Pengelola Minta Maaf Usai Atap Lapangan Padel Anwa Racquet Club Ambruk
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengelola Anwa Racquet Club, Wawa, menyampaikan permohonan maaf atas insiden atap lapangan padel ambruk pada Minggu (26/10/2025).
Wawa mengatakan, kejadian itu merupakan musibah yang terjadi di luar kendali pihak pengelola.
“Karena ini musibah, bukan maunya kita sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami mohon maaf,” ujar Wawa saat konferensi pers di lokasi kejadian, Minggu.
Untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan, pihaknya memutuskan untuk menutup sementara lapangan padel tersebut.
Selain itu, penutupan dilakukan untuk keperluan proses investigasi sekaligus melakukan perbaikan fasilitas yang rusak.
“Beberapa saat mungkin ditutup dulu, diinvestigasi. Sampai waktu tertentu nanti kita berbaiki lagi,” kata dia.
Adapun insiden itu terjadi ketika tengah berlangsung pertandingan The Prime Open Tournament.
Panitia turnamen, Annisa, mengatakan, ada 16 pasangan artis yang turut ikut berpartisipasi dalam turnamen tersebut.
“Alhamdulillah hari ini turamen kita dihadiri oleh 16 pasang seleb. Kalau untuk siapa-siapanya aja. Mungkin next-nya akan kita infokan di Instagram kita,” kata Annisa.
Sebelumnya, peristiwa ambruknya atap lapangan padel di Anwa Racquet Club, Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, terekam kamera dan viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram @jakartabarat24jam pada hari yang sama.
Dalam video yang diunggah, terekam detik-detik para pengunjung berteriak karena panik dan menyelamatkan diri dari saat atap mulai ambruk.
Mereka tampak berlarian mencari tempat aman lantaran atap seng lapangan padel itu ambruk, bahkan beberapa bagian terlepas dari kerangkanya.
Wali Kota Administrasi Jakarta Barat Uus Kuswanto membenarkan adanya peristiwa dalam video tersebut.
la menjelaskan peristiwa itu terjadi ketika hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Meruya.
“Sarana olahraga padel telah terjadi kerusakan akibat angin ketika hujan. Awal mula kejadian ketika hujan deras disertai angin kencang menerjang atap lapangan tenis dan atap itu terhempas angin,” ujar Uus saat dikonfirmasi, Minggu (26/10/2025).
Akibat kejadian itu, sebanyak enam atap lapangan padel mengalami kerusakan.
Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut.
“Karyawan memanggil pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Uus Kuswanto
-
/data/photo/2025/10/26/68fe3a58c3a17.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 Pengelola Minta Maaf Usai Atap Lapangan Padel Anwa Racquet Club Ambruk Megapolitan
-

Atap Lapangan Padel di Jakarta Ambruk, Imbas Hujan Deras dan Angin Kencang
Bisnis.com, JAKARTA – Sebuah lapangan padel di Jakarta ambruk atau roboh atapnya akibat diterpa angin kencang dan hujan deras di Jakarta hari ini.
Saat itu, lapangan padel tersebut tengah menggelar turnamen yang diisi oleh beberapa influencer termasuk Tasya Farasya.
Tasya membagikan video momen atap lapangan tersebut roboh dan membuat orang-orang yang berada di lapangan tersebut berlarian menyelamatkan diri.
Tampak dari video tersebut, ketika atap lapangan roboh air yang tertampung jatuh ke lapangan.
“Ya Allah alhamdulillah selamat. Semangat theprimeopen.id, semangat anwaracketclub,” tulis Tasya dalam unggahan videonya tersebut.
Sementara itu pihak pemilik lapangan memutuskan untuk menutup sementara fasilitaasnya untuk perbaikan. Mereka juga meminta maaf atas kejadian tersebut.
“Kami mohon maaf atas kejadian yang terjadi pada 26 Oktober 2025 di Anwa Racquet Club. Terima kasih atas pengertian dan dukungan Anda,” tulis pernyataan manajemen.
