Xcloud.id

Tag: Veronica Tan

  • KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029

    KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029

    Menteri PPPA Arifah Fauzi (kanan) didampingi Wamen PPPA Veronica Tan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025). ANTARA/Anita Permata Dewi

    KemenPPPA minta DAK PPA tetap dialokasikan pada 2026-2029
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta kepada Komisi VIII DPR TI agar Dana Alokasi Khusus Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK PPA) tetap dialokasikan pada tahun 2026 – 2029.

    “Dana Alokasi Khusus Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK PPA), baik fisik maupun nonfisik sudah tidak ada lagi. Padahal DAK PPA tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu daerah menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Menteri PPPA Arifah Fauzi saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7).

    Arifah Fauzi menekankan pentingnya anggaran DAK PPA dalam mendukung layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

    Ia mencontohkan ada tiga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini membutuhkan anggaran untuk penanganan.

    Pertama, kasus kekerasan yang dialami oleh seorang mahasiswi di Yogyakarta.

    “Seorang mahasiswi yang disiram air keras oleh pacarnya dan sampai saat ini kondisinya masih memprihatinkan. Ketika kami datang ke Yogyakarta 1,5 bulan lalu, dana yang terpakai sudah sebesar Rp400 juta karena korban setiap pekan harus mengganti perban dan ketika mengganti perban harus dibius total karena saking parahnya kondisinya,” kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

    Kemudian kasus perempuan yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh oknum ojek pangkalan di Jawa Barat.

    “Sampai saat ini orang tua korban masih berutang kepada rumah sakit, sampai sekarang belum bisa dilunasi,” kata Arifah Fauzi.

    Teranyar, dalam kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Korban anak kini telah menjalani tiga kali operasi di RS Polri Said Sukanto.

    “Seorang anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, yang sekarang ada di RS Polri. Per tanggal 3 Juni, biaya yang sudah dipakai adalah sebesar Rp157 juta. Anak ini tidak diketahui orang tuanya di mana sehingga kami harus mengambil alih apapun yang terjadi harus diselesaikan dulu, diprioritaskan dulu kesehatannya,” kata Arifah Fauzi.

    Sumber : Antara

  • Dugaan pelecehan seksual di UP, Wamenaker: Kampus bukan pasar mesum

    Dugaan pelecehan seksual di UP, Wamenaker: Kampus bukan pasar mesum

    audiensi ini dapat mencari solusi terbaik bagi para korban yang juga terkena dampak struktural terkait pekerjaannya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer mengingatkan kampus seharusnya menjadi simbol para intelektual bukan menjadi pasar mesum sehubungan kasus dugaan pelecehan yang dilakukan eks Rektor Universitas Pancasila berinisial ETH.

    Hal tersebut disampaikan Noel (panggilan Immanuel Ebenezer) saat beraudiensi bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan dengan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) di Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Rabu.

    “Kampus ini bukan pasar mesum, di pasar yang ‘begitu begituan’ pun saya yakin punya etika dan attitude,” kata Noel.

    Noel juga mengungkapkan keprihatinannya terkait peristiwa ini, seharusnya kampus memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual tersebut.

    “Kita melihat ini sudah sangat memprihatinkan, sebetulnya Universitas Pancasila ini akan menjadi pelapor kalau misal punya komitmen hari ini untuk melawan predator seksual. Karena apa? Peristiwa tersebut terjadi di dalam kampus,” katanya.

    Dia juga berharap audiensi ini dapat mencari solusi terbaik bagi para korban yang juga terkena dampak struktural terkait pekerjaannya.

    “Jadi saya berharap di tempat ini kita bisa cari solusi terbaik, mau seperti apanya, mungkin kita bisa jadi jembatan yang baik, sudah kena pelecehan seksual korban, kemudian dia tereliminasi dari struktural dengan intimidasi artinya dobel kejadian,” kata Noel.

    Sementara itu korban pelecehan seksual yang juga mengikuti audiensi berinisial RZ mengatakan pihak kampus juga seolah tidak mendukung ataupun melindunginya.

