Tag: Vasily Nebenzya

  • Rusia Nilai Resolusi Gaza Dewan Keamanan PBB Bertentangan dengan Keputusan Internasional

    Rusia Nilai Resolusi Gaza Dewan Keamanan PBB Bertentangan dengan Keputusan Internasional

    JAKARTA – Rusia mengatakan pada Hari Selasa, adopsi resolusi rancangan Amerika Serikat tentang Jalur Gaza oleh Dewan Keamanan PBB bertentangan dengan keputusan hukum internasional tentang pembentukan Negara Palestina.

    Dewan Keamanan pada Hari Senin mengadopsi resolusi yang membentuk Dewan Perdamaian transisi dan memberi wewenang kepada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan upaya keamanan di Jalur Gaza.

    Keduanya akan beroperasi di Gaza hingga 31 Desember 2027, dengan ketentuan Dewan akan mengambil tindakan lebih lanjut.

    Resolusi ini disahkan dengan 13 suara mendukung, sementara Rusia dan Tiongkok abstain.

    Menanggapi keputusan tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan resolusi tersebut tidak memberikan Dewan Keamanan “hak prerogatif yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan.”

    Dalam siaran pers, Kementerian Luar Negeri Rusia berargumen, resolusi tersebut bertentangan dengan “keputusan hukum internasional yang diakui secara umum yang mengatur pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan bersebelahan secara teritorial di dalam perbatasan tahun 1967 dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur, dan hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel,” melansir Anadolu 19 November.

    Mencatat bahwa Rusia abstain dalam pemungutan suara hari Senin, dengan mempertimbangkan posisi Otoritas Palestina (PA) dan negara-negara Arab dan Muslim yang mendukung resolusi tersebut, pernyataan tersebut lebih lanjut menyatakan, abstain itu bertujuan untuk “menghindari terulangnya kekerasan dan aksi militer di Gaza.”

    Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan, perang di Gaza dapat dihentikan lebih awal jika Washington tidak menggunakan hak vetonya terhadap rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera, dan mencatat hal tersebut (veto AS) telah dilakukan enam kali selama dua tahun terakhir.

    “Hal utama saat ini adalah bahwa keputusan ini tidak menjadi kedok untuk eksperimen yang tidak terkendali di wilayah Palestina yang diduduki, dan tidak berubah menjadi putusan akhir tentang hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, atau aspirasi rakyat Israel untuk keamanan dan koeksistensi damai di kawasan tersebut,” jelas kementerian.

    Sebelumnya, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Duta Besar Vasily Nebenzya menjelaskan abstainnya Moskow dengan mengatakan, hal itu dilakukan karena rencana tersebut mengesampingkan partisipasi Palestina.

    “Tidak ada kejelasan dalam draf mengenai jadwal pengalihan kendali atas Gaza kepada Otoritas Palestina, juga tidak ada kepastian mengenai Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi Internasional, yang akan dapat bertindak sepenuhnya secara otonom, tanpa memperhatikan posisi dan pendapat Ramallah,” ujarnya kepada Dewan Keamanan setelah pemungutan suara.

    Diketahui, Konflik terbaru di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, ketika kelompok militan Palestina yang dipimpin Hamas menyerang wilayah selatan Israel, menewaskan 1.200 orang dan 251 lainnya disandera, menurut perhitungan Israel, dikutip dari Reuters.

    Sementara itu, sejak Oktober 2023, hampir 69.500 warga Palestina telah tewas – kebanyakan perempuan dan anak-anak – dan lebih dari 170.700 orang terluka agresi Israel yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah kantong tersebut.

  • Kenapa Rusia Tak Bersikap saat Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza?

    Kenapa Rusia Tak Bersikap saat Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza?

    Jakarta

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi terkait perdamaian di Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rusia dan China memilih untuk tidak bersikap atau abstain.

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), resolusi itu berhasil disetujui dengan 13 suara dukungan, dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat. Tidak ada veto, namun dua suara abstain diberikan oleh China dan Rusia.

    Resolusi itu, yang direvisi beberapa kali sebagai hasil negosiasi berisiko tinggi, “mendukung” rencana perdamaian usulan Trump, yang mewujudkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak 10 Oktober lalu.