Pihak manajemen juga menyatakan saat ini situasi sudah kondusif dan tidak ada korban dalam kejadian tersebut.
Dilansir dari Antara, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto memaparkan kronologi kejadian.
“Awal mula kejadian ketika hujan deras disertai angin kencang menerjang atap lapangan, sehingga atap itu pun terhempas,” katanya.
Atap yang menaungi enam bidang lapangan pun rusak dan ambruk. Beruntung, pemain yang tengah berada di lapangan segera mengevakuasi diri, sehingga tidak ada korban jiwa atau pun luka.
“Nihil korban jiwa atau luka. Kerusakan atap enam lapangan. Atas kejadian itu, karyawan memanggil pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti,” kata Uus.
Memasuki pekan akhir Oktober, BMKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim hujan, terutama di bagian selatan ekuator seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian Kalimantan dan Sulawesi bagian selatan.
Pada awal musim hujan umumnya ditandai dengan siang yang masih terik dan hujan tidak merata di sore atau malam hari, serta perubahan pola angin dan peningkatan kelembaban udara. Seiring dengan perubahan tersebut, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi cuaca gerah yang kerap terjadi menjelang turunnya hujan, akibat peningkatan kelembaban udara dan pemanasan permukaan yang kuat sebelum awan hujan berkembang.
Mempertimbangkan peningkatan potensi hujan dalam waktu mendatang, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir, genangan, dan longsor yang berdampak pada aktivitas harian maupun transportasi.
-

Petugas gabungan bersihkan lahan 3,6 hektare RS Sumber Waras Jakbar
Jakarta (ANTARA) – Sekitar 200 petugas gabungan dari beberapa instansi di Pemerintah Kota Jakarta Barat membersihkan seluas 3,6 hektare lahan di RS Sumber Waras di RW 06 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, pada Rabu.
“Kerja bakti ini dalam rangka penataan dan optimalisasi pemanfaatan lahan RS Sumber Waras,” kata Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar), Uus Kuswanto di Jakarta.
Pembersihan area lahan itu ditargetkan rampung dalam tiga hari ke depan. “Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membangun pengembangan fasilitas kesehatan pada area seluas 3,6 hektare ini,” kata Uus.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Purwadi, menyebutkan, lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu akan dimanfaatkan untuk pengembangan sarana kesehatan.
“Seiring rencana kerja jangka pendek dan menengah Gubernur DKI Jakarta, kami akan mendalami pemanfaatannya untuk pengembangan rencana layanan yang lebih terpadu dan terintegrasi, seperti layanan rumah sakit tipe A atau yang lebih luas lagi,” tuturnya.
Secara spesifik, kata dia, sarana yang akan dibangun adalah fasilitas kesehatan khusus penyakit tidak menular seperti jantung, stroke dan kanker. “Jadi itu mempertimbangkan perubahan demografi angka penyakit, seperti penyakit jantung, stroke, kanker, mungkin bisa fokus ke sana,” katanya.
Tapi, menurut dia, rencana itu saat ini masih dalam pembahasan dengan tim kerja di Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/07/23/688054cb37836.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemkot Jakbar Mulai Sosialisasi Pembangunan Flyover Latumenten Megapolitan 8 Oktober 2025
Pemkot Jakbar Mulai Sosialisasi Pembangunan Flyover Latumenten
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pembangunan flyover Latumenten di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang direncanakan mulai dikerjakan pada Oktober 2025 kini tengah dalam proses sosialisasi kepada warga.
Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengatakan, pihaknya tengah menggencarkan sosialisasi proyek pembangunan flyover kepada masyarakat sekitar sebagai langkah awal realisasi.
Menurut Uus, sosialisasi tersebut wajib dilakukan karena proyek tersebut berskala besar dan akan banyak masyarakat yang terdampak selama proses pembangunan berlangsung.
“Insya Allah, kami dari jajaran Pemerintah Kota tentu sangat mendukung dan mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Pasti ada dampaknya, paling tidak akses lalu lintas akan sedikit terganggu,” kata Uus kepada Kompas.com, Rabu (8/10/2025).
