Tag: Uus Kuswanto

  • Pemkot Jakbar targetkan pengumpulan ZIS 2025 senilai Rp54 miliar

    Pemkot Jakbar targetkan pengumpulan ZIS 2025 senilai Rp54 miliar

    Ini menjadi tantangan Baznas Bazis untuk bisa mencapai target

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi (Pemkot) Jakarta Barat melalui Baznas Bazis setempat menargetkan perolehan zakat, infak dan sedekah (ZIS) tahun 2025 senilai Rp54 miliar, atau lebih tinggi dari capaian pengumpulan ZIS 2024 yang senilai Rp41 miliar.

    “Target pengumpulan ZIS Jakarta Tahun 2025 yang mana telah ditetapkan target senilai Rp54 miliar, dari pencapaian target tahun 2024 senilai Rp41 miliar,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto usai membuka rapat penetapan target pengumpulan ZIS Jakarta Barat Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu.

    Uus Kuswanto menilai bahwa penetapan target pengumpulan ZIS Tahun 2025 tersebut menjadi tantangan bagi Baznas Bazis Jakarta Barat.

    “Ini menjadi tantangan Baznas Bazis untuk bisa mencapai target yang luar biasa peningkatannya. Namun berdasarkan pengalaman tahun 2024, memang betul terjadi peningkatan. Target tahun 2023 mencapai Rp33 miliar, tahun 2024 terjadi peningkatan capaian senilai Rp41 miliar dari target Rp49 miliar. Jadi ada kenaikan capaian sekitar Rp8 miliar,” ucap Uus.

    Oleh karena itu, Uus meminta Baznas Bazis Jakarta Barat melakukan terobosan-terobosan seperti yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya.

    “Paling tidak terobosan yang pernah dilakukan tahun 2024 lalu, dijadikan roadmap. Karena terobosan itu bisa meningkatkan pengumpulan ZIS secara siginifikan,” jelasnya.

    Sementara itu, Koordinator Baznas Bazis Jakarta Barat, Heru Nurwanto menjelaskan bahwa hasil pengumpulan ZIS Tahun 2024 senilai Rp41 miliar dari target yang ditetapkan senilai Rp49 miliar.

    Untuk tahun 2025, Baznas Bazis DKI Jakarta telah menetapkan target pengumpulan Baznas Bazis Jakbar senilai Rp54 miliar.

    “Penetapan kenaikan ZIS Tahun 2025 ini berdasarkan SK Ketua Baznas Bazis DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang penetapan target pengumpulan ZIS di wilayah DKI Jakarta,” ujarnya.

    Ia mengharapkan bantuan dari para camat dan lurah serta jajaran di lingkungan Pemkot Jakarta Barat untuk memaksimalkan capaian pengumpulan ZIS tahun 2025.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • “Chinese New Year Fashion Exhibition” diharapkan pacu industri fesyen

    “Chinese New Year Fashion Exhibition” diharapkan pacu industri fesyen

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi berharap “Chinese New Year Fashion Exhibition” dapat memacu kemajuan industri fesyen di Indonesia, terutama di Jakarta.

    “Semoga industri busana di Jakarta terus berkembang dan mampu bersaing di kancah internasional,” kata Teguh di kegiatan bertajuk “Wisdom in the Old Town: A Lunar Celebration” yang digelar di House of Tugu, Kota Tua, Jakarta Barat, Senin.

    Dia juga berharap kegiatan itu menjadi upaya dalam mempromosikan Kota Tua Jakarta sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

    Di samping itu, “House of Tugu” merupakan salah satu destinasi yang turut berperan dalam pelestarian warisan budaya Indonesia. Selain itu, hadirnya tradisi peranakan (Tionghoa) yang telah berkembang selama berabad-abad turut menambah khazanah industri busana di Indonesia.

    Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi para desainer Indonesia serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan menjadi representasi atas semangat dan kreativitas dalam mempersembahkan karya terbaik yang telah diakui di kancah internasional.

    Tak hanya Teguh, “Chinese New Year Fashion Exhibition” ini pun turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Veronica Tan dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha.