    Alasan Rusia Pilih Abstain

    Rusia, yang memiliki hak veto dan memilih abstain, sempat mengedarkan draf resolusi untuk menyaingi resolusi rancangan AS tersebut. Moskow beralasan bahwa resolusi yang dirancang oleh Washington tidak cukup mendukung pembentukan negara Palestina.

    Draf resolusi yang disusun Rusia, yang telah dilihat oleh AFP, meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyatakan “komitmen teguh terhadap visi solusi dua negara”.

    Resolusi usulan Moskow itu tidak mengatur soal pembentukan Dewan Perdamaian atau pengerahan pasukan internasional untuk saat ini, melainkan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menawarkan “sejumlah opsi” terkait isu-isu tersebut.

    “Para anggota Dewan Keamanan, dalam praktiknya, tidak diberi waktu untuk melakukan pekerjaan dengan itikad baik,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, dalam pernyataannya

    “Dokumen AS itu seperti babi dalam kantong. Intinya, Dewan memberikan restunya kepada inisiatif AS berdasarkan janji-janji Washington, dengan memberikan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian,” ucap Nebenzya mengkritik resolusi rancangan AS.

    Istilah “babi dalam kantong” merujuk pada idiom yang berarti menerima sesuatu tanpa mengetahui sifat asli atau tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB itu mendukung rencana perdamaian Gaza yang mengatur pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih, untuk mengamankan wilayah perbatasan dan demiliterisasi Jalur Gaza.

    Resolusi itu juga mendukung pembentukan Dewan Perdamaian, badan pemerintahan transisi untuk Gaza — yang secara teoretis akan diketuai Trump — dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027.

    Resolusi rancangan AS itu menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, namun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Resolusi PBB soal Gaza

    Dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut, yang kini dijuluki DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    Untuk diketahui, resolusi AS ini terdiri dari rencana 20 poin Trump untuk wilayah Gaza. Dalam resolusi itu, tertulis aturan pasukan keamanan akan melapor kepada “dewan perdamaian” mengenai kondisi Gaza. Dewan Perdamaian itu diketuai oleh Trump.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Hamas Tolak Resolusi untuk Gaza

    Hamas mengatakan mereka menolak resolusi PBB. Resolusi PBB itu menyerukan pengerahan pasukan internasional di Gaza. Apa alasannya?

    Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Dia mengatakan resolusi itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan dan hak rakyat Palestina.

    “Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata kelompok militan tersebut.

    Pernyataan tersebut juga mengecam pembentukan pasukan internasional yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.

    “Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut pernyataan tersebut.

    Palestina Sambut Resolusi PBB

    Otoritas Palestina menyambut baik resolusi DK PBB yang mendukung rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Donald Trump untuk mengakhiri perang.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/11), menyebut resolusi yang didukung mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB itu menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang menuju perdamaian.

    “Resolusi PBB itu merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang menuju perdamaian,” sebut Shahin saat berbicara kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke Manila.

    “Langkah itu diperlukan karena kita tidak dapat memulai apa pun sebelum kita mencapai gencatan senjata,” ujarnya.

    Shahin mengatakan bahwa masih ada isu-isu lainnya yang perlu dibahas, termasuk penentuan nasib sendiri oleh rakyat Palestina dan kemungkinan kemerdekaan Palestina. Dia juga menyebut proses implementasi rencana perdamaian Trump harus diatur oleh hukum internasional.

    Lebih lanjut dikatakan oleh Shahin bahwa meskipun rencana Trump mengisyaratkan kemungkinan pembentukan negara Palestina, yang hanya terjadi setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi, isu tersebut dapat dibahas kemudian.

    “Selama elemen-elemen ini ada, kami senang dengan langkah pertama ini,” katanya.

    Otoritas Palestina, yang berbasis di Ramallah, menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB itu dan menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam rencana perdamaian Trump, yang tidak menguraikan peran yang jelas bagi Otoritas Palestina dan hanya merujuk secara samar-samar mengenai status negara Palestina.

    Lihat juga Video: Para Menlu OKI ke Rusia Bahas Gencatan Senjata Hamas-Israel

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Alasan Rusia Abstain di Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza

    Alasan Rusia Abstain di Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza

    New York

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana perdamaian Gaza usulan Presiden Donald Trump. Mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung kecuali dua negara yang memilih abstain yakni China dan Rusia.

