Xcloud.id

Tag: Uya Kuya

  • Herwin Sudikta: Reshuffle Kabinet, Copot Kapolri, Makzulkan Fufufafa

    Herwin Sudikta: Reshuffle Kabinet, Copot Kapolri, Makzulkan Fufufafa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, merespons unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota besar Indonesia beberapa hari terakhir.

    Unjuk rasa ini bukan sekadar menyampaikan aspirasi, namun pengunjuk rasa yang bertahan hingga malam hari melakukan pembakaran gedung hingga penjarahan di rumah pejabat.

    Informasi yang dihimpun, rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Sri Mulyani menjadi sasaran massa pengunjuk rasa.

    “Segera cabut semua keputusan kenaikan gaji dan tunjangan anggota ⁦DPR RI⁩,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (31/8/2025).

    Bukan hanya itu, kata Herwin, Presiden Prabowo Subianto mesti berani melakukan evaluasi di lingkungan kabinetnya.

    “Reshuffle kabinet, bersihkan kabinet dari pengaruh Solo. Copot Kapolri, makzulkan Fufufafa,” sebutnya.

    Dikatakan Herwin, aksi unjuk rasa 2025 ini meskipun terbilang besar-besaran, namun berbeda dengan aksi pada 1998 lalu.

    “1998 rakyat melihat sosok (meski belum sempurna) yang bisa diproyeksikan sebagai simbol perubahan. Harapan itu yang jadi bahan bakar demonstrasi,” Herwin menuturkan.

    “Di 2025, gelombang protes besar memang ada, tapi yang hilang adalah trust reservoir, tidak ada figur yang mampu menampung aspirasi,” tambahnya.

    Kata Herwin, tidak ada wajah yang dipercaya bisa menyalurkan energi massa menuju perubahan politik yang nyata saat ini di pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Ini membuat demo terasa seperti ledakan spontan tanpa arah jelas. Rakyat sudah terlalu skeptis pada elit. Seolah semua pilihan sama busuknya,” tandasnya.

  • Usai Sahroni, giliran PAN nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR

    Usai Sahroni, giliran PAN nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR

    ANTARA – Setelah Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, kini Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya per 1 September 2025. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga di Jakarta, Minggu (31/8). (Rina Nur Anggraini/Satrio Giri Marwanto/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

    Gibran Tak Ada pada Pertemuan Prabowo dengan Pimpinan Partai dan Legislatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak hadir dalam konferensi pers pernyataan pemerintah terkait eskalasi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari belakangan.

    Konferensi pers dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

    Selain itu, terdapat beberapa petinggi partai politik yang turut hadir seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

    Lalu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh. Sedangkan, Gibran tak tampak mendampingi Prabowo.

    Dalam konferensi pers, Prabowo menyampaikan sejumlah poin seperti DPR yang akan mencabut tunjangan anggota DPR dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.

    Tidak hanya itu, keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut juga akan dicabut.

    Beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.

    Selanjutnya, Prabowo meminta Polri dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum hingga penjarahan rumah individu oleh massa tidak dikenal yang marak terjadi di tengah memanasnya aksi demonstrasi.

    Prabowo menuturkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai. Namun, dia mengingatkan bahwa aksi anarkis berupa perusakan fasilitas umum hingga penjarahan merupakan pelanggaran hukum.

    Dia meminta kepada para aparat yang bertugas untuk melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat.

    “Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

    Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan menghormati aspirasi murni yang disampaikan masyarakat, termasuk melindungi hak untuk berkumpul secara damai.

    Pesan Gibran terkait Aksi Demonstrasi

    Gibran sempat angkat bicara saat demo besar-besaran terjadi sekitar 28 hingga 29 Agustus di beberapa daerah, khususnya Jakarta.

    Pada Kamis (28/8/2025), atau hari pertama demo yang dilakukan oleh kelompok buruh di DPR, Gibran diketahui berada di luar kota untuk melaksanakan kunjungan kerja di Deli Serdang, Sumatera Utara, yakni Musyawarah Pelayanan (Mupel) VII Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) 2025.

    Pada sambutannya, dia mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dengan berita tidak benar. Putra sulung dari Presiden ke-7 Joko Widodo itu juga berpesan agar terus menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang memecah belah persatuan.

    “Jangan mudah terprovokasi, hadapi dengan kepala dan hati yang dingin,” pesan Gibran.

    Dia lalu mengimbau kepada peserta Mupel yang hadir agar tidak cepat terpancing dengan berita-berita yang tidak benar dan belum diyakini kebenarannya. Menurutnya, masyarakat harus pintar menyaring berita yang benar dan yang baik.

