Xcloud.id

Tag: Uus Kuswanto

  • 47 anak putus sekolah di Jakarta Barat sudah kembali bersekolah

    47 anak putus sekolah di Jakarta Barat sudah kembali bersekolah

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 47 anak yang putus sekolah di Jakarta Barat sudah kembali bersekolah di sejumlah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di wilayah tersebut.

    Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Diding Wahyudin menyebutkan, jumlah awalnya 48, hanya satu di antaranya bukan lagi berusia anak.

    “Sudindik Jakbar, berdasarkan DPRD, Dukcapil, Dinsos, camat, lurah, RT-RW, Dasawisma telah menjaring data siswa ATS (anak tidak sekolah) dan telah memverifikasi, mendaftarkan kembali ke sekolah sesuai dengan koordinasi orang tua siswa,” ujar Diding di Jakarta, Jumat.

    Diding mengatakan, saat ini 47 anak itu sudah bersekolah secara bertahap di beberapa sekolah, antara lain di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) 07 dan SKB 19.

    “Per hari ini sudah tiga kali yang dibantu masuk sekolah lagi. 12 September ini yang ketiga. Jadi 47 anak ini per 12 September 2025 sudah tiga kali kita laporan. Kalau nanti ada lagi yang lapor belum sekolah, segera laporkan ke kami,” katanya.

    Pihaknya menegaskan tidak ada anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Pemprov DKI siap membantu dan terus melakukan penjaringan/mencari anak yang putus sekolah agar kembali sekolah secara gratis.

    “Kalau pun ke swasta kita bantu dengan KJP-nya, yang penting memenuhi persyaratan. Maka kita libatkan Dinsos dan sektor terkait lainnya, kita bantu juga prosedur pendaftaran KJP-nya,” katanya.

    Kalau memang berhak untuk mendapatkan KJP dan kalau orang kurang mampu akan dibantu. “Kita bimbing apa yang menjadi persyaratannya, kita arahkan, yang jelas intinya gratis,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Jakbar) masih menelusuri anak-anak yang putus sekolah di wilayah tersebut.

    Hal itu menyusul temuan 48 anak yang putus sekolah di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakbar, pada Kamis (14/8) lalu.

    “Masih kita coba telusuri lagi, pelajari motifnya anak-anak itu putus sekolah. Kemudian kita fasilitasi,” kata Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Kamis (21/8).

    Dia menyatakan, jangan sampai ada lagi anak sekolah yang benar-benar putus sekolah di Jakbar karena tidak difasilitasi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Macet di Latumenten Bukan Cuma Gara-Gara Kereta, Warga Soroti Truk Kontainer Megapolitan 12 September 2025

    Macet di Latumenten Bukan Cuma Gara-Gara Kereta, Warga Soroti Truk Kontainer Megapolitan 12 September 2025

