Tag: Vedant Patel

  • AS Tolak Laporan Amnesti Internasional tentang Genosida Israel di Gaza

    AS Tolak Laporan Amnesti Internasional tentang Genosida Israel di Gaza

    ERA.id – Amerika Serikat (AS) menolak laporan Amnesti Internasional yang menyatakan adanya bukti konklusif genosida oleh Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

    “Kami tidak sependapat dengan kesimpulan dalam laporan tersebut. Kami telah mengatakan sebelumnya dan terus berpendapat bahwa tuduhan genosida itu tidak berdasar,” kata Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, kepada wartawan, Kamis (5/12/2024), dikutip dari Anadolu.

    Patel mengakui peran penting berbagai lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan kelompok hak asasi manusia seperti Amnesti Internasional, tetapi ia menyebut temuan mereka terkait genosida di Gaza sebagai opini, bukan fakta.

    Ia menambahkan bahwa temuan kelompok hak asasi manusia tersebut tidak mengubah keprihatinan AS terhadap situasi kemanusiaan di Gaza dan dampaknya pada warga sipil.

    Patel mendesak semua pihak untuk bekerja menuju kesepakatan guna mengakhiri perang.

    Ketika ditanya apakah AS telah melakukan proses formal untuk menentukan apakah Israel melakukan genosida, Patel menjawab, “Tidak ada kesimpulan formal dari proses tersebut.”

    “Masih ada sejumlah proses deliberatif terkait situasi di lapangan, seperti CHIRG (Panduan Tanggapan Insiden Bahaya terhadap Warga Sipil), kebijakan transfer senjata konvensional, dan proses Leahy. Saya tidak akan membahas detail dari proses-proses tersebut,” katanya.

    Proses Leahy adalah mekanisme yang digunakan AS untuk memastikan bahwa pasukan negara asing tidak melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia sebelum menerima bantuan dari negara adidaya tersebut.

    Sebelumnya, Amnesti Internasional menyatakan telah menemukan cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Israel telah dan terus melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

  • 9 Update Panas Perang Arab: Warning Baru Israel-Rusia Perkuat Posisi

    9 Update Panas Perang Arab: Warning Baru Israel-Rusia Perkuat Posisi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wilayah Timur Tengah masih terus dialami ketegangan baru. Kali ini, ada dua perang besar yang terjadi di dunia Arab itu.

    Di Jalur Gaza Palestina dan Lebanon, saat ini Israel sedang menghadapi peperangan dengan milisi di dua negara itu, Hamas dan Hizbullah. Meski sebelumnya sempat sepakat melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah, namun banyak aksi saling serang yang melibatkan kedua pihak.

    Di sisi lain, di front lain, muncul perang baru di Suriah. Perang ini digemborkan oleh Kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang berhasil menguasai kota Aleppo dari Pemerintah Suriah.

    Berikut perkembangan dua peperangan tersebut dikutip dari beberapa sumber, Kamis (5/12/2024):

    1. Israel Beri Warning Perluas Perang Lebanon

    Israel memberikan peringatan baru kepada milisi Lebanon Hizbullah dan Pemerintah Lebanon, Selasa (3/12/2024). Hal ini terjadi saat keduanya nampak melanggar perjanjian gencatan senjata yang sudah disepakati pekan lalu.

    Dalam pengumumannya, Israel mengatakan akan meminta pertanggungjawaban Lebanon karena gagal melucuti senjata militan yang melanggar gencatan senjata. Negeri Zionis itu bahkan mengancam Pemerintah Lebanon akan kembali ke negara itu bila situasinya tidak bisa diatasi.

    “Jika kami kembali berperang, kami akan bertindak tegas, kami akan bertindak lebih dalam, dan hal terpenting yang perlu mereka ketahui: bahwa tidak akan ada lagi pengecualian bagi negara Lebanon,” kata Menteri Pertahanan Israel Katz dikutip Channel News Asia yang melansir Reuters.

    “Jika sampai sekarang kami memisahkan negara Lebanon dari Hizbullah, tidak akan lagi (Israel hanya mundur).”

    Meskipun ada gencatan senjata minggu lalu, pasukan Israel terus melakukan serangan terhadap apa yang mereka sebut sebagai pejuang Hizbullah yang mengabaikan perjanjian.

    Pada Senin, Hizbullah menembaki sebuah pos militer Israel, sementara otoritas Lebanon mengatakan sedikitnya 12 orang tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon. Satu orang lainnya tewas pada hari Selasa oleh serangan pesawat tak berawak.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan setiap pelanggaran gencatan senjata akan dihukum, betapapun kecilnya. Menurutnya, perjanjian gencatan senjata bukanlah akhir dari perang, sehingga Tel Aviv masih mampu mengambil tindakan keras.

    “Kami menegakkan gencatan senjata ini dengan tangan besi,” katanya menjelang pertemuan kabinet di kota perbatasan Utara Nahariya. “Saat ini kami sedang dalam gencatan senjata, saya catat, gencatan senjata, bukan akhir dari perang,” tambahnya.

    2. AS-Prancis Turun Tangan di Lebanon

    Untuk tindak lanjut, Jenderal Amerika Serikat (AS) Jasper Jeffers dan Jenderal Prancis Guillaume Ponchin akan mengadakan pertemuan di Beirut dengan Pemerintah Lebanon pada Rabu. Salah seorang sumber mengatakan kedua jenderal itu akan mencoba mencari jalan keluar dari mekanisme gencatan senjata yang sejauh ini mandek.

    “Ada urgensi untuk menyelesaikan mekanisme tersebut, jika tidak maka akan terlambat,” ungkap salah satu sumber, mengacu pada peningkatan serangan Israel secara bertahap meskipun ada gencatan senjata.

    3. Israel Serbu Rumah Sakit Gaza

    Al Jazeera melaporkan bahwa Rumah Sakit Kamal Adwan di Beit Lahiya menjadi sasaran penembakan artileri dan tembakan oleh pasukan Israel.

    Pasukan Israel mengepung sekolah-sekolah Abu Tamam, yang menampung orang-orang yang mengungsi di pusat Beit Lahiya di Jalur Gaza Utara, seraya mencatat bahwa penduduk Beit Lahiya yang terkepung menghadapi bahaya serius karena meningkatnya penembakan.

    4. AS Marah ke Israel, Minta Ini

    Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, meminta Israel untuk menyelidiki tuduhan bahwa serangan udaranya telah menewaskan pekerja bantuan Save the Children dan World Central Kitchen di Gaza.

    Ketika ditanya tentang pembunuhan Ahmad Faisal Isleem Al-Qadi yang berusia 39 tahun dalam serangan udara pada hari Sabtu di Khan Younis, Patel mengatakan Washington sedang mencari informasi lebih lanjut tentang kematian tersebut.