    “Jadi kita harus pintar menyaring berita yang benar, mana berita yang baik. Kita tidak bisa langsung menghakimi atau langsung share ke WA group, harus kita sharing dulu,” paparnya.

  • Minta Maaf dan Menyesal, PAN Tetap Copot Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI

    Minta Maaf dan Menyesal, PAN Tetap Copot Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR.

    Penonaktifkan itu dilakukan lantaran keduanya memberkkan pernyataan yang kontroversial dan memicu kemarahan masyarakat.

    “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan video, Minggu (31/8).

    Sebelumnya, melalui di akun Instagram pribadinya, Eko telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas perbuatannga pada Sabtu (30/8).

    Dalam video tersebut, Eko Patrio didampingi oleh sesama anggota DPR dari fraksi yang sama, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu.

    “Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio, menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan,” ujar Eko.

    Senada dengan rekannya, Uya juga membuat video berisikan permohonan maaf terkait video dirinya berjoget di Gedung DPR RI setelah pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan, yang menuai kritik luas di masyarakat.

    Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya Sabtu (30/8), Uya Kuya menyatakan penyesalan mendalam.

    Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya Sabtu (30/8), Uya Kuya menyatakan penyesalan mendalam.

  • Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik

    Prabowo Minta Kementerian/Lembaga Buka Ruang Masukan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian atau lembaga (K/L) untuk terbuka menerima perwakilan publik yang ingin menyampaikan aspirasi.

    Hal ini tak lepas dari maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa yang tak puas dengan kebijakan pemerintah maupun DPR RI.

    Prabowo mengatakan, dirinya menghormati asas kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penyampaian pendapat atau masukan dari masyarakat harus didengar.

    “Saya juga sampaikan agar semua K/L menerima utusan-utusan, kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi-koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan,” kata Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).

    Sebelum melakukan keterangan pers, Kepala Negara bertemu dengan Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. 

    Terdapat juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.

    Prabowo menjelaskan bahwa DPR akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk tunjangan anggota legislatif dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.

    Tidak hanya itu, Prabowo menerangkan bahwa para pemimpin partai politik menyatakan bahwa pimpinan DPR akan mencabut keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut. 

    Adapun beberapa orang yang menjadi sorotan di antaranya adalah Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Nafa Urbach atas pernyataannya terkait dengan tunjangan DPR. 

    “Para pimpinan DPR telah berbicara dan ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Prabowo. 

  • Susul Nasdem, PAN Juga Copot Eko Patrio dan Uya Kuta

    Susul Nasdem, PAN Juga Copot Eko Patrio dan Uya Kuta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil langkah tegas terhadap kadernnya di DPR RI yang telah mencederai perasaan rakyat Indonesia. Kedua partai itu mencopot kadernya dari jabatan di DPR RI.

    Dari PAN, partai tersebut menonaktifkan dua anggota legislatifnya yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utana atau Uya Kuya. Keduanya dinilai menantang kritikan masyarakat soal sikapnya berjoget ria di DPR RI, termasuk pernyataannya terkait tunjangan anggota dewan.

    Penonaktifan keduanya tertuang dala surat DPP PAN yang ditandatangani ketum partai mereka Zulkifli Hasan atau Zulhas. “Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” demikian petikan surat yang dikonfirmasi Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi, Minggu (31/8).

    Terkait kondisi yang terjadi saat ini, PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada Presiden RI Prabowo Subianto menyelesaikan persoalan bangsa.

    “Secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” demikian pernyataan PAN.

    Sebelumnya, Partai NasDem lebih dahulu mengumumkan penonaktifan legislator DPR RI atas nama Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

    NasDem beralasan beberapa legislator menyampaikan pernyataan yang mencederai perasaan rakyat, sehingga parpol membuat kebijakan menonaktifkan Sahroni dan Nafa.

    Keputusan tersebut diungkapkan setelah terbit surat yang ditandatangani Ketua Umum NasDem, Surya Paloh. Sekjen NasDem Hermawi Taslim telah mengonfirmasi bahwa DPP NasDem menerbitkan surat terkait penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbach.

  • Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

    Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dicopot dari DPR Mulai 1 September

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengatakan, telah menerima laporan dari seluruh ketua umum partai politik (parpol) di DPR bahwa keputusan tindakan tegas erhadap kader-kader bermasalah di parlemen berlaku mulai besok, Senin (1/9/2025).

    Hal itu disampaikan Prabowo usai menggelar pertemuan dengan para ketua umum maupun perwakilan delapan parpol dengan keterwakilan di DPR, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

    Beberapa contoh kader dimaksud adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang merupakan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN.