    Macet di Latumenten Bukan Cuma Gara-Gara Kereta, Warga Soroti Truk Kontainer
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Kemacetan di Jalan Latumenten, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, menjadi masalah menahun yang hingga kini belum terselesaikan.
    Salah satu titik perhatian utama adalah antrean kendaraan di perlintasan kereta api sebidang depan Stasiun Grogol.
    Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencanangkan pembangunan jalan layang (
    flyover
    ) Latumeten.
    Meski begitu, sebagian warga menilai
    flyover
    tidak serta-merta mampu mengurai kemacetan di kawasan tersebut.
    Oki (38), warga Jalan Latumenten III, menyebut kendaraan muatan besar seperti truk kontainer menjadi salah satu penyebab utama kemacetan.
    Menurutnya, tidak adanya pembatasan jam operasional membuat jalan semakin padat pada waktu-waktu sibuk.
    “Menurut saya sih truk kontainer itu juga ngaruh banget ke macet. Gede-gede gitu kan, pagi sama sore di jam rawan, mereka juga keluar. Makin parah (macetnya),” ujar Oki kepada
    Kompas.com
    , Jumat (12/9/2025).
    Oki menambahkan, sebelumnya pemerintah pernah membatasi jam operasional truk besar hanya pada malam hari. Namun kebijakan tersebut kini tidak lagi berlaku.
    “Saya puluhan tahun di sini. Kalau dulu mah dibatasin, malem jam 9 atau 10 baru bisa keluar. Pagi gantian lagi sama mobil biasa,” katanya.
    Ia juga menyoroti dampak lain ketika truk mogok di tengah kemacetan.
    “Bayangin aja, sering tuh siang apa sore. Lagi macet, ada kereta, terus ada aja truk gede pada mogok. Karena kalau macet kan truk juga rawan mogok tuh,” imbuhnya.
    Oki pun mempertanyakan alasan pemerintah yang mengklaim kebijakan pelonggaran jam operasional truk demi memperlancar logistik.
    “Sekarang gini, kalau katanya kontainer lewat biar memudahkan suplai barang, mana buktinya? Harga bahan semuanya tetep mahal aja tuh. Mending malem aja lewatnya, daripada nambah macet, resiko juga buat mereka,” tegasnya.
    Senada dengan Oki, Setiawan (34), seorang pengemudi ojek
    online
    yang biasa menunggu penumpang di sekitar perlintasan kereta, menilai truk kontainer memperparah kemacetan.
    “Mereka kan truk kontainer itu gede, geraknya susah. Kalau pas ngelewatin rel di tengah macet tuh bikin macetnya makin parah,” ucap Setiawan.
    Ia berharap pembangunan
    flyover
    bukan satu-satunya solusi.
    “Kalau saya sih, mikirnya ya mungkin terurai, tapi gak banyak lah. Yang menurut saya penting juga itu, dibatasin truk-truk gedenya,” tambahnya.
    Pemprov DKI sebelumnya mengumumkan rencana pembangunan flyover Latumeten di samping Stasiun Grogol, Jakarta Barat.
    Kepala Sub Kelompok Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Mahendra, menyebut
    flyover
    akan dibangun sepanjang 380 meter dari sisi selatan hingga utara stasiun.
    Nantinya, Jalan Latumeten hanya diprioritaskan untuk kendaraan umum seperti Transjakarta, Jaklingko, dan kereta Commuter Line.
     
    Sementara itu, kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil, akan dialihkan ke jalur
    flyover
    .
    Selain itu, Pemprov DKI juga akan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan konsep
    skywalk
    berbayar, mirip dengan yang ada di Bundaran HI.
    Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, menyebut pembangunan
    flyover
    Latumeten akan dimulai pada Oktober 2025 dan ditargetkan rampung pada 2027.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakbar bersihkan fasilitas umum di Slipi pasca unjuk rasa

    Jakbar bersihkan fasilitas umum di Slipi pasca unjuk rasa

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat mengerahkan lebih dari seratus personel gabungan untuk membersihkan fasilitas umum (fasum) pascaunjuk rasa di kolong flyover Slipi dan Jalan S. Parman, Palmerah, Sabtu.

    Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto menyebut aksi pembersihan itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada warga masyarakat.

    “Kami bergerak cepat agar lingkungan kembali bersih dan layanan publik tetap berjalan normal,” imbuh Uus saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Wakil Camat Palmerah Pangestu Aji mengatakan personel gabungan yang dikerahkan sekitar 106 orang dengan sebanyak tujuh unit truk pengangkut sampah.

    Dia menyebut penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) se-Kecamatan Palmerah sebanyak 45 orang, Sudin SDA (Sumber Daya Air) 25 orang, Bina Marga 10 orang, Tamhut lima orang, Lingkungan Hidup 10 orang, lainnya dari Satpol, Koramil dan Dishub

    Ia menjelaskan aksi pembersihan dimulai sekitar pukul 08.00 WIB. Pihaknya melakukan sterilisasi sampah atau puing sisa aksi masa kemarin, salah satunya gerbang tol Slipi I yang rusak cukup parah.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakbar rampungkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah serentak

    Jakbar rampungkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah serentak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bulog merampungkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di delapan kecamatan, Sabtu.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa sekitar 700 orang menghadiri kegiatan itu di masing-masing kecamatan.