    “Kami sangat marah, dan kami menginginkan informasi lebih lanjut tentang insiden ini,” kata Patel.

    “(Tentara Israel) perlu memberikan informasi tambahan tentang insiden ini,” tambahnya.

    5. Prancis Gandeng Saudi Buat Konferensi Palestina

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa ia dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman akan menjadi ketua bersama konferensi tentang pembentukan negara Palestina pada bulan Juni.

    “Kami telah memutuskan untuk menjadi ketua bersama konferensi untuk kedua negara pada bulan Juni tahun depan,” kata Macron, mengacu pada Israel dan negara Palestina yang potensial.

    “Dalam beberapa bulan mendatang, bersama-sama kita akan memperbanyak dan menggabungkan inisiatif diplomatik kita untuk membawa semua orang di sepanjang jalan ini,” tambahnya.

    Meskipun Uni Eropa tidak mengakui negara Palestina, beberapa negara Eropa telah mengambil langkah-langkah tahun ini untuk mengakuinya, termasuk Irlandia, Spanyol, dan Norwegia.

    6. Israel Bunuh Penghubung Hizbullah-Suriah

    Pasukan Israel telah mengkonfirmasi di Telegram bahwa mereka telah membunuh seorang tokoh senior Hizbullah yang bertanggung jawab untuk berhubungan dengan tentara Suriah.

    “Rezim Suriah mendukung Hizbullah dan membiarkan organisasi tersebut memanfaatkannya untuk transfer senjata ke wilayah Lebanon, sehingga membahayakan warga Suriah dan Lebanon,” kata seorang juru bicara tentara Israel.

    Juru bicara tersebut menambahkan bahwa orang yang terbunuh tersebut merupakan tokoh penting dan aktif di Suriah. Tanpa menyebutkan nama jelas, juru bicara tersebut mengungkapkan kematian figur itu akan mencegah pembentukan organisasi teroris Hizbullah di Suriah serta penguatan Hizbullah di dalam negeri Lebanon.

    7. PBB Awasi Israel-Lebanon

    Pasukan penjaga perdamaian PBB mengatakan siap mendukung perjanjian apa pun yang akan mengakhiri kekerasan di ‘Garis Biru’ atau garis demarkasi antara Lebanon dan Israel.

    “Kami akan terus memantau dan melaporkan pelanggaran resolusi 1701, dan mendesak semua aktor untuk mematuhi resolusi tersebut baik secara harfiah maupun semangat,” katanya pada X, merujuk pada resolusi PBB tahun 2006 yang dimaksudkan untuk mengakhiri permusuhan antara Hizbullah dan Israel setelah perang mereka sebelumnya.

    Kelompok tersebut menanggapi sebuah posting oleh Letnan Jenderal Aroldo Lazaro Saenz, kepala misi dan komandan pasukan UNIFIL, yang mengatakan bahwa ia bertemu dengan Duta Besar AS Lisa Johnson dan Mayor Jenderal Jasper Jeffers, yang mengawasi gencatan senjata yang ditengahi AS.

    “Kami membahas upaya untuk membantu memulihkan stabilitas dan dukungan pasukan penjaga perdamaian untuk kerja mekanisme tersebut,” katanya.

    8. Aktivis Yahudi Geruduk Parlemen Kanada

    Para aktivis Yahudi menyerukan Kanada untuk berhenti mengirim senjata ke Israel karena Israel terus mengebom daerah kantong Palestina tersebut. Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan puluhan orang duduk di pintu masuk gedung parlemen di Ottawa, menyanyikan lagu-lagu dan meneriakkan, “Embargo senjata sekarang!”

    “Setiap bom yang dijatuhkan Israel di Gaza dan setiap rudal yang ditembakkan ke Lebanon mengandung kebenaran yang mengerikan: pesawat tempur dan helikopter serang yang menghancurkan warga sipil tidak dapat terbang tanpa ratusan komponen buatan Kanada,” kata Niall Ricardo dari Independent Jewish Voices Canada, salah satu penyelenggara protes tersebut, dalam sebuah pernyataan.

    “Ekspor senjata Kanada yang terus berlanjut dan dukungan diplomatik membuatnya terlibat dalam kekejaman ini.”

    9. Rusia-Iran Perkuat Posisi di Suriah

    Pemberontak Suriah terus mendesak pemerintah Bashar al-Assad dengan kemajuan signifikan di medan perang. Pada Selasa (3/12/2024), mereka berhasil mendekati kota besar Hama, menandai salah satu pergerakan terbesar dalam konflik ini sejak 2020.

    Langkah ini terjadi setelah mereka mengejutkan dunia dengan merebut Aleppo, kota terbesar di Suriah sebelum perang.

    Menurut laporan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, sebagaimana dikutip Reuters, kelompok pemberontak telah merebut beberapa desa di utara Hama, termasuk Maar Shahur. Keberhasilan ini memberikan tekanan besar pada pasukan Assad yang telah menguasai Hama sejak pecahnya perang pada 2011.

    Media pemerintah Suriah melaporkan bahwa bala bantuan militer telah tiba untuk mempertahankan kota ini. Namun, seorang sumber pemberontak mengonfirmasi bahwa mereka kini menghadapi pasukan milisi pro-Iran di luar Hama.

    Ketegangan juga meningkat karena sekutu utama Assad, yaitu Rusia dan Iran, bergerak untuk mendukungnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyatakan kesediaannya mengirim pasukan jika diminta oleh Damaskus. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan diakhirinya “agresi teroris” di Suriah.

    Perdana Menteri Irak Shia al-Sudani juga menuding serangan udara Israel terhadap pemerintah Suriah sebagai faktor yang memperburuk situasi. Ia menegaskan bahwa Irak tidak akan menjadi “penonton pasif” dalam konflik ini.

    (luc/luc)

  • Beredar Rumor Israel Bangun Pangkalan di Gaza, AS Bilang Gini

    Beredar Rumor Israel Bangun Pangkalan di Gaza, AS Bilang Gini

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) menanggapi rumor yang menyebut Israel sedang membangun pangkalan permanen di wilayah Jalur Gaza. Washington menyatakan keprihatinan atas rumor tersebut, dan menyuarakan penolakannya terhadap langkah pembangunan semacam itu.

    Rumor itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (4/12/2024), mencuat setelah media terkemuka AS, New York Times (NYT), melaporkan percepatan aktivitas pembangunan oleh militer Israel.

