, harus ada financing yang juga siap untuk menjadi solusi pengurangan sekaligus konversi sampah menjadi energi untuk Jakarta,” tuturnya.

    Selain itu, pembangunan tanggul laut menjadi agenda penting sebagai respons terhadap ancaman penurunan permukaan tanah di wilayah pesisir utara Jakarta yang mencapai hingga 10 cm per tahun. Kolaborasi antara pusat dan daerah akan difokuskan pada penguatan infrastruktur perlindungan pesisir melalui skema pembiayaan kreatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Selanjutnya, percepatan penyediaan perumahan menjadi prioritas untuk mengatasi backlog hunian yang masih tinggi. Hal ini dilakukan agar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dapat mengakses rumah layak huni. Kemudian, peningkatan kualitas sanitasi dan akses terhadap air bersih juga akan diperkuat, mengingat dua aspek ini berperan penting dalam mendukung kesehatan masyarakat dan mencegah stunting.

    “Ini sangat penting karena kita juga tidak berharap kualitas kesehatan masyarakat itu sangat bergantung karena tidak punya akses yang baik terhadap sanitasi dan air bersih. Ingat, masalah kesehatan termasuk stunting itu bukan hanya karena kurang gizi tapi juga karena lingkungan hidup yang tidak bersih dan tidak sehat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, terkait penguatan sumber daya manusia akan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur sosial dan budaya, seperti peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta digitalisasi di kedua sektor tersebut. Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan manusia yang unggul menjadi fondasi utama bagi kemajuan Jakarta.

    “Bagaimana pembangunan pusat kultur di Jakarta juga selalu diberi kepastian untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia kita, pembangunan human capital itu harus digabungkan,” tegasnya.

    Untuk itu Menko AHY menyampaikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berharap kolaborasi yang terjalin dapat menghadirkan solusi nyata dan inovatif bagi masa depan Jakarta yang lebih adil, makmur, dan maju.

    Musrenbangnas DKI Jakarta yang digelar di kantor Balai Kota Jakarta dihadiri oleh sejumlah tokoh negeri, seperti Menteri Bappenas, Rachmat Pambudy; Menteri PPPA, Veronica Tan; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung; Ketua DPRD DKI Jakarta, H. Khoirudin; Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir. Menko AHY didampingi oleh Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, Nazib Faisal; dan Staf Khusus Menteri, Herzaky Putra Mahendra.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Isi Pesan Wapres Gibran ke Kak Seto dan Veronica Tan soal Hak Anak

    Isi Pesan Wapres Gibran ke Kak Seto dan Veronica Tan soal Hak Anak

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka minta Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama untuk melindungi dan memperjuangkan hak anak.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum LPAI, Seto Mulyadi usai melakukan audiensi kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka Rabu 23 April 2025 di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat

    Menurut pria yang akrab disapa Kak Seto itu, perlindungan dan memperjuangkan hak anak sudah sesuai dengan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin perlindungan ke anak terus ditingkatkan.

    Kak Seto mengatakan bahwa Gibran pun berpesan agar semangat dan komitmen yang telah dibangun sejak lama dapat terus dipertahankan.

    “Pesannya (Wapres) adalah mohon terus pertahankan apa yang sudah dirintis,” tutur Kak Seto dikutip, Kamis (24/4/2025).

    Selain itu, Kak Seto juga mengaku dirinya mendapatkan pesan dari Wapres Gibran agar menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung anak-anak untuk menjauhi kebiasaan buruk, termasuk penyediaan fasilitas alternatif yang lebih positif seperti olahraga, permainan tradisional, dan seni.

    Upaya ini juga dianggap sebagai langkah pencegahan terhadap ketergantungan berlebihan pada gawai, yang bisa berisiko membawa dampak negatif karena derasnya arus informasi yang tidak terkendali.

    “Agar anak-anak juga diberi kesempatan untuk tersedianya berbagai fasilitas-fasilitas yang lebih sehat, seperti olahraga, lalu permainan tradisional, kesenian dan sebagainya,” katanya.

    Kak Seto menyampaikan bahwa langkah-langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kak Seto menyebutkan sinergi antar lembaga menjadi kunci menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak.

    “Kemudian juga ada dukungan dari Ibu Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan kemudian beliau juga akan terus bersinergi,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan memastikan bahwa pihaknya sudah siap menyediakan prasarana, termasuk jaringan internet yang memadai.

    Dia menilai bahwa hal itu sangat penting untuk mendukung kualitas pendidikan anak-anak Indonesia.

    “Pak Wapres juga menyampaikan bahwa sudah terjun ke lapangan, karena ini kam menjadi programnya Asta Cita kan. Jadj Pendidikan itu menjadi prioritas penting,” tutur Veronica.

  • Butuh Dukungan semua Pihak untuk Wujudkan Cita-Cita RA Kartini

    Butuh Dukungan semua Pihak untuk Wujudkan Cita-Cita RA Kartini

    Medcom • 23 April 2025 19:27

    Jakarta: Butuh dukungan semua pihak untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan emansipasi perempuan di tanah air. 

    “Saya pribadi menilai perempuan Indonesia belum merdeka, sebagaimana yang dicita-citakan RA Kartini. Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema Hari Kartini 2025: Feminis Nusantara dari Masa ke Masa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/4). 

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Veronica Tan (Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /PPPA), Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro (Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998), dan Julia Suryakusuma (Feminis Pancasila – Penulis) sebagai nara sumber. 

    Selain itu hadir pula Nancy Natalia Raweyai (Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem), sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, tulisan pada surat-surat RA Kartini menunjukkan beragam gagasan atau pemikiran untuk memperjuangkan kesetaraan gender, kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, kebebasan berpikir, dan mengingatkan bahwa perempuan memiliki otonomi di tengah fenomena adat yang berlaku. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan, kutipan pada surat-surat RA Kartini banyak menyuarakan bagaimana perempuan menjadi manusia yang utuh dan lengkap. “Bukan hanya menjadi pendamping,” ujar Rerie. 