    Resolusi itu, seperti dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), berhasil disetujui dengan 13 suara dukungan, dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat. Tidak ada veto, namun dua suara abstain diberikan oleh China dan Rusia.

    Resolusi itu, yang direvisi beberapa kali sebagai hasil negosiasi berisiko tinggi, “mendukung” rencana perdamaian usulan Trump, yang mewujudkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak 10 Oktober lalu.

    Rusia, yang memiliki hak veto dan memilih abstain, sempat mengedarkan draf resolusi untuk menyaingi resolusi rancangan AS tersebut. Moskow beralasan bahwa resolusi yang dirancang oleh Washington tidak cukup mendukung pembentukan negara Palestina.

    Draf resolusi yang disusun Rusia, yang telah dilihat oleh AFP, meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyatakan “komitmen teguh terhadap visi solusi dua negara”.

    Resolusi usulan Moskow itu tidak mengatur soal pembentukan Dewan Perdamaian atau pengerahan pasukan internasional untuk saat ini, melainkan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menawarkan “sejumlah opsi” terkait isu-isu tersebut.

    “Para anggota Dewan Keamanan, dalam praktiknya, tidak diberi waktu untuk melakukan pekerjaan dengan itikad baik,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, dalam pernyataannya

    “Dokumen AS itu seperti babi dalam kantong. Intinya, Dewan memberikan restunya kepada inisiatif AS berdasarkan janji-janji Washington, dengan memberikan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian,” ucap Nebenzya mengkritik resolusi rancangan AS.

    Istilah “babi dalam kantong” merujuk pada idiom yang berarti menerima sesuatu tanpa mengetahui sifat asli atau tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB itu mendukung rencana perdamaian Gaza yang mengatur pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih, untuk mengamankan wilayah perbatasan dan demiliterisasi Jalur Gaza.

    Resolusi itu juga mendukung pembentukan Dewan Perdamaian, badan pemerintahan transisi untuk Gaza — yang secara teoretis akan diketuai Trump — dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027.

    Resolusi rancangan AS itu menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, namun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Tonton juga video “Tok! PBB Setujui Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dari Trump Tower Moskow hingga Logam Tanah Jarang, Saat Ukraina Cuma Jadi Alat Tawar Rusia ke AS – Halaman all

    Dari Trump Tower Moskow hingga Logam Tanah Jarang, Saat Ukraina Cuma Jadi Alat Tawar Rusia ke AS – Halaman all

    Dari Trump Tower Moskow hingga Logam Tanah Jarang, Saat Ukraina Jadi Alat Tawar Rusia ke AS

    TRIBUNNEWS.COM – Ukraina adalah alat tawar berharga bagi Rusia dalam negosiasi besar dengan Amerika Serikat (AS).

    Begitu kira-kira kesimpulan dari ulasan yang dilansir media independent Rusia, TMT, Senin (21/4/2025) mengenai wacana gencatan senjata yang digaungkan AS dalam perang Rusia-Ukraina.

    Ada misi besar Rusia dalam negosiasi ini, bukan sekadar berhentinya perang.

    Moskow ingin menciptakan equilibrium (keseimbang) baru dunia di mana isi dan dominasinya tak melulu soal AS, Barat, dan sekutu mereka.

    Sebagai garis bawah, hipotesis ulasan ini bersandar kalau Rusia, sebagai pihak yang melakukan invasi (Moskow lebih suka memilih diksi Operasi Militer Khusus), adalah pihak yang cenderung dominan dalam perang.

    Sementara Ukraina, yang terbukti sudah keliling ‘memohon’ bantuan dari negara-negara Barat, adalah pihak yang terpojok.

    Terlebih saat AS saat ini dipimpin Donald Trump yang menggaungkan kebijakan ‘cuan’, ‘pelit.’ dan ‘kencangkan ikat pinggang’ demi frasa ‘Make America Great Again’.

    “Saat Moskow mempersiapkan kemungkinan negosiasi dengan Washington yang bertujuan mengakhiri invasi besar-besaran ke Ukraina, Moskow menginginkan hasil yang jauh lebih ambisius daripada sekadar gencatan senjata: penataan ulang lingkup pengaruh secara global,” kata ulasan tersebut.

    Dalam pandangan Kremlin, negosiasi semacam itu secara efektif berarti pengakuan AS atas dominasi Rusia di kawasan pasca-Soviet — termasuk Ukraina — dan, sampai batas tertentu, pengakuan atas pengaruhnya di Eropa.