    Selain itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Titik Soeharto, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Andhika Permata serta Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wali Kota: Pintu air saluran lingkungan bantu atasi luapan Semongol

    Wali Kota: Pintu air saluran lingkungan bantu atasi luapan Semongol

    tahun 2024, telah dilakukan pengerukan. Dan sampai saat ini masih terus berjalan

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa pembenahan pintu air saluran lingkungan di sekitar aliran Kali Semongol, Kalideres dapat mengurangi dampak luapan kali tersebut.

    “Dalam perencanaan disusun mana lokasi yang perlu dibuatkan pintu-pintu air kecil. Sehingga pada saat pasang air laut, kemudian datang aliran air dari Tangerang, ini bisa dikendalikan dengan pintu-pintu air yang ada,” ucap Uus saat dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa.

    Oleh karena itu, Uus meminta agar para kepala wilayah di kelurahan ataupun kecamatan menjadikan antisipasi banjir sebagai salah satu isu utama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2025.

    “Jangan sampai saluran airnya sudah bagus dan baik, tapi tidak dibuatkan pintu-pintu air di permukiman warga maka tidak akan maksimal. Luapan air tetap saja luber ke mana-mana,” kata Uus.

    Hingga kini, kata Uus, Kali Semongol terus dikeruk sedimen lumpurnya, sehingga ketika genangan datang, luapan masih bisa terkontrol.

    “Terkait saluran di Kali Semongol, termasuk saluran-saluran penghubung, saat ini masih proses. Untuk tahun 2024, telah dilakukan pengerukan. Dan sampai saat ini masih terus berjalan,” tutur Uus.

    Selain pengerukan, lanjut Uus, Sudis SDA Jakarta Barat akan melakukan penurapan dan perbaikan-perbaikan saluran air yang melintasi permukiman warga.

    “Perbaikan saluran ini bisa disampaikan dalam usulan Musrenbang. Sehingga, setelah dilakukan pengurasan dan penurapan yang dilaksanakan Sudis SDA Jakbar, maka aliran air yang datang dari Sungai Cisadane, Tangerang, bisa dialirkan ke Kali Semongol hingga menuju Pintu Air Kamal Muara,” imbuh Uus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakbar sediakan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Kebon Jeruk

    Jakbar sediakan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Kebon Jeruk

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menyediakan lokasi program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk yang resmi akan dimulai secara nasional pada 10 Februari 2025.

    “Untuk pemeriksaan kesehatan gratis nanti dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Uus menambahkan bahwa persiapan untuk kegiatan tersebut pun sudah dilakukan. “Persiapannya sudah ada, untuk teknisnya nanti ada di Sudinkes,” ujarnya.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin juga berencana akan memeriksa persiapan Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk menjelang program pemeriksaan kesehatan gratis yang dimulai pada Senin (10/2).

    “Kalau memang berkenan Pak Menteri juga mau periksa ke lokasi,” ucapnya.

    Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan sebanyak 44 puskesmas siap memberikan program pelayanan cek kesehatan gratis yang resmi akan dimulai secara nasional pada 10 Februari 2025.

    “Akan diawali persiapan di tahap satu dengan menyiapkan 44 puskesmas di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam konferensi pers yang diadakan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Jumat.

    Nantinya, sambung dia, pada tahap berikutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 292 puskesmas pembantu.

    “Di tahap berikutnya akan kami siapkan sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan pada 292 puskesmas pembantu yang ada di wilayah DKI Jakarta,” ujar Ani.

    Ani mengatakan Dinas Kesehatan telah siap untuk menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG kepada masyarakat yang berulang tahun.

    Guna memastikan kesiapan ini, Pemprov DKI telah melakukan visitasi dan melakukan identifikasi sasaran PKG hari ulang tahun sesuai dengan siklus hidup.

    Pemprov DKI juga menyiapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan, ruang pelayanan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

    Adapun program PKG akan menyasar semua kelompok usia dengan total sekitar 280 juta penduduk yang diproyeksikan bisa menjadi penerima manfaat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakbar awasi Kolong Tol Angke agar tak kembali dihuni

    Jakbar awasi Kolong Tol Angke agar tak kembali dihuni

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) fokus melakukan pengawasan di area Kolong Tol Angke, Jelambar Baru, agar tidak kembali dihuni warga dan menjadi hunian liar.