    Laporan NYT itu menyebut analisis citra satelit menunjukkan peningkatan dan percepatan pembangunan pangkalan, yang disertai pembongkaran lebih dari 600 bangunan di wilayah Jalur Gaza bagian tengah, yang mengindikasikan kehadiran militer Tel Aviv dalam jangka panjang.

    Departemen Luar Negeri AS menyatakan pihaknya tidak dapat mengonfirmasi laporan NYT tersebut.

    Namun ditekankan oleh Departemen Luar Negeri AS bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Antony Blinken pada awal perang Gaza menegaskan penolakan terhadap kehadiran permanen militer Israel di wilayah Jalur Gaza.

    “Jika laporan itu benar, tentu saja hal itu tidak konsisten dengan sejumlah prinsip yang telah ditetapkan oleh Menlu Blinken,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, dalam pernyataannya ketika ditanya lebih lanjut soal laporan NYT.

    “Tidak boleh ada pengurangan wilayah Gaza. Selain itu, tidak boleh ada pengungsian paksa terhadap warga Palestina dari rumah-rumah mereka,” katanya saat berbicara kepada wartawan.

    Saksikan juga video: Pilu! Warga Gaza Diserang Israel saat Menunggu Makanan, 6 Orang Tewas

  • AS Tolak Tuduhan Genosida terhadap Israel

    AS Tolak Tuduhan Genosida terhadap Israel

    Jakarta

    Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan temuan sebuah komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa metode perang Israel konsisten dengan “genosida” dan tuduhan kelompok Human Rights Watch tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan” di Gaza.

    Laporan Komite Khusus PBB yang menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai taktik perang, “adalah sesuatu yang sangat tidak kami setujui,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel, dilansir kantor berita AFP, Jumat (15/11/2024).

    “Kami pikir ungkapan dan tuduhan semacam itu tentu tidak berdasar,” ujarnya.

    Dia juga mempersoalkan laporan Human Rights Watch yang mengatakan, bahwa Israel telah memindahkan paksa warga Gaza selama lebih dari setahun perang dalam apa yang merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan.”

    Pemindahan paksa warga Palestina “akan menjadi garis merah” bagi Amerika Serikat dan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan pada awal perang oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan sekutu-sekutu Kelompok Tujuh, kata Patel.

    “Adalah sangat konsisten dan dapat diterima untuk meminta warga sipil untuk mengungsi dari area tertentu saat mereka melakukan operasi militer tertentu, dan kemudian mereka dapat pulang,” kata Patel.

    “Kami belum melihat adanya pemindahan paksa secara khusus,” imbuhnya.

    Saksikan juga video: Duh! Pria di AS Nyamar Jadi Beruang-Rusak Mobil Mewah Demi Asuransi

  • 10 Update Perang Arab: 200 Roket Bom Israel-Kapal Perang AS Dirudal

    10 Update Perang Arab: 200 Roket Bom Israel-Kapal Perang AS Dirudal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang di Timur Tengah masih terjadi. Bahkan perang tak hanya menyangkut serangan Israel ke Gaza dan Lebanon saja atau sebaliknya, tapi juga kekerasan lain yang di Laut Merah.

    Lalu apa saja updatenya? Berikut rangkuman CNBC Indonesia Rabu (13/11/2024).

    1.200 Roket Bombardir Israel

    Sekitar lebih dari 200 roket dilaporkan menyerang Israel. Hal ini terjadi Senin waktu setempat, dan sempat menimbulkan kebakaran di banyak titik.

    Mengutip pemberitaan laman Turki, TRT World, sebuah video memperlihatkan bagaimana petugas-petugas Israel berusaha memadamkan api di Israel utara, Haifa. Di gambar lain terlihat pula mobil-mobil gosong seperti terkena serangan.

    “Lebih dari 200 roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel,” muat laman itu.

    “Setidaknya tiga warga Israel terluka,” tambahnya.

    Hal sama juga diberitakan laman Inggris, Sky News. Dalam video yang diberikan roket menghantam dua mobil di Krayot dan membuat kebakaran hebat.

    Tentara memenuhi wilayah itu. Terlihat pula pecahan kaca dan bangunan di jalan area lokasi.

    Sementara itu, mengutip AFP, serangan juga terjadi Selasa. Sebanyak 10 lebih roket ditembakkan ke Israel, di mana dua orang dilaporkan tewas di kota utara, Nahariya.

    “Ini adalah malam yang sulit dan menyakitkan di Nahariya”, kata kotamadya tersebut dalam sebuah pernyataan, menyebut kedua pria tersebut sebagai Ziv Belfer, 52 tahun, dan Shimon Najam, 54 tahun.

    “Keduanya dinyatakan meninggal di tempat, di dekat gudang yang terkena hantaman langsung,” tambahnya.

    Sirine pun menggaung di Tel Aviv dan di bandara Ben Gurion. Hizbullah mengonfirmasi penembakan rudal ke pangkalan udara Israel di selatan Tel Aviv.

    2.Serangan Terbaru Israel di Gaza

    Israel masih melancarkan serangan di Gaza, Palestina, Selasa malam. Mengutip Al-Jazeera, drone Israel menyerang tenda-tenda pengungsi di Deir el-Balah, di Gaza bagian tengah.

    “Serangan pesawat nirawak Israel menghantam sebuah tenda. Kebakaran terjadi di kamp darurat tersebut,” muat laman itu.

    “Dua orang tewas. Beberapa anak termasuk di antara yang terluka,” tambahnya.

    Sumber media Al-Jazeera mengatakan setidaknya 63 orang tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak fajar. Selasa, serangan udara Israel menghantam daerah yang penuh sesak di dekat Masjid Al Noor di Deir el-Balah barat, menewaskan sedikitnya enam orang.

    3.Serangan Terbaru Israel di Lebanon

    Serangan Isarel juga terjadi di Lebanon, kemarin.Setidaknya dalam catatan Al-Jazeera ada lima wilayah yang dihantam drone dan rudal serta serangan udara lain pasukan Zionis.

    “Di Joun, distrik Chouf, Gunung Lebanon sebanyak 12 tewas, delapan luka-luka. Di Roumine, provinsi Nabatieh sebanyak dua tewas, dua luka-luka,” tulis laman itu.

    “Di Hermel, provinsi Baalbek-Hermal sebanyak satu tewas, delapan luka-luka. Lalu Baalchmay, Gunung Lebanon sebanyak delapan tewas, lima luka-luka. Lalu Tefahta, Provinsi Selatan sebanyak lima tewas,” tambahnya.

    AFP melaporkan setidaknya 33 orang tewas dalam sehari di Lebanon, Selasa. Lebih dari 3.300 orang telah tewas di Lebanon sejak bentrokan dimulai tahun lalu, dan semakin besar ketika perang dideklarasikan Israel di September.

