Xcloud.id

Tag: Velix Wanggai

  • Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong percepatan pembangunan wilayah Papua dengan cara sinkronisasi yang baik dan pengawasan yang maksimal.
    “Pengawasan itu tidak sekadar hanya di atas kertas, laporan-laporan rapat saja, tidak di atas kertas. Betul-betul turun ke bawah melihat yang tadi sudah direncanakan ya,” kata Tito, sebagaimana disiaran dalam keterangan pers tertulis Kemendagri.
    Tito menyampaikan perintah tersebut saat audiensi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025).
    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai beserta jajaran anggota.
    Kemudian hadir pula Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dari enam provinsi, dan pejabat terkait lainnya.
    Pemerintah pusat terus berkomitmen mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengatasi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia.
    Tito menyoroti masih lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pembangunan di Papua. Selama ini, banyak program kementerian/lembaga berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda), sehingga hasilnya kurang maksimal.
    “Tapi masalahnya siapa yang mensinkronkan program-program ini? Karena program-program tingkat pusat ini bergerak masing-masing,” ungkapnya.
    Sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam mewujudkan percepatan tersebut.
    Tito menjelaskan keberadaan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan BP3OKP menjadi instrumen penting untuk mengharmonisasikan program lintas kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota.
    “Tugas paling utama adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program yang selama ini tidak pernah dilaksanakan,” terang Mendagri.
    Ia menambahkan, badan tersebut dibentuk agar pembangunan di Papua tidak lagi berjalan terpisah dan dapat dilakukan secara terintegrasi.
    Salah satu cara menggenjot pembangunan daerah adalah pemekaran wilayah, sebagaimana sudah diterapkan di Papua.
    Wilayah Papua dari semula hanya dua provinsi, kini menjadi enam provinsi. Pemekaran ini salah satunya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik, mengingat luasnya wilayah Papua.
    “Tujuannya percepatan pembangunan. Dan saat itu rapat kita di DPR dan pemerintah, DPR juga diwakili oleh perwakilan dari Papua, DPD juga Papua sama menyampaikan setuju,” jelas Tito.
    Ia mengungkapkan, lahirnya enam provinsi di Papua merupakan hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung kepada Presiden saat kunjungan ke berbagai wilayah Papua. Pemerintah dan DPR kemudian menyetujui pemekaran tersebut dengan pertimbangan wilayah geografis yang luas, serta rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua dibandingkan daerah lain.
    “Harapan kita dengan adanya pemekaran ini akan terjadi kecepatan pembangunan Papua. Terjadi [alur] birokrasi yang pendek (sehingga pelayanan publik semakin mudah diakses),” ujarnya.
    Mendagri mencontohkan berbagai daerah di Indonesia yang berkembang pesat setelah dilakukan pemekaran. Ia menyebut, model pemekaran seperti di Sumatera Selatan yang terbukti efektif meningkatkan pelayanan dan pertumbuhan daerah. Kemajuan ini juga diharapkan terjadi di wilayah Papua.
    “Kita tahu bahwa Papua Barat, misalnya, dengan dimekarkan Papua Barat, daerah-daerah Papua Barat kan jadi lebih fokus pembangunannya dan lebih mudah, lebih simpel jalur birokrasinya,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemuda Katolik Sebut Komite Pembangunan Papua Wujud Nyata Perhatian Prabowo

    Pemuda Katolik Sebut Komite Pembangunan Papua Wujud Nyata Perhatian Prabowo

    Jakarta –

    Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Gusma menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk dan melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada awal Oktober 2025 yang diketuai Velix Vernando Wanggai. Gusma menyebut pembentukan komite ini sebagai bentuk nyata kepedulian Prabowo terhadap Papua.

    “Kami mengucapkan selamat atas keterpilihan para tokoh yang tergabung dalam Komite Eksekutif ini. Kami mengapresiasi langkah Presiden dalam membentuk komite ini sebagai wujud nyata perhatian terhadap isu-isu strategis di Tanah Papua,” kata Gusma kepada wartawan lewat pesannya, Sabtu (11/10/2025).

    Ia berharap komite ini bisa bekerja secara efektif. Sehingga, kata dia, pembangunan di Papua bisa terjadi dengan cepat.

    “Harapannya, komite ini dapat bekerja secara maksimal, efektif, dan kolaboratif dalam mendukung kerja-kerja Wakil Presiden di Badan Pengarah Papua dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua,” ujar Gusma.