    Selain itu, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, RA Kartini juga secara tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki potensi dan intelektual yang sama dengan laki-laki. 

    Karenanya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. 

    Rerie menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mewujudkan cita-cita RA Kartini. “Mari kita bersama menuntaskan pekerjaan rumah itu,” pungkas Rerie. 

    Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, mengungkapkan, tujuannya menulis buku Trilogi RA Kartini antara lain untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesetaraan gender bagi para aktivis-aktivis muda. 

    Menurut Wardiman, sejumlah tantangan masih dihadapi perempuan saat ini. 

    (Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, “Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air.”  Foto: Dok. Istimewa)

    Dengan populasi perempuan yang hampir separuh dari populasi penduduk Indonesia, ujar dia, hanya 50% perempuan yang bekerja. Sementara itu, jumlah laki-laki yang bekerja mencapai 90% dari populasi yang ada.

    Surat-surat Kartini yang dihimpun dalam buku Trilogi RA Kartini, menurut Wardiman, mengungkapkan bahwa semangat dan ide-ide RA Kartini dalam memperjuangkan emansipasi ditempuh dan disampaikan dengan berbagai cara. 

    Bahkan, ungkap Wardiman, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia sangat terbantu oleh paguyuban-paguyuban perempuan yang ada pada waktu itu. 

    Feminis Pancasila dan Penulis, Julia Suryakusuma berpendapat, moto Bhinneka Tunggal Ika tidak tercermin dalam menyikapi kepahlawanan perempuan. 

    Saat ini, ujar Julia, pemahaman kebanyakan orang pahlawan perempuan itu hanya RA Kartini. 

    Padahal, tambah dia, Inggit Gunarsih, istri Presiden RI pertama Ir. Soekarno, juga memiliki nilai-nilai perjuangan yang penting dalam mendorong dan mendukung Bung Karno dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. 

    Menurut Julia, upaya untuk menulis perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan harus terus dilakukan. 

    Julia berpendapat, sepak terjang Bu Inggit dalam keseharian mendampingi Bung Karno dalam mengambil keputusan bisa dijadikan tauladan. 

    Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan mengungkapkan, sampai hari ini partisipasi perempuan dalam politik dan perencanaan pembangunan masih terbilang rendah. 

    Padahal, menurut Veronica, selain urusan rumah tangga, perempuan juga sudah banyak terlibat di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. 

    Namun, ujar dia, pada proses perencanaan pembangunan, perempuan jarang dilibatkan. Sejumlah kendala, jelas Veronica, dari sisi budaya patriaki dan stigma yang berkembang di masyarakat, menghadirkan beban ganda terhadap perempuan. 

    Lestari Moerdijat: Wujudkan Kesetaraan bagi setiap Warga Negara

    Veronica berpendapat, partisipasi 30% perempuan dalam politik harus menjadi bagian dari sistem sehingga ada kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan. 

    Veronica mendorong agar stigma terhadap perempuan yang berkembang bisa segera disudahi. Karena, tegas dia, sejatinya perempuan memiliki kemampuan secara mandiri dalam mewujudkan cita-citanya. 

    Sejumlah langkah untuk memberdayakan perempuan, ungkap Veronica, coba diinisiasi pemerintah melalui program care economy. 

    Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, tambah dia, memberikan perlindungan bagi perempuan. 

    Selain itu, jelas Veronica, standarisasi kerja perempuan sedang dipersiapkan dalam upaya mewujudkan perlindungan yang menyeluruh. 

    Veronica mendorong agar dapat dibangun sebuah sistem yang melibatkan dan memfasilitasi perempuan, sehingga menumbuhkan kemampuan bagi perempuan untuk mewujudkan cita-citanya. 

    Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Nancy Natalia Raweyai mengungkapkan, tindak kekerasan masih menjadi penghambat utama bagi perempuan di Papua. 

    Dalam konteks Papua, ujar Nancy, perempuan masih terbelenggu oleh hukum adat, yang hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk keluar dari belenggu itu. 

    “Bagaimana kita menggerakkan generasi muda untuk menegakkan emansipasi, bila kepala suku bisa memiliki 20 istri?” ujar Nancy. 

    Nancy berharap, segera ada langkah konkret bersama untuk mengatasi kondisi tersebut.Butuh dukungan semua pihak untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan emansipasi perempuan di tanah air. 

    “Saya pribadi menilai perempuan Indonesia belum merdeka, sebagaimana yang dicita-citakan RA Kartini. Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema Hari Kartini 2025: Feminis Nusantara dari Masa ke Masa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/4). 

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Veronica Tan (Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /PPPA), Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro (Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998), dan Julia Suryakusuma (Feminis Pancasila – Penulis) sebagai nara sumber. 

    Selain itu hadir pula Nancy Natalia Raweyai (Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem), sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, tulisan pada surat-surat RA Kartini menunjukkan beragam gagasan atau pemikiran untuk memperjuangkan kesetaraan gender, kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, kebebasan berpikir, dan mengingatkan bahwa perempuan memiliki otonomi di tengah fenomena adat yang berlaku. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan, kutipan pada surat-surat RA Kartini banyak menyuarakan bagaimana perempuan menjadi manusia yang utuh dan lengkap. “Bukan hanya menjadi pendamping,” ujar Rerie. 

    Selain itu, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, RA Kartini juga secara tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki potensi dan intelektual yang sama dengan laki-laki. 

    Karenanya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. 

    Rerie menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mewujudkan cita-cita RA Kartini. “Mari kita bersama menuntaskan pekerjaan rumah itu,” pungkas Rerie. 

    Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, mengungkapkan, tujuannya menulis buku Trilogi RA Kartini antara lain untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesetaraan gender bagi para aktivis-aktivis muda. 

