Xcloud.id

Tag: Uus Kuswanto

  • Wali Kota Jakbar minta pendatang baru segera lapor ke RT/RW

    Wali Kota Jakbar minta pendatang baru segera lapor ke RT/RW

    Itu untuk antisipasi pengangguran

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto meminta para pendatang baru yang tiba di wilayah tersebut usai libur Lebaran 2025 untuk segera melapor diri ke RT/RW setempat.

    Hal itu bertujuan agar pendatang bersangkutan bisa direkomendasikan ke kelurahan dan dimasukan dalam perhitungan warga yang ada di Jakarta.

    “Warga yang datang ke Jakarta harus lapor diri ke RT/RW untuk direkomendasikan ke kelurahan, agar mereka terdata jumlah penduduk yang di Jakarta,” kata Uus saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Rabu.

    Pihaknya akan membuat keterangan ataupun data-data pendatang baru. “Jadi bisa terpantau,” katanya.

    Pihaknya juga telah menginstruksikan kecamatan dan kelurahan untuk melakukan sosialisasi kepada pendatang baru agar segera melaporkan diri.

    “Dari wali kota, kita sudah instruksikan lurah, camat untuk menyosialisasikan apa yang menjadi kebijakan dari pemprov, melalui RT/RW agar para pendatang baru itu lapor diri,” ujarnya.

    Selanjutnya, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Barat bakal memberikan pelatihan kerja bagi pendatang baru yang tidak punya keahlian.

    Bagi para pendatang yang tidak punya keahlian, nanti dari Sudinaker akan lakukan pelatihan keterampilan yang akan dilaksanakan di masing-masing kelurahan. “Itu untuk antisipasi pengangguran,” katanya.

    Sebelumnya, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Barat melakukan pendataan pendatang baru hingga satu bulan ke depan seiring berakhirnya masa libur Lebaran.

    “Pendataan kita lakukan selama satu bulan, terhitung mulai aktif warga masuk kerja pada Selasa (8/4),” kata Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Barat Gentina Arifin di Jakarta, Kamis (10/4).

    Pendataan itu, kata Gentina, juga dilakukan dalam rangka pemetaan penduduk non permanen pascalibur Lebaran.

    “Kami bertugas melakukan pelayanan pencatatan dan pendaftaran penduduk non permanen,” ujar dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wali Kota Jakbar evaluasi hilangnya pelat besi JPO

    Wali Kota Jakbar evaluasi hilangnya pelat besi JPO

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mengevaluasi hilangnya pelat besi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di wilayah tersebut.

    Hal itu terkait video viral beberapa waktu lalu mengenai hilangnya pelat besi JPO di Km 1 Jalan Daan Mogot, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

    Menurut Uus saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Rabu., pengawasan keamanan fasilitas umum, termasuk JPO mesti melibatkan masyarakat.

    “Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wagub bahwa tanggung jawab terhadap keamanan sarana-prasarana umum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi diminta juga warga masyarakat pun ikut mengawasi,” ungkap Uus.

    Uus menyebutkan bahwa patroli atau pengawasan yang dilakukan petugas punya celah waktu tertentu yang bisa berpotensi dimanfaatkan oknum untuk merusak atau mencuri fasilitas umum, termasuk JPO.

    “Jadi kalau ada yang temukan di jalan atau di mana saja, langsung laporkan ke pihak berwenang. Jadi penyelesaiannya bisa cepat,” ujar Uus.

    Terkait rencana Pemprov Jakarta untuk memasang kamera pengawas (CCTV) pada JPO atau tempat-tempat strategis, Uus belum dapat merinci titik-titik di wilayahnya yang layak dipasangi CCTV.

    “Program itu bagus untuk memperpanjang atau memperluas pengawasan kita. Untuk teknisnya (titik-titik yang bakal dipasangi CCTV) itu nanti ada di Sudin Bina Marga. Kan bentuknya (pemasangan CCTV) masih perencanaan juga,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempertimbangkan untuk memasang CCTV di JPO untuk menghindari pencurian besi seperti di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, yang kasusnya terus berulang.