    “Untuk mencapai tujuan tersebut, Kremlin kini tengah mencari insentif yang diyakininya dapat menarik — dan mempertahankan — perhatian Presiden AS Donald Trump, mulai dari kesepakatan tanah jarang dan pengaruh geopolitik di Iran dan Korea Utara hingga Trump Tower yang telah lama diimpikan Trump di Moskow,” kata ulasan tersebut menjelaskan tujuan besar Moskow dalam perundingan damai dengan Ukraina dengan AS sebagai penengah.

    Lima pejabat pemerintah Rusia saat ini, termasuk dua diplomat, tiga sumber yang dekat dengan Kremlin dan karyawan tiga perusahaan besar milik negara mengonfirmasi hal ini kepada TMT, semuanya berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah tersebut.

    “Yang terpenting adalah mereka (Amerika) tidak mencampuri urusan kami dan tidak memberi tahu kami cara hidup,” kata seorang pejabat senior Rusia yang memahami logika negosiasi Kremlin.

    “Mereka tidak menghalangi kami melakukan apa yang sedang kami lakukan.”

    Beberapa pejabat di Moskow juga membayangkan gerakan simbolis pengakuan sebagai bagian dari kesepakatan potensial — seperti kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Washington dan bertemu Trump di Gedung Putih.

    “Jika bos kami [Putin] sesekali datang ke Washington untuk bertemu dengan Trump — itu juga akan menyenangkan,” kata seorang pejabat pemerintah saat ini.

    Meski begitu, para pejabat mengakui bahwa era pertemuan puncak besar — ​​seperti yang terjadi selama Perang Dingin atau tahun-tahun awal pasca-Soviet — telah berakhir. 

    “Sulit untuk mengandalkan itu sekarang,” kata pejabat pemerintah itu.

    DONALD TRUMP PRIMA – Presiden AS Donald Trump saat menghadiri UFC 314 pada Sabtu (13/4/2025) malam di Miami di Kaseya Center. (Tangkap layar YouTube TNT Sports)

    Mencari Leverage

    Kremlin, yang menyadari keterbatasan posisi negosiasinya, telah menugaskan pejabat dan pakar untuk menganalisis dan mengidentifikasi semua kemungkinan insentif yang dapat menarik minat Trump dan menjaga agar pembicaraan tidak menyempit menjadi agenda terbatas, cuma soal perdamaian dengan Ukraina.

    Menyusul kemenangan pemilu Trump pada bulan November, Kremlin memerintahkan perusahaan-perusahaan besar untuk menyiapkan proposal terperinci untuk kerja sama ekonomi dengan Washington.

    “Pekerjaan berjalan lancar di pemerintahan, kementerian, dan perusahaan besar, termasuk di malam hari dan di akhir pekan: proposal sedang dipersiapkan di seluruh sektor ekonomi utama,” kata seorang pejabat pemerintah saat ini kepada TMT. 

    “Rosatom dan Rosneft menyampaikan inisiatif mereka, dan (produsen emas) Polyus mengirimkan informasi intelijen terbaru tentang endapan emas ke Kremlin. Rusal dan entitas lain ikut bergabung,” kata pejabat itu.

    Dia menambahkan bahwa wakil kepala administrasi kepresidenan Maxim Oreshkin dan utusan khusus Putin, Kirill Dmitriev, termasuk di antara mereka yang mengoordinasikan upaya ini.

    Karyawan di tiga perusahaan besar milik negara dan sumber yang dekat dengan Kremlin mengonfirmasi hal ini.

    Pendekatan baru ini mencerminkan runtuhnya model kaku hubungan AS-Rusia sebelumnya. 

    Selama Perang Dingin, negara-negara adikuasa mempraktikkan “keterkaitan”, di mana isu-isu yang tampaknya tidak berhubungan menjadi konsesi dalam kerangka negosiasi yang lebih besar. 

    “Anda memberi kami gandum — kami akan memberi Anda lebih sedikit radikal di Amerika Latin. Anda memberi saya aspirin, saya memberi Anda Valocordin,” kata seorang diplomat senior Rusia mencontohkan model keluwesan yang coba dibangun Moskow dengan Washington.