    Senada dengan Gusma, Ketua Departemen Gugus Tugas Papua Pemuda Katolik, Melkior Sitokdana, menilai para anggota komite yang dipilih Prabowo merupakan sosok yang memahami secara mendalam kompleksitas persoalan Papua.

    Sebagai informasi, sejak 3 tahun yang lalu Pemuda Katolik telah membentuk Gugus Tugas khusus untuk isu-isu Papua. Sejauh ini gugus tugas tersebut sedikit banyak sudah terlibat dalam advokasi isu, pemberdayaan dan penguatan literasi digital, dan berkolaborasi dengan gereja dan lembaga lain untuk merespons isu dan dinamika yang ada di Tanah Papua.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Prabowo menunjuk Velix Wanggai sebagai ketua komite tersebut.

    Ada 10 orang yang berada dalam komite tersebut. Dari 10 tokoh tersebut ada mantan Wamendagri Ribka Haluk serta mantan Wamendagri John Wempi Wetipo.

    Selain itu, ada selebritas Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale yang masuk komite. Berikut ini daftar lengkap Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua:

    1. Velix Vernando Wanggai (Ketua)
    2. John Wempi Wetipo
    3. Ignatius Yogo Triyono
    4. Paulus Waterpauw
    5. Ribka Haluk
    6. Ali Hamdan Bogra
    7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
    8. Yani
    9. John Gluba Gebze
    10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale.

    (maa/maa)

  • 3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto kembali melantik pejabat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
    Pelantikan pejabat baru ini untuk mengisi jabatan yang masih kosong, sekaligus mengawal program kerja pemerintah dengan membentuk Komite.
    Adapun para pejabat yang dilantik meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, dua Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di negara-negara sahabat.
    Mereka dilantik dalam dua sesi, dengan empat sumpah jabatan yang berbeda.
    Secara rinci, berikut ini pejabat dan dubes yang dilantik Prabowo, kemarin:
    Pertama, Kepala Negara melantik Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030.
    Pelantikan ini dapat terlaksana setelah keduanya dinyatakan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Papua terpilih, usai Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Februari 2025.
    Pelantikan kepala daerah di Papua ini cenderung lebih lambat dibandingkan kepala daerah lain. Pada Februari awal tahun ini, Prabowo telah lebih dulu melantik ratusan kepala daerah di halaman tengah Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
    Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
    Tak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Prabowo juga melantik dua Wakil Menteri (Wamen) baru.
    Mereka adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus yang merupakan dokter spesialis paru.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Prabowo memiliki alasan untuk menambah Wakil Menteri.
    Penambahan Wakil Menteri Dalam Negeri, salah satunya, ditujukan untuk memastikan agar pembinaan dan pembangunan di setiap daerah berjalan baik. Hal ini mengingat besarnya Indonesia yang terdiri dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
    “Memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri,” ucap dia.
    Sementara penambahan Wamenkes diperlukan mengingat tugas Kemenkes begitu berat. Penambahan juga ditujukan untuk menanggulangi berbagai masalah, tidak terkecuali di Badan Gizi Nasional (BGN).
    “(Alasannya) sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” jelas Prasetyo.
    Kemudian, Presiden Prabowo melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
    Ada 10 orang yang dilantik dalam komite tersebut, beberapa di antaranya pernah berkiprah di pemerintahan pusat.
    Komite ini dipimpin oleh Velix Vernando Wanggai yang pernah menjadi staf khusus bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan deputi di Sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
    Berikut ini daftar 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilantik Prabowo:
    1. Velix Vernando Wanggai (ketua)
    2. John Wempi Wetipo
    3. Ignatius Yogo Triyono
    4. Paulus Waterpauw
    5. Ribka Haluk
    6. Ali Hamdan Bogra
    7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
    8. Yani
    9. John Gluba Gebze
    10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale
    Selanjutnya, Prabowo juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN.
    Dony Oskaria ditunjuk menjadi Kepala BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan.
    Diketahui, BP BUMN merupakan nomenklatur baru dari Kementerian BUMN. Perubahan nomenklatur ini sudah disahkan melalui revisi UU BUMN di rapat paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025 lalu.
    Usai pelantikan, Prasetyo juga mengungkapkan nasib Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, menyusul tidak disebutnya nama tersebut saat pelantikan.
    Menurut Prasetyo,Tiko sudah berhenti tugas. Ia pun menolak anggapan bahwa Tiko dicopot.
    “Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” jelas Prasetyo.
    Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga melantik 6 orang anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
    Berbeda dengan pejabat lain, Prabowo hanya menyaksikan pengucapan sumpah jabatan yang dibaca oleh 6 orang tersebut di hadapannya.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.
    Berikut ini 6 anggota Dewan Komisioner LPS masa jabatan 2025-2030 yang dilantik:
    Ketua merangkap anggota
    : Anggito Abimanyu
    Wakil Ketua merangkap anggota
    : Farid Azhar Nasution
    Anggota
    Presiden Prabowo juga melantik 10 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat. Mereka merupakan bagian dari 24 orang duta besar yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Tak hanya itu, Prabowo juga melantik Irene sebagai Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China. Irene diketahui sempat maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan dari Partai Gerindra.
    Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia; dan Keppres Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta besar Republik Indonesia.
    Berikut ini daftar 10 Duta Besar LBBP yang dilantik di Istana Kepresidenan, kemarin:
    1. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia
    2. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura
    3. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir
    4. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)
    5. Berlian Helmy, Dubes untuk Azerbaijan
    6. Andy Rachmianto, Dubes RI untuk Belgia (Brussel) merangkap Luksemburg, dan Uni Eropa
    7. Listyowati, Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal
    8. Adam Mulawarman Tugio, Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)
    9. Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)
    10. Lukman Hakim Siregar, Dubes RI untuk Suriah berkedudukan di Damaskus
    Wakil Duta Besar
    1. Irene – Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional

    Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Bantu Badan Pengarah yang Diketuai Gibran Nasional 8 Oktober 2025

    Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Bantu Badan Pengarah yang Diketuai Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan membantu Badan Pengarah Papua.
    Badan Pengarah Papua sendiri merupakan lembaga yang secara otomatis dipimpin oleh wakil presiden, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    “Nah, yang hari ini tadi dilantik oleh Bapak Presiden adalah Ketua dan anggota dari Komite Eksekutif tersebut yang akan membantu kerja dari Badan Pengarah yang diketuai oleh Wakil Presiden (Wapres),” ucap Pasetyo usai pelantikan anggota komite di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
    Prasetyo menjelaskan, keberadaan Badan Pengarah Papua atau resminya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
    Kini, pemerintah membentuk Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua terkait badan yang sudah lebih dulu berdiri itu.
    “Untuk membantu badan ini, maka dibentuklah yang namanya Komite Eksekutif,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo baru saja melantik 10 orang sebagai Komite Percepatan Pembangunan Otsus Papua, terdiri dari 1 ketua dan 9 anggota.
    Velix Vernando Wanggai dilantik sebagai ketua, sedangkan 9 anggotanya adalah John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gebze, dan Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale.
    Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dipimpin oleh Wakil Presiden.
    Sementara itu, anggota Badan Pengarah Papua akan terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Papua.
    Kemudian, anggota Badan Pengarah Papua perwakilan setiap provinsi haruslah orang asli Papua (OAP) dan bukan berasal dari pejabat pemerintah, DPR, DPD, DPRD, Majelis Rakyat Papua, dan anggota partai politik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentrans Bakal Kenalkan 154 Kawasan Transmigrasi di Expo 2025 Osaka

    Mentrans Bakal Kenalkan 154 Kawasan Transmigrasi di Expo 2025 Osaka

    Jakarta –

    Menteri Transmigrasi Republik Indonesia M. Iftitah Sulaiman Suryanagara bertolak ke Jepang untuk menghadiri Expo 2025 Osaka pada 28 September – 1 Oktober 2025. Dalam kunjungan kerja ini, Iftitah dijadwalkan menjadi pembicara utama pada forum bisnis internasional, sekaligus memperkenalkan 154 kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.

    “Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perindustrian yang baru saja kami tandatangani, disaksikan langsung oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” kata Iftitah dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

    Menurutnya, transmigrasi memiliki dua kekuatan utama lahan dan tenaga kerja produktif. Sementara itu, mitra industri menawarkan tiga keunggulan penting yakni modal, teknologi, dan posisi sebagai off taker.

    “Inilah titik temu kita. Transmigrasi dan industri harus kita kawinkan untuk melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Itu salah satu misi utama yang saya bawa ke Jepang,” ujarnya.

    Selain berbicara di forum bisnis, Iftitah juga akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan investor Jepang guna membahas peluang investasi di kawasan transmigrasi. Sementara itu, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Velix Vernando Wanggai telah lebih dulu tiba di Jepang untuk menjajaki potensi kerja sama.