    Menurut Wardiman, sejumlah tantangan masih dihadapi perempuan saat ini. 

    Dengan populasi perempuan yang hampir separuh dari populasi penduduk Indonesia, ujar dia, hanya 50% perempuan yang bekerja. Sementara itu, jumlah laki-laki yang bekerja mencapai 90% dari populasi yang ada.

    Baca juga: Lestari Moerdijat: Perjuangan RA Kartini Harus terus Hidup untuk Menjawab Tantangan Emansipasi di Masa Depan

    Surat-surat Kartini yang dihimpun dalam buku Trilogi RA Kartini, menurut Wardiman, mengungkapkan bahwa semangat dan ide-ide RA Kartini dalam memperjuangkan emansipasi ditempuh dan disampaikan dengan berbagai cara. 

    Bahkan, ungkap Wardiman, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia sangat terbantu oleh paguyuban-paguyuban perempuan yang ada pada waktu itu. 

    Feminis Pancasila dan Penulis, Julia Suryakusuma berpendapat, moto Bhinneka Tunggal Ika tidak tercermin dalam menyikapi kepahlawanan perempuan. 

    Saat ini, ujar Julia, pemahaman kebanyakan orang pahlawan perempuan itu hanya RA Kartini. 

    Padahal, tambah dia, Inggit Gunarsih, istri Presiden RI pertama Ir. Soekarno, juga memiliki nilai-nilai perjuangan yang penting dalam mendorong dan mendukung Bung Karno dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. 

    Menurut Julia, upaya untuk menulis perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan harus terus dilakukan. 

    Julia berpendapat, sepak terjang Bu Inggit dalam keseharian mendampingi Bung Karno dalam mengambil keputusan bisa dijadikan tauladan. 

    Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan mengungkapkan, sampai hari ini partisipasi perempuan dalam politik dan perencanaan pembangunan masih terbilang rendah. 

    Padahal, menurut Veronica, selain urusan rumah tangga, perempuan juga sudah banyak terlibat di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. 

    Namun, ujar dia, pada proses perencanaan pembangunan, perempuan jarang dilibatkan. Sejumlah kendala, jelas Veronica, dari sisi budaya patriaki dan stigma yang berkembang di masyarakat, menghadirkan beban ganda terhadap perempuan. 

    Veronica berpendapat, partisipasi 30% perempuan dalam politik harus menjadi bagian dari sistem sehingga ada kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan. 

    Veronica mendorong agar stigma terhadap perempuan yang berkembang bisa segera disudahi. Karena, tegas dia, sejatinya perempuan memiliki kemampuan secara mandiri dalam mewujudkan cita-citanya. 

    Sejumlah langkah untuk memberdayakan perempuan, ungkap Veronica, coba diinisiasi pemerintah melalui program care economy. 

    Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, tambah dia, memberikan perlindungan bagi perempuan. 

    Selain itu, jelas Veronica, standarisasi kerja perempuan sedang dipersiapkan dalam upaya mewujudkan perlindungan yang menyeluruh. 

    Veronica mendorong agar dapat dibangun sebuah sistem yang melibatkan dan memfasilitasi perempuan, sehingga menumbuhkan kemampuan bagi perempuan untuk mewujudkan cita-citanya. 

    Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Nancy Natalia Raweyai mengungkapkan, tindak kekerasan masih menjadi penghambat utama bagi perempuan di Papua. 

    Dalam konteks Papua, ujar Nancy, perempuan masih terbelenggu oleh hukum adat, yang hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk keluar dari belenggu itu. 

    “Bagaimana kita menggerakkan generasi muda untuk menegakkan emansipasi, bila kepala suku bisa memiliki 20 istri?” ujar Nancy. 

    Nancy berharap, segera ada langkah konkret bersama untuk mengatasi kondisi tersebut.

    Jakarta: Butuh dukungan semua pihak untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan emansipasi perempuan di tanah air. 
     
    “Saya pribadi menilai perempuan Indonesia belum merdeka, sebagaimana yang dicita-citakan RA Kartini. Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema Hari Kartini 2025: Feminis Nusantara dari Masa ke Masa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/4). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Veronica Tan (Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /PPPA), Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro (Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998), dan Julia Suryakusuma (Feminis Pancasila – Penulis) sebagai nara sumber. 

    Selain itu hadir pula Nancy Natalia Raweyai (Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem), sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, tulisan pada surat-surat RA Kartini menunjukkan beragam gagasan atau pemikiran untuk memperjuangkan kesetaraan gender, kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, kebebasan berpikir, dan mengingatkan bahwa perempuan memiliki otonomi di tengah fenomena adat yang berlaku. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan, kutipan pada surat-surat RA Kartini banyak menyuarakan bagaimana perempuan menjadi manusia yang utuh dan lengkap. “Bukan hanya menjadi pendamping,” ujar Rerie. 
     
    Selain itu, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, RA Kartini juga secara tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki potensi dan intelektual yang sama dengan laki-laki. 
     
    Karenanya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. 
     
    Rerie menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mewujudkan cita-cita RA Kartini. “Mari kita bersama menuntaskan pekerjaan rumah itu,” pungkas Rerie. 
     
    Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, mengungkapkan, tujuannya menulis buku Trilogi RA Kartini antara lain untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesetaraan gender bagi para aktivis-aktivis muda. 
     
    Menurut Wardiman, sejumlah tantangan masih dihadapi perempuan saat ini. 
     

    (Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, “Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air.”  Foto: Dok. Istimewa)
     
    Dengan populasi perempuan yang hampir separuh dari populasi penduduk Indonesia, ujar dia, hanya 50% perempuan yang bekerja. Sementara itu, jumlah laki-laki yang bekerja mencapai 90% dari populasi yang ada.
     