    4.PBB: Tak Ada Tempat yang Aman di Gaza

    PBB mengadakan pertemuan untuk membahas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza. Termasuk risiko kelaparan yang akan segera terjadi di daerah kantong pantai tersebut.

    Asisten sekretaris jenderal PBB untuk hak asasi manusia (HAM) Ilze Brand Kehris, menegaskan ini kepada Dewan Keamanan (DK) PBB. Mereka adalah pengungsi perang Israel termasuk wanita hamil, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas.

    “Serangan Israel terhadap tempat penampungan dan bangunan tempat tinggal terus menewaskan warga sipil dalam jumlah yang tidak masuk akal, baik pria, wanita, maupun anak-anak,” kata Kehris.

    “Serangan terhadap apa yang disebut zona aman ini membuktikan bahwa tidak ada tempat yang aman di Gaza,” tegasnya.

    “Pemantauan oleh kantor kami menunjukkan bahwa tingkat pembunuhan dan cedera warga sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya ini merupakan konsekuensi langsung dari pilihan metode dan sarana perang partai tersebut dan kegagalan mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional,” tambahnya.

    5.PBB Kutuk Perang Gaza: Kejahatan Internasional Paling Serius

    Seorang pejabat tinggi PBB mengutuk “kekejaman harian” di Gaza. Ia menggambarkan “tindakan yang mengingatkan pada kejahatan internasional paling serius” saat Israel melanjutkan pemboman hariannya di wilayah Palestina.

    “Warga sipil diusir dari rumah mereka dan dipaksa menyaksikan anggota keluarga mereka terbunuh, dibakar, dan dikubur hidup-hidup di Gaza,” kara kepala sementara badan kemanusiaan PBB (OCHA), Joyce Msuya, berbicara ke DK PBB, menggambarkan Gaza yang disebutnya “gurun puing”.

    “Apa perbedaannya, dan tindakan pencegahan apa yang diambil, jika lebih dari 70% perumahan warga sipil rusak atau hancur?” kata Msuya mengutip AFP.

    “Kita menyaksikan tindakan yang mengingatkan pada kejahatan internasional paling serius,” tambahnya.

    “Kekejaman yang kita lihat setiap hari di Gaza tampaknya tidak ada batasnya.”

    Komentar Msuya muncul di tengah kampanye Israel di Gaza utara yang ia gambarkan sebagai “versi yang semakin intensif, ekstrem, dan dipercepat dari kengerian tahun lalu”. Pertemuan dk yang dibahas Msuya difokuskan pada laporan terbaru yang didukung PBB yang memperingatkan tentang “kemungkinan besar kelaparan yang akan segera terjadi”.

    6.Duta Besar AS di Israel Pilihan Trump

    Pemenang pemilu Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dilaporkan telah menunjuk mantan Gubernur Arkansas Mike Huckabee sebagai duta besar AS untuk Israel. Ia adalah seorang Kristen evangelis dan disebut Al-Jazeera sebagai pendukung setia Israel dan pembela permukiman ilegal Yahudi di Palestina, bahkan mendukung aneksasi Israel di Tepi Barat.

    Huckabee sendiri sebelumnya telah mengkritik pemerintahan pentahana saat ini, Joe Biden, karena memberikan “tekanan ringan” pada Israel untuk memoderasi tindakannya dalam perang di Gaza. Huckabee dilaporkan telah memimpin kunjungan kelompok tur berbayar ke Israel selama bertahun-tahun, sering mengiklankan perjalanan tersebut di outlet berita yang condong ke konservatif.

    “Jika seseorang pro-Israel, bagaimana Anda bisa pro-Biden karena pemerintahan Biden telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mereka akan memberikan konsesi kepada Hamas,” kata Huckabee dalam sebuah wawancara pada bulan Maret di News Nation.

    7.AS Godok ‘Sanksi’ ke Kelompok Pendukung Palestina

    Di sisi lain, AS dilaporkan tengah menggodok undang-undang baru yang akan menyasar kelompok pro-Palestina. Mengutip AFP, anggota parlemen AS akan memberikan suara pada RUU yang akan memberikan Departemen Keuangan kewenangan luas untuk mencabut status bebas pajak organisasi nirlaba yang dianggap mendukung “terorisme”, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut akan digunakan untuk melawan kelompok pro-Palestina dan kelompok hak asasi lainnya.

    RUU itu pertama kali diperkenalkan sebagai respons terhadap protes kampus yang meluas terhadap perang Israel di Gaza. Di mana beberapa kelompok solidaritas Palestina dicap sebagai “pro-Hamas” oleh politisi dan media berita pro-Israel.

    Para pendukung hak-hak sipil telah secara luas mengutuk RUU yang diusulkan tersebut. Dalam surat yang ditandatangani oleh lebih dari 100 kelompok pada bulan September, mereka memperingatkan bahwa RUU tersebut “menimbulkan kekhawatiran konstitusional yang signifikan”.

    “Karena RUU tersebut memberikan kewenangan sepihak yang sangat besar kepada Menteri Keuangan, RUU tersebut menimbulkan risiko tinggi penegakan hukum yang dipolitisasi dan diskriminatif,” tegas mereka.

    Sementara itu, terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden juga menjadi masalah lain. Implikasi undang-undang yang berpotensi luas menjadi semakin mendesak setelah kemenangannya dalam pemilihan umum AS minggu lalu.

    “Ini merupakan ancaman yang jauh lebih nyata saat ini,” kata penasihat kebijakan senior di American Civil Liberties Union, Kia Hamadanchy.

    “Kita tahu bahwa Trump akan menjadi presiden. Saya tidak tahu apakah ini saatnya untuk memberinya wewenang tambahan,” tegasnya.

    8.Israel Tak Melanggar Hukum?

    AS mengatakan pada hari Selasa bahwa Israel tidak melanggar hukum terkait jumlah bantuan yang masuk ke Gaza. Tetapi Washington menyerukan kemajuan lebih lanjut, sebulan setelah pemerintahan Biden yang akan lengser, mengancam akan menahan sejumlah dukungan militer.

    “Kami belum membuat penilaian bahwa mereka melanggar hukum AS,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel.

    “Situasi kemanusiaan secara keseluruhan di Gaza masih belum memuaskan,” tambahnya.

    “Namun dalam konteks surat tersebut, ini bukan tentang apakah kami menemukan sesuatu yang memuaskan atau tidak; ini tentang tindakan apa yang kami lihat,” ujarnya lagi.

    Ia pun mengklaim AS telah melihat “beberapa kemajuan” Israel dalam mengizinkan masuknya bantuan. Termasuk pembukaan penyeberangan baru ke Gaza.