Meski begitu, Uus mengatakan, pembangunan tersebut akan mendatangkan manfaat besar bagi warga dalam jangka panjang.
Terutama, pembangunan flyover itu ditujukan untuk mengurai kemacetan parah yang terjadi setiap hari di kawasan Jalan Latumenten.
“Namun demikian, insyaallah ini untuk kebaikan bersama, untuk menangani masalah kemacetan di Jakarta Barat. Karena itu sejajar dengan jalur kereta api, jadi proyek ini sangat penting,” ujar Uus.
Setelah proses sosialisasi kepada masyarakat selesai dilakukan, Uus akan berkomunikasi secara intensif dengan Pemprov DKI Jakarta.
Tujuannya, agar rencana pembangunan flyover Latumenten bisa segera direalisasikan sesuai dengan target awal, yaitu mulai dieksekusi pada Oktober 2025 ini.
“Sosialisasinya sudah dilakukan. Nah, sekarang kami berharap program dari Pemprov DKI Jakarta ini bisa segera terlaksana dan menyelesaikan salah satu permasalahan di Jakarta Barat, terutama kemacetan di kawasan Grogol,” ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkap rencana pembangunan flyover di Jalan Latumenten, tepatnya di samping Stasiun Grogol, Jakarta Barat.
Kepala Sub Kelompok Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Mahendra, menyebut flyover itu akan dibangun sepanjang 380 meter dari sisi selatan hingga sisi utara Stasiun Grogol.
Nantinya, Jalan Latumenten hanya akan digunakan untuk akses kendaraan umum seperti Transjakarta, Jaklingko, hingga kereta Commuter Line.
Sementara, kendaraan pribadi seperti motor dan mobil akan dialihkan untuk melintas di atas flyover.
Adapun, Pemprov DKI juga akan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan konsep skywalk berbayar untuk akses pejalan kaki—serupa skywalk di Bundaran HI.
Walikota Jakarta Barat, Uus Kuswanto pun menyebut flyover Latumenten akan mulai dibangun pada Oktober 2025 mendatang dengan target rampung pada tahun 2027.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pemkot Jakbar ancam cabut KJP Plus pelajar terlibat pembacokan
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mengancam akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi pelajar yang terlibat pembacokan beruntun di Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
“Jika terlibat dalam aksi kekerasan itu dan penerima KJP Plus maka sanksi seperti pencabutan, bisa diterapkan,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Penegasan tersebut disampaikan menanggapi dua kasus pembacokan beruntun oleh pelajar di Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu (17/9) dan Jumat (3/10).
“Biasanya kalau siswa atau siapa pun yang terlibat tawuran (aksi kekerasan), sanksinya di antaranya seperti itu,” kata Uus.
Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya kini mendalami kasus pembacokan beruntun itu.
“Dari kita, Sudindik (Suku Dinas Pendidikan) sedang mendalami ke sekolah-sekolah bersangkutan. Entah nanti pelajar itu bagaimana keterlibatan dan apakah dia penerima KJP Plus, itu sedang didalami,” kata Uus.
Menurutnya, pendalaman perlu dilakukan agar tindakan yang diambil tepat sasaran.
“Sudindik yang mendalami, apakah dia menjadi korban atau pelaku agar penerapan sanksinya bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru,” kata Uus.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat, Ali Mukodas menambahkan, kini pihaknya sedang berkoordinasi dengan sekolah dan kepolisian.
“Jadi, kita tidak bisa ujuk-ujuk merekomendasikan pencabutan KJP. Harus didalami dulu apa dan sejauh mana keterlibatan pelajar-pelajar itu sehingga nanti tindakannya tepat sasaran, tidak merugikan pihak-pihak lain,” ujar Ali.
Sebelumnya, dua kasus pembacokan beruntun oleh pelajar terjadi di Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu (17/9) dan Jumat (3/10).