    Surat-surat Kartini yang dihimpun dalam buku Trilogi RA Kartini, menurut Wardiman, mengungkapkan bahwa semangat dan ide-ide RA Kartini dalam memperjuangkan emansipasi ditempuh dan disampaikan dengan berbagai cara. 
     
    Bahkan, ungkap Wardiman, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia sangat terbantu oleh paguyuban-paguyuban perempuan yang ada pada waktu itu. 
     
    Feminis Pancasila dan Penulis, Julia Suryakusuma berpendapat, moto Bhinneka Tunggal Ika tidak tercermin dalam menyikapi kepahlawanan perempuan. 
     
    Saat ini, ujar Julia, pemahaman kebanyakan orang pahlawan perempuan itu hanya RA Kartini. 
     
    Padahal, tambah dia, Inggit Gunarsih, istri Presiden RI pertama Ir. Soekarno, juga memiliki nilai-nilai perjuangan yang penting dalam mendorong dan mendukung Bung Karno dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. 
     
    Menurut Julia, upaya untuk menulis perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan harus terus dilakukan. 
     
    Julia berpendapat, sepak terjang Bu Inggit dalam keseharian mendampingi Bung Karno dalam mengambil keputusan bisa dijadikan tauladan. 
     
    Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan mengungkapkan, sampai hari ini partisipasi perempuan dalam politik dan perencanaan pembangunan masih terbilang rendah. 
     
    Padahal, menurut Veronica, selain urusan rumah tangga, perempuan juga sudah banyak terlibat di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. 
     
    Namun, ujar dia, pada proses perencanaan pembangunan, perempuan jarang dilibatkan. Sejumlah kendala, jelas Veronica, dari sisi budaya patriaki dan stigma yang berkembang di masyarakat, menghadirkan beban ganda terhadap perempuan. 
     
    Lestari Moerdijat: Wujudkan Kesetaraan bagi setiap Warga Negara
     
    Veronica berpendapat, partisipasi 30% perempuan dalam politik harus menjadi bagian dari sistem sehingga ada kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan. 
     
    Veronica mendorong agar stigma terhadap perempuan yang berkembang bisa segera disudahi. Karena, tegas dia, sejatinya perempuan memiliki kemampuan secara mandiri dalam mewujudkan cita-citanya. 
     
    Sejumlah langkah untuk memberdayakan perempuan, ungkap Veronica, coba diinisiasi pemerintah melalui program care economy. 
     
    Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, tambah dia, memberikan perlindungan bagi perempuan. 
     
    Selain itu, jelas Veronica, standarisasi kerja perempuan sedang dipersiapkan dalam upaya mewujudkan perlindungan yang menyeluruh. 
     
    Veronica mendorong agar dapat dibangun sebuah sistem yang melibatkan dan memfasilitasi perempuan, sehingga menumbuhkan kemampuan bagi perempuan untuk mewujudkan cita-citanya. 
     
    Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Nancy Natalia Raweyai mengungkapkan, tindak kekerasan masih menjadi penghambat utama bagi perempuan di Papua. 
     
    Dalam konteks Papua, ujar Nancy, perempuan masih terbelenggu oleh hukum adat, yang hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk keluar dari belenggu itu. 
     
    “Bagaimana kita menggerakkan generasi muda untuk menegakkan emansipasi, bila kepala suku bisa memiliki 20 istri?” ujar Nancy. 
     
    Nancy berharap, segera ada langkah konkret bersama untuk mengatasi kondisi tersebut.Butuh dukungan semua pihak untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan emansipasi perempuan di tanah air. 
     
    “Saya pribadi menilai perempuan Indonesia belum merdeka, sebagaimana yang dicita-citakan RA Kartini. Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema Hari Kartini 2025: Feminis Nusantara dari Masa ke Masa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/4). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Veronica Tan (Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /PPPA), Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro (Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998), dan Julia Suryakusuma (Feminis Pancasila – Penulis) sebagai nara sumber. 
     
    Selain itu hadir pula Nancy Natalia Raweyai (Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem), sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, tulisan pada surat-surat RA Kartini menunjukkan beragam gagasan atau pemikiran untuk memperjuangkan kesetaraan gender, kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, kebebasan berpikir, dan mengingatkan bahwa perempuan memiliki otonomi di tengah fenomena adat yang berlaku. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan, kutipan pada surat-surat RA Kartini banyak menyuarakan bagaimana perempuan menjadi manusia yang utuh dan lengkap. “Bukan hanya menjadi pendamping,” ujar Rerie. 
     
    Selain itu, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, RA Kartini juga secara tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki potensi dan intelektual yang sama dengan laki-laki. 
     
    Karenanya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. 
     
    Rerie menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mewujudkan cita-cita RA Kartini. “Mari kita bersama menuntaskan pekerjaan rumah itu,” pungkas Rerie. 
     
    Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, mengungkapkan, tujuannya menulis buku Trilogi RA Kartini antara lain untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesetaraan gender bagi para aktivis-aktivis muda. 
     
    Menurut Wardiman, sejumlah tantangan masih dihadapi perempuan saat ini. 
     
    Dengan populasi perempuan yang hampir separuh dari populasi penduduk Indonesia, ujar dia, hanya 50% perempuan yang bekerja. Sementara itu, jumlah laki-laki yang bekerja mencapai 90% dari populasi yang ada.
     
    Baca juga: Lestari Moerdijat: Perjuangan RA Kartini Harus terus Hidup untuk Menjawab Tantangan Emansipasi di Masa Depan
     
    Surat-surat Kartini yang dihimpun dalam buku Trilogi RA Kartini, menurut Wardiman, mengungkapkan bahwa semangat dan ide-ide RA Kartini dalam memperjuangkan emansipasi ditempuh dan disampaikan dengan berbagai cara. 
     
    Bahkan, ungkap Wardiman, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia sangat terbantu oleh paguyuban-paguyuban perempuan yang ada pada waktu itu. 
     