    “Jika Anda memiliki berbagai macam masalah di atas meja, lebih mudah untuk menemukan keseimbangan dan menyeimbangkan asimetri,” kata diplomat itu.

    Namun tidak seperti era Perang Dingin, Rusia kini memegang lebih sedikit kartu.

    Perjanjian pengendalian senjata strategis yang pernah menjadi dasar dialog — dari Perjanjian Rudal Anti-Balistik hingga New START — mulai terurai.

    Dengan berakhirnya New START pada Februari 2026, pembicaraan tentang perpanjangannya bahkan belum dimulai .

    “Dulu kami mengadakan pertemuan puncak, menandatangani perjanjian — pertama Pembicaraan Pembatasan Senjata Strategis (SALT), kemudian Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (START). Seluruh ekosistem konsultasi dan mekanisme bersama dibangun di sekitar itu,” kenang seorang diplomat Rusia saat ini.

    “Ini meluncurkan mekanisme kerja sama antara Moskow dan Washington di berbagai bidang.”

    Saat ini, bangun rancang seperti itu sudah tidak ada lagi, dan pengendalian senjata hanya menarik minat Trump dalam konteks persaingannya dengan China.

    Akibatnya, Moskow dan Washington semakin melihat satu sama lain sebagai pesaing, bukan mitra. 

    “Kami bersaing di pasar hidrokarbon di Eropa, pasar makanan, dan penjualan senjata. Dan konfrontasi ini hanya akan semakin memanas,” kata seorang pejabat pemerintah Rusia.

    Kolase foto Vladimir Putin dan Donald Trump (TASS, Instagram Donald Trump)

    Ukraina Sebagai Alat Tawar-menawar

    Dengan sedikit daya ungkit yang tersisa, Moskow melihat perang di Ukraina sebagai alat tawar-menawar yang paling ampuh.

    Para pejabat Rusia pun berharap untuk memanfaatkan keinginan Trump untuk mengamankan gencatan senjata.

    “Kita perlu memeras Trump sebanyak mungkin, sambil menggantungkan kemungkinan gencatan senjata seperti wortel di hadapannya,” kata salah seorang peserta diskusi.

    Namun, tidak banyak ilusi tentang rapuhnya peluang ini.

    “Jendelanya mungkin tertutup rapat. Trump bisa kehilangan minat atau, lebih buruk lagi, menyimpan dendam,” para diplomat dan pejabat yang berbicara kepada TMT, sepakat.

    Namun, banyak pihak di Kementerian Luar Negeri Rusia dan pemerintahan pusat negara tersebut di Kremlin memiliki pandangan berbeda. 

    “Kami berada di jalur yang benar. Prioritasnya adalah mengkalibrasi ulang hubungan dengan Amerika Serikat — tugas yang sama sekali tidak sederhana — sambil menjaga dialog tentang Ukraina tetap berjalan,” kata seorang diplomat Rusia.

    “Dari sana, situasi di lapangan akan menentukan langkah selanjutnya. Pada akhirnya, semuanya tentang waktu, kesabaran, dan tetap pada jalur.”

    Secara formal, Kremlin telah mengisyaratkan kesediaan untuk membuat konsesi.

    Pada bulan Maret, Putin setuju untuk mematuhi moratorium yang diusulkan Trump atas serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina.

    Namun, Rusia melanjutkan serangannya segera setelah moratorium berakhir pada tanggal 18 Maret.

    “Dalam situasi seperti ini, berbicara tentang gencatan senjata pada tahap ini sama sekali tidak realistis,” kata Vasily Nebenzya, perwakilan tetap Rusia untuk PBB, pada awal April.

    Para pejabat melihat dua skenario utama. Yang pertama adalah menyetujui gencatan senjata yang ditengahi Trump dengan imbalan konsesi seperti pembatasan pengiriman senjata AS ke Ukraina.

    “Meskipun ini tidak berarti senjata tidak akan masuk melalui Eropa,” seorang diplomat Rusia memperingatkan.

    Yang kedua: jika perundingan gagal, salahkan Kiev. 

    “Jika Rusia menolak gencatan senjata, kita harus siap menghadapi front Barat yang bersatu lagi — dan dalam konfigurasi yang bahkan kurang menguntungkan bagi kita,” pejabat lainnya memperingatkan.