    “Setelah periode 30 hari ini berakhir, kami terus menilai dan mengevaluasi, dan jika kami tidak melihat kemajuan yang konsisten, jika kami tidak melihat hasilnya di lapangan, maka kami tentu saja akan membuat penilaian yang tepat tentang kepatuhan mereka terhadap hukum internasional,” katanya.

    9.Hamas Sebut AS Pelaku Genosida Gaza

    Kelompok militan Palestina Hamas mengecam AS, Selasa. Ini atas keterlibatannya dalam “perang genosida” di Jalur Gaza setelah Washington mengatakan Israel tidak melanggar hukum AS terkait jumlah bantuan yang masuk ke wilayah tersebut.

    “Hamas mengecam klaim Washington bahwa Israel “mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza,” katanya dimuat AFP.

    “Konfirmasi kemitraan penuh pemerintahan Presiden (Joe) Biden dalam perang genosida brutal terhadap rakyat kami,” tambahnya.

    10.Kapal Perang AS Diserang

    Pentagon mengonfirmasi serangan Houthi Yaman ke dua kapal perang AS. Dua kapal perusak AS dibombardir dengan pesawat nirawak dan rudal saat mereka melewati Selat Bab al-Mandeb.

    Meski begitu, Pentagon mengatakan pihaknya bisa mengalahkan kapal perang tersebut. Kala tidak rusak dan tak ada personil terluka.

    “Kapal-kapal tersebut “diserang oleh sedikitnya delapan sistem udara nirawak serang satu arah, lima rudal balistik antikapal, dan tiga rudal jelajah antikapal, yang berhasil dilawan dan dikalahkan”, kata juru bicara Pentagon Mayor Jenderal Pat Ryder dikutip AFP.

    Houthi telah menargetkan kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden sejak November 2023 dalam serangan yang mereka katakan sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina di Gaz. Ini menjadi tantangan keamanan internasional yang signifikan yang mengancam jalur pelayaran utama.

    AS dan negara-negara lain telah mengerahkan kapal-kapal militer untuk membantu melindungi pengiriman dari serangan Houthi. Tetapi pengakuan atas serangan yang secara langsung menargetkan kapal-kapal perang Amerika jarang terjadi.

    (sef/sef)

  • Sikap Berbeda Pemenang Pilpres Iran

    Sikap Berbeda Pemenang Pilpres Iran

    Jakarta

    Calon presiden (capres) reformis Iran, Masoud Pezeshkian, memenangkan pemilihan presiden (pilpres). Pezeshkian menyampaikan sikap yang berbeda dengan para pendahulunya.

    Seperti dilansir AFP dan Press TV, Sabtu (6/7/2024), juru bicara kantor pusat pemilu Iran, yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Iran, Mohsen Eslami dalam pernyataannya menyebut penghitungan suara telah selesai dilakukan pada Sabtu (6/7/2024), setelah pemungutan suara digelar sehari sebelumnya.

    Hasil penghitungan itu, sebut Eslami, menunjukkan bahwa dari total 30.530.157 suara yang telah dihitung, Pezeshkian memperoleh lebih dari 16 juta suara (tepatnya 16.384.403 suara), sedangkan Jalili meraup lebih dari 13 juta suara (13.538.179 suara).

    Selisih suara di antara kedua capres pada akhirnya mencapai lebih dari dua juta suara.

    Dengan hasil tersebut, maka menurut Eslami dalam pernyataannya, Pezeshkian telah menang atas Jalili dalam pilpres putaran kedua. Dia akan menjabat sebagai Presiden baru Iran untuk menggantikan mendiang Presiden Ebrahim Raisi.

    Data penghitungan akhir itu dirilis otoritas Teheran pada Sabtu (6/7) pagi, sekitar pukul 06.45 waktu setempat. Disebutkan bahwa jumlah partisipasi pemilih dalam putaran kedua mencapai 49,8 persen.

    Pilpres Iran digelar lebih awal setelah Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada 19 Mei lalu. Pilpres putaran pertama yang digelar pada 28 Juni lalu tercatat sebagai pemilu dengan jumlah pemilih yang rendah.

    Sikap Berbeda Presiden Baru

    Dibanding pemimpin-pemimpin Iran sebelumnya, Pezeshkian ini agak beda. Dia adalah politikus reformis yang mau memperbaiki hubungan dengan kubu negara-negara Barat.

    Dilansir AFP, Senin (7/7/2024), Pezeshkian memenangi Pilpres melawan tokoh ultrakonservatif Saeed Jalili. Kabar pilpres tersebut disampaikan kementerian dalam negeri Iran pada Sabtu (6/7) waktu setempat.

    Juru bicara Uni Eropa Nabila Massrali mengucapkan selamat kepada Pezeshkian atas terpilihnya dia, dan menambahkan bahwa blok beranggotakan 27 negara itu “siap untuk terlibat dengan pemerintahan baru sejalan dengan kebijakan keterlibatan kritis Uni Eropa”.

    Pezeshkian adalah seorang ahli bedah jantung berusia 69 tahun. Satu-satunya pengalaman pemerintahannya adalah menjadi menteri kesehatan sekitar dua dekade lalu.

    Dia menyerukan “hubungan konstruktif” dengan negara-negara Barat untuk “mengeluarkan Iran dari isolasinya”. Dia mendukung menghidupkan kembali perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar.

    Washington secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut pada tahun 2018, menerapkan kembali sanksi dan menyebabkan Iran secara bertahap mengurangi komitmen terhadap perjanjian tersebut. Kesepakatan itu bertujuan untuk mengekang aktivitas nuklir, yang menurut Teheran bertujuan damai.

    Sikap AS

    Musuh Iran, Amerika Serikat, pada Senin mengatakan tidak ada bedanya apakah Pezeshkian atau Jalili yang menang. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, mengatakan tidak ada harapan bahwa pemungutan suara tersebut akan “mengarah pada perubahan mendasar dalam arah Iran” atau peningkatan hak asasi manusia.

    Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan hasil Pilpres Iran tersebut merupakan “pesan yang jelas mengenai tuntutan perubahan dan pertentangan” dari rakyat Iran. Katz mendesak komunitas global untuk menunjuk Korps Garda Revolusi Islam sebagai organisasi teroris dan menuntut “pembatalan” program nuklir Iran.

    Dalam Pilpres Iran, semua capres yang maju telah terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Wali Iran, dan Pezeshkian adalah satu-satunya reformis yang diizinkan untuk mencalonkan diri.