    “Tiba-tiba saya dimutasi dengan tidak tahu salah saya apa. Lalu saya juga tidak boleh datang ke acara besar kampus yang dihadiri oleh beliau (ETH). Saat itu beliau masih menjabat sebagai rektor,” jelasnya.

    Korban juga mengatakan sempat dituding sebagai wanita tidak baik atau wanita tidak benar.

    “Tolong saya itu bukan mengada-ada, saya dibilang wanita nggak bener, ani-ani (simpanan), apalagi? Saya itu biar benar keadaannya, bukan saya mengada-ada,” ucapnya.

    Sebelumnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan bakal mengawal kasus dugaan pelecehan oleh Rektor nonaktif Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72).

    “Saya dari Kementerian Tenaga Kerja akan melakukan upaya maksimal dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan,” katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (7/5).

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komaruddin Hidayat Resmi Pimpin Dewan Pers 2025–2028

    Komaruddin Hidayat Resmi Pimpin Dewan Pers 2025–2028

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pers resmi memiliki kepengurusan baru untuk periode 2025–2028. Prof Komaruddin Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai ketua dalam rapat anggota Dewan Pers yang digelar di Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih Jakarta pada Rabu (14/5/2025), menggantikan Ninik Rahayu yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

    Serah terima jabatan secara simbolis dilakukan dengan penyerahan buku laporan kerja Dewan Pers 2022–2025 dari Ninik Rahayu kepada Komaruddin. Buku tersebut berjudul “Menjaga Kualitas Jurnalisme di Tahun-Tahun Menurunnya Indeks Kemerdekaan Pers”, yang dianggap Komaruddin sebagai gambaran tantangan berat yang akan dihadapi ke depan.

    Dalam sambutannya, Komaruddin yang juga mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu menyatakan kesiapannya menjalankan amanah. Ia mengaku telah “puasa” dari media sosial selama sebulan agar tak terpengaruh informasi yang tidak jelas, namun menyadari bahwa kini harus kembali memantau arus informasi demi menjalankan tugasnya.

    “Namun, puasa melihat media sosial itu agaknya harus saya akhiri. Karena mendapat tugas di Dewan Pers, kami harus tahu lalu lintas berita dan informasi,” ujarnya.

    Sementara itu, Ninik Rahayu menyampaikan bahwa Dewan Pers periode sebelumnya berupaya melanjutkan gagasan almarhum Prof Azyumardi Azra yang meliputi empat poin utama: menjadikan Dewan Pers sebagai mitra kritis pemerintah, memperjuangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas jurnalisme, serta memikirkan kesejahteraan wartawan.

    “Memang kerja kami belum bisa disebut membawa keberhasilan namun juga tidak bisa disebut sebagai kegagalan,” ungkap Ninik.

    Dalam acara tersebut hadir pula sejumlah tokoh penting seperti Menkominfo Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Meutya memberikan apresiasi atas kinerja kepengurusan sebelumnya dan menyampaikan selamat bertugas kepada jajaran baru.

    Berikut susunan lengkap kepengurusan Dewan Pers periode 2025–2028:

    Ketua: Komaruddin Hidayat
    Wakil Ketua: Totok Suryanto
    Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers: Muhammad Jazuli
    Komisi Hukum dan Perundang-undangan: Abdul Manan
    Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi: Busyro Muqoddas
    Komisi Kemitraan Hubungan Antarlembaga: Rosarita Niken Widiastuti
    Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi: Yogi Hadi Ismanto
    Komisi Informasi dan Komunikasi: Maha Eka Swasta
    Komisi Digital dan Sustainability: Dahlan Dahi

    Adapun anggota Dewan Pers periode 2022–2025 yang telah menyelesaikan tugas antara lain: Ninik Rahayu, M Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Atmaji Sapto Anggoro, Totok Suryanto, Asep Setiawan, Tri Agung Kristanto, serta dua anggota yang sebelumnya mengundurkan diri, yaitu Asmono Wikan dan Yadi Hendriana. [beq]

  • 16 Bulan Kasus Pelecehan Seksual Libatkan Eks Rektor UP ‘Mandek’, Wamen Immanuel Ebenezer Akan Lapor Presiden – Page 3

    16 Bulan Kasus Pelecehan Seksual Libatkan Eks Rektor UP ‘Mandek’, Wamen Immanuel Ebenezer Akan Lapor Presiden – Page 3

    Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengakui menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret eks Rektor Universitas Pancasila, Edie Toet Hendratno.