    “Pengunjung kegiatan GPM di setiap kecamatan sekitar 700 orang hari ini,” kata Uus di Jakarta, Sabtu.

    Adapun beberapa item pangan yang dijual seperti beras SPHP ukuran 5 kilogram (kg) seharga Rp60 ribu, gula ManisKita 1 kg Rp17.500 dan minyak goreng Minyakkita 1 liter Rp15.500.

    “Kami dukung kegiatan GPM serentak ini. Harapannya bisa membantu masyarakat,” kata Uus.

    GPM, kata dia, dilakukan di halaman kantor Lurah Grogol, Jalan Dr. Nurdin Raya no 41-43, halaman Kantor Camat Kebon Jeruk, Jalan Raya Bebon Jeruk no 25, halaman Kantor Camat Kembangan, Jalan Intan 6 no 68 Meruya Utara.

    Kemudian kantor Lurah Semanan, Jalan Semanan Raya no 45, Kantor Lurah Mangga Besar, Jalan Mangga Besar III no 1, Rusun Rawa Buaya, Jalan Daan Mogot, dan Sekretariat RW 12 Kelurahan Pekojan, Jalan Bandengan Utara III no 23.

    Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam memperluas GPM untuk menjaga stabilitas harga. Ia menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Seperti kita ketahui bahwa Bapak Presiden sangat atensi tentang pangan. Di antaranya Beliau menyampaikan kalau merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi merdeka kita mampu untuk memberi makan rakyat kita sendiri, swasembada pangan,” kata dia.

    Lebih lanjut, Tito menjelaskan GPM menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, khususnya beras. Dari total stok Bulog sekitar 4 juta ton, sebanyak 1,3 juta ton akan digelontorkan untuk menjaga stabilitas harga melalui beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

    “Oleh karenanya, 1,3 juta ton ini kalau kita hitung, sampai dengan akhir Desember, lebih kurang rata-rata 7 ribu ton [disalurkan] per hari. Ini yang menjadi tugas berat dari Kabulog, Kepala Badan Pangan Nasional, dan kami semua termasuk Kemendagri mendukung,” imbuhnya.

    Tito juga meminta Pemda memperluas pelaksanaan GPM hingga ke tingkat kecamatan yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, sehingga kehadiran GPM di level ini akan lebih efektif menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan pokok.

    “Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Mentan, Kabulog, yang telah menginisiasi gerakan ini, untuk me-launching melalui metode kecamatan.

    Karena jumlah kecamatan kita adalah 7.285 se Indonesia. Kemudian yang sudah mendaftar untuk ikut dalam gerakan ini, pada hari ini, totalnya sebanyak 4.663 kecamatan,” sebutnya.

    Ia menambahkan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperluas jangkauan program agar stok beras dari Bulog benar-benar sampai kepada rakyat. Apalagi, berdasarkan data inflasi yang dirapatkan setiap minggu, gerakan masif ini terbukti efektif menjaga stabilitas harga.

    “Acara ini adalah semata-mata kita bekerja untuk rakyat, agar rakyat kita khususnya, beras tetap dapat terjangkau, tersedia, dan harganya juga dapat dijangkau oleh masyarakat, tidak memberatkan masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sudah ada pemenang lelang, “Flyover” Latumenten segera dibangun

    Sudah ada pemenang lelang, “Flyover” Latumenten segera dibangun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) segera membangun Jalan Layang (Flyover) Latumenten, Grogol Petamburan, Jakarta Barat karena pemenang lelang proyek bernilai Rp350 miliar lebih itu sudah ada.

    “Sudah penetapan lelang, tapi saya belum tahu siapa yang menang. Mudah-mudahan di bulan ini bisa terlaksana (mulai pembangunan),” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Ia menyebut pembangunan jalan layang sepanjang 380 meter itu bakal dimulai September 2025.

    Uus menyebutkan bahwa Pemkot Jakbar bertugas menyosialisasikan program pembangunan tersebut supaya hambatan di lapangan seperti kemacetan bisa diketahui terlebih dahulu oleh masyarakat.