    “Kita sekarang fokus pengawasan agak tak dihuni lagi. Sekelilingnya kan sudah dipagari juga (dipasangi panel pembatas),” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Mengenai waktu penataan atau revitalisasi lokasi tersebut menjadi ruang publik, Uus masih menunggu keputusan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan pihak Jasa Marga.

    “Kita menunggu dari pihak kementerian dan Jasa Marga, kan yang punya Jasa Marga. Kita menunggu ini (waktu eksekusi revitalisasi), karena asetnya punya mereka,” ujarnya.

    Pemkot Jakbar pun sudah memberikan lanskap atau model penataan area tersebut.

    “Kita memfasilitasi apa yang dibutuhkan, yang penting kita gambar dan lain-lain sudah diserahkan. Nanti prosesnya seperti apa, kita menunggu dari Kementerian PKP,” katanya.

    Uus pun mengaku pihaknya juga siap menyuplai tenaga dalam proses eksekusi penataan.

    “Saya belum dapat gambaran (kapan penataan dimulai). Yang penting kapan pun dikerjakan, kita siap backup dan bantu fasilitasi. Sekarang fokus pengawasan aja dulu,” kata Uus.

    Sebelumnya, Pemkota Jakbar menerjunkan 250 personel dan 15 armada truk pengangkut untuk melakukan pembersihan terakhir Kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat, Senin (6/1).

    “Tadi kita terjunkan 250 sampai 300 personel untuk melakukan pembersihan terakhir ya, personel dari berbagai satuan unit,” kata Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman.

    Agus menyebut bahwa pembersihan yang dilakukan sebelumnya ternyata masih menyisakan 30 persen lapak-lapak bekas hunian warga kolong yang sudah direlokasi. Namun, 30 persen lapak kayu itu akan dibersihkan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wali Kota Jakbar diperiksa Kejati sebagai saksi korupsi Disbud DKI

    Wali Kota Jakbar diperiksa Kejati sebagai saksi korupsi Disbud DKI

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menjadi salah satu saksi yang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta terkait dugaan korupsi kasus surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif di Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta.

    Uus mengaku dirinya hanya ditanyai soal kegiatan dinas kebudayaan oleh penyidik.

    “(Pemeriksaannya) nggak lama, nanya terkait kegiatan Pak Iwan (Kadisbud nonaktif) saja. Konfirmasi ke penyidik. Saya ada kegiatan, hadir. Begitu saja,” kata Uus di Jakarta, Jumat.

    Kendati demikian, Uus tak memperinci soal pemeriksaan dan kegiatan apa ia hadir di dinas kebudayaan.

    Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta sebelumnya memeriksa 10 saksi dari perkara dugaan korupsi kasus SPJ fiktif di Disbud DKI Jakarta.

    Berdasarkan keterangan yang diterima, pemeriksaan dilakukan kemarin, Kamis (23/1). Selain Uus, saksi lain yang diperiksa adalah mantan Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Direktur PT Karya Mitra Seraya, Direktur PT Acces Lintas Solusi, Direktur PT Nurul Karya Mandiri, dan manajemen sanggar.

    Pada 2 Januari lalu, penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Jakarta.

    Ketiga tersangka adalah Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana (IHW), Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Mohamad Fahirza Maulana (MFM), dan Gatot Arif Rahmadi alias GAR selaku direktur event organizer (EO).

    Penyidik kejaksaan mengatakan tersangka IHW selaku Kepala Dinas Kebudayaan bersama-sama tersangka MFM selaku Plt Kabid Pemanfaatan dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan tim EO milik tersangka GAR dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Mereka diduga menggunakan SPJ fiktif untuk pencairan dana.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI kemarin, Wali Kota Jakbar diperiksa hingga MRT pakai GoPay lagi

    DKI kemarin, Wali Kota Jakbar diperiksa hingga MRT pakai GoPay lagi

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (23/1) kemarin, mulai dari Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus (Kejati DKI) Jakarta memeriksa Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto hingga pengguna MRT bisa memakai lagi pembayaran daring GoPay.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Wali Kota Jakarta Barat diperiksa terkait dugaan korupsi Disbud DKI

    Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus (Kejati DKI) Jakarta memeriksa Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI.

    “Ada 10 orang saksi diperiksa terkait perkara tersebut, salah satunya Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    2. RS Polri ambil 32 sampel DNA dari 11 kantong jenazah kebakaran Glodok

    Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, sudah mengambil 32 sampel deoxyribonucleic acid (DNA) dari sebelas kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat yang terjadi pada Rabu (15/1).