    Hingga kini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Wira Satya Triputra menyatakan, pihaknya masih berupaya melengkapi sejumlah keterangan untuk memperkuat alat bukti.

    “Memang di dalam perasaan proses penyidikan kami masih terdapat beberapa hal yang masih ditemukan tadi kekurangan, sehingga nantinya kami akan menambahkan beberapa keterangan saksi,” ujar dia kepada wartawan Rabu (7/5/2025).

    Pernyataan itu diungkap Wira usai menerima kunjungan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan di Polda Metro Jaya, Rabu (7/5/2025).

    Dalam pertemuan itu, Wira mengaku memaparkan secara menyeluruh proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah berlangsung.

    Namun, dia mengakui masih diperlukan keterangan tambahan, terutama dari saksi ahli untuk memperkuat unsur-unsur dugaan kekerasan seksual tersebut.

    “Ada beberapa keterangan dari saksi ahli nanti. Mungkin nanti ahli untuk membuktikan terkait masalah atau kekerasan seksual,” ujar dia.

    Dalam kasus ini, Wira mengatakan, proses penyidikan juga diasistensi oleh Direktorat PPA-PPO. Di samping itu, Bidpropam Polda Metro Jaya juga ikut mengawal dan memberikan masukan kepada penyidik.

    “Sehingga diharapkan nanti kita mendapatkan hasil penyidikan yang lebih komprehensif. Nanti dalam pembuktian yang lain untuk memberikan hasil yang lebih,” ujar dia.

  • Polda Metro Jelaskan Alasan Belum Adanya Tersangka dalam Kasus Dugaan Pelecehan Eks Rektor UP – Page 3

    Polda Metro Jelaskan Alasan Belum Adanya Tersangka dalam Kasus Dugaan Pelecehan Eks Rektor UP – Page 3

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyoroti penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret mantan Rektor Universitas Pancasila, Edie Toet Hendratno. Dia menegaskan dunia kampus seharusnya menjadi ruang yang aman dari segala bentuk kekerasan seksual.

    Pernyataan itu disampaikan Noel saat bertandang ke Polda Metro Jaya, Rabu (7/5/2025). Tak sendiri, dia turut didampingi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan.

    “Ini menurut saya kejadian yang sangat memalukan karena kejadiannya peristiwanya itu di dalam kampus, seharusnya kampus tidak boleh ramah terhadap yang namanya predator seksual,” kata Noel kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

    Dia menyinggung keberadaan kampus yang semestinya menjadi ruang yang ramah terhadap perempuan, pekerja, dan bebas dari kekerasan seksual. Namun, bila hal itu tak terlihat maka ini menandakan dunia pendidikan tengah berada dalam krisis moral.

    “Saya dari Menteri Ketenagakerjaan punya kewajiban melindungi pekerja, beliau ini pekerja, kami sangat mengutuk perilaku itu. Jika kampus tidak bisa ramah terhadap tiga itu, saya anggap dunia pendidikan kita sudah diambang yang tidak sangat bermoral ya begitu kira-kira,” ujar dia.

    Dalam pertemuan tersebut, Noel mendampingi dua orang korban dugaan pelecehan eks Rektor Universitas Pancasila, Edie Toet Hendratno. Salah satu diantaranya bahkan sampai mengalami tekanan psikologis cukup berat.

  • Wamenaker Tantang Jenderal Pembeking Eks Rektor Universitas Pancasila yang Terjerat Kasus Pelecehan – Halaman all

    Wamenaker Tantang Jenderal Pembeking Eks Rektor Universitas Pancasila yang Terjerat Kasus Pelecehan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menantang sosok jenderal yang menjadi beking mantan rektor Universitas Pancasila (UP) Edie Toet Hendratno di kasus dugaan pelecehan seksual.

    “Ada dugaan korban ini banyak tapi mereka tidak berani menyampaikan (speak up) ke publik karena ada tekanan-tekanan karena bahasanya dia ini punya beking jenderal,” kata Noel di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2025).