    “Tapi kita juga harus sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga dapat memahami, apabila selama proses pelaksanaan pembangunan terjadi hambatan, seperti kemacetan akibat pelaksanaan proyek,” kata Uus.

    Menurutnya, pemberitahuan atau sosialisasi akan adanya pembangunan diharapkan menjadi basis informasi bagi masyarakat untuk mencari alternatif jalan saat akses jalan di lokasi tertutup.

    “Masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan bisa mencari jalan alternatif pada saat pembangunan dilaksanakan. Tentunya nanti bakal rekayasa lalu lintas dari Dishub (Dinas Perhubungan),” katanya.

    Adapun dalam pelaksanaannya, proyek itu akan dibangun secara tertutup dari akses kendaraan umum seperti Transjakarta, JakLingko hingga kereta commuterline (KRL).

    Dengan demikian, kendaraan pribadi seperti motor dan mobil, akan melintas lewat sisi atas, sementara akses pejalan kaki dari selatan ke utara, bisa melalui jembatan penyeberangan orang (JPO).

    Di samping itu, pembangunan proyek ini akan menghadirkan juga “skywalk” berbayar menggunakan “tap card” seperti Bundaran Hotel Indonesia (HI).

    Selain di Jalan Latumenten, pembangunan proyek sejenis akan dilakukan di Jalan Makaliwe, Grogol Petamburan, Jakbar.

    Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal merekayasa lalu lintas imbas pembangunan jalan layang di Jalan Latumenten, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Agustus mendatang.

    “Saat ini, kami akan melakukan rapat untuk membahas persiapan rekayasa lalu lintas terkait rencana pembangunan ‘flyover’ di Jalan Latumenten,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Edy Sufaat.

    Menurut dia, rapat pembahasan rekayasa lalu lintas akan melibatkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Uus peringatkan PPPK agar tidak main judi online

    Wali Kota Uus peringatkan PPPK agar tidak main judi online

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto memperingatkan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah tersebut agar tidak main judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).

    “Saya minta, yang nama judol, yang namanya pinjol, hindari. Itu akan menjadi penyakit utama,” kata Uus saat memberikan pengarahan kepada 81 PPPK tahun 2024 tahap I, di Ruang Pola, kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis.

    Menurut Uus, judol dan pinjol berpengaruh langsung kepada kinerja pegawai dan dapat berakhir dengan pemecatan.

    “Efeknya bisa panjang bahkan sampai pemecatan, karena pelakunya sering tidak masuk kerja menghindari teror tagihan,” kata Uus.

    Karena itu, Uus meminta unit terkait atau bagian kepegawaian untuk memeriksa apakah ada PPPK dan ASN yang terlibat judol maupun pinjol.

    “Nanti cek ini PPPK yang masuk ke sini, ya mungkin nanti bisa dicek ada yang pinjol, judol enggak. Pinjol ini penyakit, pinjaman uang enggak seberapa, tapi tuntutannya luar biasa,” kata Uus.

    Masalahnya, lanjut Uus, bukan hanya ketidakmampuan membayar, tapi efek psikisnya.

    “Setiap hari dan setiap waktu dikejar tagihannya. Nantinya akan mengakibatkan enggan membuka seluler lantaran takut dengan tegihan sehingga mulai meninggalkan kantor dan pekerjaannya,” kata Uus.

    “Selanjutnya apa yang terjadi? Catatan tidak hadir sekian hari, ditinggal setiap hari. Ujungnya, ada peringatan 1, 2, 3,” katanya.

    Kalau sudah seperti itu pasti dipecat, paling mudah sekarang memecat ASN apalagi PPPK. “Maka itu, hindari yang namanya pinjol. Kalau butuh uang dan lain-lain, saya bilang sesuaikan kebutuhan hidup dengan kemampuan yang ada,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5.000 buku “Mimpi Lala” karya Bunda PAUD Jakbar siap disebar

    5.000 buku “Mimpi Lala” karya Bunda PAUD Jakbar siap disebar

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 5.000 buku anak berjudul “Mimpi Lala” karya Bunda PAUD Jakarta Barat, Lisniawati Uus siap disebar ke perpustakaan RPTRA, sekolah dan pojok baca lainnya di wilayah Jakarta.