Akibat dua aksi kekerasan itu telah memakan korban luka dan menghasilkan anak berhadapan hukum (pelaku). Para pelaku telah diamankan dan masih diperiksa oleh Polsek Grogol Petamburan.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pembakaran sampah kembali terjadi di Cengkareng
Jakarta (ANTARA) – Tim penanganan lingkungan kembali menemukan kegiatan pembakaran sampah yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) di wilayah RW014, Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat malam.
“Hasil verifikasi menunjukkan bahwa memang terjadi aktivitas pembakaran sampah di lokasi tersebut. Namun, saat tim tiba, pelaku pembakaran tidak ditemukan,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat malam.
Pihaknya menyebutkan bahwa akses ke lokasi pembakaran terhalang oleh gerbang yang terkunci, sehingga upaya pemadaman api menjadi sulit dilakukan.
Tim berencana untuk kembali ke lokasi pada pagi hari berikutnya dan berkoordinasi dengan pengurus RT dan RT04/ RW014 untuk mencari solusi yang lebih efektif.
Sebelumnya, warga Cengkareng telah diingatkan mengenai sanksi denda sebesar Rp 500.000 bagi pelaku yang terbukti membakar sampah sembarangan.
Isu tersebut telah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Jakarta Barat, mengingat dampak buruknya terhadap kesehatan warga dan lingkungan sekitar.
Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku yang kedapatan membakar sampah tersebut guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Pihak berwenang berharap dengan adanya tindakan yang berkelanjutan, masalah pembakaran sampah ilegal di Cengkareng Timur dapat segera teratasi.
Kegiatan membakar sampah dilarang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (pasal 126 ayat e) dan juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

DKI kemarin, keracunan MBG hingga tarif transportasi khusus di HUT TNI
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita di DKI Jakarta pada Rabu (1/10) masih menarik untuk disimak hari ini mulai dari tarif transportasi umum di Jakarta hanya Rp80 saat HUT ke-80 TNI hingga SDN 01 Gedong hentikan sementara MBG usai 20 siswa diduga keracunan
Berikut rangkumannya:
SDN 01 Gedong hentikan sementara MBG usai 20 siswa diduga keracunan
Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kurniasari menyatakan pihaknya menghentikan sementara pasokan Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah 20 siswa diduga keracunan.
“Untuk sementara, kami setop (MBG) sampai keluar hasilnya (pemeriksaan laboratorium),” kata Kurniasari di Jakarta Timur, Rabu.
Berita selengkapnya di sini
Tarif transportasi umum di Jakarta hanya Rp80 saat HUT ke-80 TNI
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan tarif transportasi umum Rp80 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Minggu, 5 Oktober 2025.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bentuk apresiasi kepada TNI dalam menegakkan kedaulatan negara.
Berita selengkapnya di sini
Jakarta alami inflasi 0,13 persen pada September 2025
Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat Kota Jakarta mengalami inflasi bulanan sebesar 0,13 persen pada September 2025 dibandingkan Agustus 2025, yang salah satunya dipicu komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
“Dari 11 kelompok pengeluaran, inflasi banyak disebabkan oleh komoditas-komoditas kelompok yang pertama, yaitu makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil 0,06 persen,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Rabu.
Berita selengkapnya di sini
Pramono tunggu pemerintah pusat soal pemangkasan dana transfer
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait rencana pemangkasan dana transfer ke Jakarta.
Kendati demikian, dia menegaskan apapun keputusannya nanti, pihaknya tetap bersiap untuk membangun Jakarta sebagai kota global.
Berita selengkapnya di sini
Penanganan korban kebakaran Tamansari diupayakan selesai dalam 7 hari
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat mengupayakan penanganan korban kebakaran di Gang Langgar, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, selesai dalam tujuh hari masa tanggap darurat.
“Standar Operasional Prosedur (SOP) itu dalam tujuh hari ya. Kalau memang perlu diperpanjang, akan diperpanjang. Karena ini menyangkut masalah kebutuhan dasar, makanan dan lain-lain,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Berita selengkapnya di sini
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Penanganan korban kebakaran Tamansari diupayakan selesai dalam 7 hari
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat mengupayakan penanganan korban kebakaran di Gang Langgar, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, selesai dalam tujuh hari masa tanggap darurat.