    Noel pun menantang jenderal yang menjadi Edie Toet Hendratno.

    “Nah kita mau tau jenderalnya semana gitu loh, saya dalam hal ini sebagai Wakil Menteri nantang bekingnya,” ujarnya.

    Kondisi ini memprihatinkan sedangkan psikis dua korban wanita yang sudah membuat laporan terguncang dan membutuhkan perlindungan hukum.

    “Korban yang ini, mbak ini, sudah terguncang jiwanya ya. Dua orang kita bawa mereka hari ini berharap ada sebuah kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para korban,” ungkap Noel.

    Wamenaker juga memastikan akan melaporkan perkara ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, Presiden sangat berpihak kepada kaum perempuan termasuk pekerja sebab korban ini juga sebagai pekerja di Universitas Pancasila.

    “Pasti (lapor Presiden) jadi jangan coba-coba di Republik ini punya beking besar merasa punya jaringan besar, kita lawan, posisi Kementerian Ketenagakerjaan yang pasti berpihak pada korban,” ujarnya.

    Diketahui Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan mendatangi Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (7/5/2025) sore.

    Kedatangannya, untuk mengawal kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan mantan rektor Universitas Pancasila (UP) inisial Edie Toet Hendratno.

    “Saya dari Kementerian Tenaga Kerja akan melakukan upaya maksimal dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan,” kata Noel setelah selesai berdialog dengan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra.

    Pria yang akrab disapa Noel tersebut juga menyebut kasus pelecehan seksual oleh eks rektor UP merupakan hal yang memalukan sebab peristiwa terjadi di dalam area kampus.

    “Seharusnya kampus tidak boleh ramah terhadap yang namanya predator seksual, saya juga sebagai Wamenaker punya kewajiban melindungi pekerja, beliau (korban) ini pekerja, kami mengutuk perilaku itu,” ucapnya.

    Sementara itu, Wamen PPPA Veronica Tan mendorong langkah percepatan penanganan kasus yang mana korbannya wanita.

    Veronica mengatakan sejauh baru dua korban yang berani berbicara atas tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga pelaku.

    “Jadi kita akan maksimalkan supaya cepat ada hukuman maksimalnya.

    Untuk diketahui, mantan Rektor Universitas Pancasila ETH dilaporkan korban RZ ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 12 Januari 2024.

    Selain itu, laporan juga datang dari korban lainnya berinisial DF yang diterima di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 29 Januari 2024. 

    Namun, kini laporan tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

    Sudah setahun lebih berjalan kasus ini jalan di tempat meski korban sudah melakukan berbagai upaya hukum.

  • Eks Rektor UP yang Diduga Lecehkan 2 Pegawai Disebut Punya Beking Jenderal, Wamenaker: Saya Tantang!

    Eks Rektor UP yang Diduga Lecehkan 2 Pegawai Disebut Punya Beking Jenderal, Wamenaker: Saya Tantang!

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Mantan rektor Universitas Pancasila (UP) Edie Toet Hendratno yang terjerat kasus dugaan pelecehan seksual disebut memiliki beking jenderal.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2025).

    Noel mengatakan, banyak korban pelecehan Edie Toet yang takut untuk berbicara ke publik karena pelaku diduga memiliki beking.

    “Ada dugaan bahwa korban ini banyak tapi mereka tidak berani menyampaikan atau speak up ke publik karena ada tekanan-tekanan karena bahasanya dia ini punya beking jenderal,” kata Noel kepada wartawan.

    Noel pun menantang jenderal yang melindungi Edie Toet dalam kasus dugaan pelecehan ini.

    “Nah kita mau tau jenderalnya semana gitu loh, saya dalam hal ini sebagai Wakil Menteri nantang bekingnya,” ujar dia.

    Ia mengungkapkan, kondisi psikis dua wanita yang diduga menjadi korban pelecehan Edie Toet sangat terguncang dan membutuhkan perlindungan hukum.

    “Korban yang ini, mbak ini, sudah terguncang jiwanya ya. Dua orang kita bawa. Mereka hari ini berharap ada sebuah kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para korban,” ungkap Noel.

    Noel mengatakan, dugaan pelecehan yang terjadi di UP merupakan peristiwa yang sangat memalukan.