    “Kami akan pasang CCTV. Mungkin anggaran tahun depan,” ujar dia di Jakarta, Selasa (15/4).

    Rano mengatakan Pemprov DKI akan memasang CCTV di 30 ribu titik termasuk di taman dan RT/RW. Anggaran yang disiapkan totalnya hampir Rp380 miliar.

    “Hampir 30 ribu titik CCTV akan kami pasang. Barangkali kalau ditotal hampir Rp380 miliar. Itu kecil untuk Jakarta. Itu jumlah RT-RW di Jakarta 30.418,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukcapil Jakbar gandeng faskes untuk layanan akta kelahiran

    Dukcapil Jakbar gandeng faskes untuk layanan akta kelahiran

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat (Dukcapil Jakbar) menggandeng 24 fasilitas kesehatan (faskes) setempat untuk mengadakan layanan pendaftaran dan pencatatan akta kelahiran.

    “Jadi, setiap kelahiran di Jakbar, kita koordinasi sistem bersama 24 fasilitas kesehatan (faskes). Bilamana ada anak lahir di faskes, langsung kami buatkan NIK (Nomor Induk Keluarga) dan KIA (Kartu Identitas Anak),” ujar Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat, Gentina Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Akta kelahiran, kata Gentina, menjadi pembahasan dalam verifikasi lapangan Kota Layak Anak (KLA) Jakarta Barat pada Senin (14/4) karena masuk indikator penilaian KLA, khususnya dalam klaster hak sipil dan kebebasan.

    Lebih lanjut, Gentina menerangkan bahwa selain layanan akta kelahiran pada 24 faskes, pihaknya juga menggelar layanan jemput bola pada masing-masing kelurahan, hingga RT dan RW.

    “Kalau ada warga yang belum punya akta lahir anak, kami langsung buatkan. Termasuk penduduk non permanen yang biasanya belum melaporkan, kami tetap menyisir ke bawah untuk pendataan dan pencatatan,” ujar Gentina.

    Sementara, untuk pendaftaran pencatatan akta kelahiran kaum disabilitas, pihaknya bekerja sama dengan Sudin Sosial Jakarta Barat untuk melakukan layanan tersebut pada sejumlah panti sosial.

    “Kami datangi panti-panti. Kami sisir tempat itu untuk mencatatkan dan data terkait akta kelahiran. Kini, kepemilikan akta kelahiran di Jakarta Barat, sudah mencapai 100 persen,” ujar dia.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat terus meningkatkan komitmen penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) melalui berbagai upaya.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa jumlah aktivis perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang semula berjumlah delapan kelompok kini menjadi 56 kelompok.

    “Hal lainnya untuk pemenuhan hak anak itu peningkatan cakupan akte anak oleh Sudin Dukcapil Jakbar dengan layanan jemput bola “Dukcapil mobile” ke permukiman warga dan sekolah,” kata Uus.

    Kemudian, kata Uus, juga membuka layanan pada malam hari untuk menjembatani warga yang tidak dapat mengakses saat siang hari.

    Hingga kini, Pemkot Jakbar juga telah memiliki 58 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), satu Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan 58 Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) untuk aduan laporan kekerasan pada setiap RPTRA.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Usai Lebaran, Puluhan NIK Warga Jakbar yang Sudah Tak Tinggal di Jakarta Dinonaktifkan

    Usai Lebaran, Puluhan NIK Warga Jakbar yang Sudah Tak Tinggal di Jakarta Dinonaktifkan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Seusai Lebaran ini, Sudin Dukcapil Jakarta Barat mulai melakukan pendataan terhadap pendatang baru yang datang.

    Meski Pemprov DKI Jakarta memastikan tak akan menggelar operasi yustisi terhadap para pendatang, pendataan dilakukan untuk memetakan penduduk non permanen yang datang.