    Feminis Pancasila dan Penulis, Julia Suryakusuma berpendapat, moto Bhinneka Tunggal Ika tidak tercermin dalam menyikapi kepahlawanan perempuan. 
     
    Saat ini, ujar Julia, pemahaman kebanyakan orang pahlawan perempuan itu hanya RA Kartini. 
     
    Padahal, tambah dia, Inggit Gunarsih, istri Presiden RI pertama Ir. Soekarno, juga memiliki nilai-nilai perjuangan yang penting dalam mendorong dan mendukung Bung Karno dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. 
     
    Menurut Julia, upaya untuk menulis perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan harus terus dilakukan. 
     
    Julia berpendapat, sepak terjang Bu Inggit dalam keseharian mendampingi Bung Karno dalam mengambil keputusan bisa dijadikan tauladan. 
     
    Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan mengungkapkan, sampai hari ini partisipasi perempuan dalam politik dan perencanaan pembangunan masih terbilang rendah. 
     
    Padahal, menurut Veronica, selain urusan rumah tangga, perempuan juga sudah banyak terlibat di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. 
     
    Namun, ujar dia, pada proses perencanaan pembangunan, perempuan jarang dilibatkan. Sejumlah kendala, jelas Veronica, dari sisi budaya patriaki dan stigma yang berkembang di masyarakat, menghadirkan beban ganda terhadap perempuan. 
     
    Veronica berpendapat, partisipasi 30% perempuan dalam politik harus menjadi bagian dari sistem sehingga ada kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan. 
     
    Veronica mendorong agar stigma terhadap perempuan yang berkembang bisa segera disudahi. Karena, tegas dia, sejatinya perempuan memiliki kemampuan secara mandiri dalam mewujudkan cita-citanya. 
     
    Sejumlah langkah untuk memberdayakan perempuan, ungkap Veronica, coba diinisiasi pemerintah melalui program care economy. 
     
    Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, tambah dia, memberikan perlindungan bagi perempuan. 
     
    Selain itu, jelas Veronica, standarisasi kerja perempuan sedang dipersiapkan dalam upaya mewujudkan perlindungan yang menyeluruh. 
     
    Veronica mendorong agar dapat dibangun sebuah sistem yang melibatkan dan memfasilitasi perempuan, sehingga menumbuhkan kemampuan bagi perempuan untuk mewujudkan cita-citanya. 
     
    Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Nancy Natalia Raweyai mengungkapkan, tindak kekerasan masih menjadi penghambat utama bagi perempuan di Papua. 
     
    Dalam konteks Papua, ujar Nancy, perempuan masih terbelenggu oleh hukum adat, yang hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk keluar dari belenggu itu. 
     
    “Bagaimana kita menggerakkan generasi muda untuk menegakkan emansipasi, bila kepala suku bisa memiliki 20 istri?” ujar Nancy. 
     
    Nancy berharap, segera ada langkah konkret bersama untuk mengatasi kondisi tersebut.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Papua Barat Daya Ukir Sejarah, Pecahkan Rekor Dunia 10.299 Telur Paskah

    Papua Barat Daya Ukir Sejarah, Pecahkan Rekor Dunia 10.299 Telur Paskah

    Jakarta, Beritasatu.com – Papua Barat Daya mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memecahkan rekor dunia Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) dalam kategori pembagian telur Paskah terbanyak, yakni sebanyak 10.299 butir.

    Piagam penghargaan diserahkan oleh Wakil Direktur Muri Osmar Semesta Susilo kepada senator DPD Paul Finsen Mayor selaku penggagas acara, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, pemerhati sosial Engelin Yolanda Kardinal, serta Ketua PHMJ GKI Sion Malaingkedi Pendeta Louis Wayoi.

    Penyerahan berlangsung di Pantai Nazareth, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Senin (21/4/2025), disaksikan ribuan warga dan anak-anak sekolah minggu dari berbagai gereja se-Kota Sorong setelah mengikuti ibadah Paskah bersama.

    Senator Paul Finsen Mayor menyatakan, rekor Muri ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Paskah 2025, termasuk Konser Kebangkitan Rohani (KKR). Ia menyampaikan rasa bangga karena Papua Barat Daya berhasil mencetak sejarah nasional dan internasional.

    “Dari berbagai daerah di Indonesia, saya bangga karena rekor pembagian 10.000 telur Paskah bisa tercipta di Sorong. Ini jadi sejarah pertama sebagai provinsi baru dengan semangat baru,” ujarnya.

    Ia berharap momentum ini menjadi awal dari berbagai kegiatan nasional yang akan digelar di Papua Barat Daya agar masyarakat Indonesia dan dunia lebih mengenal wilayah ini.

    “Mulai tahun ini, saya akan mendatangkan banyak kegiatan positif ke Kota Sorong, terutama bagi generasi muda, sebagai bagian dari komitmen membangun provinsi ini bersama-sama,” tambahnya.

    Paul juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung, termasuk Gubernur Elisa Kambu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Wakil Wali Kota Anshar Karim, serta tokoh-tokoh gereja dan masyarakat. Ia secara khusus menyebut peran besar Engelin Yolanda Kardinal sebagai penggerak acara.

    Ketua Dewan Adat Wilayah III Doberay ini juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah tokoh nasional yang mendukung acara tersebut, seperti Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menpora Dito Ariotedjo, Wamen PPA Veronica Tan, anggota DPR Krisdayanti, hingga George Edwin dari City Council Netherlands.

    Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu turut mengapresiasi kontribusi anak muda Papua, khususnya Paul Finsen Mayor. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

    “Kami punya semangat yang sama untuk membangun Papua. Namun, kemampuan kami terbatas. Oleh karena itu, saya minta dukungan masyarakat Papua, termasuk yang ada di Jakarta,” kata Elisa.