    Sebelumnya, pihak RS Polri sudah mengambil 22 sampel DNA dari delapan kantong jenazah. Lalu, pengambilan sampel kembali dilakukan menyusul bertambahnya temuan kantong jenazah korban di lokasi kebakaran pada Selasa (21/1) dan Rabu (22/1).

    Selengkapnya di sini

    3. Jaktim pasang 339 cermin cembung untuk cegah kecelakaan lalu lintas

    Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) memasang 399 cermin cembung di persimpangan hingga tikungan di 10 wilayah kecamatan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.

    “Cermin cembung sudah kita pasang di 339 titik lokasi sepanjang 2024. Baik di tikungan, simpang jalan, maupun titik lain untuk keamanan dan kenyamanan pengendara,” kata Kepala Seksi Lalu Lintas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Benhard Tobing saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    Puluhan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, menjalani “ramp check” menjelang libur Imlek tahun 2025, Kamis (23/1/2025). (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

    4. Pengguna MRT Jakarta kini bisa pakai pembayaran GoPay kembali

    PT MRT Jakarta (Perseroda) menyatakan pengguna kini sudah bisa memakai dompet digital (e-wallet) GoPay kembali melalui aplikasi MyMRTJ untuk memudahkan sistem transaksi pembelian tiket.

    “Beranjak dari masukan warga net (netizen), sekarang GoPay Alhamdulillah ya sudah bisa kembali lagi,” kata Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta Farchad Mahfud dalam Forum Jurnalis MRT di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    5. Jelang Imlek, puluhan bus jalani “ramp check” di Terminal Kalideres

    Puluhan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Kalideres, Jakarta Barat menjalani pemeriksaan keselamatan transportasi (ramp-check) menjelang libur bersama dalam perayaan Imlek 2025, Kamis.

    Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen di Jakarta, Kamis, mengatakan, dalam pelaksanaan “ramp check” itu melibatkan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Kedaung Angke, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat dan jajaran Polsek Kalideres.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kasus Dugaan Korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta, Kejati DKI Periksa Wali Kota Jakbar

    Kasus Dugaan Korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta, Kejati DKI Periksa Wali Kota Jakbar

    loading…

    Penyidik Kejati memeriksa Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) memeriksa 10 saksi terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023. Salah satu saksi yang diperiksa yakni Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto.

    Kasi Penkum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan menyampaikan pemeriksaan dilakukan hari ini. Saksi lain yang diperiksa yakni, mantan Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Direktur PT Karya Mitra Seraya, Direktur PT Acces Lintas Solusi, Direktur PT Nurul Karya Mandiri, dan manajemen sanggar.

    “Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari prosedur hukum yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, memperkuat pembuktian, dan melengkapi berkas terkait perkara tersebut,” kata Syahron dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

    Sebagai informasi, Kejati DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka dugaan korupsi Dinas Kebudayaan (Disbud) Jakarta senilai Rp150 miliar. Tiga tersangka yakni Iwan Henry Wardhana alias IHW sebagai Kepala Dinas Kebudayaan DKI, MFM sebagai Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan, dan GAR sebagai Pemilik Event Organizer (EO) GR-Pro.

    “Sebagaimana kalian lihat tadi mungkin salah satu kasus yang sedang kami tangani yakni Dinas Kebudayaan, hari ini kami telah menetapkan tiga tersangka. Dua orang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kebudayaan dan satu dari pihak swasta atau vendor,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian dalam konferensi pers di Kantor Kejati DKI, Kamis, 2 Januari 2025.

    (cip)

  • Wali Kota Jakbar diperiksa Kejati sebagai saksi korupsi Disbud DKI

    Wali Kota Jakarta Barat diperiksa terkait dugaan korupsi Disbud DKI

    Ada 10 orang saksi diperiksa

    Jakarta (ANTARA) – Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus (Kejati DKI) Jakarta memeriksa Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI.

    “Ada 10 orang saksi diperiksa terkait perkara tersebut, salah satunya Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Syahron mengatakan pemeriksaan berlangsung pada Kamis ini dengan meminta keterangan mereka.