    “Pendataan kita lakukan selama satu bulan, terhitung mulai aktif masuk kerja,” kata Kasudin Dukcapil Jakbar Gentina Arifin kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Gentina mengatakan, pendataan dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Barat.

    Karenanya, ia mengimbau kepada para pendatang baru untuk segera melapor ke RT dan RW setempat, khususnya bagi mereka yang ingin menetap lebih dari setahun.

    “Pendatang baru selalu membawa identitas kependudukannya dan melaporkan kepada ketua RT/RW setempat bila akan menetap lebih dari satu tahun,”  tuturnya.

    Nonaktifkan NIK

    Selain itu, Sudin Dukcapil juga akan menonaktifkan sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga domisili Jakarta yang ternyata sudah tinggal di luar kota.

    “Terkait dengan penataan dan keakuratan data kependudukan, warga yang tidak sesuai dengan domisili tetap akan dinonaktifkan NIK-nya,” kata Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto.

    Di wilayah Kecamatan Cengkareng, sudah ada 73 KTP warga di RW 10 Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat yang dinonaktifkan sementara oleh Sudin Dukcapil.

    Puluhan KTP yang dinonaktifkan itu adalah sebagian dari 288 KTP yang disertakan dalam  coklit data kependudukan bahwa mereka sudah tidak berdomisili di Jakarta.

    “Hasilnya, sebanyak 73 KTP dinonaktifkan sementara dengan keterangan pindah, meninggal, dan tidak diketahui keberadaanya,” ucap Kepala Satgas Dukcapil Kelurahan Cengkareng Barat, Hafiz.

    Hafiz pun mengimbau masyarakat yang ingin mengetahui NIK yang dinonaktifkan langsung dapat mengecek dan datang langsung ke loket-loket layanan kelurahan atau melalui aplikasi Jawara Dukcapil. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jakbar nonaktifkan sementara KTP warga yang tidak sesuai domisili

    Jakbar nonaktifkan sementara KTP warga yang tidak sesuai domisili

    Kebijakan ini juga untuk menghindari potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat menonaktifkan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga yang tidak sesuai dengan domisili.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut hal itu dilakukan melalui pencocokan dan penelitian (coklit) data kependudukan dalam rangka penataan dan keakuratan data kependudukan.

    “Terkait dengan penataan dan keakuratan data kependudukan, warga yang tidak sesuai dengan domisili tetap akan dinonaktifkan NIK-nya,” kata Uus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Menurut Uus, coklit hingga penonaktifan KTP warga yang tidak sesuai domisili penting dilakukan agar data kependudukan dapat terpantau dengan efektif.

    “Kalau terdata secara akurat kan bisa mudah terpantau,” kata Uus.

    Salah satu contohnya adalah hari ini sebanyak 73 KTP warga di RW 10 Cengkareng Barat, Cengkaeng, Jakarta Barat yang dinonaktifkan sementara oleh Sudin Dukcapil.

    Puluhan KTP yang dinonaktifkan itu adalah sebagian dari 288 KTP yang disertakan dalam coklit data kependudukan.

    “Hasilnya, sebanyak 73 KTP dinonaktifkan sementara dengan keterangan pindah, meninggal, dan tidak diketahui keberadaannya,” ungkap Kepala Satgas Dukcapil Kelurahan Cengkareng Barat, Hafiz di Jakarta, Kamis.

    Menurut Hariz, kebijakan ini diperlukan demi ketertiban administrasi penduduk dan mengurangi potensi kerugian daerah.

    “Kebijakan ini juga untuk menghindari potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan,” kata dia.