    “Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing, terhitung sejak Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujarnya didampingi oleh beberapa ketua umum parpol.

    Pertemuan itu juga dihadiri oleh pimpinan tinggi MPR/DPR/DPD. Ketiga kamar kekuasaan cabang legislatif itu melaporkan juga sejumlah kebijakan yakni pencabutan tunjangan rumah anggota legislatif yang memicu polemik, serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    Prabowo lalu menegaskan lagi bahwa langkah tegas yang dilakukan delapan ketua umum partai politik adalah pencabutan keanggotaan kader-kader dimaksud dari DPR.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI,” tutur pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    Prabowo mengimbuhkan, para pimpinan parpol dan legislatif juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak pada kepentingan rakyat.

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi menonaktifkan dua kadernya yang duduk sebagai anggota DPR RI, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

    Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, melalui siaran pers resmi pada Minggu (31/8/2025).

    Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI. 

    Surat keputusan untuk menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya tersebut diteken langsung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan pada Minggu (31/8/2025).

  • DPP PAN Menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Anggota Fraksi DPR RI

    DPP PAN Menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Anggota Fraksi DPR RI

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) resmi mengumumkan keputusan menonaktifkan dua kadernya, yakni Eko Hendro Purnomo atau yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, serta Surya Utama atau Uya Kuya, dari keanggotaan Fraksi PAN DPR RI. Kebijakan ini mulai berlaku pada Senin, 1 September 2025.

    Keputusan tersebut disampaikan PAN melalui siaran pers resmi pada Minggu, 31 Agustus 2025. Dalam pernyataan itu, PAN menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah mencermati dinamika politik dan perkembangan situasi terkini di Tanah Air.

    PAN menegaskan bahwa keputusan menonaktifkan kedua kadernya tidak lepas dari upaya menjaga marwah, disiplin, serta integritas partai di parlemen. Sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, PAN menekankan konsistensi dalam menegakkan nilai-nilai reformasi di tengah masyarakat, bangsa, dan negara.

    “PAN senantiasa berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI,” tulis DPP PAN dalam siaran pers Minggu (31/8/2025).

    Selain itu, PAN juga menegaskan bahwa peran partai di parlemen tetap diarahkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan akan terus dijalankan agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

    Dalam siaran pers tersebut, PAN juga menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh dinamika politik yang tengah berkembang. Partai meminta publik untuk tetap tenang, sabar, dan mempercayakan penyelesaian masalah kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “PAN menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat,” tegas pernyataan itu.

    PAN berharap langkah ini dapat menjadi momentum untuk menata kembali perjuangan partai di masa depan, sekaligus memperkuat konsolidasi internal agar lebih fokus menjalankan fungsi dan peran politiknya di DPR RI.

    Menutup siaran persnya, DPP PAN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia. Partai menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil merupakan bentuk tanggung jawab politik sekaligus komitmen menjaga marwah partai. [fyi/aje]

  • Imbas Kericuhan hingga Penjarahan Rumah, PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR

    Imbas Kericuhan hingga Penjarahan Rumah, PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan dua anggotanya di DPR RI, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Surya Utama atau Uya Kuya. Keputusan itu diambil menyusul gelombang demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

    “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” demikian pernyataan resmi PAN, Minggu (31/8).

    Nama Eko dan Uya sebelumnya ramai diperbincangkan publik setelah video joget keduanya di Sidang Tahunan DPR/MPR pada 15 Agustus lalu beredar luas. Kontroversi semakin mencuat ketika aksi massa menyasar rumah keduanya yang dijarah pada Sabtu (30/8) malam.

    Di tengah kondisi yang memanas, PAN menyerukan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Partai berlambang matahari itu juga mengimbau agar penyelesaian masalah sepenuhnya dipercayakan kepada pemerintah.

    “PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” lanjut pernyataan tersebut.

  • PAN nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR

    PAN nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai anggota DPR

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR RI mulai Senin, 1 September 2025.

    Hal itu diumumkan PAN melalui siaran pers yang diteken oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Viva Yoga Mauladi pada Minggu.

    PAN menyatakan berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari PAN dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI.

    “PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Viva kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

    Dia meminta masyarakat percaya bahwa Presiden Prabowo akan menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

    Dalam siaran pers itu, PAN yang lahir dari rahim reformasi menyatakan bakal tetap terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    PAN juga berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat buat masyarakat secara langsung.

    Perjuangan PAN di lembaga legislatif juga akan tetap menjaga komitmen dan tugas-tugas konstitusional untuk fungsi legislasi, penganggaran, dan kontrol serta pengawasan, agar pemerintahan dan tata kelola Negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa.

    “Demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan,” kata Viva.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.