    Kemudian, saksi lain yang diperiksa adalah Mantan Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta inisial CRS, Direktur PT. Karya Mitra Seraya inisial NI, Direktur PT. Acces Lintas Solusi inisial EPT, Direktur PT. Nurul Karya Mandiri inisial PSM dan manajemen sanggar inisial R, RNV, EP, F, dan YA.

    “Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari prosedur hukum yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi, memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas terkait perkara tersebut,” ungkapnya.

    Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp150 miliar di lingkup Disbud Pemprov DKI Jakarta itu.

    Tiga orang itu berinisial IHW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-01/M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025, MFM berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-02M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 dan GAR berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-03M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 02 Januari 2025.

    Tersangka IHW selaku Kepala Dinas Kebudayaan DKI, tersangka MFM selaku Pelaksana tugas (Plt.) Kabid Pemanfaatan dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan tim EO (event organizer) miliknya dalam kegiatan-kegiatan pada bidang Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

    Tersangka MFM dan tersangka GAR bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya.

    Perbuatan IHW, MFM, dan GAR bertentangan dengan antara lain UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden RI No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Kemudian, melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

    Pasal yang disangkakan untuk para tersangka adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Gubernur Teguh Setyabudi Naik Bronto Skylift Cek Kondisi Kebakaran Plaza Glodok

    Pj Gubernur Teguh Setyabudi Naik Bronto Skylift Cek Kondisi Kebakaran Plaza Glodok

    loading…

    Penjabat (Pj) Gubernur Teguh Setyabudi meninjau lokasi kebakaran Glodok Plaza di Jakarta Barat, Sabtu (18/1/2025). Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Teguh Setyabudi didampingi Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Satriadi Gunawan, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto, dan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Marulitua Sijabat meninjau lokasi kebakaran Glodok Plaza di Jakarta Barat, Sabtu (18/1/2025). Teguh melihat langsung kondisi puncak gedung yang terbakar bersama Satriadi menggunakan kendaraan berat, yaitu bronto skylift.

    Kendaraan berat ini juga digunakan untuk mengevakuasi sembilan korban selamat saat kejadian berlangsung, Rabu (15/1/2025). “Kita sungguh prihatin karena kebakaran tersebut sangat besar hingga membuat atap gedung itu roboh ke bawah. Kemudian, kalau kita lihat paling atas, seluruh plafonnya juga ambruk, tiang-tiang dan sekatnya sudah berserakan, sudah hilang, dan yang tersisa adalah besi-besinya. Mungkin juga sebagian besar lantai delapan (Plaza Glodok) dan tujuh, menandakan bahwa kebakarannya sangat besar,” ujar Teguh.

    Sementara itu, Teguh juga mengapresiasi sinergi dan kolaborasi bersama, seperti dari jajaran Gulkarmat, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, BPBD, bahkan Baznas Bazis DKI Jakarta yang turut terlibat menangani kebakaran ini. Sehingga kebakaran tersebut dapat terkendali, mulai dari proses pemadaman hingga pendinginan.

    “Apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam sinergi ini. Kami juga turut menyampaikan duka cita kepada korban dan keluarganya. Hingga kini, sudah ada tujuh jenazah yang ditemukan dan sudah kita koordinasikan dengan RS Polri untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh inafis. Untuk yang kemungkinan belum ditemukan (14 orang), kita masih melakukan pencarian. Dengan melihat kondisi tersebut, kami juga berharap kepada stakeholder terkait untuk berhati-hati sampai nanti kita menentukan berapa lama proses pencarian tersebut,” ungkap Teguh.

    Teguh memastikan bahwa Pemprov Jakarta bergerak cepat dalam menanggulangi bencana kebakaran dari berbagai aspek. Ia mengatakan, keluarga korban telah dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta melalui dinas sosial, mulai dari pendataan hingga proses klaim asuransi.

    “Kemudian, untuk yang lainnya, jika ada (kartu) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu bisa digunakan. Nanti kami minta Dinas Sosial melakukan pendampingan terkait klaim asuransi. Kami di pemprov tentu saja akan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Lalu, Baznas Bazis juga sudah memberikan bantuan dan pastinya kita atur sedemikian rupa (alokasi bantuan) agar sesuai aturan dan dapat membantu korban. Kita semua prihatin dan menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana kebakaran ini,” pungkasnya.

    (rca)