    Ia juga mengajak seluruh warga untuk menjaga persatuan dan keamanan demi menciptakan generasi muda Papua yang sehat, cerdas, dan produktif.

    Wakil Direktur Muri Osmar Semesta Susilo, menyatakan, rekor 10.000 telor Paskah ini bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga diakui sebagai rekor dunia.

    “Kami telah meneliti kegiatan ini. pembagian 10.299 telur Paskah oleh GKI Klasis Sorong dan Pak Paul Finsen Mayor resmi kami tetapkan sebagai rekor dunia,” ujar Osmar terkait rekor dunia di Papua Barat Daya.
     

  • Wamen PPPA Veronica Tan Minta Hukuman Tegas untuk Priguna, Termasuk Kebiri Kimia

    Wamen PPPA Veronica Tan Minta Hukuman Tegas untuk Priguna, Termasuk Kebiri Kimia

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan meminta aparat hukum untuk jatuhkan hukuman maksimal terhadap pelaku pemerkosaan, Priguna Anugerah Pratama.

    “Kepastian hukum yang didorong kepolisian supaya ditindak maksimal hukumannya karena hukuman amoral, perbuatan terencana, perbuatan kejahatan yang direncanakan itu adalah harus hukuman yang setimpal,” kata Veronica seusia audiensi di Mapolda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Kamis, 14 April 2025.

    Veronica menuturkan, Kementerian PPPA pun mendorong hukuman semaksimal mungkin kepada pelaku pemerkosaan, termasuk hukum kebiri kimia jika dimungkinkan.

    Apalagi, pelaku adalah seorang dokter yang seharusnya memberi pelayanan medis kepada masyarakat.

    Adapun hukuman kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2016.

    “Kalau hukuman maksimalnya itu kebiri, di kebiri saja gitu,” ucapnya.

    Menurut Veronica, penegakan hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas, terlebih perbuatan asusila dilakukan oleh profesional dokter.

    “Karena itu sudah nggak ada moralnya, tapi balik lagi secara proses eksekusi harus diserahkan karena ternyata kebiri itu sebenarnya hanya hukuman temporary (sementara),” katanya.

    Di sisi lain, hal yang paling penting, kata Veronica, adalah mengembalikan kondisi psikologi korban dan pemulihan trauma.

    “Trauma dan pascatrauma daripada menghabiskan uang untuk kebiri yang hanya temporary sesaat tapi itu akan membuat seperti bola salju. Si pelakunya akan tambah jahat, karena akan memakai berbagai alat untuk melakukan, kalau memang mindset dia sudah kriminal,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kunjungi Polda Jabar Wamen PPA Dorong Hukuman Maksimal untuk Dokter Pemerkosa Keluarga Pasien RSHS Bandung 14 April 2025

    Kunjungi Polda Jabar Wamen PPA Dorong Hukuman Maksimal untuk Dokter Pemerkosa Keluarga Pasien RSHS Bandung 14 April 2025

    Kunjungi Polda Jabar Wamen PPA Dorong Hukuman Maksimal untuk Dokter Pemerkosa Keluarga Pasien RSHS
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendesak agar hukuman maksimal dijatuhkan kepada Priguna Anugerah, dokter residen anastesi PPDS yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
    Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang merusak masa depan korban.
    Dalam kunjungan ke
    Polda Jabar
    , Wakil Menteri PPPA
    Veronica Tan
    menekankan pentingnya kepastian hukum dan dukungan bagi korban pasca trauma.
    “Kepastian hukum yang didorong ke kepolisian supaya ditindak maksimal hukumannya karena hukuman amoral, perbuatan yang terencana, perbuatan kejahatan yang direncanakan itu adalah harus hukuman yang setimpal,” ungkapnya di Mapolda Jabar, Senin (14/4/2025).
    Veronica menilai bahwa tindakan pelecehan seksual ini berdampak serius pada masa depan korban, terutama bagi perempuan yang merupakan kelompok rentan.
    Ia berpendapat bahwa hukuman maksimal yang setimpal layak diberikan kepada pelaku.
    “Memang ada undang-undang perlindungan anak yang membawahi kebiri, secara pribadi tentu saya (ingin) hukuman maksimal yang setimpal. Kalau hukuman maksimalnya itu kebiri, di kebiri aja gitu. Karena itu kan udah gak ada moralnya,” jelasnya.
    Meski demikian, Veronica menegaskan bahwa proses hukum tetap harus diserahkan kepada institusi penegakan hukum.
     


    “Tapi balik lagi secara proses eksekusi harus serahkan, karena ternyata kebiri itu sebenarnya hanya hukuman temporary (sementara), saya juga baru tahu,” tuturnya.
    Lebih lanjut, Kementerian PPPA berkomitmen untuk fokus pada pemulihan korban dan mengatasi trauma yang dialami.
    “Urusan hasil akhirnya kita lebih bantu ke korban, trauma, pasca trauma daripada menghabiskan uang untuk kebiri yang hanya temporary sesaat tapi itu akan membuat seperti bola salju si pelakunya akan tambah jahat, karena akan memakai berbagai alat untuk melakukan kalau memang mindsetnya sudah kriminal,” ucapnya.
    Veronica juga mengingatkan masyarakat, khususnya pasien dan keluarga pasien, untuk tetap waspada terhadap tindakan mencurigakan di rumah sakit.
    “Kita Kemen PPPA mencoba mengedukasi, karena balik lagi di dalam rumah sakit apapun prosedur semua ada. Kalau seorang pasien sudah diperlakukan seolah-olah aneh, tidak ada prosedural, kita harus aware sebagai masyarakat,” tegasnya.
    Ia menekankan pentingnya proses dalam sistem yang membentuk sumber daya manusia (SDM) yang beretika dan memiliki kepedulian.
    “Sehingga melakukan
    service
    pelayanan yang benar-benar memberikan keamanan pada masyarakat, tapi masyarakat jangan diam. Masyarakat boleh berbicara, kita bersama-sama berjuang untuk
    rise and speak
    ini. Perempuan berani, perempuan jangan takut, perempuan harus berani berbicara, harus melapor,” pungkas Veronica.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kunjungi Polda Jabar Wamen PPA Dorong Hukuman Maksimal untuk Dokter Pemerkosa Keluarga Pasien RSHS Bandung 14 April 2025