    Lebih lanjut, Hafiz menuturkan bagi masyarakat yang ingin mengetahui NIK yang dinonaktifkan langsung dapat mengecek dan datang langsung ke loket-loket layanan kelurahan atau melalui aplikasi Jawara Dukcapil.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ratusan personel bersihkan puing dua titik kebakaran di Gropet

    Ratusan personel bersihkan puing dua titik kebakaran di Gropet

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan personel gabungan membersihkan puing di dua lokasi kebakaran, yakni di Jalan dr. Makaliwe 1 RW 06 dan Jalan dr. Muwardi Raya RW 04 Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu.

    Kerja bakti itu melibatkan sekitar 250 petugas gabungan yang terdiri dari petugas Sudin Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air (SDA), Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut), Bina Marga, Dishub, Gulkarmat, Satpol PP, dan PPSU kelurahan.

    “Kerja bakti dilakukan agar area itu kembali bersih ya. Semua petugas memang sudah mulai bekerja normal sejak Selasa (8/4), termasuk untuk kegiatan pembersihan,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Grogol Petamburan Joko Suparno mengatakan, pihaknya juga mengerahkan sembilan truk terdiri dari, empat truk Sudin Lingkungan Hidup, satu truk Sudin Tamhut, dua truk Sudin SDA, satu truk Satpol PP dan dua mobil pick-up Sudin LH.

    Ratusan personel itu bergotong royong membersihkan puing-puing bekas kebakaran, seperti kayu, besi, peralatan rumah tangga serta tiang-tiang penyangga bangunan.

    “Volume puing-puing kebakaran yang berhasil dikumpulkan berjumlah 10 meter kubik (m3),” kata dia.

    Lurah Grogol, Ady Saputro memperkirakan bahwa kerja bakti ini diperkirakan memakan waktu selama dua hari karena masih ada material bekas kebakaran yang belum terangkut.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakbar revitalisasi kantor kecamatan dan kelurahan tingkat layanan

    Jakbar revitalisasi kantor kecamatan dan kelurahan tingkat layanan

    Itu dalam rangka penguatan pelayanan publik. Nah, yang menjadi pionir dalam pelayanan di Pemprov Jakarta kan, kelurahan dan kecamatan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) merevitalisasi dua kantor kecamatan dan lima kantor kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut beberapa di antaranya adalah kantor Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Kalideres, Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Duri Kepa dan beberapa kantor kelurahan lainnya.

    “Itu dalam rangka penguatan pelayanan publik. Nah, yang menjadi pionir dalam pelayanan di Pemprov Jakarta kan, kelurahan dan kecamatan,” kata Uus saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Revitalisasi, kata Uus, salah satunya dilakukan dengan menambal kerusakan gedung dan memperluas parkiran.

    “Dan itu dalam rangka bagaimana kantor kecamatan dan kelurahan yang ada itu, nanti dibuat sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa mudah untuk menempatkan layanan,” ungkap Uus.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menyiapkan dana Rp13 miliar untuk merenovasi kantor Kecamatan Kalideres pada 2025.

    “Sekitar Rp13 miliar, itu berikut dengan pengawasannya. Termasuk PPN dan sebagainya. Itu belum pasti, nanti dari hasil lelang, ketemunya berapa. Kalau DPA-nya (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sekitar Rp13 miliar,” ungkap Kepala Bagian Pemerintahan Setko Jakarta Barat, Rano Rahmat Effendi di Jakarta pada Rabu (5/2).

    Rano menyebur bahwa rehabilitasi Kantor Camat Kalideres merupakan hasil perencanaan 2023.

    “Rehab sedang Kantor Camat Kalideres ini merupakan perencanaan di 2023. Anggaran baru adanya sekarang, jadi baru dilaksanakan tahun ini,” kata dia.

    Lebih lanjut, rehabilitasi kantor Camat Kalideres diperkirakan mulai dilaksanakan sekitar Mei lantaran saat ini masih dalam tahap di BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa) DKI Jakarta.