    “Mungkin ini menurut saya kejadian yang sangat memalukan karena kejadiannya peristiwanya itu di dalam kampus,” kata Noel.

    Noel menyebut predator seksual tidak seharusnya berada di lingkungan kampus. Ia pun mengutuk dugaan pelecehan seksual yang dilakukan mantan rektor UP.

    “Seharusnya kampus tidak boleh ramah terhadap yang namanya predator seksual, itu yang pertama. Kedua, karena saya dari Kementerian Tenaga Kerja, punya kewajiban melindungi pekerja, beliau ini pekerja, kami sangat mengutuk perilaku itu,” ujar dia.

    Tak hanya Noel, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan juga turut mengawal kasus ini.

     Veronica Tan meminta Polda Metro Jaya untuk mempercepat proses penanganan kasus dugaan pelecehan ini.

    “Jadi kita akan memaksimalkan supaya cepat. Ada hukum maksimalnya dan bisa diproses, gitu ya,” ucap Veronica.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wamen PPPA pastikan negara hadir terkait korban rektor nonaktif UP

    Wamen PPPA pastikan negara hadir terkait korban rektor nonaktif UP

    Kita juga akan menambahkan lagi saksi-saksi ahli yang memungkinkan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan memastikan negara hadir terkait korban pelecehan seksual oleh rektor nonaktif Universitas Pancasila (UP) Edie Toet Hendratno.

    “Hari ini juga negara hadir, kita memastikan sistem hukum apa yang harus diperbaiki, kita kejar terus, makanya hari ini kita ada di sini, melihat kasus yang sudah 16 bulan,” katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Veronica juga mendorong kasus ini untuk segera diungkap dan tentunya Kementerian PPPA akan mengawal kasus pelecehan yang terjadi di dunia kampus.

    “Kita juga akan menambahkan lagi saksi-saksi ahli yang memungkinkan,” ucapnya.

    Veronica juga menyebut Kementerian PPPA hadir ke Polda Metro Jaya untuk berdiskusi apa langkah-langkah selanjutnya terhadap kasus ini.

    “Masalah satu ini kita tahu seperti gunung es dan bagaimana proses hukumnya dikawal untuk bisa berjalan dan ada efek jera,” katanya.

    Sebelumnya korban pelecehan seksual berinisial RZ dan DF yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72) melalui kuasa hukumnya menemui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) karena kasus itu dinilai “jalan di tempat”.

    “Kalau memang kita lihat dari jenjang waktu dari Januari 2024 sampai dengan saat ini kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dalam proses penyelidikan sampai ke penyidikan. Ini rentang waktu yang sangat panjang kalau menurut kami,” kata salah satu kuasa hukum korban Yansen Ohoirat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/4).

    Hal tersebut membawa Yansen menemui Kompolnas untuk mengadu perihal profesionalitas dari tim penyidik dalam mengusut kasus dugaan pelecehan seksual itu.

    Menurut dia, kasus itu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, tetapi dari proses itu sampai dengan kurang lebih 10 bulan, tidak ada kelanjutan perihal siapa tersangkanya.

    “Padahal, ketika perkara itu ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, itu kan sudah ada. Peristiwa itu ada pidananya,” jelas Yansen.

    Sementara itu kuasa hukum korban lainnya, Amanda Manthovani menyebutkan dirinya sebagai kuasa hukum juga dipertanyakan kredibilitasnya oleh korban.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi

    Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka” dan dikendalikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Presiden Prabowo menegaskan konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

    “Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

    Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

    “Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujar Presiden berkelakar.

    Presiden kemudian menyinggung masalah ijazah yang saat ini dialamatkan kepada Jokowi.

    “Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.

    Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

    Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Hasan Nasbi, yang saat ini masih menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo kumpulkan menteri-kepala lembaga untuk sidang paripurna

    Prabowo kumpulkan menteri-kepala lembaga untuk sidang paripurna

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri, kepala lembaga, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Sejumlah pejabat yang sudah tiba di Istana, antara lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

    “[Rapat] paripurna, … paripurna,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah Amalia Adininggar Widyasanti.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga tampak hadir.

    Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025