    “Buku ini berisi kisah naratif untuk anak yang fokus pada gizi dan stunting. Sudah dicetak dan siap disebar,” kata Lisniawati saat peluncuran buku di Walkot Farm, Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa.

    Buku “Mimpi Lala” lahir dari keinginan untuk menghadirkan cerita yang ringan, ramah, dan penuh makna bagi anak usia dini.

    “Saya tidak mau buku ini hanya dilihat halaman pertamanya saja. Saya ingin anak-anak membaca dan melihat seluruhnya, sehingga mereka cepat memahami isi dari buku ini,” kata dia.

    Adapun tokoh utama dalam buku digambarkan sebagai anak yang enggan mengonsumsi buah, namun dalam mimpinya bertemu peri yang membuatnya akhirnya mau makan buah-buahan.

    “Harapan saya, buku ini bisa menumbuhkan minat anak-anak untuk mengonsumsi makanan bergizi, terutama buah-buahan,” katanya.

    Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, mengapresiasi hadirnya buku “Mimpi Lala” sebagai bentuk dukungan terhadap minat literasi anak.

    “Peluncuran buku ini bukan hanya perayaan karya, tapi juga perayaan mimpi dan keberanian menuangkan isi hati ke dalam kata-kata,” kata Uus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jakbar masih telusuri anak yang putus sekolah

    Pemkot Jakbar masih telusuri anak yang putus sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat masih terus menelusuri anak-anak yang putus sekolah di wilayahnya menyusul adanya temuan 48 anak yang putus sekolah di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur.

    “Masih kita coba telusuri lagi, pelajari motifnya anak-anak itu putus sekolah. Kemudian kita fasilitasi. Sehingga, jangan sampai ada lagi anak yang benar-benar putus sekolah di Jakarta Barat karena tidak difasilitasi,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Pihaknya pun sudah memfasilitasi 20 anak yang putus sekolah di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur untuk kembali belajar di sekolah paket, yakni SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) 07 di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng.

    “Masih kita cari lagi. Data terbaru masih ada di Sudin Pendidikan,” katanya.

    Dia menilai anak-anak yang putus sekolah di Jakarta Barat memiliki motif yang beragam.

    “Apakah itu terkait dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, atau mungkin anaknya malas sekolah. Mungkin juga terkait dengan masalah kenakalan anak-anak. Makanya, kita telusuri juga latar belakang mereka putus sekolah,” kata Uus.

    Pihaknya juga meminta sekolah-sekolah dan masyarakat di Jakarta Barat untuk mencari tahu informasi mengenai anak-anak yang putus sekolah.

    “Mudah-mudahan dengan informasi dari tetangga, masyarakat sekitar, kita bisa temukan anak-anak kita yang putus sekolah,” ujarnya.

    Sebelumnya, sebanyak 48 anak usia SD hingga SMP di wilayah Kelurahan Duri Kosambi, Semanan dan Tegal Alur, Jakarta Barat putus sekolah.

    Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim saat mengunjungi anak-anak yang putus sekolah di RW 06 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis (14/8).

    “Data yang sudah masuk, ada 48 anak. Mereka asalnya dari (Kelurahan) Duri Kosambi, Semanan, Tegal Alur. Rata-rata usia SD dan menuju SMP ada juga sebagian,” kata Lukmanul di lokasi, Kamis (14/8).

    Berdasarkan keluhan yang diterima, kata Lukman, anak-anak itu putus sekolah karena kesulitan ekonomi.

    “Penyebab utamanya setelah kami selidiki ada beberapa faktor sih. Yang pertama memang ekonomi orangtuanya tidak mampu terus, kadang-kadang ini sebagian juga ada anak yatim. Akhirnya anaknya tidak sekolah,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fasilitas olahraga lapangan Ki Amat ditargetkan selesai akhir 2025

    Fasilitas olahraga lapangan Ki Amat ditargetkan selesai akhir 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menargetkan pembangunan fasilitas olahraga di lapangan Ki Amat, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat rampung pada akhir tahun ini.