    Pakar politik Ali Vaez, dari lembaga pemikir International Crisis Group, mengatakan di X bahwa Pezeshkian akan menghadapi tantangan dalam menerapkan platformnya karena “berlanjutnya dominasi konservatif terhadap lembaga-lembaga negara lain dan batasan otoritas presiden”.

    Janji Pezeshkian

    Pezeshkian berjanji untuk melonggarkan pembatasan internet yang sudah berlangsung lama dan “sepenuhnya” menentang patroli polisi yang mewajibkan jilbab bagi perempuan, sebuah isu penting sejak kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi pada tahun 2022.

    Warga Kurdi Iran berusia 22 tahun itu telah ditahan karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian, dan kematiannya memicu kerusuhan nasional selama berbulan-bulan.

    Di Pilpres Iran, Pezeshkian meraup lebih dari 16 juta suara, sekitar 54 persen. Pesaingnya, Jalili, meraup lebih dari 13 juta, sekitar 44 persen dari sekitar 30 juta suara yang diberikan, kata juru bicara otoritas pemilu Mohsen Eslami. Jumlah pemilih yang berpartisipasi mencapai 49,8 persen, tambah Eslami, naik dari rekor terendah sekitar 40 persen pada putaran pertama.

    “Saya tidak memberikan janji palsu dalam pemilu ini,” kata Pezeshkian di makam Imam Khomeini di Tehran selatan.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

  • Kerja Sama dengan Iran di Teluk Oman, India Ambil Risiko?

    Kerja Sama dengan Iran di Teluk Oman, India Ambil Risiko?

    Jakarta

    India menandatangani sebuah kontrak berdurasi 10 tahun untuk memperpanjang pengembangan dan pengoperasian pelabuhan Chabahar di Teluk Oman Senin (13/05) lalu.

    Perjanjian antara otoritas pelabuhan India dan Iran ini merupakan sebuah Langkah besar dalam ambisi jangka panjang India, untuk mengamankan rute transit bagi barang-barang India ke pasar-pasar di Iran, Afghanistan, Asia Tengah dan sekitarnya.

    Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara Indian Ports Global Limited (IPGL) dan Ports and Maritime Organization of Iran (PNO) ini, India akan menginvestasikan dana sebesar 370 juta Dolar AS (setara Rp5,897 triliun) untuk pengembangan dan pembiayaan pelabuhan tersebut.

    AS tegur India agar tak berbisnis dengan Iran

    Usai kesepakatan itu ditandatangani di Teheran, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Vedant Patel, kepada para jurnalis mengatakan, “siapa pun yang mempertimbangkan kesepakatan bisnis dengan Iran” perlu “mewaspadai potensi risiko” dari sejumlah sanksi yang akan diterima.

    “Sanksi-sanksi AS terhadap Iran tetap berlaku dan kami akan terus menegakkannya,” tegas Patel.

    Merespons hal itu, Menteri Luar Negeri India S Jaishankar berkomentar bahwa AS telah “menghargai” “relevansi yang lebih besar” dari pelabuhan ini di masa lalu.

    Pada tahun 2018, AS membebaskan operasi pelabuhan ini dari sanksi, untuk memungkinkan aliran barang dan bahan bakar ke Afghanistan yang dilanda perang. Terminal tersebut telah menangani lebih dari 90.000 unit lalu lintas peti kemas dan 2,5 juta ton gandum serta bantuan lainnya untuk Afghanistan.

    Kesenjangan semakin membesar antara India dan AS

    Kepada DW, pakar kebijakan publik India, Hantie Mariet D’Souza mengatakan, kekhususan tentang bagaimana sanksi tersebut dapat berdampak pada operasi Chabahar masih belum jelas.

    “Sanksi AS dapat meminimalkan potensi penuh Chabahar sebagai pusat perdagangan,” ujar dia.

    “Namun, pilihan kebijakan luar negeri India yang tegas dalam perang Ukraina, impor minyak dan senjata dari Rusia, mendukung Junta militer Myanmar, dan berbisnis dengan Iran, di mana hal itu bertentangan dengan kebijakan Washington, dapat memaksa pemerintahan -Biden untuk memilih kebijakan yang berbeda terhadap New Delhi,” sambungnya.

    Perluasan Chabahar telah menjadi tujuan selama berpuluh tahun

    Minat India untuk mengembangkan pelabuhan Chabahar sejatinya sudah dimulai sejak tahun 2003, ketika sebuah “strategic road map” ditandatangani dengan Iran. Pelabuhan ini pertama kali dibuka selama perang Iran-Irak di tahun 1983.

    Kemudian di tahun 2016, India memulai perbaikan dermaga kargo dan terminal peti kemas. Pada tahun 2018, India mengambil alih operasi di Chabahar.

    “Proyek ini telah berjalan secara bertahap selama lebih dari dua dekade. Ada tekanan juga dari AS ketika sanksi diberlakukan pada pemerintahan Donald Trump di tahun 2018. Namun, India berhasil mendapatkan keringanan, dengan menjadikan Afghanistan sebagai alasannya,” kata Aftab Kamal Pasha, mantan Direktur Studi Teluk di Universitas Jawaharlal Nehru India, kepada DW.

    “Kami perlu menggarisbawahi otonomi strategis dan keyakinan bahwa negara ini tetap penting bagi politik AS di kawasan, terutama sebagai penangkal Cina,” tegas Pasha.

    India berniat mengekang hubungan Cina dan Pakistan

    Implikasi geopolitik dari ekspansi Chabahar menjadi jelas ketika melihat jarak 100 kilometer ke arah pesisir pantai dan melintas ke pelabuhan Gwadar di Pakistan.

    India ingin mengimbangi kemitraan Cina dengan Pakistan dan pengaruh Beijing yang semakin besar di wilayah Teluk Oman. India melihat posisinya sebagai kekuatan regional yang ditantang oleh pelabuhan Gwadar, bersama dengan kerja sama yang erat antara Cina dan Pakistan.

    Cina telah menginvestasikan miliaran dolar pada sejumlah proyek-proyek infrastruktur jalur perdagangan yang dikenal dengan sebutan “China-Pakistan Economic Corridor” di bawah program “Belt and Road Initiative”. Cina berinvestasi di pelabuhan Gwadar agar menjadi pintu gerbang Beijing ke pasar global melalui Samudra Hindia.

    Konflik berkepanjangan India dan Pakistan juga telah menyulitkan New Delhi untuk membangun rute transit yang aman ke pasar-pasar Iran, Afghanistan, Asia Tengah dan wilayah Teluk.

    Pakistan melarang transit darat untuk barang-barang India melintasi wilayahnya. Dengan menanamkan investasi tambahan buat memperluas Pelabuhan Chabahar, India memecahkan masalah akses ini dengan rute transit yang aman.