“Standar Operasional Prosedur (SOP) itu dalam tujuh hari ya. Kalau memang perlu diperpanjang, akan diperpanjang. Karena ini menyangkut masalah kebutuhan dasar, makanan dan lain-lain,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Hingga kini, pihaknya terus memenuhi kebutuhan dasar para penyintas kebakaran yang tengah mengungsi.
“Kebutuhan dasar seperti makan, kesehatan, toilet dan air bersih tidak terabaikan,” kata Uus.
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jakbar juga telah dikerahkan untuk membantu warga terdampak, baik dalam penyediaan kebutuhan sehari-hari maupun penanganan pascakebakaran.
“Jangan sampai ada warga yang tidak mendapatkan makan, jangan sampai air bersih terabaikan. Termasuk juga merapikan puing-puing agar tidak menimbulkan masalah kesehatan maupun keamanan,” jelasnya.
Sejauh ini, warga terdampak telah ditampung di sejumlah titik pengungsian, di antaranya Kantor Kelurahan, Masjid Al-Muhajirin, dan tenda darurat.
Uus mengatakan, tenda-tenda Dinsos itu digunakan sebagai tempat transit bagi warga yang masih ingin memantau kondisi rumah atau barang-barang yang tersisa.
“Alhamdulillah, kebutuhan makan dan kesehatan warga sudah terpenuhi. Tenda ini sementara bisa digunakan sebagai tempat singgah agar warga merasa nyaman,” katanya.
Sebelumnya, kebakaran hebat yang melanda permukiman padat penduduk di Gang Langgar, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat membuat 1.256 jiwa dari 317 kepala keluarga (KK) harus mengungsi.
Lurah Tangki, Iqbal Rahmat Thahir menyebut api menghanguskan ratusan rumah warga di area permukiman padat seluas 10.406 meter persegi.
Sebanyak 175 warga pun kini mengungsi di Kantor Kelurahan Tangki dan 50 lainnya di Masjid Al-Muhajirin.
“Memang mayoritas banyakan warga di sini mengungsinya ke rumah kerabatnya, keluarganya, jadi tidak di posko di sini,” ucap Iqbal kepada wartawan, Senin (29/9).
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Penduduk Capai 174 Ribu, Pramono Putuskan Pemekaran Kapuk Jadi 3 Kelurahan
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk melakukan pemekaran Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menjadi 3 kelurahan.
Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 850 Tahun 2025 yang diteken Pramono per 23 September 2025.
Dalam peresmiannya, Pramono mengaku baru mengetahui bahwa Kelurahan Kapuk memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak saat mendapat laporan dari Wali Kota Jakarta Barat.
“Begitu tahu penduduknya 174 ribu, langsung dalam rapat saya mendalami dan memutuskan, memang sudah waktunya untuk dimekarkan,” kata Pramono di Kantor Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, Selasa, 30 September.
Bahkan, menurut Pramono, jumlah warga yang tinggal di Kelurahan Kapuk saat ini lebih banyak dibanding jumlah penduduk di 15 kecamatan yang ada di Jakarta.
“Sehingga dengan demikian, saya tidak tahu dan saya juga tidak ingin kenapa dari dulu tidak segera diputuskan, tetapi menurut saya sudah waktunya untuk diputuskan,” ujar Pramono.
Dengan demikian, Kelurahan Kapuk akan dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kapuk Selatan, dan Kelurahan Kapuk Timur.
Pramono menuturkan, saat ini Pemprov DKI masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menetapkan kode wilayah dua kelurahan baru yang dimekarkan dari Kelurahan Kapuk ini.
“Secara yuridis formal, kedua kelurahan baru akan resmi beroperasi setelah terbit kode wilayah dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Pramono.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mengungkap potret Kelurahan Kapuk sebelum pemekaran. Di mana, tercatat jumlah penduduk sebanyak 174.349 jiwa dengan 221 RT dan 16 RW.