    “Pemerintah optimistis kehadiran Indonesia di Osaka Expo 2025 akan menarik minat investor asing untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi. Investasi ini diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” tutupnya.

    (anl/ega)

  • Kementerian Transmigrasi dorong konsep pengembangan koridor ekonomi

    Kementerian Transmigrasi dorong konsep pengembangan koridor ekonomi

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    Transmigrasi Palu–Sigi–Poso–Parigi Moutong

    Kementerian Transmigrasi dorong konsep pengembangan koridor ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 09:52 WIB

    Elshinta.com – Kunjungan kerja Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman ke kawasan transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, awal Juni 2025 lalu mendorong lahirnya konsep Koridor Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi di wilayah tersebut.

     

    Kementerian Transmigrasi berencana mengembangkan kawasan-kawasan transmigrasi

    di Sulawesi Tengah dengan pola koridor ekonomi terintegrasi, menghubungkan beberapa kawasan prioritas untuk menciptakan sentra pertumbuhan baru yang saling terhubung.

     

    Inisiatif ini sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil

    Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menekankan pembangunan dari pinggiran,

    pemerataan ekonomi, serta transformasi program transmigrasi sebagai pengungkit pembangunan kawasan terpadu sesuai arah RPJMN 2025–2029. 

     

    Hal tersebut diperkuat dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Palu beberapa waktu lalu.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Velix Wanggai, menjelaskan bahwa ada tiga kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah yang masuk prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, yaitu Palolo (Kabupaten Sigi), Tampolore (Kabupaten Poso), dan Bahari Tomini Raya (Kabupaten

    Parigi Moutong).

     

    “Ketiga kawasan transmigrasi prioritas ini akan kita kembangkan dengan konsep koridor ekonomi transmigrasi yang terintegrasi. Kota Palu akan berperan sebagai hub pemasaran regional dan pusat logistik, yang terhubung dengan kawasan

    transmigrasi Palolo di Sigi, Tampolore di Poso, hingga Tomini Raya Bahari di Parigi Moutong melalui jaringan konektivitas jalan darat,” katanya, Selasa (24/6).

     

    Melalui model Koridor Ekonomi Transmigrasi Palu–Sigi–Poso–Parigi Moutong tersebut, setiap kawasan transmigrasi dapat bersinergi dan saling mendukung. Integrasi ini diharapkan memperkuat skala ekonomi kawasan dengan aliran komoditas, informasi, dan tenaga kerja yang lebih efektif. Setiap kawasan memiliki komoditas unggulan

    berorientasi ekspor, antara lain durian, kakao (cokelat), kopi, serta ubi kayu varietas lokal.

     

    “Komoditas unggulan seperti durian dan coklat dari Palolo, maupun kopi dan ubi kayu

    ‘Palolo’ yang terkenal, punya potensi ekspor tinggi. Jika terhubung dalam koridor ekonomi, nilai tambahnya akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat,”

    ungkap Dirjen Velix.

     

    Pendekatan koridor ekonomi transmigrasi ini merupakan strategi baru Kementerian Transmigrasi untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi secara terpadu

    dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas sektor 

     

    – melibatkan kementerian/lembaga

    terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, serta komunitas lokal 

     

    – pemerintah akan memastikan tersedianya infrastruktur jalan yang memadai, kemudahan akses transportasi, dan sistem logistik yang efisien. Harapannya, konsep koridor ini dapat

    menciptakan pusat

     

    -pusat ekonomi baru di wilayah transmigrasi, mendorong investasi, lapangan kerja, dan akhirnya mewujudkan pemerataan pembangunan.

     

    Menteri Iftitah menegaskan melalui langkah nyata dan perumusan kebijakan koridor ekonomi di Palolo, Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk membangun kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

     

    Harapannya kawasan tersebut menjadi percontohan nasional dalam transformasi transmigrasi modern: kawasan transmigrasi yang maju, mandiri, produktif, dan terhubung dengan pusat pertumbuhan sekitarnya. 