    Kepada DW, pengajar Senior Departemen Hubungan Internasional di Universitas Teheran, Foad Izadi mengatakan, “pendekatan proaktif India terhadap Chabahar” mencerminkan sebuah langkah yang diperhitungkan untuk menegaskan kehadirannya di kawasan tersebut dan “secara strategis mengimbangi pengaruh Cina”.

    Izadi lebih jauh mengatakan, ekonomi India yang berkembang memberikan banyak peluang bagi negara-negara di kawasan ini, di mana Iran setelah siap untuk memanfaatkannya sebagai titik transit penting menuju Asia Tengah dan Rusia.

    Jadi rute perdagangan baru ke Rusia lewat Iran?

    Jika diperluas, pelabuhan ini juga dapat dimasukkan ke dalam rencana North-South Transport Corridor (INSTC) atau Koridor Transportasi Utara-Selatan, sebuah rute jalan, kereta api dan laut yang telah disepakati India, Iran dan Rusia pada tahun 2022.

    Proyek tersebut direncanakan untuk menghubungkan Samudra Hindia dan Teluk Persia ke Laut Kaspia melalui Iran, dan berujung di Rusia.

    “Chabahar dan integrasi masa depannya dengan INSTC sangat penting bagi India, terutama Ketika prospek proyek India-Middle East-Europe Economi Corridor (IMEC) sedang suram,” ujar D’souza.

    Gulshan Sachdeva, seorang profesor di Sekolah Urusan Internasional Universitas Jawaharlal Nehru mengatakan kepada DW bahwa “penyertaan INSTC yang terhubung dengan Pelabuhan Chabahar akan menjadi penting” dari strategi jangka Panjang India untuk terhubung dengan lebih banyak pasar global.

    “Dengan perdagangan energi India-Rusia yang sangat besar, dan keterlibatan India yang terus meningkat di Kaukasus bagian selatan, khususnya ekspor pertahanan ke Armenia, INSTC dapat menjadi lebih layak,” ujar dia.

    Sachdeva menunjukkan, akibat perang Ukraina, menghubungkan negara-negara Eropa ke Rusia melalui INSTC mungkin tidak dapat dilakukan sekarang, tapi ada beberapa pilihan untuk menghubungkan mereka melalui Iran-Armenia-Georgia dan rute Laut Hitam.

    “Sanksi yang dijatuhkan oleh AS pada Rusia dan Iran telah membuat kerumitan, khususnya bagi perusahaan swasta yang memiliki hubungan dengan Barat. Namun, para pembuat kebijakan India bertekad untuk menemukan cara untuk menghadapi desain politik AS itu,” pungkas Sachdeva

    (mh/as)

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Dituduh Aniaya Tahanan Palestina, AS Serukan Penyelidikan

    Israel Dituduh Aniaya Tahanan Palestina, AS Serukan Penyelidikan

    Washington DC

    Israel dituduh melakukan penganiayaan terhadap para tahanan Palestina, yang disebut ditutup matanya dan dipukuli. Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu dekat mengakui prihatin dan menyerukan Tel Aviv menyelidiki laporan yang disampaikan oleh media terkemuka CNN tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (14/5/2024), CNN dalam laporannya menyebut pihaknya berbicara dengan tiga whistleblower Israel di pangkalan Sde Teiman di gurun Negev, yang menjadi tempat menahan atau menampung warga Palestina yang luka-luka selama operasi militer di Jalur Gaza.

    Salah satu whistleblower yang dikutip CNN menunjukkan sejumlah foto dan berbicara soal para tahanan Palestina yang ditutup matanya dan diperintahkan duduk tegak serta tidak boleh berbicara, dengan para penjaga meneriakkan “diam” kepada mereka dalam bahasa Arab.

    Laporan CNN menyebut bahwa bagian lainnya dari kamp itu merupakan fasilitas medis di mana para dokter mengamputasi anggota tubuh tahanan yang luka-luka akibat diborgol terlalu lama.

    Disebutkan CNN dalam laporannya bahwa kamp itu menampung sekitar 70 tahanan yang berada dalam situasi penahanan ekstrem, serta menjadi lokasi sebuah rumah sakit lapangan, di mana beberapa tahanan yang terluka “diikat” ke tempat tidur dengan menggunakan popok dan diberi makan melalui sedotan.

    Salah satu whistleblower yang enggan disebut namanya mengatakan kepada CNN bahwa para tahanan dipukuli bukan untuk mengumpulkan informasi intelijen, tetap “sebagai balas dendam” atas serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu yang memicu perang.

    Menanggapi laporan itu, Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengatakan pihaknya sedang memeriksa setiap tuduhan pelanggaran dan mengaku tidak mengetahui adanya insiden “pemborgolan yang melanggar hukum”.

    Sementara itu, saat dimintai tanggapan soal tuduhan itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel menyampaikan keprihatinannya.

    “Kami prihatin dengan tuduhan itu, dan kami sedang menyelidiki tuduhan itu dan tuduhan-tuduhan pelecehan lainnya terhadap warga Palestina di dalam tahanan,” ucap Patel dalam pernyataan kepada wartawan setempat.

    Dia mengatakan bahwa AS telah memberitahu Israel jika mereka memiliki “kewajiban untuk menyelidiki secara menyeluruh” tuduhan-tuduhan pelanggaran hukuman kemanusiaan internasional yang kredibel.

    “Kami sudah memperjelas dan konsisten dengan negara mana pun, termasuk Israel, bahwa mereka harus memperlakukan semua tahanan secara manusiawi, secara bermartabat, dan sesuai dengan hukum internasional dan harus menghormati hak asasi para tahanan,” sebut Patel.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lima Unit Militer Israel Langgar HAM Serius di Tepi Barat

    Lima Unit Militer Israel Langgar HAM Serius di Tepi Barat

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyimpulkan bahwa lima unit militer Israel terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius terhadap warga Palestina di wilayah Tepi Barat. Kesimpulan ini didasarkan pada tindakan-tindakan pelanggaran yang terjadi sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober tahun lalu.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (30/4/2024), kesimpulan itu disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya pada Senin (29/4) waktu setempat.

    Wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, menuturkan kepada wartawan setempat bahwa Israel telah mengambil tindakan perbaikan dengan empat unit militer di antaranya, sehingga memperkecil kemungkinan dijatuhi sanksi AS.

    Patel menambahkan bahwa konsultasi sedang dilakukan dengan Israel mengenai unit militer kelima.