Kelurahan Kapuk memiliki luas wilayah 572,62 hektare dengan kepadatan 34.014 jiwa per kilometer persegi.
Jika dimekarkan menjadi 3 kelurahan, Kelurahan Kapuk (induk) akan memiliki 59.176 penduduk di 52 RT dan 3 RW, Kelurahan Kapuk Timur memilii 36.203 penduduk di 68 RT dan 6 RW, serta Kelurahan Kapuk Selatan memiliki 75.998 penduduk di 101 RT dan 8 RW.
“Rencana pemekaran Kelurahan Kapuk menjadi Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kapuk Selatan, dan Kelurahan Kapuk Timur merupakan alternatif pemecahan masalah agar pelayanan publik lebih dekat, lebih cepat, dan merata,” ungkap Uus.
-

Kenapa Pemekaran Kelurahan Kapuk Baru Terwujud Padahal Diusulkan Sejak 1990? Ini Kata Pramono
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memekarkan Kelurahan Kapuk menjadi 3 bagian, yakni Kelurahan Kapuk (induk), Kelurahan Kapuk Timur, dan Kelurahan Kapuk Selatan.
Pramono mengungkap pemekaran Kelurahan Kapuk ternyata telah diusulkan sejak tahun 1990. Pramono baru mengetahui Kelurahan Kapuk memiliki jumlah penduduk yang sangat besar saat mendapat laporan dari Wali Kota Jakarta Barat.
“Saya tidak tahu kenapa dari dulu tidak segera diputuskan, tetapi menurut saya sudah waktunya untuk diputuskan,” ujar Pramono di Kantor Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa, 30 September.
Pramono tak mau berprasangka apapun terhadap kebijakan pemimpin Jakarta sebelum ia menjabat dalam menyikapi permintaan pemekaran Kelurahan Kapuk. Yang terpenting, saat ini aspirasi masyarakat agar kelurahannya dimekarkan telah terrealisasi.
“Saya sendiri enggak mau berprasangka apapun lah. Yang penting keputusan yang diambil ini untuk kebaikan masyarakat yang ada di kelurahan Kapuk, Kapuk Selatan, dan Kapuk Timur,” jelas dia.
Sebelum pemekaran, jumlah penduduk di Kelurahan Kapuk sebanyak 174.349 jiwa dengan 221 RT dan 16 RW. Jumlah ini bisa mencapai 3 kali lipat dari jumlah penduduk di kelurahan-kelurahan lain.
Kelurahan Kapuk memiliki luas wilayah 572,62 hektare dengan kepadatan 34.014 jiwa per kilometer persegi.
“Jadi, rata-rata kelurahan di Jakarta itu sebenarnya tingkat kepadatannya enggak lebih dari 50 ribu. Ini termasuk yang luar biasa 174 ribu. Memang terlalu lama tidak diputuskan,” ungkap Pramono.
Pramono meminta warga Kelurahan Kapuk untuk tidak mengkhawatirkan keabsahan dokumen kependudukannya saat wilayahnya telah dimekarkan. Sebab, dokumen lama tetap sah hingga masa berlakunya berakhir.
“Penyesuaian atau perubahan data dapat dilakukan saat perpanjangan atau pembaruan. Yang berikutnya, seluruh proses penyusunan dokumen tidak dikenakan biaya apa pun,” imbuh dia.
Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menjelaskan, jika dimekarkan menjadi 3 kelurahan, Kelurahan Kapuk (induk) akan memiliki 59.176 penduduk di 52 RT dan 3 RW, Kelurahan Kapuk Timur memilii 36.203 penduduk di 68 RT dan 6 RW, serta Kelurahan Kapuk Selatan memiliki 75.998 penduduk di 101 RT dan 8 RW.
“Rencana pemekaran Kelurahan Kapuk menjadi Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kapuk Selatan, dan Kelurahan Kapuk Timur merupakan alternatif pemecahan masalah agar pelayanan publik lebih dekat, lebih cepat, dan merata,” ungkap Uus.