     

    Upaya ini sekaligus menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Sentris, pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh penjuru negeri.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pecahkan Rekor MURI, Tarian Wisisi di Wamena Papua Pegunungan Libatkan 1.140 Pelajar Regional 20 Maret 2025

    Pecahkan Rekor MURI, Tarian Wisisi di Wamena Papua Pegunungan Libatkan 1.140 Pelajar Regional 20 Maret 2025

    Pecahkan Rekor MURI, Tarian Wisisi di Wamena Papua Pegunungan Libatkan 1.140 Pelajar
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Provinsi
    Papua Pegunungan
    mencatatkan sejarah baru dengan masuk rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada Kamis (20/3/2025).
    Catatan tersebut melalui
    tarian wisisi
    yang melibatkan 1.140 pelajar dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
    Acara megah ini berlangsung di Lapangan Pendidikan Wamena dihadiri Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Dr Velix Vernando Wanggai.
    Selain itu ada Penjabat Ketua PKK Papua Pegunungan sekaligus Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Papua Pegunungan, Ny Herwin M Wanggai, serta Direktur Marketing Lembaga Rekor MURI Indonesia, Ignasius Awan Rahargo.
    Ribuan penonton memadati lokasi acara untuk menyaksikan penampilan tersebut.
    Rekor ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Perwosi Papua Pegunungan, dan berbagai pihak lainnya.
    Tarian wisisi
    , yang merupakan bagian dari tradisi budaya Papua Pegunungan, ditampilkan dengan penuh semangat dan keselarasan oleh para pelajar.
    Dengan gerakan energik dan harmonis, penampilan ini berhasil memukau penonton dan mengukir prestasi yang membanggakan di kancah nasional bahkan internasional.
    Velix menyatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang
    pelestarian budaya
    , tetapi juga sebagai simbol kebanggaan dan persatuan masyarakat Papua Pegunungan.
    “Tarian wisisi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya masyarakat Papua.”
    “Dengan modifikasi gerakan lokal dan modern, tarian ini menjadi bagian dari perkembangan masyarakat di Papua Pegunungan,” ungkapnya dalam keterangan kepada Kompas.com pada Kamis malam.
    Velix juga mengucapkan terima kasih kepada empat sekolah yang turut berpartisipasi, yaitu SD Inpres Kulotarek, SD Negeri Wamena, SMP 2 Wamena, dan SD YPPK Santo Yusuf.
    Selain sebagai ajang budaya, tarian wisisi juga merupakan bagian dari rangkaian acara menuju Liga 4 Nasional PSSI yang akan digelar di Papua Pegunungan pada 22-31 Maret 2025.
    “Melalui prestasi ini, kami menunjukkan bahwa Papua Pegunungan tidak hanya unggul di bidang olahraga, tetapi juga budaya yang harus terus dilestarikan,” katanya.
    Direktur Marketing Lembaga Rekor MURI Indonesia, Ignasius Awan Rahargo, mengapresiasi pencapaian tersebut.
    “Hari ini kami mencatat peristiwa superlatif di mana tarian wisisi melibatkan peserta terbanyak, yakni 1.140 pelajar. Tarian ini menjadi rekor dunia karena merupakan tarian khas Papua Pegunungan yang tidak ada di negara lain,” ujarnya.
    Ignasius menjelaskan, pencatatan dilakukan melalui metode manual dengan hasil yang melebihi target awal sebanyak 1.000 peserta.
    Rekor ini mencerminkan semangat pelestarian budaya yang tak lekang oleh waktu, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Papua Pegunungan di mata dunia.
    “Dengan semangat kolaborasi dan kerja keras,
    Tarian Wisisi
    tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga sebuah langkah besar dalam memperkenalkan keunikan Papua Pegunungan kepada dunia,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pecahkan Rekor MURI, Tarian Wisisi di Wamena Papua Pegunungan Libatkan 1.140 Pelajar Regional 20 Maret 2025

    Pecahkan Rekor MURI, Tarian Wisisi di Wamena Papua Pegunungan Libatkan 1.140 Pelajar Regional 20 Maret 2025