    Kemen PPPA Minta RSHS dan Unpad Benahi Sistem Pengawasan Usai Kasus Pelecehan Seksual Bandung 14 April 2025

    Kemen PPPA Minta RSHS dan Unpad Benahi Sistem Pengawasan Usai Kasus Pelecehan Seksual
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meminta Rumah Sakit Hasan Sadikin (
    RSHS
    ) Bandung dan Universitas Padjadjaran (Unpad) segera membenahi sistem pengawasan usai terungkapnya kasus pelecehan seksual terhadap keluarga pasien oleh oknum dokter residen.
    Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, mengatakan bahwa kasus yang melibatkan Priguna Anugerah Pratama, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS), menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, termasuk rumah sakit dan institusi pendidikan.
    “Tentu itu akan menjadi pembelajaran semua pihak. Dari tadi juga hadir dari universitas, juga dari rumah sakit. Ini sebuah pembelajaran ya, maksudnya kita bagaimana membuat sebuah sistem yang lebih baik,” ujar Veronica usai meninjau
    RSHS Bandung
    , Senin (14/4/2025).
    Veronica menyebut sistem pengawasan di lokasi kejadian masih lemah dan perlu segera dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang. Salah satu yang disorot adalah kurangnya pemantauan melalui kamera pengawas.
    “Tentu di pihak-pihak lain seperti CCTV yang kita lihat itu menjadi modal juga yang harus diperbaiki,” katanya.
    Ia juga menyoroti kondisi ruangan tempat kejadian yang dinilai masih belum tertata dengan baik. Menurutnya, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku.
    “Tadi ketika kita mendatangi itu adalah ruangan yang masih dalam proses perbaikan. Jadi itu ruangan di lantai yang belum dioperasikan, jadi memang ada ruangan-ruangan yang sudah menjadi perencanaan daripada si oknum itu,” ucapnya.
    Selain pembenahan internal, Veronica mendorong masyarakat untuk berani melapor jika menjadi korban tindak pelecehan seksual. Kemen PPPA, kata dia, telah menjalin kerja sama dengan aparat kepolisian untuk menjamin perlindungan dan kerahasiaan korban.
    “Korban-korban dari perempuan ya tentu ini, kita harus melindungi setiap kita membuka. Karena dari Kementerian PPPA kita juga sudah ada kerja sama dengan Direktorat Kepolisian TPPO. Sebulan yang lalu kita juga mengajak semua perempuan untuk berani rise up, speak up,” tuturnya.
    Veronica menambahkan bahwa Kemen PPPA saat ini tengah membangun sistem layanan aduan yang lebih responsif untuk menangani kasus kekerasan seksual.
    “Tentu sistem lagi dibangun. Jadi kita ada call center Sapa 129 yang sedang dibangun SDM-nya supaya bisa melakukan pelayanan dengan baik,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Polda Jabar menetapkan Priguna Anugerah Pratama (31), dokter residen peserta PPDS, sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap FH (21), keluarga pasien di RSHS Bandung. Ia dijerat Pasal 6C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perempuan Indonesia Masih Sulit Penuhi Hak Dasar Kesehatan dan Pendidikan – Halaman all

    Perempuan Indonesia Masih Sulit Penuhi Hak Dasar Kesehatan dan Pendidikan – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — Perempuan di Indonesia masih mengadapi kesulitan memenuhi
    hak dasar seperti kesehatan hingga pendidikan.

    Diperlukan kolaborasi bersama pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, LSM dan akademisi untuk memenuhi hak dasar perempuan.

    Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI dr. Maria Endang Sumiwi, MPH, mengatakan, tantangan untuk memenuhi hak dasar perempuan dimulai dari permasalahan pemenuhan gizi, risiko penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, kematian ibu, kesehatan jiwa, serta permasalahan kekerasan perempuan dan anak.

    “Tidak bisa dengan upaya sendiri, perlu kolaborasi lintas kementerian, seperti dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, BKKBN serta berbagai lembaga lainnya, termasuk pihak swasta dan komunitas,” ujar dia dalam konferensi nasional perempuan di Jakarta, Selasa (11/3/2025.

    Melalui upaya komprehensif yang menggunakan pendekatan siklus hidup, maka diharapkan dapat memenuhi hak – hak kesehatan perempuan dan mendukung terciptanya perempuan yang berdaya dan kesetaraan gender.

    Di kegiatan yang sama Wakil Menteri PPA Veronica Tan menegaskan,  pemerintah berkomitmen mendukung kesetaraan gender dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan serta melibatkan laki – laki sebagai mitra strategis.

    “Saya percaya, ketika perempuan mendapatkan kesempatan yang setara, berdaya dalam berbagai sektor baik itu pendidikan, ekonomi, maupun politik— perempuan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa,” tutur Veronica Tan.

    Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2025, Farid Nila Moeloek (FNM) Society bersama dengan United Nations Population Fund (UNFPA), didukung oleh Takeda, menyelenggarakan Women National Conference yang bertema “Perempuan Sehat dan Berdaya, Menuju Kesetaraan Global”.

    Konferensi ini merupakan sebuah wujud nyata upaya kolektif dan kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan kesetaraan gender di Indonesia.

    Ketua FNM Society Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M(K) menyadari bahwa pemberdayaan perempuan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar.

    Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, hampir 50 persen di antaranya adalah perempuan. Jumlah ini mencerminkan potensi luar biasa, tetapi juga menunjukkan bahwa kesenjangan gender yang masih ada perlu segera diatasi.