    “Prosesnya di BPBJ. Ini masih proses pemberkasan dan lain sebagainya. Nanti ada lelang dan lain sebagainya,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Atasi kemacetan, empat ruas jalan di Jakbar bakal diperlebar

    Atasi kemacetan, empat ruas jalan di Jakbar bakal diperlebar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) memperlebar empat ruas jalan di wilayah tersebut sebagai upaya mengatasi kemacetan yang kerap terjadi.

    Keempat ruas jalan itu yakni Jalan Kembang Kerep di Meruya Utara; Jalan Arjuna Utara dan Jalan Arjuna Selatan di Kebon Jeruk; serta Jalan Joglo Raya di Joglo.

    “Empat ruas jalan diperlebar tahun ini karena kerap terjadi kemacetan,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Uus menuturkan bahwa kemacetan di ruas-ruas jalan tersebut kerap memanjang dan kadang menimbulkan perselisihan di antara pengendara, misalnya di Jalan Raya Joglo.

    Oleh karena itu, kata dia, ruas Jalan Joglo Raya, khususnya yang menuju ke arah Kelurahan Joglo perlu diperlebar.

    “Dari mulai lampu merah, terus Pos Pengumben, lampu merah Joglo itu sudah lebar. Tapi menuju ke arah Kelurahan Joglo, itu lebar baru sekitar empat meter, sehingga perlu diperlebar,” ungkap Uus.

    Adapun Jalan Kembang Kerep di Meruya Utara, serta Jalan Arjuna Utara dan Jalan Arjuna Selatan di Kebon Jeruk, sudah mulai diperlebar namun belum tuntas. Pemkot Jakbar akan fokus untuk menyelesaikan pelebaran ruas-ruas jalan tersebut.

    “Nah yang jadi sorotan adalah terkait dengan masalah pelebaran Jalan Kembang Kerep, terus Jalan Arjuna Utara dan Selatan itu masih belum tuntas,” kata Uus.

    Pengentasan kemacetan di wilayah Jakarta Barat, ujar Uus, juga menjadi usul utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Jakbar. Selain soal kemacetan, Jakbar juga akan fokus pada penanganan bencana termasuk banjir, normalisasi saluran, hingga penurunan angka stunting.

    “Penanganan masalah kemacetan di Jakbar, kita fokus ke empat ruas jalan itu dulu. Khususnya terkait pembangunan, pelebaran jalan,” ungkap Uus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakbar utamakan penanggulangan banjir di 19 titik

    Jakbar utamakan penanggulangan banjir di 19 titik

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat mengutamakan penanggulangan banjir di 19 titik dengan peningkatan kapasitas pompa hingga pengerukan kali yang berada di wilayahnya.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebutkan penanggulangan banjir merupakan salah satu prioritas dari 2.571 usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan yang kemudian diverifikasi secara bertahap.

    “Ada 19 titik rawan banjir yang akan ditanggulangi dengan peningkatan kapasitas pompa, pembangunan pintu air dan pengerukan 12 segmen seperti saluran, kali dan saluran penghubung,” ujar Uus di Jakarta, Jumat.

    Upaya penanggulangan itu, kata Uus, diharapkan dapat mengurangi banjir di kawasan Taman Alfa Indah, Kelurahan Joglo; Jalan Patra Kelurahan Duri Kepa; dan Jalan Panjang, depan Green Garden, Kedoya Utara.

    Kendati demikian, penanggulangan banjir juga memerlukan dukungan instansi terkait, utamanya pembangunan Waduk Kamal Muara di Jakarta Utara.

    “Karena itu berdampak pada wilayah Tegal Alur, normalisasi Kali Semongol dan pembangunan Polder Kalideres,” kata Uus.

    Selain penanggulangan banjir, prioritas pembangunan lainnya adalah penanganan kemacetan yang terdapat di 34 titik lokasi rawan macet di Jakarta Barat.

    “Berbagai tang dilakukan itu seperti rekayasa lalu lintas, perbaikan geometrik ruas jalan dan persimpangan serta penempatan personil pada jam sibuk di lokasi rawan kemacetan,” ujar Uus.