    Pecahkan Rekor MURI, Tarian Wisisi di Wamena Papua Pegunungan Libatkan 1.140 Pelajar
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Provinsi
    Papua Pegunungan
    mencatatkan sejarah baru dengan masuk rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada Kamis (20/3/2025).
    Catatan tersebut melalui
    tarian wisisi
    yang melibatkan 1.140 pelajar dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
    Acara megah ini berlangsung di Lapangan Pendidikan Wamena dihadiri Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Dr Velix Vernando Wanggai.
    Selain itu ada Penjabat Ketua PKK Papua Pegunungan sekaligus Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Papua Pegunungan, Ny Herwin M Wanggai, serta Direktur Marketing Lembaga Rekor MURI Indonesia, Ignasius Awan Rahargo.
    Ribuan penonton memadati lokasi acara untuk menyaksikan penampilan tersebut.
    Rekor ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Perwosi Papua Pegunungan, dan berbagai pihak lainnya.
    Tarian wisisi
    , yang merupakan bagian dari tradisi budaya Papua Pegunungan, ditampilkan dengan penuh semangat dan keselarasan oleh para pelajar.
    Dengan gerakan energik dan harmonis, penampilan ini berhasil memukau penonton dan mengukir prestasi yang membanggakan di kancah nasional bahkan internasional.
    Velix menyatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang
    pelestarian budaya
    , tetapi juga sebagai simbol kebanggaan dan persatuan masyarakat Papua Pegunungan.
    “Tarian wisisi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya masyarakat Papua.”
    “Dengan modifikasi gerakan lokal dan modern, tarian ini menjadi bagian dari perkembangan masyarakat di Papua Pegunungan,” ungkapnya dalam keterangan kepada Kompas.com pada Kamis malam.
    Velix juga mengucapkan terima kasih kepada empat sekolah yang turut berpartisipasi, yaitu SD Inpres Kulotarek, SD Negeri Wamena, SMP 2 Wamena, dan SD YPPK Santo Yusuf.
    Selain sebagai ajang budaya, tarian wisisi juga merupakan bagian dari rangkaian acara menuju Liga 4 Nasional PSSI yang akan digelar di Papua Pegunungan pada 22-31 Maret 2025.
    “Melalui prestasi ini, kami menunjukkan bahwa Papua Pegunungan tidak hanya unggul di bidang olahraga, tetapi juga budaya yang harus terus dilestarikan,” katanya.
    Direktur Marketing Lembaga Rekor MURI Indonesia, Ignasius Awan Rahargo, mengapresiasi pencapaian tersebut.
    “Hari ini kami mencatat peristiwa superlatif di mana tarian wisisi melibatkan peserta terbanyak, yakni 1.140 pelajar. Tarian ini menjadi rekor dunia karena merupakan tarian khas Papua Pegunungan yang tidak ada di negara lain,” ujarnya.
    Ignasius menjelaskan, pencatatan dilakukan melalui metode manual dengan hasil yang melebihi target awal sebanyak 1.000 peserta.
    Rekor ini mencerminkan semangat pelestarian budaya yang tak lekang oleh waktu, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Papua Pegunungan di mata dunia.
    “Dengan semangat kolaborasi dan kerja keras,
    Tarian Wisisi
    tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga sebuah langkah besar dalam memperkenalkan keunikan Papua Pegunungan kepada dunia,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana sebut Prabowo tidak beri arahan soal Pilkada pada Rakornas 2024

    Istana sebut Prabowo tidak beri arahan soal Pilkada pada Rakornas 2024

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memberikan arahan terkait pelaksanaan Pilkada serentak pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024.

    Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis itu, Hasan mengatakan bahwa Presiden tidak menyentuh pembahasan soal Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

    “Presiden sama sekali tidak ada arahan soal pilkada. Sama sekali enggak ada arahan beliau soal pilkada dan tidak menyentuh sama sekali soal pilkada,” kata Hasan Nasbi menegaskan dalam keterangan pers di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

    Baca juga: Presiden : Rakornas 2024 langkah strategis satukan daerah dan pusat

    Hasan menjelaskan bahwa Presiden hanya memberikan arahan umum, seperti pada rapat kabinet paripurna bersama para menteri dan kepala lembaga di Kantor Presiden, Rabu (6/11) lalu.

    Senada dengan itu, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai mengatakan Presiden Prabowo tidak membahas terkait pilkada serentak dan keputusan upah minimum provinsi (UMP).

    “Presiden tidak menyentuh dua agenda itu, pilkada serentak maupun upah minimum regional, UMP, tetapi itu dijelaskan oleh Menko yang lain khususnya Menko Politik dan Keamanan,” kata Velix.

    Velix menjelaskan bahwa pengarahan soal pilkada disampaikan oleh Menko Polkam Budi Gunawan, namun lebih mengkhususkan pada pengamanan agar suasana politik Indonesia tetap stabil, aman dan damai.

    Velix menambahkan bahwa Presiden memberi arahan terkait bagaimana menjaga kekayaan aset negara dan mengelola APBN yang lebih berkualitas.

    Adapun Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 mengambil tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga juga menjadi narasumber, seperti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan; Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Baca juga: Presiden Prabowo minta kepala daerah lakukan penghematan anggaran
    Baca juga: Prabowo tegas kabinetnya perlu efisiensi dinas untuk program prioritas
     

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024