    “Untuk pekerjaan sesuai kontrak dikerjakan mulai 7 Juli hingga 20 Desember 2025,” kata Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Bambang Ardiansyah di Jakarta, Kamis.

    Bambang mengatakan, lingkup pekerjaan pembangunan itu mencakup lapangan sepak bola mini dan lapangan basket, lintasan joging dan pagar pengaman saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET).

    “Kemudian ada rumah jaga gardu, perbaikan kolam resapan dan area hijau. Jadi, nantinya lapangan ini bisa dimanfaatkan warga untuk berkumpul dan olahraga, kawasan akan lebih hidup lagi,” katanya.

    Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengatakan pelaksanaan pembangunan kawasan tersebut akan didukung camat Kembangan dan lurah Meruya Utara supaya proses pengerjaan aman dan lancar.

    “Saya berharap yang dikerjakan ini hasilnya maksimal. Pelaksanaan pekerjaannya mesti maksimal juga,” kata Uus.

    Menurutnya, pembangunan bisa berlanjut hingga rampung salah satunya dengan pembatas pagar harus dibangun secara permanen.

    “Semua pihak, Suban Aset Jakbar dan Dispora DKI harus diperkuat perencanaan untuk membangun pembatas yang permanen,” katanya menambahkan.

    Selain pemagaran dan fasilitas olahraga, Pemkot Jakbar juga akan membangun jalan dan saluran drainase untuk masyarakat Jakarta Barat, terutama warga Meruya Utara.

    Adapun pembangunan fasilitas olahraga itu akan dibangun pada area seluas 7.000 meter persegi.

    Baik Bambang maupun Uus belum merinci berapa anggaran untuk pembangunan fasilitas olahraga itu, termasuk sumbernya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemekaran Kelurahan Kapuk Jakarta Barat masuk tahap kajian

    Pemekaran Kelurahan Kapuk Jakarta Barat masuk tahap kajian

    Pemekaran wilayah dilakukan untuk mempermudah pengurusan administrasi dan layanan bagi masyarakat. 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji pemekaran Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, setelah Pemerintah Kota Jakarta Barat resmi bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    “Kalau bersurat, sudah kita lakukan. Sekarang pemekaran itu masuk tahap kajian di Pemprov,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Uus mengatakan Kelurahan Kapuk akan dimekarkan menjadi tiga wilayah kelurahan, yakni Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kapuk Selatan, dan Kelurahan Kapuk Timur, menyusul luas wilayah serta jumlah penduduk di wilayah tersebut.

    Pemekaran wilayah dilakukan untuk mempermudah pengurusan administrasi dan layanan bagi masyarakat.

    “Jadi kalau dibagi, layanan masyarakat juga semakin efektif,” kata Uus.

    Rencananya, pada tahun 2026 mendatang, kantor kelurahan dari dua wilayah hasil pemekaran dapat segera dibangun segera setelah tersedia lokasi lahan.

    “Nanti kalau kajiannya sudah selesai, terus lokasi yang telah ditentukan sudah ada, tahun 2026 bisa mulai dibangun kantornya,” kata Uus.

    Sementara itu, Lurah Kapuk Achmad Subhan menjelaskan bahwa surat kepada Gubernur Pramono Anung ditujukan untuk menerbitkan Nomor Induk Kelurahan hasil pemekaran.

    “Saya dapat informasinya nanti tahun 2027 sudah rampung untuk pembangunan kantor lurah,” katanya.

    Subhan mengatakan pemekaran perlu dilakukan mengingat Kelurahan Kapuk saat ini mempunyai total sebanyak 175 ribu warga. Menurutnya, jumlah itu terlalu banyak untuk satu kelurahan.

    Selain padat penduduk, luas Kelurahan Kapuk mencapai 562,68 hektare, yang membuatnya salah satu kelurahan yang paling luas se-Jakarta.

    “(Pertimbangannya) pertama memang padatnya penduduk, kedua karena luas wilayahnya. Karena satu kelurahan tidak efektif melayani 175 ribu orang,” kata Subhan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.