    Mengatur Umpan

    Banyak ide telah dilontarkan sebagai kemungkinan insentif untuk menarik Trump ke dalam kesepakatan, mulai dari memediasi negosiasi AS-Tiongkok hingga misi bersama ke Mars.

    Namun, Kremlin hanya memiliki sedikit kartu truf yang nyata dalam perundingan ini.

    Proposal ekonomi Rusia terlihat lemah. Bahkan di tahun-tahun terbaiknya, perdagangan AS-Rusia hampir tidak mencapai $45 miliar.

    Pada tahun 2024, perdagangan anjlok menjadi hanya $3,5 miliar, level terendah sejak 1992.

    Saat ini, Moskow hanya dapat menawarkan beberapa komoditas yang masih dibutuhkan AS: titanium untuk pembuatan pesawat terbang, uranium untuk energi nuklir, dan minyak mentah berat untuk kilang minyak di sepanjang Gulf Coast.

    Namun, seperti yang dikatakan seorang pejabat, komoditas ini “tidak akan menyelamatkan neraca perdagangan Amerika — dan karenanya tidak ada nilainya bagi Trump.”

    Rusia merupakan pemasok utama logam tanah jarang seperti skandium, itrium, dan lantanum, yang penting untuk sistem elektronik dan pertahanan. Namun, hal ini juga dianggap tidak cukup untuk membuka konsesi politik besar.

    Proyek regional kedua negara yang bisa dijajaki bersama, juga terbatas. 

    Washington ingin Rusia menghentikan pengiriman senjatanya ke Korea Utara dan mematuhi sanksi PBB — tetapi Moskow, yang telah berinvestasi dalam aliansi yang berkembang dengan Pyongyang, tidak berniat untuk menghentikan kerja samanya.

    Iran juga telah diusulkan sebagai saluran yang mungkin untuk keterlibatan, mengingat peran Rusia dalam mengelola bahan bakar nuklir bekas Teheran dan dukungannya terhadap program nuklir damainya.

    “Ada keyakinan bahwa Trump memiliki rasa hormat tertentu terhadap Putin. Dan bahwa perkataan Putin dapat memengaruhi keputusan Amerika [mengenai Iran],” kata seorang pejabat pemerintah Rusia. 

    Tetapi bahkan diplomat Rusia mengakui kalau peran Moskow dalam perundingan AS-Iran paling banter hanya marjinal.

    “Teheran selalu ingin berbicara langsung dengan Amerika dan juga takut ‘dikhianati’ oleh kami dalam sebuah tawar-menawar besar,” kata seorang diplomat Rusia.

    Usulan yang lebih realistis melibatkan koordinasi energi dan gerakan simbolis.

    Salah satu usulan: misi kemanusiaan di Gaza dengan memanfaatkan infrastruktur buatan Rusia di Suriah.

    Usulan lain akan melibatkan kerja sama informal di pasar minyak yang melibatkan AS, Rusia, dan Arab Saudi.

    “Di sini, tiga negarawan besar bisa tampil di panggung: pemimpin AS, Rusia, dan Arab Saudi,” kata seorang diplomat Rusia.

    Lalu ada ide Trump Tower di Moskow.

    Para pejabat bertukar pikiran untuk membangun Trump Tower setinggi 150 lantai di Kota Moskow, distrik bisnis ibu kota.

    Proyek tersebut dapat segera diluncurkan, dan Trump sendiri dapat berpartisipasi dalam peletakan batu pertama.

    “Kecepatan, dampak, dan daya tarik: itulah hal-hal yang secara intuitif dihargai Trump,” kata seorang sumber yang dekat dengan Kremlin. Terlebih lagi mengingat tim Trump dan pejabat Rusia telah membahas proyek ini sebelumnya, tambahnya.

    Afrika, yang selama ini tidak terlalu penting dalam kebijakan luar negeri AS, dianggap tidak mungkin menarik perhatian Trump.

    Misi gabungan ke Mars juga tidak dianggap realistis.

    Dalam semua proposal ini, Kremlin berpedoman pada satu aksioma: inisiatif harus disesuaikan secara pribadi dengan Trump, dapat dicapai dalam satu masa jabatan, dan menawarkan daya tarik media yang kuat.

    “Tanpa itu, adalah naif untuk mengharapkan kemajuan apa pun,” kata seorang pejabat senior Rusia.

     

    (oln/tmt/*)