    Selain itu, Pemkot Jakbar juga membutuhkan dukungan dari instansi terkait pelebaran jalan pada empat lokasi seperti di Jalan Kembang Kerep, Arjuna Utara dan Selatan serta Joglo Raya.

    Sementara untuk program penataan kawasan, kata Uus, pihaknya telah melakukan penataan kawasan di Sentra Primer Barat Kembangan dan Kawasan Pancoran Glodok.

    “Tahun 2025-2026 akan dilakukan penataan di lima titik yakni Kawasan Meruya Selatan, dekat Kampus Mercu Buana, Koridor Timur dan Barat Meruya Ilir, Kawasan Meruya Utara dan Taman Jalur Hijau Kosambi,” ujar dia.

    Kemudian untuk penataan kawasan koridor Meruya Ilir dan Meruya Selatan, lanjut Uus, tengah dikerjakan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta yakni pembangunan sarana olahraga di Lapangan Ki Amat pada 2025 dan Lapangan Kebon Jeruk pada 2026.

    Sementara penataan kawasan di Zona Hijau Rusunawa Daan Mogot Pesakih, sedang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman.

    “Harapannya itu bisa mengintegrasikan kebutuhan provinsi dengan Jakarta Barat yakni Kantor Kecamatan Cengkareng, Balai Warga dan ruang terbuka hijau (RTH,)” kata Uus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puluhan UMKM dan BUMD ramaikan bazar Semarak Ramadhan di Pemkot Jakbar

    Puluhan UMKM dan BUMD ramaikan bazar Semarak Ramadhan di Pemkot Jakbar

    Sebagai ruang promosi yang luas bagi UMKM lokal agar dapat terus berkembang dan bersaing di pasar

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 40 peserta dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), badan usaha milik daerah (BUMD) bidang pangan, dan usaha ritel meramaikan kegiatan bazar “Semarak Ramadan 2025” di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut kegiatan yang berlangsung Kamis hingga Jumat (21/3/2025) itu menyediakan paket sembako dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

    “Tadi, saya melihat sudah banyak yang antre untuk membeli kebutuhan pangan jelang Idul Fitri,” kata Uus saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Uus menyebut aneka produk sembako dijual dalam paket harga murah, mulai harga Rp50 ribu, Rp100 ribu, hingga Rp150 ribu.

    “Apalagi pada suasana pagi yang cerah, ditambah kantong tebal karena sudah mendapatkan THR, tentunya kegiatan ini akan bertambah semarak,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Barat Iqbal Idham Ramid mengatakan Semarak Ramadan 2025 digelar untuk menjaga stabilitas harga menjelang Lebaran yang berlangsung selama dua hari pada 20-21 Maret 2025.

    “Kita ketahui, menjelang hari besar keagamaan, biasanya diikuti kenaikan harga kebutuhan pangan. Kegiatan ini digelar untuk menjaga harga-harga kebutuhan tidak naik signifikan. Kita memuat ketersediaan harga-harga bahan pokok ini tetap terjaga agar tidak ada kenaikan harga,” ujar Iqbal.

    Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan sejumlah BUMD bidang pangan yang turut serta seperti Perumda Pasar Jaya, Food Station Tjipinang Jaya, Dharma Jaya, Kadin Jakarta Barat, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

    Kegiatan itu juga melibatkan usaha ritel seperti Hypermart, Indomaret, Alfamart, The Foodhall, Farmers Market, dan Grand Lucky.

    “Semua yang terlibat baik BUMD pangan dan ritel menyiapkan paket sembako murah dengan harga mulai dari Rp50 ribu, Rp100 ribu hingga Rp150 ribu, dengan kuota per hari maksimal 200/paket,” ujarnya.

    Pihaknya berharap bazar ini tidak hanya menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Tapi juga sebagai ruang promosi yang luas bagi UMKM lokal agar dapat terus berkembang dan bersaing di pasar,” sebut Iqbal.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025