    Tantangan ini tidak hanya terletak pada skala yang besar, tetapi juga pada bagaimana memastikan setiap perempuan, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, kesehatan, dan perlindungan.

    “Pemberdayaan perempuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi tertentu—ini adalah tugas kita bersama,” ujar Prof Nila.

    Ketika perempuan semakin kuat, bukan hanya
    dirinya yang maju, tetapi juga ekonomi tumbuh, kesehatan membaik, dan kesejahteraan masyarakat semakin terangkat.

    Perempuan Harus Semakin Sejahtera

    UNFPA Indonesia Representative Hassan Mohtashami menjelaskan, semakin sejahtera perempuan dan anak perempuan, maka keluarga, komunitas, dan dunia secara keseluruhan juga akan mengalami hal yang sama.

    Meskipun telah terjadi banyak kemajuan, tantangan masih ada.

    Ketimpangan gender, akses layanan kesehatan yang terbatas, serta kekerasan terhadap perempuan masih menjadi penghalang bagi banyak perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka.

    Melalui inisiatif seperti Women at the Center Project, UNFPA terus bekerja untuk memastikan setiap perempuan mendapatkan akses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas serta bisa menentukan masa depannya sendiri.

    Sebagai salah satu mitra penyelenggaraan acara Konferensi Nasional Perempuan ini, Takeda menyampaikan komitmennya secara global untuk kemajuan dan pemberdayaan perempuan.

    “Kami menyadari  keberagaman, kesetaraan, dan inklusi bukan sekadar inisiatif, tetapi telah menjadi bagian dari DNA kami selama lebih dari 240 tahun, termasuk lebih dari 50 tahun di Indonesia,” tutur Corporate Strategy Officer & CEO Chief of Staff, Takeda Pharmaceuticals Akiko Amakawa.

    Pihaknya percaya bahwa akses kesehatan yang berkelanjutan harus menjadi hak semua orang, dan itulah mengapa kami aktif dalam berbagai area terapi, termasuk onkologi, penyakit langka, penyakit gastrointestinal, kesehatan konsumen, dan dengue.

     

  • Kemnaker, Kemenpar & KemenPPPA Ajak Pelaku Industri Tingkatkan Skill SDM

    Kemnaker, Kemenpar & KemenPPPA Ajak Pelaku Industri Tingkatkan Skill SDM

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar dialog bersama pengusaha dan pelaku industri dalam rangka mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Diskusi ini turut menggandeng Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

    “Pentingnya kolaborasi ini, apa yang bisa diberikan kawan-kawan pengusaha, kepada kita sebagai regulator. Apa yang bisa kita percepat kerja samanya, inilah pentingnya kita duduk bersama di sini,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025).

    Dalam dialog yang berlangsung di Ruang Tridarma Kemnaker, Jakarta, Selasa (25/2), Noel meminta kalangan industri untuk memaparkan program-programnya dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha di wilayahnya. Dia meyakini hambatan atau kendala terkait regulasi tersebut dapat diselesaikan demi tercapainya hubungan industrial yang harmonis.

    “Hambatan itu bisa kita selesaikan, jangan sampai hambatan itu malah merusak industrial kita. Apalagi pemerintahan Prabowo-Gibran sangat ramah dengan mitra industri. Kita akan support jika ada kendala terkait regulasi yang dihadapi industri, karena kita tau bersama jika ada hal yang memberatkan akan mengganggu ekosistem ketenagakerjaan dan akan merugikan saudara kita para pekerja termasuk perusahaan dan di sinilah negara hadir dalam memberikan solusi,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan menyambut baik dialog peningkatan kompetensi SDM. Menurutnya peluang kerja sama yang dapat dilakukan dengan Kemnaker dan Kemenpar di antaranya pelatihan pemberdayaan softskill bagi perempuan bidang pariwisata, rekrutmen kerja bagi perempuan di Indonesia dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi perempuan di bidang pariwisata.

    “Kami akan terus berusaha menyinergikan dan melihat kondisi faktual di lapangan. Kita punya program Ruang Bersama Indonesia (RBI) seperti ruang kolaborasi antar kementerian/lembaga/pemda bisa berpartisipasi membina keluarga hingga paling terkecil, tingkat keluarga,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa menambahkan terdapat tiga bidang yang dikuatkan untuk kolaborasi di Kemenpar, yakni gastronomi, wellness, dan wisata maritim. Pihaknya berharap dapat memperkuat sinergi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Bekasi, Medan dan Lombok Timur.

    Ni Luh menambahkan kerja sama lainnya di antaranya bidang barista, pemandu wisata selam, terapis, liaison officer (LO=Naradamping) dan pengelola desa wisata. Kemudian juga bidang bar, vila, apartemen, hotel dan camper van.

    “Kita harap bisa kolaborasi pelatihan instruktur pelatihan berbasis kompetensi (PBK) bidang pariwisata, dan kolaborasi dengan Direktorat Bina Instruktur dan tenaga pelatihan dalam pelatihan instruktur PBK,” katanya.

    Di sisi lain, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah (FKLPID) Jawa Barat, Benny Tunggul meminta agar pemerintah dapat memfasilitasi pelaku usaha UMKM untuk menggelar pameran di daerah-daerah kawasan industri. Ia menilai tingginya animo pelaku UMKM untuk membangun wirausaha baru akan memudahkan pihaknya untuk memberikan pelatihan personal branding dan marketing.

    “Menghadapi Ramadan dan Lebaran, kami harap Pak Wamen dan Bu Wamen untuk memfasilitasi mereka menggelar pameran di daerah kawasan. Bekerja sama dengan kawasan, membentuk komunitas sehingga sebulan ini pelaku usaha UMKM dapat memperoleh kehidupan yang bagus,” ujarnya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu