FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menyoroti efisiensi anggaran pemerintah. Ia mengaku bingung.
“Membingungkan,” kata Saidiman dikutip dari unggahannya di X, Jumat (15/8/2025).
Menurut Saidiman, efisiensi anggaran ala pemerintahan Presiden Prabowo memangkas alokasi pembangunan. Tapi di sisi lain pajak tetap naik.
“Pemerintah melakukan efisiensi, program pembangunan dipangkas, tapi pajak naik,” ujarnya.
Saidiman menyebut hal itu menunjukkan. Bahwa latihan kebijakan publik tidak berguna.
“Latihan public policy saya terasa tak berguna,” terangnya.
Sebelumnya hal serupa diungkapkan Aktivis Hak Asasi Manusia, Veronica Koman.
Ia menyentil pemerintahan Indonesia terkait dengan kebijakan yang diambil belakangan ini.
Lebih khususnya, yakni efisiensi anggaran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2025. Kemudian akan berlanjut di 2026.
Kebijakan itu, menyunat anggaran kementerian dan lembaga yang dianggap penting bagi Veronica.
Namun sejumlah lembaga dan kementerian lainnya, malah tidak terdampak.
“Bidang penting disuruh efisiensi,” kata Veronica dikutip dari unggahannya di X, Kamis (14/8/2025).
Veronica juga menyoroti regulasi baru yang memaksakan rakyat untuk menyetor pajak ke pemerintah. Walau Veronica tak mendetai pajak dimaksud.
“Rakyat kecil makin dipajakin,” ucapnya.
“Supaya penguasa bisa dibanyakin dan digendutin,” tambahnya.
Sebelumnya, kenaikan pajak jadi ramai diperbincangkan usai kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikkan pajak 250 persen.