    Namun dia menolak untuk mengidentifikasi unit-unit militer Israel yang dinyatakan telah melanggar HAM tersebut. Patel juga tidak menjelaskan lebih detail soal pelanggaran apa yang terjadi dan tidak menyebutkan lebih lanjut soal langkah yang diambil oleh pemerintah Israel terhadap unit-unit militer itu.

    Seorang pejabat AS, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa unit militer kelima merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Israel.

    Laporan media mengidentifikasi sebuah batalion bernama Netzah Yehuda, yang sebagian besar terdiri atas warga Yahudi ultra-Ortodoks, sebagai yang dinyatakan melanggar HAM tersebut. Batalion itu disebut memiliki 1.000 anggota dan ditempatkan di Tepi Barat sejak tahun 2022.

    “Setelah proses yang hati-hati, kami mendapati lima unit Israel yang bertanggung jawab atas insiden pelanggaran hak asasi manusia yang berat,” ucap Patel dalam pernyataannya.

    Semua insiden tersebut, sebut Patel, terjadi sebelum serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu dan tidak ada yang terjadi di Jalur Gaza.

    “Empat unit di antaranya telah secara efektif memperbaiki pelanggaran-pelanggaran ini, dan hal ini merupakan apa yang kami harapkan dilakukan oleh para mitra, dan konsisten dengan apa yang kami harapkan dari semua negara yang menjalin hubungan yang aman dengan kami,” sebut Patel dalam pernyataannya.

    Dia menambahkan bahwa Israel telah memberikan “informasi tambahan” soal unit militer kelima.

    Aturan hukum yang berlaku di AS melarang pemerintah untuk mendanai atau mempersenjatai pasukan militer asing yang secara kredibel dituduh melakukan pelanggaran HAM. AS diketahui memberikan bantuan militer kepada sekutu-sekutunya di seluruh dunia, termasuk Israel.

    Militer Israel berperang melawan kelompok Hamas di Jalur Gaza selama hampir tujuh bulan terakhir, dan hampir setiap hari terlibat serangan lintas perbatasan dengan kelompok Hizbullah di sepanjang perbatasan Lebanon. Baik Hamas maupun Hizbullah sama-sama didukung oleh Iran, musuh abadi Israel.

    Patel menambahkan bahwa Washington masih mengevaluasi unit militer kelima tersebut, dan belum memutuskan apakah akan menghentikan bantuan militer AS.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hari Demi Hari Situasi Mencekam di Haiti Belum Juga Berhenti

    Hari Demi Hari Situasi Mencekam di Haiti Belum Juga Berhenti

    Port-au-Prince

    Situasi mencekam di Haiti dari ke hari masih belum berhenti. Rentetan aksi kekerasan yang memakan korban jiwa ini masih terus terjadi.

    Sebagaimana diketahui, Haiti dilanda kerusuhan dan rentetan kekerasan selama tiga pekan terakhir, yang didalangi oleh geng-geng kriminal bersenjata yang mengatakan mereka ingin menggulingkan PM Henry. Pekan lalu, PM Henry setuju mengundurkan diri yang memungkinkan pembentukan pemerintahan sementara, menyusul tekanan dari negara-negara tetangga Haiti, termasuk badan regional CARICOM dan Amerika Serikat (AS).

    Situasi di negara itu masih tegang dan mengerikan bahkan ketika Washington, pada Senin (18/3), menyuarakan harapan agar badan transisi yang memimpin negara tersebut, yang dibentuk dalam pertemuan krisis sepekan lalu, bisa siap “secepatnya hari ini” — meskipun belum ada pengumuman resmi.

    “Saya memahami bahwa para pemangku kepentingan Haiti hampir menyelesaikan keanggotaan dan masih melakukan diskusi aktif dengan para pemimpin CARICOM sehubungan dengan pembentukan Dewan Transisi Kepresidenan,” ucap juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel.

    “Pengumuman dewan ini, kami meyakini, akan membantu membuka jalan bagi pemilu yang bebas dan adil serta pengerahan Misi Dukungan Keamanan Multinasional,” sebutnya, merujuk pada pasukan yang didukung PBB dan dipimpin Kenya yang bertujuan menciptakan stabilitas di Haiti.

    Apa dampak kerusuhan ini? Baca halaman selanjutnya.

    Mayat Bergelimpangan

    Sedikitnya 14 mayat ditemukan di kawasan kelas atas di pinggiran Port-au-Prince, ibu kota Haiti. Seperti dilansir AFP, Selasa (19/3/2024), warga setempat menuturkan bahwa mereka tidak mengetahui penyebab kematian dari 14 mayat yang ditemukan. Namun disebutkan bahwa area Laboule dan Thomassin, yang ada di pinggiran Petion-Ville, telah diserang oleh apa yang mereka sebut sebagai penjahat bersenjata.

    Para saksi mata mengatakan bahwa anggota-anggota geng kriminal menyerang sebuah bank, sebuah pom bensin, dan rumah-rumah di area tersebut. Suara tembakan terus terdengar di area Petion-Ville hingga sore hari.

    “Mereka datang mengenakan balaclava di mobil-mobil, sepeda motor, dengan ambulans mereka sendiri, lalu mereka membantai penduduk Petion-Ville,” tutur salah satu penduduk setempat bernama Vincent Jean Robert kepada AFP.

    “Saya sedang mengendarai sepeda motor ketika mereka datang dan mulai menembaki. Kami tidak mengetahui apakah bandit atau polisi yang berada di balik ini,” ucap seorang tukang ojek bernama Cadet kepada AFP.

    Dia menduga para korban tewas adalah orang-orang yang keluar pada tengah malam untuk “mencari makanan bagi anak-anak mereka”.

    Di tengah tindak kekerasan pada Senin (18/3) pagi, seorang hakim setempat berhasil lolos dari serangan yang melanda rumahnya.

    Baku Tembak Masih Terjadi

    Sementara itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (2/4/2024), rentetan tindak kekerasan terbaru terus terjadi.

    Laporan Reuters menyebut warga sipil bergegas menghindari baku tembak di ibu kota Port-au-Prince, di mana geng-geng kriminal bersaing untuk menguasai sebagian besar wilayah tersebut.

    Pada Senin (1/4) waktu setempat, sekelompok pria bersenjata menyita sebuah kendaraan lapis baja dari para penjaga Istana Negara di pusat kota Port-au-Prince. Sedangkan empat orang ditemukan tewas di pinggiran Petion-Ville, area kelas atas di pinggiran ibu kota, yang terancam oleh geng kriminal bersenjata.

    Sedikitnya satu orang lainnya dilaporkan tewas ditembak dalam baku tembak di distrik Delmas. Laporan media lokal juga menyebut kawasan industri besar telah dibakar tiga hari sebelumnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini